ALL CATEGORY
Racun Akhir Masa Jabatan: Family Office
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BERHALA investasi sudah meraksuki ubun-ubun rezim pimpinan Jokowi dan Luhut. Di akhir masa jabatan yang tinggal beberapa bulan lagi ini, Presiden Jokowi memberi kewenangan penuh kepada Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan untuk merancang dan menyiapkan segala hal bagi realisasi program \"Family Office\" yakni program \"dadakan\" sekaligus menutupi \"keputusasaan\" atas tidak kunjung tibanya investor mancanegara selama ini. Bisnis berbasis keluarga ini konon terobosan padahal sama sekali bukan hal baru dan bukan solusi simsalabim. Tetap saja perlu terbangun iklim usaha yang sehat di dalam negeri terlebih dahulu. Itu menjadi syarat utama untuk dapat menarik investasi \"orang super kaya\" asing. Mata luhut berbinar pada \"temuan\" program ini sambil mengkhayal menggambarkan kepastian suksesnya. Berbasis pada hitungan \"sempoa\" bahwa dana Family Office yang beredar di dunia adalah 11,7 trilyun USD jika 5% dapat ditarik ke Indonesia maka itu artinya 500 milyar USD telah kita dapatkan. Sebagai penarik maka dana yang disimpan di Indonesia itu akan bebas pajak. Tahap awal simpanan 10 sampai 30 juta USD. Luhut semangat memberi contoh. Family Office sebagai bisnis keluarga telah sukses di Amerika Serikat. Diawali oleh keluarga JP Morgan tahun 1838 dan dipopulerkan oleh Rockefeller. Dana disimpan dan diputar dalam berbagai bisnis di New York, California dan Texas. Artinya di Amerika Sendiri. Sementara negara Asia Family Office kokoh di Singapura, Hongkong dan Dubai. Ini memberi gambaran bakal tidak mudah menarik dana investasi dari orang kaya asing ke Indonesia. Meski bebas pajak, pusat-pusat bisnis di Indonesia belum sekelas Dubai, Hongkong dan Singapura. Apalagi New York dan California. Juli ini Jokowi dan Luhut akan launching Family Office. Setelah IKN dan Rempang yang gagal, kini kedua orang itu akan jualan investasi Family Office. Bahaya terbesar dari tipu-tipu \"cipoa\" adalah penguatan bisnis keluarga orang kaya Indonesia sendiri. Jalan untuk fasilitasi pembebasan pajak dan penguatan oligarki bisnis.Yang kaya tambah kaya yang miskin tidak tertolong. Kekayaan yang dibantu oleh fasilitas negara. Bahaya lain adalah menipu rakyat bahwa investasi akan membanjiri. Pengokoh kapitalisme untuk merusak sistem ekonomi kerakyatan yang seharusnya dianut oleh bangsa Indonesia. Bisnis keluarga dan \"kekeluargaan\" menurut Konstitusi memiliki makna yang jauh berbeda. Family Office hanya program omong kosong. Bagaimana investasi \"orang kaya\" asing akan datang ke negara dengan kultur bisnis tidak sehat ? Para pejabat dan aparat korup, suap, mark up dan perburuan rente yang merajalela. Kuku-kuku naga pun telah sangat kuat mencengkeram. Asing mana yang mau menyimpan dana? Jika China lagi China lagi maka Family Office bukan untuk kesejahteraan atau kemakmuran rakyat tetapi program pengokohan perbudakan atas kaum pribumi. Pemerintahan baru dipaksa untuk melanjutkan penjajahan sistematis tersebut. Dengan mainan baru Jokowi dan Luhut maka rakyat terus dibuat manut oleh rezim linglung. Manipulasi \"legacy\" untuk menutupi ketidaktuntasan berbagai penanganan masalah baik korupsi, pelanggaran hak asasi, perusakan demokrasi, IKN maupun kehancuran moral seperti judi online dan money laundry. Family Office atau Kantor Keluarga hanya akal-akalan Jokowi dan Luhut untuk tetap berkuasa. Umur yang sudah pendek ingin terus diperpanjang dengan menunggangi kegiatan usaha. Jokowi dan Luhut sudah sulit untuk dipercaya. Terlalu banyak dusta dan dosa. (*)
IJW Turut Investigasi Pembakaran Wartawan Rico Sempurna dan Keluarganya
Jakarta, FNN | Indonesian Journalist Watch (IJW) akan turut melakukan investigasi atas dugaan pembunuhan wartawan media Tribrata News TV, Rico Sempurna Pasaribu (47). bersama 3 keluarganya. \"Kami berduka dan prihatin atas meninggalnya Wartawan Rico Sempurna Pasaribu. IJW akan ikut investigasi bantu Polisi mengusut kasus ini,\" ujar Ketua Umum IJW, HM Jusuf Rizal kepada FNN, Senin malam (1/7). Rico Sempurna Pasaribu (47) bersama 3 keluarganya (istri, anak dan cucu) tewas dalam rumahnya yang diduga dibakar pihak yang tidak suka atas pemberitaannya. Jusuf Rizal mengatakan peristiwa ini sebagai tamparan dan penghinaan atas profesi wartawan (jurnalis). \"Ini sekaligus berita dukacita mendalam bagi dunia jurnalis. Untuk itu, bagi siapapun pelakunya, IJW minta dihukum setimpal. Jurnalis tidak boleh takut menyampaikan kebenaran,” tegasnya. Rico Sempurna dikenal sebagai wartawan yang gigih memberitakan perjudian, narkoba dan penebangan kayu liar di Wilayah Tanah Karo yang belakangan ini marak. Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) mengatakan dewasa ini makin banyak jurnalis yang dibunuh dan dikriminalisasi akibat pemberitaan. Namun pelaku masih jarang dituntaskan oleh Kepolisian. “Ini merupakan tantangan bagi pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus-kasus yang menewaskan jurnalis. Apalagi kasus ini menyangkut perjudian, narkoba dan illegal loging yang memang menjadi agenda Kepolisian,” ujarnya. Jusuf Rizal mengatakan IJW akan turun ke Kabupaten Karo berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian, jaringan, termasuk DPD LSM LIRA Kabupaten Karo, PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), dll guna melakukan investigasi membantu pihak Kepolisian dalam mengusut kasus pembakaran rumah wartawan Rico. “Tantangan menjadi jurnalis ke depan makin berat karena tidak hanya menghadapi aturan Dewan Pers yang dinilai diskriminatif, tapi juga upaya kriminalisasi, kekerasan maupun pembunuhan. Untuk itu, jurnalis harus lebih hati-hati dan waspada,” tegas Jusuf Rizal kemudian. Indonesian Journalist Watch (IJW) merupakan organisasi yang didirikan berdasarkan Pasal 17 UU Pers 40 Tahun 1999, guna mengawasi, mengkritisi dan memberikan masukan kepada Dewan Pers maupun industri pers.
