ALL CATEGORY
Prabowo Menendang atau Ditendang?
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih ADA grand design the power of digital distraction (grand design kekuatan gangguan digital). Dalam “ilmu otak” atau NLP (Neoro Linguistic Program) adalah “Logical Fallacie” atau (penyesatan logika). Ketika ada kebuntuan berpikir dan perlawanan selalu kandas kita di buat sibuk dengan hal-hal receh atau ecek ecek terumpan (ter-decoy) dengan hal hal yang substantif, penyesatan logika masuk ke ranah media sosial. Perlawanan yang dilakukan sekadar melawan tanpa target mampu melumpuhkan, munculah perlawanan sekedar ancaman, caci maki, hujatan. Bagi penguasa hanya dianggap sampah atau sekadar limbah demokrasi. Melawan kerusakan Indonesia saat ini harus dilakukan perubahan yang radikal (amelioratif) mendasar dan harus berani keluar dari sekadar gerakan moral atau ancaman untuk melumpuhkan penguasa yang tidak bermoral. Pergerakan harus melepas sekadar ancaman ompong, mengubah diri dengan realistis dari “Logical Fallacie” atau penyesatan logika, \"melakukan perlawanan dengan strategi, target, sasaran yang jelas dan kemenangan yang terukur\". Ketika gerakan moral sudah sampai pada jalan buntu dipastikan akan metamorfosis menjadi gerakan fisik. Perlawanan rakyat tetap akan nyasar ke Jokowi dan Gibran. Peta kekuatan dan kekuasaan di Indonesia sudah di pahami oleh masyarakat luas bahwa Prabowo bukan pemenang Pilpres 2024. Pemenangnya adalah Jokowi. Jokowi pun sesungguhnya bukan pemenang, pemenangnya adalah Oligarki dan RRC. Apabila Prabowo sudah naik tahta berkuasa, tetap dalam kooptasi, belenggu, kontrol dan kendali Jokowi dan Oligarki. Pada posisi Prabowo yang sangat lemah legitimasinya sebagai Presiden, dipastikan akan terus terkena gempuran dan gelombang tsunami perlawanan rakyat. Prabowo akan menendang atau ditendang tergantung tekad, semangat dan keberaniannya menyelamatkan Indonesia dari penjajah gaya baru. Prabowo mulai diatur kekuasaan yang merasa sebagai bandarnya, melalui LBP sebagai operator oligarki dan RRC mulai menebar aksinya dan berani mengultimatum Prabowo agar tak menempatkan orang toxic di kabinet. Kalau Prabowo ingin selamat setelah berkuasa \"Jauhkan pengaruh Jokowi, LBP, Oligarki dan singkirkan Gibran. Prabowo harus berani melawan kekuatan kekuasaan begundal yang akan merusak bahkan akan mengucurkan Indonesia\". Cara keluar dari bayang bayang Pilpres (2024) curang dan brutal, kembali para keyakinan bahwa saya (Prabowo) adalah pemenang Pilpres 2019 dan dicurangi Jokowi. Lepaskan segala beban hutang Budi dan kembali ke akal normalnya ketika posisinya juga dalam kendali penyesatan logika dan tekanan para bandar dan bandit politik oligarki.***
Yang Sarjana Dodol, Ada di Sini?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MESKI tidak menyebut nama, rasanya penonton konser Iwan Fals faham yang dimaksud Iwan. Seperti juga sindiran soal asam folfat dan asam sulfat serta bapa tukang baso anaknya juga tukang baso. \"Yang ijazahnya beli\", seru Iwan. Kebetulan soal ijazah Presiden Jokowi hingga saat itu bulan Oktober 2022 ramai dibicarakan. Ijazah asli Jokowi hingga kini memang \"kagak nongol-nongol\". Iwan Fals juga mengaitkan dengan pengadilan ijazah palsu yang katanya sudah dicabut. Mungkin itu gugatan pertama yang tak berlanjut akibat penggugat Bambang Tri ditahan. Gugatan perbuatan melawan hukum Jokowi akibat ijazah tersebut masuk kembali ke Pengadilan Jakarta Pusat. Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pimpinan Eggy Sudjana mengajukan kembali dengan menggugat Jokowi, UGM, KPU dan lainnya. Pengadilan ternyata bukan ruang keadilan tetapi ruang kepentingan. Berhadapan dengan kekuasaan khususnya, penguasa, bukan hal yang mudah. Negara hukum hanya slogan, konstitusi dikhianati, serta kesamaan didepan hukum menjadi fiksi. Soal ijazah Jokowi yang ingin dibuktikan kebenaran dan keasliannya justru diproteksi dan \"dilegalisasi\". Pengadilan berfungsi sebagai pengalihan. Dalam kasus 610 PN Jakarta Pusat \"selesai\" dengan Putusan Sela yang menyatakan PN Jakpus tidak berwenang mengadili. Aneh sesungguhnya, tapi begitulah hukum di rezim Jokowi. Putusan yang sama sekali tidak dibacakan di depan umum. Putusan yang para penggugat cari sendiri informasinya di PN. Dengan alasan e-court, PN Jakpus telah mengacak-acak hukum