ALL CATEGORY
Kutukan Akhir Jabatan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENGAKHIRI kehidupan atau jabatan dapat baik atau buruk. Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya bulan Oktober 2024 artinya tinggal 4 bulan lagi ke depan. Mendekati masa akhir jabatan justru yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah semakin ruwet dan ruwet. Artinya menjadi tanda bahwa Jokowi akan mengakhiri jabatan dengan buruk atau su\'ul khotimah. Refleksi dari perilaku politik buruk selama memerintah. Terlalu banyak dosa politik yang dilakukan baik pelanggaran HAM, pengkhianatan negara, pembudayaan korupsi, tidak peduli pada penderitaan rakyat, mempermainkan hukum, politik dinasti, menghalalkan segala cara, gemar berbohong, ijazah palsu, membangun mistisisme, politik sandera, serta perilaku tak terpuji lainnya termasuk kebijakan sinkretisme agama dan merangsang budaya hedonis. Akibat perilaku buruk selama menjalankan amanat kekuasaan, maka dipenghujung masa jabatan semakin terlihat ketidakmampuan membuat prestasi apapun. Justru ditunjukkan warna asli Jokowi yang memang berbau menyengat. Menjalankan sistem politik Gorongkrasi yakni dari gorong-gorong oleh gorong-gorong untuk gorong-gorong. Kutukan gorong-gorong atas Sang Garong. Jenis-jenis kutukan gorong-gorong akhir masa jabatannya--end of term curse--adalah : Pertama, kutukan data (Data curse). Dimulai \"data\" 11 ribu trilyun di kantong hingga otak-atik \"data\" suara KPU 2014, 2019 dan paling sadis Sirekap 2024 menjadi sebab \"curse\" peretasan data PDNs oleh serangan ransomware hacker. Sebelumnya Indonesia geger dengan kebocoran data yang diretas oleh hacker Bjorka. Otak atik data yang berbalas peretasan data. Kedua, kutukan China (China curse). Indonesia bersahabat erat dengan China. Su Guo Jing industri judi China bahagia sukses jualan. Di Indonesia judi online marak pada semua segmen. Tersiar 1000 lebih anggota DPR/D berjudi online. Bandar utama ada di China, Laos Kamboja, Myanmar. Dikenal sebagai Mekong Region Countries. Perbuatan kriminal ini telah mewabah. Aparat terlibat? Ketiga, kutukan Mega (Mega curse). Konflik Mega Jokowi di penghujung masa jabatan semakin serius. Jokowi \"anak asuh\" Mega sejak masih \"bayi\" ternyata berkhianat demi sukses dinastinya. Sekjen PDIP Hasto diobrak-abrik. Diakui atau tidak kini PDIP menjadi musuh berat Jokowi. Keempat, kutukan keluarga (Family curse). Gibran dan Kaesang menyatakan enggan berpolitik, mereka lebih memilih bisnis. Namun kemudian keduanya ternyata ambisi berpolitik. Serupa dengan bapaknya yang sok alim dan berpura-pura. Nepotisme Jokowi diburu rakyat. Potensial menjadi sebab dari tumbangnya kekuasaan. Kelima, kutukan Syuhada (Syuhada curse). Pembunuhan atau pembantaian politik akan berbekas. Ruh 6 Syuhada akan terus menjadi \'nightmare\' Jokowi. Pernyataan perang HRS dipastikan sampai kepada Jokowi. Konsolidasi pasukan tempur HRS siap untuk memporakporandakan kejahatan HAM rezim Jokowi. \"End of term curse\" hanya hukum sebab akibat. Tidak ada kejahatan sempurna dan tidak ada penghianatan tidak berbalas. Di sini belum bicara akherat, tetapi hukum dunia pun sudah pasti berlaku. Sejarah banyak membuktikan. Jokowi akan menjadi mantan Presiden RI pertama yang berujung di jeruji besi. Sulit mencari alasan pemaaf, apalagi pembenar. Dosa politik pengusaha meubel yang merusak kursinya sendiri itu sudah terlalu banyak. (*)
Pemerintah Disarankan Gunakan Metode Follow The Money agar Efektif Berantas Judi Online
Jakarta | FNN -Kabareskrim Polri 2008-2009 Susno Duadji menegaskan, upaya memberantas praktik judi online di Indonesia itu sebenarnya sangat mudah, tinggal kemauan dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, apakah serius atau tidak. \"Praktik judi online itu sudah bertahun-tahun, Presiden baru terkaget-kaget setelah ada polisi yang dibakar, melibatkan anak SD dan orang tua dari segala kelompok umur. Tapi ini lebih bagus terlambat daripada tidak,\" kata Susno Duadji dalam Gelora Talks dengan tema \'Jeratan Pinjol + Judol = Duet Maut Pembawa Nahas, Rabu (26/6/2024). Menurut Susno, praktik judi online telah berkembang sedemikian rupa, karena dianggap biasa-biasa saja, sehingga tidak ada upaya diberantas secara serius. Padahal aturan hukumnya sudah jelas, termasuk bagaimana cara memberantasnya, karena jejak digital transaksinya ada, sehingga mudah ditelusuri. \"Memberantas judi online itu jauh lebih gampang daripada memberantas judi offline di kamar-kamar hotel atau di rumah-rumah yang pesertanya tidak sampai jutaan, itu lebih susah ditangkap karena harus ada buktinya. Tapi kalau judi online itu semua terdaftar, termasuk soal pinjaman online,\" ujarnya. Susno mengatakan, semua akses judi online bisa ditelusuri, meskipun bandarnya berada di Vietnam, Kamboja dan Filipina, karena semua transaksinya diawali dari Indonesia. \"Tinggal kerjasama dengan bank dan provider, kemudian diawasi oleh Kemenko Polhukam dan Polri lakukan penindakan. Permasalahannya itu satu, tinggal kemauan, mau memberantas atau tidak, itu saja, \" katanya. Namun, ia tidak yakin praktik judi online di Indonesia akan bisa diberantas sama seperti praktik pungli di setiap kementerian/lembaga pemerintah. Sebab, praktik itu tetap ada meski presiden sudah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menghentikannya seperti pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online ini. \"Saya tidak yakin ini akan terberantas kalau melihat kemauan. Kenapa? Mari kita lihat yang namanya satgas, sampai sekarang satgas pungli dibentuk oleh Presiden juga belum bubar, tapi mana punglinya yang ditangkap? Apakah punglinya habis? Tidak,\" katanya. Memberantas judi online yang sudah membawa dampak buruk di masyarakat, kata Susno, memerlukan kemauan dari pihak-pihak terkait. Susno ragu pemerintah mampu memberantas judi online. \"Satgas (judi online) ini bagaimana? Ya saya pikir setali tiga uang (dengan satgas pungli). Ya saya bicara seperti ini supaya terdengar, dan ini tantangan. Artinya