ALL CATEGORY
Pribumi Akan Dijadikan Jongos dan Budak Cina
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRIBUMI Indonesia setiap hari didesak untuk berpikir kebutuhan hidup yang makin susah. Ada kekuatan yang berusaha untuk mengikis rasa nasionalis dan menguasai suatu negara diarahkan ke urusan perut. Ketika urusan perut sudah melilit, barulah rakyat pribumi akan jadikan jongos dan hudak. Saat bersamaan Cina akan berdatangan ke Indonesia sebagai tuannya. \"Program Strategis Nasional (PSN) - untuk mengusir kaum pribumi, karena lahan tempat tinggalnya akan diserahkan ke Cina. Tragedi kejam dan keji untuk melemahkan, mengendalikan bahkah memusnahkan kaum pribumi. Selama ini perang proxy, memiskinkan dan melemahkan pribumi makin sadis dan kejam justru dari rezim penguasa bangsanya sendiri yang saat ini telah jadi jongos politik oligarki. Setiap hari kita mendengar dan menyaksikan asing aseng masuk menjarah dan menguasai sumber ekonomi kita. Bahkan 1 juta hektar untuk pertanian akan diserahkan ke Cina untuk mengolahnya. Indonesia sekarang ini sudah dijual dengan cara yang ilegal kita hanya bisa tutup mata, menyerah . Karena rakyat terus diserang “kebutuhan hidup miskin karena di miskinkan \". Apakah Indonesia sekarang ini sudah bukan sebuah negara. Melainkan hanya koorporasi. Bahkan lebih buruk lagi, kita hanya anak perusahaan. “Perusahaan utamanya RRC. Kita seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali. Hidup negara hanya mengandalkan hutang. Pribumi saat ini di adu domba , para wakil rakyat diadu, partai-partai diadu, rakyat diadu. Pribumi dibiarkan membenci saudara sendiri. Tidak peduli adanya ancaman penjarah asing masuk ke Indonesia dengan leluasa. Ketika semua telah dikuasai Cina (RRC), pribumi hanya menjadi kuli-kuli mereka. Singapura orang melayu hanya jadi jongos. Ini adalah kecelakaan sejarah. Rezim dungu, tolol dan buta sejarah bahwa pola yang dilakukan Cina sama yang dilakukan Jepang pada tahun 1942, ketika ingin menguasai Indonesia secara militer dan ekonomi. Pada tahun 1960-an, Cina ingin kuasai Republik Indonesia secara ideologi melalui PKI. Pada 2015, Cina akan jerat Indonesia melalui ekonomi, khususnya dengan pemberian kredit utang besar-besaran. Jokowi mengabaikan peringatkan khususnya atas tawaran kredit ratusan miliar dolar Amerika Serikat dari Cina. Menurut laporan Kementerian Keuangan, nilai total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 8.144,69 triliun per tanggal 31 Desember 2023. Negara dalam bahaya gagal bayar, rakyat makin miskin, aset negara sebagai taruhan dan jaminannya. Dalam kondisi dililit hutang Jokowi di jebak membangun tol laut di kawinkan dengan program Jalur Sutra abad ke-21 Cina yang terbagi menjadi jalur darat dan jalur laut sebagai poros maritim dunia Sama saja Indonesia akan melelang NKRI, mengancam kaum pribumi akan musnahkan minimal di lemahkan seperti Singapura hanya akan di jadikan jongos dan budak Cina.**
Nasionalisme dan Ukhuwah Islamiah
Oleh Benz Jono Hartono | Praktisi Media Massa, Anggota Dewan Pembina ASPIRASI INDONESIA untuk Penetapan 15 Maret sebagai Libur Nasional Hari Anti Islamofobia DALAM dunia yang semakin terhubung, dua konsep penting bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia seringkali menjadi perbincangan hangat: nasionalisme dan ukhuwah Islamiyah. Keduanya memiliki peran signifikan dalam membentuk identitas dan pandangan hidup umat Islam, namun terkadang keduanya tampak bertentangan. Bagaimana kita dapat menyelaraskan antara rasa cinta tanah air dengan persaudaraan universal Islam? Nasionalisme Cinta Tanah Air sebagai Bagian dari Iman Nasionalisme, dalam konteks yang positif, adalah rasa cinta dan loyalitas terhadap tanah air dan bangsa. Bagi seorang Muslim, nasionalisme tidak berarti menafikan identitas agama. Bahkan, Islam mengajarkan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap kota Mekah, tempat kelahirannya, meskipun pada akhirnya harus berhijrah ke Madinah. Nasionalisme yang sehat mengajak setiap individu untuk berkontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan negara. Dalam hal ini, seorang Muslim yang baik seharusnya menjadi warga negara yang baik, yang peduli terhadap lingkungan, patuh terhadap hukum yang adil, dan aktif dalam pembangunan masyarakat. Nasionalisme tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif atau merendahkan bangsa lain. Sebaliknya, nasionalisme harus mendorong kita untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan bagi seluruh penghuni negara, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau ras. Ukhuwah Islamiyah Persaudaraan yang Melintasi Batas Geografis Di sisi lain, ukhuwah Islamiyah adalah konsep persaudaraan antar sesama Muslim yang melampaui batas-batas geografis dan nasional. Ukhuwah ini berdasarkan pada keyakinan bersama dan keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap Muslim adalah saudara, dan harus saling membantu, mendukung, dan melindungi satu sama lain. Ukhuwah Islamiyah menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama antara umat Islam di seluruh