acara. Bagai hukum rimba. Niat baik para penggugat untuk memberi ruang hukum bagi Jokowi untuk mengkarifikasi dan membuktikan kepemilikan dan atau keaslian ijazah khususnya di tingkat Sarjana di depan hukum bukan saja tidak digunakan tetapi juga diperalat bahkan diinjak-injak. Dihentikan cukup dengan diktum Pengadilan tidak berwenang mengadili. Aneh, ini hukum perdata yang diyakini tidak ada pelanggaran kompetensi absolut. Presiden Jokowi berkedudukan di Jakarta Pusat, Penggugat adalah rakyat yang berkepentingan. Cuitan twitter pribadi Iwan Fals menyindir dengan kalimat :\"Apalagi nih, heboh ijazah palsu Presiden, maksudnya gimana, Presiden ijazahnya palsu gitu, masa sih\". Iya bener juga masa sih, ironi jika Presiden Republik Indonesia tidak jelas ijazahnya. Masa sih jadi tukang palsu dan tipu ? Benar juga jika Iwan bernyanyi dengan melabrak \"Bongkar !\". Salah satu bait liriknya : \"Penindasan serta kesewenang-wenangan Banyak lagi t\'ramat banyak untuk disebutkan Hoi ! hentikan hentikan jangan diteruskan Kami muak dengan ketidakpastian Dan keserakahan Oh oh ya oh ya oh ya, bongkar Oh oh ya oh ya oh ya, bongkar\" Nah, yang sarjana dodol ada ga disini ? Bongkar! (*)
Tegas! Ganjar - Mahfud Putuskan Beroposisi
Jakarta | FNN - Akhirnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Paslon nomor urut 03 itu menjelaskan alasan di balik keputusannya tersebut. Sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar menyatakan akan terus berjuang lewat partai politik. Apalagi, lanjutnya, kegiatan PDIP menumpuk dalam waktu dekat seperti rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar akhir Mei ini. \"Jadwalnya malah makin padat gitu ya. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita, kita mesti mencintai negara ini dengan cara yang benar dan kegiatannya akan banyak sekali, di manapun,\" katanya di Jakarta, Senin (7/5/2024). Dia memilih akan melakukan kontrol dari luar pemerintahan. Meskipun demikian, Ganjar mengaku menghormati pemerintahan Prabowo - Gibran. \"Saya declare [deklarasi], pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,\" jelas Ganjar dalam acara halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024). Sementara itu, Mahfud menyatakan akan melakukan perjuangan lewat gerakan politik. Eks Menko Polhukam mencontohkan, akan mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil pejuang demokrasi dan kembali mengajar di kampus. Menurutnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika. Dia mencontohkan Undang-undang kimi dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan. \"Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja, karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat,\" jelas Mahfud usai acara halalbihalal. (ant)
Presiden Sebar Bansos Jelang Pemilu, Rakyat Harus Paham: Itu Duit Negara Bukan Punya Jokowi
Jakarta | FNN - Menjelang Pilpres, Presiden Jokowi mendadak merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bahkan, bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Nantinya, bantuan tunai itu bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus. \"Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,\" ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1). Menanggapi hal ini, pengamat politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno meminta agar pihak yang memberikan dan pihak yang menerima sedianya sama-sama menyadari bahwa bansos adalah uang negara. Kesadaran tersebut sangat penting agar bansos tidak dikaitkan dengan salah satu calon, partai atau figur tertentu. “Bahwa bantuan yang diberikan negara kepada mereka, itu kewajiban negara dan hak rakyat. Oleh karena itu sehebat apapun bantuan sosial itu, jangan dimaknai dari pemberian penguasa. Penguasa dan pemerintah itu hanya sekedar perantara untuk menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat,” ujarnya. Adi kemudian mengingatkan agar elit politik tidak berupaya melakukan propaganda dan penggiringan opini terkait dengan bansos. Di saat bersamaan, Kemenkeu terpaksa harus merealokasi program yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi dana bansos tersebut. \"Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,\" ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1). (abd)
Sengaja Usik Kampanye, Jokowi Buntuti Ganjar, Elektabilitas Prabowo-Gibran Ambyar?
