ALL CATEGORY
Berantas Korupsi, Hukum Gantung Saja
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KORUPSI adalah maha perampokan uang negara. Sangat merugikan dan berbahaya. Hancur suatu bangsa dan negara jika korupsi sudah membudaya apalagi dianggap biasa. Indonesia sudah sampai pada stadium ini. Dari Istana sampai Kantor Desa dipenuhi hama korupsi. Dari Presiden, Menteri hingga Lurah bahkan RT terkena penyakit menular ini. Besaran saja yang mungkin berbeda. Justru yang tidak korupsi menjadi aneh dan langka. Pemberantasan korupsi berdasar UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 3 mengancam penjara 20 tahun minimal 1 tahun untuk korupsi karena penyalahgunaan wewenang. Apa yang ditakutkan koruptor jika ia hanya dihukum 2-3 tahun? Ini artinya korupsi dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa. Padahal melihat dampak luar biasa yang diakibatkan maka korupsi itu adalah \"extra ordinary crime\". Kejahatan luar biasa. Pandangan bahwa korupsi sebagai kejahatan luarbiasa haruslah dibangkitkan kembali artinya mesti ada peningkatan sanksi atas perbuatan itu. Misalnya hukuman mati. Hukuman mati pun jangan sembunyi-sembunyi tetapi dilakukan di depan umum. Hukum harus membuat efek jera dan menakutkan. Efek apa yang terjadi jika korupsi ratusan milyar bahkan trilyunan hanya mendapat hukuman 3 tahun? Chaplin itu mah. Pengadilan rentan berfungsi sebagai rumah lelang. Adu tawar besaran. Kata Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, pasal-pasal pun bisa dinegosiasi atau dikompromikan. DI sisi lain KPK kehilangan independensi dan kegarangannya. Menjadi seperti ular karet kepanjangan istana. KPK memilih dan memilah pesakitan. Sebagai contoh yang terakhir ketika menghajar PDIP dan Megawati. Kasus Harun Masiku dihidupkan kembali. Hal ini berbeda saat Jokowi masih \"bersahabat\" dan berstatus sebagai petugas Partai, maka Harun Masiku apalagi Hasto aman saja. Kini Hasto bahkan Megawati mulai pusing tujuh keliling dikhianati tokoh \"super bersih\" Jokowi. Tokoh \"super bersih\" ini seolah mampu menunjukkan kepada rakyat bahwa pejabat yang kotor hanya sampai tingkat Menteri. 6 Menteri Jokowi ambrol ada Juliari Batubara, Edhy Prabowo, Idrus Marham, Imam Nachrawi, Johny G PLate, dan Syahrul Yassin Limpo. Satu Wamen Edward Omar Hiariej tersangkut pula. Beberapa Menteri lain masih \"tarik ulur\". Kabinet Jokowi itu faktanya kotor. Lalu, Jokowi sendiri bersih atau \"super bersih\" ? Rakyat yakin tidak. Karenanya perlu penyelidikan seksama atas tokoh \"palsu\" yang mahir berpura-pura ini. Dalam film cowboy perampok atau penjahat \"robbery\" pasti dihukum gantung di muka umum. Korupsi itu \"robbery\" karenanya harus dihukum keras. Ratusan trilyun uang negara di rampok di bawah rezim Jokowi dan sang Presiden nampak tenang-tenang saja. Malah santai bermain \"kuda-kudaan\" kekuasaan dengan anak mantu. Sungguh tak tahu malu. Indonesia sudah gagal dalam membangun \"clean government\". Darurat korupsi butuh solusi revolusi. Revolusi hukum adalah tindakan cepat dalam menghukum. Hukum gantung saja di depan umum para perampok uang negara. Sudah terlalu menggurita dan sistematis korupsi saat ini. Undang-Undang harus direvisi atau direformasi. Ini bukan menyangkut ius constitutum tetapi ius constituendum. Harus ada fikiran progresif untuk perbaikan bangsa ke depan. Mulai dari revolusi hukum. DPR sebagai pengawas justru rentan korupsi begitu juga dengan aparat apalagi pejabat. Partai menitipkan kader atau pimpinan dalam kabinet, komisaris atau jabatan lain agar dapat menyedot dana bagi pengembangan partai. Partai pun menjadi sarang korupsi. Tambang dikuras habis. Nikel, timah, batu bara, emas dan lainnya merupakan makanan empuk bagi koruptor. Solusi sebenarnya bukan menawarkan tambang kepada ormas keagamaan, tetapi jadikan tambang itu untuk menggantung koruptor di depan umum. Hukum harus tajam demi ketertiban, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Hukum bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan atau dijadikan alat penyanderaan politik. Hukum adalah \"the sword of thruth\"--pedang kebenaran. (*)
Jokowi Menggadaikan Kedaulatan Negara