Nawadosa Jokowi di Depan Mahkamah Rakyat Luar Biasa
Jakarta| FNN - Inisiator, penggagas dan pencetus Maklumat Yogjakarta pada 18 Mei 2024 yang terdiri dari Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., M.A., Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D., menyimpulkan bahwa negara hari ini dalam keadaan bahaya. Setidaknya ada sembilan dosa besar Jokowi yang mengakibatkan Indonesia terpuruk hari ini. Berikut rilis lengkap yang diterima redaksi FNN, Ahad (30/06/2023). INDONESIA DALAM BAHAYA Kami Penggagas dan Pencetus Maklumat Yogjakarta (18 Mei 2024 ) : Dengan senantiasa berlindung dan memohon pertolongan Tuhan YME, untuk menyelamatkan Indonesia . Terus mencermati perkembangan dinamika denyut nadi kehidupan praktek penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Keadaan terus memburuk dan membahayakan eksistensi NKRI Telah muncul 9 catatan dosa dosa Jokowi melalui Persidangan Mahkamah Rakyat di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/6/2024). \"Memperingatkan Presiden Jokowi\" : Jangan mengabaikan suara / aspirasi rakyat ( Mahkamah Rakyat ) , apalagi muncul dan lahir dari lingkungan kampus (terlampir). .Apabila suara / aspirasi rakyat tersebut di abaikan maka benar benar NKRI dalam bahaya. Presiden harus introspeksi dan memperbaiki diri untuk menghindari segala kemungkinan lahirnya kemarahan rakyat yang lebih besar akan menerpa dan menimpa dirinya. Inisiator, Penggagas dan Pencetus Maklumat Yogjakarta (18 Mei 2024) - Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto- Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., M.A.- Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D. Lampiran: \"TUNTUTAN MAHKAMAH RAKYAT LUAR BIASA\"--------------------Program pembangunan ala Jokowi atau Nawacita yang mengakibatkan maraknya ketidakadilan menjadi sembilan dosa atau Nawadosa yang disampaikan dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Dosa Dosa Jokowi : Pertama merupakan perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat yang terjadi akibat ambisi investasi Jokowi. Untuk melancarkan bisnisnya, pemerintah menggunakan kata eco atau green agar menciptakan citra ramah lingkungan yang sesungguhnya menimbulkan kerusakan ekologis dan permasalahan sosial, seperti pembangunan IKN. Kedua, kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi terhadap masyarakat yang menuntut dan membela haknya, seperti kasus Wadas, Rempang, hingga kriminalisasi buruh. Fenomena “No Viral No Justice” pun menjadi contoh besar aparat penegak hukum tidak memproses laporan pelanggaran sebelum laporan tersebut viral dan mendapatkan tekanan sosial dari masyarakat. Ketiga, kejahatan kemanusiaan dan pelanggengan impunitas yang menunjukkan hukum tajam ke bawah selama era Jokowi. Kasus kekerasan terhadap masyarakat di Papua hingga peristiwa Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa menjadi contoh nyata impunitas yang membuat kasus pelanggaran hak sipil tak pernah dituntaskan akibat pembiaran dari pemerintah. “Impunitas yang melenggang bebas selama rezim ini memberikan ruang untuk melakukan kesalahan secara terus-menerus karena tidak ada mekanisme penghukuman. Karenanya, pelanggaran HAM yang terjadi difasilitasi oleh negara. Maka, penyelesaian harus diserahkan pada mekanisme yang disepakati oleh rakyat untuk menghapus kultur impunitas dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran dan kejahatan HAM berat,” ujar Dimas Bagus Arya dari Kontras. Keempat, komersialisasi, penyeragaman, dan penundukan sistem pendidikan yang mengakibatkan carut-marutnya sistem akademik di Indonesia. Pendidikan yang menjadi hak dasar setiap warga justru dikomersialisasi dengan biaya pendidikan yang mahal dan berbanding terbalik dengan kesejahteraan guru. Kelima, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tindakan perlindungan koruptor. Penindakan yang lemah bagi para koruptor, pemecatan pegawai KPK yang menolak upaya penggembosan KPK, hingga perkawinan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan keluarga Jokowi menjadi bukti bobroknya sistem hukum di Indonesia. “Pemberantasan korupsi terburuk terjadi selama sepuluh tahun masa pemerintahan Jokowi. Dari sekian banyak kasus korupsi yang jumlahnya triliunan rupiah kurang dari Rp10 persen yang dikembalikan ke negara. Sayangnya, presiden tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memberantas kasus korupsi. Pemerintah malah memotong taring untuk dilaksanakannya pemberantasan kasus korupsi. Selain itu, nepotisme dan politik dinasti ditunjukkan secara terang-terangan saat Pilpres tahun ini. Semangat anti-korupsi dalam UUD 45 justru digerogoti selama sepuluh tahun masa Jokowi,” ujar Yaser Aulia dari Indonesia Corruption Watch (ICW). “Dosa rezim hari ini adalah pelemahan pemberantasan korupsi dan yang menjadi perhatian adalah kepastian hukum dan bisnis yang dapat dilihat dari praktik revolving door. Analogi itu kita artikan seperti pejabat adalah pebisnis dan ada juga pebisnis yang jadi pejabat atau pebisnis yang mempengaruhi pejabat. Praktik ini banyak di pengelolaan SDA. Praktik revolving door ini new normal di Indonesia dan menjadi satu hal yang dititikberatkan dalam Mahkamah Rakyat ini,” ujar Bagus Pradana dari Transparency Indonesia. Keenam, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan program solusi palsu untuk krisis iklim. Eksploitasi besar-besaran terhadap SDA seperti penghancuran wilayah Indonesia bagian Timur untuk proyek hilirisasi nikel, solusi ketenagalistrikan yang masih menggunakan batubara, hingga penggunaan biomassa yang menebang hutan secara besar-besaran. “Hari ini kita kembali berduka karena lubang tambang di Samarinda, Kalimantan Timur kembali menelan korban jiwa, yaitu dua pelajar berusia sembilan tahun. Selama 2011 hingga 2024 ada 47 korban yang meninggal di lubang tambang di Kalimantan Timur. Ketujuh: Pembobolan PDN (Pusat Data Nasional) dan kontrak penyimpanan dan pengolahan data pemilihan umum Indonesia adalah kejahatan terbesar terhadap bangsa dan negara yg dilakukan oleh pimpinan pemerintahan dan perusahaan negara, yg berdampak luat biasa. kejahatan pembocoran dara dan atau menyerah- kan pengumpulan dan pemrosesan dara pada perusahaan atau non perusahaan non pemerin-tah harus dilarang dan bagi yg melanggar dikenakan hukuman seberat-beratnya.(*)
Waspadai Politik Dinasti dalam Pilkada Serentak 2024