Jakarta | FNN - Ada yang aneh dalam dua bulan belakangan ini, yakni ketika Presiden Jokowi terlihat sangat rajin melakukan kunjungan kerja ke wilayah yang sebelumnya dikunjungi capres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Terkini, Jokowi menyambangi Yogyakarta saat bertepatan dengan agenda kampanye Ganjar Pranowo yang bertajuk Hajatan Rakyat Yogyakarta di Alun-alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu (28/1). Diketahui, Jokowi terpantau sarapan dan gowes bareng bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kota Yogyakarta. Bukan itu saja, Jokowi menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Adapun Jokowi diketahui telah berada di Yogyakarta sejak Jumat (26/1) malam. Bahkan, sehari setelahnya, Jokowi sempat bermain sepak bola bersama masyarakat di Lapangan Gamplong, Moyudan, Sleman, DIY, Sabtu sore. Lantas, betulkah kunjungan Jokowi yang membuntuti Ganjar terjadi karena masih rendahnya elektabilitas Prabowo-Gibran? Ada kemungkinan ke arah sana, terutama ketika kunjungan Jokowi dilakukan secara berulang membuntuti Ganjar. \"Kalau melihat polanya yang selama ini terjadi ya sepertinya itu disengaja ya. Karena di mana Ganjar melakukan kampanye, tiba-tiba satu atau dua hari ada Pak Jokowi datang. Sekali dua kali ini memang bisa dipahami sebagai suatu yang kebetulan. Tetapi kalau sudah berkali-kali, kan sudah menjadi modus ya, menjadi pola yang bisa dipelajari ya,\" ujar Pengamat Politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, Minggu (28/1/2024). Menurut Asrinaldi, kedatangan Jokowi ke Yogyakarta tentu saja akan mempengaruhi massa pendukung PDIP di sana. Dengan kata lain, tujuan dari Jokowi mengikuti wilayah kampanye Ganjar sudah jelas untuk memaksimalkan dukungan untuk paslon nomor urut 2. Menurut Asrinaldi, terdapat polarisasi dalam massa PDIP, yakni memilih Ganjar atau Prabowo. Artinya, selain basis massa yang loyal kepada Jokowi, terdapat pula basis massa yang masih menjadi swing voter antara Ganjar atau Prabowo. \"Nah, dengan datangnya Jokowi ke daerah-daerah yang dikunjungi PDI Perjuangan tentu persepsi mereka itu akan bergeser. Terutama yang swing voter-nya dari massa pendukung Ganjar ke Prabowo. Paling tidak diharapkan itu adalah berbagi massa untuk melengkapi suara Prabowo yang memang sudah stagnan itu dalam beberapa survei,\" jelas Asrinaldi. (wid)
Viral Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Mahfud: Publik Percaya Gibran Memang Sekurangajar Itu
Jakarta | FNN - Viral di media sosial sebuah video cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dinyanyikan lagu \'Sore Tugu Pancoran\' dengan lirik diubah menjadi \'anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud\'. Diketahui, momen Gibran dinyanyikan \'anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud\' terjadi di Sanur, Bali, Sabtu (27/1). Dalam video viral tersebut, Gibran tampak tersenyum kecil ketika penonton meneriakkan kata \'Mahfud\'. Banyak respon netizen terhadap video tersebut. Namun bagi TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, hal tersebut tak lain adalah playing victim. Pasalnya, menurut Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Imam Priyono, Gibran bukanlah hanya anak kecil, tetapi juga adalah anak presiden aktif. \"Gimik politik. Mas