ALL CATEGORY
Tangkap Gibran dan Jokowi!!
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan GIBRAN yang menurut Tempo \"Anak Haram Konstitusi\" statusnya sebagai Cawapres sulit untuk dapat diterima baik secara etis, yuridis maupun politis. Secara etis adalah buruk karena hanya karena sebagai putera Presiden maka \"anak di bawah umur\" ini bisa maju sebagai Cawapres. Secara yuridis, lolosnya Gibran merupakan hasil dari perselingkuhan dan permainan hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Secara politis telah terbangun politik dinasti dengan cara menginjak-injak demokrasi. Gibran menjadi musuh bersama. Gaya politik angkuh, tidak peka dan semata bersandar pada bapak merupakan model figur seorang Pangeran dari sebuah Kerajaan. Pertolongan paman dan dorongan ibu telah menguak ketidakmampuan diri untuk mandiri. Menjadi boneka atau alat dari perpanjangan kekuasaan famili. Selain pendukung pasangan Prabowo-Gibran, maka suara mengkritisi sudah terdengar di sana-sini. Gibran menjadi musuh bersama. Prihatin atas kondisi perpolitikan bangsa yang mengarah pada perilaku otoritarian \"negara adalah aku\". Aparat negara dikerahkan, kepala desa diarahkan, baliho dipasangkan, dan KPU-Bawaslu dikendalikan. Kelicikan siap dipertontonkan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Ini yang dibaca oleh rakyat kebanyakan sebagaimana media sosial memberitakan. Gibran adalah bagian dari Nepotisme. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi bahwa Nepotisme adalah : 1.Perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat. 2. Kecenderungaan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintahan. 3. Tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan. Nah, ini tampaknya pas untuk Gibran, Jokowi dan Anwar Usman. Ketiganya menjadi paket dari Nepotisme. Mengapa Jokowi harus ditangkap? Karena Jokowi adalah biang dari Nepotisme itu. Ketentuan Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 dapat terpenuhi. Pasal ini berbunyi : \"Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)\". Adapun Pasal 5 angka 4 menyatakan \"tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme\". Mengingat ancaman perbuatan nepotisme maksimal 12 (dua belas) tahun, maka pelaku bisa ditahan setelah ditangkap. Oleh karena itu Gibran dan Jokowi yang sudah sangat jelas diduga keras memenuhi unsur perbuatan nepotisme dapat segera ditahan oleh penyidik. Hal ini agar dapat berhenti perilaku cawe-cawe yang dinilai telah merusak kesehatan politik dalam berbangsa dan bernegara. Ketika berlaku asas persamaan di depan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) maka terhadap kedua Warga Negara Indonesia yang bernama Gibran dan Jokowi itu secara hukum patut diperlakukan sama dengan siapapun. Nepotisme adalah kriminal. Bukan tindakan yang dibenarkan dan harus dibiarkan. Segera tangkap Gibran dan Jokowi. (*)
PERADI Bandung Siap Bawa Zionis Israel ke International Criminal Court (ICC)
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan ACARA \"Do\'a Untuk Palestina\" yang digelar Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Bandung pimpinan DR H Moh Ali Nurdin, SH MH berjalan sukses. \"Save Palestine\" menjadi motto panggung perjuangan di Jalan Braga Bandung itu. Hadir ratusan para Advokat anggota Peradi Kota Bandung. Aksi solidaritas organisasi profesi ini patut diapresiasi karena unik, kreatif dan bersemangat tinggi. Bukti bahwa advokasi menjadi kata kunci. Relevansi hukum utama adalah menyeret Zionis Israel ke lembaga peradilan internasional PBB International Criminal Court (ICC) di Den Haag. Dari berbagai konten orasi telah muncul semangat dan kesepakatan bahwa Peradi Bandung memiliki posisi strategis untuk ikut berkontribusi membawa Zionis Israel ke ICC. Perbuatan kejahatan kemanusiaan atas warga Palestina di Gaza adalah genosida. Patut mendapat sanksi. Gemuruh peserta aksi para Advokat ini menyambut dan mendorong Peradi Bandung untuk segera bergerak. Tentu bersama DPN Peradi. Advokasi hukum menjadi senjata penting dalam \"Save Palestine\". Dunia harus didesak dan digebrak agar sungguh-sungguh dalam mengantisipasi dan memberi sanksi hukum internasional atas kejahatan kemanusiaan Zionis Israel. Sebenarnya di samping kejahatan kemanusiaan, Zionis Israel juga melakukan kejahatan keagamaan dan kebangsaan. Dari sisi keagamaan pengendalian Masjid Al Aqsha oleh Israel adalah kekejian Yahudi atas Islam. Penguasaan Jerusalem dan menjadikan sebagai ibukota Yahudi merupakan klaim brutal dan pendudukan atas \"Kota Tiga Agama\" Islam, Kristen dan Yahudi. Kejahatan kebangsaan untuk legalisasi penjajahan. Bagaimana dunia dapat menerima dan mengakui negara atau bangsa menjajah bangsa lain ? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Kini Israel adalah satu-satunya negara di dunia sebagai penjajah yang harus segera dibasmi. Free Palestine, Palestina yang harus dimerdekakan. Mutlak. Zionis Israel menjadi Srigala pemangsa manusia \"homo homini lupus\". Ketika ia menganggap bahwa selain Yahudi bukanlah manusia (ghoyim) maka saat itu Yahudi itu telah berubah menjadi binatang. Kera dan Srigala menyatu dalam karakternya. Licik, licin dan buas. Iblis mewujud pada Zionis. Bersama elemen perjuangan global lain, Peradi Bandung tentu siap menjadikan Zionis Israel sebagai pesakitan. Dimulai dari ICC. Aksi \"Save Palestine\" pada hari Sabtu di Jalan Braga itu sekaligus mengenang \"surprise attack\" Hamas di hari Sabtu 7 Oktober lalu. Serangan hebat yang membuat Zionis Israel terguncang. Israel bukan tidak bisa dikalahkan. Dari Bandung Peradi guncangkan dunia agar bersatu untuk menyelamatkan warga Palestina dari genosida. Gencatan senjata meniadi awal langkah untuk memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel. Save Palestine, Free Palestine. Bravo Peradi Bandung, Bravo Kang Ali Nurdin, Bravo para Advokat pejuang hukum dan kemanusiaan. Bravo Hamas. Israel go to hell. (*)
