Jakarta | FNN - Ucapan Presiden Jokowi yang menyebut pejabat setingkat presiden maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara, langsung dihujani kritik keras. Bukan apa-apa, Jokowi sebagai kepala negara dinilai semakin melewati batas-batas kepatutan yang cenderung mencoreng nama baik bangsa dan negara Indonesia.

Dengan kata lain, jika nanti Presiden Jokowi betul-betul berkampanye untuk capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, itu sama saja mempermalukan Indonesia di mata dunia.

Hal ini ditegaskan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun yang menyoroti etik moral berbangsa Presiden Jokowi usai menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. 

"Ini kan saya bicara soal etik, dan moral bernegara, ya, etik itu di atas hukum, di atas pengaturan perundang-undangan, etik itu soal kepatutan, kepantasan, pantas patut kita lakukan," ujar Komarudin, Rabu (24/1/2024).

Bahkan, sambung Komarudin, ini sejarah pertama kalinya ada seorang presiden aktif yang mengkampanyekan anaknya dalam kontestasi Pemilu. "Kan anaknya dicalonkan jadi wapres. Jadi, kalau bapaknya presiden aktif, mengkampanyekan anaknya menjadi presiden, itu baru pertama kali terjadi di dunia, itu yang harus dihindari. Ini soal etik moral berbangsa itu," katanya lagi.

Komarudin kemudian menegaskan bahwa etika berbangsa merupakan hal yang penting. Meskipun memang tidak ada UU yang melarang presiden berkampanye. "Kita berbangsa, etik itu penting dalam berbangsa dan bernegara," ucap dia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak. "Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024). (Ida)