Gibran kan nggak hanya anak kecil, beliau anak presiden aktif saat ini yang sedang berkontestasi pada level tertinggi. Jadi kalau niatnya untuk playing victim rasanya nggak pas,\" kata Imam Priyono, Senin (29/1/2024). Menurut Imam, cawapres Gibran terkesan hanya melakukan playing victim karena seolah-olah lemah. Padahal, sumber kekuatan Gibran cukup besar. \"Iya karena seolah-olah kan seperti digambarkan sosok yang lemah dan kecil. Tentu dalam kondisi politik saat ini kepentingannya elektoral,\" kata dia. Sebelumnya, rendahnya etika cawapres Gibran juga ramai diperbincangkan terutama saat debat cawapres. Salah satu pihak yang menyoroti etika Gibran adalah Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Dia mengatakan sepanjang debat Gibran secara membabi buta menyerang, merendahkan, dan mengolok-olok karakter personal kandidat lainnya. Begitulah betapa rendahnya adab seorang anak kecil bernama Gibran. Ia melecehkan seorang profesor yang sudah malang melintang di dunia politik. Tak layak anak sekecil itu mempertontonkan tindakan yang tak beretika. \"Inilah sebabnya mengapa founding father republik merancang bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki usia minimal 40 tahun. Saya yakin bahwa keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang spontan dan tidak punya alasan yang kuat,” jelasnya. (sws).
ASN Dipaksa Netral, Presiden Malah Memihak: Jokowi Sakit Mental?
Jakarta | FNN - Aparatur Sipil Negara (ASN) belakangan ini harus rela menerima kenyataan pahit. Di saat seluruh ASN dipaksa harus netral dalam perhelatan Pilpres, Presiden Jokowi malah terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Presiden yang seharusnya memberikan teladan kepada ASN agar tetap netral, justru kini berbanding terbalik. Aneh bin ajaib. \"Biadab,\" protes salah seorang abdi negara di Kementerian Dalam Negeri yang sengaja tidak dipublikasikan identitasnya. ASN itu tak habis pikir di saat semua pegawai negeri dipaksa netral, tetapi Jokowi malah asyik memihak ke pasangan capres-cawapres nomor urut 2. \"Lalu apa gunanya kita belajar hukum, apa manfaatnya kita belajar etika, apa gunanya kita menjaga moral,\" ketus ASN tersebut. Kekesalan serupa juga datang dari seorang ASN yang sudah cukup lama berkarir di Kementerian BUMN. Menurut ASN yang enggan disebutkan namanya itu, sikap memihak yang dipertontonkan Jokowi justru menimbulkan kontroversi di kalangan ASN. Ada yang suka tetap tak sedikit pula yang tidak suka, tergantung pada preferensi politik masing-masing ASN. Perbedaan inilah yang rawan akan menimbulkan kegaduhan di antara sesama ASN. Menanggapi hal tersebut, kritikus politik Faizal Assegaf malah menduga ada yang salah dengan kondisi kejiwaan Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi kemungkinan sudah mengalami depresi dan sakit mental. \"Bukan mustahil dialami Jokowi. Publik harus tahu itu. Hasilnya harus diumumkan,\" terang Faizal Assegaf dalam program Kontroversi Metro TV, (26/2024). Dikatakan Faizal, sangat mungkin Jokowi mengalami tekanan berat hingga depresi mengingat banyaknya persoalan politik yang harus dihadapi. Tampaknya, ada kecemasan luar biasa yang mendera Jokowi hingga menimbulkan kepanikan. Akibatnya, kecemasan tersebut menjadi sikap panik, hingga melakukan kegilaan politik. \"Maka