Perang Baratayuda Mega-Jokowi Tapi Malu-Malu
Oleh Djony Edward | Wartawan Senior Forum Keadilan Suhu politik nasional makin panas, terutama dipicu oleh romantisme hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi mulai pupus. Saat ini api permusuhan itu bak api dalam sekam, ke depan bisa saja menjelma menjadi api dalam tunggu politik yang memanas. Banyak kalangan memperkirakan permusuhan itu sifatnya pura-pura agar masing-masing menjadi pemicu naiknya pamor politik kubu Mega dan kubu Jokowi. Tapi tak sedikit yang mengatakan permusuhan itu sungguhan, hanya saja eksalasinya sengaja ditahan agar tidak menjadi marketing gratis pihak seberang. Mana yang akan menjadi kenyataan, apakah permusuhan itu pura-pura atau permusuhan serius. Benar kata orang bijak, dalam politik tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Ada yang mengatakan Jokowi memendam dendam lantaran sering digembar-gemborkan oleh Mega sebagai petugas partai. Lalu Jokowi membalas dengan mundurnya satu persatu anak Jokowi dari PDIP, yakni Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Dilanjutkan oleh sikap tegas mantu Jokowi, yakni Bobi Nasution yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.. Sementara kubu Mega sendiri sudah memutuskan mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahud MD Berawal Dari 3 Periode Menurut Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan awal masalah antara Mega-Jokowi yang menolak permintaan Jokowi untuk memperpanjang jabatan. \"Dulu ada yang datang minta rekomendasi walikota dikasih. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu minta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,\" kata Adian. Ia mengatakan saat Jokowi minta dukungan untuk maju sebagai Presiden untuk ketiga kalinya, termasuk minta perpanjangan masa kepresidenan, PDIP dengan tegas menolak. \"Ketika kemudian ada permintaan tiga periode (dan perpanjangan masa kepresidenan), kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,\" ujar Adian lewat keterangannya, Rabu (25/10). Mega menolak tegas perpanjangan masa jabatan presiden, karena hal tersebut melanggar konstitusi. Sebab dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi, \"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.\" \"Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini, menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,\" ujar Adian. \"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,\" sambungnya. Lucunya, cerita Adian dibantah oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Menurut Puan, Presiden Jokowi tidak pernah meminta kepada Megawati terkait tiga periode masa jabatan presiden. \"Nggak, nggak pernah setahu saya. Nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode,\" ujar Puan di Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (25/10). Namun, ia menegaskan bahwa masa jabatan presiden adalah maksimal selama dua periode. Konstitusi tidaklah mengatur tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga tahun. \"Kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa? Waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode,\" ujar Puan. Permusuhan Pura-Pura Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi angkat bicara melihat hubungan Jokowi dengan Megawati yang tidak harmonis lagi. Pasalnya berbagai pemberitaan belakangan ini menyebut hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja karena putra sulung Jokowi, Gibran, menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo. \"Desas-desus keretakan di internal PDIP kalau dicermati dapat ditelusuri sejak Jokowi masuk DKI,\" kata Muslim . Saat itu, kata Muslim, Prabowo banyak berperan meyakinkan Megawati untuk menerima Jokowi sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Meski saat itu tersebar desas-desus PDIP dukung Fauzi Bowo sebagai cagub. Tapi akhirnya atas perjuangan Prabowo meyakinkan Megawati, Jokowi dicagubkan oleh PDIP dan berhasil sebagai Gubernur DKI pada 2012. Setelah jadi gubernur, lanjut Muslim, Jokowi mau maju sebagai capres, dan akhirnya terpilih sebagai presiden periode 2014-2019. \"Dugaan terjadi pengkhianatan politik dilakukan oleh Jokowi dan juga PDIP terhadap Prabowo. Dari perjanjian Batu Tulis, Megawati akan dukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019. Nyatanya Megawati dan PDIP tetap dukung Jokowi, bukan dukung Prabowo,\" Muslim menjelaskan. Hal tersebut menurut Muslim, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Prabowo. Akan tetapi, PDIP dianggap menikmati pengkhianatan tersebut. Atas pengkhianatan itu, PDIP pun saat ini juga merasakannya ketika dikhianati oleh Jokowi. \"Itulah barangkali sebagai pokok ketegangan dan keretakan antara Megawati-PDIP vs Jokowi. Karena saat ini nampaknya Jokowi memanfaatkan Prabowo dengan memajukan Gibran sebagai cawapres. Bisa jadi sikap Jokowi mau obati luka pengkhianatan pada Prabowo yang juga telah ikut membesarkan Jokowi saat Pilgub DKI,\" ungkapnya. Menurut Muslim, dengan mendukung Prabowo dan tidak mendukung Ganjar Pranowo, adalah pengkhianatan Jokowi terhadap Megawati dan PDIP yang all out dukung Jokowi 2 periode. Sehingga kata Muslim, jika Megawati dan PDIP merasa