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KUASAI pemerintahan, media massa dan keuangan, maka agama apa pun di bawah kakimu, menjadi landasan China untuk mengusai bangsa dan negara tunduk dalam kekuasaan China. Hal ini disampaikan oleh Mao Tse Tung, ketika dia menjadi pucuk pimpinan Partai Komunis China (PKC). Kedaulatan negara adalah hak dan kekuasaan penuh suatu negara untuk mengatur segala sesuatu tanpa campur tangan negara-negara lain. Kedaulatan negara dapat mengalami pelemahan atau bahkan hilang sepenuhnya. Ada beberapa faktor dan kondisi yang dapat menyebabkan hilangnya kedaulatan negara. Kedaulatan yang ada pada suatu negara meliputi berbagai aspek. Termasuk kebijakan politik, ekonomi, pertahanan, dan kebijakan luar negeri. Kedaulatan negara masih eksis atau mendekati keruntuhannya bisa di cermati sinyal dan tanda tandanya - Indonesia sebagai negara merdeka fakta sudah di aneksasi kekuatan politik dan ekonominya oleh kekuatan para Taipan Oligarki dan kekuatan asing khususnya RRC - Kedaulatan ekonomi yang carut marut menyebabkan negara menjadi bergantung pada negara lain. Sumber daya ekonominya tergantung pada impor dan bantuan luar negeri. - Kekuatan Oligarki sudah masuk dan menguasai semua lini kekuasan. IKN dijadikan komoditas jualan, menggantungka investasi asing sama artinya akan menjual kedaulatan negara. - Krisis keuangan dan utang yang tidak terkendali dapat membuat suatu Indonesia kehilangan kekuasaan atas kedaulatannya. Negara yang terbebani oleh utang terpaksa harus menerima syarat-syarat APBN dan aset negara dijadikan jaminan yang di tetapkan oleh kreditur internasional atau organisasi keuangan global. - Konflik sipil atau ketidakstabilan politik yang berkepanjangan telah merusak institusi-institusi negara menyebabkan negara dalam goncangan hebat. Sinyal kedaulan negara telah di gadaikan fakta telah membuktikan bahwa : Etnis Cina sudah menguasai sumber ekononi negara, perbankkan, perdagangan nasional, pasar saham, perhotelan, perumahan nasional, bisnis manufactur, elektronik, mini maket, super market, jalan tol, pemilik toko - toko letaknya strategis di tengah kota. Mengelola pantai sepanjang pulau Jawa, menguasai perkebunan kelapa sawit ribuan hektar hampir di semua pulau, menguasai dan pengelola bermacam macam sumber daya alam (nikel, batu bara, emas dll) Indanesia luluh lantak dipertaruhkan ekskstensinya ketika negara telah digadaikan. Indonesia saat ini di simpang jalan akan hancur atau bangkit kembali sebagai negara merdeka. ***
Sri Mulyani Mengatakan The Fed dan Faktor Global Penyebab Kurs Rupiah Merosot: Ngawur dan Panik
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Kurs rupiah terus merosot, tembus Rp16.500 per dolar AS pada perdagangan Kamis, 20 Juni 2024. Kondisi ini memicu panik. Jokowi sangat panik. Sore harinya langsung memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240621111423-4-548107/ri-jangan-salahkan-as-mulu-soal-rupiah-tolong-ngaca/amp Dalam kepanikan ini, Perry Warjiyo dan Sri Mulyani berusaha tampil tegar. Mereka mengatakan fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik. Seperti biasa, yang disalahkan adalah faktor global. Menurut Sri Mulyani, merosotnya kurs rupiah karena ekonomi AS sedang kuat, sehingga Bank sentral AS, The Fed, sulit menurunkan suku bunga. Dikutip dari CNBC (21/06/2024): Kepada Presiden, Sri Mulyani menjelaskan tekanan yang terjadi pada rupiah beberapa hari terakhir sebetulnya disebabkan oleh faktor global, seperti kuatnya perekonomian AS yang menyebabkan bank sentralnya diduga banyak pelaku pasar masih akan sulit menurunkan suku bunga acuan Fed Fund Rate. Pernyataan Sri Mulyani tersebut sangat mengecewakan, tidak ada dasar teori yang membenarkan pernyataan tersebut, menunjukkan Sri Mulyani tidak mempunyai kompetensi atau pengetahuan memadai terkait moneter. Bahaya. Pernyataan Sri Mulyani menunjukkan panik, sehingga mengeluarkan pernyataan blunder dan tidak masuk akal. Kenapa The Fed harus menurunkan suku bunga acuannya, dan apa dampaknya terhadap rupiah? Pernyataan Sri Mulyani seolah-olah kurs rupiah ditentukan oleh suku bunga acuan The Fed? Seolah-olah, suku bunga The Fed turun, maka kurs rupiah akan menguat? Intinya, Sri Mulyani berharap, kalau suku bunga The Fed turun maka selisih suku bunga antara AS dan Indonesia melebar, sehingga dapat menarik investor asing untuk investasi di Indonesia, dan karena itu rupiah menguat. Tetapi, untuk memperlebar selisih suku bunga antara AS dan Indonesia, kenapa harus tergantung dari the Fed? Bukankah Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga acuannya untuk memperlebar selisih suku bunga antara AS dan Indonesia? Ternyata, BI memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur BI yang lalu (19-20/06/24). Terus, kenapa The Fed dan faktor global yang menjadi kambing hitam atas merosotnya kurs rupiah? Pernyataan Sri Mulyani, bahwa anjloknya kurs rupiah karena The Fed tidak menurunkan suku bunga acuannya (Fed Funds Rate), menunjukkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia sangat buruk, karena tergantung dari kebijakan moneter asing. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia. Suku bunga acuan ketiga negara ASEAN tersebut bahkan lebih rendah dari suku bunga acuan The Fed. Vietnam, Thailand, Malaysia menunjukkan fundamental ekonomi mereka sangat solid dan mandiri, tidak tergantung dari kebijakan moneter AS. Ketiga negara tersebut berani mempertahankan suku bunga acuan rendah, karena fundamental ekonomi negara-negara tersebut tidak tergantung dari investor asing. Ketiga negara tersebut berani dan mampu mempertahankan suku bunga acuan lebih rendah dari suku bunga The Fed, karena fundamental ekonomi negara-negara tersebut sangat baik, dan tidak tergantung dari investor asing. Suku bunga acuan per Juni 2024: Indonesia 6,25 persen, Amerika Serikat 5,5 persen, Vietnam 4,5 persen, Malaysia 3 persen, dan Thailand 2,5 persen. Sebaliknya, Bank Indonesia tidak mampu menurunkan suku bunga acuan karena faktanya fundamental ekonomi Indonesia sangat lemah, dengan defisit transaksi berjalan dan defisit APBN yang terus meningkat, mengakibatkan ekonomi Indonesia tergantung dari utang luar negeri (investor asing). Hal ini mengakibatkan Bank Indonesia tersandera untuk menetapkan suku bunga acuan tinggi agar investor dan kreditur asing tidak kabur. -- ooo -- *) Tulisan selanjutnya menyoroti pernyataan Gubernur Bank Indonesia terkait anjloknya kurs rupiah.
Lurah Bagong dalam Lilitan Nogogini
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TEREKAM dalam sejarah hitam sebuah pertapaan yang dikenal dengan nama Klampis Ireng, telah melaksanakan hajat menentukan siapa sebagai Lurahnya calonnya Semar, Gareng, Petruk dan Bagong (Bawor). Klampis Ireng adalah permata di Khatulistiwa, di situlah harapan hidup makmur dengan kekayaan alamnya baik di laut, darat dan di perut buminya. Di ujung sana ada iblis bernama Jaewana, Bilung dan Sarawita diam diam memantau dan ikut cawe cawe, dengan seksama ikut memasang skenario siapa yang harus lolos berlaga terpilih sebagai Lurah. Yang penting jangan sampai Semar lolos terpilih sebagai Lurahnya. Perjuangan Semar berhasil di redam dengan berbagai rekayasa, Semar terpental dari laga kontestasi sebagai Lurah di \"Pertapaan Klampis Ireng\", tersisa Gareng, Petruk dan Bagong. Semar dianggap berbahaya karena mewarisi integritas, kejujuran, dedikasi, patriorisme yang di bentuk dan diajarkan kakeknya. Ketika gong di bunyikan penduduk berduyun duyun ke bilik suara menentukan nasibnya. Dengan hitung cepat, Bagong memperoleh angka kememanganya. Usut punya usut ternyata Bagong sudah diberi angka kemenangan sebelum hajat pemilihan lurah di laksanakan oleh cecunguk \"Jaewana, Bilung dan Sarawita\" aktor curang di belakang layar. Hajat besar telah berlalu Bagong sedang menunggu waktunya di lantik untuk duduk di Singgasana Kursi Gading damparing Kencono. Jaewana sebagai sponsornya datangi Bagong dengan puja puji dan sanjungan setinggi pohon cimplukan. Bagong sebagai lurah menerima titipan macam macam pesan dari Jaewana untuk meneruskan progran P Lurah sebelumnya, yang merupakan program sakral dari Sanghyang Nogogini. Senyum manis Bagong (bertubuh pendek ipel ipel) tanpa ragu siap melaksanakan pesan Sanghyang Nogogini, disampaikan dalam pidatonya penuh percaya diri lengkap dengan pakaian kebesaran nampak kedodoran. Bagong akan memikul sejarah hutang yang sangat besar, tatanan padepokan yang sudah rusak parah, korupsi, begal dan perampok dimana mana sementara Semar sebagai \"dewa ngejowantah\" penjaga UUD 45 dan Pancasila sudah menghilang (muksa) entah kemana. Bagong dipertaruhkan akan membawa masa depan kawula alit (rakyat) menjadi sejahtera atau makin sengsara, Padepokan akan tetap seperti Neraka atau berubah menjadi Surga. Wallaahu a\'lam. (*)
PKS Kok Genit Sih...!