dunia. Ini berarti ketika ada Muslim yang tertindas di belahan dunia lain, kita harus peduli dan berusaha memberikan bantuan semampunya. Ukhuwah Islamiyah mengajak kita untuk melihat diri kita sebagai bagian dari komunitas global yang lebih besar, yang bersatu oleh iman dan nilai-nilai Islam. Menyelaraskan Nasionalisme dan Ukhuwah Islamiyah Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang memiliki keberagaman etnis, budaya, dan agama, menemukan keseimbangan antara nasionalisme dan ukhuwah Islamiyah merupakan tantangan yang penting. Kedua konsep ini memiliki landasan yang kuat, namun terkadang terlihat seolah-olah bertentangan. Untuk mencapai harmoni, perlu dipahami dan diintegrasikan secara bijak. Nasionalisme adalah paham yang mengajarkan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Di Indonesia, nasionalisme berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila, yang mencerminkan kebhinnekaan serta kesatuan dalam keragaman. Ideologi ini mengedepankan persatuan nasional, integritas territorial, dan kesetiaan pada negara. Ukhuwah Islamiyah adalah konsep persaudaraan dalam Islam yang mengajarkan solidaritas dan kebersamaan di antara umat Islam di seluruh dunia. Prinsip ini menekankan pentingnya saling membantu dan menjaga hubungan baik antar sesama Muslim, tanpa memandang batas negara. Tantangan dalam Mengintegrasikan Keduanya Integrasi antara nasionalisme dan ukhuwah Islamiyah sering kali dihadapkan pada beberapa tantangan: 1. Identitas Ganda: Umat Islam di Indonesia harus menyeimbangkan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia dan sebagai anggota komunitas Muslim global. Kadang-kadang, tuntutan dari kedua identitas ini dapat berkonflik. 2. Tragedi Politik dan Sosial: Peristiwa politik atau sosial tertentu dapat memicu ketegangan antara kesetiaan nasional dan solidaritas keagamaan. Misalnya, kebijakan luar negeri yang tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam global dapat memicu reaksi dari kalangan Muslim domestik. 3. Interpretasi yang Berbeda: Beragamnya interpretasi terhadap ajaran Islam dan konsep nasionalisme dapat menyebabkan perbedaan pandangan di dalam masyarakat. Mencari Keseimbangan Untuk mencapai keseimbangan antara nasionalisme dan ukhuwah Islamiyah, beberapa langkah berikut dapat dipertimbangkan: 1. Pendidikan yang Inklusif: Pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai kebangsaan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kurikulum yang inklusif dapat membantu generasi muda memahami pentingnya menjaga kesatuan nasional tanpa mengorbankan prinsip ukhuwah Islamiyah. 2. Dialog Antar Komunitas: Dialog yang terbuka antara pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah dapat mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya kedua konsep ini. 3. Kebijakan yang Adil dan Merata: Pemerintah harus memastikan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok manapun, termasuk umat Islam. Keadilan sosial adalah kunci untuk menciptakan rasa memiliki dan kesetiaan pada negara. 4. Keteladanan Pemimpin: Pemimpin agama dan politik harus menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai nasionalisme yang selaras dengan ukhuwah Islamiyah. Tindakan dan ucapan mereka harus mencerminkan komitmen terhadap kedua nilai ini. Kata Akhir Mencari keseimbangan antara nasionalisme dan ukhuwah Islamiyah adalah upaya yang memerlukan kebijaksanaan dan kepekaan terhadap keberagaman. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, integrasi yang harmonis antara cinta tanah air dan persaudaraan Islam sangat mungkin dicapai melalui pendidikan, dialog, kebijakan yang adil, dan keteladanan pemimpin. Dengan demikian, keberagaman yang ada dapat menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan memecah belah. (*)
Selamat Ginting: Publik Jangan Apriori Terhadap Militer Aktif Duduki Jabatan Sipil
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting meminta publik jangan terlalu reaktif negatif dalam penempatan militer aktif di jabatan sipil. Justru publik harus melihatnya sebagai antisipatif positif menghadapi tantangan masalah pertahanan keamanan negara (hankamneg) ke depan. \"Publik jangan apriori terlebih dahulu, apalagi menuding TNI ingin kembali menghidupkan Dwifungsi ABRI atau memiliki fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik,\" kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Selasa (4/6/2024). Berdiri Setelah UU TNI Menurutnya, saat UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI disahkan, pada saat itu belum ada lembaga setingkat kementerian atau badan yang membutuhkan personel aktif TNI. Misalnya, kata Ginting, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) disahkan pada 2007. Kemudian BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) pada 2012. Begitu juga dengan Bakamla (Badan Keamanan Laut) pada 2014. Setelah itu ada pula BSSN (Badan Siber Sandi Negara) pada 2017. Termasuk Basarnas (Badan SAR Nasional) pada 2017. Begitu juga dengan BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) di bawah Kementerian Dalam Negeri pada 