Jakarta | FNN - Komunitas Forum Tanah Air (FTA) merasa prihatin atas terjadinya kemerosotan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, FTA menyampaikan seruan kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pemilu serentak November 2024 mendatang. Redaksi FNN menerima rilisnya pada Ahad (30/06/2024). Berikut isi lengkapnya: SIKAP & SERUAN FORUM TANAH AIR (FTA) DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 Sahabat seperjuangan FTA dimanapun berada. Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata. Calon-calon kepala daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota akan sibuk mencuri hati rakyat agar memperoleh suara, tidak peduli apapun caranya. Sebagian masyarakat/pemilih memberikan suaranya dengan harapan setelah terpilih kepala daerah tersebut akan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat secara maksimal. Sebagian lainnya tidak begitu peduli dengan sosok bahkan program calon pemimpin, bagi mereka pemberian berupa bansos, serangan fajar atau lainnya lebih penting dari pada semua rencana-rencana kerja sang kandidat untuk mendapatkan suara mereka. Inilah kenyataan yang harus dilalui dalam kontestasi politik di tanah air, sehingga wajar bila pragmatisme sangat tinggi, tidak saja di antara para calon pemimpin tapi juga di kalangan pemilih. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk berdiam diri dan membiarkan semua anomali politik berlangsung. Sampai kapan kita bisa menerima keadaan ini sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan berpolitik? Forum Tanah Air (FTA) mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam memberikan suaranya terhadap para calon-calon kepala daerah dalam pilkada serentak yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Rekam jejak para calon harus di pertimbangkan sebelum memutuskan pilihan, karena suara yang diberikan akan berpengaruh dalam situasi dan kondisi kehidupan rakyat selama lima tahun ke depan. Sudah saatnya rakyat menjadi pemilih cerdas dan tidak buta politik. Rakyat harus belajar dari pengalaman buruk dalam setiap kontestasi pemilu selama ini. Rakyat lebih sering tertipu oleh janji-janji calon pemimpin melalui taktik politik tanpa realisasi. Rakyat sering terbuai dengan tebar pesona para kandidat yang menjanjikan kehidupan bermasyarakat yang serba ideal dan berujung pada kekecewaan karena ternyata itu hanyalah isapan jempol belaka. Bagaimana bisa mendapatkan calon pemimpin yang baik bila sejak awal pencalonan untuk mendapatkan partai pendukung saja sudah sangat transaksional, kemudian untuk biaya kampanye dan membeli suara rakyat membutuhkan dana yang besar. Semua dihitung sebagai investasi yang tentunya akan diharapkan pengembaliannya, Return on Investment (ROI). Pada saat berkuasa tentu menjadi bagian dari prioritas sang pemimpin untuk menjamin ROI tersebut, selain upaya bagaimana agar tetap bisa berkuasa. Untuk menghadapi berbagai hal tersebut, berikut beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian para pemilih; Jangan biarkan DINASTI POLITIK terjadi di daerah. Negara kita adalah negara Demokrasi, BUKAN MONARKI. Dari daerahlah diharapkan menjadi pondasi utama dalam menggerakkan ekonomi nasional.Jangan pilih calon pemimpin yang punya rekam jejak dan pernah terkait KORUPSI, KOLUSI & NEPOTISME (KKN). Ini syarat mutlak pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.Jangan gadaikan suara demi rupiah karena pemberian “serangan fajar” dari calon kepala daerah, itu sangat merugikan kehidupan rakyat. Beberapa rupiah yang diberikan hanya bisa digunakan untuk sesaat, tapi dampak kerugian yang ditimbulkan akan dirasakan selama mereka menjabat. Pilih calon pemimpin yang punya rekam jejak positif, memiliki ide dan gagasan yang baik untuk membangun dan mensejahterakan rakyat daerahnya. Anda sendiri memiliki pilihan untuk membentuk masa depan Anda dan masyarakat disekitar Anda, segala yang terjadi dalam hidup ini adalah hasil dari pilihan yang Anda buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Hormat Kami kepada seluruh rakyat Indonesia. Forum Tanah Air (FTA).
RUU Kepolisian Upaya Sandera & Fait Accompli Presiden Prabowo (Bagian-1)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN SURAT Terbuka Kepada Yang Terhormat Bapak Jendral TNI (Purn.) Haji Prabowo Subianto Sebagai Presiden Indonesia Terpilih 2024-2029. SELASA 28 Mei 2024 lalu, publik Indonesia dibuat terkaget-kaget oleh DPR. Masalahnya diam-diam DPR menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. Nama lengkapnya “Perubahan Ketiga RUU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Luar biasa perjalanan RUU yang satu ini sampai dengan ditetapkan menjadi “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. Dibilang luar biasa karena prosesnya yang terkesan senyap dan sembunyi-sembunyi. Masyarakat sipil (civil society) tidak banyak yang mengetahuinya. Kalangan civil society baru mengetahui setelah ditetapkan oleh DPR. Diam-diam DPR sudah tok saja. Resmi diputuskan sebagai “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. RUU yang satu ini ternyata bukan maunya pemerintah Presiden Joko Widodo. Bukan juga maunya Polri. RUU Kepolisian maunya DPR. Yang punya keinginan dan hajat maha tinggi adalah DPR. Kesannya DPR yang paling bernafsu untuk menggolkan RUU Kepolisian untuk perubahan ketiga ini. Untuk itu, berbagai alasan dari DPR disiapkan, dan dicoba untuk disampaikan kepada publik sebagai dalil pembenaran. Bahkan diduga komunitas pers atau media masa nasional juga sudah digarap DPR. Diajak untuk bekerja sama dengan DPR sebagai pihak pengusul RUU. Tentu saja bukan lagi rahasia kalau tidak ada itu makan siang gratis. Kemungkinan saja sejumlah angka dan imbalan yang menggiurkan sudah dijanjikan kepada komunitas pers dan media massa nasional. Bahkan diduga beberapa pihak dan sejumlah kalangan civil society dari praktisi hukum juga sudah digarap. Targetnya adalah jangan sampai ada protes sana-sini terkait RUU Kepolisian ini. Selain itu, diduga DPR berharap jangan sampai RUU Kepolisian ini menjadi isu nasional. Kalau menjadi isu nasional, DPR bisa ngeri-ngeri sedap. Kemungkinan DPR sangat takut kalau sampai RUU Kepolisian ini menjadi isu nasional. Khawatir banyak tantangan yang berdatangan dari civil society. Apalagi kalau protes civil society mendapat dukungan dari Pak Prabowo Subianto. Bisa berantarakn RUU Kepolisian ini. Kalau banyak protes dari civil society, khawatir RUU Kepolisian ini bisa gagal menjadi undang-undang. Padahal mungkin DPR berharap, RUU Kepolisian ini sudah diketok menjadi