ALL CATEGORY
Selamat Ginting: Airin Seng Ada Lawan di Pilgub Banten
Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan hingga kini Airin Rachmi Diany menjadi cikal bakal calon Gubernur Banten terkuat dan terpopuler. \"Bahkan mantan Walikota Tangerang Selatan dua periode itu seperti seng (tidak) ada lawan sepadan di Banten dari segi elektabilitas maupun popularitas,\" kata Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (11/5/2024). Menurutnya, hasil pemilu legislatif 2024 lalu mencatat Airin Rachmi Diany sebagai peraih suara terbanyak ketiga se-Indonesia. Sehingga kapasitas dan kapabilitas Airin sesungguhnya sudah berada di tingkat nasional, bukan sekadar provinsi lagi. Untuk Provinsi Banten, lanjut Ginting, Airin yang baru pertama kali mengikuti pemilu legislatif DPR RI ternyata jauh berada di atas Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan mantan Gubernur Banten Rano Karno dari PDIP, serta para petahana lainnya. \"Untuk pemilihan gubernur faktor figur menjadi nomor satu dibandingkan faktor partai politik. Airin sebagai kader Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi tambah lengkap. Apalagi Golkar juga menjadi partai yang meraih kursi terbanyak di DPRD Banten, bersama PDIP dan Gerindra, yakni 14 kursi,\" ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Selain tiga partai tersebut, lanjut Ginting, masih ada PKS yang meraih 13 kursi dan Demokrat 11 kursi. Maka partai-partai tersebut sudah mengukur diri jika akan mengajukan cikal bakal calon Gubernur Banten. \"Karena Airin seng ada lawan, maka partai-partai itu justru akan berebut untuk menjadi cikal bakal calon wakil gubernur mendampingi Airin,\" ungkap Ginting yang berpendidikan doktoral ilmu politik itu. Diungkapkan, para mantan Gubernur Banten seperti Rano Karno dari PDIP maupun Wahidin Halim yang kini bergabung ke Partai Nasdem, kini tinggal kenangan, karena taji politiknya sudah lemah. \"Airin memiliki jaringan keluarga yang berpengaruh dalam lingkungan pemerintahan dan politik di tanah Banten. Termasuk catatan positif Airin saat memimpin Kota Tangerang Selatan selama dua periode. Belum lagi kekuatan Partai Golkar yang merata di provinsi tersebut sejak era Orde Baru hingga kini membuatnya sulit untuk dibendung,\" ujar Ginting yang lama menjadi wartawan nasional bidang politik ini. Sehingga, lanjut Ginting, jika sekarang muncul tokoh-tokoh lokal yang akan maju dalam Pilgub Banten, hanya sebagai penggembira untuk mendapatkan simpati agar bisa diduetkan dengan Airin. Belum lagi dari hasil survei elektabilitas Airin mustahil dikejar kandidat lain. \"Jadi hal yang mustahil Airin dapat dikalahkan jika belum muncul tokoh sepadan,\" pungkas Ginting.
Otonomi Khusus, Negara Bagian, atau Jawa Barat MERDEKA?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Dua faktor yang menimbulkan guncangan sekaligus munculnya pikiran alternatif bagi penguatan wilayah atau daerah yaitu \"pemaksaan\" pindah ibukota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur dan \"pemaksaan\" Presiden Wakil Presiden kontroversial dan nepotis Prabowo Gibran. Potensi penguatan itu telah muncul di ruang mondial seperti pernyataan gerakan kemerdekaan Papua, Maluku dan Aceh. Kibaran bendera menjadi warna pula. Merah putih yang memudar. Hubungan kuat Indonesia China telah menimbulkan kekhawatiran akan penguasaan negara oleh kekuatan asing. Merah berkuasa, putih menyerah kalah. Ketika IKN berpindah ke Kalimantan dengan tingkat kemandirian dan kemerdekaan yang rendah, maka daerah-daerah lain layak untuk berpikir ulang akan efektivitas sebagai negara seperti ini. Perlu evaluasi dan penataan ulang atas aturan dan sistem yang ada. Apalagi jika ternyata kepemimpinan nasional diragukan akan keabsahan atau kapasitasnya sebagai pemimpin bangsa. Upaya-upaya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat berbasis daerah menjadi penting untuk didiskusikan dan dipertimbangan. Pilihan rasional adalah desakan agar semakin banyak daerah yang mendapatkan otonomi khusus. Bukan saja Aceh atau Yogya tetapi juga Maluku, Papua atau Jawa Barat. Daerah lain pun potensial seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Madura dan Kalimantan