ALL CATEGORY
Memorial dari Maklumat Jogjakarta
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Memorial atau tanda peringatan adalah objek yang berfungsi sebagai fokus untuk mengenang, mengingat sesuatu, atau suatu peristiwa yang pernah dan atau sedang terjadi. Peringatan \"Maklumat Penyelamatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia\" yang dikeluarkan di Yogyakarta pada 18 Mei 2024, yang ditandatangani antara lain oleh : Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., M.A. dan Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D. Memuat peringatan dini yang keras \"bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus segera kembali ke UUD 45, Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali sesuai amanat pendiri Bangsa Indonesia\" \"Apabila Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berjalan di luar kendali UUD 45 dan Pancasila maka keadaan yang tidak terkendali harus diserahkan kembali kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia\" \"Dalam kondisi darurat Revolusi Rakyat adalah salah satu cara yang syah menentukan dan mengambil kebijakan negara sebagai pemilik kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia\"_. Peringatan dini tersebut bukan sekadar \"sekadar aksesoris peringatan politik tetapi peringatan dini negara dalam bahaya sedang terperosok pada jalan yang keliru bahkan sedang berjalan pada jalan yang sesat\" Maka pada Selasa, 21 Mei 2024 para inisiator \"Maklumat Yogjakarta\" bertempat di gedung Nusantara UC UGM Yogyakarta merapat kembali dengan pertemuan di pimpin langsung \"Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto\"\" dan didampingi para Guru Besar dari UGM mengeluarkan memorial yang harus diketahui masyarakat Indonesia ; Pertama, dengan panduan tutorial Prof. DR. Kaelan, M,S. mengeluarkan peringatan dini bahwa : - UUD 45 telah di menjadi UUD 2002 ( 97 % psl. dalam UUD 45 telah di ubah - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lagi berdasarkan Pancasila - Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara abu abu karena MPR telah di hapus peran dan fungsinya sebagai lembaga tertinggi negara - Negara telah meninggal bahkan menghapus Nilai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Sistem ketatanegaraan terkait kejelasan, kepastian, ketertiban negara dikelola sesuai tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45, menjadi liar (negara tanpa arah tujuan) Kedua, dengan panduan Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., M.A. dan Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D. dari pertemuan tersebut juga memberikan sinyal peringatan dini ; - Presiden Jokowi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengelola dan mengendalikan negara dengan seenaknya ( suka suka ) disaat negara dalam kondisi abu abu ketika negara sudah meninggal UUD 45. - Lahirnya macam UU dan peraturan yang merupakan produk kerja Presiden dan DPR menjauh dari kepentingan rakyat dan mendekat dengan pemesan UU ( Oligarki dan kekuatan asing lainnya ) - Munculah program infrastruktur, Program Strategis Nasional ( PSN ) , pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) , pengelolaan sumber ekonomi / alam, di ekploitasi kerja sama dengan Cina dan negara lainnya, terlihat jelas bentuk lain \"Jokowi sedang menjual kedaulatan negara\" \"Sekilas atas kejadian di atas melalui \"Maklumat Yogjakarta\" rakyat Indonesia harus bangkit kesadarannya untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancurannya.\" Masyarakat luas harus disadarkan bahwa bahwa NKRI Sedang dilanda krisis bahkan kebutuhan konstitusi telah mendatangkan bencana serius dengan segala dampak kerisauan kehancuran nya. Penggagas \"Maklumat Yogjakarta\" tidak akan tinggal diam, dan akan membawa semua kerusakan negara karena krisis dan kebuntuan konstitusi akan di bawa dialog kepada Panglima TNI dan pejabat tinggi lainnya terkait sesuai tugas dan fungsinya\" Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan wilayah NKRI TNI bukan sebagai pelayan Presiden Jokowi dan Presiden calon penggantinya (Prabowo Subianto) yang akan meneruskan program Jokowi juga harus dalam pengawasan ketat, karena sama sama dalam posisi rawan dan berbahaya. ***
Salim Said dan Islam (2)
Oleh Fathorrahman Fadli I Wartawan Senior FNN Sebagai warga Indonesia berketurunan Arab, tentu saja Salim Said sangat mencintai Indonesia dengan sepenuh jiwa. Terkadang ia sering mengeluhkan sebutan orang pada dirinya sebagai orang Arab. Ia lebih senang menyebut dirinya orang Indonesia. Lahir dan besar di Indonesia, dan dia lahir dari orangtua yang sudah menjadi Indonesia sejak lahir. Disitu dia kerapkali.marah jika disebut sebagai orang Arab. Dia bahkan tidak mau disebut sebagai orang Arab. Salim juga mengkritik keturunan Arab yang masih belum mau sepenuhnya menyatu dengan warga lokal. Hal itu ia contohkan misalnya, masih enggannya warga keturunan Arab untuk menikahi warga lokal dimana ia tinggal. Assyegaf maunya menikah dengan sesama Assyegaf, Shihab hanya mau dengan Shihab dan seterusnya. Kondisi ini menurut Salim dapat memperlambat proses akulutrasi atau penyatuan warga keturunan Arab dengan warga negara Indonesia. Salim bukan sekadar menuding, namun ia mencontohkannya sendiri. Oleh karena kesadaran tersebut, Salim membuktikan dirinya menikah dengan orang Palembang yang kemudian menjadi istrinya hingga sekarang. Semua itu ia lakukan karena dirinya ingin Indonesia betul betul menjadi warga Indonesia. Dari pernikahannya itu ia berinama anaknya dengan nama desa dikampungnya, Amparita, dnegan tujuan lebih cepat melebur menjadi Indonesia. Amparita yang kini hidup dan berkeluarga dengan warga Amerika itu kini bermukim di Amerika. Mengapa Salim melakukan hal itu? Setidaknya kepada saya dia menjelaskan, agar percepatan menjadi Indonesia itu bisa lebih mudah tercapai. Sebab Indonesia dimata Salim Said masih berupa cita-cita, belum menadi sesuatu yang \"maujud\" sebagai bangsa. Salim berkeyakinan bahwa Islam itu merupakan agama yang sangat kosmopolit. Bukan agama lokal Arab yang hanya dipeluk oleh negara Arab. Salim melihat perkembangan Islam di Indonesia ini masih jauh dari cita-cita nasionalnya sebagai bangsa yang jaya raya. Nabi Muhammad