ALL CATEGORY
Intimidasi Terhadap Ketum BEM UI Telah Menjadi Pikiran Baru Mahasiswa bahwa Semakin Diintimidasi Semakin di Jalan Yang Benar
Jakarta, FNN – Ketua BEM UI (Universitas Indonesia), Melki Sedek Huang, menyatakan bahwa dirinya tengah mengalami intimidasi dari berbagai pihak, setelah mengkritisi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya tersebut dilakukan tidak hanya kepada diri pribadinya, tapi juga pada keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Melki mengaku bahwa ibunya didatangi oleh beberapa aparat keamanan, baik oknum TNI maupun Polri. Aparat keamanan tersebut menanyakan beberapa hal terkait keseharian dirinya, dari jadwal pulang ke rumah, aktivitas saat di rumah, hingga komunikasinya dengan sang ibu. Meski Melki mengaku sudah mengalami intimidasi sejak awal menjadi Ketua BEM UI, tetapi intensitas intimidasi kian tinggi sejak hiruk pikuk putusan MK yang dipimpin ipar Jokowi, Anwar Usman. “Teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan,” demikian Melki mengingatkan teman-teman mahasiswa. Tetapi, Melki tidak gentar menghadapi intimidasi tersebut. Melki bahkan mengatakan bahwa tidak satu pun dari ancaman-ancaman itu membuat dirinya gentar. Melki meyakini bahwa semakin banyak diancam artinya dia sudah di jalan yang benar. Sementara itu, berkaitan dengan intimidasi ini, ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, juga merasa mulai diintimidasi, karena ada polisi yang mendatangi kantor DPC PDIP Solo. Tetapi, polisi tersebut menganggap bahwa yang dilakukan hanya merupakan bagian dari pengamanan dan sekadar menjalankan tugas. “Jadi kita lihat satu pola baru karena Jokowi merasa mungkin kecolongan di Mahkamah Konstitusi, jadi akan all out lagi,” ujar Rocky Gerung menanggapi intimidasi terhadap Ketua BEM UI dan Ketua DPC PDIP Solo, dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (9/11/23). Walaupun mau diselamatkan dengan cara mengerahkan aparat, lanjut Rocky, tapi di bawah sebetulnya aparat mendua. Sebetulnya aparat tidak murni hendak menghalangi suara masyarakat sipil dan suara mahasiswa. Selain diintimidasi aparat, Ketua BEM UI, Melki, juga dipanggil oleh Rektor untuk membatalkan diskusi Rocky Gerung dengan para mahasiswa. Selain Rocky, dalam diskusi tersebut juga hadir Bivitri Susanti, Haris Azhar, dan Faisal Basri. Tetapi, kata Rocky, para mahasiswa menganggap bahwa ini adalah hak untuk mendengarkan. Bahkan, di akhir pembicaraan ada anak SMA yang ikut dalam diskusi dan merasa berhak untuk menentukan isi demokrasi 2024. Bukan sekadar Gibran yang harus diloloskan, semua orang yang punya kapasitas, termasuk Ketua BEM UI, bolehlah menjadi presiden bahkan. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa saat ini terjadi semacam kesepakatan publik bahwa Indonesia harus dituntun dengan akal pikiran. Nah, mahasiswa UI, Banyuwangi, Malang, bahkan Magelang, terhubung dengan ide yang sama. “Jadi, apa yang diucapkan oleh ketua BEM UI kemudian berkembang menjadi pikiran baru para mahasiswa yang menganggap semakin diintimidasi artinya mereka semakin ada di jalan yang benar. Dan itu tidak mungkin dicegah oleh aparat, karena aparat ini, mau ASN atau polisi, juga mempunyai anak-anak yang sedang sekolah. Di situ sebetulnya keunikan dari problem kita,” ungkap Rocky. “Jadi, upaya rezim untuk mem-bail out aparat ini tidak akan berhasil, karena sudah terjadi kesepakatan diam-diam bahwa Jokowi terlalu arogan, dan arogansi itu ditunjukkan terang-terangan lewat Keputusan Mahkamah Konstitusi,” tambah Rocky. Meski demikian, dalam batas tertentu kita harus berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh pamannya Gibran, Anwar Usman, karena keputusannya telah memunculkan pemahaman masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan politik dinasti. “Iya, sekarang orang enggak perlu belajar filsafat politik atau teori politik atau macam-macam ilmu pengetahuan untuk langsung paham bahwa itu yang dimaksud dengan politik dinasti. Jadi, betul bahwa satu peristiwa di Makamah Konstitusi membangunkan kita bahwa ada bahaya sistem kerajaan akan dipakai lagi oleh Jokowi,” ujar Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa semua hal yang tidak mengikuti prosedur demokrasi adalah sistem kerajaan. Jadi, semua semua lapisan Masyarakat sekarang mengerti bahwa politik dinasti adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan tanpa kompetisi. Jadi, terbaca betul bagaimana publik akhirnya belajar dan pelajaran itu adalah teguran bagi Presiden Jokowi. Tetapi, Rocky menduga bahwa teguran itu akan diabaikan oleh Jokowi karena sekali Jokowi menginginkan untuk meneruskan kekuasaannya, dia akan pakai segala macam cara. Cara-cara yang dilakukan di awal, termasuk perpanjangan tiga periode gagal. Sekarang dia mau pakai cara apa lagi selain mengerahkan sisa-sisa kekuatan dia, yang kita sebut aparat. “Tetapi, aparat juga mengerti bahwa ini tidak mungkin berlangsung terus-menerus dan tidak bisa seluruh orang ditipu oleh seorang raja,” ujar Rocky. (ida)
Fahri Hamzah Berharap Semua Pihak Mulai Fokus Adu Gagasan Mengenai Masa Depan Indonesia