Selatan. Pilihan kedua adalah penataan aturan Konstitusi untuk menguji kemungkinan Indonesia kembali menjadi Negara Federal. Akar kesejarahan memberi landasan bahwa keberadaan Negara Federasi pernah terjadi di bawah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Negara itu bernama Republik Indonesia Serikat atau United States of Indonesia. Ada 7 negara bagian yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatrra Timur, Negara Sumatrra Selatan dan Negara Republik Indonesia. Ditambah dengan 9 Satuan Kenegaraan. Negara Pasundan meliputi juga Distrik Jakarta. Ditinggalkan Jakarta tidak boleh membuatnya merana, Jakarta harus tetap menjadi Ibukota. Sayang jika dikecilkan atau dihilangkan nilai kesejarahannya hanya demi ambisi atau membuka peluang invasi melalui investasi. Saat Negara Federal dahulu Jakarta masuk menjadi Negara Pasundan bersama Banten dan tentu Jawa Barat. Negara Pasundan didirikan 24 April 1948 dengan Presiden pertama dan terakhir RA Adipati Wiranatakoesoema. Versi lain dideklarasikan 4 Mei 1947 dengan pemimpin Soeria Kartalegawa. Berbendera hijau, putih, hijau dan bermotto \"Gemah Ripah, Pasir Wukir, Loh Djinawi\" (Kemakmuran dan kegembiraan dari lautan hingga gunung membuat semua orang sejahtera dan panjang umur). Kini masalah yang dihadapi adalah \"pemaksaan\" dan \"perekayasaan\" baik ibukota baru maupun pemimpin nasional yang otoritarian, oligakhis dan nepotis. Daerah tidak otonom serta sumber daya alam yang dieksploitasi sekehendak pusat, dikorupsi dan dirampok oleh kepentingan asing. Indonesia yang semakin terjajah. Konteks kedaerahan khususnya Jawa Barat opsi otonomi khusus, negara bagian atau Jawa Barat merdeka layak untuk didiskusikan dan dimusyawarakan secara jernih dan sehat. Pemaksaan dan perekayasaan patut mendapat perlawanan. Rakyat harus kuat dan berbuat untuk dapat kembali berdaulat. (*)
Yang Paling Rasional dan Strategis, Anies Baswedan DKI-1 Lagi
Oleh Dr. Legisan Samtafsir | Ketua Gernas Indonesia Gemilang Pilpres bukan saja jalur elektoral untuk mengganti pemimpin nasional, tetapi juga jalan untuk mewujudkan perubahan paradigmatis dalam politik ekonomi nasional, yaitu Indonesia adil makmur untuk semua. Dan itulah yang dimaksudkan oleh barisan Pejuang Perubahan (Relawan) dalam mengusung Anies-Muhaimin pada pilpres 2024. Ketika faktanya, jalur elektoral itu dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maka energi perubahan itu tidak akan dan tidak boleh patah. Energi perubahan itu harus terus mengalir dan mencari jalannya. Lalu, ke manakah energi perubahan itu harus mengarah? Ini harus dijawab dengan perspektif taktis, logis, dan strategis. Yang paling tidak taktis (ribet, blunder dan mengecewakan) adalah Anies masuk koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Maka ini akan sangat melukai perasaan masyarakat (setidaknya 40 juta rakyat versi KPU) dan menimbulkan mosi tidak lagi percaya pada Anies. Yang paling tidak logis (pilihan ngawur, pecundang dan kerdil) adalah Anies meninggalkan panggung politik dan kembali ke dunia pendidikan, sebagai guru atau aktivis sosial. Maka ini akan melemahkan dan bahkan mematikan secara perlahan energi perubahan yang banyak diharapkan rakyat pada sosok Anies. Yang paling tidak strategis (salah arah dan serampangan) adalah Anies meninggalkan Indonesia dan bekerja pada pihak-pihak asing secara profesional, yang tidak ada kaitannya dengan perhelatan berbangsa di tanah air. Ini akan mematikan karir politik Anies dan mengubur harapan perubahan seluruh rakyat. Yang Paling Taktis, Logis dan Strategis Maka yang paling taktis, logis dan strategis adalah Anies kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anies akan terus menghidupkan energi perubahan dan menantang semua pihak untuk menyongsong Indonesia yang lebih adil makmur bagi semua, bersama-sama. Taktis karena Anies memiliki rekam jejak cemerlang yang tidak diragukan, ketika memimpin DKI Jakarta 2017-2022. Ini modal besar yang tak akan terkalahkan oleh kontestan siapapun. Relawan dan masyarakat luas akan sangat mendukung Anies Baswedan. Jabatan Gubernur DKI akan menjadi panggung yang luas bagi Anies untuk menggerakkan energi perubahan, bahkan ke seantero