dikhianati, maka dapat menggalang kekuatan di parlemen untuk memakzulkan Jokowi segera mungkin. \"Kalau cuma viralkan opini dan berita di media PDIP bermusuhan, itu dianggap sandiwara belaka. Jika tidak dilakukan Megawati dan PDIP memakzulkan Jokowi, maka dianggap berpura-pura berkelahi. Karena bisa jadi musuh politik yang sebenarnya adalah Anies-Imin,\" jelas Muslim. Melihat latar belakang itu, sambung dia, nampak adanya pura-pura menciptakan ketegangan dan keretakan yang dengan maksud sesungguhnya untuk mengeroyok pasangan Anies-Cak Imin alias Amin. \"Seolah-olah berkelahi betul, tapi bisa jadi cipta kondisi sedang berkelahi kalau tidak ada tindakan politik terhadap Gibran maupun Jokowi yang langgar garis partai, yakni berada di kubu Prabowo. Kalau Megawati dan PDIP tidak pecat Jokowi dan Gibran yang telah langgar konsitusi partai, maka dugaan di atas benar adanya,\" tutur Muslim. Media Singapura The Straits Times mengutip sumber dari dalam partai, Megawati telah \'mengesampingkan\' peran Jokowi dalam memilih cawapres untuk Ganjar. Hal tersebut disebut telah menimbulkan rasa tak nyaman bagi Jokowi. Adapun, Jokowi yang tak lama lagi menyelesaikan periode kedua pemerintahannya tak bisa lagi maju sebagai capres. Hal itu menimbulkan kekhawatiran sejumlah kebijakan yang telah dimulai tidak berlanjut. Alhasil, Jokowi sangat \'berkepentingan\' untuk terlibat dalam pemilihan cawapres yang diusung partainya, PDIP. \"Dua tokoh yang diunggulkan Jokowi menjadi cawapres Ganjar disikapi dingin oleh Megawati,\" kata politisi senior PDIP yang tak mau disebutkan namanya itu, sebagaimana dikutip The Strait Times. Kedua tokoh tersebut adalah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang berperan penting dalam membantu menantu Jokowi, Bobby Nasution, memenangkan pemilihan Wali Kota Medan pada 2020. Seorang lagi adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang keluarganya disebut donatur utama kampanye kepresidenan Jokowi pada 2019. Menurut politisi lain, hal ini memperparah ketidaknyamanan Jokowi, yang sebelumnya juga kaget dengan waktu pengumuman Ganjar sebagai capres dari PDI-P pada 21 April. Politisi, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan hal ini dapat mendorong Jokowi yang tidak senang untuk mendukung kandidat saingan partainya, Prabowo, yang ia tunjuk sebagai menteri pertahanan empat tahun lalu. \"Ibu [Megawati] menganggap Jokowi mencampuri urusan parpol. Itu bukan urusan eksekutif yang harus ditangani,\" kata politisi PDIP itu kepada The Straits Times. Pilihan Megawati dan PDI-P menggantungkan status Gibran tampaknya lebih karena kepentingan elektoral. Megawati tidak ingin salah langkah dengan membuat ‘perang terbuka’ dengan trah Jokowi. Anak Presiden ke-1 RI Soekarno itu belajar dari pengalaman ketika ‘perang bubat’ dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2004. Sebagai pengingat, SBY sebagai pembantu Megawati—Menkopolhukam--ternyata diam-diam menyusun strategi untuk ikut kontestasi. Megawati pun murka. Perang urat syaraf pun dilakukan. Megawati dan kader PDI-P menyerang habis-habisan SBY. Publik justru bersimpati kepada SBY sehingga mendorong jenderal bintang itu duduk di tampuk kekuasaan. Hal tersebut dibenarkan Kennedy Muslim. Pengamat politik dari Indikator itu menilai sikap menggantung yang dilakukan Megawati ini lebih kepada kalkulasi elektoral. Menurutnya, PDIP berada di posisi dilematis karena tersandera secara elektoral oleh popularitas Jokowi. “Jokowi yang approval rating-nya masih sangat tinggi. Konflik terbuka dengan Jokowi hanya akan menggerus suara PDIP di Pileg [pemilihan legislatif],” ujarnya kepada Bisnis. Pengkhianatan vs Dizolimi Selain itu, sambungnya, ada perang narasi ‘pengkhianatan vs dizolimi’ yang sedang berlangsung antara PDIP dan Jokowi-Gibran. Menurut Kennedy, antara opsi mengundurkan diri dan dipecat framing narasi depan akan sangat berbeda. “Perang bubatnya underground dan pake proxy. Kita enggak pernah tau. Bu Mega kan susah ditebak. Mungkin saja nanti jadi konflik terbuka. Meskipun dari kacamata Jokowi konflik terbuka juga tidak menguntungkan,” terangnya. Kennedy mencium strategi pilpres putaran kedua dengan sikap Megawati dan Jokowi yang tidak melakukan perseteruan secara terbuka. “Bisa repot kalau bergabung kelompok anti-Jokowi di putaran kedua melawan Prabowo-Gibran. Dan sinyal dari mbak Puan sejauh ini ke arah sana.” Kemungkinan untuk kembali menyatu setelah pilpres pun terbuka. Pasalnya, irisan dari masing-masing partai penguasa saat ini ada di tiga paslon. Usai pilpres, opsi bagi-bagi keuasaan pun sangat terbuka, ucap Kennedy. Tiga Skenario ke Depan Lepas dari dugaan ketidakharmonisan pura-pura atau sungguhan, sebenarnya untuk memastikan kebenarannya bisa kita lihat ke depan. Yakni apakah Jokowi melakukan reshuffle atas tujuh menteri PDIP atau justru Megawati yang menarik tujuh menterinya dari Kabinet Indonesia Maju. Paling tidak ada tiga sekanario yang akan terjadi ke depan terkait hubungan sosial politik Indonesia. Pertama, kasak-kusuk politik menyebutkan, jika permusuhan itu benar-benar terjadi, maka reshuffle tujuh menteri PDIP di kabinet itu tidak bisa dihindarkan. Tujuh menteri PDIP yang dimaksud adalah Mensekab Pamono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Mensos Tri Risma Harini, Menkop UMKM Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Manpan RB Abdullah Azwar Anas, dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Selain itu dikabarkan akan ada empat menteri profesional yang juga ingin mundur karena melihat arah