saya selaku rakyat, bukan lagi anggota Polri, meragukan ini akan berhasil,\" beber dia. Menurutnya, keraguan ini harus dijawab melalui keseriusan sejumlah pihak. Bukan hanya aparat penegak hukum, keseriusan juga harus ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), maupun Satgas yang terdiri dari beberapa unsur. \"Kemudian karena ini pakai bank, untuk melacaknya tidak sesulit judi offline karena jejak elektronik ada. PPATK kan bisa melacak rekening siapa transfer ke mana. Berapa banyak. Dan bisa juga kerja sama internasional kan, melalui interpol dan lain-lain,\" tutur Susno. Susno mengapresiasi langkah Partai Gelora yang menaruh perhatian besar dalam upaya memberatas praktik judi online dan pinjaman online dengan menggelar diskusi ini. \"Saya bersyukur Partai Gelora menaruh perhatian besar, partai lain tidak ada. Memberantas judi online dan pinjaman online sangat penting, karena membawa dampak buruk kepada masyarakat kita,\" pungkas Susno. Ketua DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim mengatakan, Partai Gelora akan terus membangun kesadaran literasi digital dan literasi keuangan. Sebab, permasalahan judi online dan pinjaman online menjadi problem nasional yang harus diselesaikan bersama, tidak hanya dibebankan ke pundak pemerintah saja untuk memberantasnya. \'Ini kita anggap sebagal problem nasional. Kalau kita mau maju ke depannya, bagaimana kita akan menempatkan masalah ini. Kita harus mencari solusi bersama,\" kata Henwira Halim. Henwira berpandangan, praktik judi online dan pinjaman online yang marak akhir-akhir ini dilatar belakangi banyak hal seperti masalah kemiskinan, pendidikan, tantangan, kejahatan transaksional dan internasional crime . \"Jadi ini tidak sekedar masalah kecil, tapi sudah kategori krisis, masif di segala lapisan masyarakat, dan itu masalahnya ada di hulu dan hilir. Artinya pemerintah sebagai ujung tombak mesti melakukan tindakan represif, sementara kita (masyarakat) sebagai perisainya harus ikut membangun kesadaran bersama literasi digital dan literasi keuangan,\" tandasnya. Tidak Boleh Jadi Devisa Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menganggap segala sesuatu yang bersumber dari hal yang dilarang agama tetap dinyatakan haram dipergunakan, termasuk mencari pendapatan negara yang berasal dari judi online. \"Kalau sesuatu yang sumbernya haram maka akan tetap haram. Namun, hal itu berbeda jika uang hasil praktik judi online telah disita negara. Uang yang disita itu, merupakan tanggung jawab negara untuk dikelola sebagai kepentingan seluruh masyarakat luas,\" kata Marsudi Syuhud. Sehingga kedua hal ini, kata Marsudi, jelas berbeda dalam memaknai dan memahami di dalam agama. Sebab, menyita uang hasil kejahatan judi online bukanlah hal yang dilarang. Yang tidak diperbolehkan yakni secara sengaja negara mencari devisa melalui judi online. \"Namun negara seharusnya juga tidak boleh mencari devisa dan APBN dari hal yang tidak diperbolehkan,\" jelas Marsudi. Menurutnya, untuk memberantas praktik judi online di Indonesia, sangatlah mudah yakni dengan cara pengawasan yang super ketat dari pemerintah. \"Mulai dari rekening, iklan, ngeblok IT server. Itu tugas pemerintah karena sudah ada lembaganya yang bisa melakukan itu,\" katanya. Selain itu, cara lainnya adalah adanya penyuluhan kepada masyarakat melalui digital, guru dan an orang tua di rumah. \"Tapi kalau sudah diberikan literasi tanpa menutup kesempatan itu (judi online), juga percuma,” pungkasnya. Pakar Cyber Security dan IT Vaksincom Alfons Tanujaya menyarankan motede follow the money efektif untuk memberantas judi online. Menurutnya, metode follow the money dapat menekan angka perjudian. Namun harus ada kerjasama antara pihak kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan OJK. \"Kami sarankan yang efektif itu, follow the ads, follow the money, tetapi syaratnya perlu ada yang memiliki akses dan memiliki wewenang, Kepolisian, PPATK dan OJK,\" kata Alfons Tanujaya. \"Apa fungsinya? Jadi tiap kali dia pasang iklan ga usah di blokir iklannya, walaupun dia masuk ke situs pemerintah, dia akan meminta pemainnya untuk memasukkan nomor whatsapp (WA), harus setor uang ke rekeningnya, kalau udah setor akan di kasih tau servernya nah tiga ini kuncinya,\" sambungnya. Alfons juga menjelaskan, bahwa setelah nomer WA tersebut telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian dapat bergerak untuk melacak nomer tersebut dan menagkapnya. \"Polisi meminta ke provider kalau nomer whatsapp ini siapa, provider bisa ngasih data dan Polisi bisa tangkap orang itu,\" jelasnya. Selain itu, Alfons mengungkapkan, bahwa OJK dan PPATK dapat melacak transaksi antara pemain dengan bandar judi online. Sehingga keduanya dapat mengetahui siapa pemilik rekening tersebut dan langsung diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk segera diproses. \"Disamperin banknya, disini ada OJK ada PPATK kan, PPATK telusuri, alur uangnya kemana, terus kasih ke Polisi,\" ungkapnya. Alfons pun mengapresiasi langkah dari Kominfo yang telah melakukan pemblokiran terhada IP berbagai negara seperti Filipina dan Kamboja untuk dapat menutup akses judi online di Indonesia. \"Hal ini sangat efektif untuk menekan itu (judi online),\" tandasnya. (Ida)
Nasib Veteran Tak Sebaik Pensiunan Lainnya, Darwin Sumang Desak Pemerintah Lebih Perhatian