2008. \"Lembaga setingkat kementerian dan badan-badan nasional itu memerlukan personel aktif militer untuk penugasan-penugasan spesifik yang memerlukan keahlian khusus bidang hankamneg,\" kata dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Contoh, kata Ginting, BNPB. TNI memiliki personel paling siap dalam menghadapi bencana alam, karena TNI memiliki satuan tugas reaksi cepat bencana alam untuk Indonesia Barat dan Indonesia Timur yang siap diberangkatkan satu jam setelah terjadinya bencana alam. Termasuk alat-alat berat Zeni untuk dikerahkan ke lokasi bencana alam. \"Masyarakat justru seharusnya berterima kasih kepada TNI sebagai institusi pertama yang selalu berada paling awal dan paling sigap dalam penanggulangan bencana alam,\" ujar Ginting. Butuhkan TNI Polri Hal yang sama juga berlaku untuk BNPT. Sebab, lanjut Ginting, TNI dan Polri memiliki sumberdaya manusia yang dilatih untuk menanggulangi terorisme. Polri mesti dibantu TNI dalam penanggulangan terorisme, karena TNI tiga matra memiliki satuan penanggulangan terorisme (Gultor). \"Apakah masyarakat menolak kehadiran TNI dan Polri dalam gultor? Jika menolak yang diuntungkan justru kelompok radikal yang berujung menjadi kelompok terorisme,\" ungkap Ginting menjelaskan. Hal lainnya, kata dia, seperti Bakamla. Institusi ini sejak awal banyak diawaki personel TNI Angkatan Laut dibantu Kepolisian Air. Sehingga negara membutuhkan kehadiran personel militer aktif dan polisi aktif di Bakamla. \"Itu contoh-contohnya dan tidak perlu dituding akan hidupkan Dwifungsi ABRI. Profesional saja sesuai keahlian dan kebetulan pegawai negeri sipil tidak memiliki kecakapan memadai untuk menjaga keamanan laut kita,\" ujar Ginting menerangkan. Dikemukakan, dalam BSSN juga begitu. Personel TNI sesungguhnya sudah ada sejak embrio lembaga ini berdiri. Tentu saja personel TNI dan Polri yang memiliki keahlian dalam bidang sandi, intelijen, dan siber. Tidak mungkin BSSN tidak dibantu personel TNI dan Polri. \"Jadi masyarakat jangan apriori dengan adanya personel aktif TNI dan Polri di lembaga-lembaga yang memang membutuhkan kehadiran mereka,\" ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan hankamneg. Yang mesti dipikirkan baik buruknya, lanjut Ginting, pengaturan apakah mesti pensiun diri dari dinas TNI maupun Polri bagi mereka yang menduduki jabatan sipil. Politik Negara\' Mengenai kekhawatiran hadirnya kembali Dwifungsi ABRI, menurut Ginting, mesti dilihat secara jernih untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Fungsi hankamneg memang jadi tugas TNI dan Polri. Sedangkan fungsi sosial politik, memang mesti dikritisi dan dievakuasi jika ada yang menyimpang. \"Siapa bilang TNI dan Polri tidak boleh berpolitik? TNI dan Polri tetap harus berpolitik. Namun bukan politik praktis melainkan politik negara. Sebagai aparatur negara, politik mereka adalah politik negara,\" tegas Ginting. Lagi pula, kata dia, kondisi di era Orde Reformasi saat ini tidak memungkinkan TNI dan Polri bertindak sebagaimana era Orde Baru dan Orde Lama (Demokrasi Terpimpin). \"Ada parlemen, media massa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi kampus, dan masyarakat sipil yang akan mengawasi jika TNI dan Polri keluar jalur. Jadi tidak mungkin TNI dan Polri akan kembali seperti saat berlakunya Dwifungsi ABRI,\" pungkas Ginting. (sws)
Presiden Koplak Harus Dikeplak
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KOPLAK artinya \"tidak penuh\", seringkali dipakai untuk menyebut orang dalam kondisi yang kurang sempurna, tidak normal, ada gangguan fisik dan psikisnya. Sedangkan keplak dalam bahasa Jawa tempeleng (di pukul kepalanya). Orang koplak dalam kesadaran miminalnya sangat sulit di ingatkan dari ucapan dan tindakannya. Dengan cara keras harus ditempeleng kepalanya. Jokowi terus menerus melakukan penyesatan layaknya orang koplak, mengarang realita dengan kebohongan sesuai dengan hasrat dan kepentingan politiknya. Melumpuhkah lawan lawannya dengan cara menyandra. Tampak makin jelas dan telanjang. Persepsi dalam otaknya jauh dari kondisi ideal seorang negarawan. Dalam mengendalikan dan mengelola negara hanya menurut apa yang diinginkan untuk kepentingan politik diri dan kelompoknya. Rakyat dibawa ke alam fiksi, kebohongan dan tipuan sesungguhya sama dengan strategi penyesatan. Hitler menunjuk Jenderal Erwin Rommel, Komandan pasukan di sepanjang pantai Prancis melakukan strategi penyesatan \"mengubah tembok Atlantik sebagai taman ranjau dan zona penembakan Iblis\"_. Musuh mengira zona aman, maka begitu masuk zona penembakan iblis, semua masuk dalam perangkapnya. \"Jokowi memasang ranjau untuk lawan lawan politiknya, para pejabat negara dan politisi, dengan ranjau uang haram mereka ambil dengan lahap saat itulah mereka terperangkap.