Kurang Berhasil? Dalam diskusi terbatas, sesaat setelah diskusi umum bubar saya kerapkali diskusi bertiga dengan Salim dan Ichan. Dalam diskusi yang sangat terbatas itu, Salim sering melontarkan hal-hal yang tak terduga. Pernah suatu ketika, Salim beroendapat bahwa sesuangguhnya dakwah Nabi Muhammad di Jazirah Arabia itu kurang berhasil. \"Ini hanya untuk konsumsi kita saja ya, menurut saya pekerjaan rumah kita sebagai umat Islam itu masih sangat banyak. Itu tak perlu kita sesalkan, yang penting kita terus maju melakukan perbaikan sejauh yang kita bisa. Sebab Rasulullah Muhammad pun menurut saya, dakwahnya di jazirah itu belum berhasil,\" cetusnya suatu ketika. Salim melihat Rasullah belum berhasil menjadikan akhlak masyarakat berubah menjadi baik sebagaimana yang dikehendaki Rasulullah. Akhlak Rasulullah yang oleh alquran disebut sebagai akhlak Alquran itu ternyata memang susah untuk ditiru dan diikuti oleh masyarakat biasa. Sebab dalam filsafat, anjuran Rasulullah agar kita berakhlak mulia itu merupakan Das Sollen.sedangkan kenyataan masyarakat Arab yang masih belum beradab hingga saat ini itu adalah das sein, fakta objektif dalam hidup kita bermasyarakat. Menurut saya, kata Salim, Indonesia mungkin dikatakan sebagai lebih baik kondisinya daripada masyarakat Arab hingga saat ini. Masyarakat Arab dalam pandangan Salim Said masih terbentur oleh realitas kulturalnya yang terdiri berkabilah-kabilah, dan masing-masing kabilah itu mempertahankan dan membanggakan budayanya sendiri-sendiri dengan tingkat egosentrisme yang kaku. Dalam konteks dan nalar psikologis seperti itu, Salim benci pada orang yang menyebutnya sebagai orang Arab. Bahkan ketika ada orang di luar negeri dimana dia sedang bertugas sebagai duta besar menyebut dirinya orang Arab. \"Saya tidak suka kalau saya dibilang Arab, saya orang Indonesia yang berasal dari Amparita,\" jelasnya. Mengapa Arab belum Islami? Menurut Salim Said dikarenakan banyak hal. Salah satunya adalah karena egosentrisme kesukuan orang-orang Arab yang masih sangat kental. Mereka masih terlalu terikat oleh ritus-ritus kebudayaan Arab masa lalu yang belum modern. Padahal Islam, lanjut Salim merupakan agama yang modern, agama yang kosmopolit. Atas dasar itulah kemudian, negara-negara Arab berdasarkan hasil riset yang dilakukan Unieristas Harvad dan Stanford University; negara negara Arab tidak tergolong dalam negara yang mampu menjalankan nilai-nilai substantif Islam dalam institusi-institusi sosial dalam masyarakatnya. Yang justru berhasil menjadi negara-negara sekular seperti New Zealand dan Norwegia. Negara-negara yang mampu menyerap nilai-nilai substantif Islam kedalam kehidupan negaranya sangatlah potensial untuk menjadi negara yang maju dan berkeadilan. Demikian Salim Said menjelaskan. (Bersambung)
Prabowo Keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 45, Mimpi Kali Ye
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan ARUS deras keinginan kembali ke UUD 1945 akibat amandemen atas hampir seluruh isi UUD 1945 seolah menemukan peluang dengan terpilihnya Prabowo sebagai Presiden yang ditetapkan KPU dan didukung Putusan MK. Tidak sedikit tokoh kritis bahkan oposisi yang merapat kepada Prabowo dengan harapan bahwa Prabowo dapat mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Harapan itu tentu berlebihan karena kemenangan Prabowo bersama Gibran hingga kini, bahkan selanjutnya, masih dipermasalahkan keabsahannya. Putusan hukum dinilai tidak berbasis moral dan etika. Produk dari sebuah kecurangan yang masih tertanam dalam sanubari rakyat Indonesia pendukung kejujuran dan keadilan. Sebelum Pilpres muncul suara desakan agar Jokowi menyadari kelemahan UUD hasil beberapa kali amandemen, lalu segera mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 sebagaimana dahulu Soekarno melakukannya. Akan tetapi wacana bahkan desakan tersebut mundur dengan sendirinya berbarengan dengan kekhawatiran bahwa dekrit itu akan menjadi sebab dari perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai Presiden. Ketika usia jabatan Jokowi memendek dan Prabowo akan memulai jabatan curangnya maka mulai berharap Prabowo lah yang akan mengeluarlan dekrit tersebut dengan keyakinan bahwa ia adalah prajurit patriotik. Pertanyaan serius apakah mungkin dan berani Prabowo melakukan itu? Jawabannya adalah mimpi kalee, mengingat tiga hal yaitu : Pertama, Prabowo akan mengenang \"jasa\" Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengukuhkan kemenangan kontroversialnya. Maka dengan menghapus status MK melalui dekrit kembali ke UUD 1945 sama saja ia menghianati \"penolong\" nya. Kedua, dengan berlakunya UUD 1945 maka pemilihan Presiden menjadi harus dilakukan oleh MPR. Konsekuensi logisnya segera diadakan pemilihan ulang. Prabowo tidak mungkin akan menggoyahkan kedudukannya sendiri. Di sisi lain, demi Gibran Jokowi akan \'all out\' menolak. Ketiga, dekrit sama saja dengan menegakkan konstitusi melalui mekanisme inkonstitusional. Dekrit tidak dikenal dalam aturan UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen. Hal ini berbeda dengan Soekarno yang mengeluarkan dekrit saat \"deadlock\" atas pembahasan soal konstitusi. Atas dasar itu maka aneh jika para tokoh yang semula oposan mencoba merapat kepada Prabowo untuk berharap keluar dekrit. Kembali ke UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh MPR bukan Presiden. Silahkan saja desak MPR agar mau menggunakan kewenangannya untuk mengubah dan menetapkan UUD. Di tengah DPR, MPR dan Presiden yang tidak peduli bahkan menafikan suara rakyat, maka harapan para tokoh itu menjadi tipis untuk terealisasi. Rezim kini sedang menikmati hasil dari perekayasaan aturan. Jalan satu-satunya yaitu dengan desakan rakyat semesta. Desakan rakyat semesta itu adalah \"people power\". Dan sesungguhnya hal ini merupakan suatu keniscayaan dari rakyat yang harus merebut kembali kedaulatannya sendiri. (*)
Politik Genosida Cina Menerkam Indonesia