tanah air. Logis, karena kontestasi pada Pilgub DKI nanti akan menarik semua elemen Partai untuk memenangkan Anies. Dan melihat parlemen DPRD DKI Jakarta banyak berisi anggota dewan yang berasal dari partai pendukung Anies saat pilpres 2024 barusan, maka semua program perubahan yang telah dicanangkan Anies akan dapat dijalankan dengan nyaris sempurna karena dukungan parlemen, setidaknya di wilayah DKI Jakarta. Strategis karena jabatan Gubernur DKI Jakarta adalah icon dan generator bagi kehidupan politik ekonomi untuk seantero negeri. Seluruh kekuatan perubahan di tanah air akan tetap kokoh dan menyala. Anies bahkan akan menyulut munculnya kandidat pro perubahan pada Pilkada serentak 2024 di berbagai daerah. Maka Relawan Anies di semua daerah akan tetap hidup dengan mendukung kandidat yang pro perubahan, untuk mengusung tema perubahan di daerahnya. Dan itu artinya sangat strategis bagi upaya semua pihak untuk memenangkan Anies pada kontestasi Pilpres tahun 2029. Penutup Alhasil, yang terbaik bagi Anies dan seluruh rakyat di tanah air adalah mengusung kembali Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 ini. Dan itulah harapan yang nyata-nyata disampaikan masyarakat luas maupun kelompok-kelompok pengaruh kepada Anies, saat kemarin 7 Mei 2024 menghadiri Milad ke 55 beliau, di kediamannya, di Lebak Bulus Jakarta Selatan. Wallahu a\'lam bissawwab.(*)
Keluarga Berencana, Keluarga KKN
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI PRESIDEN Indonesia sebelumnya tidak pernah melibatkan keluarganya dalam politik dan pemerintahan begitu terstruktur, sistematik dan masif. Hanya Jokowi yang mampu memecahkan rekor itu secara nasional dan internasional. Sepanjang berdirinya Republik Indonesia, hanya pemerintahan Jokowi yang praktek-praktek KKN begitu melampaui batas. Serakah, rakus dan kejam menjadi representasi rezim yang belum pernah ada sepanjang pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Jokowi seperti ingin mengubah NKRI menjadi negara monarkhi. Tak sekedar dianggap publik sarat korupsi, bahkan sebagian besar keluarga Jokowi dilibatkan dalam politik dan pemerintahan tanpa etika dan kepantasan. Partai politik, DPR, KPU dan MK serta TNI Polri dll. telah menjadi bagian tak terpisahkan dari konspirasi kejahatan rezim dibawah kepemimpinan Jokowi. Mendukung kejahatan pemerintahan Jokowi berarti mendapat fasilitas uang dan jabatan. Bagi yang menentangnya, hanya penjara dan kematian yang didapat, setidaknya dimiskinkan. Anak, menantu, ipar dan kini keluarga besan Jokowi ikut memangku jabatan pemerintahan. Setelah Gibran menjadi walikota Solo dan sekarang wapres, Bobby Nasution menjadi walikota Medan dan Anwar Usman tetap dipertahankan sebagai hakim MK. Publik kembali dikejutkan dengan pamannya Bobby Nasution yakni Benny Sinomba Siregar yang diangkat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kota Medan. Tak cukup dengan melibatkan keluarga dalam jabatan pemerintahan, Jokowi juga memberikan penghargaan nasional berupa Satyalencana Karya Bhakti Praja kepada Gibran dan Bobby. Begitu parahnya Jokowi memerankan keluarga dalam praktek-praktek KKN. Jokowi benar-benar melampaui batas, lebih dari kejahatan konstitusi dan demokrasi. Keberadaan negara juga telah dianggap sebagai milik keluarga. Jokowi sepertinya sedang menyiapkan keluarga berencana, keluarga yang mengatur negara dengan perilaku KKN. Nilai-nilai, prinsip-prinsip dan pesan moral kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 telah dihancurkan Jokowi. Sepertinya selain KKN, dengan politik dinasti Jokowi terus membesarkan Oligarki dan ingin menggantikan NKRI menjadi negara monarki. Jokowi telah membunuh kaidah nasionalisme dan patriotisme yang menopang kelahiran NKRI. Jokowi telah mengkhianati cita-cita Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya. Jokowi juga telah menjadi antek asing. Semua kejahatan telah dilakukan bahkan tak ada yang tersisa sedikitpun, meski sekadar kebaikan untuk rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Jokowi hanya terus memelihara kemiskinan dan kebodohan rakyat agar bisa dimanipulasi dan terus melanggengkan kekuasaannya. NKRI diambang kehancuran, seiring Jokowi membangun keluarga berencana dan membangun KKN yang terstruktur, sistematis dan masif. NKRI mungkin hanya akan tinggal sejarah, semua bermula dari satu orang yang kemudian melibatkan keluarga. Keluarga yang aktif menjadi keluarga berencana, keluarga yang identik dengan KKN. Keluarga sebagai fondasi masyarakat, baik buruknya keluarga menjadi baik buruknya bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)
