ALL CATEGORY
Lurah Bagong dalam Lilitan Nogogini
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TEREKAM dalam sejarah hitam sebuah pertapaan yang dikenal dengan nama Klampis Ireng, telah melaksanakan hajat menentukan siapa sebagai Lurahnya calonnya Semar, Gareng, Petruk dan Bagong (Bawor). Klampis Ireng adalah permata di Khatulistiwa, di situlah harapan hidup makmur dengan kekayaan alamnya baik di laut, darat dan di perut buminya. Di ujung sana ada iblis bernama Jaewana, Bilung dan Sarawita diam diam memantau dan ikut cawe cawe, dengan seksama ikut memasang skenario siapa yang harus lolos berlaga terpilih sebagai Lurah. Yang penting jangan sampai Semar lolos terpilih sebagai Lurahnya. Perjuangan Semar berhasil di redam dengan berbagai rekayasa, Semar terpental dari laga kontestasi sebagai Lurah di \"Pertapaan Klampis Ireng\", tersisa Gareng, Petruk dan Bagong. Semar dianggap berbahaya karena mewarisi integritas, kejujuran, dedikasi, patriorisme yang di bentuk dan diajarkan kakeknya. Ketika gong di bunyikan penduduk berduyun duyun ke bilik suara menentukan nasibnya. Dengan hitung cepat, Bagong memperoleh angka kememanganya. Usut punya usut ternyata Bagong sudah diberi angka kemenangan sebelum hajat pemilihan lurah di laksanakan oleh cecunguk \"Jaewana, Bilung dan Sarawita\" aktor curang di belakang layar. Hajat besar telah berlalu Bagong sedang menunggu waktunya di lantik untuk duduk di Singgasana Kursi Gading damparing Kencono. Jaewana sebagai sponsornya datangi Bagong dengan puja puji dan sanjungan setinggi pohon cimplukan. Bagong sebagai lurah menerima titipan macam macam pesan dari Jaewana untuk meneruskan progran P Lurah sebelumnya, yang merupakan program sakral dari Sanghyang Nogogini. Senyum manis Bagong (bertubuh pendek ipel ipel) tanpa ragu siap melaksanakan pesan Sanghyang Nogogini, disampaikan dalam pidatonya penuh percaya diri lengkap dengan pakaian kebesaran nampak kedodoran. Bagong akan memikul sejarah hutang yang sangat besar, tatanan padepokan yang sudah rusak parah, korupsi, begal dan perampok dimana mana sementara Semar sebagai \"dewa ngejowantah\" penjaga UUD 45 dan Pancasila sudah menghilang (muksa) entah kemana. Bagong dipertaruhkan akan membawa masa depan kawula alit (rakyat) menjadi sejahtera atau makin sengsara, Padepokan akan tetap seperti Neraka atau berubah menjadi Surga. Wallaahu a\'lam. (*)
PKS Kok Genit Sih...!
Oleh: Ady Amar | Kolumnis PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) diharap tak genit. Mencoba genit sedikit saja muncul komen dengan narasi beragam tapi punya makna yang sama. Semua merasa aneh. PKS seperti dipaksa tak boleh berlagak genit, karena itu bukan tabiatnya. Tabiat yang biasa dimainkan PKS itu tampil gagah menawan bak Arjuna di pentas politik. Jika tiba-tiba PKS berubah wujud menjadi genit, itu terasakan aneh bin ajaib. Tak ada yang percaya. Masa sih PKS sampai segitunya. Kegenitan yang dibuat PKS itu tak lebih sebagai gimik politik yang dimainkannya. Itu sih sah-sah saja. Memangnya apa yang ingin diraih PKS sampai mesti berganti peran jadi sedemikian genit begitu. Pastilah ada niatan yang akan disasarnya, dan tentu itu yang diinginkan. Mudah untuk melihatnya seperti melihat ikan warna oranye-putih yang berenang meliuk di akuarium. Terlihat terang dan itu tak jauh-jauh dari keinginan kadernya _nyicipi_ sebagai Cawagub mendampingi Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta November 2024 ini. PKS tentu tidak ingin cuma ngusung Anies. Kali ini PKS ingin kadernya yang dipilih sebagai cawagubnya. Itu seperti harga mati, meski dalam politik tak ada harga mati. Bahkan banyak terjadi politik transaksional model mall dengan diskon besar-besaran. Maka sah-sah saja jika PKS memakai gaya genit melompat jauh ke panggung, meski itu hal mustahil bisa diraihnya. Lalu di atas panggung itu ditampilkan M. Sohibul Iman, yang Wakil Dewan Syuro PKS sebagai Cagub pilihan PKS. Sepertinya itu belum suara resmi partai. Baru lagak genit-genitan menawarkan diri. Tak masalah. Kegenitan semacam itu sepertinya mesti dimainkan PKS meski terlihat lucu menggelikan. Beragam kegenitan sepertinya akan terus dimainkan PKS bahkan bisa dengan berganti nama siapa saja yang nantinya akan diusung jadi peran genit-genitan. Peran sementara. Tak jadi masalah. Namun, semua kegenitan itu nantinya akan berhenti pada waktunya. Saat putusan sudah dibuat yang tak bisa ditentang. Dan, itu putusan Dewan Syuro. Sekali lagi, kabar