melanggar netralitas, etika, bahkan tabrak aturan hukum, lalu dia nilai wajar. Apalagi beban menangkan anak di Pilpres. Ini berat,\" ungkap Faizal. Buktinya, sambung Faizal, sudah banyak komentar tokoh dan pakar bicara soal hukum, etika, moralitas dan martabat negara, tetapi tak pernah direspon Presiden. Faizal pun menyebut sudah banyak contoh pemimpin dunia yang juga pernah mengalami depresi dan sakit mental. “Ini bukan hal baru. Mereka tak peduli masa depan bangsa,\" kata Faizal mengingatkan. (abd)
Dinasti Politik Jokowi Menjadi Sejarah Kelam Bangsa Indonesia
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Menarik! Setelah Boy Thohir sesumbar menyatakan, penguasa satu per tiga ekonomi Indonesia akan memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran beberapa waktu yang lalu, kini keluar pernyataan tandingan dari konglomerat lainnya, Sofjan Wanandi, yang mendukung pasangan calon presiden Ganjar-Mahfud. https://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/sunariyah/sofjan-wanandi-dukung-paslon-nomor-3-ganjar-mahfud-di-pilpres-2024 Pernyataan Sofjan Wanandi dapat dimaknai sebagai sangkalan keras terhadap pernyataan Boy Thohir, bahwa penguasa satu per tiga ekonomi Indonesia mendukung Prabowo-Gibran. Bahkan sebelumnya, beberapa kelompok konglomerat yang disebut Boy Thohir, antara lain Djarum Group, Sampoerna Group, Adaro Group, juga menyangkal pernyataan Boy Thohir terkait dukungan kepada Prabowo-Gibran. Mereka mengatakan, upaya pemenangan satu putaran Prabowo-Gibran adalah pendapat Boy Thohir pribadi. Tidak mewakilkan kelompok group manapun. Pernyataan Sofjan Wanandi tersebut juga tidak bisa dianggap remeh. Sofjan Wanandi adalah sosok konglomerat yang sudah lama malang melintang di dalam perekonomian Indonesia. Sofjan Wanandi dikenal sebagai “juru bicara” para konglomerat di era Soeharto, yang juga dikenal dengan kelompok Prasetiya Mulya, atau kelompok Jimbaran. Mereka adalah para konglomerat kelas kakap yang diminta Presiden Soeharto mendirikan universitas Prasetiya Mulya. Oleh karena itu, pernyataan Sofjan Wanandi yang mendukung Ganjar dapat dimaknai sebagai pernyataan sikap, bahwa sebagian konglomerat menolak dan melawan Joko Widodo. Sebagai catatan, Sofjan Wanandi juga pernah menolak permintaan Soeharto terkait pengalihan sebagian saham konglomerat kepada koperasi milik rakyat. Pernyataan Sofjan Wanandi juga menandai perpecahan dan pertempuran sesama konglomerat dalam menyikapi pilpres 2024 ini: pertempuran konglomerat pendukung 02 melawan konglomerat pendukung 03. Lalu bagaimana posisi 01 AMIN, Anies-Cak Imin? Apakah AMIN akan menjadi pelanduk, yang akan mati di antara pertarungan dua gajah: Dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah? Melihat popularitas Anies-Imin, dan antusiasme masyarakat yang hadir pada setiap kesempatan kampanye, atau pada setiap pertemuan Anies-Imin dengan masyarakat, terlihat jelas Anies-Imin didukung oleh kekuatan massa riil yang sangat besar, massa militan yang menginginkan perubahan, massa militan yang melawan Joko Widodo dan dinasti politik, yang bersumpah, Joko Widodo sudah cukup. Melihat popularitas Anies-Imin tersebut, tidak terlepas kemungkinan bahwa ada konglomerat poros ketiga, the silent majority, yang juga merapat ke 01. Kontestasi pilpres 2024 semakin seru. Perlawanan masyarakat dan pengusaha kepada Jokowi semakin terbuka. Joko Widodo semakin terpojok dan melemah. Dinasti politik Joko Widodo akan menjadi bagian sejarah kelam bangsa Indonesia. —- 000 —-