angin yang tidak kondusif, bahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga akan ikut mundur jika itu terjadi. Wallahu a’lam. Ketujuh menteri PDIP tersebut dikabarkan akan direshuffle ataupun akan mengundurkan diri lebih awal. Tahap selanjutnya, menurut rumors yang berkembang, akan terjadi kerusuhan di kantung-kantung PDIP seperti Solo, Medan dan Bali sebagai respon ketidakpuasan atas peristiwa tersebut. Setelah terjadi kerusuhan yang meluas, maka kader PDIP di DPR menggerakkan isu pemakzulan. Walaupun syarat pemakzulan itu tidak mudah, namun tetap bisa dilakukan. Menurut kalkulasi politik yang pro dan kontra pemaksulan, kekuatannya cukup meyakinkan. Kalkulasi kekuatan di DPR menunjukkan kekuatan pro pemakzulan mencapai 314 kursi, sedangkan yang kontra pemakzulan mencapai 216 kursi. Perhitungan angka itu berasal dari gabungan Fraksi PDIP, PPP, PKS, Nasdem dan PKB sebanyak 314 kursi. Sementara kubu kontra pemakzulan 216 kursi terdiri dari Fraksi Gerindra, Demokrat, PAN dan Golkar. Dalam praktiknya, menurut rumors tadi, bisa saja sebagian anggota Fraksi Golkar, PAN dan Demokrat menyeberang ke kubu pemakzulan. Tapi rumors itu juga mengatakan, para pihak sedang berunding memikirkan dampak positif dan negatif dari pemakzulan. Kedua, bisa jadi dampak dari pemakzulan tersebut, Presiden Jokowi membalas dengan menerbitkan Dekrit Presiden, seperti halnya Soekarno dan Gus Dur dimasa lalu. Masalahnya Soekarno dan Gus Dur akhirnya jatuh juga karena arah arus politik sudah tidak mendukung lagi. Pertanyaannya, apakah Dekrit Presiden Jokowi akan ampuh melawan arus pemakzulan? Apakah Jokowi lebih kuat dan lebih kredibel dari Soekarno dan Gus Dur? Inilah soalnya, kalau tidak lebih kuat dan tidak lebih kredibel, sudah bisa dipastikan Jokowi akan ikut lengser ke prabon. Ketiga, rakyat Indonesia tidak mempedulikan apakah hubungan Megawati dan Jokowi tersebut tidak harmonis lagi, baik sungguhan maupun pura-pura. Rakyat lebih penuh konsentrasi adanya perubahan dalam politik Indonesia, itu artinya rakyat fokus memenangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Rakyat seperti tidak mempedulikan lagi kisah mereka apakah masih harmonis atau tidak harmonis lagi. Rakyat fokus untuk mengurangi himpitan ekonomi yang dialami mereka akibat buruknya iklilm makro ekonomi, sehingga sulit bagi rakyat melanjutkan hidup yang serba mahal. Itu sebabnya ada harapan pada pemimpin baru, pemimpin perubahan yang ditunggu-tunggu. Mana dari tiga skenario tersebut yang akan mewujud jadi kenyataan? Andalah, rakyat Indonesia, yang menentukan!
Kejarlah Anies, Firli Pun Kau Tangkap
Oleh Djony Edward | Wartawan Senior Forum Keadilan Masih segar dalam ingatan saat Gubernur Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta. Anies terlihat membawa tas jinjing berwarna hitam pada Rabu (7/9). Anies saat naik ke lantai 2 Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Tas jinjing atau biasa disebut goodie bag itu bertulisan \'Ramah Lingkungan dan Mantan\'. Saat itu Anies dimintai klarifikasi terkait inisiasi, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Formula E, termasuk pembayaran commitment fee. Namun saat diklarifikasi KPK semua dugaan itu tidak terbukti. Bahkan sampai dilakukan gelar perkara sebanyak 19 kali, tak sekalipun ada yang bisa membuktikan tudingan korupsi Formula E. Dalam proses gelar perkara tersebut terlihat jelas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bernafsu besar untuk mentersangkakan Anies. Bahkan kalau Anies belum bisa ditersangkakan, tapi kasusnya bisa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun lapis kedua pimpinan KPK seperti Irjen Pol Karyoto menolak untuk mentersangkakan Anies maupun meningkatkan perkara. Alasannya karena belum memenuhi dua unsur alat bukti yang cukup, walaupun pada setiap gelar perkara Firli terlihat mengarahkan dan bernafsu memerangkap Anies. Setiap gelar perkara selalu ada penyidik yang pro dan kontra, hingga akhirnya pentersangkaan Anies pun terkatung-katung atau menggantung hingga kini. Ditetapkan Jadi Tersangka Seiring berjalannya waktu, bukan Anies yang jadi tersangka, malah sebaliknya justru Firli yang dijadikan tersangka. Seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, begitu kata pepatah. Adalah Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Rabu (22/11) malam. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada 19.00 WIB. \"Ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya,\" kata Ade Safri Simanjuntak. Ade lalu memaparkan pasal apa yang dituduhkan kepada Firli, yaitu pasal 12 E, 12 B atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, penyidik sudah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Firli selaku sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan hingga penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian sejak 2020. Polisi pun menyita dokumen penukaran valuta asing (valas) senilai Rp7,47 miliar dalam kasus dugaan pemerasan tersebut. Penyidik juga menyita turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Barang bukti lainnya yang tim penyidik sita seperti pakaian, sepatu, dan pin yang digunakan SYL saat pertemuan di lapangan bulu tangkis GOR bersama Firli pada 2 Maret 2022; penyitaan terhadap satu eksternal hard disk atau SSD dari penyerahan KPK berisi turunan ekstraksi data; penyitaan terhadap ikhtisar lengkap LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022. Selain itu, tim penyidik menyita 21 telepon seluler dari para saksi, 17 akun e-mail, empat flash disk, dua kendaraan mobil, tiga