yang beredar 23 Juni 2024 dari PKS belum benar-benar jelas apakah itu sudah lewat putusan Dewan Syuro atau sekadar genit-genitan memasang calon untuk melihat elektabilitas dan respons konstituennya. Maka melihat kegenitan yang dimainkan PKS itu hal wajar Setelah itu semua woro-woro bahkan teriakan yang terdengar genit yang dimainkan di panggung pada saatnya akan tunduk pada putusan Dewan Syuro. Putusan mengikat dan mesti ditaati. Setelah itu tak akan ada lagi kegenitan yang coba-coba dimainkan. Jika belum diputus Dewan Syuro maka semua kegenitan boleh muncul, itu cuma untuk memposisikan diri di tempat yang diharapkan. Saatnya tawar menawar atau boleh pula disebut transaksi dilakukan--tentu tidak semua sebutan itu boleh dikonotasikan negatif. Gaya genit muncul itu lebih berharap pada pinangan yang lebih proporsional. Lazim setelah itu akan jadi bahan pertimbangan Dewan Syuro untuk memutuskan putusan yang akan diambil siapa yang akan disorong PKS untuk menjadi Cagub dan Cawagubnya. Tentu juga pertimbangan lain yang tak luput dilihat, dan itu suara konstituennya. Kegenitan yang dimunculkan PKS itu memang cukup mengagetkan terutama pendukung Anies yang punya irisan pilihan yang sama dengan memilih PKS dalam pileg yang lalu, yang berharap Anies kembali ke Jakarta menuntaskan periode keduanya. Tak kurang pula kekagetan itu terasa dan disuarakan para pengamat yang melihat manuver yang dimainkan PKS itu aneh bin ajaib. Semua merasakan hal yang sama: langkah PKS itu tak lazim. Langkah genit PKS itu bukanlah hal terlarang. Tapi terasa aneh saja. Tapi memang sesekali boleh juga PKS \"membusung dada\", nih lo aku, meski itu bukan tabiatnya. Adalah hak politik PKS memunculkan nama kadernya, M. Shohibul Iman atau siapa pun untuk dimajukan meski tingkat elektoral keterpilihannya belum teruji. Namun PKS pastilah berhitung serius untuk memajukan kadernya sendiri jika tingkat keterpilihannya kecil--jika survei sudah dibuat untuk menentukan layak tidaknya kader sendiri dimajukan dalam kontestasi Pilkada Jakarta. PKS memang pemenang dalam pemilihan legislatif (pileg) tingkat DPRD Provinsi Jakarta yang lalu. Menumbangkan PDIP. Namun kemenangan PKS di pileg itu tidaklah identik dengan keterpilihan kadernya jika dipaksakan dimajukan sebagai Cagub. Maka tak perlulah melihat kegenitan yang dimainkan PKS itu dengan serius. Itu cuma gimik yang tak perlu diseriusi. Mustahil PKS tak menyorongkan Anies Baswedan sebagai Cagub. Disamping elektabilitas Anies jauh di atas nama-nama kandidat yang dimunculkan, juga hubungan panjang PKS dan Anies yang selama ini berjalan baik dan rasanya sulit bisa dipisahkan. Meski dalam politik tak ada yang tak mungkin. Apa lalu kita tak percaya jika Anies nantinya tetap yang akan diusung PKS sebagai Cagubnya, dan M. Sohibul Iman atau siapa pun nama kadernya yang lain sebagai Cawagub? Ga percaya, Apa mau taruhan Alphard? Ah ga ah... disamping belum punya mobil jenis itu, juga bukankah taruhan itu dosa. Taruhan memang tak sama dengan genit-genitan dalam politik. Tentu itu beda. Genit-genitan itu tak dosa, cuma aneh saja jika yang memainkan itu PKS. Canggung dan tampak gimana gitu...Dah, gitu aja ya! (*)
Indonesia Darurat: Cukong Beternak Penguasa
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sun Tsu mengatakan, \"Semua orang berkata menang di medan tempur itu baik, padahal tidak. Jenderal yang memenangkan setiap pertempuran bukanlah jagoan sejati. Membuat musuhmu kalah tanpa pertempuran itulah kuncinya. Lebih baik menjaga keutuhan negeri dari pada menghancurkannya. Mengalahkan lawan tanpa bertempur itulah puncak kemahiran\" Indonesia luluh lantak dalam perang tanpa fisik (senjata) melawan Taipan. Indonesia dihancurkan oleh bangsanya sendiri yang telah diternak dan di beli oleh Taipan (oligarki) Cina. Kejadiannya sama persis dengan dialognya Lu Buwei seorang negarawan sekaligus pengusaha pada awal berdirinya Dinasti Qin ketika bertanya pada papanya : \"Berapa untungnya bertani\" (Jawab papanya : 10 kali lipat ). \"Kalau berdagang emas (Jawab papanya : 100 kali lipat). \"Ooh .. kalau membantu seseorang menjadi penguasa atau pejabat ..? (Jawab papanya : Wah .. wah .. tak terhitung untungnya). Dari situlah lahir istilah Cu Kong, lahirlah sebuah kekuatan untuk menguasai Indonesia tanpa harus perang fisik, cukup dilawan dengan kekuatan Shadow State (negara bayangan) - lazim disebut Beternak Penguasa, untuk mewujudkan ambisi Cina akan menguasai