Selamat Ginting: Sistem Presidensial Rasa Parlementer Membuat Kabinet jadi Gemoy
Jakarta| FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, memang sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Namun penuh dengan rasa parlementer. \"Akibatnya presiden Indonesia di era reformasi kesulitan membentuk zaken kabinet atau kabinet yang berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu,\" kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Jumat (10/5/2024). Menurutnya, kendati Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden hasil pilpres 2024, namun partai politiknya Gerindra hanya menduduki posisi ketiga. Selain itu, kata dia, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukungnya dalam pilpres pun hanya mendapatkan sekitar 48,3 persen kursi di parlemen. Terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN. Sedangkan lawan politiknya kubu pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo jika digabung mendapatkan 51,7 persen kursi di DPR. Terdiri dari PDIP, Partai Nasdem, PKB, dan PKS. \"Kondisi inilah yang membuat presiden terpilih di era reformasi gamang bahkan ketakutan jika lawan politiknya tidak diajak bergabung dalam kabinet. Takut diganggu di parlemen, sehingga cenderung membuat kabinet gemoy (gemuk),\" ujar Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Ia menanggapi rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana akan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian. \"Untuk menambah nomenklatur harus terlebih dahulu merevisi UU Kementerian Negara,\" ujar pengamat berpendidikan doktoral ilmu politik itu. Presiden terpilih, lanjutnya, tidak bisa serta merta menambah jumlah kementerian tanpa merevisi undang-undang, karena akan melanggar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selamat Ginting menjelaskan pada Pasal 12,13, dan 14 UU Kementerian Negara telah mengatur tentang pembatasan jumlah bidang kementerian yakni sebanyak 34. \"Disebutkan paling banyak 34 kementerian, dengan rincian empat menteri koordinator, dan 30 menteri bidang,\" kata pengamat politik yang sebelumnya menjadi wartawan bidang politik itu. Dia mengingatkan agar presiden terpilih Prabowo Subianto tidak sekadar mengakomodasi kepentingan partai politik yang justru pada saat pilpres menjadi lawan politiknya. \"Jika Prabowo akan menambah jumlah kementerian dengan mengakomodasi lawan politiknya, artinya Prabowo gamang dan tidak yakin dapat mengendalikan pemerintahannya dengan efektif,\" ungkap Selamat Ginting. Kondisi seperti ini, lanjutnya, mirip seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi yang ketakutan dengan lawan politiknya, sehingga merangkulnya dalam kabinet. \"Bagi-bagi jabatan dengan mengabaikan zaken kabinet seperti era Jokowi tidak perlu ditiru. Apalagi sejumlah menteri dari partai politik, utamanya dari partai pendukung justru menggerogoti pemerintahan dengan tindakan korupsi,\" ujarnya. Disebutkan sejumlah menteri pemerintahan Presiden Jokowi dari partai politik ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti Idrus Marham (Golkar), Juliari Batubara (PDIP), Johnny Plate dan Syahrul Yasin Limpo (Nasdem), Imam Nahrawi (PKB), dan Edhy Prabowo (Gerindra). Sedangkan di era Presiden SBY ada lima menteri dan era Presiden Megawati Soekarnoputri ada tiga menteri yang ditangkap KPK. (*)