e-money, satu kunci atau remote keyless bertuliskan Land Cruiser, satu dompet bertuliskan Lady Americana USA berwarna coklat berisi holiday getaway voucher Rp100.000 special care Traveloka, satu anak kunci gembok dan gantungan kunci berwarna kuning bertuliskan KPK, serta lainnya Polda Metro juga telah memeriksa sebanyak 91 saksi sejak kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, termasuk Firli Bahuri hingga mantan Menteri Pertanian SYL. Kemudian ada Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, ajudan Firli Bahuri, Kevin Egananta, Direktur Dumas KPK Tomi Murtomo, hingga saksi ahli mantan pimpinan KPK Saut Situmorang dan Mochammad Jasin. Pihak kepolisian juga sudah melakukan penggeledahan dua tempat di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan di Gardenia Villa Galaxy A2 Nomor 60, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hanya saja Ade mengatakan pihaknya menilai belum perlu menangkap dan menahan Firli Bahuri setelah menjadi tersangka. Dia mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan akan menahan Firli jika memang dibutuhkan untuk keperluan penyidikan. \"Jadi untuk kepentingan dan kebutuhan penyidikan. Apabila penyidik memandang, mempertimbangkan perlunya tindakan-tindakan lain, penyidik akan melakukan tindakan yang dimaksud,\" ujarnya. Ade mengatakan penyidik juga sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri sebagai tersangka. Selain itu, penyidik sudah mengirimkan surat kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Firli ke luar negeri selama 20 hari ke depan. Rusak Citra KPK Dengan demikian, Firli adalah satu-satunya Kepala KPK yang berperkara korupsi pemerasan sejak KPK berdiri yang merusak citra dan marwah KPK, sebagaimana diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW). Dewan Pengawas ICW Dadang Trisasongko mendesak Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Firli sebagai ketua dan komisioner serta segera menunjuk pejabat pengganti yang kredibel demi menyelamatkan kepercayaan publik pada KPK. Presiden Jokowi disebut segera menunjuk ketua KPK sementara yang akan menggantikan Firli Bahuri. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Keppres untuk pemberhentian sementara Firli sudah diterbitkan dengan tujuan agar Firli bisa fokus menghadapi perkara, sementara Ketua KPK sementara diemban oleh Nawawi Pomolango. Lucunya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tidak malu meski Firli telah jadi tersangka. Alex mengatakan semua pihak harus berpegang pada prinsip praduga tak bersalah. Termasuk dalam kasus Firli Bahuri. \"Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Karena apa? Ini belum terbukti, belum terbukti,\" ujar Alex dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/11). Sementara Ade Safri menambahkan, Polda Metro Jaya akan memeriksa seluruh pimpinan KPK lain bakal diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks SYL, pasca Ketua KPK, Firli Bahuri jadi tersangka kasus ini. \"Termasuk itu kami agendakan pemeriksaan minggu depan para pimpinan KPK RI,\" ujar Ade Safri. Dengan demikian, Alexander Marwata, Johanis Tanak, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, termasuk mantan pimpinan Lili Pintauli Siregar bakal dimintai keterangan semuanya sebagai saksi. Meski begitu, dia tak merinci detail waktu pemeriksaan. Tapi, katanya, pemeriksaan terhadap mereka dimilai tanggal 27 November 2023. \"Penyidik telah men-schedule-kan untuk memeriksa saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya, termasuk para ahli, yang insyaallah akan kami tuntaskan minggu depan,\" katanya. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menjelaskan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK lainnya memang perlu dilakukan. Mengingat tidak ada kajahatan yang dilakukan sendiri, kejahatan semisal pemerasan bisa saja melibatkan pimpinan KPK lainnya. “Itu sebabnya Polda Metro sudah tepat memeriksa seluruh pimpinan dan mantan pimpinan KPK dimasa Firli untuk diketahui sampai dimana keterlibatan mereka,” tegas Novel di podcastnya. Sejak di KPK, menurut Novel, Firli sudah kerap kali melakukan tindak pelanggaran etika, pelanggaran disiplin dan bahkan yang bersifat kriminal. Namun ia selalu aman dan diamankan, terutama oleh sikap Dewan Pengawas KPK yang lembek dan tak pernah memberi hukuman yang menjerakan. “Namun baru kali ini Firli ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya, kita dukung Polda Metro bekerja dengan profesional,” tegasnya. Novel merinci sedikitnya ada enam kali Firli melakukan pelanggaran etika, disiplin hingga berpotensi melakukan tindak pidana. Pertama, saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan, Firli pernah melakukan pelanggaran kode etik karena bertemu dengan Bahrullah Akbar, seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kala itu menjadi saksi perkara yang sedang ditangani KPK. Saat itu Bahrullah tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap dana perimbangan dengan tersangka Yaya Purnomo. Tindakan ini menjadi persoalan lantaran Firli tidak meminta izin kepada pimpinan, serta bertemu dengan orang yang tengah berurusan dengan KPK. Kedua, Firli pernah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak yang terseret perkara korupsi di KPK, yakni Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi atau TGB. Saat itu, TGB terseret kasus dugaan korupsi divestasi kasus Newmont. Hasil pemeriksaan pengawas internal adalah dugaan pelanggaran berat. Ketiga, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Firli Bahuri Firli