\" Basisnya kemenduaan, kebohongan atau kemunafikan menyeret semua yang sudah masuk dalam ranjau tidak ada pilihan, selain harus bersama sama satu kolam mempertahan dan menikmati kekusaan sepuas puasnya, sebelum harus menanggung mati bersama sama. Jokowi orang koplak boneka yany tidak memiliki banyak pengetahuan tentang strategi perang politiknya hanya dengan bantuan para poli wetisi dan Jenderal pekok yang telah terperangkap membuat peta, menyusun straregi kekuasaannya. Dari sinilah lahir macam strategi penyesatan untuk meraih dan mewujudkan semua rencana para bohir Cina yang telah di beri karpet merah sebagai Penjajah Gaya Baru ( PGB ). Inti penyesatannya adalah kemenduaan, kemunafikan, memanipulasi dan mendistorsi kebohongannya tampak sebagai realita kebenaran. Presiden sebagai pelaku yang terus menerus menebar kebohongan dan penyesatannya layak di keplak kepalanya. Penampilan semua kamunflase, pola hipnotis, informasi bohong, sulit dihentikan sebelum lengser dari kekuasaanya. Karena saat ini masih dalam bayang bayang, pengamanan dan perlindungan oleh kekuatan yang sama sama dalam zona penembakan iblis, nekad beresiko harus mati besama sama. (*)
Ke Mana Tuh Ijazah Asli Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERUS dicari dan diburu belum ketemu juga ijazah asli bapak Jokowi. Apa bener die punye ijazah gitu? Hak publik terus dikangkangi oleh seorang pejabat publik penentu bangsa dan negara, Presiden. Ketika awal masuk ke gorong-gorong dikira mau bawa simpanan ijazah untuk segera dipertunjukkan kepada rakyat Indonesia : \"Wahai Rakyat Indonesia, inilah Ijazah SMP, SMA dan Perguruan Tinggi ku, wis jelas tho ?\". Ternyata tidak, ijazah itu entah tersimpan dimana justru yang beredar adalah foto kopi ijazah Sarjana Kehutanan UGM tahun 1985. Sontak foto copy ijazah itu babak belur dihajar warga karena berfoto \"palsu\", bertuliskan beda dengan ijazah \"teman\", bertanggal ujian janggal, serta keanehan lainnya. Dugaan ijazah palsu Jokowi terus bergulir dan menguat. Ketika orang yang \"tahu\" asal usul dan ijazah Jokowi melontarkan tuduhan dan meminta klarifikasi justru orang ini yaitu Bambang Tri diganjar hukuman 4 tahun oleh PT Semarang dan MA. Begitu juga dengan Gus Nur yang menantang mubahalah atas kepemilikan ijazah Jokowi. Keduanya oleh PN Surakarta awalnya divonis 6 tahun, meski Jokowi atau JPU saat itu tidak mampu menunjukkan ijazah SMP dan SMA nya. Baik Penyidik Kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum saat itu menyatakan bahwa mereka juga belum atau tidak pernah melihat ijazah asli milik Jokowi. Tidak ada satupun Saksi yang pernah melihat. Akan tetapi Bambang Tri dan Gus Nur tetap saja dihukum. Maklum hukum di negeri ini absolut berada di bawah kendali kekuasaan. Gugatan ijazah palsu Jokowi masuk ke ranah perdata. Melalui PN Jakarta Pusat gugatan dilayangkan oleh lima warga Bambang Tri, Taufik Bahaudin, Rizal Fadillah, Muslim Arbi dan Hatta Taliwang dengan Kuasa Hukum Prof Eggy Sudjana, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Rayani dan lainnya dari TPUA. Dijalankan lebih dari 10 kali persidangan dan berakhir dengan Putusan Sela \"PN Jakpus tidak berwenang mengadili\". Rupanya masih konsisten ijazah misterius itu untuk terus \"diumpetin\". Dalam persidangan PN Jakpus, Kuasa Hukum Jokowi Otto Hasibuan yang baru menggantikan Jaksa Pengacara Negara mengaku bahwa ia telah melihat ijazah asli Jokowi. Nah, oleh Kuasa Hukum Penggugat, Ketua Peradi itu ditantang untuk membawa dan menunjukkan ijazah asli Jokowi. Namun hingga Putusan Sela, tetap saja ijazah itu tidak muncul atau dimunculkan. Jadi wajar jika tuduhan tetap berlanjut : \"Ijazah Jokowi itu palsu, sebelum dibuktikan sebaliknya\". Atas Putusan Sela \"ngawur\" yang menghindari agenda pembuktian tersebut, Kuasa Hukum Penggugat segera menyatakan Banding dan telah menyampaikan Memori Banding melalui Kepaniteraan PN Jakpus tanggal 28 Mei 2024. Dengan belum berkekuatan pasti (in kracht), maka proses perburuan ijazah asli Jokowi masih berlanjut. Meski para Kuasa Hukum bukan \"pemburu hantu\" namun diyakini Jokowi masih terus dihantui oleh \"mimpi buruk\" perburuan ijazah. Agar publik dapat terus ikut melacak dan membuktikan apakah Mr President ini memiliki ijazah atau tidak, atau jikapun ada, apakah asli atau palsu, maka para Penggugat bersama Kuasa Hukum berencana untuk segera membuat film dokumenter perburuan ijazah itu. Mungkin \"Dirty Joko\'s Sertificate\" cocok untuk judul film tersebut. Nah, rakyat Indonesia dapat menyaksikan kebobrokan penyelenggara negara atau rezim Jokowi melalui film dokumenter : \"Dirty Vote\", \"Dirty Election\", dan \" Dirty Joko\' s Sertificate\".Rakyat tidak boleh lelah untuk mengejar kebenaran dan terus berjuang membongkar kemunafikan. Terkutuklah para pembohong. (*)