Politik Islam Berantakan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Ingat tentang Moshe Dayan (Menhan Israel) mendapatkan aduan (laporan) dari bawahannya yang mengatakan : \"Panglima dokumen rahasia kita hilang\". Mose Dayyan ketawa. Kenapa ketawa ?. Mose Dayyan : \"Anda jangan khawatir, karena pemuda / umat Islam itu tidak suka membaca\" Sama persis dengan ucapan Zion Golda Meir ( PM Israel 1969 - 1074 ) : \"Ketika kami membakar masjid Al Aqsha sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku takut bangsa Arab akan berbondong-bondong memasuki Israel dari segala penjuru. Tapi ketika esok hari tiba aku baru tahu bahwa kami bisa berbuat apapun yang kami inginkan karena sebenarnya kami sedang berhadapan dengan umat Islam yang tidur\"_ Lain cerita dengan umat Islam di Indonesia dalam perjuangan politiknya, sangat hobi bertengkar, menjual ayat ayat suci dengan harga dunia, terpecah belah dan begitu mudahnya di adu domba, sebagian terkesan sudah menjadi budak Oligarki. Segelintir tokoh Umat Islam yang terus berjihad menyatukan umat Islam, seperti kewalahan dan masih belum menemuka jalan keluarnya dengan terus berteriak \"bersatulah wahai umat Islam\" musuhmu sudah didepan mata dan terus akan membunuhmu. Tetap saja blm bisa bisa menyadarkan memori ingatannya untuk bersatu melawan kezaliman yang terus terjadi. Kalau umat Islam ingin tumbuh sebagai *Rohmatal lil alamin*, harus memiliki kekuatan dengan arah perjuangan ; 1. Umat islam harus terus diberi pencerahan ada kekuatan yang akan melemahkan dan menghancurkan umat Islam.2. Menggalang ukhuwah Umat Islam bukan pada tataran Islam hanya soal _*ibadah dan muamalah tetapi ada konsep syiasah*_3. Hentikan umat Islam sebagai pengemis dan kuli para kapitalis dan Oligarki.4. Hilangkan perselisihan soal khilafiah minimal pada tatataran pemahaman 4 ( empat ) Madzhab untuk mengindari saling menyalahkan dan merasa paling benar dan paling islami.5. Umat Islam harus ada kerangka perjuangan dalam konteks *Jihad Qital* yang terukur dalam konsep keilmuan syariah - memiliki kekuatan gerakan dan dukungan finansial.6. Hentikan umat Islam hanya sebagai permainan boneka politik sesaat dan menjual diri - melelang agamanya dengan harga dunia . Setiap pemilu / pilpres nasibnya sangat memilukan, sekedar sebagai mangsa bagi siapapun yang ingin menelan dan memangsanya, dengan dibeli harga dunia semua berantakan. Semua bisa terjadi ketika umat Islam sedang terserang wabah mematikan penyakit WAHN (takut mati dan miskin ) semua lunglai tanpa daya. Semestinya memahami perjuangan dari Sifat Nabi : Sidik, Amanah, Fathonah, dan Tablig. Sifat tersebut dapat diartikan : sidiq sebagai visi hiidup seorang muslim, amanah sebagai misi tabligh diartikan sebagai taktik dalam menjalankan hidup, serta fatanah diartikan sebagaiaa strategi* dalam menjalankan hidup.***
Cinaisasi Akan Berlanjut
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan JUALAN kedaulatan adalah karakter rezim Jokowi. Sepulang dari Chengdu Jokowi langsung menyerahkan 17.000 Hektar Rempang Kepulauan Riau kepada Cina dengan modus pabrik kaca. Mungkin kaca terbesar di dunia yang akan dibuat. Jokowi telah menjadi kacamata Xi Jinping untuk melihat wilayah Indonesia yang hendak dikuasai. Komitmen Chengdu juga menyinggung IKN Kalimantan. Lagi-lagi Jokowi menyerahkan IKN untuk investasi Cina. Perencanaan boleh dirombak dan dipersilahkan dilakukan oleh Cina. Terbayang lahan dan bangunan kelak akan dimiliki oleh pengusaha yang terafiliasi dengan Cina. Ibukota Negara menjadi \"China Town\". Singapura baru sedang diciptakan. Pribumi segera dikeluarkan dari area sebagaimana Melayu Rempang yang diprogram untuk dipindahkan. Suku-suku asli hanya akan mengisi ruang-ruang Museum. Menjadi tontonan wisata para turis Cina yang datang ke kota saudara-saudaranya sendiri. Kalimantan menjadi kawasan Cina-isasi strategis IKN di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Barat suku dominan di samping Melayu dan Dayak juga Tionghoa. Potensi pengembangan etnis ini cukup besar. Investasi lagi-lagi menjadi jembatan penguasaan. Provinsi Jiangsu Cina bersepakat menjalin kerjasama investasi untuk Kalbar. Singkawang yang berjuluk \"Kota Amoy\" menjadi pintu masuk. Menteri Investasi Bahlil meyakini akan segera \"groundbreaking\" 4 CEO Cina di Kalimantan Utara. Untuk industri petrokimia, Luhut menagih terus realisai ini ke Cina. Luhut juga baru-baru ini membuat berita kejutan bahwa Cina bersiap-siap untuk membangun pabrik sendok dan garpu di Kalimantan Utara. Kalimantan Tengah terancam juga oleh \"invasi\" Cina. Luhut Binsar yang dikenal sebagai \"Menteri Cina\" berniat menyerahkan