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih GENOSIDA adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa, atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan (atau membuat punah) bangsa tersebut. Lebenstraum atau secara harafiah \"ruang hidup\" adalah salah satu tujuan politik genosida utama Adolf Hitler, serta sebuah komponen penting dalam ideologi Nazi. Lebensraum berperan sebagai motivasi kebijakan ekspansionis Jerman Nazi yang bertujuan memberikan ruang tambahan untuk pertumbuhan penduduk Jerman. Ini merupakan kebijakan tertulis Nazi untuk memusnahkan, mendeportasi, atau memperbudak penduduk Polandia, Ukraina, Rusia, dan bangsa Slavia lainnya, yang mereka anggap inferior, dan mengisi kembali tanah tersebut dengan orang-orang Jermanik. Dengan rekayasa lain politik genosida Jerman persis diadopsi Cina. Cina terus melebarkan dan memperkuat politik OBOR merupakan proyek konektivitas ambisius Tiongkok melalui pembangunan infrastruktur dan jalur transportasi darat dan laut yang menghubungkan negaranya dengan kawasan Asia, Eropa, dan Afrika. China diketahui memiliki proyek One Belt One Road ( OBOR ) atau yang kini telah direvisi menjadi proyek Belt Road Initiative (BRI). Yaitu prakarsa Sabuk dan Jalan atau Inisiatif Sabuk dan Jalan adalah politik *lebenstraum* Jerman yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok. Proyek Strategis Nasional ( PSN ) adalah proyek Strategis untuk meminggirkan, mengusir bahkan musnahkan masyarakat pribumi di Indonesia karena dianggap manusia interior di ganti dengan manusia Cina Bermacam macam alasan mendatangkan tenaga kerja Cina dibungkus Tenaga Kerja ahli untuk PSN. Lebih sadis dan gila akan membangun reklamasi pantai sepanjang pulau Jawa untuk hunian penduduk Cina. Jokowi sebagai kepala negara harus bertanggung jawab, sengaja, paham dan mengerti bahwa penduduk Cina yang sudah di lepas keluar dari negaranya tidak akan bisa kembali lagi kenegaraannya. Jumlah penduduk Tiongkok saat ini sebanyak 1.425.247.534 jiwa per Jumat 10 Mei 2024, berdasarkan penjabaran Worldometer dari data terbaru PBB, maka harus dicarikan dan dipindahkan ke negara lain, termasuk di pindah ke Indonesia, melalui proses politik yang di rekayasa kerja sama dengan program PNS di Indonesia. Politik OBOR yang di revisi menjadi BRI di Indonesia untuk memperkokoh politik *Lebensraum*, berarti tanah dan sumber daya alam tersebut harus di ambil Cina dengan mengusir warga pribumi. Sejak presiden Sukarno dan di masa Suharto, sangat hati hati dengan politik ekspansi Cina yang akan memindahkan penduduknya ke Indonesia dan saat itu dikenal dengan bahaya kuning dari utara Di era Jokowi semua jebol, Presiden yang serba minim tentang wawasan Nusantara bahwa negara yang harus dijaga, dilindungi justru diberi karpet merah, silahkan warga Cina masuk ke Indonesia dengan leluasa. Jokowi tidak paham atau membutakan diri bahwa politik *lebenstraum* Jerman diadopsi Cina akan menerkam Indonesia, untuk memindahkan penduduknya ke negara lain termasuk ke Indonesia, ini bencana besar lambat bertindak cepat atau lambat negara Indonesia akan di kuasai Cina. (*)
Jika Israel Terlibat Kasus Jatuhnya Helikopter Presiden Iran, Akan Terjadi Perang Besar
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, jika hasil penyelidikan kasus jatuhnya helikopter kepresidenan Iran terbukti ada keterlibatan Israel, maka kemungkinan Iran akan melakukan tindakan sangat tegas dan terjadi perang besar-besaran di kawasan Timur Tengah. “Perang besar-besaran akan terjadi, karena Israel kerap melakukan provokasi untuk melibatkan Amerika Serikat agar terlibat dalam konflik bersenjata untuk mendukung Israel. Sebaliknya, Iran kemungkinan akan dapat dukungan penuh dari Rusia, China, dan Korea Utara,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Senin (20/5/2024). Ia menanggapi kecelakaan helikopter di kota Tabriz yang menyebabkan gugurnya Presiden Iran Ebrahim Raisi (63 tahun). Helikopter naas itu ditumpangi Presiden Iran bersama beberapa pejabat, termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian. Tujuan Presiden Iran Raisi menumpangi helikopter itu untuk meresmikan sebuah proyek bendungan Qiz-Walasi di perbatasan Azerbaijan. Insiden terjadi pada Ahad (19/5/2024) waktu setempat. Menurut Selamat Ginting, apabila ada yang selamat dalam kecelakaan helikopter tersebut, sangat mudah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk jika sistem record black box bisa mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi sehingga helikopter kepresidenan Iran jatuh. “Jika helikopter itu ditembak, pasti ada jejak dan bukti-buktinya. Kita tunggu saja hasil penyelidikan militer Iran,” kata Selamat Ginting yang pernah meliput di Istana Presiden Iran pada 2011 saat Mahmud Ahmadinejad memimpin pemerintahan Iran. Dari hasil penyelidikan, kata Ginting, nantinya akan dapat diketahui apakah jatuhnya helikopter tersebut akibat kecelakaan biasa, karena kondisi cuaca yang buruk atau ada sabotase yang diduga melibatkan Israel, Amerika dan negara-negara sekutunya. Mengingat helikopter Bell 212 buatan Amerika Serikat. “Tentu saja ada spekulasi-spekulasi seperti itu yang berkembang di Iran mengingat belum lama ini Iran membalas serangan Israel dengan meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke wilayah Israel. Serangan balasan Iran dilakukan setelah Israel diduga menyerang Konsulat Iran di Damaskus-Suriah pada awal April 2024 lalu,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Una situ. Selama ini, lanjut Ginting, Iran senantiasa menghindari perang terbuka dengan Israel. Kendati Perdana Menteri Israel Netanyahu kerap memprovokasi terjadinya perang. Tujuannya tidak lain, untuk menarik Amerika Serikat turut serta dalam konflik bersenjata di Timur Tengah. Dikemukakan, Iran lebih memilih untuk bersabar sambil membangun kemampuan militer dan nuklirnya. Sejumlah pihak memperkirakan akan terjadi perang antara Iran dengan Israel pada 2030 yang juga melibatkan milisi Hizbullah, Hamas, dan Houthi yang selama ini berani memberikan perlawanan terhadap tentara Israel. Menurutnya, ada hal yang menarik dari pertemuan Presiden Iran Sayyid Raisi dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev sebelum pembukaan bendungan Qiz-Walasi. Azerbaijan sebagai negara mayoritas Syiah dan merupakan negara tetangga Iran. Namun, Azerbaijan dikenal sebagai sekutu terdekat pemerintahan Zionis Israel. Azerbaijan merupakan pemasok minyak utama untuk Zionis Israel melalui pintu masuk dari Turki. “Jadi kerjasama antara Iran dengan Azerbaijan antara lain sebagai bentuk diplomasi Iran agar Azerbaijan sebagai sesama penganut mayoritas Syiah memiliki hubungan bertetangga yang lebih bersahabat,” pungkas Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. (*)