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta publik tidak lagi mempersoalkan pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan tidak mungkin diubah lagi. Sehingga perdebatan publik lebih baik diarahkan untuk adu gagasan mengenai masa depan Indonesia. Tiga pasangan capres-cawapres yang ada, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar harus mulai intens memaparkan program-programnya dalam rangka merebut hati rakyat. \"Jadi kalau menurut saya, kita tidak bisa lagi membahas kenapa Gibran? Sebab, Gibran sudah ada di sana dan aturannya menegaskan tidak bisa berubah lagi, itu sudah clear,\" kata Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talk bertajuk \'Pilpres 2024 : Adu Gagasan Bukan Adu Perasaan, Rabu (8/11/2023). Menurut Fahri, persoalan yang sudah final tidak agar diperdebatkan lagi secara terus menerus, karena akan menguras energi kita sebagai bangsa. \"Gagasan kita adalah rekonsiliasi nasional,. Jangan lagi persoalkan soal-soal yang sudah final. Itulah ajakan kita kepada publik, supaya politik kita lebih sehat ke depan,\" tegasnya. Ia mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di perayaan HUT ke-59 Partai Golkar pada Senin (6/11/2023) lalu, bahwa objektivitas dan subjektivitas peristiwa Pemilu tidak bisa diukur dengan perasaan. \"Justru kita harus mulai memfasilitasi pertarungan gagasan, karena gagasan itu tidak ada tersinggungan. Sejak dua tahun lalu, saya sudah mengusulkan hal ini,\" katanya. Karena tidak ada penjadwalan adu gagasan ini, maka yang terjadi sekarang, para kontestan lebih mengedepankan pertarungan perasaan. \"Inilah yang disebut Presiden sebagai drama, drakor atau sinetron, dimana kontestasi perasaan lebih banyak. Padahal Pemilu adalah peperangan perebutan kekuasaan. Dan di era modern ini, perebutannya, bukan dengan pertumpahan darah, tapi dengan demokrasi Pemilu,\" ujarnya. Pemilu, lanjut Fahri, adalah bentuk perebutan kekuasaan yang lebih beradab, karena mengedepankan gagasan atau ideologi, bukan pertumpahan darah. Dimana semua pemilihan terakhir diserahkan kepada rakyat. \"Pemilu ini adalah jalan kita menuju kesejahteraan dan keadilan, dan cita-cita demokrasi. Tapi kekecewaan sekarang itu, sudah tidak rasional, terorganisir dan menyerang secara pribadi,\" katanya. Seharusnya ruang perdebatan dibuka seluas-luasnya, karena Pemilu itu adalah pertarungan politik. Sehingga ketika Pemilu usai, semua pihak bersatu lagi, dan tercipta rekonsiliasi seperti yang dilakukan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. \"Sekarang ini kita perlu memitigasi masa depan Indonesia, karena sejatinya perdebatan gagasan yang harus kita buat, kita tidak perlu bertengkar lagi. Saya kira momentum bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mengenai rekonsiliasi harus dilanjutkan,\" katanya. Fahri menilai pasangan Prabowo-Gibran akan membawa lompatan-lompatan besar bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Kehadiran Gibran dapat berdampak positif dan memberikan harapan bagi anak muda. \"Kalau politisi tua pada dasarnya ingin apa yang sudah ada dilanjutkan. Tapi tapi yang muda ini menciptakan hal-hal baru yang tidak bisa dilakukan yang tua. Jadi ini kombinasi atau kolaborasi pasangan yang akan memberikan harapan bagi masa depan Indonesia,\" katanya. Ia berharap semua pihak untuk tidak lagi terjebak pada politik perasaan dan fokus pada tahapan Pemilu 2024. yang telah ditetapkan KPU. \"Saya yakin kehadiran mas Gibran di Pemilu 2024, akan melahirkan anak-anak muda baru dalam demokrasi kita. Saya punya keyakinan dan harapan itu, akan membuka jalan bagi bonus demografi kita agar tidak menjadi beban negara, tapi harapan,\" katanya. Ketua Relawan Prabowo 08 Mania Immanuel Ebenezer mengatakan, bangsa ini lahir dari peran anak muda seperti Bung Karno (Sukarno). Bung Karno telah membuktikan, bahwa anak muda membawa narasi besar dan lompatan bagi bangsa Indonesia. \"Saya sependapat dengan Pak Fahri Hamzah, saya rasa Mas Gibran akan membawa harapan dan lompatan-lompatan besar untuk bangsa ini seperti bapaknya (Presiden Jokowi),\" katanya. Bonus demografi dan Indonesia Emas 2045, kata Immanuel, harus mulai dipersiapkan sekarang langkah-langkah antisipasinya, dengan memberikan kesempatan generasi milenial untuk tampil dalam politik. \"Bonus demografi kita akan luar biasa betul ke depannya, apalagi ke depan di 2045. Saya kira peran gerakan milenilai sekarang telah memberikan harapan bagi kita ke depan,\" katanya. Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer menjamin Gibran akan tegak lurus untuk kemajuan bangsa, dan tidak korup menyalagunakan kekuasaan seperti para politisi tua. \"Saya yang pertama menjadi oposisi bagi Mas Gibran, saya yang akan mengkritik dia. Sebuah kritik itu harus kita terima demi kemajuan bangsa. Kritik itu mengingatkan kita, tetapi dalam kritik itu kita tidak mau memberikan narasi-narasi kebencian yang basisnya sangat pesimis,\" katanya. Noel berharap semua pihak yang mengikuti kontestasi di Pilpres 2024 agar memberikan narasi-narasi besar dan gagasannya sendiri yang akan diimplementasikan kedalam program-program yang akan dijalankan, apabila kelak terpilih. \"Tidak baik bagi publik, kalau setiap hari dipertontonkan pertarungan perasaan. Semua harus berpolitik secara rasional, ini lho gagasan-gagasan saya ke depan, itu yang seharusnya dipertontonkan untuk Indonesia ke depan lebih baik,\" pungkasnya. (Ida)
Persaudaraan Indonesia-Palestina adalah Perjuangan Aqidah