kepada Dewas KPK soal adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli karena naik helikopter mewah saat melakukan kunjungan ke Sumsel, yakni dari Palembang ke Baturaja, 20 Juni lalu. Koordinator MAKI Boyamin Saiman kala itu menduga bahwa helikopter yang ditumpangi Ketua KPK tersebut milik perusahaan swasta. MAKi menyebutkan bahwa Firli patut diduga melakukan pelanggaran kode etik pimpinan KPK mengenai larangan bergaya hidup mewah. Keempat, Firli diketahui pernah turut mendampingi timnya kala memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Jayapura pda Kamis, 3 November 2023. Tindakan Firli ini pun memunculkan kontroversi dan turut menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan tidak memahami ada kepentingan apa Ketua KPK sampai mengunjungi tersangka jauh hingga ke Papua. Pasalnya, kegiatan itu cukup dihadiri oleh penyidik dan perwakilan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saja. Kelima, Firli dinilai telah sewenang-wenang karena mencopot jabatan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan. Pemecatan itu sendiri belum diketahui dengan jelas penyebabnya. Pemecatan Brigjen Endar Priantoro diketahui melalui surat yang diberikan oleh salah satu pimpinan KPK dan 3 pejabat struktural pada Jumat, 31 Maret 2023 lalu. Keputusan tersebut keluar setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit menolak usulan KPK untuk menarik dan mempromosikan Endar pada posisi baru di kepolisian. Alasannya adalah karena belum ada posisi yang kosong di Mabes Polri untuk ditempati Endar. Keenam, Firli diduga membocorkan dokumen kasus yang baru saja selesai digelar perkaranya terkait korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Oleh karena penyikapan Dewan Pengawas KPK yang lembek, menurut mantan Ketua KPK Abraham Samad, membuat Firli bisa melakukan pelanggaran berulang-ulang tanpa ada hukuman yang setimpal dan menjerakan. “Moga saja pentersangkaan Firli dilanjutkan dengan penangkapan dan proses pengadilan, sehingga membuat efek jera kepada insan yang bekerja di KPK.” Konflik Kepemimpinan KPK Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani sejak dua tahun lalu ada konflik kepemimpinan di KPK, terutama yang menonjol pada Firli. Saat itu ada kesan politis bahwa KPK harus segera menangkap Gubernur Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Adapun tujuan penangkapan agar bisa membendung Anies supaya tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Begitu berat hambatan yang dihadapi Anies, terutama hambatan dari Firli yang memaksa penyidik KPK untuk segera mentersangkakan Anies. Pada waktu itu, menurut Yani, ada keinginan pihak eksternal memaksa betul agar Anies jadi tersangka, terutama sikap pimpinan KPK Firli dan Alexander Marwata. Tapi lapis kedua pimpinan KPK tidak mau masuk ke dalam instrumen kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai perangkap atau instrumen mencegah peran politik Anies. Irjen Karyoto salah satu yang menolak, karena tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti. KPK bahkan menggelar perkara Anies sampai 19 kali dan tidak pernah terpenuhi bukti tersebut. Karena mbalelo, Karyoto dikembalikan ke Polri oleh Firli. Karyoto bermanuver ke DPR, untuk bisa menengahi masalah ini, Karyoto pun akhirnya diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya. Di tengah jalan, lanjut Yani, meledak kasus korupsi SYL ditetapkan jadi tersangka korupsi dan gratifikasi di Kementan, dimana dalam prosesnya SYL mengaku diperas oleh Firli tapi tetap ditangkap. SYL melakukan aksi serangan balik. Mengadukan adanya pemerasan oleh Firli ke Polda Metro Jaya, maka diproses lah, termasuk pertemuan Firli dengan SYL di lapangan bulu tangkis. Yani menyatakan inilah saat yang tepat Karyoto menangkap Firli dan diperkirakan akan menggali siapa saja yang terlibat kasus pemerasan ini dan kasus-kasus Firli lain bisa saja dibongkar. Karyoto tahu persis kejahatan Firli selama di KPK karena ia adalah mantan Deputi Penindakan. Pentersangkaan Firli dan kemungkinan besar dilanjutkan dengan pemberhentian sementara, lalu dilanjutkan dengan penangkapan, adalah langkah awal pembenahan KPK. Ke depan KPK harus dipimpin oleh orang yang bermoral dan berintegritas, tidak main kasus, tidak memeras, apalagi main perempuan. Cukup Firli saja yang merusak KPK dengan segala sepak terjang busuknya yang mencemari nama baik KPK. Kita ikuti saja bagaimana sidang-sidang Firli di pengadilan nanti, apakah ia bisa membantah sejumlah barang bukti yang sudah ada di tangah Polda Metro Jaya. Akankah pimpinan KPK yang lain--yang baru saja masa jabatannya diperpanjang Mahkamah Konstitusi (MK) pimpinan Anwar Usaman dari 4 menjadi 5 tahun, termasuk Firli—terlibat atau tidak. Memang miris, dimasa kepemimpinan Jokowi ini, aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum dengan jujur, profesional dan berintegritas, malah terjerat hukum yang merusak citra lembaga yang dipimpinnya. Ada Anwar Usman yang dipecat dari Ketua MK lantaran terbukti melakukan pelanggaran etika berat oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ada Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi yang ditangkap karena menerima suap uang proyek Base Transceiver Station (BTS) Kemenkominfo, ada Mentan Syahrul Yasin Limpo yang ditangkap diduga menerima gratifikasi dan korupsi di Kementan. Teranyar, ada Firli Bahuri yang melakukan pemerasan terhadap SYL yang diduga korupsi. Ini koruptornya koruptor, Firli yang seharusya menangkap koruptor malah jadi koruptor. Tentu hukumannya harus maksimal!