Drakor Partai, Kudeta Kedaulatan Rakyat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRABOWO Subiyanto resmi sebagai Presiden Oktober 2024 mendatang, harus bisa lepas dari pengaruh Jokowi, Oligarki dan Xi Jinping yang akan terus membayangi, mengganggu, membelokkan dan merusak kekuasaannya sebagai Presiden. Ambil kebijakan berani di awal kekuasaanya menata ulang sistem demokrasi di Indonesia, kembalikan sistem kedaulatan tertinggi rakyat yang sudah dirampas atau dikudeta oleh ketua umum partai politik selama 26 tahun berjalan? Anggota DPR (D) di semua tingkatan, khususnya DPR RI peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat macet total, tidak lebih hanya sebagai pegawai partai yang harus melaksanakan perintah Ketua Umumnya. Melawan keinginginan Ketua Partai harus menerima akibatnya akan di recall. Untuk mengembalikan kedaulatan rakyat mutlak harus membatalkan UU MD3 dan tata ulang UU Kepartaian. Hapus hak recall oleh partai, kembalikan kepada rakyat pemilik syah kedaulatan tertinggnya. Akan banyak kendala, hambatan dan perlawanan dari partai dan bandar yang merasa telah membeli partai dengan kontrak politiknya yang wajib di dilaksanakan partai sebagai karyawan atau pegawai seperti budak dan bonekanya. Sebagian besar partai sudah di beli oleh pemilik modal saat melaksanakan Munas, Kongres, Musyawarah Besar apapun namanya. Dampak ikutannya sebuah partai peran dan fungsinya seperti bebak lumpuh, harus mengikuti kebijakan dan perintah bandar pembelinya. Saat pemilu keadaan diperparah terjangan politik transasakai (membeli suara) telah menjadi budaya dan praktek politik kotor justru dimaklumi masyarakat luas. Rakyat harus sadar akan hak-hak dan kekuasaan konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dan pilar-pilar demokrasi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara telah di kudeta oleh partai. Rakyat harus merebut kembali sebagai pemegang kedaulatan dan harus memiliki satu mekanisme untuk bisa mempertahankan kedaulatan tertingginya. Keberadaan partai politik tidak boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan lebih besar dan lebih tinggi dari kedaulatan tertinggi rakyat. Apabila kondisi ideal tersebut belum bisa di wujudkan maka eksistensi demokrasi di Indonesia tidak lebih hanya aksesoris demokrasi jadi jadian. Rakyat selamannya akan menjadi mainan drakor partai yang telah mengkudeta partai dan demokrasi sebagai mainannya. Upaya mengembalikan dan memfungsikan kedaulatan tertinggi kepada pemiliknya (rakyat) dipastikan akan banyak kendala, hambatan, tantangan dan perlawanan dari status quo elit politik wakil rakyat yang selama ini sudah terhipnotis sebagai elit partai bertahun tahun seolah olah sebagai pemilik kekuasaan. Sudah waktunya kita semua sebagai anak bangsa untuk bangkit menuntut kembali kedaulatan tertinggi rakyat yang telah dikudeta partai politik. Kalau Presiden Prabowo Subiyanto tidak tanggap dan bertindak cepat, cara fundamental akan menjadi alternatif pilihan rakyat dengan cara keras merobohkan sistem politik kepartaian yang buruk telah menjadi kebiasaan (budaya) selama ini, satu satunya jalan dengan revolusi.***
Ambisi Pindah IKN, Gak Punya Duit Sombong
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SAAT berkunjung ke area IKN Penajam Kaltim terbaca aktivitas minimalis dari pembangunan infrastruktur. Masa membangun Ibu Kota Negara yang \"prestisius dan smart\" kaya begini? Terbayang Jokowi yang awal sumringah meresmikan titik nol IKN kini mulai menerima cibiran tentang kondisi keuangan APBN. Dua petinggi Otorita IKN telah mundur yaitu Kepala OIKN Bambang Susantono dan wakilnya Dony Rahajoe seolah memberi sinyal bahwa tidak ada gunanya melanjutkan proyek. Faktanya Pemerintah tidak punya duit. Investasi nihil. IKN tidak menjanjikan apa-apa yang ada hanya menyajikan masalah. Ini contoh dari proyek nafsu besar tenaga kurang. Ketika ke Chengdu bertemu Xi Jinping Jokowi memelas meminta China \'all out\' menggarap IKN. Bahkan mempersilahkan perencanaan awal boleh dibuat kembali oleh China. Kini Jokowi sudah mulai berwajah panik. Tanpa kedatangan investor maka bayang-bayang kegagalan semakin menghantui. IKN akan menjadi Ibu Kota Nestapa. Tiga hal yang sejak awal sudah terprediksi kegagalan atas proyek bodoh ini, yaitu : Pertama, DPR memaksakan menyetujui IKN meski tidak sejalan dengan aspirasi rakyat yang meragukan kepindahan. DPR memproduk Undang Undang bersama Presiden untuk kejar tayang, bukan produk sehat dan normal. Kedua, membangun Ibu Kota di lahan \"asing\" sama sekali bukan hal yang mudah, berbiaya besar dan perlu daya dukungan banyak pihak. Apalagi jarak dari Ibu Kota lama sangat jauh harus melewati lautan. Migrasi pegawai dinilai bakal rumit. Ketiga, mengandalkan 80 peesen pembiayaan non APBN membutuhkan investor yang terjamin fasilitas dan kalkulasi rasional atas keuntungannya. Di tempat \"baru\" dan \"terpencil\" tidak mudah untuk mendapatkan investor serius yang siap berspekulasi. Jokowi tidak belajar dari gagalnya pemindahan Ibu Kota Negara di Myanmar, Tanzania, Kazakhstan, Malaysia dan juga Australia. Sesuai prediksi awal dan melihat gejala yang ada, maka pindah Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Kaltim akan gagal. Pemindahan ini telah memboroskan bahkan membobol uang negara. Mundurnya Bambang dan Dony merupakan kibaran bendera putih. Ada masalah pada tanah, sumber daya manusia dan finansial. IKN Penajam hanya mempertajam persoalan rezim Jokowi yang sudah kacau dan mementingkan ambisi ketimbang kemampuan. Rezim Jokowi memang sakit. Nanti ketika terbukti IKN gagal atau mangkrak Jokowi akan banyak ditanya media, lalu jawabannya standar : Kok tanya saya, tanya saja kepada investor atau BPN yang ngurus tanah. Mungkin juga sambil ngelindur menyuruh tanya pada DPR, Gubernur atau Kepala Suku Dayak. Dasar pale loe ompong. Gak punya duit saja sombong. (*)
