Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, rencana pengiriman satu brigade komposit (multi korps) TNI ke Gaza Palestina menjadi penanda Indonesia menjadi pemain global di era Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Rencana pengiriman satu brigade komposit pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam sekali pengiriman langsung, merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah pengiriman pasukan perdamaian bagi Indonesia," kata Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Amanat Konstitusi

Menurutnya, brigade komposit tersebut terdiri dari batalyon zeni (insinyur tempur), batalyon medis (kesehatan), batalyon intendans (perbekalan), dan batalyon pendukung keamanan, jumlahnya sekitar 2.000 personel gabungan tiga matra TNI.

"Ini selaras dengan salah satu tujuan bernegara dalam konstitusi Indonesia, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," kata Selamat Ginting.

Dengan pengiriman pasukan sebanyak itu dalam satu kali pengiriman, lanjut Ginting, menjadikan Indonesia akan menjadi pemain global yang diperhitungkan di dunia. Diharapkan kemampuan diplomasi presiden terpilih Prabowo Subianto akan jauh lebih baik daripada Presiden Jokowi yang minim tampil dalam kancah global, termasuk di markas PBB. 

Utang Terbesar Indonesia

Dikemukakan, hingga akhir 2023 lalu, Indonesia masuk dalam daftar enam negara terbesar yang mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB. Dengan akan dikirimnya satu brigade komposit TNI, Indonesia akan masuk dalam tiga besar negara di dunia yang paling banyak mengirimkan pasukan perdamaian PBB.

"Ingat salah satu utang terbesar Indonesia yang dikemukakan sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 adalah kemerdekaan Palestina," ujar dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. 

Dikemukakan, pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Jadi siapapun yang akan memegang pemerintahan di Indonesia harus melaksanakan  program tersebut sebagai amanat konstitusional yakni empat tujuan bernegara tersebut," kata Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan pertahanan keamanan negara.

Diplomasi Militer

Menurutnya, pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera PBB sekaligus wujud implementasi diplomasi militer Indonesia. Batalyon Zeni akan melakukan fungsi konstruksi dan destruktif sekaligus penjinakan bahan peledak. 

Batalyon Kesehatan yang didukung Rumah Sakit Lapangan di dalam Kapal Perang RI akan membantu warga Gaza yang membutuhkan pertolongan medis.

Batalyon Intendans yang memiliki keahlian menyiapkan dapur logistik makanan dan minuman bagi para pengungsi. 

"Dalam melaksanakan kerjanya tiga batalyon itu tentu saja harus dilindungi batalyon pendukung  keamanan agar lebih fokus pada kerja utamanya kemanusiaan," ujar Ginting.

Jadi, lanjutnya, brigade komposit TNI dalam bendera PBB akan bekerja dengan risiko tinggi, karena berada di zona tempur. Apalagi tentara Israel dikenal kerap mengabaikan seruan dunia melalui resolusi PBB.

"Keberanian presiden terpilih Prabowo Subianto dalam forum Shangrila di Singapura baru-baru ini, untuk mengirimkan pasukan TNI ke Gaza Palestina patut diapresiasi. Begitu juga langkah cepat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membentuk Brigade Komposit untuk pasukan perdamaian PBB," pungkas Ginting. (sws)