Firli Bahuri Tersangka, Akhirnya Dia Kena Batunya Juga
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior Dia memaksakan agar Anies Baswedan dijadikan tersangka korupsi Formula E. Tapi, para pejabat tinggi KPK menentang perintah Ketua Firli Bahuri. Karena, setelah belasan kali gelar perkara, tidak ada bukti Anies melakukan pidana korupsi. Malam tadi, situasi berbalik. Sekitar pukil 19.00, Firli ditetapkan oleh Polisi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL). Cukup bukti. Kini, Firli terpaksa melepaskan jabatannya sebagai pimpinan KPK. Syahrul Yasin sendiri telah lebih dahulu menjadi tersangka di KPK. Mantan menteri pertanian ini diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon satu dan dua di Kementan. Bekas gubernur Sulawesi Selatan dari Partai Nasdem ini disebut megumpulkan uang hampir 14 miliar rupiah di lingkungan kerjanya. Penetapan Firli sebagai tersangka jauh lebih besar bobotnya ketimbang tersangka-tersangka lain dalam sejarah pemberantasan korupsi. Terasa lebih seru. Pertama, karena Firli dianggap sangat kuat dibanding para koruptor yang selama ini ditangkap oleh KPK. Kedua, Firli memiliki banyak senjata untuk menghindari kejaran hukum dibanding pejabat tinggi mana pun. Apalagi kalau cuma dibandingkan dengan orang biasa. Ketiga, sebagai polisi yang berpangkat bintang tiga (Komjen), Filri seharusnya punya jaringan yang kuat di Polri yang menjadikan dia tersangka. Dan keempat, ada anggapan bahwa Filri dibeking oleh orang superkuat di Indonesia. Selama ini memang terjadi semacam kejar-kejaran antara Firli dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Dulu, Karyoto bekerja senagai bawahan Firli di KPK. Termasuk yang dipaksa oleh Firli supaya mentersangkakan Anies. Tetapi, hari ini terbukti Firli tak berkutik. Secara prosedural, dia akan dipakaikan rompi oranye dan kemudian ditahan di sel Bareskrim. Firli kena batunya juga. Dia tersandung. Kesombongannya runtuh seketika. Dan tersungkur di depan pintu instansi yang pernah memanjakan dirinya. Hebatnya, beberapa hari sebelum dijadikan tersangka, Firli masih berusaha berkilah bahwa dirinya tak bersalah. Dia bahkan bersumpah tidak akan mundur. Tidak hanya itu, Firli melontarkan tudingan bahwa penggiringan dirinya ke dalam kasus pemerasan Syahrul adalah bentuk serangan balik koruptor. Firli mengumbar, koruptor menyerang karena dia melakukan pemberantasan korupsi untuk membersihkan Indonesia. Tampaknya, Firli tak yakin dia akhirnya masuk penjara. Mungkin dia lupa bahwa ada sekian banyak dugaan korupsi dan gratifikasi terhadap dirinya. Dia juga dituduh melakukan pelanggaran kode etik KPK. Pengusaha Alex Tirta mengaku di depan Polisi bahwa dia menyewakan rumah mewah untuk Firli seharga 650 juta per tahun. Dia menggunakan helikopter swasta pada 2020 untuk kunjungan kerja di Sumatera Selatan. Puncak petualangan Firli adalah dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin. Rakyat hanya bisa mengucapkan selamat sampai di puncak, akhirnya kena batunya juga.[]
Jokowi Semakin Tak Terkendali
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI SEBAGAI seorang presiden, Jokowi telah berhasil menjadikan keluarganya lebih maju ketimbang negaranya. Digdaya dengan beragam kesuksesan fenomenal yang tak mampu dilakukan presiden Indonesia sebelumnya. Harus diakui, ia memang luar biasa. Salut buat Jokowi. Jokowi itu menjadi satu-satunya presiden yang berwatak “semau gue”. Semua aturan dan prinsip-prinsip demokrasi betapa mudahnya dirusak. Dengan berbekal kekuasaannya, Jokowi kerap menghianati konstitusi dan tanpa malu memaksakan kehendaknya, meski melanggar kepantasan dan etika politik. Akhirnya publik menilai, Jokowi berusaha membuat tangannya bersih untuk semua pekerjaan kotor dari perintahnya. Seolah-olah suaranya menyerukan kebaikan, sementara perbuatannya dianggap sarat kejahatan. Dengan menerbitkan aturan baru, menteri hingga walikota yang Ikut Pilpres tak harus mundur menunjukkan sejatinya Jokowi menjadi sumber dari segala sumber kerusakan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan NKRI. Perilaku Jokowi cenderung membahayakan Indonesia. Hampir segala aspek kehidupan politik, ekonomi, hukum, budaya dan pertahanan keamanan menjadi berantakan ulah kebijakannya. Tidak mudah memperbaiki dan butuh waktu yang lama menyelamatkan proses penyelenggaraan negara yang begitu memprihatinkan akibat distorsi kekuasaan selama dipimpin Jokowi. Kemunduran kehidupan berbangsa dan bernegara terasa sampai ke dapur-dapur rakyat kecil. Kemiskinan, kriminalitas dan kematian selalu mengintai rakyat kecil karena frustrasi dengan keadaan akibat rendahnya kapasitas kepemimpinan Jokowi. Aturan baru itu semakin menguatkan sosok Jokowi bukan saja layak disebut Raja KKN, tapi juga membuktikan ia tidak becus mengurus negara dan mengakibatkan penderitaan rakyat di sana-sini. Ia juga semakin memperlihatkan dirinya yang sebenarnya, sebagai presiden dengan perilaku bengis namun berwajah inocent. Tak ubahnya seorang diktator otorian berpenampilan lugu, polos dan sederhana. Mungkin Jokowi lebih pantas disebut seseorang berwatak tangan besi berwajah simpati. Bagaimana tidak?, sudah tebal muka dengan kesalahan yang tak terhitung, dari hari ke hari di ujung kekuasaannya, Jokowi semakin tak terkendali. Tirani hanya akan berakhir dengan ironi, seiring itu kedzoliman akan berujung kehancuran.(*)