Nusantara sejak ribuan tahuh lalu. Penaklukan dengan kekuatan fisik mengirim armada selalu gagal. Presiden Sukarno dan Suharto sangat menyadari bahaya kuning dari utara yang tampak semakin besar, pongah serta nampak berambisi bernafsu besar untuk menjadi agressor menguasai Indonesia. Siapa lagi kalau bukan negeri Cina alias RRC. Gerakan para Taipan dari Cina yang ingin menguasai sumber ekonomi diawasi dan di kontrol dengan ketat gerak aktifitasnya. Taipan dijauhkan peran politiknya langsung atau tidak langsung ikut menentukan kebijakan negara. Sejak UUD 45 diganti dengan UUD 2002 dan Pancasila dicampakan, puncaknya di era Presiden Jokowi, Cina menemukan momentumnya semua pertahanan politik dan ekonomi jebol berantakan. \"Shadow State\" dengan kekuatan Cu Kongnya \"Beternak penguasa menjamah dari pusat sampai daerah dari Presiden sampai jabatan terendah di negara ini\"_ Rakyat seperti terhipnotis dan terperangah setelah mengetahui hampir semua pejabat sudah terbeli. Taipan sudah ambil alih kekuasaan dengan kekuatan \"Shadow State\" yang sepenuhnya di kendalikan para Taipan (oligarki RRC). Pada kesempatan lain \"Emha Ainun Nadjib\" blak-blakan mengungkapkan sosok yang berkuasa di Indonesia. Kalangan itu bukan Presiden Jokowi bukan Megawati. Terekam dalam sebuah video yang tayang di kanal YouTube Saeful Zaman Sabtu (14/8 /2021). Ia beranggapan, banyak pihak yang mungkin mengira kekuasaan tertinggi dipegang Presiden Jokowi, padahal kenyataannya, terdapat sosok lain yang lebih kuat di balik Jokowi. “Indonesia ini bukan hanya sekadar yang kamu sangka, ada segmen-segmen, ada level-level, ada kader-kader yang menjadi faktor berubahnya Indonesia. Jangan pikir Indonesia berlangsung seperti yang kalian skenariokan,” ungkapnya. Lebih lanjut Emha berucap : _Apakah Presiden Jokowi berkuasa? Tidak. Apakah Megawati berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Semakin tidak. Terus siapa yang sebenarnya berkuasa? Dia yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa” Yang berkuasa adalah kekuatan Shadow State (negara bayangan) - dan itu adalah para Taipan. Jaringan dari luar negeri adalah Cina memegang kendali kekuasaan di Indonesia. Time line-nya adalah lima tahun akan menjadi pertaruhannya. \"Indonesia Darurat\" apakah Indonesia bisa merangkak kembali, bangkit, menggeliat, atau malah hancur sama sekali dan menjadi bangsa jongos total. Wallaahu a\'lam (*).
AJI Jakarta: Upah Layak Jurnalis 2024 Sebesar Rp 8.334.542
Jakarta | FNN - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta resmi merilis survei Upah Layak Jurnalis 2024 sebesar Rp 8,334,542. Hasil sigi ini menunjukkan mayoritas responden menyebut upah dari perusahaan belum menyundul nominal upah layak itu. Ketua Divisi Advokasi dan Ketenagakerjaan AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, mengatakan survei upah layak ini menjadi program rutin yang digelar organisasinya. Selain kebebasan pers, Irsyan menyebut AJI juga turut memperjuangkan kesejahteraan jurnalis. “Survei upah layak ini bagian dari komitmen AJI untuk merawat organisasi dan memperjuangkan upah layak jurnalis,” kata Irsyan dalam peluncuran Upah Layak Jurnalis 2024 di Wisma Tempo, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 22 Juni 2024. Selain itu, Irsyan menyebut survei ini juga bagian dari upaya merekam profesionalisme jurnalis di tengah tantangan rezim. Profesionalisme ini, kata dia, selalu berkelindan dengan kesejahteraan jurnalis. “Profesionalisme jurnalis dan kesejahteraan mereka dengan tantangan rezim yang tiap kali pemerintahan berbeda,” kata dia. Dalam survei yang digelar pada Mei 2024 ini melibatkan 91 responden yang berasal dari kalangan jurnalis dengan masa kerja di kisaran 1-3 tahun. Secara komposisi 63 persen responden adalah laki-laki, sedangkan 37 persen perempuan. Keseluruhan responden ini berasal dari media Televisi sebanyak 21 persen, Radio sebanyak 3 persen, Cetak sebanyak 11 persen, dan Online sebanyak 65 persen. Hasil sigi Upah Layak Jurnalis 2024 ini juga merekam jumlah pendapatan responden tiap bulan. Hasilnya, ada 79 persen responden mengaku mendapat upah sebesar Rp 4-6 juta tiap bulan, 13 persen mendapat upah Rp 2-4 juta tiap bulan, 4 persen mendapat upah di bawah Rp 10 juta, 3 persen mendapat upah Rp 1-2 juta tiap bulan, dan 1 persen mendapat upah per page views atau pembaca artikel. Dari hasil upah itu, ada 85 persen menjawab penghasilan mereka tiap bulan tidak layak, 13 persen layak, dan 