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Kalau saja umat Islam di Indonesia menginsyafi kesadaran solidaritas muslim sedunia, maka apa yang terjadi pada bangsa Palestina, pada hakekatnya juga dirasakan bangsa Indonesia. Tidak hanya perang Palestina melawan Israel, Indonesia juga sedang mengalami pertarungan kebenaran melawan kejahatan. Di negeri Pancasila yang rakyatnya mayoritas muslim, telah terjadi pergumulan antara hak dan batil. Perjuangan rakyat Palestina dipastikan sebagai gerakan jihad melawan tentara Zionis Israel yang didukung Amerika dan sekutunya. Hampir sama, di Indonesia umat Islam sedang menghadapi rezim kekuasaan tirani yang ditopang kekuatan liberalisasi dan sekulerisasi. Bedanya, di Gaza muslim Palestina menghadapi aneksasi dan berjuang di antara hidup dan mati, syahid yang menjaminnya. Sementara rakyat Indonesia khususnya umat Islam harus menghadapi gerakan Islamophobia dan pendangkalan akidah. Baik Palestina maupun Indonesia secara substansi keduanya sedang menghadapi kekuatan anti Islam. Palestina dan Indonesia sama-sama dalam kemelut perang agama, dan seiring itu penguasaan kekayaan sumber alam sebagai bonusnya. Kalau umat Islam di Indonesia prihatin dan ikut merasakan penderitaan rakyat Palestina terlebih yang terjadi pada anak-anak dan perempuan, yang berguguran menghadapi kekejaman dan kekejian pasukan Zionis Israel. Tidak hanya perang Palestina melawan Israel, bangsa Indonesia juga sedang mengalami pertarungan kebenaran melawan kejahatan. Di negeri Pancasila yang rakyatnya religius, telah terjadi pergumulan antara hak dan batil. Perjuangan rakyat Palestina dipastikan sebagai gerakan jihad melawan tentara Zionis Israel yang didukung Amerika dan sekutunya. Hampir sama, di Indonesia umat Islam sedang menghadapi rezim kekuasaan tirani yang ditopang kekuatan liberalisasi dan sekulerisasi. Bedanya, di Gaza muslim Palestina menghadapi aneksasi dan berjuang di antara hidup dan mati, syahid yang menjaminnya. Sementara di bumi nusantara khususnya umat Islam, harus menghadapi gerakan Islamophobia dan pendangkalan akidah. Baik Palestina maupun Indonesia secara substansi keduanya sedang menghadapi kekuatan anti Islam. Palestina dan Indonesia sama-sana dalam ancaman perang agama dan memiliki kekayaan sumber alam sebagai bonusnya. Kalau rakyat Indonesia prihatin dan ikut merasakan penderitaan rakyat Palestina termasuk anak-anak dan perempuan berguguran menghadapi kekejaman dan kekejian pasukan Zionis Israel. Sejatinya, apa yang dialami bangsa Palestina juga dirasakan sama oleh bangsa Indonesia. Negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia itu telah menjadi satu tubuh satu jiwa karena hubungan historis dan emosional serta solidaritas sesama muslim. Maka selayaknya dan sepatutnya perjuangan negara Palestina menjadi perjuangan negara Indonesia, menghadapi kapitalisme dan komunisme global yang bermuara pada pengingkaran agama Tauhid, yakni Islam. Tak cukup sekedar aksi bela Palestina di Monas yang diikuti jutaan rakyat Indonesia, kepeduliannya juga harus bisa membantu dalam tenaga, harta dan jiwa sekalipun. Sama halnya dengan persoalan umat Islam di Indonesia yang sedang menghadapi masalah internalnya, maka masalah Palestina menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara bangsa Indonesia. Hubungan yang saling mengikat itu, menjadikan persaudaraan Indonesia-Palestina adalah perjuangan aqidah. Karena sesungguhnya setiap darah dan nyawa seorang muslim adalah darah dan nyawa umat muslim sedunia. (*)
Jokowi Akan Diadili Mahkamah Pengadilan Rakyat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih SEJARAH kekuasaan di muka bumi, untuk seorang penguasa tiran yang sadis dan kejam kepada rakyatnya, di akhir kekuasaan dipastikan akan berakhir tragis. Rintihan Raja Louis XVI di akhir kekuasaannya akan dipenggal kepalanya oleh rakyatnya sendiri masih membela diri, sekilas di ulang ceritanya oleh DR. Mulyadi dosen politik UI, bahwa : \"Aku akan mati dalam keadaan tak bersalah terhadap semua tuntutan yang diarahkan padaku\". Aku memaafkan semua yang bertanggungjawab dalam kematianku. Di ujung kematiannya masih membela diri\" \"Aku berdoa pada Tuhan supaya darah yang akan tumpah ini tidak akan pernah menodai negeri Prancis\", kata Raja Louis XVI sesaat sebelum dipenggal kepalanya\" Ketika masih hendak melanjutkan pidatonya, namun suara drum memotongnya. \"Tepat pukul 10:22 pagi, di 21 Januari 1793, sang algojo mengayunkan pedangnya dan sang raja pun mati. Si pembantu algojo mengambil kepala raja yang berdarah-darah dan mengangkatnya supaya bisa dilihat orang-orang\". \"Awal makna hak konstitusi dan hak Rakyat memenggal kepala Raja\". Rakyat yang berkerumun sontak menyahut \"Hidup Negeri ini - Hidup Republik\" Lalu beberapa tembakan meletus. Badan sang raja, termasuk kepalanya, dipindahkan dengan kereta ke pemakaman Madeleine. Setelah upacara keagamaan singkat, tubuh Louis dilempar ke kuburan yang dalam dengan alas kapur. Kepalanya diletakkan di sebelah kakinya. Kuburannya lalu diisi dengan tanah dan ditutup dengan lapisan kapur. Pada Januari 1815, sisa-sisa tubuh Louis XVI dan kepalanya dipindahkan ke Basilika Santo Denis. Apa belum cukup pelajaran dari Soekarno dan Soeharto dimana keduanya memiliki kekuasaan yang sangat besar tapi tetap saja harus terhina di ujung hidupnya. Sepuluh tahun Jokowi gagal mensejahterakan rakyatnya, bahkan karena ketidakmampuannya mengelola negara hanya mengandalkan hutang, di mana-mana terjadi kekejaman kepada rakyat berdalih untuk investasi. Rakyat tidak buta dan tuli, Jokowi hanya ingin memenuhi kemauan, kehendak dan memenuhi rakusnya oligarki di era kapitalis dan penjajahan baru saat ini mengabaikan hak hak hidup rakyat bahkan menimbulkan menyiksanya kepada rakyatnya. Rakyat teriak antri minyak goreng, teriak harga daging mahal, teriak harga beras mahal. Penguasa dengan pongah, sombong dan kejam, mengatakan \"silahkan merebus pisang , silahkan makan keong sawah, silahkan makan ubi, silahkan masak enceng gondok\" Dosa apa lagi yang lebih besar jika rakyat dibuat miskin lalu kalau mereka teriak ditanggapi dengan hinaan. Melawan kekuasaan, tidak nasionalis, rasis, ketika rakyat hanya meminta keadilan dan kebutuhan perut bisa terisi untuk bisa bertahan hidup. Cepat atau lambat rakyat akan melawan dan mahkamah pengadilan rakyat akan mengadili Jokowi kalau tidak hati hati dan tetap kejam dan sadis kepada rakyatnya. *****