Murad Ismail Sudah Menang Lompatan Politik 4 vs 0
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN ESKALASI politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Maluku semakin ramai. Pembicaraan tentang para kandidat Gubenur, Bupati dan Walikota di laman media sosial (medsos) juga semakin ramai, seru dan menarik. Salah satu figur yang menjadi pembicaraan adalah mantan Gubernur Maluku periode 2019-2024 yakni Irjen Polisi (Punr.) Murad Ismail. Murad Ismail biasa disapa dengan sebutan “Pak MI atau Bang MI”. Hampir dipastikan Bang MI maju untuk periode kedua Gubenur Maluku. Bang MI rencanya berpasangan dengan Bang Michael Wattimena. Kalangan pemerhati politik rumah-rumah kopi di Maluku biasa menyebut Michael Wattimena dengan sebutan “BMW”. Pilkada Gubernur Maluku semakin asyik dan ngeri-ngeri sedap, karena kemungkinan ada sekitar 3-4 kandidat yang berupaya menghadap Bang MI kembali menjadi Gubenur Maluku untuk periode kedua 2024-2029 nanti. Di antaranya Lenjen TNI (Purn.) Jeffry Apoly Rahawarin (JAR), Febry Calvin Tetelpta (FCT), Brigjen Marinir Said Latuconsina dan Hendrick Lewerissa. Mereka yang mendukung upaya penghadangan Bang MI menjadi Gubernur Maluku untuk periode kedua kabarnya banyak. Namun yang menghendaki Bang MI maju lagi menjabat Gubenur Maluku untuk periode priode 2024-2029 lebih banyak. Bagaimana kemungkinan hasil akhirnya? Nanti dilihat dan dibuktikan tanggal 27 November 2024. Namun untuk sementara Bang MI telah memenangkan beberapa lompatan politik dari lawan-lawannya. Padahal upaya-upaya penghadangan telah dilakukan dengan berbagai cara, taktik dan strategi. Hampir semua jurus telah dikerahkan. Namun sementara ini paling kurang Bang MI telah memenangkan pertarungan pra Pilkada dengan skor akhir adalah 4 vs 0 (empat melawan kosong) dari lawan-lawan politiknya. Pertama, ketika penentuan Pejabat Walikota Ambon, Pejabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Pejabat Bupati Buru dan Pejabat Buapti Kebupaten Kepulaun Tanimbar (KKT) tahun 2021 lalu. Kerja keras lawan-lawan politik Bang MI agar pejabat Walikota Ambon, Bupati SBB, Bupati Buru, dan Bupati KKT bukan dari yang diusulkan Bang MI. Ternyata lawan-lawan politik Bang MI gagal total. Kalah telak dengan skor 1 vs 0 untuk kemenangan Bang MI. Faktanya Pejabat Walikota Ambon, Pejabat Bupati Buru dan Pejabat Bupati KKT adalah anak buahnya Bang MI di kantor Gubernur Maluku. Sedangkan Pejabat Bupati SBB adalah mantan Kabinda Sulawesi Tengah. Kedua, saat masih berlaku regulasi pemerintah pusat bahwa semua Gubernur, Bupati dan Walikota harus berakhir masa jabatannya di 31 Desember 2023. Sebagian lawan-lawan politik di Maluku malah sudah siap untuk merayakan syukuran kalau Bang MI berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024. Ternyata harapan, keinginan dan angan-angan lawan-lawan politik Bang MI itu meleset semua. Kalah lagi mereka. Melalui upaya hukum Judicial Review (JR) yang dilakukan Bang MI bersama dengan beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota dari daerah lain ke Mahkamah Konstitusi (MK) menuasi sukses. Hasilnya sangat mengembirakan. MK mengabulkan upaya hukum yang dimenangkan Bang MI dan kawan-kawan. Dampaknya masa jabatan Bang MI tidak berakhir 31 Desember 2023, tetapi 24 April 2024. Skor sementara Bang MI menang 2 vs 0 terhadap lawan-lawan politiknya. Ketiga, saat Pemilu Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 lalu. Lawan-lawan politik Bang MI meragukan kemampuan istri Bang MI, Ibu Widya Pratiwi Murad (WPM) untuk bisa lolos ke DPR RI. Malah banyak juga yang telah bekerja keras dan keras untuk menjegal, bahkan mendoakan agar IPW jangan sampai lolos ke DPR RI. Eh, ternayat hasil akhir mencengangkan atmospir politik di Maluku. Hasilnya adalah Ibu WPM bukan saja berhasil lolos ke DPR RI. Sebab Ibu WPM malah meluncur dan melesat bak anak panah yang keluar dari busurnya. Hasilnya sangat mencengangkan semua pihak, baik itu kawan maupun lawan. Lawan sih nampaknya berrdecak kaget, namun kagum juga diam-diam. Ibu WPM malah keluar sebagai pemenang satu dari jatah empat kursi Maluku untuk DPR RI. Bahkan Ibu WPM menjadi peraih suara terbanyak nomor satu untuk DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) seluruh Indonesia. Akibatnya, skor sementara medan pertarungan menjelang Pilkada Gubenur Maluku 2024 menjadi 3 vs 0 untuk kememangan Bang MI. Keempat, saat penetapan Pejabat Gubenur Maluku akhir April 2024 lalu. Medan ini agak sengit dan mendebarkan. Penyebabnya DPRD Provinsi Maluku yang sementara itu dikuasai lawan-lawan politik Bang MI mengusulkan nama ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah mereka yang tidak direkomendasikan oleh Bang MI. DPRD Provinsi Maluku mengusulkan Mayjen TNI Dominggus Pakel, Deputi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, Rektor IAIN Amboin, Jufri Rahman Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan dan Otonomi. Target utama DPRD maluku adalah Mayjen Dominggus Paka. Sementara Zainal Abidin Rahawarin dan Jufri Rahman hanya sebagai pelengkap saja syarat yang diinginkan tiga nama oleh pusat. Hasilnya bukan saja DPRD Provinsi Maluku meleset. Malah keinginan dari lawan-lawan politik Bang MI melalui DPRD Provinsi dibilang gagal tolol (gatot). Padahal semua pintu yang kemungkinan tersedia telah dicoba ddan diusahakan untuk dilalui. Namun dengan kehebatan dan kelincahan lobby Bang MI di tingkat nasional, lawan-lawan politiknya di Maluku lagi-lagi dibuat tercengang antara percaya dan tidak percaya. Figur yang diputuskan Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian menjadi Pajabat Gubenur Maluku adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Sadeli Ie. Orang yang memang diusulkan oleh Bang MI untuk menjadi Sekda Maluku. Akhirnya skor kemenganan Bang MI terhadap lawan-lawan politiknya menjadi 4 vs 0. Kalau tanggal 27 November 2024 nanti Bang MI kembali dipercaya rakyat Maluku menang sebagai Gubernur Maluku untuk priode kedua, maka lengkaplah kemengan Bang MI. Skor akhir nanti menjadi 5 vs 0 untuk kemenangan Bang MI. Kalau sudah begini, Lawan-lawan politik harus mengakui kehebatan dan ketangguhan Bang MI. Jika skor akhir nanti 5 vs 0 untuk kemengan Bang MI, maka tidak kata dan kalimat yang pas dan tepat untuk bang MI, kecuali figur yang hebat hebat dan hebat serta top markotop. Luar biasa Bang MI sebagai petarung sejati untuk Maluku yang lebih baik ke depan. Katong orang Alifuru Seram balang tanah bilang \"Barakate Upu Nanite\" untuk Bang MI. Amin amin dan amin ya robbal ‘aalamamin. (*)
Fahri Hamzah Puji Ketegasan Prabowo Serukan Gencatan Senjata di Gaza, Palestina
Jakarta | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji sikap tegas presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menyerukan adanya gencatan senjata di Gaza, Palestina, sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik. \"Terima kasih Pak Prabowo, karena kami kembali melihat ada pemimpin Indonesia yang bisa mengingatkan dunia dengan tegas dan berwibawa,\" kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Minggu (2/6/2024). Apalagi, Fahri menyebut bahwa agenda-agenda kemanusiaan yang tercecer selama ini, adalah kesalahan mereka dan Indonesia sebagai bangsa besar mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. \"Seruan Pak Prabowo itu tentunya untuk mengajak mereka supaya kembali ke jalan yang benar!\" tegas politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. Diketahui, Prabowo Subianto saat menjadi pembicara di acara IISS Shangri-La Dialogue ke-21 yang digelar di Singapura, Minggu (2/6/2024), menyoroti dinamika konflik yang hingga saat ini masih terjadi di Gaza, Palestina. Ia menyerukan adanya gencatan senjata sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik tersebut. \"Meskipun kita harus mempelajari lebih lanjut perihal detail proposal (gencatan senjata) tersebut, kami melihat usulan tersebut sebagai langkah yang tepat dan penting untuk menuju ke arah yang benar,\" kata Prabowo yang menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu. Selain gencatan senjata, Prabowo menyebut bahwa banyak pihak yang mendorong agar terjadi solusi dua negara sebagai langkah nyata lainnya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina. \"Telah menjadi sebuah keyakinan bagi kami beserta banyak negara lainnya di dunia saat ini bahwa satu-satunya solusi nyata untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina adalah solusi dua negara,\" tegasnya lagi. Seraya memperhatikan dinamika yang terus berkembang di Gaza hingga saat ini, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus berupaya menyediakan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan, baik yang dibutuhkan di Gaza atau yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). \"Kami siap melakukan apapun yang kami bisa untuk memberi bantukan kemanusiaan serta kami siap apabila diminta PBB, untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian yang penting untuk mempertahankan dan memantau gencatan senjata, serta menyediakan keamanan bagi semua pihak,\" demikian Prabowo Subianto. (*)
Dugaan Market Manipulation Harga Saham BREN Milik Prajogo Pangestu (Bagian-2)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN KABARNYA otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) kini melakukan pemantauan khusus atau pemantauan sejenis apa namanya kapada pergerakan saham PT Barito Renewbles Energi Tbk. Entah itu pengawasan serius atau hanya pengawasan seadanya, agar terlihat melakukan pengawasan. Pastinya, saham yang berkode BREN tersebut, kini menjadi perhatian serius dari masyarakat dan pemerhati pasar modal Indonesia. Pada saat yang bersamaan masyarakat dan pemerhati pasal modal menduga adanya kerjasama licik dan picik antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama otoritas bursa dengan anggota bursa dan pemegang saham pengendali. Tujuannya untuk menaikkan harga saham dengan kode BREN sampai 11.250 per atau 1.342% per satu