ALL CATEGORY
Data Nasional Jebol, Menteri Kominfo dan Jokowi Melanggar UU Pelindungan Data Pribadi Serta Konstitusi Perlindungan Diri
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) kebobolan secara massif, ugal-ugalan, dan tidak bisa diterima menurut ukuran apapun. Belakangan terungkap, kemungkinan besar, Pusat Data Nasional Sementara bukan kebobolan, tetapi sengaja dijebol, melalui orang dalam. Berita di Kompas mengatakan, password akses salah satu server yang menyimpan data sensitif tersebut, antara lain data pribadi penduduk Indonesia, tergolong sangat sederhana: Admin#1234. https://tekno.kompas.com/read/2024/07/05/09480037/terungkap-akses-ke-server-pdn-pakai-password-admin1234 Password sangat sederhana ini dapat dianggap sebagai bentuk “kelalaian” (dan kesengajaan) yang menyebabkan Pusat Data Nasional Sementara dapat dijebol dengan mudah, sehingga membahayakan kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah wajib bertanggung jawab atas jebolnya data nasional tersebut. Dalam hal ini, pihak yang harus bertanggung jawab bukan saja Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang menangani Pusat Data Nasional Sementara. Tetapi, Presiden Jokowi juga harus bertanggung jawab penuh atas skandal penjebolan data nasional ini. Karena, sengaja atau tidak, jebolnya data nasional ini menunjukkan pemerintah telah gagal melindungi data pribadi penduduk Indonesia. Sebagai konsekuensi, pemerintah secara nyata telah melanggar UU Pelindungan Data Pribadi, yang juga berarti melanggar Konstitusi Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28J, tentang HAM. Secara spesifik, pemerintah melanggar Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Pelindungan Data Pribadi (UU No 27 Tahun 2022), yang berbunyi:(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Sedangkan UU Pelindungan Data Pribadi merupakan bagian dari perintah konstitusi untuk perlindungan diri penduduk Indonesia, sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, ……., serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oleh karena itu, jebolnya Pusat Data Nasional Sementara merupakan kegagalan pemerintah, dalam hal ini Menkominfo dan Presiden Jokowi, dalam melindungi data dan diri pribadi penduduk Indonesia, yang merupakan perintah langsung konstitusi. Oleh karena itu, Menteri kominfo dan Presiden harus bertanggung jawab penuh atas kegagalan dan pelanggaran konstitusi ini. Artinya, tuntutan mundur bukan hanya ditujukan kepada Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, tetapi juga kepada Presiden Jokowi atas pelanggaran konstitusi ini. Yang lebih parah, menurut informasi, pemerintah tidak mempunyai backup data nasional yang dijebol tersebut. Dalam hal ini, pemerintah, yaitu Menteri kominfo dan Presiden Jokowi, dapat disangkakan telah dengan sengaja membahayakan keamanan nasional dan diri pribadi penduduk Indonesia, dan karena itu bisa dikenakan sanksi pidana seperti diatur dalam UU PDP, Bab XIV, Pasal 67 sampai dengan Pasal 73, mengenai Ketentuan Pidana. https://www.inilah.com/pemerintah-tak-ada-back-up-data-pdn-komisi-i-dpr-kebodohan-yang-konyol —- 000 —-
Prabowo dalam Ancaman Pembunuhan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih DALAM sejarah modern, pembunuhan politik mengambil dua motif utama : \"pertama\", persaingan politik antar elit dan \"kedua\", penyingkiran pemimpin politik yang tak dikehendaki imperium besar. China memiliki pengalaman terjadinya tragedi pembunuhan berdarah bahkan sebagai mentor Aidit pada tragedi G 30 S / PKI. Dialog dramatis Aidit dan Mao Tse Tung tanggal 5 Agustus 1965 di Zhongnanhai - Peking, menjelang Kudeta G 30 S / PKI : Mao : Kamu harus bertindak cepat.Aidit : Saya khawatir AD akan menjadi penghalangMao : Baiklah, lakukan apa yang saya nasehatkan kepadamu. Habisi semua Jenderal dan para perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu.Aidit : Itu berarti membunuh beberapa ratus perwira.Mao : Di Shensei utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja. Di China sendiri Pembantaian Tiananmen pada 4 Juni 1989 adalah salah satu tragedi berdarah terbesar di China. Beberapa sumber