Partai Gelora Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pemilu
Jakarta | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menilai usulan agar politik uang (money politic) dilegalkan dalam pemilihan umum (Pemilu), sebagai tanda bahwa partai politik telah kehilangan akal untuk mengatasi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu. \"Pengakuan partai terbesar dari Komisi II DPR RI bahwa money politic telah menjadi budaya dalam pemilu kita, artinya partai politik telah kehilangan akal dalam mengatasi kecurangan,\" sebut Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/5/2024) merespon usulan seorang politisi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi II DPR RI. Menurut Fahri, dengan adanya usulan dan pengakuan mengenai politik uang tersebut, maka semakin jelas bahwa selama ini, ada pihak yang teriak-teriak curang padahal dirinya sebagai pelaku kecurangan. \"Sekarang kita mengerti tentang maling teriak maling. Seolah pilpres yang curang padahal pileg-lah yang curang,\" ujar Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut. Diingatkan Fahri, partai politik semestinya menjadi think tank atau lembaga pemikir dan intelektual yang berkontribusi pada bangsa, bukan mesin kekuasaan maupun lembaga bisnis. Sebab menurut dia, kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, apalagi yang masuk dalam lingkaran kekuasaan. \"Untuk itu, mendesak segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat,\" kata politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut seraya berharap parpol dapat berbenah, mengingat mereka adalah tulang punggung demokrasi. Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melegalkan politik uang dalam kontestasi pemilu. Dia menilai, politik uang adalah satu aktivitas yang sulit dihilangkan. Menurut Hugua, para caleg juga sulit terpilih jika tanpa melakukan politik uang. Sehingga, dia menilai politik uang lebih baik dilegalkan dan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU) dengan batasan-batasan tertentu, sehingga bisa membuat aktivitas politik uang bisa lebih dikontrol. \"Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu?. Karena money politic ini keniscayaan, kita juga tidak money politic tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda,\" kata Hugua saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024) lalu. (*)
Jusuf Rizal Gagas Pembentukan Pengawas Dewan Pers
Jakarta, FNN | Sejumlah jurnalis dan tokoh masyarakat, dipelopori HM Jusuf Rizal, membentuk lembaga yang bakal menjadi pengawas Dewan Pers. Lembaga baru ini menyandang nama Indonesian Journalist Watch atau IJW. Dasar pembentukan lembaga ini adalah amanat UU Pers 40 Tahun 1999, Pasal 17 sebagai lembaga pengawasan pers di Indonesia. \"Dewan Pers saat ini sangat perkasa, menjadi satu-satunya lembaga yang mengatur masa depan pers di Indonesia tanpa kontrol,\" ujar Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) tersebut, dalam siaran persnya hari ini. Menurut Jusuf Rizal, dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Bab VII Pasal 17 telah diatur peran serta masyarakat untuk turut serta dan dapat melakukan kegiatan guna mengembangkan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. “IJW hadir mengisi kekosongan karena minimnya lembaga pengawasan pers. Sementara pers saat ini akibat revolusi industri, tumbuh seperti jamur di musim hujan. Sedang Dewan Pers stagnan jadi organisasi stempel atas nama menjalankan UU,” tegas Jusuf Rizal yang saat ini juga menjabat sebagai Ketum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI). Menurut penilaian Jusuf Rizal, Dewan Pers saat ini terkooptasi hanya mengurus organisasi wartawan yang menjadi anggotanya. Sementara dalam UU Pers Pasal 15 Ayat 4 telah diatur secara rinci fungus-fungsi Dewan Pers. Seharusnya Dewan Pers hadir untuk semua, tanpa ada pengkotak-kotakan. Dewan Pers sudah seperti menara gading dengan banyak masalah namun minim pembelaan terhadap pers. Dikatakan peran serta masyarakat dalam pengawasan secara rinci itu, diatur pada Pasal 17 dapat berupa : a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. “Untuk itu, IJW akan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan etika, moral, hukum maupun perundang-undangan. Misalnya, kami turut mengkritisi Dewan Pers dalam kasus Sambo, di mana diduga ada upaya membungkam pers bicara fakta,” tegasnya. Saat ini, kata Jusuf, banyak terjadi diskriminasi kepada pers dan wartawan. Dewan Pers hanya fokus pada media-media besar yang dibesarkan zaman Orde Baru. Pers kecil, khususnya, media online yang tumbuh ribuan keleleran, terpinggirkan dan bahkan cenderung mau dibunuh lewat kebijakan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dan Sertifikasi perusahaan media. Media dan wartawan yang belum memenuhi syarat tergabung di Dewan Pers sudah seperti penjahat. Dilarang meliput di instansi pemerintah. Dilarang menerima kue iklan. Itu karena Dewan Pers berlindung atas nama Pasal 15 ayat 4 poin. \"Dewan Pers sudah seperti kartel dengan kroninya. Padahal belum tentu wartawan yang belum UKW dan medianya tidak terverifikasi di Dewan Pers, kualitasnya lebih bagus dari wartawan yang sudah UKW dengan etika dan moral yang baik ” tegasnya. Sementara, ketika anggotanya, organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), tersandung masalah dugaan korupsi dan penggelapan uang Rp2,9 milyar dari dana bantuan Kementerian BUMN hanya diam seribu bahasa. Padahal ini menyangkut etika, moral dan hukum. Dewan Pers hanya membela kelompok kepentingan, tidak berdiri dan hadir untuk seluruh insan pers. “IJW akan terus mengkritisi kebijakan Dewan Pers, Pers maupun wartawan dalam industri pers. Karena tanpa ada pengawasan, misalnya masalah bantuan-bantuan pemerintah dan perusahaan ke organisasi pers di Pusat dan Daerah, diduga tidak dikelola secara transparan dan akuntable. Rawan dikorupsi hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,\" tegas Jusuf Rizal.