2 persen tidak menjawab. Dari yang menjawab ada pemotongan, mereka menyatakan potongan terendah sebesar Rp 200 ribu dan tertinggi Rp 3 juta. Sementara itu, ketika ditanya adanya pemotongan gaji dari perusahaan, ada 87 persen menjawab tidak ada dan 13 persen ada. Meski demikian, dari pertanyaan adanya kenaikan gaji dari perusahaan tiap tahun, ada 95 persen responden mengaku tak mendapati adanya kenaikan gaji dan 5 persen mengaku ada kenaikan. Masih Ada Jurnalis yang Lembur tapi Tak Digaji sesuai Aturan Sementara itu, dari 91 responden ada 64 persen jurnalis bekerja di bawah satu tahun, 25 persen bekerja 1-2 tahun, dan 11 persen telah bekerja 2-3 tahun. Ihwal status pekerja di perusahaan mereka, ada 50 persen responden mengaku masih menjadi karyawan kontrak, 3 persen freelance, dan 42 persen karyawan tetap. Kemudian, ditanya jumlah jam kerja per hari, ada 33 persen responden mengaku bekerja di atas 10 jam, 27 persen responden bekerja 8 jam, 17 persen responden bekerja 9 jam, 14 persen responden bekerja 10 jam, dan 9 persen responden bekerja di bawah 8 jam. Sementara itu, dari seluruh responden ini ada 92 persen yang mengaku mendapat uang lembur ketika bekerja di atas ketentuan, sedangkan 8 persen tidak mengetahui. Responden, berdasarkan survei ini, ada 61 persen yang mengaku lembur di bawah 14 jam selama sepekan, sedangkan 39 persen lembur di atas 14 jam. Ketika dielaborasi menggunakan Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu, ada 54 persen responden mengaku tidak perusahaannya tak menerapkan aturan ini. Kemudian, sebanyak 32 persen responden tak mengetahui dan 14 persen menyebut perusahaannya menerapkan regulasi ini. Dalam regulasi lain, termasuk Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.102/MEN/VI/2004, apabila lembur dilakukan pada saat hari kerja maka upah yang harus dibayar oleh perusahaan 1,5 kali upah sejam (untuk jam kerja lembur pertama) dan 2 kali upah sejam untuk kerja lembur berikutnya. Menanggapi aturan ini, 58 responden mengaku perusahaan tak menerapkan aturan ini, 40 persen responden mengaku tak mengetahui, dan 2 persen perusahaan menerapkan. Sementara itu, apabila lembur dilakukan pada saat hari libur, upah yang perusahaan bayar adalah 7 jam pertama dibayar dua kali upah sejam dan jam kedelapan dibayar 3 kali upah sejam, dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 kali upah sejam. Menanggapi aturan ini, sebanyak 53 persen responden mengaku perusahaan mereka tak menerapkan aturan ini, 38 persen responden mengaku tak mengetahui, dan 9 persen mengaku perusahaannya menaati regulasi ini. (*)
Indonesia dalam Kendali Kekuatan Negara Bayangan Cina
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih INDONESIA dalam jeratan negara bayangan (shadow state) Cina komunis. Sama persis dengan gerakan bawah tanah Special Interest Group (SIG) Amerika untuk menguasai negara lain. Kekuatan negara bayangan adalah anatomi jaringan aktor yang merasuki kekuasaan dan kekuatan sebuah negara. Sulit diraba karena prakteknya selalu di bawah tanah. Kejahatannya terorganisir sulit dibongkar karena beberapa hal : - Pelakunya menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci, memecah kejahatannya secara terpisah, sulit dideteksi dalam satu kejahatan tunggal - Hubungan mereka sifatnya mutualistis, sangat sulit disentuh dengan tuntutun hukum, semua dioganisir secara rapi dan rahasia - Sangat sulit diidentifikasi bahkan tidak akan ada tempat kejadian dengan pasti, di mana mereka berkumpul dan menyeksekusi kepututusannya - Adanya backing dari aparat pemerintah, oknum ini menjadi mitra kunci \"Bos Besar (god father) kejahatannya, yang sama sama mengendalikan bisnis dan jaringannya (dari pusat sampai daerah). Semua sedang berlaku di Indonesia formalnya ditandai dengan gejala oligarki yang sudah masuk di semua jaringan kekuasaan dan partai politik. Sebagian sudah lama sebagai Tim Ahli Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bahkan ada mantan bos judi masuk di dalamnya. Terbentuklah praktek pemerintahan infomal oleh kekuatan politik dan ekonomi di luar struktur formal pemerintahan, lahirlah Shadow State (negara bayangan). Kekuatan dan pengaruhnya lebih kuat dari pemerintahan formal. \"Shadow State\" pada umumnya sebagai mentor politik dan ekonomi, kekuasaan dan secara dominan sebagai pengendali kekuasaan dan negara. \"Shadow State\" lazim disebut \"Peternak Penguasa\", bahkan Lu Bu Wei Perdana Menteri Dinasty Qin