menyebut bahwa korban tewas akibat pembantaian Tianemen mencapai 1.000 orang. Tanggal 1 April 2024 Xi Jinping memanggil Prabowo Subianto ( PS ) ( Ketika sidang sengketa Pilpres masih berlangsung ) memberikan mandat kepada PS untuk meneruskan dan berkomitmen melanjutkan kebijakan Jokowi. Saat itu Prabowo berjanji akan komitmen melanjutkan program - program troubel makernya Jokowi . Xi Jinping sudah lama menyiapkan pengganti Jokowi harus tetap berhaluan komunis untuk menguasai Indonesia tanpa perang fisik. Resiko politik yang harus di tanggung dan di hadapi Prabowo ada pada dua posisi : taat dan patuh dengan Xi Jinping dipastikan akan dapat perlindungan dan sebaliknya apabila melawan akan di habisi sesuai watak komunis \"melawan di bunuh\".. Sesuai renstra politik China Komunis untuk kuasai Indonesia, Prabowo akan di kontrol dan remot oleh Xi Jinping. Diprediksi Prabowo menjabat presiden bisa tidak akan sampai 5 tahun. Kalau ditengah perjalanan Prabowo akan \"memberontak\" kepada Xi Jinping. Kalau itu terjadi \"Prabowo akan \"diselesaikan oleh Cina. Bisa jadi Prabowo di buat sakit permanen bahkan di racun dengan bantuan para begundalnya yang saat ini sangat dekat dengan Prabowo Siboanto. Cara licik pembunuhan dengan media racun sebagai alternatif yang cukup efektif, dengan teknis yang senyap, rapi hingga menentukan waktu sasarannya akan mati. Posisisi Prabowo Subianto dalam kancah politik China (Xi Jinping) tidak boleh di pandang sebelah mata, dari segala ancaman pembunuhan. Bisa terjadi dengan sarana racun sebagai medianya yang saat ini marak sedang tejadi, agar Wapresnya lebih cepat naik tahta sebagai Presiden. Dalam sejarah dunia pembunuhan politik dengan cara di tembak mati antara lain : Pada 14 April 1865, Lincoln saat sedang menyaksikan pertunjukan teater, ditembak oleh oleh seorang pemain teater, John Wilkes Booth. Pada 30 Januari 1948, Gandhi tak lama setelah kemerdekaan India dibunuh oleh seorang nasionalis Hindu bernama, Nathuram Vinayak Godse. Pada 22 November 1963, JF. Kennedy saat sedang melakukan lawatan ke negara bagian Texas, ditembak mati. Pada 8 Juli 2022 Shinzo Abe, mantan PM Jepang yang salah satu tokoh politik aktif paling berpengaruh di Jepang saat itu, ditembak mati dari belakang oleh Tetsuya Yamagami. Pada 6 Oktober 1981, Anwar Sadat saat menghadiri parade militer yang digelar di Kota Kairo, sekelompok militer memberondongnya. Pembunuhan politik di Indonesia tidak boleh terjadi lagi apapun alasannya. Upaya preventif apapun kekurangan dan kelebihannya Prabowo Subianto harus di lindungi dari strategi licik komunis . ***
Tersenyum di Ujung Sakaratul Maut
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih SESEORANG yang sedang sakaratul maut terlihat tersenyum, orang di sekelilingnya spontan menyambut gembira bahwa ia telah melihat surga jaminan khusnul khatimah. Sementara sebagian ulama menafsirkan lain bisa jadi saat tersenyum sedang di ajak ketawa bersama setan dengan janji janjinya hidup yang bahagia pindah di alamnya, setelah sekian lama menjadi budak piaraannya. Dugaan berat Jokowi keserang gejalaAmnesia yang akut dan sangat parah, mendekati kebenaran. Hilang ingatan dan munculnya gangguan yang menyebabkan tidak bisa mengingat apapun yang sedang terjadi dengan segala resikonya Gejalanya terus membabi buta dengan kebijakan aneh aneh terus bermunculan di ahir sakaratul mautnya (di akhir masa jabatanya). Tidak tanggung tanggung lembaga sumber keilmuan, kebajikan, kearifan yang akan menuntun ke arah jalan kebenaran yaitu Perguruan Tinggi ditabrak dan diobrak abrik dengan bermacam macam dalih kedunguan dan ketololannya. Bigotri (menggambarkan seseorang yang memiliki pandangan sempit, dogmatis, dan tidak toleran terhadap pendapat orang lain), diskriminasi, kebencian, ancaman, kekerasan, terjadi di mana mana. Contoh sederhana pemecatan seorang Dekan dan Guru Besar dokter ahli saraf, akibat perbedaan pendapat yang sah dialam demokrasi. Pemberhentian Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.O.G., Subsp.F.E.R. dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga karena pendapat terkait impor dokter dan kasus