Politik Gentong Babi Rezim Jokowi dan Hancurnya Revolusi Mental
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle) POLITIK Gentong Babi (PGB) atau \"Pork Barrel Politics\" telah menjadi persoalan serius di Indonesia. PGB ini adalah menyuap rakyat dengan bansos dan berbagai program sosial serta asuransi sosial yang didesain untuk mendulang suara pada pemilihan umum. (Lihat Koran Tempo dalam Apa Itu Politik Gentong Babi?, 6/1/24). Untuk memperkuat pemahaman kita tentang PGB ini beberapa berita berikut perlu dicermati, yakni \"Kenapa Bansos Hanya Untuk Satu Kubu\" (Tempo, 27/1/24), \"Hati-hati Politik Gentong Babi\" (Kumparan, 21/12/23), dan \"Politik Gentong Babi Menjelang Pemilu\" (seknasfitra.org, 9/1/24). Modus operandi politik kotor ini adalah membuat berbagai program dan bantuan sosial yang dipertukarkan dengan kewajiban pemilih untuk mendukung pemberi bansos, dalam hal ini pemerintah berkuasa. Seknas Fitra, sebuah NGO yang mengkritisi anggaran negara, mencium aroma politik kotor ini mulai dimainkan oleh rezim Jokowi. Aroma bansos dan sejenisnya saat ini, dalam politik kotor, dapat kita saksikan dengan adanya program pemerintah seperti 1,2 juta ton beras, bantuan uang 600 ribu pada bulan depan, yang rappel 3 bulan, (Februari adalah bulan pencoblosan suara), program PKH (Keluarga Harapan), program Indonesia pintar, dan lain sebagainya. (lihat: \"5 Bansos Jokowi Cair Awal 2024, Ini Daftarnya\", CNBC Indonesia, 21/1/24). Mengapa jadi bagian politik kotor? karena pada saat bersamaan, Jokowi mengumumkan dia berpihak. Dia tidak lagi netral sebagai negarawan. Akibatnya adalah penyalahgunaan bantuan sosial berpotensi sangat besar diarahkan pada kepentingan suara pasangan 02, di mana anaknya ada di sana. Rakyat Miskin dan Revolusi Mental Jokowi, dahulu ketika maju sebagai capres, berjanji akan membebaskan Bangsa Indonesia dari mentalitas budak dan ketertindasan. (Revolusi Mental, Kompas,10/5/2014). Ini adalah cita-cita mulia. Namun, membuat rakyat tergantung dengan bantuan sosial, seperti saat ini, adalah kejahatan besar. Makruf Amin, Wakil Presiden, mengatakan hal itu adalah praktek-praktek melanggengkan kemiskinan. Ketergantungan itu akan semakin jahat jika pemerintah memanipulasi image bahwa bantuan itu adalah tanda pertolongan presiden kepada rakyat susah. Indikasi ke arah itu tentunya jelas terlihat, seperti adanya viral bansos bertanda 02, temuan lembaga survei Indopol bahwa masyarakat takut di survei karena takut tidak diberi bansos, dan terakhir pernyataan Zulkifli Hasan dalam kampanyenya di Kendal. Pernyataan Zulkifli Hasan yakni dia bertanya \"yang kasih bansos sama BLT siapa?