Salim Said dan Islam (1)
Oleh Fathorrahman Fadli I Wartawan Senior FNN Siapa bilang Salim Said itu tidak punya konsern pada Islam, Umat Islam dan pemikiran Islam. Menurut saya yang terlibat diskusi 10 tahunan bersama beliau di Institut Peradaban yang didirikannya bersama Bang Jimly Assiddiqie atau belakangan saya tulis dengan Prof.JA itu tidak benar. Salim ternyata memiliki konsern yang mendalam tentang Islam. Terutama, Islam dalam kaitannya dengan peran dan artikulasinya dalam negara. Sebab Salim Said memang bukan seorang pendakwah yang ceramahnya berceceran dimana-mana, namun tidak menyentuh akar persoalan umat yang menyedihkan; kebodohan, kemiskinan, dan keterpinggiran secara politik. Saya sebagai muridnya, yang dengan cermat mengikuti perkembangan dan dinamika pemikirannya tentang banyak hal mulai politik, budaya, film, Islam yang dibawa Muhammad, soal orang Arab yang belum menyatu dengan Indonesia, dan aneka lelucon diseputar Kenakalan Bung Karno sebagai Play Boy Cap Kopi. Kata-kata belakangan itu hanya sebagai penyegar kami saat diskusi yang berat-berat bersama Ichan (Muhammad Ichsan Loulembah). Kami bertiga kadang terlibat diskusi yang sangat sensitif tentang Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Rasulullah. Tentu saja jika didengar orang awam akan melahirkan kemarahan yang besar. Kami bertiga, Salim, Ichan dan saya memang berjenis kelamin sama, laki-laki berlatar belakang jurnalis, meski berbeda rasa. Salim terbiasa melakukan kerja-kerja jurnalistik dengan melakukan serentetan interview mendalam atas informasi-informasi yang bertalian satu sama yang lain. Kerja Salim ini lebih dekat pada kerja-kerja seorang intelijen profesional yang merangkai satu kegiatan atau peristiwa satu dengan yang lain. Untuk kemudian ia memberi makna secara presisi sebagai kesimpulan. Dalam konteks itu, kepada Ichan Loulembah ia bilang, Chan, Oong ini termasuk orang yang ahli kontra intelijen. Saya sendiri hanya nyengir, dan mengabaikan apa yang meluncur dari mulutnya yang tajam itu. Saat itu Ichan tertawa sambil memejamkan matanya. Sementara Ichan, juga seorang jurnalis yang lebih dekat dengan kegiatan keradioan. Ichan jago sekali kalau bicara radio dan urusan penyiaran publik. Oleh karena itu ia sering membuat kegiatan jurnalistik berbasis radio atau kalau saya sederhanakan mik atau microphone. Ichan jangan dikasih miks, sebab kalau miks sudah ditangannya bisa lama..hahhaha. Ia mirip atau paling tidak menyerupai Larry King di Amerika. Saya pribadi menyebut Ichan, Larry King Indonesia atau Mister Mic. Sementara saya jurnalis kantor berita LKBN Antara yang terbiasa menulis cepat atas peristiwa untuk segera dikonsumsi oleh publik secara luas. Namun sebagai jurnalis kami berwatak sama, keras, independen, .dan risih menjadi anak buah siapapun. Sebab menjadi anak buah itu menyebabkan kita tidak bisa berfikir bebas merdeka. Terkungkung oleh kepentingan jangka pendek, apalagi pikiran jurnalis itu jangka panjang; mengabdi pada kebenaran dan keadilan agar tercipta kebajikan, kemaslahatan publik secara luas. Oleh karena itu, soal rejeki, kami rasakan cukup dengan apa adanya. Kami bertiga merasa cocok dalam berdiskusi dan berdebat, terutama ketika kebetulan saya, Ichan dan Salim datang lebih awal dari teman-teman anggota diskusi yang lain. Sering sekali Salim bertanya, \"Mana Zaki, Ong.\" \"Oh...dia lagi ke Penang, Prof, ketemu pembimbing, katanya.\"Zaki adalah sahabat saya, dosen UIN dan aktivis PMII. Zaki Mubarak adalah anggota diskusi Institut Peradaban yang sangat aktif dan lebih awal beberapa bulan dari saya. Ia dibawa oleh Profesor Bahtiar Efendi bergabung ke Institut Peradaban. Bersamaan dengan Zaki, ada juga Alfan Alfian, penulis dandosen tang sangat produktif. Namun belakangan, Alfan jarang datang karena di Hari Rabu memiliki kegiatan lain yang lebih menghasilkan. Sedangkan saya, Zaki, dan Ichan tetap istiqomah mengikuti diskusi-diskusi seru di lembaga yang selalu di datangi tokoh-tokoh penting di tanah air kita. Suatu ketika, kami kedatangan Hamid Basyaib, wartawan senior, penulis, dan penterjemah buku. Kami diskusi ngalor ngidul. Ia melihat-lihat suasana ruang diskusi yang tidak nampak pada dinding-dinding kemewahan selain buku-buku. Ia dengan gayanya yang khas meledek saya dan Ichan. \"Adduh....aku heran sama Ichan dan Oong ini....kalian cari apa disini sih....heran gua. Duit kagak ada, cuma dengerin orang-orang tua bernostalgia,\" cibirnya. Ichan dan saya hanya tertawa lebar dan menganggap ocehan Hamid itu sekadar candaan tak penting belaka. Sejenak kemudian mata Ichan melirik saya, seraya berkata, \"Hamid itu tidak tahu Ong, bahwa kita ini sedang menemani seorang tokoh besar, Salim itu tokoh besar Ong, Hamid itu tak paham,\" kata Ichan meyakinkan saya. Salim dan Islam Kembali pada anggapan banyak pihak bahwa Salim Said tidak banyak perhatiannya pada Islam itu adalah sesuatu yang keliru. Salim seringkali mengeluhkan kondisi dan keadaan Umat Islam di Indonesia ini. Miskin, bodoh, mudah diadu domba, gampang diprovokasi, dan peradabannya masih rendah. Menurut Salim Said, peradaban yang masih rendah itu disebabkan karena rendahnya taraf pendidikan dan taraf ekonomi umat. Pada taraf kehidupan yang seperti itu tidak mungkin mereka disuruh untuk berdemokrasi. Mereka akan mudah dimobilisir dengan kekuatan uang dikarenakan mereka butuh uang. Ideologi Islam yang mereka yakini sebagai jalan hidup itu dengan mudah di interupsi oleh kebutuhan yang nyata sehari-hari. Melihat kondisi itu Salim Said tentu sangat sedih. Dan kesedihan itu selalu menggelayut dalam pikirab untuk memproduksi ide-ide yang progresif dalam politik. Sebab dalam keyakinan Salim Said, yang dapat mengubah keadaan buruk menjadi baik secara dramatis---- hanya efektif ditempuh dengan politik kekuasaan. Dengan kekuasaan kita dapat mengubah keadaan hanya dengan secarik kertas. ***
IKN, Vini Vidi Mati?