pemberhentian Prof. DR. dr Zainal Muttaqin (ahli besah saraf) dari RSUP Kariadi diberhentikan lantaran kerap mengkritik kebijakan pemerintah terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan dan kasus lainnya. Sumber penyakitnya tetap dari istana yang sedang sakaratul maut. Kehendak, kemauan dan kebijakan ororitas apapun tidak boleh berbeda dengan bos istana. Bersamaan dengan virus Delirium Jokowi diduga makin parah (kondisi penurunan kesadaran yang bersifat akut dan fluktuatif). Pengidap mengalami kebingungan parah dan berkurangnya kesadaran terhadap tugasnya sebagai pengendali dan pengelala negara. Dampaknya Jokowi dengan modus bermacam macam alasannya represi makin menggila. Jokowi sudah tidak ingat kewajiban konstitusinya yaitu menjaga penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik kepada rakyatnya. Agenda otoritarian Jokowi yang eksploitatif oportunistik, sekalipun di ujung sakaratur maut harus dilawan dan dihentikan. Kita semua sesungguhnya mengerti , menyadari dan memahami skenario ororitarian yang terjadi bukan murni datang dari Jokowi tetapi melibatan kekuatan yang lebih besar dari luar dirinya. Ini wakttnya semua kekuatan rakyat untuk bersatu, bergandeng tangan, menghentikan dan melawan setiap represi tidak lagi boleh seorang yang sedang akaratul maut melenggang seenaknya.***
Muka Tembok Ala Budi Arie
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Budi Arie dan Jokowi, saling melindungi dalam menutupi kebobrokannya. Budi Arie dan Jokowi seperti dua sejoli dalam rezim tirani. Budi Arie sembunyi di Ketiak Jokowi, sampai kapanpun bau busuknya menyengat, itu menjadi tempat yang aman. Budi Arie bukan sekedar tidak kompeten memimpin kemenkominfo, perilakunya sebagai pejabat juga membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Pusat Data Nasional Sementara (PDSN) yang menjadi tanggungjawabya, mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware. Tidak hanya melumpuhkan pelayanan publik, data penting dan strategis baik milik instansi pemerintahan seperti imigrasi, dukcapil dll., maupun data seluruh rakyat rentan bocor dan berpotensi disalahgunakan. Hingga saat ini Budi Arie tidak menunjukkan pertangungjawabannya secara moral, etika dan hukum. Padahal publik sudah mendesaknya untuk setidaknya mundur dari jabatan menteri kominfo yang diembannya. Jokowi sebagai presiden yang mengangkat Budi Arie menjadi pembantunya juga tidak memberikan sangsi tegas. Ini memberikan Kesan Jokowi melindungi Budi Arie, atau sebaliknya Budi Arie loyalis dan “die hard” nya Jokowi yang banyak memegang “kartu turf” Jokowi sehingga harus terus dipelihara dan dijaga. Budi Arie telah menjadi simbol terbaik dan representasi paling akurat dari rezim Jokowi yang tak tebilang lagi amburadulnya. Baik Jokowi maupun Budi Arie seperti buah pinang dibelah dua, sama-sama saling bekerjasama dalam penyimpangan dan saling menyimpannya. Budi Arie dalam kasus bocornya PDSN bukanlah yang pertama kali soal performs dalam dunia politik dan birokrasi. Sejak menjadi ketua umum Projo, ia menjadi sosok orang dekat Jokowi yang jorok dan urakan. Sering overlap dan intervensi pada yang menjadi batasannya, baik secara kewenangan dan kepantasannya. Muni panggilan si Budi Arie ini juga terkenal sebagai orang dalam lingkar kekuasaan yang bocor mulutnya, alias mulut ember. Publik ingat ketika Projo yang hanya sebatas relawan yang dipimpinnya, ikut mengatur partai politik dan pemerintahan jelang pilpres 2024. Begitupun saat diskusinya yang viral soal orang-orang irisan Jokowi akan dipenjara jika kalah dalam pilpres 2024. Begitulah sosok Budi Arie, bukan sekedar ditempatkan sebagai “anjing pengongong” bagi kekuasaan. Ia juga seperti seekor Badak yang terus membuka jalan berduri bagi langkah-langkah politik rezim. Tak peduli seberapa bobroknya, tak peduli seberapa busuknya, bagi Jokowi, Budi Arie memang orang orang yang cocok menjadi kuda tunggangannya. Sementara itu, Budi Arie tak peduli dengan hukum moral, hukum sosial dan hukum pidana, selama masih nyaman bersembunyi di ketiak Jokowi. Selama masih aman dan kekuasaan rezim Jokowi bertahan, Budi Arie akan terus memajang muka temboknya yang kuat dan kokoh. Muka Tembok yang tak tahu malu ala Budi Arie alias Muni. (*)