Oleh: Ady Amar | Kolumnis PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) diharap tak genit. Mencoba genit sedikit saja muncul komen dengan narasi beragam tapi punya makna yang sama. Semua merasa aneh. PKS seperti dipaksa tak boleh berlagak genit, karena itu bukan tabiatnya. Tabiat yang biasa dimainkan PKS itu tampil gagah menawan bak Arjuna di pentas politik. Jika tiba-tiba PKS berubah wujud menjadi genit, itu terasakan aneh bin ajaib. Tak ada yang percaya. Masa sih PKS sampai segitunya. Kegenitan yang dibuat PKS itu tak lebih sebagai gimik politik yang dimainkannya. Itu sih sah-sah saja. Memangnya apa yang ingin diraih PKS sampai mesti berganti peran jadi sedemikian genit begitu. Pastilah ada niatan yang akan disasarnya, dan tentu itu yang diinginkan. Mudah untuk melihatnya seperti melihat ikan warna oranye-putih yang berenang meliuk di akuarium. Terlihat terang dan itu tak jauh-jauh dari keinginan kadernya _nyicipi_ sebagai Cawagub mendampingi Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta November 2024 ini. PKS tentu tidak ingin cuma ngusung Anies. Kali ini PKS ingin kadernya yang dipilih sebagai cawagubnya. Itu seperti harga mati, meski dalam politik tak ada harga mati. Bahkan banyak terjadi politik transaksional model mall dengan diskon besar-besaran. Maka sah-sah saja jika PKS memakai gaya genit melompat jauh ke panggung, meski itu hal mustahil bisa diraihnya. Lalu di atas panggung itu ditampilkan M. Sohibul Iman, yang Wakil Dewan Syuro PKS sebagai Cagub pilihan PKS. Sepertinya itu belum suara resmi partai. Baru lagak genit-genitan menawarkan diri. Tak masalah. Kegenitan semacam itu sepertinya mesti dimainkan PKS meski terlihat lucu menggelikan. Beragam kegenitan sepertinya akan terus dimainkan PKS bahkan bisa dengan berganti nama siapa saja yang nantinya akan diusung jadi peran genit-genitan. Peran sementara. Tak jadi masalah. Namun, semua kegenitan itu nantinya akan berhenti pada waktunya. Saat putusan sudah dibuat yang tak bisa ditentang. Dan, itu putusan Dewan Syuro. Sekali lagi, kabar yang beredar 23 Juni 2024 dari PKS belum benar-benar jelas apakah itu sudah lewat putusan Dewan Syuro atau sekadar genit-genitan memasang calon untuk melihat elektabilitas dan respons konstituennya. Maka melihat kegenitan yang dimainkan PKS itu hal wajar Setelah itu semua woro-woro bahkan teriakan yang terdengar genit yang dimainkan di panggung pada saatnya akan tunduk pada putusan Dewan Syuro. Putusan mengikat dan mesti ditaati. Setelah itu tak akan ada lagi kegenitan yang coba-coba dimainkan. Jika belum diputus Dewan Syuro maka semua kegenitan boleh muncul, itu cuma untuk memposisikan diri di tempat yang diharapkan. Saatnya tawar menawar atau boleh pula disebut transaksi dilakukan--tentu tidak semua sebutan itu boleh dikonotasikan negatif. Gaya genit muncul itu lebih berharap pada pinangan yang lebih proporsional. Lazim setelah itu akan jadi bahan pertimbangan Dewan Syuro untuk memutuskan putusan yang akan diambil siapa yang akan disorong PKS untuk menjadi Cagub dan Cawagubnya. Tentu juga pertimbangan lain yang tak luput dilihat, dan itu suara konstituennya. Kegenitan yang dimunculkan PKS itu memang cukup mengagetkan terutama pendukung Anies yang punya irisan pilihan yang sama dengan memilih PKS dalam pileg yang lalu, yang berharap Anies kembali ke Jakarta menuntaskan periode keduanya. Tak kurang pula kekagetan itu terasa dan disuarakan para pengamat yang melihat manuver yang dimainkan PKS itu aneh bin ajaib. Semua merasakan hal yang sama: langkah PKS itu tak lazim. Langkah genit PKS itu bukanlah hal terlarang. Tapi terasa aneh saja. Tapi memang sesekali boleh juga PKS \"membusung dada\", nih lo aku, meski itu bukan tabiatnya. Adalah hak politik PKS memunculkan nama kadernya, M. Shohibul Iman atau siapa pun untuk dimajukan meski tingkat elektoral keterpilihannya belum teruji. Namun PKS pastilah berhitung serius untuk memajukan kadernya sendiri jika tingkat keterpilihannya kecil--jika survei sudah dibuat untuk menentukan layak tidaknya kader sendiri dimajukan dalam kontestasi Pilkada Jakarta. PKS memang pemenang dalam pemilihan legislatif (pileg) tingkat DPRD Provinsi Jakarta yang lalu. Menumbangkan PDIP. Namun kemenangan PKS di pileg itu tidaklah identik dengan keterpilihan kadernya jika dipaksakan dimajukan sebagai Cagub. Maka tak perlulah melihat kegenitan yang dimainkan PKS itu dengan serius. Itu cuma gimik yang tak perlu diseriusi. Mustahil