pada abad ke - 3 SM sudah menyebut Cu Kong (asal kata Zhu artinya pemilik dan Gong artinya Datuk atau gelar kehormatan). Cu Kong inilah yang akan beternak penguasa bertanggung jawab seseorang jadi penguasa (Presiden, Gubernur, Bupati / Walikota, Anggota Parlemen, Kepala Polisi, Panglima tentara dll.). Tujuan \"Shadow State\" untuk melanggengkan kekuasaan dan monopoli alokasi sumber kekayaan negara, melalui berbagai keputusan politik (UU, Perpu, Keppres, Perpres) dan implentasinya. Shadow State adalah pembajak kekuasaan (pemerintahan) oleh para taipan. Saat ini kita kenal dengan oligarki (bandar, bandit, badut politik dan ekononi ) yang sesungguhnya sedang berkuasa mengendalikan Indonesia.***
Selamat Ginting: Serang Muslim Saat Ibadah Idul Adha, Zionis Israel Musuh Kemanusiaan
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengutuk serangan militer Zionis Israel yang menyerang umat Islam saat melaksanakan ibadah Sholat Idul Adha di Masjid Al Aqsa, dan Masjid Ibrahimi di Palestina. \"Serangan militer zionis Israel kepada umat Islam yang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al Aqsa dan Masjid Ibrahimi merupakan serangan terhadap kemanusiaan dan genosida,\" kata Selamat Ginting di Jakarta, Selasa (18/6/2024). Sebelumnya, Kantor berita Palestina WAFA melaporkan pasukan pendudukan Israel menyerang jemaah pada Ahad (17/6/2024) pagi dalam perjalanan menuju Masjid Al Aqsa, serta saat mereka meninggalkan masjid dan mencegah puluhan lainnya masuk untuk shalat Id. “Pada dini hari, pasukan pendudukan memasuki halaman Masjid Al Aqsa, memeriksa identitas jamaah, menghalangi pergerakan mereka, dan mencegah banyak pemuda masuk sehingga memaksa mereka untuk shalat di luar pintu masjid,” tambah laporan itu. Abaikan nilai demokrasi Pemerintahan.Zionis Israel, lanjut Selamat Ginting, senantiasa mengabaikan sejumlah resolusi dari lembaga-lembaga internasional. Misalnya resolusi dari Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan juga kesepakatan serta resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Termasuk kondisi terkini proposal terakhir untuk gencatan senjata permanen juga dianggap angin lalu oleh Pemerintah Zionis Israel. Akibatnya sama sekali tidak ada jaminan atas keamanan maupun keselamatan warga Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat. \"Serangan tentara Zionis di Palestina, bukan saja bentuk penjajahan melainkan juga serangan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang bernuansa anti-Islam, karena menyerang Muslim yang beribadah,\" ujar Ginting, dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Ginting juga mengutuk Amerika Serikat yang terus membela Israel dengan senantiasa membela Israel dan memveto tindakan buruk Israel di PBB. Padahal jelas serangan Israel terhadap kemanusiaan terus dilakukan, sehingga menyebabkan jumlah korban tewas di Palestina dalam beberapa bulan terakhir mencapai lebih dari 34 ribu jiwa. \"Dunia tidak akan percaya lagi kepada Amerika Serikat sebagai kampium demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Membenarkan tindakan Israel dengan memveto setiap resolusi yang mengutuk Israel adalah penghinaan Amerika terhadap demokrasi,\" ungkap Ginting. Aliansi militer Menurutnya, berbagai serangan Israel ke Palestina harus dihentikan sesegera mungkin secara efektif dengan cara militer untuk melengkapi langkah-langkah politik, diplomasi, maupun boikot ekonomi, serta tekanan masyarakat dunia yang selama ini sudah dan terus dilakukan. PBB, kata Ginting, harus secepatnya memberikan mandat mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian di wilayah-wilayah pendudukan Israel di Palestina. Negara-negara yang kuat secara militer seperti Rusia, China, India, Pakistan, Iran, lIndonesia, dan lainnya mesti dilibatkan dalam pasukan PBB,\" kata Ginting. \"Bahkan jika perlu dunia membentuk aliansi militer untuk menghentikan kebiasaan Israel,\" pungkas Ginting. (*)
Selamat Ginting: Tewasnya Disertir Danis Murib Hadiah Idul Adha dari TNI