Sigi | FNN - Darwin Sumang, SH.MH., Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Sigi prihatin melihat nasib yang dialami para veteran Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia itu justru mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah. \"Sebagai contoh ketika para PNS dan pensiunan lainnya mendapatkan kenaikan tunjangan, para veteran justru dilupakan. Ini kan tidak adil,\" kata Darwin kepada media, Selasa (25/06/2024) di Sigi, Sulawesi Tengah. Untuk membantu mengatasi ketimpangan itu Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Daerah (PD) Pemuda Panca Marga (PPM) Sulawesi Tengah, Sabtu (15/6) kemarin berkolaborasi menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan sembako bagi keluarga Veteran Indonesia yang ada di Kabupaten Sigi. Kegiatan ini diambil menyusul banyaknya kritik terhadap pemerintah yang kurang memberikan perhatian kepada keluarga veteran khususnya di daerah Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, PC PPM Kabupaten Sigi dan PD PPM Sulteng berinisiatif mengunjungi 3 rumah keluarga veteran yang ada di Kabupaten Sigi dan 1 rumah yang ada di wilayah Palolo. Darwin ASN yang bekerja di lingkup Pemda Sulteng ini menyebutkan inisiatif menyalurkan bantuan ini muncul setelah melihat kondisi sejumlah keluarga veteran yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus memberikan perhatian lebih kepada keluarga veteran Indonesia, mengingat apa yang telah diperjuangkan oleh veteran Indonesia tak ternilai harganya. Mereka telah berjuang memerdekakan negara ini. Darwin juga membeberkan saat turun mengecek langsung keluarga veteran Indonesia, di mana kondisinya sangat memprihatikan. Setelah berjuang merebut kemerdekaan, keluarga veteran Indonesia di Sigi justru kini berjuang untuk bertahan hidup. “Ingat kita-kita ini tinggal menikmati apa yang telah diperjuangkan oleh orang tua (veteran) pendahulu kita. Jadi jangan dilupakan keluarganya yang sekarang masih bertahan hidup,” ujarnya saat ditemui disela-sela kunjungan di Kabupaten Sigi. Darwin juga mengungkapkan dari beberapa kunjungan ke rumah keluarga veteran Indonesia di Kabupaten Sigi hampir rata-rata mengeluhkan hal yang sama. Darwin juga menyoroti tunjangan para veteran belum dinaikkan, sementara tunjangan dari beberapa profesi jabatan justru mengalami kenaikan. “Kami menilai, mereka (veteran) mulai dilupakan. Kenapa saya sampaikan demikian, karena tunjangan PNS dan Pensiunan TNI, POLRI naik, tapi veteran tidak naik. Maka dari itu kami berinisiatif bersama ketua PD PPM Sulteng untuk turun ke lapangan melihat langsung keluarga veteran ini. Alhamdulillah kami bisa menyalurkan bantuan walaupun sedikit tapi minimal kita berbuat untuk membantu keluarga kita,” bebernya. Untuk itu dia berharap agar pemerintah bisa membuka mata untuk memberikan perhatian lebih kepada keluarga veteran yang ada di Sulteng pada umumnya dan yang ada di Kabupaten Sigi khususnya. Kegiatan silaturahmi dan bakti sosial ini kata Darwin merupakan rangkaian kegiatan besar yang telah disusun oleh PC PPM Kabupaten Sigi. Ke depan diakuinya masih akan banyak agenda-agenda kegiatan yang akan dilaksanakan, guna memberikan dampak positif bagi keluarga veteran di Kabupaten Sigi. “Dari apa yang kami saksikan langsung ini sangat miris sekali. Dan permasalahan ini akan kami bawa dan bahas saat rakornas nantinya, supaya jadi perhatian bersama,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua PD PPM Sulteng, Joice Borman, SE yang diwakili oleh Wakil Ketua PD PPM Sulteng, DR. Irnawastu Awusi atau yang akrab disapa ibu Ina, mengatakan sangat mengapresiasi terkait apa yang dilakukan oleh PC PPM Kabupaten Sigi. Menurutnya dari beberapa kunjungan ke rumah keluarga veteran Indonesia kondisinya sangat memprihatinkan, terutama dalam hal tunjangan veteran. “Oleh karena itu apa yang dilakukan PC PPM Kabupaten Sigi ini sangat kami dukung. Kami juga akan menyuarakan ini ke tingkat nasional agar pemerintah melihat dan memberikan perhatian lebih. Kita semua tahu cikal bakal berdirinya negara ini karena veteran, sehingga apa salahnya kalau kita melihat kembali kepada keluarga mereka yang juga berjuang seperti yang lain untuk bertahan hidup,” ujarnya. Sebagai catatan, Pemuda Panca Marga (PPM) adalah Organisasi kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan dan merupakan wadah berhimpunnya bagi para putra-putri Veteran Republik Indonesia yang memiliki hubungan kesejarahan tidak dapat dipisahkan dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan merupakan keluarga besar TNI/Polri. Pemuda Panca Marga sebagai pewaris, pelestarian serta pembudayaan semangat nilai-nilai 45 dalam perwujudan kesetiaan kepada bangsa dan negara. (win/sws)
Dugaan Market Manipulation Saham BREN Milik Prajogo Pangestu (Bagian-4)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawam Senior FNN PERGERAKAN harga saham PT Barito Renewables Energi Tbk. yang tidak normal, kemungkinan dapat mengganggu konsolidasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto nanti. Kondisi pasar modal mungkin bakal melengkapi dua indikator ekonomi nasional lain yang lagi bermasalah. Stabilitas moneter kita bermasalah. Kurs rupiah pelan-pelan bergerak mendekati angka psikologis Rp 17.000 per satu dollar. Tugas terbesar dan terberat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pasar modal adalah menjaga bursa efek tetap kokoh dan stabil. Tidak boleh ada gangguan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHGS) jangan sampai rapuh, hanya karena adanya manipulasi market (market manipulation). Bursa efek tidak boleh goyang karena praktek goreng-menggoreng saham. Biasanya goreng-menggoreng saham terjadi karena kerjasama antara anggota bursa efek dengan pemegang saham pengendali. Bahkan terkadang goreng-menggoreng juga melibatkan oknum regulator. Baik itu oknum regulator pasar modal maupun regulator bursa efek seperti PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Semua dugaan perilaku buruk di pasar modal Indonesia harus dipangkas habis oleh OJK. Termasuk kemungkinan perilaku buruk itu datang dari Self Regulatory Oraganization (SRO) bursa. Tujuannya untuk mempertahankan stabilitas pasar modal agar tetap positif sebagai salah satu indikator ekonomi nasional. Apalagi dua indikator ekonomi nasional lainnya kini tidak sedang baik-baik saja. Untuk itu, dugaan market manipulation saham PT Barito Renewbles Energi Tbk. yang berkode BREN itu harus segera diselidiki oleh SRO secara menyeluruh. Kalau SRO tidak berinisiatif untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, maka OJK yang harus memerintahkan SRO untuk melakukan penyelidikan. Apapun hasil penyelidikannya, harus diumumkan