PKS tak menyorongkan Anies Baswedan sebagai Cagub. Disamping elektabilitas Anies jauh di atas nama-nama kandidat yang dimunculkan, juga hubungan panjang PKS dan Anies yang selama ini berjalan baik dan rasanya sulit bisa dipisahkan. Meski dalam politik tak ada yang tak mungkin. Apa lalu kita tak percaya jika Anies nantinya tetap yang akan diusung PKS sebagai Cagubnya, dan M. Sohibul Iman atau siapa pun nama kadernya yang lain sebagai Cawagub? Ga percaya, Apa mau taruhan Alphard? Ah ga ah... disamping belum punya mobil jenis itu, juga bukankah taruhan itu dosa. Taruhan memang tak sama dengan genit-genitan dalam politik. Tentu itu beda. Genit-genitan itu tak dosa, cuma aneh saja jika yang memainkan itu PKS. Canggung dan tampak gimana gitu...Dah, gitu aja ya! (*)
Indonesia Darurat: Cukong Beternak Penguasa
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sun Tsu mengatakan, \"Semua orang berkata menang di medan tempur itu baik, padahal tidak. Jenderal yang memenangkan setiap pertempuran bukanlah jagoan sejati. Membuat musuhmu kalah tanpa pertempuran itulah kuncinya. Lebih baik menjaga keutuhan negeri dari pada menghancurkannya. Mengalahkan lawan tanpa bertempur itulah puncak kemahiran\" Indonesia luluh lantak dalam perang tanpa fisik (senjata) melawan Taipan. Indonesia dihancurkan oleh bangsanya sendiri yang telah diternak dan di beli oleh Taipan (oligarki) Cina. Kejadiannya sama persis dengan dialognya Lu Buwei seorang negarawan sekaligus pengusaha pada awal berdirinya Dinasti Qin ketika bertanya pada papanya : \"Berapa untungnya bertani\" (Jawab papanya : 10 kali lipat ). \"Kalau berdagang emas (Jawab papanya : 100 kali lipat). \"Ooh .. kalau membantu seseorang menjadi penguasa atau pejabat ..? (Jawab papanya : Wah .. wah .. tak terhitung untungnya). Dari situlah lahir istilah Cu Kong, lahirlah sebuah kekuatan untuk menguasai Indonesia tanpa harus perang fisik, cukup dilawan dengan kekuatan Shadow State (negara bayangan) - lazim disebut Beternak Penguasa, untuk mewujudkan ambisi Cina akan menguasai Nusantara sejak ribuan tahuh lalu. Penaklukan dengan kekuatan fisik mengirim armada selalu gagal. Presiden Sukarno dan Suharto sangat menyadari bahaya kuning dari utara yang tampak semakin besar, pongah serta nampak berambisi bernafsu besar untuk menjadi agressor menguasai Indonesia. Siapa lagi kalau bukan negeri Cina alias RRC. Gerakan para Taipan dari Cina yang ingin menguasai sumber ekonomi diawasi dan di kontrol dengan ketat gerak aktifitasnya. Taipan dijauhkan peran politiknya langsung atau tidak langsung ikut menentukan kebijakan negara. Sejak UUD 45 diganti dengan UUD 2002 dan Pancasila dicampakan, puncaknya di era Presiden Jokowi, Cina menemukan momentumnya semua pertahanan politik dan ekonomi jebol berantakan. \"Shadow State\" dengan kekuatan Cu Kongnya \"Beternak penguasa menjamah dari pusat sampai daerah dari Presiden sampai jabatan terendah di negara ini\"_ Rakyat seperti terhipnotis dan terperangah setelah mengetahui hampir semua pejabat sudah terbeli. Taipan sudah ambil alih kekuasaan dengan kekuatan \"Shadow State\" yang sepenuhnya di kendalikan para Taipan (oligarki RRC). Pada kesempatan lain \"Emha Ainun Nadjib\" blak-blakan mengungkapkan sosok yang berkuasa di Indonesia. Kalangan itu bukan Presiden Jokowi bukan Megawati. Terekam dalam sebuah video yang tayang di kanal YouTube Saeful Zaman Sabtu (14/8 /2021). Ia beranggapan, banyak pihak yang mungkin mengira kekuasaan tertinggi dipegang Presiden Jokowi, padahal kenyataannya, terdapat sosok lain yang lebih kuat di balik Jokowi. “Indonesia ini bukan hanya sekadar yang kamu sangka, ada segmen-segmen, ada level-level, ada kader-kader yang menjadi faktor berubahnya Indonesia. Jangan pikir Indonesia berlangsung seperti yang kalian skenariokan,” ungkapnya. Lebih lanjut Emha berucap : _Apakah Presiden Jokowi berkuasa? Tidak. Apakah Megawati berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Semakin tidak. Terus siapa yang sebenarnya berkuasa? Dia yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa” Yang berkuasa adalah kekuatan Shadow State (negara bayangan) - dan itu adalah para Taipan. Jaringan dari luar negeri adalah Cina memegang kendali kekuasaan di Indonesia. Time line-nya adalah lima tahun akan menjadi pertaruhannya. \"Indonesia Darurat\" apakah Indonesia bisa merangkak kembali, bangkit, menggeliat, atau malah hancur sama sekali dan menjadi bangsa jongos total. Wallaahu a\'lam (*).