satu juta hektar tanah di Kalimantan Tengah kepada Cina. Untuk lahan pertanian, katanya. Gila, Cina mulai merambah ke sektor pertanian. Ini adalah hasil kesepakatan High Level Dialoge And Cooperation Mechanism antara RI dengan Cina di Labuan Bajo. Semakin lengkap Cinaisasi yang bukan semata industrialisasi, tetapi tentu berdampak pada tenaga kerja dan migrasi peningkatkan populasi. Sudah program Kereta Cepat, hilirisasi Nikel, One Belt One Road, Morowali Sulawesi Tengah Konawe Sulawesi Tenggara, kini Luhut pun menawarkan pula pengelolaan potensi laut dalam kepada Cina. Cinaisasi adalah program rezim Jokowi. Kini Prabowo, sekurang-kurangnya hingga Putusan KPU adalah pelanjut Jokowi, akankah melanjutkan Cinaisasi ini? Yang jelas Prabowo sudah dipanggil untuk menghadap Xi Jinping di Beijing untuk berkomitmen melanjutkan kerjasama \"two countries twin parks\" Indonesia Cina. Masa depan bangsa dan rakyat Indonesia dalam bahaya. Dimulai dari investasi lalu migrasi populasi, milisi hingga berujung pada aneksasi. Semakin dekat kolonialisasi Cina atas Indonesia. Selamat menikmati kepasrahan dan kebodohan sendiri. Aneh, Cina kok dipercaya. Ingat mereka komunis, Bro. (*)
Keberlanjutan Fiskal dalam Bahaya, Dapat Tergelincir Setiap Saat
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KONDISI ekonomi terus memburuk. Bahasa gaulnya, amburadul. Keuangan negara (fiskal, APBN) semakin kronis. Sewaktu-waktu dapat kolaps. Padahal pemerintah sudah menaikkan pajak (PPN) dan cukai. Tetapi, kondisi keuangan negara tidak kunjung membaik. Pertama, pemerintahan Jokowi menarik utang ugal-ugalan. Dalam sembilan tahun, 2014-2023, pemerintah sudah menambah utang sebesar Rp5.535,9 triliun: dari Rp2.608,8 triliun (2014) menjadi Rp8.144,7 triliun. Bahkan, utang pemerintah diperkirakan mencapai, setidaknya, Rp8.800 triliun pada akhir tahun ini. Luar biasa, ugal-ugalannya. Malangnya, utang pemerintah yang melonjak drastis tersebut tidak memberi manfaat sama sekali bagi mayoritas rakyat Indonesia. Tingkat kemiskinan selama periode sembilan tahun tersebut hanya turun 1,6 persen, dari 10,96 persen pada 2014 menjadi 9,36 persen pada 2023. Kenaikan utang pemerintah dalam jumlah sangat fantastis dan ugal-ugalan tersebut berakibat sangat buruk bagi keuangan negara, dan tentu saja bagi masyarakat. APBN menjadi tidak efektif. Keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) dalam bahaya. Seiring dengan kenaikan utang pemerintah, beban bunga utang juga melonjak, dari Rp133,44 triliun pada 2014 menjadi Rp497 triuliun pada 2024 (perkiraan APBN). Atau naik 272,7 persen selama 10 tahun, atau naik rata-rata 14,1 persen per tahun selama 10 tahun. Lihat tabel. Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, performa pemerintahan Jokowi ini sangat buruk. Pengelolaan keuangan negara dapat dikatakan gagal. Beban bunga utang selama 10 tahun pemerintahan SBY hanya naik 113,6 persen (versus 272,7 persen pada pemerintahan Jokowi), atau naik rata-rata 7,9 persen saja per tahun selama 10 tahun (versus 14,1 persen pada pemerintahan Jokowi). Kedua, penerimaan perpajakan (terdiri dari penerimaan pajak dan bea & cukai) juga semakin tidak efektif. Penerimaan perpajakan pemerintahan Jokowi hanya naik rata-rata 7,3 persen per tahun selama 10 tahun (2014-2024). Sangat jauh di bawah pencapaian pemerintahan sebelumnya, di mana penerimaan perpajakan naik rata-rata 15,1 persen per tahun. Sedangkan penerimaan perpajakan pemerintahan Jokowi hanya naik 101,4 persen selama 10 tahun, atau rata-rata 7,3 persen per tahun untuk periode 2014-2024. Pencapaian ini sangat buruk. Pertama, jauh lebih rendah dari pencapaian pemerintahan SBY, di mana kenaikan penerimaan perpajakan mencapai 308,8 persen selama 10 tahun, atau rata-rata 15,1 persen per tahun. Kedua, kenaikan penerimaan perpajakan rata-rata 7,3 persen per tahun jauh di bawah kenaikan beban bunga utang yang mencapai rata-rata 14,1 persen per tahun. Akibat dari utang ugal-ugalan, ditambah kegagalan mengelola penerimaan perpajakan, rasio beban bunga utang terhadap penerimaaan perpajakan melonjak tajam dari 11,6 persen (2014) menjadi 24,6 persen pada Q1/2024. Kondisi seperti ini tentu sangat bahaya