kepada publik sebagai kewajiban public disclousure. Diduga telah terjadi market manipulation saham BREN milik Prajogo Pangestu sebesar 1.342% hanya dalam kurun waktu delapan bulan sebelas hari. Dari harga saat Initial Public Offering (IPO) tanggal 9 Oktober 2023 Rp 780 melonjak menjadi Rp 11.250 pada 20 Mei 2024. Dugaan kejahatan kerah putih (white collar cime) telah terjadi di pasar modal Indonesia melalui saham BREN. Kalau OJK dan SRO bursa tidak juga melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan market manipulation saham BREN, maka Jaksa Agung Muda Pudana Khusus (Jampudsus) Kejaksaan Agung harus bergarak menyelamatkan bursa. Paling kurang Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) diam-diam harus melakukan penyelidikan. Masuknya Jampidsus atau Jamintel Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan market manipulation saham BREN untuk menjaga stabilitas ekonomi di awal pemerintahan Presiden Prabowo nanti. Jika pasar modal bermasalah, mengingkuti moneter dan fiskal yang lagi masalah, maka akan menyulitkan Presiden Prabowo melakukan konsolidasi. Akibatnya realisasi janji-janji kampanye Prabowo bisa berantakan. Stabilitas moneter kita bermasalah, karena kurs rupiah telah menyentuh Rp 16.500 per satu dollar. Padahal patokan asumsi APBN adalah Rp 15.000 per satu dollar. Sementara stabilitas fiskal kita juga bermasalah. Apalagi transaksi berjalan sekarang ini merah. Meskipun neraca perdagangan Indonesia sekarang cenderung positif. Transaksi berjalan merah. Akibatnya transaksi perdagangan juga bakal bermasalah, karena neraca perdagangan itu bagian dan transaksi berjalan. Semua lini pembayaran luar negeri nanti pasti bermasalah, karena kurs rupiah yang terus melemah. Bayar ke luar negeri itu tidak pakai rupiah, tetapi pakai dollar. Pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo itu menggunakan dollar. Jumlah bunga pinjaman yang jatuh tempo, dan harus dibayar pemerintah pakai dollar adalah Rp 497,3 triliun. Sedangkan pokok hutang adalah Rp 434 trliun. Pokok hutang meskipun dibayar dengan hutang baru, namun tetap saja menggunakan dollar. Total kewajiban bunga dan pokok hutang yang harus dibayar pemerintah Rp 931,3 triliun lebih. Selisih kurs yang dipatok di APBN Rp.15.000 per satu dollar, maka akan berakibat penambahan sekitar Rp. 25 triliun untuk bunga. Sedangkan beban yang harus ditanggung jumlah hutang luar negeri akibat rupiah melemah dari pokok hutang U$ 200 miliar dollar adalah sekitar Rp. 300 triliun. Neraca penerimaan di dalam negeri juga bemasalah. Penerimaan dalam negeri turun dibandingkan tahun 2023 lalu. Sementara Debt Service Rasio (DSR) atau rasio permbayaran utang terhadap pendapatan ekspor juga bermasalah. DSR Indonesia sekarang adalah 19%. Kejaksaan Agung sudah waktunya bergerak. Melakukan langkah-langkah antisipatif. Melakukan penyelidiakan awal atas dugaan terjadinya market manipulation atas saham BREN. Tujuannya untuk mengamankan konsulidasi ekonomi yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto nantinya. (Selesai).
Habis AMIN Terbitlah AMAN, Menyala Bang!
Oleh Djony Edward l Wartawan Senior FNN Kabar terbaru cukup mengejutkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Selasa (25/6) mengumumkan pasangan Anies Rasyid Baswedan—Mohamad Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta periode 2024-2029. Kabar itu sekaligus menganulir kabar sebelumnya yang disampaikan Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri, pada Ahad (23/6), bahwa DPP PKS memutuskan Mohamad Sohibul Iman jadi calon gubernur DKJ dari PKS. Alasannya karena PKS tampil sebagai pemenang pemilihan legislatif di Jakarta dengan meraih peringkat pertama dengan 18 kursi. Selain itu Sohibul Iman juga mengatrol suara PKS saat menjadi Presiden PKS, tambahan pula mantan Rektor Paramadina itu juga pernah duduk sebagai Wakil Ketua MPR RI. Namun dua hari kemudian, Selasa (25/6), dalam acara Sekolah Kepemimpinan Partai PKS di Grand Sahid Hotel, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengumumkan dalam Sekolah Kepemimpinan bahwa DPP PKS mencalonkan pasangan Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024. Syaikhu menuturkan, hal itu diputuskan usai mendengar beragam aspirasi dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS. Syaikhu mengaku, DPP sudah menerima surat dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, yang sudah mengusulkan nama-nama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS. Di sisi lain, PKS juga mendengarkan usulan dari para tokoh ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan serta masyarakat di DKI Jakarta. Ia menyebutkan, PKS juga mempertimbangkan segala aspek calon pemimpin yang baik. \"Nama-nama yang kemudian dibahas dalam rapat DPP, bahkan aspek-aspek yang jadi pertimbangan utama adalah calon yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik di eksekutif maupun di legislatif, rekam jejaknya terlihat baik, memiliki kredibilitas, dan memiliki kapasitas,\" ujar Syaikhu. Dalam jeda dua hari pengumuman DPP PKS yang mencalonkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur, mendapat respon positif, tapi tidak banyak juga yang merespon negatif. Dalam analisis Bocor Halus Tempo disebutkan, PKS dirayu menduduki posisi satu menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran dan calon wakil gubernur pada Pilgub DKI Jakarta. Namun pengumuman Presiden PKS menepis rumor yang dihembuskan Bocor Halus Tempo. Ada juga netizen X bernama Wahyu mengatakan,”Selama 20 tahun saya dan keluarga mendukung PKS, kalau bukan Anies yang dicalonkan sebagai calon gubernur 2024-2029, saya akan mundur. Dan meminta seluruh keluarga meninggalkan PKS.” Pengumuman Presiden PKS seolah mendengar keluhan netizen itu dan ratusan ribu netizen lain yang bernada sama, mirip dan menyesalkan sikap PKS kalau sampai tidak mendukung Anies sebagai calon gubernur. Pengumuman Presiden PKS juga tentunya telah dikomunikasikan dengan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab dua partai sahabat