AJI Jakarta: Upah Layak Jurnalis 2024 Sebesar Rp 8.334.542
Jakarta | FNN - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta resmi merilis survei Upah Layak Jurnalis 2024 sebesar Rp 8,334,542. Hasil sigi ini menunjukkan mayoritas responden menyebut upah dari perusahaan belum menyundul nominal upah layak itu. Ketua Divisi Advokasi dan Ketenagakerjaan AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, mengatakan survei upah layak ini menjadi program rutin yang digelar organisasinya. Selain kebebasan pers, Irsyan menyebut AJI juga turut memperjuangkan kesejahteraan jurnalis. “Survei upah layak ini bagian dari komitmen AJI untuk merawat organisasi dan memperjuangkan upah layak jurnalis,” kata Irsyan dalam peluncuran Upah Layak Jurnalis 2024 di Wisma Tempo, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 22 Juni 2024. Selain itu, Irsyan menyebut survei ini juga bagian dari upaya merekam profesionalisme jurnalis di tengah tantangan rezim. Profesionalisme ini, kata dia, selalu berkelindan dengan kesejahteraan jurnalis. “Profesionalisme jurnalis dan kesejahteraan mereka dengan tantangan rezim yang tiap kali pemerintahan berbeda,” kata dia. Dalam survei yang digelar pada Mei 2024 ini melibatkan 91 responden yang berasal dari kalangan jurnalis dengan masa kerja di kisaran 1-3 tahun. Secara komposisi 63 persen responden adalah laki-laki, sedangkan 37 persen perempuan. Keseluruhan responden ini berasal dari media Televisi sebanyak 21 persen, Radio sebanyak 3 persen, Cetak sebanyak 11 persen, dan Online sebanyak 65 persen. Hasil sigi Upah Layak Jurnalis 2024 ini juga merekam jumlah pendapatan responden tiap bulan. Hasilnya, ada 79 persen responden mengaku mendapat upah sebesar Rp 4-6 juta tiap bulan, 13 persen mendapat upah Rp 2-4 juta tiap bulan, 4 persen mendapat upah di bawah Rp 10 juta, 3 persen mendapat upah Rp 1-2 juta tiap bulan, dan 1 persen mendapat upah per page views atau pembaca artikel. Dari hasil upah itu, ada 85 persen menjawab penghasilan mereka tiap bulan tidak layak, 13 persen layak, dan 2 persen tidak menjawab. Dari yang menjawab ada pemotongan, mereka menyatakan potongan terendah sebesar Rp 200 ribu dan tertinggi Rp 3 juta. Sementara itu, ketika ditanya adanya pemotongan gaji dari perusahaan, ada 87 persen menjawab tidak ada dan 13 persen ada. Meski demikian, dari pertanyaan adanya kenaikan gaji dari perusahaan tiap tahun, ada 95 persen responden mengaku tak mendapati adanya kenaikan gaji dan 5 persen mengaku ada kenaikan. Masih Ada Jurnalis yang Lembur tapi Tak Digaji sesuai Aturan Sementara itu, dari 91 responden ada 64 persen jurnalis bekerja di bawah satu tahun, 25 persen bekerja 1-2 tahun, dan 11 persen telah bekerja 2-3 tahun. Ihwal status pekerja di perusahaan mereka, ada 50 persen responden mengaku masih menjadi karyawan kontrak, 3 persen freelance, dan 42 persen karyawan tetap. Kemudian, ditanya jumlah jam kerja per hari, ada 33 persen responden mengaku bekerja di atas 10 jam, 27 persen responden bekerja 8 jam, 17 persen responden bekerja 9 jam, 14 persen responden bekerja 10 jam, dan 9 persen responden bekerja di bawah 8 jam. Sementara itu, dari seluruh responden ini ada 92 persen yang mengaku mendapat uang lembur ketika bekerja di atas ketentuan, sedangkan 8 persen tidak mengetahui. Responden, berdasarkan survei ini, ada 61 persen yang mengaku lembur di bawah 14 jam selama sepekan, sedangkan 39 persen lembur di atas 14 jam. Ketika dielaborasi menggunakan Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu, ada 54 persen responden mengaku tidak perusahaannya tak menerapkan aturan ini. Kemudian, sebanyak 32 persen responden tak mengetahui dan 14 persen menyebut perusahaannya menerapkan regulasi ini. Dalam regulasi lain, termasuk Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.102/MEN/VI/2004, apabila lembur dilakukan pada saat hari kerja maka upah yang harus dibayar oleh perusahaan 1,5 kali upah sejam (untuk jam kerja lembur pertama) dan 2 kali upah sejam untuk kerja lembur berikutnya. Menanggapi aturan ini, 58 responden mengaku perusahaan tak menerapkan aturan ini, 40 persen responden mengaku tak mengetahui, dan 2 persen perusahaan menerapkan. Sementara itu, apabila lembur dilakukan pada saat hari libur, upah yang perusahaan bayar adalah 7 jam pertama dibayar dua kali upah sejam dan jam kedelapan dibayar 3 kali upah sejam, dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 kali upah sejam. Menanggapi aturan ini, sebanyak 53 persen responden mengaku perusahaan mereka tak menerapkan aturan ini, 38 persen responden mengaku tak mengetahui, dan 9 persen mengaku perusahaannya menaati regulasi ini. (*)