Kasus Pembakaran Wartawan Rico, IJW: Diduga Ada Keterlibatan Aparat
Hasil investigasi jaringan Indonesian Journalist Watch (IJW) di Kabupaten, Karo, Sumatera Utara, diduga ada keterlibatan oknum aparat dalam kasus pembakaran Wartawan Rico Sempurna Pasaribu (47) bersama Isteri, Anak dan Cucu di daerah tersebut . Berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Investigasi IJW di Kabupaten Karo, saat ini memang marak pelanggaran hukum, antara lain Peredaran Narkoba, Judi Togel, Joker Karo (Judi Leng) dan Ikan-Ikan. Kemudian Penebangan kayu hutan lindung deleng Sibuaten dekat Hutan Siosar Wilayah Tanah Karo. Disebutkan IJW menduga pembakaran rumah Wartawan Rico terkait dengan pemberitaan tentang Narkoba, Judi Togel dan Penebangan Kayu illegal itu. Karena sebelum pembakaran rumahnya yang ikut menewaskan tiga orang keluarganya, Rico disebut sempat memperoleh ancaman lewat telpon sebanyak empat kali. “IJW menduga ada keterlibatan oknum aparat, baik TNI dan Polri. Para oknum tersebut disebut membekingi praktik judi, narkoba dan penebangan kayu illegal. Itu ada upeti (setoran) mingguan yang turut mengalir ke berbagai pihak antara Rp70-100 juta per minggu. Ini sudah mafia. Gangster,” tegas Ketua Umum IJW, HM. Jusuf Rizal,SH kepada FNN, Jumat. Karena itu, hasil investigasi IJW akan disampaikan ke Presiden, Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kapolda Sumut, Pangdam Bukit Barisan, Kompolnas dan Komnas Hak Asasi Manusia guna dapat ditindaklanjuti untuk penyelidikan lebih lanjut guna diproses hukum sesuai pelanggaran hukumnya. “Kasus pembunuhan wartawan Rico dengan membakar rumahnya, merupakan yang paling sadis. Sebelumnya, ada juga wartawan yang kritis, tapi paling dihajar hingga babak belur. Dan aparat Kepolisian setempat tidak banyak bertindak,” tambah Jusuf Rizal. IJW juga meragukan kasus ini tidak akan tuntas jika hanya ditangani di Polres Karo. Kasus ini harus ditarik dan ditangani oleh Polda Sumut mengingat diduga melibatkan oknum TNI dan Polisi setempat. Karena tidak mungkin sapu yang kotor membersihkan yang kotor. “IJW bersama insan pers lain akan terus mengawal kasus ini. Siapapun pelakunya harus dihukum mati. Tindakan pembakaran itu diadab, sadis dan tidak berperikemanusiaan. Semestinya jika tulisan dianggap tidak benar ada hak jawab. Bukan membunuh wartawan,” tegas Jusuf Rizal Ketua LBH LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu
Jongos Oligarki Sedang Mimpi di Siang Hari
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PEMERINTAH berencana membentuk family office di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7). Family office adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar generasi. Ini bukan hal yang baru, di Indonesia ide ini di usulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pembentukan family office agar orang kaya dari luar negeri mau menaruh uang di Indonesia. Begitu menyederhanakan masalah, Luhut mengklaim keluarga kaya di luar negeri tertarik menyimpan uangnya di Tanah Air. Dengan begitu, devisa negara menjadi kian kuat. Bahkan dengan enaknya Luhud cuap cuap membayangkan kalau kita bisa dapat (dari family office) awal-awal sebesar US$100 juta, US$200 juta sampai US$1 miliar, kan bagus. Gak ada ruginya. Dengan membandingkan negara lain yang stabilitas politik dan ekonominya sudah stabil : Singapura, Hong Kong, London (Inggris), Monako, Dubai (Uni Emirat Arab), Abu Dhabi, di jadikan rujukan atas mimpi mimpinya. Hampir sama dengan mimpi dari pikiran melompat ( by pass ) seperti mimpi membangun IKN akan mendatangkan investasi dari para hantu yang gentayangan di IKN. Terus menghitung bahwa keluarga sangat kaya di luar Indonesia, umumnya memiliki setidaknya US$50 juta-US$100 juta atau setara Rp800 juta-Rp1 triliun aset yang dapat diinvestasikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengalihkan kekayaan secara efektif dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pura pura tidak paham bahwa orang sangat di Indonesia, di kuasai oligarki kecil kemunglinannya