bagi keberlanjuran fiskal: pemerintah hanya dapat membelanjakan 75,4 persen dari setiap penerimaan perpajakan. Permasalahan menjadi rumit karena pemerintahan Jokowi tidak kompeten mengatur prioritas pengeluaran (belanja) negara, dengan memaksakan belanja negara yang tidak bermanfaat bagi mayoritas masyarakat. Antara lain, untuk pembangunan IKN, meskipun (diduga kuat) melanggar konstitusi. Atau pembangunan kereta cepat. Dampaknya, defisit anggaran dan utang membengkak. Akhirnya, rakyat juga yang jadi korban. Pajak dan cukai naik, subsidi dipangkas. Kegagalan mengelola penerimaan pajak membuat rasio pajak (terhadap PDB) tergelincir ke dalam zona gawat darurat. Realisasi rasio pajak pada Q1/2024 sangat memprihatinkan, hanya 8,1 persen: penerimaan perpajakan Rp462,9 triliun dibagi PDB (harga berlaku) Rp5.707,7 triliun dikali 100 persen. Lihat tabel. Rasio pajak yang begitu rendah menunjukkan keberlanjutan fiskal dalam bahaya, dapat tergelincir setiap saat, memicu krisis fiskal. - 000 --
Jokowi Kalajengking dan LBP Toxis yang Harus Dimusnahkan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Solitudinem faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian). Pageblug makin parah akibat negara dikelola oleh presiden toxis ( racun) : The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism(Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah). Jokowi masih menggunakan tipuan model ajaran Stalin dengan menggunakan \"useful ideot ( si dungu yang bermanfaat) yaitu fellow traveller (kawan seperjalanan), suka pasang badan membela tuannya. Tokoh ini adalah LBP sebenarnya sama sama ideot, tolol dan toxis (racun) penjual kedaulatan negara. LBP indikasi kuat diminta Presiden untuk memberi fatwa agar Prabowo memperhatikan adanya pihak-pihak yang cenderung menghambat kemajuan program pemerintah. Maka meminta Prabowo jangan memasukkan orang orang toxis dalam kabinetnya. LBP menggunakan kata \"toxis\" seolah olah negara yang sudah babak belur bahkan sudah di tepi jurang kehancurannya masih merasa sebagai malaikat penyelamat negara. Ini hanya akan terjadi pada manusia useful ideot (si dungu) dengan operator mahluk \"fellow traveller\" (kawan seperjalanan yang siap pasang badan ) membabi buta atas realitas kerusakan negara oleh Kabinet Jokowi selama ini, merasa berada di jalan yang benar. Presiden Joko Widodo setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan jangan membawa orang toxic atau bermasalah masuk pemerintahan, usai menghadiri peresmian Indonesia Digital Testing House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tapos, Depok, Jawa Barat. Karena sama sama ideotnya. Pernyataan LBP langsung kena sindiran Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak paham dengan wanti-wanti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait orang-orang toxic masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, orang-orang yang melanggar Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)-lah yang tidak boleh masuk pemerintah. Pasal 33 yang dimaksud berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan diplomasi Jusuf Kalla (JK) mengaku mengatakan : _\"saya tidak mengerti toxic. Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan UU, UUD Pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih jelas,\" ujar JK saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024). Pasal tersebut sudah di perkosa oleh Jokowi, dengan pembantunya LBP yang merangkap sebagai Gubernur Jendral Xi Jinping di Indonesia. Menyerahkan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diserahkan ke RRC untuk dikelola dengan mendatangkan tenaga kerja Cina tanpa kendali ke Indonesia\" Jokowi dan LBP persis *kalajengking\" terus menebar bisa dan \"toxis\" (acun). Prabowo ada bahaya mengancam di sekelilingnya. Tidak ada pilihan dalam menyusun kabinet harus membersihkan \"Toxis\" , LBP dan Gibran -\"toxis anak haram konstitusi dan menjauh dari Jokowi Toxis boneka RRC\"_ Sebagai pengingat Jokowi pernah membuat pernyataan bahwa bangsa Indonesia punya sumber daya berlimpah yang dapat dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Dia lalu membandingkan racun kalajengking dengan sampah. Pernyataan diatas mungkin bermakna \"sanepo alam bahwa Jokowi itu kalajengking pemilik racun akan merusak negara dan LBP adalah Toxis (racun) ganas yang harus disingkirkan bukan hanya dari kabinet Prabowo tapi dari Indonesia. ***