saat Pilpres mendukung Anies-Muhaimin (AMIN) itu terus melakukan pertemuan intens dan menjalin komitmen bersama di beberapa pilkada di tanah air. Dari ketiga partai koalisi perubahan ini saja suara yang terhimpun mencapai 36,79% atau 39 kursi di DPRD DKI Jakarta. Masalahnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelumnya juga sudah menyatakan dukungannya dan tertarik terhadap Anies Baswedan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini ingin melakukan kerjasama politik, bahasa lain mengajukan calonnya untuk disandingkan dengan Anies Baswedan sebagai cawagub. Dengan pengumuman pasangan Anies-Sohibul Iman (AMAN), maka tertutup peluang PDIP mencalonkan kadernya untuk dipasangkan dengan Anies. Namun karena faktor buruknya hubungan Megawati dengan Jokowi, maka boleh jadi PDIP tetap mendukung Anies, sehingga koalisi AMAN didukung 54 kursi di DPRD DKI atau 50,94%. Boleh jadi PDIP maju sendiri membentuk koalisi lain, namun tetap agak berat melawan pamor AMAN, dimana Anies adalah incumbent yang berprestasi. Setelah Presiden PKS mengumumkan pasangan AMAN, sikap netizen pun berubah drastis, dari yang sebelumnya mengkritik, mencibir, bahkan mengancam, langsung mendukung total. Animo netizen pun euforia di media sosial, sampai-sampai akun DPP PKS di X banjir dukungan, kalau pada pengumuman sebelumnya hanya puluhan ribu responden, maka pada pengumuman terkini mencapai ratusan ribu, bahkan mungkin tembus jutaan hari ini. Akronim pasangan Anies-Sohibul Iman pun diutak-atik oleh netizen dengan berbagai sebutan, selain AMAN, ada juga yang menyebutnya Anabul (Anies-Sohibul). Tetapi yang agak lucu ada yang menyebut dengan ASOI (Anies-Sohibul). Memang agak memaksakan, tetapi kreativitas dukungan ini harus dihargai dan diapresiasi. Aura kemenangan mutlak pasangan AMAN ini seperti tak terbendung, terutama setelah PKS menerima pasangan AMAN. Termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ketika mendengan Sohibul Iman sebagai calon gubernur, beliau menyilahkan karena itulah realitas demokrasi. Tapi telah PKS mendukung pasangan AMAN, Nasdem pun menyambut gembira. Mengapa AMAN? Ada beberapa tafsiriran dan prediksi yang mengemuka terkait zig zag politik, atau manuver politik PKS, antara lain, pertama, AMAN merupakan pasangan serasi dan memiliki peluang menang (probability to win) yang sangat besar. Sehingga kehadiran pasangan AMAN ini menjawab kehausan warga DKI yang menginginkan pempimpin yang mengayomi dan peduli. Kedua, keduanya sama-sama memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Anies bergelar PhD dari Northern Illinois University, Amerika Serikat. Sedangkan Sohibul Iman seorang Doktor dari Japan Advanced Institute of Science of Technology. Ketiga, pasangan AMAN bukan pasangan kaleng-kaleng, baik Sohibul dan Anies sama-sama mantan Rektor Paramadina, sebuah kampus peradaban yang disegani di Jakarta. Keempat, pasangan AMAN adalah bentuk perlawanan berkelanjutan atas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pemerintahan Jokowi. Sehingga diprediksi akan menang mudah karena belum ada kandidat kuat dari kubu sebelah. Termasuk perlawanan terhadap diskriminasi Jokowi terhadap Anies, juga diskriminasi Erick Thohir terhadap Anies, dimana Jakarta International Stadium (JIS) yang megah dan berstandar internasional yang merupakan karya Anies, dikecualikan dalam pertandingan-pertandingan PSSI. Kelima, kehadiran pasangan AMAN benar-benar ingin mengembalikan legacy kepemimpinan Anies yang diacak-acak Gubernur Heru Budi Hartono yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi, bukan gubernur hasil pilihan rakyat Jakarta, tapi gubernur pilihan presiden. Kebijakan Gubernur Heru diketahui telah mengacak-acak kebijakan yang telah ditorehkan Anies sebelumnya. Keenam, selisih suara Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin di DKI Jakarta pada Pilpres 2024 sangat tipis yakni 41,67% melawan 41,07%. Tapi pasangatan AMAN didukung solid Koalisi Perubahan, sedangkan koalisi sebelah terpecah, dimana Ridwan Kamil yang sedianya akan dipasangkan dengan Kaesang setengah hati untuk berlaga di Jakarta. Ridwan Kamil dan Golkar merasa jika berlaga di Jawa Barat sudah pasti menang, sementara ada perbedaan yang belum selesai antara Golkar dan Gerindra, terutama dengan ambisi Jokowi. Ketujuh, para netizen dan kaum milenial di DKI Jakarta, tak kalah hebohnya kaum ibu-ibu pengajian, sudah membentuk simpul-simpul dukungan di seluruh sudut kota Jakarta. Mereka hanya melanjutkan simpul-simpul dukungan ketika Pilpres lalu, sehingga lebih solid dan lebih memastikan kemenangan. Pendek kata, Jakarta akan kembali bersemi pada Pilkpada November 2024 nanti, tambahan pula Jokowi sudah lengser pada 20 Oktober 2024, sehingga tidak bisa ikut cawe-cawe pada Pilkada yang paling fenomenal. Pendek kata, pasangan AMAN benar-benar nendang, bukan pasangan kaleng-kaleng, apalagi beleng-beleng. Pasangan AMAN menyala, seolah mengobati kekalahan pasangan AMIN. Habis AMIN terbitlah AMAN! Perolehan Kursi Parpol Pada Pileg 2024 di DPRD DKI Jakarta 2019-2024
Berantas Korupsi, Hukum Gantung Saja
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KORUPSI adalah maha perampokan uang negara. Sangat merugikan dan berbahaya. Hancur suatu bangsa dan negara jika korupsi sudah membudaya apalagi dianggap biasa. Indonesia sudah sampai pada stadium ini. Dari Istana sampai Kantor Desa dipenuhi hama korupsi. Dari Presiden, Menteri hingga Lurah bahkan RT terkena penyakit menular ini. Besaran saja yang mungkin berbeda. Justru yang tidak korupsi menjadi aneh dan langka. Pemberantasan korupsi berdasar UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 3 mengancam penjara 20 tahun minimal 1 tahun untuk korupsi karena penyalahgunaan wewenang. Apa yang ditakutkan koruptor jika ia hanya dihukum 2-3 tahun? Ini artinya korupsi dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa. Padahal melihat dampak luar biasa yang diakibatkan maka korupsi itu adalah \"extra ordinary crime\". Kejahatan luar biasa. Pandangan