undang-undang di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kelihatannya sejumlah anggota DPR kini lagi ngebet kejar tayang. Entah siapa bandarnya? Bandarnya sih sampai sekarang kelihatan masih buram dan samar-samar. Bandarnya hampir pasti bukan dari Kepolisian atau Mabes Polri. Sejumlah anggota DPR diduga bernafsu menjadikan RUU Kepolisian ini menjadi untuk undang-undang secepatnya di in juri time. Mungkin kejar sisa masa jabatan yang tinggal empat bulan lagi. Apalagi banyak anggota sekarang tidak terpilih untuk periode 2024-2029 nanti. Kejar tayang DPR ini, mungkin saja untuk memperlihatkan kepada sang bandar yang membiayai. DPR sudah kerja lho. Buktinya sudah menjadi “RUU Hak Ususl Inisiatif Dewan” nih. Bandarnya mungkin dari oligarki yang terkenal licik, picik, tamak dan rakus. Mungkin juga dari kalangan pengusaha tambang dan bandar judi online. DPR diduga berupaya agar sebelum Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden, RUU Kepolisian ini sudah menjadi undang-undang. Makanya proses awalnya terkesan senyap dan sembunyi-sembunyi. Baru ketahuan kalangan civil society setelah disahkan oleh DPR sebagai RUU Hak Usul Inisiatif Dewan. Hebat DPR kita yang banyak terlibat transaksi judi online tersebut. Sayangnya dengan adanya RUU Kepolisian ini, DPR diduga hendak menyandra Pak Jendral TNI (Purn.) Prabowo Subianto. DPR juga diduga hendak menghina Pak Prabowo yang jago masalah keamanan itu. DPR kira Pak Prabowo itu tidak pahami masalah keamanan dan pertahanan. Padahal Pak Prabowo itu sangat paham dan kuasai, bahkan sampai dengan khatam masalah-masalah keamanan dan pertahanan. DPR jangan kira Pak Probowo adalah figur sipil yang tidak pahami masalah keamanan dan pertahanan negara. Pak Prabowo Subianto jangan sampai difait accompli oleh DPR begitu dong. DPR jangan bikin RUU yang kekanak-kanakan beginilah. RUU ini terlihat sudah jorok, dan norak pula mainannya. Jadi teringat Presiden Gus Dur yang pernah bilang “DPR seperti Taman Kanak-kanak”. Mainan DPR kali ini terkait RUU Kepolisian terlalu picisan, dungu dan dongo pula. Mudah dan gampang bangat untuk dibaca, kalau DPR sedang fait accomli Pak Prabowo Subianto. Padahal Pak Prabowo itu salah satu tentara terbaik Indonesia. Pak Prabowo itu intejelijen terbaik yang dipunyai Indonesia. Masa intelijen terbaik ko mau difait accompli sama DPR juga? Ah, DPR jangan nora dan jorok gitu dong mainnya. Sebagai intelijen terbaik (Sandhi Yudha), Pak Prabowo pasti tahu siapa-siapa saja yang menjadi leader atau pemain utama gagasan RUU Kepolisian ini di DPR. Termasuk juga kemungkinan mereka yang ada di lingkaran terdekatnya. Mungkin saja Pak Prabowo diam ini untuk menguji loyalitas orang-orang terdekatnya. Apalagi di sekitar Pak Prabowo ada kumpulan jenderal-jenderal hebat. Ada Pak Marsekal TNI (Purn.) Imam Sufaat, Pak Jenderal Pak Jenderal Polisi (Punr.) Sutanto, Pak Jenderal Polisi (Purn.) Sutarman, Pak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Syafrie Syamsudin, Pak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, Pak Mayor Jenderal TNI (Purn.) Glenny Kairupan dan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Eko Wiratmoko. Ada juga Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Iriawan (Iwan Bule), Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Condro Kirono dan Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Boy Rafly. Para jenderal hebat di sekitar Pak Prabowo Subinto ini pasti paham itu mainan DPR yang terkesan odong-odong, kaleng-kaleng dan beleng-beleng terkait RUU Kepolisian ini. Mungkin saja diam-diam Pak Prabowo sedang menguji loyalitas teman-teman dekatnya di DPR. Kita tunggu makna diamnya Pak Prabowo Subianto terkait RUU Kepolisian yang lagi kejar tayang ini. (bersambung).
Striptease Data Indonesia
Oleh Djony Edward l Wartawan Senior FNN Niatan Pemerintah Indonesia mengintegrasikan seluruh data di kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, data perusahaan hingga data pribadi, patut diacungkan jempol. Masalahnya, ketika sebagian besar data sudah terkumpul dan diserang hacker ramsonware, kiamatlah Indonesia. Itulah yang terjadi sekarang ini, sehingga data Indonesia tercecer di pasar gelap digital, dark web market. Konon kabarnya data Inafis Polri dan data Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga sudah dijajakan dengan harga diskon di dark web market. Bayangkan, jika data sidik jari warga negara Indonesia dan data intelijen Indonesia diperjualbelikan di pasar gelap, sungguh sangat mengerikan. Sidik jari warga kita bisa disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab di luar sana. Data intelijen TNI kita juga sudah telanjang, sudah beredar di luar sana. Betapa bugilnya data Indonesia. Pendek kata, data Indonesia sudah tercecer, diperjual belikan, bahkan sudah telanjang di hadapan para hacker dan para pemanfaat data tersebut di dunia. Data Indonesia ibarat penari striptease, sudah telanjang bugil. Mengerikan! Tak ayal lagi, Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian dan Dirut PT Telkom Ririek Adriansyah diminta mundur. Adalah SAFEnet yang menggelar petisi agar ketiganya mundur. Alasannya, Kemenkominfo sebagai penata usahaan, BSSN sebagai pengawas, dan Telkom sebagai provider, dianggap tidak profesional sehingga data nasional yang harusnya dijaga dan dipelihara, malah bobol oleh ramsonware Lockbit 3.02. Malware yang pernah membobol Bank Syariah Indonesia tahun lalu. Cita-Cita Mulia Sebenarnya Pemerintah Indonesia memiliki cita-cita mulia, yakni menghimpun data stakeholder Indonesia menjadi Satu Data Indonesia yang berbasis cloud (komputasi awan). Bahkan prosesnya sudah berlangsung sejak 2022 akhir dan sudah dibangun Pusat Data Nasioanal Sementara (PDNS). Rencananya kegiatan yang dikelola Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo tersebut akan membangun empat PDN di seluruh Indonesia. PDN yang dibangun memiliki kapasitas backup sudah masuk kategori tier-4, dengan kapasitas memori yang sangat besar, kebutuhan tenaga listrik 20 MW, teknologi yang tinggi dan security yang advance, beroperasi 7 hari seminggu, 24 jam sehari, artinya non stop beroperasi. Keempat PDN itu rencananya akan dibangun di beberapa kota. Pertama, PDNS pertama sedang dibangun di Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan memakan biaya mencapai Rp2,7 triliun berasal dari pinjaman Pemerintah Prancis. Sementara bertindak sebagai provider adalah PT Telkom (Telkom Sygma) dan PT Lintas