Indonesia dalam Kendali Kekuatan Negara Bayangan Cina
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih INDONESIA dalam jeratan negara bayangan (shadow state) Cina komunis. Sama persis dengan gerakan bawah tanah Special Interest Group (SIG) Amerika untuk menguasai negara lain. Kekuatan negara bayangan adalah anatomi jaringan aktor yang merasuki kekuasaan dan kekuatan sebuah negara. Sulit diraba karena prakteknya selalu di bawah tanah. Kejahatannya terorganisir sulit dibongkar karena beberapa hal : - Pelakunya menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci, memecah kejahatannya secara terpisah, sulit dideteksi dalam satu kejahatan tunggal - Hubungan mereka sifatnya mutualistis, sangat sulit disentuh dengan tuntutun hukum, semua dioganisir secara rapi dan rahasia - Sangat sulit diidentifikasi bahkan tidak akan ada tempat kejadian dengan pasti, di mana mereka berkumpul dan menyeksekusi kepututusannya - Adanya backing dari aparat pemerintah, oknum ini menjadi mitra kunci \"Bos Besar (god father) kejahatannya, yang sama sama mengendalikan bisnis dan jaringannya (dari pusat sampai daerah). Semua sedang berlaku di Indonesia formalnya ditandai dengan gejala oligarki yang sudah masuk di semua jaringan kekuasaan dan partai politik. Sebagian sudah lama sebagai Tim Ahli Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bahkan ada mantan bos judi masuk di dalamnya. Terbentuklah praktek pemerintahan infomal oleh kekuatan politik dan ekonomi di luar struktur formal pemerintahan, lahirlah Shadow State (negara bayangan). Kekuatan dan pengaruhnya lebih kuat dari pemerintahan formal. \"Shadow State\" pada umumnya sebagai mentor politik dan ekonomi, kekuasaan dan secara dominan sebagai pengendali kekuasaan dan negara. \"Shadow State\" lazim disebut \"Peternak Penguasa\", bahkan Lu Bu Wei Perdana Menteri Dinasty Qin pada abad ke - 3 SM sudah menyebut Cu Kong (asal kata Zhu artinya pemilik dan Gong artinya Datuk atau gelar kehormatan). Cu Kong inilah yang akan beternak penguasa bertanggung jawab seseorang jadi penguasa (Presiden, Gubernur, Bupati / Walikota, Anggota Parlemen, Kepala Polisi, Panglima tentara dll.). Tujuan \"Shadow State\" untuk melanggengkan kekuasaan dan monopoli alokasi sumber kekayaan negara, melalui berbagai keputusan politik (UU, Perpu, Keppres, Perpres) dan implentasinya. Shadow State adalah pembajak kekuasaan (pemerintahan) oleh para taipan. Saat ini kita kenal dengan oligarki (bandar, bandit, badut politik dan ekononi ) yang sesungguhnya sedang berkuasa mengendalikan Indonesia.***
Selamat Ginting: Serang Muslim Saat Ibadah Idul Adha, Zionis Israel Musuh Kemanusiaan
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengutuk serangan militer Zionis Israel yang menyerang umat Islam saat melaksanakan ibadah Sholat Idul Adha di Masjid Al Aqsa, dan Masjid Ibrahimi di Palestina. \"Serangan militer zionis Israel kepada umat Islam yang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al Aqsa dan Masjid Ibrahimi merupakan serangan terhadap kemanusiaan dan genosida,\" kata Selamat Ginting di Jakarta, Selasa (18/6/2024). Sebelumnya, Kantor berita Palestina WAFA melaporkan pasukan pendudukan Israel menyerang jemaah pada Ahad (17/6/2024) pagi dalam perjalanan menuju Masjid Al Aqsa, serta saat mereka meninggalkan masjid dan mencegah puluhan lainnya masuk untuk shalat Id. “Pada dini hari, pasukan pendudukan memasuki halaman Masjid Al Aqsa, memeriksa identitas jamaah, menghalangi pergerakan mereka, dan mencegah banyak pemuda masuk sehingga memaksa mereka untuk shalat di luar pintu masjid,” tambah laporan itu. Abaikan nilai demokrasi Pemerintahan.Zionis Israel, lanjut Selamat Ginting, senantiasa mengabaikan sejumlah resolusi dari lembaga-lembaga internasional. Misalnya resolusi dari Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan juga kesepakatan serta resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Termasuk kondisi terkini proposal terakhir untuk gencatan senjata permanen juga dianggap angin lalu oleh Pemerintah Zionis Israel. Akibatnya sama sekali tidak ada jaminan atas keamanan maupun keselamatan warga Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat. \"Serangan tentara Zionis di Palestina, bukan saja bentuk penjajahan melainkan juga serangan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang bernuansa anti-Islam, karena menyerang Muslim yang beribadah,\" ujar