bahwa korupsi sebagai kejahatan luarbiasa haruslah dibangkitkan kembali artinya mesti ada peningkatan sanksi atas perbuatan itu. Misalnya hukuman mati. Hukuman mati pun jangan sembunyi-sembunyi tetapi dilakukan di depan umum. Hukum harus membuat efek jera dan menakutkan. Efek apa yang terjadi jika korupsi ratusan milyar bahkan trilyunan hanya mendapat hukuman 3 tahun? Chaplin itu mah. Pengadilan rentan berfungsi sebagai rumah lelang. Adu tawar besaran. Kata Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, pasal-pasal pun bisa dinegosiasi atau dikompromikan. DI sisi lain KPK kehilangan independensi dan kegarangannya. Menjadi seperti ular karet kepanjangan istana. KPK memilih dan memilah pesakitan. Sebagai contoh yang terakhir ketika menghajar PDIP dan Megawati. Kasus Harun Masiku dihidupkan kembali. Hal ini berbeda saat Jokowi masih \"bersahabat\" dan berstatus sebagai petugas Partai, maka Harun Masiku apalagi Hasto aman saja. Kini Hasto bahkan Megawati mulai pusing tujuh keliling dikhianati tokoh \"super bersih\" Jokowi. Tokoh \"super bersih\" ini seolah mampu menunjukkan kepada rakyat bahwa pejabat yang kotor hanya sampai tingkat Menteri. 6 Menteri Jokowi ambrol ada Juliari Batubara, Edhy Prabowo, Idrus Marham, Imam Nachrawi, Johny G PLate, dan Syahrul Yassin Limpo. Satu Wamen Edward Omar Hiariej tersangkut pula. Beberapa Menteri lain masih \"tarik ulur\". Kabinet Jokowi itu faktanya kotor. Lalu, Jokowi sendiri bersih atau \"super bersih\" ? Rakyat yakin tidak. Karenanya perlu penyelidikan seksama atas tokoh \"palsu\" yang mahir berpura-pura ini. Dalam film cowboy perampok atau penjahat \"robbery\" pasti dihukum gantung di muka umum. Korupsi itu \"robbery\" karenanya harus dihukum keras. Ratusan trilyun uang negara di rampok di bawah rezim Jokowi dan sang Presiden nampak tenang-tenang saja. Malah santai bermain \"kuda-kudaan\" kekuasaan dengan anak mantu. Sungguh tak tahu malu. Indonesia sudah gagal dalam membangun \"clean government\". Darurat korupsi butuh solusi revolusi. Revolusi hukum adalah tindakan cepat dalam menghukum. Hukum gantung saja di depan umum para perampok uang negara. Sudah terlalu menggurita dan sistematis korupsi saat ini. Undang-Undang harus direvisi atau direformasi. Ini bukan menyangkut ius constitutum tetapi ius constituendum. Harus ada fikiran progresif untuk perbaikan bangsa ke depan. Mulai dari revolusi hukum. DPR sebagai pengawas justru rentan korupsi begitu juga dengan aparat apalagi pejabat. Partai menitipkan kader atau pimpinan dalam kabinet, komisaris atau jabatan lain agar dapat menyedot dana bagi pengembangan partai. Partai pun menjadi sarang korupsi. Tambang dikuras habis. Nikel, timah, batu bara, emas dan lainnya merupakan makanan empuk bagi koruptor. Solusi sebenarnya bukan menawarkan tambang kepada ormas keagamaan, tetapi jadikan tambang itu untuk menggantung koruptor di depan umum. Hukum harus tajam demi ketertiban, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Hukum bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan atau dijadikan alat penyanderaan politik. Hukum adalah \"the sword of thruth\"--pedang kebenaran. (*)
Jokowi Menggadaikan Kedaulatan Negara
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KUASAI pemerintahan, media massa dan keuangan, maka agama apa pun di bawah kakimu, menjadi landasan China untuk mengusai bangsa dan negara tunduk dalam kekuasaan China. Hal ini disampaikan oleh Mao Tse Tung, ketika dia menjadi pucuk pimpinan Partai Komunis China (PKC). Kedaulatan negara adalah hak dan kekuasaan penuh suatu negara untuk mengatur segala sesuatu tanpa campur tangan negara-negara lain. Kedaulatan negara dapat mengalami pelemahan atau bahkan hilang sepenuhnya. Ada beberapa faktor dan kondisi yang dapat menyebabkan hilangnya kedaulatan negara. Kedaulatan yang ada pada suatu negara meliputi berbagai aspek. Termasuk kebijakan politik, ekonomi, pertahanan, dan kebijakan luar negeri. Kedaulatan negara masih eksis atau mendekati keruntuhannya bisa di cermati sinyal dan tanda tandanya - Indonesia sebagai negara merdeka fakta sudah di aneksasi kekuatan politik dan ekonominya oleh kekuatan para Taipan Oligarki dan kekuatan asing khususnya RRC - Kedaulatan ekonomi yang carut marut menyebabkan negara menjadi bergantung pada negara lain. Sumber daya ekonominya tergantung pada impor dan bantuan luar negeri. - Kekuatan Oligarki sudah masuk dan menguasai semua lini kekuasan. IKN dijadikan komoditas jualan, menggantungka investasi asing sama artinya akan menjual kedaulatan negara. - Krisis keuangan dan utang yang tidak terkendali dapat membuat suatu Indonesia kehilangan kekuasaan atas kedaulatannya. Negara yang terbebani oleh utang terpaksa harus menerima syarat-syarat APBN dan aset negara dijadikan jaminan yang di tetapkan oleh kreditur internasional atau organisasi keuangan global. - Konflik sipil atau ketidakstabilan politik yang berkepanjangan telah merusak institusi-institusi negara menyebabkan negara dalam goncangan hebat. Sinyal kedaulan negara telah di gadaikan fakta telah membuktikan bahwa : Etnis Cina sudah menguasai sumber ekononi negara, perbankkan, perdagangan nasional, pasar saham, perhotelan, perumahan nasional, bisnis manufactur, elektronik, mini maket, super market, jalan tol, pemilik toko - toko letaknya strategis di tengah kota. Mengelola pantai sepanjang pulau Jawa, menguasai perkebunan kelapa sawit ribuan hektar hampir di semua pulau, menguasai dan pengelola bermacam macam sumber daya alam (nikel, batu bara, emas dll) Indanesia luluh lantak dipertaruhkan ekskstensinya ketika negara telah digadaikan. Indonesia saat ini di simpang jalan akan hancur atau bangkit kembali sebagai negara merdeka. ***
Sri Mulyani Mengatakan The Fed dan Faktor Global Penyebab Kurs Rupiah Merosot: Ngawur dan Panik