Artha. Kedua, PDNS kedua akan dibangun di Batam dengan pembiayaan Pemerintah Korea Selatan. Ketiga, PDNS ketiga di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Keempat, PDNS keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Bandingkan dengan Vietnam yang telah membangun 28 PDN dengan 44 penyedia layanan (provider), Malaysia yang telah membangun 49 PDN dengan 23 provider. Apalagi Singapura sebagai negara yang kecil saja sudah membangun 87 PDN dengan 40-an provider. Betapa kecilnya PDN Indonesia. Website Satu Data Indonesia yang akan dihimpun dalam PDN Indonesia rencananya akan mengintegrasikan 24.700 pusat data yang terdiri dari aplikasi dan server yang sudah terlanjur dibangun secara terpisah tanpa koneksi. Belum lagi data bisnis, yayasan, hingga data pribadi nantinya akan ikut diintegrasikan. Sehingga masing-masing pusat data bisa inter-operability, saling bisa beroperasi, saling bisa bertukar data. Hal ini akan memudahkan Pemerintah Indonesia untuk mengambil keputusan, melakukan profiling, dan kepentingan lainnya, karena sudah terintegrasi dalam website Satu Data Indonesia. Sejauh ini sebanyak 2.700 pusat data yang sudah masuk ke dalam PDNS dari 282 instansi yang terdiri dari 56 kementerian dan lembaga, 13 provinsi, 105 kabupaten dan 31 kota, 77 data instansi tambahan lainnya. Jadi PDNS diibaratkan seperti mall besar yang akan menjadi cikal bakal big data Idonesia, menampung 282 tenant dari instansi yang datanya terintegrasi. Diserang Malware Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, data 282 instansi tersebut pada 17 Juni lalu diserang hacker jenis ransomware Lockbit 3.02. Pada 20 Juni baru diumumkan dan telihat jelas pada layanan Ditjen Imigrasi yang lumpuh. Sehingga menimbulkan antrean panjang di bandara, layanan orang keluar dan masuk dari dan ke luar negeri jadi terganggu. Imigrasi lumpuh. Cara kerja ransomware adalah menguasai data PDNS yang sudah dihimpun, lalu melakukan enkripsi atas data tersebut, untuk kemudian dibuatkan kata kunci untuk membukanya. Pendek kata data PDNS digembok, kuncinya akan diserahkan jika Kemenkominfo menyerahkan dana US$8 juta atau setara Rp131 miliar. Bagaimana sikap Kemenkominfo, jelas dan tegas, tidak mau bekerja sama dengan ancaman para hacker, alias tidak mau menyerahkan dana. Pemerintah tidak boleh kalah dengan para hacker. Sampai di sini kita salut dan bangga dengan Kemenkominfo. Yang disesalkan kemudian adalah, ternyata menurut Telkom sebagai provider, data yang digembok hacker tidak bisa diselamatkan, tidak ada backup data. Namun tetap dicoba dicarikan upaya me-recovery data. Sejauh ini, dari 282 tenant PDNS, baru 44 tenant yang bisa diselamatkan, bisa di-recovery. Data yang lain, boleh jadi sudah dikuasai hacker dan sebagian sudah dijual ke dark web market. Namun Kepala BSSN Hinsa Siburian meyakinkan bahwa data masih aman, tapi memang provider juga tidak bisa membuka gembok para hacker. Pendek kata, data kita tidak aman, dan data kita cenderung striptease. Kecuali data imigrasi yang sudah diselamatkan dikelola oleh Amazon. Tapi pihak ketiga di luar negeri yang mengelola, sama artinya data kita sudah telanjang di hadapan asing. Kalau memang PDNS itu lumpuh hanya karena gangguan teknis, seperti gangguan aliran listrik, dan sistem, biasanya bisa recovery tak sampai dalam satu hari. Kalau gangguan hardware, mestinya mereka sudah punya backup data. Kalau gangguannya bersifat software atau internet, maka recoverynya juga cepat. Kalau gangguan sudah lebih dari tiga hari dan belum kunjung recover, maka sudah dapat dipastikan itu akibat adanya serangan hacker. Dan itulah yang terjadi pada PDNS kita. Apakah gangguan ransomware yang menyerang PDNS termasuk gangguan skala besar? Menurut pakar Security IT Ridho Rahmadi, kebocoran data ini adalah gangguan yang masih dalam skala kecil, yang dilakukan segelintir orang. Cirinya minta tebusan angka kecil, yakni US$8 juta. Lantas siapa pelakunya? Ridho menduga keras pelakunya adalah kelompok yang sedang mendapat perlakuan tidak mengenakkan dari Pemerintah. Dalam waktu yang berhimpitan, Kemenkominfo diketahui sedang memerangi judi online, game online dan pinjaman online ilegal. Mereka direpresi Kemenkominfo lewat berbagai kebijakan, sehingga mereka melawan dengan menyerang PDNS. Namun demikian tidak ada salahnya kita menunggu hasil audit forensic yang dilakukan BSSN, untuk memastikan siapa pihak yang menyerang PDNS belakangan ini. Potensi Korupsi Meski demikian, pakar security IT Aulia Postiera, mengingatkan soal adanya dugaan korupsi dalam pembangunan PDN dan PDNS. Karena itu diperlukan audit forensik atas PDN maupun PDNS. DPR sendiri menduga PDN yang dibangun dengan kapasitas backup tier-4 tidak percaya. Karena, menurut anggota DPR RI Sukamta, kapasitas backup tier-4 itu memiliki kemampuan auto recovery dua tiga jam secara otomatis. Tapi nyatanya, lebih dari lima hari data belum recovery, bahkan data bocor di dark web market. “Itu hanya klaim Kemenkoinfo saja tier-4, nyatanya data loss luar biasa besar. Mungkin tier-1 saja tak sampai,” katanya. Apalagi data yang demikian besar itu juga tanpa backup yang memadai, sehingga boleh jadi ada potensi korupsi sangat tinggi. Masih segar dalam ingatan bahwa Menkominfo Johnny G. Plate diketahui terlibat korupsi Base Transceiver Station (BTS). Boleh jadi dalam kasus PDNS ini juga terjadi korupsi, karena begitu mudah ditembus hacker, sehingga perlu dilakukan audit investigasi untuk memastikan proses pembangunan PDN maupun PDNS apakah ada unsur korupsi atau tidak. Dengan adanya penguncian data pada PDNS oleh para hacker, maka pada instansi yang menjadi tenant PDNS mengalami risiko finansial. Uang di rekening bisa saja hilang lantaran data, password, rekening sudah dijebol. Disamping juga ada risiko reputasi, dimana warga yang datanya ada pada instansi yang datanya sudah masuk PDNS, maka instansi tersebut akan jatuh. Kalau instansi itu bank, maka reputasi bank akan kehilangan kepercayaan karena reputasinya sudah kehilangan kepercayaan. Apalagi kalau menyangkut data warga pribadi yang telah dicuri, maka berpotensi terjadi kejahatan siber maupun kejahatan fisik atas warga tersebut. Bahkan warga tersebut juga bisa jadi obyek pemerasan dan perilaku kejahatan lainnya. Cilakanya data intelijen juga dikabarkan sudah bocor, itu artinya data rahasia negara ini juga berceceran. Oh betapa mengkhawatirkannya Indonesia, Pusat Data Nasional kita sudah tercecer dimana-mana, sudah sangat striptease!.