Relief Gelar Dialog Keumatan Hadirkan Prabowo Dorong Kemerdekaan Palestina
JAKARTA | FNN - Sebuah langkah berani menuju kebebasan Palestina, iRelief mengapresiasi dorongan tak ternilai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, calon presiden 2024 yang memiliki kelapangan hati, dengan sumbangannya untuk Palestina Sumbangan ini akan menjadi pilar kekuatan bagi iRelief bersama yang lain dalam menyuarakan hak kemanusiaan rakyat Palestina. \"Melalui sentuhan kemanusiaan ini, iRelief akan merangkul mereka yang terjebak dalam konflik tak berkesudahan, memberikan bantuan darurat, membangun infrastruktur kesehatan, dan mendorong proyek-proyek pendidikan yang memberdayakan setiap anak di tanah Palestina,\" kata Dr.dr.Satria Pratama,Sp.P, Ketua iRelief, Kamis (9/11/2023) Menurutnya, hal ini lebih dari sekadar angka dan panggilan kebebasan yang meyentuh hati, terpahat dalam doa-doa setiap individu yang merindukan keadilan. \"iRelief, bersama dengan dukungan besar dari Bapak Prabowo Subianto, tidak hanya mendukung fisik, tetapi juga menyentuh jiwa sebuah bangsa yang merindukan harapan,\" katanya. iRelief mengajak bersama-sama menjadi bagian dari perubahan yang sangat dibutuhkan, untuk Palestina, untuk kebebasan, dan untuk cinta kemanusiaan yang tak terbatas. Sebagai bentuk kepedulian terhadap perjuangan rakyat Palestina iRelief akan menggelar menggelar \'Dialog Keumatan untuk Solidaritas Palestina\' dengan tema \'We Love Palestine\' Dialog Keumatan yang akan digelar di Djakarta Theater pada Kamis (9/11/2023) ini akan dihadiri sekitar 1.000 umat Islam dari Jakarta, Jawa Barat dan Banten, terutama mereka yang berasal dari basis akar rumput di masyarakat. Dialog in akan menghadirkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Intelektual Islam Anis Matta, Tokoh Perjuangan Palestina Dr Ahed Abu Al Atta Menhan akan menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesiia untuk mambantu Palestina. Beberapa hari lalu, Prabowo menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Palestina Yang Mulia Dr. Zuhair S.M. Al Shun. Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia menawarkan mengirim kapal Rumah Sakit TNI ke Palestina. Kemudian Presiden Jokowi (Joko Widodo) telah melepas bantuan kemanusiaan tahap pertama sebanyak 51,5 ton. Prabowo akan menjelaskan semua langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah. Sementara Anis Mata akan menjelaskan tentang hari-hari menjelang kemerdekaan Palestina saat ini dalam momentum geopolitik, dimana kekuatan Islam semakin melemah, kekuatan Hamas dan organisasi perlawanan lain ada peningkatan yang biasa. Selain itu, Anis Matta juga menjelaskan mengenai dukungan publik yang luas kepada Palestina. Dimana Palestina telah menjadi isu kemanusian, bukan lagi isu perang Hamas-Israel atau isu aga, tapi sudah menjadi isu pro kemanusiaan dan anti kemanusiaan. Sedangkan Dr Ahed Abu Al Atta akan menjelaskan kondisi di Gaza dan upaya perjuangannya melawan penjajah Israel. Israel terus melakukan serangan, sehingga membuat masyarakat di Gaza sekarang semakin menderita. Israel mengumumkan blokade total dengan memotong pasokan air, persediaan makanan, listrik dan pasokan di Jalur Gaza. Israel tidak hanya melakukan pembantaian, tetapi juga membiarkan warga Gaza mati dengan blokade itu. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menegaskan dukungan Indonesia terhadap masyarakat Palestina tidak akan pernah surut. Menurutnya, suara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam menyampaikan dukungan Indonesia untuk Palestina di Dewan Keamanan PBB pun paling keras dan lantang. Presiden Jokowi juga telah melepas bantuan 51,5 ton logistik untuk warga Palestina bukan hanya dari pemerintah pada Sabtu (4/11/2023). Bantuan tersebut juga diberikan oleh masyarakat serta lembaga kemanusiaan. Bantuan tersebut merupakan tahap pertama dan bantuan tahap selanjutnya akan segera dikirimkan. Jokowi menyampaikan bantuan kemanusiaan ini merupakan solidaritas bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dia menegaskan ini sebagai salah satu bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina. \"Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan, karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan,\" ujar dia. (Ida)
Cawapres Produk Putusan Tanpa Etika