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Kurs rupiah terus merosot, tembus Rp16.500 per dolar AS pada perdagangan Kamis, 20 Juni 2024. Kondisi ini memicu panik. Jokowi sangat panik. Sore harinya langsung memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240621111423-4-548107/ri-jangan-salahkan-as-mulu-soal-rupiah-tolong-ngaca/amp Dalam kepanikan ini, Perry Warjiyo dan Sri Mulyani berusaha tampil tegar. Mereka mengatakan fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik. Seperti biasa, yang disalahkan adalah faktor global. Menurut Sri Mulyani, merosotnya kurs rupiah karena ekonomi AS sedang kuat, sehingga Bank sentral AS, The Fed, sulit menurunkan suku bunga. Dikutip dari CNBC (21/06/2024): Kepada Presiden, Sri Mulyani menjelaskan tekanan yang terjadi pada rupiah beberapa hari terakhir sebetulnya disebabkan oleh faktor global, seperti kuatnya perekonomian AS yang menyebabkan bank sentralnya diduga banyak pelaku pasar masih akan sulit menurunkan suku bunga acuan Fed Fund Rate. Pernyataan Sri Mulyani tersebut sangat mengecewakan, tidak ada dasar teori yang membenarkan pernyataan tersebut, menunjukkan Sri Mulyani tidak mempunyai kompetensi atau pengetahuan memadai terkait moneter. Bahaya. Pernyataan Sri Mulyani menunjukkan panik, sehingga mengeluarkan pernyataan blunder dan tidak masuk akal. Kenapa The Fed harus menurunkan suku bunga acuannya, dan apa dampaknya terhadap rupiah? Pernyataan Sri Mulyani seolah-olah kurs rupiah ditentukan oleh suku bunga acuan The Fed? Seolah-olah, suku bunga The Fed turun, maka kurs rupiah akan menguat? Intinya, Sri Mulyani berharap, kalau suku bunga The Fed turun maka selisih suku bunga antara AS dan Indonesia melebar, sehingga dapat menarik investor asing untuk investasi di Indonesia, dan karena itu rupiah menguat. Tetapi, untuk memperlebar selisih suku bunga antara AS dan Indonesia, kenapa harus tergantung dari the Fed? Bukankah Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga acuannya untuk memperlebar selisih suku bunga antara AS dan Indonesia? Ternyata, BI memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur BI yang lalu (19-20/06/24). Terus, kenapa The Fed dan faktor global yang menjadi kambing hitam atas merosotnya kurs rupiah? Pernyataan Sri Mulyani, bahwa anjloknya kurs rupiah karena The Fed tidak menurunkan suku bunga acuannya (Fed Funds Rate), menunjukkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia sangat buruk, karena tergantung dari kebijakan moneter asing. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia. Suku bunga acuan ketiga negara ASEAN tersebut bahkan lebih rendah dari suku bunga acuan The Fed. Vietnam, Thailand, Malaysia menunjukkan fundamental ekonomi mereka sangat solid dan mandiri, tidak tergantung dari kebijakan moneter AS. Ketiga negara tersebut berani mempertahankan suku bunga acuan rendah, karena fundamental ekonomi negara-negara tersebut tidak tergantung dari investor asing. Ketiga negara tersebut berani dan mampu mempertahankan suku bunga acuan lebih rendah dari suku bunga The Fed, karena fundamental ekonomi negara-negara tersebut sangat baik, dan tidak tergantung dari investor asing. Suku bunga acuan per Juni 2024: Indonesia 6,25 persen, Amerika Serikat 5,5 persen, Vietnam 4,5 persen, Malaysia 3 persen, dan Thailand 2,5 persen. Sebaliknya, Bank Indonesia tidak mampu menurunkan suku bunga acuan karena faktanya fundamental ekonomi Indonesia sangat lemah, dengan defisit transaksi berjalan dan defisit APBN yang terus meningkat, mengakibatkan ekonomi Indonesia tergantung dari utang luar negeri (investor asing). Hal ini mengakibatkan Bank Indonesia tersandera untuk menetapkan suku bunga acuan tinggi agar investor dan kreditur asing tidak kabur. -- ooo -- *) Tulisan selanjutnya menyoroti pernyataan Gubernur Bank Indonesia terkait anjloknya kurs rupiah.
Lurah Bagong dalam Lilitan Nogogini
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TEREKAM dalam sejarah hitam sebuah pertapaan yang dikenal dengan nama Klampis Ireng, telah melaksanakan hajat menentukan siapa sebagai Lurahnya calonnya Semar, Gareng, Petruk dan Bagong (Bawor). Klampis Ireng adalah permata di Khatulistiwa, di situlah harapan hidup makmur dengan kekayaan alamnya baik di laut, darat dan di perut buminya. Di ujung sana ada iblis bernama Jaewana, Bilung dan Sarawita diam diam memantau dan ikut cawe cawe, dengan seksama ikut memasang skenario siapa yang harus lolos berlaga terpilih sebagai Lurah. Yang penting jangan sampai Semar lolos terpilih sebagai Lurahnya. Perjuangan Semar berhasil di redam dengan berbagai rekayasa, Semar terpental dari laga kontestasi sebagai Lurah di \"Pertapaan Klampis Ireng\", tersisa Gareng, Petruk dan Bagong. Semar dianggap berbahaya karena mewarisi integritas, kejujuran, dedikasi, patriorisme yang di bentuk dan diajarkan kakeknya. Ketika gong di bunyikan penduduk berduyun duyun ke bilik suara menentukan nasibnya. Dengan hitung cepat, Bagong memperoleh angka kememanganya. Usut punya usut ternyata Bagong sudah diberi angka kemenangan sebelum hajat pemilihan lurah di laksanakan oleh cecunguk \"Jaewana, Bilung dan Sarawita\" aktor curang di belakang layar. Hajat besar telah berlalu Bagong sedang menunggu waktunya di lantik untuk duduk di Singgasana Kursi Gading damparing Kencono. Jaewana sebagai sponsornya datangi Bagong dengan puja puji dan sanjungan setinggi pohon cimplukan. Bagong sebagai lurah menerima titipan macam macam pesan dari Jaewana untuk meneruskan progran P Lurah sebelumnya, yang merupakan program sakral dari Sanghyang Nogogini. Senyum manis Bagong (bertubuh pendek ipel ipel) tanpa ragu siap melaksanakan pesan Sanghyang Nogogini, disampaikan dalam pidatonya penuh percaya diri lengkap dengan pakaian kebesaran nampak kedodoran. Bagong akan memikul sejarah hutang yang sangat besar, tatanan padepokan yang sudah rusak parah, korupsi, begal dan perampok dimana mana sementara Semar sebagai \"dewa ngejowantah\" penjaga UUD 45 dan Pancasila sudah menghilang (muksa) entah kemana. Bagong dipertaruhkan akan membawa masa depan kawula alit (rakyat) menjadi sejahtera atau makin sengsara, Padepokan akan tetap seperti Neraka atau berubah menjadi Surga. Wallaahu a\'lam. (*)
PKS Kok Genit Sih...!