Kutukan Akhir Jabatan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENGAKHIRI kehidupan atau jabatan dapat baik atau buruk. Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya bulan Oktober 2024 artinya tinggal 4 bulan lagi ke depan. Mendekati masa akhir jabatan justru yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah semakin ruwet dan ruwet. Artinya menjadi tanda bahwa Jokowi akan mengakhiri jabatan dengan buruk atau su\'ul khotimah. Refleksi dari perilaku politik buruk selama memerintah. Terlalu banyak dosa politik yang dilakukan baik pelanggaran HAM, pengkhianatan negara, pembudayaan korupsi, tidak peduli pada penderitaan rakyat, mempermainkan hukum, politik dinasti, menghalalkan segala cara, gemar berbohong, ijazah palsu, membangun mistisisme, politik sandera, serta perilaku tak terpuji lainnya termasuk kebijakan sinkretisme agama dan merangsang budaya hedonis. Akibat perilaku buruk selama menjalankan amanat kekuasaan, maka dipenghujung masa jabatan semakin terlihat ketidakmampuan membuat prestasi apapun. Justru ditunjukkan warna asli Jokowi yang memang berbau menyengat. Menjalankan sistem politik Gorongkrasi yakni dari gorong-gorong oleh gorong-gorong untuk gorong-gorong. Kutukan gorong-gorong atas Sang Garong. Jenis-jenis kutukan gorong-gorong akhir masa jabatannya--end of term curse--adalah : Pertama, kutukan data (Data curse). Dimulai \"data\" 11 ribu trilyun di kantong hingga otak-atik \"data\" suara KPU 2014, 2019 dan paling sadis Sirekap 2024 menjadi sebab \"curse\" peretasan data PDNs oleh serangan ransomware hacker. Sebelumnya Indonesia geger dengan kebocoran data yang diretas oleh hacker Bjorka. Otak atik data yang berbalas peretasan data. Kedua, kutukan China (China curse). Indonesia bersahabat erat dengan China. Su Guo Jing industri judi China bahagia sukses jualan. Di Indonesia judi online marak pada semua segmen. Tersiar 1000 lebih anggota DPR/D berjudi online. Bandar utama ada di China, Laos Kamboja, Myanmar. Dikenal sebagai Mekong Region Countries. Perbuatan kriminal ini telah mewabah. Aparat terlibat? Ketiga, kutukan Mega (Mega curse). Konflik Mega Jokowi di penghujung masa jabatan semakin serius. Jokowi \"anak asuh\" Mega sejak masih \"bayi\" ternyata berkhianat demi sukses dinastinya. Sekjen PDIP Hasto diobrak-abrik. Diakui atau tidak kini PDIP menjadi musuh berat Jokowi. Keempat, kutukan keluarga (Family curse). Gibran dan Kaesang menyatakan enggan berpolitik, mereka lebih memilih bisnis. Namun kemudian keduanya ternyata ambisi berpolitik. Serupa dengan bapaknya yang sok alim dan berpura-pura. Nepotisme Jokowi diburu rakyat. Potensial menjadi sebab dari tumbangnya kekuasaan. Kelima, kutukan Syuhada (Syuhada curse). Pembunuhan atau pembantaian politik akan berbekas. Ruh 6 Syuhada akan terus menjadi \'nightmare\' Jokowi. Pernyataan perang HRS dipastikan sampai kepada Jokowi. Konsolidasi pasukan tempur HRS siap untuk memporakporandakan kejahatan HAM rezim Jokowi. \"End of term curse\" hanya hukum sebab akibat. Tidak ada kejahatan sempurna dan tidak ada penghianatan tidak berbalas. Di sini belum bicara akherat, tetapi hukum dunia pun sudah pasti berlaku. Sejarah banyak membuktikan. Jokowi akan menjadi mantan Presiden RI pertama yang berujung di jeruji besi. Sulit mencari alasan pemaaf, apalagi pembenar. Dosa politik pengusaha meubel yang merusak kursinya sendiri itu sudah terlalu banyak. (*)
Pemerintah Disarankan Gunakan Metode Follow The Money agar Efektif Berantas Judi Online
Jakarta | FNN -Kabareskrim Polri 2008-2009 Susno Duadji menegaskan, upaya memberantas praktik judi online di Indonesia itu sebenarnya sangat mudah, tinggal kemauan dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, apakah serius atau tidak. \"Praktik judi online itu sudah bertahun-tahun, Presiden baru terkaget-kaget setelah ada polisi yang dibakar, melibatkan anak SD dan orang tua dari segala kelompok umur. Tapi ini lebih bagus terlambat daripada tidak,\" kata Susno Duadji dalam Gelora Talks dengan tema \'Jeratan Pinjol + Judol = Duet Maut Pembawa Nahas, Rabu (26/6/2024). Menurut Susno, praktik judi online telah berkembang sedemikian rupa, karena dianggap biasa-biasa saja, sehingga tidak ada upaya diberantas secara serius. Padahal aturan hukumnya sudah jelas, termasuk bagaimana cara memberantasnya, karena jejak digital transaksinya ada, sehingga mudah ditelusuri. \"Memberantas judi online itu jauh lebih gampang daripada memberantas judi offline di kamar-kamar hotel atau di rumah-rumah yang pesertanya tidak sampai jutaan, itu lebih susah ditangkap karena harus ada buktinya. Tapi kalau judi online itu semua terdaftar, termasuk soal pinjaman online,\" ujarnya. Susno mengatakan, semua akses judi online bisa ditelusuri, meskipun bandarnya berada di Vietnam, Kamboja dan Filipina, karena semua transaksinya diawali dari Indonesia. \"Tinggal kerjasama dengan bank dan provider, kemudian diawasi oleh Kemenko Polhukam dan Polri lakukan penindakan. Permasalahannya itu satu, tinggal kemauan, mau memberantas atau tidak, itu saja, \" katanya. Namun, ia tidak yakin praktik judi online di Indonesia akan bisa diberantas sama seperti praktik pungli di setiap kementerian/lembaga pemerintah. Sebab, praktik itu tetap ada meski presiden sudah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menghentikannya seperti pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online ini. \"Saya tidak yakin ini akan terberantas kalau melihat kemauan. Kenapa? Mari kita lihat yang namanya satgas, sampai sekarang satgas pungli dibentuk oleh Presiden juga belum bubar, tapi mana punglinya yang ditangkap? Apakah punglinya habis? Tidak,\" katanya. Memberantas judi online yang sudah membawa dampak buruk di masyarakat, kata Susno, memerlukan kemauan dari pihak-pihak terkait. Susno ragu pemerintah mampu memberantas judi online. \"Satgas (judi online) ini bagaimana? Ya saya pikir setali tiga uang (dengan satgas pungli). Ya saya bicara seperti ini supaya terdengar, dan ini tantangan. Artinya saya selaku rakyat, bukan lagi anggota Polri, meragukan ini akan berhasil,\" beber dia. Menurutnya, keraguan ini harus dijawab melalui keseriusan sejumlah pihak. Bukan hanya aparat penegak hukum, keseriusan juga harus ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), maupun Satgas yang terdiri dari beberapa unsur. \"Kemudian karena ini pakai bank, untuk melacaknya tidak sesulit judi offline karena jejak elektronik ada. PPATK kan bisa melacak rekening siapa transfer ke mana. Berapa banyak. Dan bisa juga kerja sama internasional kan, melalui interpol dan lain-lain,\" tutur Susno. Susno mengapresiasi langkah Partai Gelora yang menaruh perhatian besar dalam upaya memberatas praktik judi online dan pinjaman online dengan menggelar diskusi ini. \"Saya bersyukur Partai Gelora menaruh perhatian besar, partai lain tidak ada. Memberantas judi online dan pinjaman online sangat penting, karena membawa dampak buruk kepada masyarakat kita,\" pungkas Susno. Ketua DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim mengatakan, Partai Gelora akan terus membangun kesadaran literasi digital dan literasi keuangan. Sebab, permasalahan judi online dan pinjaman online menjadi problem nasional yang harus diselesaikan bersama, tidak hanya dibebankan ke pundak pemerintah saja untuk memberantasnya. \'Ini kita anggap sebagal problem nasional. Kalau kita mau maju ke depannya, bagaimana kita akan menempatkan masalah ini. Kita harus mencari solusi bersama,\" kata Henwira Halim. Henwira berpandangan, praktik judi online dan pinjaman online yang marak akhir-akhir ini dilatar belakangi banyak hal seperti masalah kemiskinan, pendidikan, tantangan, kejahatan transaksional dan internasional crime . \"Jadi ini tidak sekedar masalah kecil, tapi sudah kategori krisis, masif di segala lapisan masyarakat, dan itu masalahnya ada di hulu dan hilir. Artinya pemerintah sebagai ujung tombak mesti melakukan tindakan represif, sementara kita (masyarakat) sebagai perisainya harus ikut membangun kesadaran bersama literasi digital dan literasi keuangan,\" tandasnya. Tidak Boleh Jadi Devisa Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menganggap segala sesuatu yang bersumber dari hal yang dilarang agama tetap dinyatakan haram dipergunakan, termasuk mencari pendapatan negara yang berasal dari judi online. \"Kalau sesuatu yang sumbernya haram maka akan tetap haram. Namun, hal itu berbeda jika uang hasil praktik judi online telah disita negara. Uang yang disita itu, merupakan tanggung jawab negara untuk dikelola sebagai kepentingan seluruh masyarakat luas,\" kata Marsudi Syuhud. Sehingga kedua hal ini, kata Marsudi, jelas berbeda dalam memaknai dan memahami di dalam agama. Sebab, menyita uang hasil kejahatan judi online bukanlah hal yang dilarang. Yang tidak diperbolehkan yakni secara sengaja negara mencari devisa melalui judi online. \"Namun negara seharusnya juga tidak boleh mencari devisa dan APBN dari hal yang tidak diperbolehkan,\" jelas Marsudi. Menurutnya, untuk memberantas praktik judi online di Indonesia, sangatlah mudah yakni dengan cara pengawasan yang super ketat dari pemerintah. \"Mulai dari rekening, iklan, ngeblok IT server. Itu tugas pemerintah karena sudah ada lembaganya yang bisa melakukan itu,\" katanya. Selain itu, cara lainnya adalah adanya penyuluhan kepada masyarakat melalui digital, guru dan an orang tua di rumah. \"Tapi kalau sudah diberikan literasi tanpa menutup kesempatan itu (judi online), juga percuma,” pungkasnya. Pakar Cyber Security dan IT Vaksincom Alfons Tanujaya menyarankan motede follow the money efektif untuk memberantas judi online. Menurutnya, metode follow the money dapat menekan angka perjudian. Namun harus ada kerjasama antara pihak kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan OJK. \"Kami sarankan yang efektif itu, follow the ads, follow the money, tetapi syaratnya perlu ada yang memiliki akses dan memiliki wewenang, Kepolisian, PPATK dan OJK,\" kata Alfons Tanujaya. \"Apa fungsinya? Jadi tiap kali dia pasang iklan ga usah di blokir iklannya, walaupun dia masuk ke situs pemerintah, dia akan meminta pemainnya untuk memasukkan nomor whatsapp (WA), harus setor uang ke rekeningnya, kalau udah setor akan di kasih tau servernya nah tiga ini kuncinya,\" sambungnya. Alfons juga menjelaskan, bahwa setelah nomer WA tersebut telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian dapat bergerak untuk melacak nomer tersebut dan menagkapnya. \"Polisi meminta ke provider kalau nomer whatsapp ini siapa, provider bisa ngasih data dan Polisi bisa tangkap orang itu,\" jelasnya. Selain itu, Alfons mengungkapkan, bahwa OJK dan PPATK dapat melacak transaksi antara pemain dengan bandar judi online. Sehingga keduanya dapat mengetahui siapa pemilik rekening tersebut dan langsung diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk segera diproses. \"Disamperin banknya, disini ada OJK ada PPATK kan, PPATK telusuri, alur uangnya kemana, terus kasih ke Polisi,\" ungkapnya. Alfons pun mengapresiasi langkah dari Kominfo yang telah melakukan pemblokiran terhada IP berbagai negara seperti Filipina dan Kamboja untuk dapat menutup akses judi online di Indonesia. \"Hal ini sangat efektif untuk menekan itu (judi online),\" tandasnya. (Ida)
Nasib Veteran Tak Sebaik Pensiunan Lainnya, Darwin Sumang Desak Pemerintah Lebih Perhatian
Sigi | FNN - Darwin Sumang, SH.MH., Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Sigi prihatin melihat nasib yang dialami para veteran Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia itu justru mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah. \"Sebagai contoh ketika para PNS dan pensiunan lainnya mendapatkan kenaikan tunjangan, para veteran justru dilupakan. Ini kan tidak adil,\" kata Darwin kepada media, Selasa (25/06/2024) di Sigi, Sulawesi Tengah. Untuk membantu mengatasi ketimpangan itu Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Daerah (PD) Pemuda Panca Marga (PPM) Sulawesi Tengah, Sabtu (15/6) kemarin berkolaborasi menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan sembako bagi keluarga Veteran Indonesia yang ada di Kabupaten Sigi. Kegiatan ini diambil menyusul banyaknya kritik terhadap pemerintah yang kurang memberikan perhatian kepada keluarga veteran khususnya di daerah Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, PC PPM Kabupaten Sigi dan PD PPM Sulteng berinisiatif mengunjungi 3 rumah keluarga veteran yang ada di Kabupaten Sigi dan 1 rumah yang ada di wilayah Palolo. Darwin ASN yang bekerja di lingkup Pemda Sulteng ini menyebutkan inisiatif menyalurkan bantuan ini muncul setelah melihat kondisi sejumlah keluarga veteran yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus memberikan perhatian lebih kepada keluarga veteran Indonesia, mengingat apa yang telah diperjuangkan oleh veteran Indonesia tak ternilai harganya. Mereka telah berjuang memerdekakan negara ini. Darwin juga membeberkan saat turun mengecek langsung keluarga veteran Indonesia, di mana kondisinya sangat memprihatikan. Setelah berjuang merebut kemerdekaan, keluarga veteran Indonesia di Sigi justru kini berjuang untuk bertahan hidup. “Ingat kita-kita ini tinggal menikmati apa yang telah diperjuangkan oleh orang tua (veteran) pendahulu kita. Jadi jangan dilupakan keluarganya yang sekarang masih bertahan hidup,” ujarnya saat ditemui disela-sela kunjungan di Kabupaten Sigi. Darwin juga mengungkapkan dari beberapa kunjungan ke rumah keluarga veteran Indonesia di Kabupaten Sigi hampir rata-rata mengeluhkan hal yang sama. Darwin juga menyoroti tunjangan para veteran belum dinaikkan, sementara tunjangan dari beberapa profesi jabatan justru mengalami kenaikan. “Kami menilai, mereka (veteran) mulai dilupakan. Kenapa saya sampaikan demikian, karena tunjangan PNS dan Pensiunan TNI, POLRI naik, tapi veteran tidak naik. Maka dari itu kami berinisiatif bersama ketua PD PPM Sulteng untuk turun ke lapangan melihat langsung keluarga veteran ini. Alhamdulillah kami bisa menyalurkan bantuan walaupun sedikit tapi minimal kita berbuat untuk membantu