Oleh Djony Edward | Wartawan Senior Forum Keadilan Nasib Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan calon presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 sudah terang benderang. Statusnya secara legal diakui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai calon resmi karena MKMK tak berwenang membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Anwar Usman sebelumnya mengabulkan permohonan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun dengan tambahan frasa pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie berharap, putusan MKMK dapat memberi kepastian atas polemik dugaan pelanggaran etik dalam uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Adapun putusan uji materi tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) ini terbukti terjadi adanya pelanggaran etik. Hal ini mengakibatkan Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK. \"Mudah-mudahan putusan yang kita bacakan sore hari ini memberi kepastian. Jadi, prinsipnya yang salah, kita katakan salah. Yang benar, kita bilang benar, gitu saja,\" kata Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers di Gedung MK, Selasa (11/7) malam. Jimly Asshiddiqie berpandangan, jika timbul dinamika politik pascaputusan MKMK itu merupakan soal berbeda. Namun, ia mengatakan, dugaan pelanggaran etik terhadap putusan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat telah terselesaikan. \"Yang kita urus ini tentang keputusan yang diambil, karena itu menyangkut soal perilaku etik para hakim. Tentang politiknya siapa yang mau jadi capres, itu soal lain, soal politik,\" kata Jimly. Namun demikian, ia menegaskan bahwa putusan MK yang telah dijatuhkan tidak berubah dengan adanya putusan MKMK. \"Diatur di Konstitusi demikian dan juga di Undang-Undang sebagaimana juga sudah dipraktikkan, bahkan sudah beberapa kali ada putusan MK soal mengikatnya itu, itu sudah menjadi doktrin, putusan mahkamah konstitusi sudah bersifat final dan mengikat,\" ujar Jimly Asshiddiqie. Tanpa Etika Ahli Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana menyatakan dapat memahami, menghormati, tetapi pada saat yang sama menyesalkan putusan MKMK. Salah satunya yakni soal memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK terkait putusan gugatan usia capres cawapres. \"Memahami, karena Majelis Kehormatan punya keterbatasan kewenangan, tetapi menyesalkan karena Profesor Jimly Asshiddiqie melepaskan kesempatan mengukir sejarah membuat putusan monumental (landmark decision) yang menegakkan kembali hukum Indonesia yang seharusnya bermoral dan berkeadilan,\" kata Denny dalam keterangannya, Rabu (8/11). Jika ada orang yang mempunyai kompetensi untuk menghadirkan keadilan konstitusional, maka sosok itu adalah Profesor Jimly Asshiddiqie—tentu bersama-sama dengan Profesor Bintan R. Saragih dan Yang Mulia Doktor Wahiddudin Adams. Karena itu, Denny bersyukur dan menaruh harapan besar ketika mengetahui Profesor Jimly diberi amanah sebagai Ketua MKMK. Ia menilai kapasitas-intelektual Profesor Jimly jelas mumpuni. Integritas-moralnya nyata tidak terbeli. Sayangnya, kata dia, putusan MKMK masih terjebak hanya menghadirkan keadilan normatif, tetapi gagal melahirkan keadilan substantif. Sebenarnya hanya dibutuhkan inovasi hukum, dan sedikit bumbu keberanian, untuk menghadirkan solusi yang lebih efektif dan konstruktif. \"Hukum kita sudah sakit parah-sekarat. Menyembuhkannya tidak bisa dengan pengobatan biasa-biasa saja, tetapi perlu operasi besar yang memang meniti di antara jurang kehidupan dan kematian. Saat jantung keadilan tersumbat total lemak kolesterol \"akal bulus dan akal fulus\", maka harus ada tindakan akal sehat yang membelah dada, dan mem-bypass aliran darah, agar kembali lancar normal,\" jelas Denny. Sayangnya, lanjutnya, MKMK masih melakukan tindakan pengobatan biasa, dan membiarkan penyakit kanker hukum yang koruptif, kolutif, dan nepotis, tetap hidup dan tumbuh subur-menjalar, merusak sendi-nadi Pemilihan Presiden 2024 kita. MKMK memilih menjatuhkan sanksi pemberhentian jabatan sebagai Ketua MK, padahal seharusnya pemecatan sebagai negarawan hakim konstitusi. Ia menambahkan arena alasan menghindari banding, MKMK memilih hanya memberhentikan Anwar Usman dari posisi sebagai Ketua MK. Padahal aturannya dengan jelas-tegas mengatakan, pelanggaran etika berat sanksinya hanyalah pemberhentian dengan tidak hormat. Lagipula ada konsep hukum acara, uitvoerbaar bij voorraad, putusan bisa tetap dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding. Putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran Anwar Usman. Setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, masih adakah sisa harga diri dan rasa malunya untuk bertahan. \"Akan lebih pas jika Anwar Usman tahu diri dan mundur sebagai hakim konstitusi. Meskipun, terus terang saya tidak yakin, tindakan yang terhormat demikian akan dilakukan,\" katanya. MKMK tidak tegas mendorong Mahkamah Konstitusi Secara Cepat Memeriksa Kembali Syarat Umur Capres-Cawapres Ia menjelaskan, dengan berlindung pada asas final and binding, MKMK membiarkan Putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika hakim konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Sambil secara tidak tegas, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur capres-cawapres yang akan disidangkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. \"Padahal, setiap asas hukum bukan kitab suci yang harus diberhalakan, apalagi dipertuhankan. Hukum selalu membuka ruang pengecualian, \"exceptio probat regulam in casibus non exceptis\", the exception confirms the rule in cases not excepted. There is an exception to every rule. Selalu ada pengecualian atas setiap prinsip hukum,\" jelasnya. Maka, jikapun tidak bisa menyatakan Putusan 90 tidak sah, paling tidak MKMK menyatakan dengan tegas dalam amarnya, agar Mahkamah Konstitusi memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim yang berbeda, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. \"Hal itu penting, justru untuk membuat pencawapresan Gibran Rakabuming Raka tidak terus dipersoalkan karena hadir dari hasil putusan MK yang telah dinyatakan melanggar etika,\" katanya. Menyatakan pertandingan Pilpres 2024 sudah dimulai dan aturan syarat tidak boleh lagi diubah, adalah tidak fair. Karena Putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat, menjelang masa pendaftaran paslon. Maka, hanya menjadi fair, jika politisasi kelambatan waktu putusan 90 itu diseimbangkan dengan percepatan Putusan 90 tanpa hakim Anwar Usman yang melanggar etika. \"Saya dan (pakar hukum) Zainal Arifin Mochtar sudah memasukkan uji formil atas Putusan 90, jika saja ada niat, maka tidak sulit untuk MK memeriksa cepat formalitas uji syarat umur capres- cawapres, dan memutuskan sebelum batas penetapan paslon capres-cawapres oleh KPU di tanggal 13 November 2023.