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengapresiasi pasukan TNI yang berhasil menembak mati disertir bekas Prajurit Dua (Prada) Danis Murib. Danis merupakan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Undius Kogoya. “Keberhasilan operasi TNI menembak mati dua personel tentara OPM, salah satunya Danis Murib terjadi pada Hari Raya Idul Adha. Itulah hadiah Idul Adha dari TNI kepada masyarakat Papua yang resah, karena kampungnya diteror OPM,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Senin (17/6/2024). Ia menanggapi pernyataan pers dari Panglima Komando Gabungan Wilayah (Kogabwilhan) III TNI, Letjen Richard Tampubolon. \"Keberhasilan Prajurit TNI menembak dua anggota OPM, salah satunya desertir Danis Murib, di Bibida, telah mereduksi kekuatan OPM yang berdampak positif menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran proses percepatan pembangunan di Papua,\" Letjen Richard Tampubolon, Senin (17/6/2024) Teror OPM Letjen Richard menjelaskan, pasca aksi OPM menembak warga sipil, pasukan TNI melakukan pengejaran terhadap OPM. Pelaku penembakan dan pembakaran warga dari Kelompok OPM pimpinan Undius Kogoya melarikan diri dari lokasi kejadian di wilayah Distrik Paniai Timur menuju Distrik Bibida yang lokasinya saling bersebelahan dan masih masuk wilayah Kabupaten Paniai. Menurut Selamat Ginting, keberadaan pasukan TNI sangat penting dalam operasi pengejaran yang dilanjutkan dengan merebut wilayah Distrik Bibida, yang selama ini dikuasai oleh OPM, pada Jumat (14/6/2024). Namun OPM terus mengganggu keamanan serta situasi kondusif di wilayah Bibida. Apalagi, kata dia, dalam sejumlah pemberitaan para tokoh masyarakat Bibida, telah menyampaikan dukungannya terhadap pasukan TNI untuk mengejar Tentara OPM yang melakukan teror di kampungnya. Akibatnya sekitar 200 warga harus diungsikan oleh TNI ke tempat yang aman. Profesionalisme Komandan Satgas Media Komando Operasi (Koops) TNI Habema (Harus Berhasil Maksimal) Letnan Kolonel (Arhanud) Yogi Nugroho menjelaskan, pada Hari Raya Idul Adha, Panglima Kogabwilhan III memerintahkan Panglima Koops TNI Habema, beserta Komandan Komando Pelaksanaan Operasi (Dankolakops) yang juga Komandan Korem 173 Nabire, Papua Tengah, dan Komandan Pasukan Nanggala Kopassus, untuk melanjutkan operasi pengejaran. “Operasi tersebut membuahkan hasil dan prajurit TNI menembak dua orang OPM, salah satunya terkonfirmasi beridentitas Danis Murib. Danis merupakan desertir TNI bekas anggota Satgas Yonif 527/Baladibya Yudha Kodam V/Brawijaya, yang tengah melaksanakan tugas operasi militer di Papua. Dijelaskan, Danis meninggalkan Pos Moanemani Baru di wilayah Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, pada 14 April 2024 lalu. Keberhasilan Prajurit TNI menembak Danis Murib telah menunjukkan profesionalisme prajurit TNI dalam menembak di ujung laras, sehingga tidak salah sasaran. “Keberhasilan tersebut juga telah menambah deretan nama-nama tokoh OPM yang mati dan mengurangi kekuatan personel OPM,” pungkas Letkol Yogi Nugroho. (sws)
Ketawalah Menunggu Masa Tangismu
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Strategi besar dan benar dalam mengelola dan mengendalikan negara akan membawakan imbalan hakiki, menjadi yang terahir tertawa - strategi yang buruk dan asal asalan imbalan terahir tangis yang memilukan. Jokowi sekarang sedang dalam proses menentukan nasib ahirnya, akan terjerat akibat dari perilaku dan prakrek politiknya sendiri yang licik dan penuh tipuan dari kepemimpinannya bersekutu dengan para bandit, badut dan bandar politik. Sebagai presiden yang akan berakhir masa jabatannya Jokowi berada pada posisi bebek lumpuh (lame duck). Kekuatan pengaruh jauh berkurang bahkan terus menurun, secara alami akan menghilang. Jokowi masih mimpi agar penggantinya bisa meneruskan kekuasaan dan melindungi dirinya, tidak merasa bersalah, negara telah porak poranda bahkan dirusak di era kekuasaanya. Agaknya Jokowi berusaha menafikan kondisi ini. Ia merasa seolah olah berada pada jalan yang benar. Masih ingin terus membangun kekuatan dan kekuasaanya. Bagaimanapun, hukum alam kekuasaan berlaku untuknya, ia tengah berada dalam situasi lemah. Tiba saatnya kekuasaannya akan hilang dan musnah. Jokowi bukannya tidak sadar akan hal itu. Ia tahu hanya bisa selamat dan aman, selama masih memiliki kekuasaan. Tidak menentu apa nasib yang akan menimpanya setelah lengser dari kekuasaannya. Berimajinasi bahwa keselamatan dan keamanannya akan bersandar pada Gibran sebagai wakil presiden. Gibran sendiri sebenarnya dalam kondisi limbung karena posisinya yang di paksakan hanya sebagai tumbal politiknya. Dalam gelap pikir membangun dinasti politik diatas pondasi yang rapuh dan asal asalan. Dinasti politiknya tidak akan mampu dan cukup kekuatan melindunginya. Mereka sendiri akan rontok ketika proteksi payung kekuasaan kepresidenan berahir. Jokowi pernah meminta Pilkada