Oleh Luthfi Pattimura I Wartawan Senior FNN TADI pagi saya melihat kembali bahan desain gambar ilustrasi dan perancangan Ibu Kota Nusantara (IKN), dari Bang Endra Saleh Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Bahan-bahan tersebut untuk penyusunan sebuah buku yang saat ini sedang kami tulis berdua, berjudul, Mercusuar Nusantara, Ibukota Negara Visi Kota Dunia Untuk Semua. Sampai pada warisan sosial Jakarta, pada penjelasan ekologis Jakarta dan sekitarnya sebagai bagian dari isi buku tersebut, nah, bagian itu saya sisihkan di sini untuk berbagi. Berbagi di sini mungkin karena alasan saya sederhana; Memprediksi jalannya masa depan, berarti membuka sebuah portal untuk melihat hubungan antara manusia dan lingkungan tempat tinggal. Di hadapan keanekaragaman pandangan tentang pemindahan ibukota negara —sahabat arifin arifat semua yang membaca tulisan ini— yang kita butuhkan di sini adalah memilih; Bukan kenapa ada semacam puncak gunung es dari gagal fokus terhadap koloni urban di ibukota negara sebagai pusat dari segala macam aktivitas kita. Melainkan, bagaimana melihat persoalan lingkungan bagi warga masyarakat Jakarta dan sekitarnya, ketika lapisan makna aktivitas dan lingkungannya, pantul memantul dengan ruang untuk tumbuh kembang. Di sini, gagasan pemindahan ibukota negara, masuk.Pada 17 Juli 1957, Presiden Soekarno menggagas pemindahan ibukota negara dari Jakarta, ketika berada di Palangka Raya untuk meresmikan kota tersebut sebagai Ibukota Kalimantan tengah. Melamar gagasan tersebut, Presiden Soeharto pada tahun 1997 mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Awalnya, dimaksudkan untuk Pusat Pemerintahan.Pada tahun 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali melirik gagasan pemindahan ibukota negara. Saat itu SBY menyodorkan skenario pemindahan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta, dengan tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota. Membuka penangguhan makna gagasan pindah ibukota negara, Presiden Joko Widodo akhirnya memohon izin di hadapan anggota DPR RI pada 2019, untuk memindahkan ibukota negara (IKN), ke pulau Kalimantan. Memperdiksi jalannya masa depan, ini beda tipis dengan AS yang menukar New York City dengan Washington, D.C. Australia menukar Melbourne dengan Canberra. Brazil menukar Rio De Janeiro dengan Brasilia. Pakistan menukar Karachi dengan Islamabad. Turki menukar Istanbul dengan Ankara. Di antara sekian jenis peristiwa yang menjadi alasan negara-negara tersebut untuk berhijrah, kemacetan dan kepadatan penduduk, lebih merupakan peristiwa sosial yang bekerja di belakang Malaysia dan Kazakhstan. Sedangkan kecanduan terhadap keberlanjutan dan modernisasi, Australia dan Brazil bisa menjadi contoh; Australia berfokus pada keserasian lansekap, topografi, dan keindahan kota. Brazil berfokus pada penerapan politik pembangunan ke terciptanya pengembangan ekonomi, dengan membangun interkonektivitas antar wilayah. Bukan berarti Indonesia memang tetap berniat untuk mempertahankan Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Dengan membandingkan negara-negara yang memindahkan ibukotanya, justru karena kemajuan dan kesejahteraan berada di lingkungan yang sehat dan harmonis, bukan oleh kesemrawutan dan kekumuhan sosial. Silahkan buka buku laporan atau artikel mana pun; Kita sangat dimungkinkan untuk menjumpai catatan-catatan mengerikan mengenai banjir, kepadatan penduduk, kekumuhan, kemacetan, polusi udara, oleh peristiwa alam dan sosial. Kazakhstan memindahkan ibukotanya dari Almaty ke Astana, bukan ketika 1.120 juta warga Almaty pada 1997 gaya-gayaan mengikuti cara Turki atau Pakistan, melainkan ketika kemacetan dan kepadatan penduduknya yang bikin sesak. Malaysia juga begitu, memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya karena kemacetan dan kepadatan penduduk. Persitiwa sosial ini yang sedang kita hadapi.Seorang sopir angkot mungkin bisa ceroboh ketika roda angkotnya bergerak di atas aspal. Tetapi, kita jangan ceroboh di atas garis pengalaman dalam memprediksi jalannya masa depan. Sebagaimana terjadi di Kazakhstan pada 1997, atau di Malaysia pada tahun 1999, ibukota negara dan pusat pemerintahan dipindahkan oleh mereka yang asetnya hanyalah belajar dari kemampuan memecahkan warisan sosial yang bagus.Melongo karena keheranan dengan Jakarta dan tata ruang, sempat, pakar ekonomi dan lingkungan Emil Salim angkat suara, bahwa penataan ruang DKI Jakarta sebaiknya dipusatkan sebagai Ibu Kota Negara, dan fungsi lainnya seperti pelabuhan, industri dan perdagangan diserahkan keluar dari DKI Jakarta. Sebelum perang, kata Herlianto dalam dalam bukunya Urbanisasi dan Pembangunan Kota, Jakarta hanya direncanakan untuk menampung 600 ribu penduduk. Tapi dalam kurun waktu 10 tahun, terjadi kenaikan penduduk kota Jakarta lebih dari 50 persen. Karena makin hari kian bertambah penduduk, maka laju pertumbuhan penduduk 50 persen itu sudah tidak lagi untuk setiap sepuluh tahun, tetapi setiap tahun. Sampai di sini kita teringat, cerita pada Juni 1998; Xia Qing-Quan, Direktur Pusat Penelitian Kartun Berita Cina, melibatkan karyanya berjudul, City Libyrinth dalam pameran kartun yang digelar di Pasar Seni Ancol Jakarta pada waktu itu. Dalam karyanya tersebut dia menggambarkan; Seorang pemuda pergi meninggalkan kekasihnya sebentar menunggu di suatu tempat. Untuk urusan apa pemuda itu pergi, tak perlu dijelaskan karena, pangkal ceritanya adalah permasalahan tata ruang kota; Ketika si pemuda kembali untuk menemui kekasihnya, sang pemuda justru tersesat karena jalanan yang dia lewati ternyata semakin ruwet. Makanya, pada tahun 1970-an, jika disebut ‘Jakarta’ muncul di benak orang, lambang paling tajam sebuah kota urban. Tetapi, muncul di benak orang, Monas, dan ancaman-ancaman ganda seperti ‘Bronx’ dan kesemrawutan, jika disebut ‘Jakarta dan sekitarnya’ pada tahun 2000-an. Tempo