\" \"Hanya dengan demikian maka legitimasi konstitusional dan soal keabsahan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka bisa dituntaskan,\" sambungnya. Denny menyatakan, membiarkan Putusan 90 tetap berlaku, tanpa membuka ruang pemeriksaan kembali yang cepat, padahal ada Putusan MKMK yang mengatakan putusan itu dilahirkan dengan pelanggaran etika Anwar Usman, akan menyebabkan legitimasi pencawapresan Gibran akan terus-menerus dipersoalkan, bahkan membuka ruang impeachment, jikapun terpilih pada Pilpres 2024 yang akan datang. Karena, putusan hukum yang hadir dengan pelanggaran etika, seharusnya batal moralitas hukumnya. \"Leges sine moribus vanae\", laws without morals (are in) vain. Laws without morality are meaningless. Tegasnya, hukum tanpa moralitas, tidak ada artinya, dan karenanya batal demi hukum. \"Jadi, Putusan MKMK belum tuntas menyelesaikan masalah. Masih menimbulkan komplikasi, akibat operasi dan solusi hukum yang setengah hati,\" tegas Denny. Sebagai satu-satunya pelapor yang mengajukan laporan jauh sebelum Putusan 90 dibacakan, dan Teradu dalam dugaan pelanggaran etika advokat yang dilaporkan oleh sembilan hakim konstitusi—yang kesembilannya kemarin dijatuhkan sanksi etika oleh MKMK, Denny mengaku akan terus bersuara kritis atas pemanfaatan hukum oleh tangan-tangan kuasa dinasti yang terus cawe-cawe dalam Pilpres 2024. \"Karena, jika sedari awal proses pencalonan tidak dipastikan berjalan dengan benar, maka saya sangat tidak yakin proses selanjutnya dan hasil Pilpres 2024 juga akan berjalan dengan jujur dan adil,\" katanya. \"Karena itu, setelah putusan MKMK ini, setelah bersama-sama Zainal Arifin Mochtar, mengajukan uji formil Putusan 90 ke MK, saya mempertimbangkan untuk menggugat pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, ini ke sengketa proses di Badan Pengawas Pemilu RI,\" tutup dia. Mengecewakan Sementara Ketua Relawan Mahfud Md (Relawan MMD), Mohammad Supriyadi mengaku kecewa atas keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang hanya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Menurutnya, Anwar Usman disanksi dengan pemberhentian tidak hormat (PDTH). \"Sanksi pemberhentian Anwar Usman hanya sebagai ketua MK rasanya mencederai kepuasan publik. Anwar terbukti melakukan pelanggaran etik berat sehingga mestinya disanksi dengan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) sebagai hakim MK,\" terang Supriyadi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/11). Supriyadi menilai pelanggaran etik berat tidak bisa hanya diganjar sanksi administratif, tetapi mesti mengedepankan prinsip etik. Sebab menurutnya, etik itu melekat pada karakter, mental, dan moral hakim. Karena itu, Supriyadi mengatakan jika ada pelanggaran etik berat sebagaimana diatur dalam Peraturan PMK Pasal 41, sudah seharusnya dipecat tidak hormat sebagai hakim. \"Problem etik memang harusnya berdiri di atas prosedur hukum. Ada nurani berjuta orang di Republik ini yang melihat bahwa ada kesemrawutan moral putusan yang dilakukan oleh Anwar Usman dan mencederai moral bangsa. Tentu ini pelanggaran berat yang tak bisa ditolerir,\" terang Supriyadi. \"Anwar Usman terbukti melanggar etik berat buntut keputusannya tentang putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres. Putusan itu lalu meloloskan keponakannya sebagai cawapres. Selain cacat etik, putusan itu juga sarat nepotisme, dosa demokrasi yang tak terampuni,\" lanjutnya. Supriyadi menyatakan putusan tentang batas usia capres-cawapres terlihat menunjukkan adanya kepentingan. Banyak orang lalu menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga. Marwah lembaga sebagai pilar konstitusi tampak buruk buntut putusan Anwar Usman itu. \"Publik menilai ada kepentingan elektoral di balik diloloskannya cawapres Prabowo. Sebagian lain menyebut ada kuasa kuat oligarki yang \'cawe-cawe\' dalam rangka meloloskannnya. Tentu semua persepsi itu buruk terhadap reputasi dan marwah MK sebagai gawang utama konstitusi,\" kata Supriyadi. \"Publik marah dan kecewa karena memang ini menyangkut keberlangsungan bangsa yang potensial dipimpin oleh orang yang sejak awal dipilih secara tidak jujur melalui keputusan sepihak yang cacat secara etik. Itu problemnya,\" lanjutnya. Menurut Supriyadi, publik Indonesia kini cerdas menilai putusan MK soal batas usia capres-cawapres itu cacat secara etik. Masyarakat akan melihat itu sebagai usaha elektoral yang tak sehat, tak jujur, dan tak etik. \"Hari ini publik melihat putusan MK itu bukan lagi pada prosedur hukum, tetapi berpindah pada prinsip etik. Mereka bukan lagi menguji legal atau tidak, tetapi legitimate atau tidak,\" jelasnya. Bagi Supriyadi, meski banyak orang kecewa atas sanksi MKMK kepada Anwar Usman, tetapi hal ini berpengaruh pada penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran. \"Orang akan mengingat bahwa dia lolos sebagai cawapres melalui prosedur yang cacat secara etik,\" pungkasnya.