diajukan dengan maksud dirinya masih berkuasa, untuk memproteksi yang dibutuhkan oleh anak-anak dan menantunya dalam bertarung di Pilkada. Setelah di tolak maka pilkada di laksanakan setelah Jokowi lengser, peta politik dinastinya di pertaruhkan. Jokowi sudah pada posisi sangat lemah. Tinggal berharap bisa berlindung pada kekuasaan penggantinya. Prabowo belum tentu akan memberikan konsesi politik balas budi yang beresiko karena saham potitik Jokowi yang membabi buta. Politik Jokowi akan rontok dan berahir berantakan ketawalah selagi masih bisa ketawa sembari menunggu masa tangisnya. Akan datang perlawanan hukum dari rakyat, Jokowi harus di adili atas pelanggaran hukum yang selama ini di terabas dan di terjang seenaknya. (*)
Konspirasi Istana
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SERANGAN hukum atas Sekjen PDIP yang mengkaitkan dengan kasus Harun Masiku tentu bukan tiba-tiba, akan tetapi ada rentetan peristiwa yang merupakan konspirasi Istana. Jajaran teras PDIP asalnya memang berada di ruang yang sama dengan Jokowi. Ruang Istana. Presiden Jokowi adalah petugas partai. Awal pembangkangan Jokowi saat ia tidak mau mendukung Puan Maharani sebagai Bakal Capres PDIP. Jokowi secara demonstratif memilih Ganjar Pranowo sebagai jagoannya. Tentu dimaklumi bahwa hal ini agar kendali politik berada di tangannya. Ganjar Pranowo sendiri memiliki peringkat survey yang jauh lebih bagus ketimbang Puan Maharani. Tiba-tiba tanpa \"izin\" Jokowi, Ketum PDIP Megawati mendeklarasikan Bakal Capres adalah Ganjar Pranowo. Jokowi hanya datang sebagai \"undangan\" dalam Deklarasi di Batutulis. Meski pulang satu pesawat bersama Ganjar namun Jokowi memendam kekecewaan mendalam. Semula Jokowi berharap Megawati yang kelak akan ikut mendukung jagoannya Ganjar Pranowo. Sebaliknya Megawati yakin Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan PDIP. Ketika kendali atas Ganjar bergeser dari Jokowi ke Megawati, maka Jokowi bergerak cepat dan \"zigzag\". Ia berpaling ke Prabowo yang selalu mengaku sebagai \"murid politik\" nya. Peluang untuk menitipkan sang putera pun terbuka. Bantuan bisa dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman yang kebetulan adik ipar. Mulailah konspirasi Istana berjalan. Untuk adu aparat, Jokowi tentu lebih kuat. Jokowi mulai membuka sandera kasus Harun Masiku. Hasto Sekjen PDIP menjadi pesakitan. Mengancam Megawati dan Puan Maharani yang terlebih dahulu disandera kasus BTS yang melibatkan suaminya. Megawati tentu tidak akan diam dan bersiap melakukan perlawanan. Bisa saja ia melirik Prabowo untuk bersama menghajar Jokowi. Hasil Pilpres yang memenangkan Prabowo terus dimasalahkan keabsahannya oleh Megawati. PDIP tentu masih diperhitungkan sebagai kekuatan politik strategis. Konspirasi Istana memang menarik akibat kursi Istana diperoleh dengan cara yang tidak halal. Rakyat tahu bahwa Prabowo Gibran produk rekayasa Istana. Ini menjadi catatan penting bagi konflik atau prahara politik ke depan. Konspirasi akan menjadi warna sekaligus penyebab dari keruntuhan singgasana. Jokowi rontok, Prabowo Gibran goyah. Jokowi sendiri telah meninggalkan bom waktu yang akan meledak kelak. Bom yang ternyata disimpan adalah Gibran. Ini masalah besar untuk sekarang dan esok. Meski mungkin Prabowo yang meminta agar Gibran menjadi Cawapres pasangannya, namun Gibran ternyata bakal menjadi parasit bagi Prabowo. Prabowo harus menyingkirkan meskipun upaya untuk menyingkirkan Gibran sama saja dengan mengajak bertarung Jokowi. Tampaknya sebentar lagi rakyat akan menyaksikan Istana yang penuh dengan adegan saling pukul dan saling tikam. Semua berebut dan ingin mempertahankan kekuasaan. Satu dengan lain berkonspirasi. Konspirasi Istana. \"Allahumma farriq jam\'ahum wa syattit syamlahum wa zalzil aqdaamahum\"(Ya Allah pisahkan kebersamaan mereka, pecah belah kesatuan mereka dan goncangkan pendirian dan keyakinan mereka). Aamiin Yaa Mujiibas Saailin. (*)