saham. Padahal dijual-belikan pertama kali harga saham BREN hanya Rp 780 per satu saham. Langkah-langlah yang sudah dan sedang dilakukan PT BEI sebagai otoritas adalah menyediakan platform perdagangan saham di bursa efek untuk memantau harga dan aktivitas pedagangan saham BREN. Untuk pengawasan itu, PT BEI memastikan bahwa perdagangan saham BREN sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk mengawasi adanya manipulasi pasar (market manipulation). Selain itu, dalam rangka pelaporan dan transparansi, PT BEI mendorong informasi yang relevan dan tranparansi tentang PT Barito Renewables Energi Tbk. dipublikasikan tepat waktu. Dipublikan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Begitu juga dengan analisis dan evaluasi. PT BEI melakukan analisis terhadap kinerja keuangan dan operasional PT Barito Renewables Energi Tbk. untuk memahami tren dan potensi perubahan yang dapat mempengaruhi harga saham. Otoritas bursa juga menyatakan telah melakukan kolaborasi dengan regulator pasar modal Otoritas Jasa Keuangan, PT BEI telah bekerjasama dengan OJK untuk memastikan bahwa semua kegiatan perdagangan saham BREN berjalan sesuai aturan dan standar yang ditetapkan regulator. Mencermati penjelasan PT BEI, seakan-akan naiknya harga sahan BREN dari Rp. 780 per satu saham pada 9 Oktober 2923 ke Rp 11.250 per saham satu pada tanggal 20 Mei 2024 sebagai hal wajar-wajar saja. Kanaikan yang mencapai 1.342% itu sepertinya bukan suatu keanehan di pasar modal Indonesia. Padahal patut diduga banyak keanehan yang terjadi. Terlalu banyak dugaan dan pertanyaan yang muncul di benak masyarakat dan pemerhati pasar miodal tentang saham BREN ini. OJK Macan Ompong Wajar kalau masyarakat dan pemerhati pasar modal menduga-duga adanya manipulasi pasar (market manipulation) yang kental dan dominan pada transaksi saham BREN. Wajar juga kalau publik beranggapan PT BEI sengaja atau berpura-pura tutup mata terhadap kemungkinan dugaan market manipulation saham milik Prajogo Pangestu itu. Dugaan ini semakin menguat karena OJK juga bersikap yang mirip sama dengan PT BEI. OJK dan PT BEI diduga berpura-pura diam. Diduga sengaja membiarkan saham BREN melaju naik sampai 1.342% tanpa tindakan nyata. Kalaupun ada yang dilakukan oleh OJK dan PT BEI, maka itu hanya sekadar basi-basi. Biar tidak dibilang OJK dan PT BEI berkolaborasi dengan para pelaku market manipulation untuk menggoreng saham BREN, sehingga naik sampai 1.342% di perdagangan tanggal 20 Mei 2024 lalu. Masyarakat dan pemerhati pasar modal Indonesia tidak pernah mendengar kalau OJK memanggil otoritas bursa dan manejemen PT Barito Renewables Energi Tbk. Tujuannya untuk meminta penjelasan secara detail apa yang telah terjadi? Diduga OJK dan PT BEI seperti takut kepada manajemen PT Barito Renewables Tbk. Masa OJK sudah seperti macan ompong saja? Seharusnya OJK memerintahkan Direksi PT BEI melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mendalam. Pemeriksaan terhadap semua anggota bursa yang telah melakukan transaksi saham BREN. Apakah antara pembeli dan penjual saham BREN punya keterkaitan dengan pemegang saham pengendali PT Barito Renewables Eenergy atau tidak? Masa OJK seperti macan dungu dan dongo sih? PT BEI juga harusnya melacak kemungkinan ada tidaknya transaksi di antara para pemegang saham pengendali? Kalau dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan mendelam, maka dipastikan dapat menghasilkan dua keputusan penting. Pertama, kemungkinan adanya market manipulation. Kedua, kemungkinan tidak adanya market manipulation. Begitu saja kok susah sih, otoritas bursa? Hasil pemeriksaan yang menyeluruh itu, lalu dipublikasikan kepada publik. Harus dipublikasikan sebagai konsekwensi dari perlunya public disclosure yang dianut di dunia pasar modal. Sampaikan saja kepada publik melalui konferensi pers apa adanya. Public disclosure itu sudah menjadi ruhnya kegiatan masyarakat pasar modal seluruh dunia. Masa OJK dan PT BEI dungu dan dongo, sehingga perlu diajarin lagi? Secara fundamental, saham BREN terkesan aman-aman saja. Namun berpotensi besar untuk merugikan investor dan masyarakat pasar modal. Dugaan adanya market manipulation sangat besar. Apalagi jumlah saham BREN yang diperdagangkan di bursa Indonesia hanya 3-5%. Dengan jumlah hanya 3-5% itu, maka langkah pengendalian menggoreng-goreng harga saham BREN menjadi sangat mudah dan gampang. Untuk mencegah dugaan market manipulation saham BREN sangat mudah dan gampang. Asalkan OJK dan Direksi PT BEI ada keinginan untuk melakukan saja. Tinggal panggil dan periksa itu semua pemegang saham pengendali BREN dan anggota bursa yang telah melakukan transaksi saham BREN. Dugaan aktor utama di balik market manipulation saham BREN masih pemain lama. Orangnya masih itu-itu saja. Dugaan kuat itu tertuju kepada dua mantan durut BUMN bidang pembiayaan. Mereka adalah mantan Dirut PT. Danareksa berinisial PA dan mantan Dirut PT Bahana Usaha Pembiayaan berinisial TS. (Bersambung). *) Penulis Mantan Pendiri Pusat Refensi Pasar Modal (PRPM) dan Pendiri Capital Market Journalist Club (CPJC).
POPULER