\", disini bukti dia mengasosiasikan pemberian bansos dengan Jokowi dan meminta rakyat miskin dukung Gibran. (CNBC Indonesia, 4/1/24). Bagaimana Bansos di Belanda? Politik Gentong Babi telah ditinggalkan negara-negara eropa ratusan tahun silam. Sejak kebangkitan humanisme di barat, manusia tidak lagi dianggap sebagai budak. Barter kepentingan antara rakyat dan kapitalis, tidak lagi terikat pada tataran mirip binatang. Melainkan perjanjian upah, pendidikan dan kesejahteraan. Saat ini selain kesejahteraan, rakyat meminta \"green life\", yang menunjang \"Leisure\" mereka. Pada tahun 1990an, di Belanda, misalnya, kaum tak mampu mendapatkan bantuan pemerintah sebesar 1200 Gulden perbulan. Bantuan itu langsung ditransfer setiap bulan ke rekening penerima. Caranya memperoleh bantuan mudah sekali. Penerima cukup mendaftarkan di dinas sosial setempat. Setiap orang kurang mampu akan ditransfer langsung, saat itu, minimum 1200 Gulden. Jika mempunyai anak akan mendapatkan tunjangan anak, tunjangan pendidikan anak, tunjangan kesehatan dan juga tunjangan untuk pergi berlibur (vacantiegeld). Bantuan tidak ada berupa beras maupun barang lainnya. Tidak ada pertemuan antara pemberi maupun penerima. Semuanya transfer bank. Bantuan ini akan dihentikan pada saat inkom penerima sudah mencapai basis sejahtera, ketika kemudian mereka mendapatkan pekerjaan. Sebab, semua orang harus mendaftar di biro tenaga kerja (uitzendbureau) untuk segera mendapatkan pekerjaan. Selain itu setiap orang harus terdaftar di dinas pajak dan dinas sosial. Karena setiap pekerja nantinya dianggap sebagai pembayar pajak (tax payer), yang menunjukkan dia sebagai \"stake holder\" dalam bernegara. Dalam mencari kerja juga tidak perlu mengemis-ngemis atau tidak butuh \"ordal\". Karena sistem \"supply-demand\" tenaga kerja direncanakan secara sistematis oleh negara. Terakhir yang perlu dicatat adalah setiap pekerja mempunyai hak-hak yang sama tinggi dengan pemberi kerja. Penerima bantuan sosial tidak perlu membalas budi kepada pemerintah yang berkuasa. Tugas presiden hanya menjadi penyalur saja, tidak lebih. Hal yang sama dalam urusan bansos seperti di Belanda itu, harusnya sudah terjadi di era Jokowi. Sebagaimana maksud Jokowi dengan \"Revolusi Mental\" nya. Di barat, sejak Welfare State diterapkan secara luas, sebagaimana diinginkan Proklamator Muhammad Hatta, kemiskinan bukan pula dijadikan komoditas politik. Pemerintah hanyalah alat untuk menjalankan fungsi negara, yakni melindungi rakyatnya. Sehingga, pemberian bansos itu, sekali lagi, seperti kata Hadist, \"Jika tangan kanan memberi, pastikan tangan kiri tidak tahu\". Jika mengumbar Bansos sebagai pemberian Jokowi, maka dipastikan itu sebagai penghinaan dan pembohongan terhadap rakyat. Penutup Anies, Ganjar, Ma\'ruf Amin dan lainnya, serta tokoh-tokoh NGO (LSM) mengecam politik gentong babi. Sementara Jokowi dan rezim pendukung 02 semakin semangat mempolitisasi bansos. Padahal Jokowi berjanji Revolusi Mental adalah membebaskan manusia dari perbudakan dan penindasan. Rakyat sudah seharusnya menjadi pemilik sah negeri ini. Jika pemerintah membagi adil hasil pajak dan pengerukan sumberdaya alam kita, maka pembagian bansos itu adalah keharusan negara. Di era Anies dan Muhaimin ke depan, maka pelayanan bansos akan disempurnakan menjadi BANSOSPLUS, artinya negara hanya menjadi pelayan terbaik bagi rakyat penerima bansos. Istilah bansos juga sebaiknya dirubah namanya menjadi, seperti di Belanda, tunjangan sosial, tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, tunjangan liburan dan lainnya, bukan bantuan. Jika politik Gentong Babi terus berjalan, Saatnya bagi segenap rakyat melawan. Ambil bansosnya, jangan pilih Prabowo-Gibran! .