Hasil Survei VOXPOL, Murad Ismail Kembali Jadi Gubernur Maluku (Bagian 2)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN KEMBALINYA Irjen Polisi Purnawirawan Drs. Murad Ismail menjabat Gubernur Maluku untuk periode kedua 2024-2029 tampaknya bakal mulus-mulus saja. Kemungkinan tidak banyak menemui hambatan berarti. Mungkin juga tidak sesulit pertama kali maju sebagai calon Gubernur Maluku periode 2019-2024 lalu. Para kandidat yang bermunculan hari ini belum termasuk lawan tangguh untuk Pak MI atau Bang MI, sapaan akrab untuk Murad Ismail. Begitulah gambaran yang didapat lembagai survei VOXPOL Center. Sebut saja Letjen TNI (Purn.) Jeffry Apoly Rahawarin, Febry Calvin Tetelepta dan Said Latuconsina masih jauh di bawah Bang MI. Dari simulasi yang dilakukan VOXPOL Center, para calon yang nantinya menjadi lawan Bang MI mampunyai tingkat keterpilihan di bawah 17%. Sedangkan tingkat keterpilihan Bang MI adalah 42,4% pada pertanyaan jika pemilihan Gubernur Maluku dilaksanakan hari ini. Untuk sementara hasil ini menunjukkan Bang MI masih terlalu kuat kembali menjabat Gubernur Maluku periode kedua. Pada pertanyaan “seandainya pemilihan Gubernur Maluku dilaksanakan hari ini, di antara empat nama berikut siapa yang akan dipilih? Letjen Jeffry Apoly Rahawarin hanya mendapatkan 16,6%. Sementara Febry Calvin Tetelepta hanya dipilih 7,4% dan Said Latuconsina 5,4%. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab 28,3%. Meskipun prosentase yang tidak tahu atau tidak menjawab masih tinggi, yaitu 28,3%, namun kecenderungan pemilih dalam memilih Gubernur Maluku nanti itu cenderung menguntungkan Bang MI. Penyebabnya 24,5% pemilih memilih berdasarkan latar belakang calon sebagai Kepala Daerah (Incumbant). Sedangkan 19,0% memilih berdasarkan latar belakang sebagai politisi atau anggota partai politik. Sedangkan calon Gubernur Maluku yang dipilih badasarkan latar belakang sebagai purnawirawan TNI atau Polri hanya 11,3%. Mereka yang berlatar belakang sebagai akademisi hanya 8,6%. Calon yang punya latar belakang sebagai birokrat lebih kecil lagi, yaitu hanya 7,8%. Kenyataan ini, lagi-lagi membuat langkah Bang MI melanjutkan periode kedua Gubernur Maluku semakin mudah dan ringan. Pengecualian mungkin bisa terjadi kalau ada sutuasi dan kondisi yang politik luar biasa pada diri Bang MI. Selama situasinya masih landai-landai seperti sekarang, langkah Bang MI kembali menjabat Gubenur Maluku tinggal menanti pengesahan tanggal 27 November 2024 saja. Penyebabnya para bakal calon yang menjadi lawan tanding di Pilkada Gubernur Maluku nanti, bukanlah lawan Bang MI yang sepadan atau kuat. Simulasi pasangan dengan calon Wakil Gubernur Maluku, Bang MI masih unggul telak andaikan nantinya dipasangkan dengan siapa saja. Tingkat keterpilihan Bang MI yang tinggi karena faktor figur Bang MI sangat dominan. Artinya rakyat Maluku masih menghendaki Bang MI menjadi Gubernur Maluku tanpa perduli siapa wakilnya. Jika dipasangkan dengan Abu Tuasikal, maka MI unggul dengan prosentase 42,3%. Sedangkan pasangan Jeffry Apoly Rahawarin-Hamdani Laturua hanya mendapatkan 14,0%. Sementara pasangan Barnabar Orno-Said Latuconsina 10,6%. Pasangan Fabry Calvin Tetelepta-Said Latuconsina 8,4%. Tidak tahu atau tidak menjawab 24,8%. Masih dalam posisi tiga pasang calon, bila Bang MI dipasangkan dengan Michael Wattimena, simulasi tingkat keterpilihan mencapai 37,8%. Pasangan Febri Calvin Tetelepta-Abdullah Vanath menempati posisi kedua dengan perolehan 15,3%. Posisi ketiga ditempati Jeffry Apoly Rahawarin-Hamdani Laturua sebesar 13,0%. Sedadngkan posisi ke empat ditempati pasangan Barnabas Orno-Said Latuconsina 10,9%. Merekla yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab 23,1%. Andaikan ada tiga kandidat pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku, bila Bang MI dipasangkan dengan Hamdani Laturua, hasilnya 42,1%. Sedangkan pasangan Jeffry Apoly Rahawarin-Michael Wattimena memperoleh 16,8%. Sementara Barnabas Orno-Said Latuconsina mendapatkan 13,9%. Mereka yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 27,3%. Apabila Bang MI berpasangan dengan Michael Wattimena pada posisi tiga pasangan calon, maka pasangan ini dipilih 42,4%. Sedangkan pasangan Barnabas Orno-Said Latuconsina dipilih oleh 16,4%. Terakhir pasangan Ferbry Calvin Tetelepta- Abdullah Vanath yang hanya dipilih oleh 15,3%. Mereka yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 26,0%. Kalau nanti hanya ada dua pasangan, dan Bang MI berpasangan dengan Hamdani Laturua, maka pasangan ini akan memperoleh 45,6%. Sementara pasangan Barnabas Orno-Abua Tuasikal mendapatkan 23,4%. Mereka yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 32,0%. Jika dua pasangan kandidat Gubernur Maluku itu Bang MI dipsangkan dengan Michael Wattimena, maka pasangan ini memperoleh 46,8%. Sedangkan Barnabas Orno-Abua Tuasikan tetap mendapatkan 23,9%. Sementara yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 29,4%. (selesai).
POPULER