Ginting, dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Ginting juga mengutuk Amerika Serikat yang terus membela Israel dengan senantiasa membela Israel dan memveto tindakan buruk Israel di PBB. Padahal jelas serangan Israel terhadap kemanusiaan terus dilakukan, sehingga menyebabkan jumlah korban tewas di Palestina dalam beberapa bulan terakhir mencapai lebih dari 34 ribu jiwa. \"Dunia tidak akan percaya lagi kepada Amerika Serikat sebagai kampium demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Membenarkan tindakan Israel dengan memveto setiap resolusi yang mengutuk Israel adalah penghinaan Amerika terhadap demokrasi,\" ungkap Ginting. Aliansi militer Menurutnya, berbagai serangan Israel ke Palestina harus dihentikan sesegera mungkin secara efektif dengan cara militer untuk melengkapi langkah-langkah politik, diplomasi, maupun boikot ekonomi, serta tekanan masyarakat dunia yang selama ini sudah dan terus dilakukan. PBB, kata Ginting, harus secepatnya memberikan mandat mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian di wilayah-wilayah pendudukan Israel di Palestina. Negara-negara yang kuat secara militer seperti Rusia, China, India, Pakistan, Iran, lIndonesia, dan lainnya mesti dilibatkan dalam pasukan PBB,\" kata Ginting. \"Bahkan jika perlu dunia membentuk aliansi militer untuk menghentikan kebiasaan Israel,\" pungkas Ginting. (*)
Selamat Ginting: Tewasnya Disertir Danis Murib Hadiah Idul Adha dari TNI
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengapresiasi pasukan TNI yang berhasil menembak mati disertir bekas Prajurit Dua (Prada) Danis Murib. Danis merupakan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Undius Kogoya. “Keberhasilan operasi TNI menembak mati dua personel tentara OPM, salah satunya Danis Murib terjadi pada Hari Raya Idul Adha. Itulah hadiah Idul Adha dari TNI kepada masyarakat Papua yang resah, karena kampungnya diteror OPM,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Senin (17/6/2024). Ia menanggapi pernyataan pers dari Panglima Komando Gabungan Wilayah (Kogabwilhan) III TNI, Letjen Richard Tampubolon. \"Keberhasilan Prajurit TNI menembak dua anggota OPM, salah satunya desertir Danis Murib, di Bibida, telah mereduksi kekuatan OPM yang berdampak positif menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran proses percepatan pembangunan di Papua,\" Letjen Richard Tampubolon, Senin (17/6/2024) Teror OPM Letjen Richard menjelaskan, pasca aksi OPM menembak warga sipil, pasukan TNI melakukan pengejaran terhadap OPM. Pelaku penembakan dan pembakaran warga dari Kelompok OPM pimpinan Undius Kogoya melarikan diri dari lokasi kejadian di wilayah Distrik Paniai Timur menuju Distrik Bibida yang lokasinya saling bersebelahan dan masih masuk wilayah Kabupaten Paniai. Menurut Selamat Ginting, keberadaan pasukan TNI sangat penting dalam operasi pengejaran yang dilanjutkan dengan merebut wilayah Distrik Bibida, yang selama ini dikuasai oleh OPM, pada Jumat (14/6/2024). Namun OPM terus mengganggu keamanan serta situasi kondusif di wilayah Bibida. Apalagi, kata dia, dalam sejumlah pemberitaan para tokoh masyarakat Bibida, telah menyampaikan dukungannya terhadap pasukan TNI untuk mengejar Tentara OPM yang melakukan teror di kampungnya. Akibatnya sekitar 200 warga harus diungsikan oleh TNI ke tempat yang aman. Profesionalisme Komandan Satgas Media Komando Operasi (Koops) TNI Habema (Harus Berhasil Maksimal) Letnan Kolonel (Arhanud) Yogi Nugroho menjelaskan, pada Hari Raya Idul Adha, Panglima Kogabwilhan III memerintahkan Panglima Koops TNI Habema, beserta Komandan Komando Pelaksanaan Operasi (Dankolakops) yang juga Komandan Korem 173 Nabire, Papua Tengah, dan Komandan Pasukan Nanggala Kopassus, untuk melanjutkan operasi pengejaran. “Operasi tersebut membuahkan hasil dan prajurit TNI menembak dua orang OPM, salah satunya terkonfirmasi beridentitas Danis Murib. Danis merupakan desertir TNI bekas anggota Satgas Yonif 527/Baladibya Yudha Kodam V/Brawijaya, yang tengah melaksanakan tugas operasi militer di Papua. Dijelaskan, Danis meninggalkan Pos Moanemani Baru di wilayah Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, pada 14 April 2024 lalu. Keberhasilan Prajurit TNI menembak Danis Murib telah menunjukkan profesionalisme prajurit TNI dalam menembak di ujung laras, sehingga tidak salah sasaran. “Keberhasilan tersebut juga telah menambah deretan nama-nama tokoh OPM yang mati dan mengurangi kekuatan personel OPM,” pungkas Letkol Yogi Nugroho. (sws)
POPULER