Kasus Nepotisme Jokowi di Tangan Tipikor Bareskrim Mabes Polri
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PENGADUAN Masyarakat mengenai dugaan tindak pidana Nepotisme Jokowi dan keluarga yang dilaporkan oleh Petisi 100 dan Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli (For Asli) ke Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Januari 2024, kini telah berada dalam penanganan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Perwakilan pelapor/pengadu HM Rizal Fadillah, SH (Petisi 100) dan Ir. H. Budi Rijanto (For Asli) bersama dengan Kuasa Hukum Prof. Dr. Eggi Sudjana, SH M.Si, Djudju Purwantoro, SH, MH, CIL, CLA, M.Irwan Nasution, SH dan Asep Maulana Syahidin, SH sesuai dengan pemberitahuan Bareskrim, pada Senin 29 Januari 2024 telah memenuhi hadir di Bareskrim Mabes Polri. Delegasi mendapat penjelasan bahwa kasus tersebut kini berada dalam penanganan Dit Tipidkor Bareskrim Mabes Polri yang teregister dengan nomor B/ND-143/1/Res 7.4/2024/Robinops tanggal 23 Januari 2024. Menurut informasi yang didapat, nanti setelah ditetapkan Tim Penyidik, maka pihak pengadu akan diberitahu untuk langkah-langkah selanjutnya. Langkah cepat Bareskrim Mabes Polri terhadap Pengaduan Masyarakat (Dumas) atas dugaan terjadinya tindak pidana Nepotisme Jokowi dan keluarga ini menggembirakan dan patut mendapat apresiasi. Harapan bahwa kasus ini akan mendapat penanganan yang serius menjadi terbuka. Nepotisme sendiri dikualifikasi sebagai tindak pidana berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Tersangka dapat ditahan. Anwar Usman, mantan Ketua MK diduga akan menjadi awal atau pembuka pemeriksaan. Adik ipar Jokowi ini sangat terkait dengan Putusan \"nepotis\" yang menguntungkan keponakannya Gibran Walikota Surakarta sekaligus putera pasangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Widodo. Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 sudah menjadi bukti hukum sekaligus bacaan rakyat Indonesia sebagai vonis \"rekayasa\" yang menguntungkan keluarga Istana. Atas dasar Pasal 17 ayat 6 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Anwar Usman dapat dipidana sebagaimana bunyi ayat : \"(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan\". Ayat (5) mengingatkan adanya \"kepentingan langsung atau tidak langsung\" dengan perkara yang diperiksa. Dari Anwar Usman inilah berlanjut kepada peran-peran dan keterkaitan Jokowi, Iriana dan Gibran. Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai penyertaan (deelneming) dapat menjerat ketiganya. Pembuktian dapat didalami dari berbagai sumber dan kesaksian. Informasi publik sangat terbuka. Investigasi Majalah Tempo Edisi 20-26 Desember 2023 dengan cover Iriana Widodo membonceng Gibran didorong oleh kaki Jokowi dari motor belakang bertema \"Tenang Ibu Sudah Disini\" menggambarkan peran besar Jokowi dan Iriana untuk menggolkan Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023. Jokowi dan Iriana adalah \"Tim Sukses\" Gibran Rakabuming Raka. Begitu juga investigasi Majalah Tempo Edisi 16-22 Oktober 2023 bertema \"Gerilya Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi\" dan Edisi 30 Oktober-5 November 2023 \"Timang-Timang Dinastiku Sayang\" dapat menjadi bahan bagi proses pemeriksaan kasus Nepotisme Jokowi oleh penyidik Tipidkor Mabes Polri. Peran serius Penyidik Tipidkor Bareskrim Mabes Polri akan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya untuk mencegah dan menindak perilaku Nepotisme atau politik dinasti yang dilakukan oleh siapapun di negara hukum Republik Indonesia. Asas \"equality before the law\" tentu menjadi pegangan. Sejarah akan membuktikan. Nepotisme adalah kriminal dan merusak tatanan negara demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan bangsa dan rakyat Indonesia. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana Korupsi dan Kolusi, maka Nepotisme pun harus segera dibasmi atau diberantas. KKN adalah rumpun dari penyakit berbahaya. Bandung, 30 Januari 2024.
POPULER