hari, ketika menulis tajuk rencana 13 November 1990, Harian Pelita menyoroti fenomena vandalisme remaja di kota-kota besar dan dikaitkan dengan standar ruang publik. Bahwa, kota-kota besar di Indonesia sebenarnya belum dirancang secara humanis dalam arti memberi space kepada naluri warga kotanya untuk mengekspresikan tindakan-tindakan manusiawi mereka, untuk bisa saling santai dan bercanda, untuk bisa saling mengenal dan lebih memahami satu sama lain. Saat melihat ruang publik dengan kaca mata kebijakan, dan melihat kebijakan dengan kaca mata kehidupan, tokoh transformasional leadership, Hasnan Habib pernah angkat suara, “Manusia bisa melakukan suatu tindakan sangat keras, jika lingkungan di sekitarnya juga memberikan kekecewaan yang besar.”Sadar akan begitu banyaknya permasalahan yang pembalikkan kekhususan Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Jokowi, pun mengumpulkan seluruh camat, lurah, dan wali kota se-DKI Jakarta, untuk peduli dengan tempat yang menghancurkan warisan sosial. Pada 20 November 2012, di Balaikota DKI Jakarta, semua yang hadir terdiam. Mereka harus mengerti emosi sebuah cerita dalam slide tentang Jakarta yang kotor dan kumuh. Pada saat itu, Jokowi berironi; Jakarta jangan menjadi kota tak terurus, rawan kejahatan layaknya ‘Bronx,’ di Amerika Serikat. Sebagian pembaca mungkin tahu bagaimana rasanya saat tinggal di kota yang aman. Namun, bagaimana rasanya kalau Anda tinggal di daerah Pluit, Jakarta Utara, dan tak punya gambaran kapan Jakarta akan tenggelam karena daratan tempat perumahan warga di sana berada 1,7 m di bawah air.Perasaan yang membawa kita ke Presiden AS, Joe Biden yang pernah mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dunia. Di Kantor Direktur Intelijen Nasional AS, 27 Juli 2021, Biden menyatakan, “Apa yang terjadi di Indonesia jika perkiraannya benar bahwa dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan Ibukotanya karena akan tenggelam.” Dalam motif ini, kebutuhan berhijrah dari lingkungan yang mengancam kesinambungan hidup warga ibukota, membawa konsekuensi dalam bagaimana alternatif solusi meringankan ketakutan dari degradasi kualitas lingkungan, diangkat dan diisolasi.Kalau definisi pindah dirumuskan sebagai menempatkan ke tempat lain. Jatuhnya; Mengapa harus terjadi pemindahan, apa saja yang dibawa, bagaimana, kapan persisnya, dan seterusnya. Tanpa lonceng bahaya ekologis dan warisan sosial, maka pengesahan UU No. 3 Tahun 2022, yang revisinya disahkan pada 3 Oktober 2023, adalah mustahil. Ibarat sebuah buku, halaman-halaman lingkungan Jakarta dan sekitarnya membawa kita pada satu tur singkat, dan melihat dengan jelas warisan sosial dan ancaman-ancaman ganda dari lingkungan Jakarta. Pada saat tulisan ini Anda baca, Jakarta berada di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kaltim, berada di ketinggian berkisar antara 0-1500 meter di atas permukaan laut.Terlepas dari yang konstan dalam sejarah perjalanan bangsa mana pun di dunia adalah segalanya berubah; Namun pemindahan ibukota negara saya lihat sebagai sebuah portal untuk melihat pelipatgandaan harapan terhadap jalannya masa depan, bagi rahmatan li’l Indonesia, lewat pemindahan ibukota negara. Saya, kami, Anda, mereka, kita semua yang vini, vidi, dalam hubungan antara manusia dan lingkungan tempat tinggal—untuk vici—bukan untuk mati, muara berbagi ini.
Salim Said dan Tafsir Sosial Islam
Oleh Fathorrahman Fadli I Wartawan Senior FNN Saya tidak tahu pasti apakah proyek penulisan buku, \"Tafsir Sosial Islam\" itu sudah sampai dimana. Setahu saya, Prof. Palim sempat membicarakan buku itu kepada saya, Ichan Loulembah, dan Zaki Mubarak. Namun yang sering diminta tolong untuk mencari literatur terkait proyek buku itu adalah Zaki Mubarak. Kami bertiga seringkali malu hati, ketika melihat Prof. Salim tetap bersemangat dalam membaca, berdiskusi, dan menulis buku atau sekadar memberikan ceramah pada ratusan acara, talkshow, atau yang sejenisnya. Bagi kami, jika saja buku itu sudah rampung, tentulah akan sangat berharga sekali dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sosial politik bangsa kita. Terutama dalam melihat bagaimana nilai-nilai Islam yang datang ke negeri ini, lalu berproses menjadi laku dan adat keseharian masyarakat kita. Buku itu tentulah akan mengulas pula bagaimana Islam dipandang dari Ilmu Sosiologi, sejarah, politik dan kebudayaan bangsa kita sekaligus. Sayangnya, buku tersebut belum ada kabarnya hingga ajalnya tiba. Semoga beliau mendapatkan maqomam mahmuda. Sebagaimana kita maklumi, selama dua atau tiga tahun terakhir ini Profesor Salim Said sering keluar masuk rumah sakit untuk menjaga kesehatannya yang kian rapuh. Hingga terdengar kabar bahwa kondisi kesehatannya berada dalam posisi tidak dapat dijenguk para kerabatnya. Beberapa hari dari kabar itu, Ustad Agus Abubakar, selalu monetor dan memberi kabar perihal kondisi mutakhir beliau. Kabar paling mutakhir saya melihat postingan video dari Profesor JA. Video itu setahu saya hanya menyebar di WAG Institut Peradaban tempat kami berdiskusi hal-hal yang strategis dalam dinamika politik bangsa dan negara. Saya terbilang baru 10 tahunan ikut menjadi member yang aktif berdiskusi di Institut Peradaban. Atas jasa Pak Sukojo, Sekretaris utama Profesor Salim Said, akhirnya saya menceburkan diri hingga diminta menjadi pengurus Yayasan yang pendirinya para tokoh nasional papan atas. Tentu saja, itu pengalaman yang sangat berharga sekali sebagai bagian integral mengasah wawasan saya selaku pembelajar. Tiap Rabu siang hingga menjelang magrib, bahkan hingga jarum jam menyentuh angka 8 malam, masih saja kami berdiskusi. Belakangan seiring usia kami menua dan kesehatan Prof. Salim mulai menurun, diskusi baru berakhir pukul lima sore atau menjelang adzan maghrib tiba. Bagi kami Salim Said adalah guru yang sangat baik. Jika beliau menjelaskan sesuatu, sangatlah