IKN Menjadi Satelit Cina, Jakarta Tetap Ibukota Indonesia
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Kegilaan Jokowi yang dilanjutkan Prabowo untuk memaksakan IKN Kalimantan menjadi bagian komitmen \"two countries twin parks\" China telah membuat gusar rakyat dan bangsa Indonesia. Penyerahan kedaulatan berbaju investasi tidak bisa diterima. Penjajahan akibat penghianatan harus dilawan oleh seluruh rakyat. Ternyata Undang Undang dapat menjadi sarana bagi sebuah kejahatan politik. Bangsa Indonesia yang dahulu berjuang keras untuk merebut Papua dan \"kecolongan\" melepas Timor Timur ternyata kini, akibat kebodohan dan kegilaan, telah membuat Kalimantan terancam penguasaan negara China. Luhut Binsar ironinya terus membabi buta. Jokowi membuka pintu migrasi populasi. IKN di Kaltim, Kota Amoy Kalbar, petrokimia dan sendok garpu Kaltara, serta sejuta hektar di Kalteng semuanya demi \"Kekaisaran China\". Itu baru Kalimantan. Adakah Jokowi dan keluarga serta pelanjutnya Prabowo memiliki nilai patriotisme dan nasionalisme ? Ini pertanyaan serius yang perlu mendapat jawaban tegas. Jika tidak, maka keduanya adalah kolaborator dan penghianat bangsa. Indonesia dapat berubah menjadi Indochina akibat dari komitmen terbuka bahwa Indonesia dan China merupakan \"taman kembar\" (twin parks). China sudah merajalela. Perusahaan China tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018 saja sudah ada 1000 (seribu) perusahaan China dengan 50 % di antaranya berada di pulau Jawa. Presiden Kantor Dagang China di Indonesia Gong Bencai membenarkan jumlah tersebut. Menurutnya \"Indonesia menjadi salah satu destinasi utama bagi perusahaan China untuk berinvestasi\". Kini tahun 2024 tentu sudah lebih banyak lagi jumlah dan sebaran perusahaan China tersebut. Sementara itu pengusaha-pengusaha \"naga\" sudah lebih lama mengusai perekonomian bangsa. Kehadiran China menambah potensi untuk lebih menghegemoni. China bukan hanya datang dengan modal dan mesin akan tetapi juga manusia. Ada ancaman terselubung yang diabaikan atau disengaja dibiarkan oleh para penyelenggara negara. Kedekatan Xi Jinping dengan Jokowi yang dilanjutkan Prabowo bukan persahabatan biasa. Di tengah keuangan negara yang morat marit, IKN di Kaltim terus dijalankan. Negara China diundang agar berinvestasi maksimal. Lahan dan fasilitas disana akan mampu dibeli oleh pengusaha kaya. Lagi-lagi pengusaha yang terafiliasi dengan China. Pribumi bisa-bisa hanya menjadi penonton. Sementara suku asli semakin terdesak. Jika kelak IKN itu menjadi satelit China, maka perlu ada \"counter\" berbasis sejarah dan nasionalisme. Ibukota lama Jakarta harus dipertahankan, bila perlu diperkuat. Undang-Undang tidak boleh menjadi palu godam hukuman mati. Perlu evaluasi dan koreksi. Pemerintahan Jokowi dan penerusnya yang memaksakan IKN menjadi satelit China akan berimbas pada Jakarta yang berpotensi untuk direbut kembali sebagai Ibukota Republik Indonesia. Sadarkah kita bahwa jika IKN menjadi Ibu Kota Indochina, maka Jakarta akan tetap sebagai Ibu Kota Indonesia ?Jayakarta menyimpan cerita tentang heroisme dan kesejarahan bangsa. Meskipun demikian, IKN di Kaltim sesungguhnya hanya mengisahkan tentang petualangan ambisius seorang anak manusia. Tidak ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Sebagian rakyat Indonesia menganggap perpindahan ibukota tidaklah urgen atau mendesak. Banyak aspek kesejahteraan rakyat lain yang mestinya menjadi prioritas. Dengan skeptisme tinggi dan daya dukung rendah serta keuangan negara yang semakin berat, maka IKN itu akan menjadi proyek yang potensial gagal. Mangkrak akibat biaya yang semakin membengkak. Kelak akan menjadi bangunan bagai puing-puing berantakan bekas Perang Dunia kelima. Jokowi sang pemimpi itupun sudah tidak berkuasa lagi bahkan tiada. IKN diprediksi akan menjadi catatan buruk sejarah bangsa yang ingin mengubah Indonesia menjadi Indochina. Yang terjadi hanya di zaman jin angkat anak. (*)
POPULER