mau menanam atau menyimpan kekayaanya di dalam negeri (DN). Apakah family office akan dirancang agar generasi oligarki lebih kuat dan kokoh menguasai ekonomi di Indonesia. Harus di ingat bahwa modal keuangan perusahaan sebuah family office merupakan kekayaan keluarga itu sendiri. Terus larut dalam hayalannya bahwa Family office dapat menghabiskan biaya lebih dari US$1 juta atau Rp16,4 miliar per tahun untuk beroperasi. Sehingga kekayaan bersih keluarga yang dilayani biasanya sangat besar. Dua racun (toxic) Jokowi dan Luhut yang akan berahir kekuasaannya seolah olah bisa membidik potensi pengelolaan dana US$500 miliar atau sekitar Rp8.178,8 triliun (asumsi kurs Rp16.357 per dolar AS) dari pembentukan family office. Banyak ekonom mengingatkan dampak negatif atau mudarat jika pemerintah memberikan insentif kepada para orang kaya tersebut berupa pembebasan pajak melalui kebijakan family office. Di beberapa negara, seperti Swiss, Jerman, dan Amerika Serikat (AS), tetap mengenakan jenis pajak tersebut. Baik itu di tingkat korporasi atau di tingkat orang pribadi. Rancang bangun memperdayakan ekonominya hanya bermental jongos pada pemilik modal (sangat kaya) di Indonesia , siapa lagi kalau bukan oligargi. Keberadaan entitas family office di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru, yang jauh dari tujuan mengangkat dan memberdayalah ekonomi rakyat yang terjadi justru ekaploitasi kekayaan oleh segelintir orang keturunan Tonghoa. Para jongos oligarki yang sedang mimpi dan akan berahir masa kekuasaannya, tetap ingin berkuasa hanya akan menyusahkan dan menyisakan sampah berserakan dan akan tercatat dalam sejarah hitam di Indonesia.***
KPU Menangis
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politil dan Kebangsaan BERITA terhangat dan mendapat pemberitaan yang luas hari-hari ini adalah tentang pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy\'ari oleh DKPP atas kasus pelanggaran etik khususnya perbuatan asusila Ketua KPU yang diadukan CAT seorang anggota PPLN Den Haag. Wanita ini merasa diperlakukan tidak senonoh yang dapat dikualifikasikan sebagai \"kekerasan seksual\". Inilah hukuman kelima yang diterima Hasyim setelah empat kali DKPP menjatuhkan sanksi \"peringatan keras\" pelanggaran etik kepada Komisioner KPU. Rupanya status \"manusia kebal\" Hasyim Asy\'ari akhirnya tembus juga. Ia divonis pecat dari jabatan Ketua dan anggota KPU. Meski formal pemberhentian masih menunggu Keputusan Presiden, akan tetapi Presiden harus menjalankan amar Putusan DKPP No 90-PKE-DKPP/V/2024 tanggal 3 Juli 2024 tersebut. Sesungguhnya pada Putusan DKPP sebelumnya yang memberi sanksi \"peringatan keras terakhir\" kepada Ketua KPU Hasyim Asy\'ari, publik sudah berharap bahwa ia sudah dipecat. Moral kepemimpinan Hasyim sudah ambruk. Berdampak pada hal penting dan strategis yaitu penerimaan pendaftaran Gibran sebagai Cawapres PKPU No 19 tahun 2023 mengenai persyaratan batas usia 40 tahun yang belum diubah dengan PKPU baru. Putusan DKPP 90 tahun 2024 yang memecat Ketua KPU patut dijadikan momen untuk membongkar kembali berbagai kejahatan KPU khususnya soal proses Pilpres yang dinilai cacat moral dan hukum. KPU telah menjadi mainan istana untuk melaksanakan kepentingan politiknya. Karenanya tidak cukup implikasi dari Putusan itu hanya sekedar mengganti personal, akan tetapi lebih mendasar lagi. Komisioner yang mudah disetir menghancurkan independensi KPU. Perlu dipertimbangkan komposisi KPU yang melibatkan kembali unsur partai politik peserta Pemilu. Saat peserta Pemilu terlibat dahulu KPU dapat bekerja lebih obyektif dan terkontrol. Atau, jikapun Komisioner tetap seperti saat ini, maka Bawaslu mesti diperkokoh dengan representasi kekuatan pengawasan dari peserta Pemilu. Putusan DKPP yang telah membuat KPU menangis harus menjadi pelajaran untuk mengambil manfaat dari semangat pengorbanan. Buang personal yang tidak cakap dan tidak berintegritas. Singkirkan budaya hedonis yang berputar hanya pada dunia materi. Saatnya kembali untuk bersikap mulia serta bertindak agamis dan ideologis. Terngiang kembali suara Ketua KPU yang berkhutbah Iedul Adha tentang manusia berkarakter hewan yang harus \"disembelih\" sebagai nilai dari ibadah kurban. Ternyata hari-hari ini terbukti bahwa Hasyim Asy\'ari Ketua KPU itu yang telah menyembelih dirinya sendiri. Ia menjadi orang paling bodoh di muka bumi. Ironinya Hasyim saat itu menasehati dan mengajak Jokowi jama\'ah spesial dan \"boss\" nya untuk sama-sama menyembelih perilaku hewan yang melekat pada insan. Mungkin Jokowi pun akan bunuh diri tidak lama lagi. Dua dewa penolong Jokowi telah mati yaitu Anwar Usman dan Hasyim Asy\'ari. (*)