keluarga kita,” bebernya. Untuk itu dia berharap agar pemerintah bisa membuka mata untuk memberikan perhatian lebih kepada keluarga veteran yang ada di Sulteng pada umumnya dan yang ada di Kabupaten Sigi khususnya. Kegiatan silaturahmi dan bakti sosial ini kata Darwin merupakan rangkaian kegiatan besar yang telah disusun oleh PC PPM Kabupaten Sigi. Ke depan diakuinya masih akan banyak agenda-agenda kegiatan yang akan dilaksanakan, guna memberikan dampak positif bagi keluarga veteran di Kabupaten Sigi. “Dari apa yang kami saksikan langsung ini sangat miris sekali. Dan permasalahan ini akan kami bawa dan bahas saat rakornas nantinya, supaya jadi perhatian bersama,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua PD PPM Sulteng, Joice Borman, SE yang diwakili oleh Wakil Ketua PD PPM Sulteng, DR. Irnawastu Awusi atau yang akrab disapa ibu Ina, mengatakan sangat mengapresiasi terkait apa yang dilakukan oleh PC PPM Kabupaten Sigi. Menurutnya dari beberapa kunjungan ke rumah keluarga veteran Indonesia kondisinya sangat memprihatinkan, terutama dalam hal tunjangan veteran. “Oleh karena itu apa yang dilakukan PC PPM Kabupaten Sigi ini sangat kami dukung. Kami juga akan menyuarakan ini ke tingkat nasional agar pemerintah melihat dan memberikan perhatian lebih. Kita semua tahu cikal bakal berdirinya negara ini karena veteran, sehingga apa salahnya kalau kita melihat kembali kepada keluarga mereka yang juga berjuang seperti yang lain untuk bertahan hidup,” ujarnya. Sebagai catatan, Pemuda Panca Marga (PPM) adalah Organisasi kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan dan merupakan wadah berhimpunnya bagi para putra-putri Veteran Republik Indonesia yang memiliki hubungan kesejarahan tidak dapat dipisahkan dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan merupakan keluarga besar TNI/Polri. Pemuda Panca Marga sebagai pewaris, pelestarian serta pembudayaan semangat nilai-nilai 45 dalam perwujudan kesetiaan kepada bangsa dan negara. (win/sws)
Dugaan Market Manipulation Saham BREN Milik Prajogo Pangestu (Bagian-4)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawam Senior FNN PERGERAKAN harga saham PT Barito Renewables Energi Tbk. yang tidak normal, kemungkinan dapat mengganggu konsolidasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto nanti. Kondisi pasar modal mungkin bakal melengkapi dua indikator ekonomi nasional lain yang lagi bermasalah. Stabilitas moneter kita bermasalah. Kurs rupiah pelan-pelan bergerak mendekati angka psikologis Rp 17.000 per satu dollar. Tugas terbesar dan terberat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pasar modal adalah menjaga bursa efek tetap kokoh dan stabil. Tidak boleh ada gangguan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHGS) jangan sampai rapuh, hanya karena adanya manipulasi market (market manipulation). Bursa efek tidak boleh goyang karena praktek goreng-menggoreng saham. Biasanya goreng-menggoreng saham terjadi karena kerjasama antara anggota bursa efek dengan pemegang saham pengendali. Bahkan terkadang goreng-menggoreng juga melibatkan oknum regulator. Baik itu oknum regulator pasar modal maupun regulator bursa efek seperti PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Semua dugaan perilaku buruk di pasar modal Indonesia harus dipangkas habis oleh OJK. Termasuk kemungkinan perilaku buruk itu datang dari Self Regulatory Oraganization (SRO) bursa. Tujuannya untuk mempertahankan stabilitas pasar modal agar tetap positif sebagai salah satu indikator ekonomi nasional. Apalagi dua indikator ekonomi nasional lainnya kini tidak sedang baik-baik saja. Untuk itu, dugaan market manipulation saham PT Barito Renewbles Energi Tbk. yang berkode BREN itu harus segera diselidiki oleh SRO secara menyeluruh. Kalau SRO tidak berinisiatif untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, maka OJK yang harus memerintahkan SRO untuk melakukan penyelidikan. Apapun hasil penyelidikannya, harus diumumkan kepada publik sebagai kewajiban public disclousure. Diduga telah terjadi market manipulation saham BREN milik Prajogo Pangestu sebesar 1.342% hanya dalam kurun waktu delapan bulan sebelas hari. Dari harga saat Initial Public Offering (IPO) tanggal 9 Oktober 2023 Rp 780 melonjak menjadi Rp 11.250 pada 20 Mei 2024. Dugaan kejahatan kerah putih (white collar cime) telah terjadi di pasar modal Indonesia melalui saham BREN. Kalau OJK dan SRO bursa tidak juga melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan market manipulation saham BREN, maka Jaksa Agung Muda Pudana Khusus (Jampudsus) Kejaksaan Agung harus bergarak menyelamatkan bursa. Paling kurang Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) diam-diam harus melakukan penyelidikan. Masuknya Jampidsus atau Jamintel Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan market manipulation saham BREN untuk menjaga stabilitas ekonomi di awal pemerintahan Presiden Prabowo nanti. Jika pasar modal bermasalah, mengingkuti moneter dan fiskal yang lagi masalah, maka akan menyulitkan Presiden Prabowo melakukan konsolidasi. Akibatnya realisasi janji-janji kampanye Prabowo bisa berantakan. Stabilitas moneter kita bermasalah, karena kurs rupiah telah menyentuh Rp 16.500 per satu dollar. Padahal patokan asumsi APBN adalah Rp 15.000 per satu dollar. Sementara stabilitas fiskal kita juga bermasalah. Apalagi transaksi berjalan sekarang ini merah. Meskipun neraca perdagangan Indonesia sekarang cenderung positif. Transaksi berjalan merah. Akibatnya transaksi perdagangan juga bakal bermasalah, karena neraca perdagangan itu bagian dan transaksi berjalan. Semua lini pembayaran luar negeri nanti pasti bermasalah, karena kurs rupiah yang terus melemah. Bayar ke luar negeri itu tidak pakai rupiah, tetapi pakai dollar. Pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo itu menggunakan dollar. Jumlah bunga pinjaman yang jatuh tempo, dan harus dibayar pemerintah pakai dollar adalah Rp 497,3 triliun. Sedangkan pokok hutang adalah Rp 434 trliun. Pokok hutang meskipun dibayar dengan hutang baru, namun tetap saja menggunakan dollar. Total kewajiban bunga dan pokok hutang yang harus dibayar pemerintah Rp 931,3 triliun lebih. Selisih kurs yang dipatok di APBN Rp.15.000 per satu dollar, maka akan berakibat penambahan sekitar Rp. 25 triliun untuk bunga. Sedangkan beban yang harus ditanggung jumlah hutang luar negeri akibat rupiah melemah dari pokok hutang U$ 200 miliar dollar adalah sekitar Rp. 300 triliun. Neraca penerimaan di dalam negeri juga bemasalah. Penerimaan dalam negeri turun dibandingkan tahun 2023 lalu. Sementara Debt Service Rasio (DSR) atau rasio permbayaran utang terhadap pendapatan ekspor juga bermasalah. DSR Indonesia sekarang adalah 19%. Kejaksaan Agung sudah waktunya bergerak. Melakukan langkah-langkah antisipatif. Melakukan penyelidiakan awal atas dugaan terjadinya market manipulation atas saham BREN. Tujuannya untuk mengamankan konsulidasi ekonomi yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto nantinya. (Selesai).
POPULER