jelas pesannya, enak didengar, dan punya perspektif yang kuat karena ilmu yang dimilikinya. Gaya bicara menarik dan memukau. Bahasanya mudah dicerna oleh setiap orang. Namun isinya selalu menantang untuk didengar. Saya biasanya menjadi murid yang paling rajin bertanya. \"Tanya Prof,\" pinta saya. \"Ok, Ong, Anda mau tanya apa,\" jawabnya bersemangat. Salim Said adalah orang yang paling bahagia jika ada orang yang mengajukan pertanyaan padanya. Ia merasa bahagia pula jika ia berhasil menjawabnya dengan atletis, dan membuat sang penanya mengangguk-angguk pertanda paham. Salim Said termasuk satu-satunya pembicara yang sangat Talkative. Ia pembicara yang sangat laris terutama mengenai keahliannya dibidang Sejarah Politik Militer Indonesia. Dalam setiap kesempatan diskusi Reboan (Hari Rabu) itu, Salim selalu menyebut keahliannya itu agar pesertanya paham. \"Saya ini adalah profesor politik yang membaca politik dari sosiologi dan sejarah, ini posisi saya sebagai ilmuan politik, semoga anda paham,\" serunya. Dalam diskusi inilah, pokok-pikiran dan kepedulian Salim atas dinamika perjalanan bangsa dan negara ini keluar semua. Saya termasuk beruntung dapat mendengar, menyimak, mengkaji, mendebat nyaris seluruh ide-ide progresif Salim Said itu hingga ajalnya menjemput. Ide-ide progresif Salim Said menyangkut banyak hal. Mulai pentingnya masa jabatan politik preside n hanya satu periode (7 tahun), tata kelola negara yang akuntabel, perbaikan partai politik, sirkulasi elit, oligarki, pendanaan partai politik, penjernihan kasus Gerakan 30 September PKI, bangsa yamgbtidak ada yang ditakuti, Tuhan pun tidak ditaluti dan lainnya. Salim Said yang belakangan menulis dirinya sebagai Salim Haji Said itu memang sosok yang langka. Ia memiliki pengetahuan yang sangat luas; politik, sejarah, militer, film, jurnalistik, sastra, hingga wawasan Islam modernis. Jika berbicara ia sangat bermutu nan mempesona. Ia juga seorang pembicara yang sangat profesional. Suatu ketika saya diminta Bang Lukman Hakiem, senior HMI dan penulis buku para tokoh Islam untuk meyakinkan Salim Said agar bersedia menjadi narasumber diskusi soal Pemimpin Masyumi M. Natsir. \"Sebagai pembicara, saya harus memberikan sesuatu yang baru, bukan yang sudah banyak diketahui orang, sebab dengan itu saya kemudian dibayar. Pak Lukman atau Pak Laode yang lebih paham soal Natsir, anda minta mereka sajalah,\" katanya menolak. Tafsir Sosial Islam Ketika berbicara Islam dan Umat Islam Indonesia, Salim Said kerapkali gelisah. Mukanya yang kereng, perlahan melunak. \"Bangsa ini mayoritas muslim, namun kelas peradabannya masih sangat menyedihkan sekali,\" cetusnya suatu ketika. Kemudian ia melanjutkan, masih dibutuhkan upaya yang sangat besar dan sungguh-sungguh untuk menjangkau peradaban yang lebih tinggi. Tentu saja, untuk itu semua kita harus membereskan dulu kondisi umat Islam sebagai mayoritas dalam bangsa ini. Salim mengingatkan kita semua seluruh warga negara agar tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang naif. Sebab dimata Salim, bangsa kita itu merupakan \"The Fragmented Society: bangsa yang sangat mudah terpecah-belah. Mengapa demikian? Secara alamiah, Indonesia mendapat anugerah Tuhan yang sangat melimpah. Alamnya sangat kaya raya dan sangat indah. Memiliki bahasa dan adat istiadat yang sangat beragam. Banyaknya varian suku bangsa dan bahasanya. Wajarlah jika Indonesia tidak saja menjadi wilayah buruan warga asing, namun menjadi pusat riset para peneliti sosial kelas dunia. Banyak sekali ilmuan dunia yang menjadikan Indonesia sebagai sumber utama dalan riset-riset mereka. Bahkan ratusan, mungkin ribuan sarjana dari kampus-kampus di negara-negara maju mulai kampus di Belanda, Jepang, Jerman, Inggris, Amerika, Australia, Singapore, hingga Malaysia berhasil meraih doktor (S3) berkat melakukan risetnya di Indonesia. Semua karunia itu, menurut Salim Said harus dikelola secarà baik. Jika tidak, maka bangsa itu akan mengalami bahaya dan malapetaka yang besar. \"Saya ingatkan kepada Anda semua yang berdiskusi disini, Jika cara elit politik masih seperti sekarang dalam mengelola negeri ini, terus terang saya tidak yakin dalam 100 tahun Indonesia ini akan eksis sebagai negara,\" keluhnya dengan nada sedih. \"Saya bicara begini karena saya cinta pada Indonesia, sebab Indonesia itu baru sebuah cita-cita belum, kira sebagai bangsa masih dalam taraf on going process,\" jelasnya. Pandangan Salim Said ini bersisian dengan pandangan politik Deliar Noer. Menurut Deliar, Indonesia sebagai bangsa potensial pecah menjadi 8 negara baru. Gejala pecahnya negara Indonesia itu setidaknya karena gerakan sentrifugal politik yang mengarah hanya untuk kepentingan elit. Elit politik hanya mementingkan dirinya sendiri dan abai pada kepentingan strategis seluruh bangsa. Masa depan bangsa akan tertukar dan terkubur oleh ambisi pendek para elit politiknya. Dalam konteks masalah elit politik nasional kita yang amburadul itulah Salim mengusulkan soal pentingnya mendorong elit sadar diri dan kembali pada kepentingan seluruh rakyat. Gejala pecahnya negara Indonesia itu setidaknya karena gerakan sentrifugal politik yang mengarah hanya untuk kepentingan elit. Elit politik hanya mementingkan dirinya sendiri dan abai pada kepentingan strategis seluruh bangsa. Masa depan bangsa akan tertukar dan terkubur oleh ambisi pendek para elit politiknya. Masalah elit politik nasional kita yang amburadul itulah Salim mengusulkan soal pentingnya mendorong elit sadar diri dan kembali pada kepentingan seluruh rakyat. Kerisauan Salim itu selalu disampaikan dalam setiap akhir diskusi, setiap Rabu, kepada murid-murid utamanya, Muhammad Ichsan Loulembah (Ichan), Zaki Mubarak, Zulfikar, Muhammad Chalid, Tito, Agus Abubakar, Agus Surya, Fathorrahman Fadli, Faizal, Tarli Nugroho dan orang-orang muda yang sempat aktif di Institut Peradaban.
POPULER