Pemerintah Diharapkan Gunakan Strategi Hankam dan Intelejen dalam Penanganan Serangan Siber
Jakarta| FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) bisa segera diselesaikan agar tidak membebani pemerintahan ke depan. Sebab, ancaman siber ke depan akan semakin besar, sehingga peretasan PDN saat ini perlu ditangani lebih serius, dengan strategi pertahanan dan keamanan (hankam), serta intelejen. \"Partai Gelora cukup sering menyorot tema peretasan dalam konteks keamanan data konsumen dan data negara. Hal ini mengkhawatirkan karena terus menguat dan meluas,\" kata Endy Kurniawan, Ketua DPN Partai Gelora di Jakarta, Rabu (3/7/2024) sore. Hal itu disampaikan Endy Kurniawan dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \"PDN Jebol Diretas, Bahaya Di Mana Negara?\", yang ditayangkan di Gelora TV, Rabu (3/7/2024). Diskusi yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedy Miing Gumelar ini juga dihadiri Anggota Komisi I DPR Dave Laksono, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, serta Pakar Telematika dan IT Roy Suryo. Partai Gelora, kata Endy, mengusulkan agar pemerintah segera membentuk matra khusus siber, selain matra darat, laut dan udara agar strategi penanganan serangan siber lebih terintegrasi, termasuk menjaga kedaulatan data nasional. \"Narasi Partai Gelora adalah menjadikan Indonesia superpower baru, oleh sebab itu siber perlu perhatian khusus kalau perlu dibentuk matra khusus siber. Strateginya harus terintegrasi dengan hankam untuk menjaga kedaulatan data nasional,\" katanya. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, ide awal membuat PDN adalah untuk menyatukan data secara nasional dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan desa, agar memudahkan dalam pengamanan datanya. Namun, peretasan PDN ini telah memalukan Indonesia sebagai bangsa dan negara, serta terbukti bahwa sistem data nasional tersebut, memiliki banyak kelemahan, dimana hacker komunitas saja bisa meretas. Menurut Dave, DPR telah mengganggarkan pembuatan PDN setiap tahunnya sebesar Rp 20 triliun sejak 2019 hingga 2024, dimana pembangunan infrastrukturnya dimulai oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate. \"PDN ini anggarannya sangat besar, tiap tahun kita anggarankan sekitar Rp 20 triliun, sekarang sudah menghabiskan lebih dari Rp 100 triliun. Tapi pertanyaan kita, kenapa sistem pengamanannya mudah diretas, datanya bisa dicuri dan tidak ada back up data,\" katanya. Komisi I DPR, lanjut Dave, pada awalnya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut tuntas peretasan PDN, tapi karena masa jabatan anggota DPR periode ini akan berakhir pada 30 September, maka hal itu diurungkan. \"Dan pemerintah juga sudah melakukan auditing melalui BPKP. Kita minta Menkominfo dan BSSN memberikan penjelasan pada masa sidang mendatang. Hasil temuannya sejauh mana, transformasinya seperti apa, dan langkah mitigasinya. Ini yang mau kita dengar,\" ujar politisi Partai Golkar ini. Usai mendengar penjelasan dari Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, kata Dave, DPR akan mengundang Badan Intelejen Negara (BIN), Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan peretasan tersebut. Peretasan PDN Diduga Terkait Judi Online Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, peretasan PDN ini sebagai tragedi kegagalan negara dalam mengantisipasi dan memitigasi di era digital. \"Era digital ini sudah 10 tahun digelorakan pemerintah, tapi ternyata pemerintah nampak gagap, tidak siap mengantisipasi era digital itu sendiri. Infrastruktur dan SDM juga tidak siap, sehingga hal ini