Oleh: Ady Amar | Kolumnis PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) diharap tak genit. Mencoba genit sedikit saja muncul komen dengan narasi beragam tapi punya makna yang sama. Semua merasa aneh. PKS seperti dipaksa tak boleh berlagak genit, karena itu bukan tabiatnya. Tabiat yang biasa dimainkan PKS itu tampil gagah menawan bak Arjuna di pentas politik. Jika tiba-tiba PKS berubah wujud menjadi genit, itu terasakan aneh bin ajaib. Tak ada yang percaya. Masa sih PKS sampai segitunya. Kegenitan yang dibuat PKS itu tak lebih sebagai gimik politik yang dimainkannya. Itu sih sah-sah saja. Memangnya apa yang ingin diraih PKS sampai mesti berganti peran jadi sedemikian genit begitu. Pastilah ada niatan yang akan disasarnya, dan tentu itu yang diinginkan. Mudah untuk melihatnya seperti melihat ikan warna oranye-putih yang berenang meliuk di akuarium. Terlihat terang dan itu tak jauh-jauh dari keinginan kadernya _nyicipi_ sebagai Cawagub mendampingi Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta November 2024 ini. PKS tentu tidak ingin cuma ngusung Anies. Kali ini PKS ingin kadernya yang dipilih sebagai cawagubnya. Itu seperti harga mati, meski dalam politik tak ada harga mati. Bahkan banyak terjadi politik transaksional model mall dengan diskon besar-besaran. Maka sah-sah saja jika PKS memakai gaya genit melompat jauh ke panggung, meski itu hal mustahil bisa diraihnya. Lalu di atas panggung itu ditampilkan M. Sohibul Iman, yang Wakil Dewan Syuro PKS sebagai Cagub pilihan PKS. Sepertinya itu belum suara resmi partai. Baru lagak genit-genitan menawarkan diri. Tak masalah. Kegenitan semacam itu sepertinya mesti dimainkan PKS meski terlihat lucu menggelikan. Beragam kegenitan sepertinya akan terus dimainkan PKS bahkan bisa dengan berganti nama siapa saja yang nantinya akan diusung jadi peran genit-genitan. Peran sementara. Tak jadi masalah. Namun, semua kegenitan itu nantinya akan berhenti pada waktunya. Saat putusan sudah dibuat yang tak bisa ditentang. Dan, itu putusan Dewan Syuro. Sekali lagi, kabar yang beredar 23 Juni 2024 dari PKS belum benar-benar jelas apakah itu sudah lewat putusan Dewan Syuro atau sekadar genit-genitan memasang calon untuk melihat elektabilitas dan respons konstituennya. Maka melihat kegenitan yang dimainkan PKS itu hal wajar Setelah itu semua woro-woro bahkan teriakan yang terdengar genit yang dimainkan di panggung pada saatnya akan tunduk pada putusan Dewan Syuro. Putusan mengikat dan mesti ditaati. Setelah itu tak akan ada lagi kegenitan yang coba-coba dimainkan. Jika belum diputus Dewan Syuro maka semua kegenitan boleh muncul, itu cuma untuk memposisikan diri di tempat yang diharapkan. Saatnya tawar menawar atau boleh pula disebut transaksi dilakukan--tentu tidak semua sebutan itu boleh dikonotasikan negatif. Gaya genit muncul itu lebih berharap pada pinangan yang lebih proporsional. Lazim setelah itu akan jadi bahan pertimbangan Dewan Syuro untuk memutuskan putusan yang akan diambil siapa yang akan disorong PKS untuk menjadi Cagub dan Cawagubnya. Tentu juga pertimbangan lain yang tak luput dilihat, dan itu suara konstituennya. Kegenitan yang dimunculkan PKS itu memang cukup mengagetkan terutama pendukung Anies yang punya irisan pilihan yang sama dengan memilih PKS dalam pileg yang lalu, yang berharap Anies kembali ke Jakarta menuntaskan periode keduanya. Tak kurang pula kekagetan itu terasa dan disuarakan para pengamat yang melihat manuver yang dimainkan PKS itu aneh bin ajaib. Semua merasakan hal yang sama: langkah PKS itu tak lazim. Langkah genit PKS itu bukanlah hal terlarang. Tapi terasa aneh saja. Tapi memang sesekali boleh juga PKS \"membusung dada\", nih lo aku, meski itu bukan tabiatnya. Adalah hak politik PKS memunculkan nama kadernya, M. Shohibul Iman atau siapa pun untuk dimajukan meski tingkat elektoral keterpilihannya belum teruji. Namun PKS pastilah berhitung serius untuk memajukan kadernya sendiri jika tingkat keterpilihannya kecil--jika survei sudah dibuat untuk menentukan layak tidaknya kader sendiri dimajukan dalam kontestasi Pilkada Jakarta. PKS memang pemenang dalam pemilihan legislatif (pileg) tingkat DPRD Provinsi Jakarta yang lalu. Menumbangkan PDIP. Namun kemenangan PKS di pileg itu tidaklah identik dengan keterpilihan kadernya jika dipaksakan dimajukan sebagai Cagub. Maka tak perlulah melihat kegenitan yang dimainkan PKS itu dengan serius. Itu cuma gimik yang tak perlu diseriusi. Mustahil PKS tak menyorongkan Anies Baswedan sebagai Cagub. Disamping elektabilitas Anies jauh di atas nama-nama kandidat yang dimunculkan, juga hubungan panjang PKS dan Anies yang selama ini berjalan baik dan rasanya sulit bisa dipisahkan. Meski dalam politik tak ada yang tak mungkin. Apa lalu kita tak percaya jika Anies nantinya tetap yang akan diusung PKS sebagai Cagubnya, dan M. Sohibul Iman atau siapa pun nama kadernya yang lain sebagai Cawagub? Ga percaya, Apa mau taruhan Alphard? Ah ga ah... disamping belum punya mobil jenis itu, juga bukankah taruhan itu dosa. Taruhan memang tak sama dengan genit-genitan dalam politik. Tentu itu beda. Genit-genitan itu tak dosa, cuma aneh saja jika yang memainkan itu PKS. Canggung dan tampak gimana gitu...Dah, gitu aja ya! (*)
POPULER