MKMK Putuskan Anwar Usman Hakim Tanpa Palu
Oleh Djonny Edward | Wartawan Senior Forum Keadilan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah memutuskan memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman karena dianggap melakukan pelanggaran etika konstitusi. Anwar didakwa melanggar prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi dan prinsip kepantasan dan kesopanan. “Karena itu MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi,” tegas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dengan didampingi Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintan R. Saragih, dalam Pengucapan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada Selasa (7/11). Dalam amar putusan tersebut, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2x24 jam sejak putusan itu selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya berakhir. Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tersebut, Anggota MKMK Bintan R. Saragih memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Bintan menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi. Sebab dalam pandangan akademisi yang telah menjadi dosen sejak 1971 ini, Anwar telah terbukti melakukan pelanggaran berat. Hanya pemberhentian tidak dengan hormat yang seharusnya dijatuhkan terhadap pelanggaran berat. “Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu “pemberhentian tidak dengan hormat” kepada Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi, in casu Anwar Usman, karena Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat” dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,” kata Bintan R. Saragih. Sebelumnya, MKMK telah menerima 21 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Atas laporan tersebut, MKMK menggelar sidang pemeriksaan. Hingga akhirnya lahirlah putusan. Ketua MKMK membagi 21 laporan tersebut dalam empat klasifikasi putusan, yakni pertama, Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas Terlapor Ketua MK Anwar Usman yang dilaporkan oleh Denny Indrayana dkk. Kedua, Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023 terhadap Terlapor Wakil Ketua MK Saldi Isra yang dilaporkan oleh Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), dkk. Ketiga, Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023 terhadap Terlapor Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, dkk. Keempat, Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/11/2023 terhadap Terlapor Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah (Para Hakim Konstitusi) yang dilaporkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dkk. RPH Bocor MKMK juga menjatuhkan putusan terhadap Terlapor Wakil Ketua MK Saldi Isra. Dalam Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023, MKMK menyatakan Saldi Isra tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (dissenting opinion). Saldi bersama para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara. “Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie. Pertimbangan MKMK yang dibacakan Wahiduddin Adams menyatakan, dissenting opinion dari Saldi Isra tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Namun terhadap masalah kebocoran informasi rahasia RPH dan kebiasaan praktik benturan kepentingan dalam penanganan perkara di MK, Saldi secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam RPH yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 9. Sementara amar Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023 menyatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (dissenting opinion). “Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan amar putusan. Jimly dalam amar putusan juga menyatakan Arief secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia RPH dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya. Bintan R. Saragih membacakan pertimbangan MKMK mengatakan, ceramah yang disampaikan Arief Hidayat dalam Konferensi Hukum Nasional pada Rabu, 25 Oktober 2023 dan di beberapa media merupakan sebuah upaya untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun materi muatan dalam ceramah Arief menunjukkan sisi keprihatinannya pada situasi perkembangan dan penegakan hukum di negara Indonesia, sikap dan perilaku Arief dengan menggunakan “baju hitam” merupakan suatu perilaku dan citra yang tidak pantas. Semestinya Arief sebelum menyampaikan ceramah maupun sebagai narasumber harus membangun persepsi publik terhadap Mahkamah agar tidak makin terpuruk. Sebab, sikap dan ujaran demikian dapat saja berpotensi mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap institusi MK secara kelembagaan. Benturan Kepentingan Sementara Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/11/2023 dengan Terlapor enam Hakim Konstitusi, yaitu Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah (Para Hakim Konstitusi). Dalam amar putusan, MKMK menyatakan Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
Indonesia Berduka: Majelis Kehormatan MK Menjadi Penjaga Kehormatan Anwar Usman
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Majelis Kehormatan MK) menyatakan Anwar Usman, hakim konstitusi terlapor dugaan pelanggaran kode etik, terbukti bersalah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim, sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama. Dengan hanya menyebut “melanggar kode etik Sapta Karsa Hutama”, Majelis Kehormatan MK terkesan mendegradasi kesalahan Anwar Usman dari pelanggaran berat menjadi “tidak berat”. Karena Sapta Karsa Hutama hanya dokumen berisi deklarasi yang mengatur butir-butir kode etik dan perilaku hakim konstitusi, dimuat di dalam lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006. Peraturan ini sendiri tidak mengatur sanksi atas pelanggaran kode etik dimaksud. Seharusnya, Majelis Kehormatan MK menyatakan secara jelas dan spesifik, Anwar Usman melanggar pasal apa, di peraturan yang mana, atau undang-undang yang mana. Tanpa menyebut itu semua, masyarakat tidak bisa mengukur bobot dari pelanggaran berat Anwar Usman, dan sanksi yang pantas diberikan kepadanya. Upaya mendegradasi atau meringankan pelanggaran berat Anwar Usman ini juga terlihat dari pengenaan sanksi kepadanya. Anwar Usman hanya dikenakan sanksi “diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi”. Tetapi tidak diberhentikan sebagai hakim konstitusi. Pemberian sanksi “ringan” ini melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 1/2023, pasal 47 butir b, yang menyatakan secara eksplisit bahwa hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat wajib “diberhentikan dengan tidak hormat”. Pasal 47 PMK 1/2023: “Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, menurut Majelis Kehormatan, terbukti melakukan pelanggaran berat, Majelis Kehormatan menyatakan: a. Hakim Terlapor Terbukti melakukan pelanggaran berat; b. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, sanksi yang diberikan Majelis Kehormatan kepada Anwar Usman juga melanggar Pasal 23 ayat (1) huruf h UU No 7/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: “Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila, melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.” Anggota Majelis Kehormatan, Bintan Saragih, juga berpendapat sama. Bintan Saragih menyampaikan dissenting opinion atas pemberian sanksi yang tidak sesuai peraturan dan undang-undang. Bintan Saragih: Sanksi terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat”, dan tidak ada sanksi lain, sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie dan Wahiduddin Adams, dua anggota Majelis Kehormatan MK lainnya, yang masing-masing merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan, tentu saja mengerti sepenuhnya. Jimmy Asshiddiqie memberi dua alasan pembenaran atas pemberian sanksi yang melanggar peraturan dan UU tersebut. Pertama, Jimly Asshiddiqie berpendapat, pemberian sanksi harus mempertimbangkan ukuran proporsionalitas, seperti pada kasus pidana. Jimly Asshiddiqie memberi perbandingan, pada kasus pidana, majelis hakim wajib memperhatikan alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau justru memperberat sanksi yang akan dijatuhkan. Alasan yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie tidak tepat dan tidak relevan untuk kasus pelanggaran berat kode etik hakim. Karena, “jumlah” sanksi pada kasus pidana tidak diatur di dalam UU. Yang diatur hanya batas sanksi “maksimum”, sehingga majelis hakim mempunyai hak subyektif dalam menjatuhkan sanksi hukuman kepada terpidana, sepanjang tidak bertentangan dengan UU. Sepanjang sanksi tidak lebih dari batas “maksimum” setinggi-tingginya, maka putusan majelis hakim tidak melanggar UU. Tetapi, sanksi pelanggaran berat hakim konstitusi hanya satu, seperti diatur sangat jelas di dalam PMK dan UU. Yaitu, pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau memang mau mempertimbangkan hal yang meringankan, seharusnya dilakukan sewaktu menentukan bobot pelanggaran, apakah Anwar Usman melakukan pelanggaran berat atau tidak. “Vonis” bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran berat harus dimaknai sudah melalui semua pertimbangan, dan tidak ada hal yang bisa meringankan lagi. Alasan kedua, Jimly Asshiddiqie mengatakan, hakim konstitusi yang “diberhentikan tidak dengan hormat” dapat mengajukan banding, sehingga sanksi tersebut bisa membuat penyelesaian perkara menjadi berlarut-larut dan tidak pasti. Terutama mengingat agenda pilpres sudah sangat dekat. Alasan kedua ini juga tidak masuk akal. Sanksi kepada Anwar Usman tidak pengaruh pada agenda dan jadwal pilpres, karena Majelis Kehormatan tidak mengubah putusan MK No 90 terkait syarat batas usia calon wakil presiden. Sehingga, upaya banding Anwar Usman, seandainya ada, tidak mempunyai dampak sama sekali terhadap agenda pilpres. Sebaliknya, sanksi Majelis Kehormatan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku akan memberi dampak sangat negatif. Sanksi ini membuat reputasi MK terpuruk, dan kepercayaan masyarakat hilang. Hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran berat dianggap masih layak menjadi hakim konstitusi. Ini contoh (yuris prudensi) yang sangat buruk. Bagaimana masyarakat bisa percaya MK? Dengan masih menjabat hakim konstitusi, Anwar Usman masih menyandang “yang mulia, yang terhormat”, padahal tidak. Karena seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karena itu, tidak salah kalau masyarakat beranggapan, sanksi yang diberikan Majelis Kehormatan MK kepada Anwar Usman, yang hanya memberhentikannya dari jabatan Ketua MK, sejatinya untuk mempertahankan dan menyelamatkan kehormatan Anwar Usman. Dengan cara melanggar undang-undang. —- 000 —-
Dinasti Politik Mengancam Demokrasi
DINASTI politik dan politik dinasti adalah dua hal yang berbeda. Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dinasti politik merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya. Marcus Mietzner dalam paper yang berjudul Indonesia’s 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System, menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia. Praktik politik dinasti menurutnya tidak sehat bagi demokrasi, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah. Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Turner bahwa suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang bisa berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik. Politik oligarki harus dihindari, karena bisa mengancam demokrasi Indonesia. Partai yang seharusnya mampu mengakomodir suara rakyat, bisa saja pada akhirnya hanya digunakan oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu. ©
Mahasiswa UNUSIA Menggugat Syarat Batas Usia Capres-Cawapres
Jakarta, FNN - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Brahma Aryana menggugat Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang telah dimaknai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).Pemohon dalam petitumnya meminta frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” pada pasal digugat diubah menjadi “yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi”.“Sehingga bunyi selengkapnya “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi,” kata Viktor Santoso Tandiasa, kuasa hukum Brahma Aryana, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK RI, Jakarta, Rabu.Viktor menjelaskan, alasan pemohon mengajukan gugatan uji materi itu adalah karena melihat komposisi hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut pemohon, komposisi hakim yang mengabulkan permohonan itu tidak bulat.Diketahui, terdapat lima hakim konstitusi yang sepakat untuk mengabulkan permohonan. Di antara lima hakim konstitusi itu, ada tiga hakim yang setuju bahwa anggota legislatif dan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berusia di bawah 40 tahun dapat mendaftar sebagai capres/cawapres.Sementara itu, dua hakim konstitusi lainnya sepakat bahwa hanya kepala daerah pada tingkat provinsi yang berumur di bawah 40 tahun diperbolehkan mendaftar kontestasi pilpres. Dua hakim tersebut adalah Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh.Atas dasar pertimbangan tersebut, pemohon meyakini bahwa hanya pengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi, dalam hal ini gubernur, yang bulat disepakati oleh kelima hakim.“Artinya apabila diakumulasikan pilihan dari lima hakim konstitusi yang setuju permohonan 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan, hanyalah pada syarat ‘berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi sebagai gubernur’. Karena terhadap syarat tersebut, tiga hakim konstitusi (Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan M.P. Sitompul), tidak menolaknya,” kata Viktor.Selain itu, Viktor juga mengatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang telah dimaknai dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat mempertaruhkan nasib Indonesia sebagai negara luas dengan penduduk yang banyak. Pemohon menilai, capres dan cawapres seharusnya memiliki pengalaman, kemapanan, dan kedewasaan memimpin.“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Viktor membacakan petitum.Sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 itu dipimpin oleh hakim konstitusi Suhartoyo, didampingi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Dari sidang hari ini, pemohon diminta memperbaiki permohonannya.(sof/ANTARA)
POPULER