menjadi tragedi dan kegagalan negara,\" kata Tulus Abadi. Karena PDN dikelola satu pintu, maka ketika diretas hacker, akibatnya seluruh pelayanan publik terutama yang strategis menjadi lumpuh dan terganggu di lapangan. \"Selain lumpuhnya pelayanan publik, yang sering tidak disadari adalah perundungan data pribadi milik masyarakat. Di era digital ini, data pribadi ini menjadi harta karun kita. Harusnya menjadi perhatian utama pemerintah,\" ujarnya. YLKI menduga peretasan PDN ini terkait upaya pemerintah dalam memberantas kasus judi online dan pinjaman online ilegal, serta kelengahan pemerintah yang hanya mengambil ceruk ekonomi digital sebagai pemasukan, tapi tanpa mengantisipasi dampak permasalahan yang timbul. \"Padahal tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, banyak penumpang gelap di era digital ini. Tapi datanya tidak back up, dan SDM-nya yang handle juga tidak handal,\" tandasnya. Sedangkan Pengamat Telematika dan IT Roy Suryo mengatakan, kerugian negara dari kasus peretasan PDN ini sangat besar bagi publik dan keamanan negara. \"Kalau yang tidak mengerti, bilang aman-aman saja karena data kita dikunci. Tapi kalau dari teori konspirasi justru banyak yang senang, datanya hilang,\" kata Roy Suryo. Mengingat dampak peretasan PDN ini sangat besar, seharusnya DPR, kata Roy Suryo, membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan YLKI memfasilitasi gugatan class action kepada negara. \"Kasus ini tidak cukup diselesaikan melalui Panja atau Rapat Kerja, tapi harus melalui Pansus mengingat kerugian yang sangat besar. Dan saya mau memprovokasi tipis-tipis agar YLKI melakukan gugatan class action kepada negara, \" katanya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta pemerintah tidak mempercayai pelaku peretasan Brain Chiper yang akan memberikan \'kunci\' gratis untuk membuka data PDN Sementara di Surabaya yang diretas. \"Dari kemarin saya ditanya media, mas kira-kira dikasih kunci nggak? Saya bilang coba dibaca baik kata-katanya, Rabu ini. Itu tidak dikatakan Rabu 3 Juli, bisa Rabu depan, bisa Rabu tahun depan. Rabunya kita tidak tahu kapan, bisa kapan-kapan. Kita kena prank,\' katanya. Sebab, dalam sejarah peretasan didunia tidak pernah ada hacker yang minta maaf, sehingga pernyataan Brain Chipper itu hanya sekedar prank. \"Apalagi pemerintah saja tidak meminta maaf ke rakyatnya, malah hackernya yang minta maaf, sehingga hal ini menjadi aneh. Dan sampai hari ini, terbukti tidak diberikan kuncinya. Kita memang kena prank,\" pungkas Roy Suryo. (*)
Penjahat Kelamin Itu Bernama Hasyim Asy'ari
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle DKPP pada hari ini telah memecat ketua KPU karena terbukti bersetubuh dengan CAT, anak buahnya di KPU Denhaag Belanda. Persoalan ini mengulangi tuduhan serupa kepada ketua KPU dari \"Wanita Emas\", Hasnaeni, yang mengaku \"menjual\" dirinya kepada Hasyim Asy\'ari untuk bisa diloloskan partainya, Partai Republik Satu. Baik kasus CAT maupun Hasnaeni Moein di atas, DKPP mengaitkan keduanya dengan \"relasi power\". DKPP mengatakan bahwa kejahatan kelamin yang dilakukan oleh Hasyim Asy\'ari, selain berzina berat karena dia sudah beristri, terjadi pula karena Hasyim mempunyai kekuasaan yang bisa mempengaruhi kedua korban secara langsung. Dalam diskursus kesetaraan gender beberapa tahun belakang ini, gerakan feminis menyerang dominasi lelaki karena adanya relasi power, di mana dominasi diakibatkan power lelaki lebih unggul, seperti pemilikan uang, jabatan, dlsb. Menurut mereka jika kepemilikan power itu ditata ulang maka sesungguhnya kesetaraan gender akan terjadi dengan sendirinya. Terkait isu gender di atas, pemilihan LBH APIK sebagai pembela CAT kelihatannya mempengaruhi sidang DKPP saat ini dibandingkan dengan Hasnaeni ketika dibela pengacara Farhat Abbas dan Dr. Ahmad Yani, SH. LBH Apik memang sangat terlatih melihat kejahatan kelamin yang dilakukan lelaki, dalam hal ini Ketua KPU, terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan. Hasyim Asy\'ari sendiri telah membuat banyak kesalahan besar di republik kita, khususnya ketika meloloskan Gibran sebagai Cawapres ( lihat: m.kumparan.com/amp/kumparannews/deretan-kasus-etik-ketua-kpu-bertemu-wanita-emas-hingga-disentil-hakim-mk-233b5J16ClI). Saat itu, ketika pelolosan itu, peraturan KPU terkait batas usia belum direvisi. Sehingga seharusnya KPU tidak bisa meloloskan Gibran sebagai Cawapres. Ditangan kepemimpinan Hasyim Asy\'ari juga terdapat dugaan besar pengaturan suara pemenang pilpres melalui IT KPU, kemenangan satu putaran. Kejahatan ini, jika nantinya terbukti suatu saat, maka tentu Hasyim Asy\'ari ini prilakunya mirip binatang liar. Tiada norma. Menariknya adalah dalam kesempatan ceramah keagamaan, Islam, Idul Adha, di Halaman Masjid Raya Semarang, di hadapan Jokowi dan istrinya, bulan lalu, Hasyim mengkritik kelakuan kebinatangan manusia yang harus disembelih. Seolah-olah dia tengah berbicara lebih baik daripada orang-orang (jama\'ah) Idul Adha itu. Di sinilah sebenarnya hancurnya bangsa kita, ketika manusia bernama Hasyim Asy\'ari, yang seharusnya manusia \"suci\", berubah menjadi \"binatang\", tapi mendapatkan tempat terhormat sebagai pengumum kemenangan Presiden Republik Indonesia, 2024. Dalam konteks pilkada, ketika banyak pakar hukum mempersoalkan perubahan usia calon gubernur, di mana Kaesang terhubung isu tersebut, Hasyim tidak mundur sedikitpun. Dia malah mengumumkan bahwa usia calon yang seharusnya terkait syarat pendaftaran, menjadi syarat bagi pelantikan. Dan terakhir dengan sombongnya pula Hasyim Asy\'ari mengatakan berterima kasih, Alhamdulillah, atas pemecatannya. *Penutup* Pelajaran bangsa ini di mana \"binatang\" alias penjahat kelamin bisa menjadi salah satu penentu nasib bangsa, yakni nasib pemilu, perlu direnungkan. Kekuasaan yang ada saat ini ternyata tidak steril alias tidak sungguh-sungguh dalam mendesain kepentingan pemilu. Pada saat lalu, misalnya era 1955 maupun 1999, pemimpin pemilu benar-benar dedikasi. Artinya mereka dipilih oleh elit-elit bangsa yang dedikasinya tinggi sekali. Pemilu 2024 ini mungkin adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah kita. Tentu karena kecerobohan elit-elit nasional dalam memilih penyelenggara pemilu. Rakyat jangan putus asa dengan kekejaman elit-elit kita. Kita harus terus berjuang dalam barisan yang kokoh. Setidaknya kita harus melawan kemungkinan pilkada-pilkada yang disusupi kepentingan oligarki jahat (money politics) dan para penjahat kelamin, nantinya. (*)
IJW Minta Polda Sumut Ambil Alih Kasus Pembakaran Wartawan Rico di Karo
Jakarta, FNN — Setelah melakukan investigasi Indonesian Journalist Watch (IJW) membuat pernyataan keras, jika pelaku pembakaran satu keluarga wartawan Rico Sempurna Pasaribu (47) bersama Isteri, Anak dan Cucu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara harus dihukum mati. “Ini tragedi yang memilukan bagi insan pres di Indonesia. Jika selama ini ada wartawan dibunuh, di kriminalisasi dan dianiaya karena resiko sebagai jurnalis, kita prihatin. Tapi turut melibatkan keluarga, ini sadis dan tidak bermoral,” tegas Ketua Umum IJW, HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta. Menurut IJW, siapapun pelaku dan yang terlibat dalam kasus pembakaran wartawan Rico bersama keluarganya, sesuai ketentuan hukum harus dihukum mati. İni faktor kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang direncanakan. Lebih jauh menurut Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu, kedatangan Kapolda bertemu anak almarhum Rico diharapkan bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi mampu dan berani mengungkapkan dalang pembakaran satu keluarga Rico, siapapun itu. “IJW dan seluruh insan pers di Indonesia akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Dugaan keterlibatan oknum aparat TNI dan Polri, terkait Judi Togel, Narkoba dan Illegal Loging sebagaimana investigasi IJW harus di bongkar,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). Ketika ditanya awak media kemungkinan kasusnya dipetieskan? Jusuf Rizal mengatakan, kasus ini memang harus ditarik ke Polda Sumut. Sebab jika hanya ditingkat Polres Karo, Sumut, Ia tidak yakin kasusnya tuntas. Sapu yang kotor tidak mungkin membersihkan barang yang kotor, katanya.
POPULER