Aktivis KAMI Ramai-ramai Dukung AMIN, Gatot Nurmantyo: Silahkan, KAMI Tetap Netral
Jakarta | FNN – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa pihaknya mengambil sikap netral pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi banyaknya deklarator KAMI yang menjadi tim sukses pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam Pilpres 2024 mendatang.\"KAMI tetap pada posisi semula yaitu mengkritisi pemerintah demi keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia,\" katanya dalam konferensi pers yang dilakukan Jumat (28/11/2023) di Jakarta. Gatot mengungkapkan bahwa, KAMI adalah suatu organisasi non-partai, sehingga dipastikan tidak terjun dalam politik praktis sebagaimana dilakukan oleh partai-partai pada umumnya. \"Maka sejak hari ini tanggal 24 November 2023, Presidium KAMI yaitu Prof Din Syamsuddin, Prof Rochmat Wahab dan saya sendiri Gatot Nurmantyo tidak berpihak dalam mendukung Pilpres maupun Pemilu. Saya ulangi, kami tidak mendukung salah satu paslon dalam Pilpres ini,\" katanya di kantor KAMI kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (24/11/2023). Gatot merasa prihatin menyaksikan proses demokrasi yang sedang terjadi saat ini. Gatot miris mengalami proses demoralisasi demokrasi yang telanjang. Ia bahkan mempertanyakan moralitas Presiden Joko Widodo yang dinilai plin plan. Dulu dia katakan bahwa anaknya gak punya pengalaman dan ilmunya belum cukup untuk terjun ke politik. Akan tetapi faktanya melalui Ketua MK, ia memaksakan anaknya agar bisa menjadi wakil presiden. \"Ketika MK memaksakan diri, maka ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kAMI tetap pada posisi tidak memihak pada salah satu Paslon,\" katanya. Hari ini kata Gatot indeks demokrasi lebih rendah dibandingkan era Soeharto. Kenyataan inilah yang membuat KAMI untuk tetap berjuang demi menyelamatkan anak cucu bangsa Indonesia. Terhadap beberapa aktivis KAMI yang telah terlibat dalam Pilpres sebagai tim sukses salah satu kandidat, Gatot menyatakan tegas mereka dinonaktifkan dari kegiatan KAMI. Demi menjaga independensi organisasinya, kata Gatot sejumlah aktivis tersebut telah dinonaktifkan dari keanggotaan KAMI sejak hari ini. \"Dan bagi semua aktivis KAMI yang ikut aktif dalam dukung-mendukung Pilpres dan Pemilu, sejak hari ini dinonaktifkan. Sehingga kalau mereka berbicara, maka bukan atas nama KAMI,\" lanjut Gatot. Gatot menambahkan, hal ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen KAMI untuk senantiasa menjaga arah perjuangan, yakni menyelamatkan nasib bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran. Gatot juga menambahkan bahwa karena komitmen tersebut, pihaknya tetap solid dan tidak terbelah dalam menghadapi permasalahan bangsa ke depan. \"Jangan ragukan lagi, KAMI tetap akan eksis. Kami tidak terbelah, karena sudah komitmen dari awal,\" tandasnya. Sebagai informasi, nama Gatot Nurmantyo dan KAMI beberapa kali disebut akan merapat sebagai tim sukses salah satu paslon dalam Pilpres 2024. Sebagaimana berita yang beredar, sejumlah deklarator KAMI telah memihak kepada salah satu paslon sebagai tim sukses. Mereka antara lain Refly Harun, Adhie Massardi, Syahganda Nainggolan, Radhar Tribaskoro, Jumhur Hidayat dan lain-lain. Mereka, kata Gatot tidak boleh lagi mengeluarkan sikap dan pendapat atas nama KAMI. \"Kalau mau berpendapat atas nama sendiri, silahkan saja,\" pungkas Gatot. (sof).
Politik Dinasti Diumbar Tanpa Malu, Perlunya Aturan Hukum yang Jelas
Jakarta | FNN - Larangan politik dinasti patutnya diatur secara tegas. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan politik dinasti. Kendati demikian, tidak mudah untuk mengatur hal tersebut karena pernah diputus Mahkamah Konstitusi (MK). Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Violla Reinanda mengatakan, tidak bisa lagi mengandalkan etik untuk mengunci perilaku elit maupun pejabat negara. Namun perlu memperkuat Undang Undang yang sudah ada. \"Kita tidak bisa lagi sekadar mengandalkan etik untuk mengunci perilaku elit politik/pejabat negara, karena terbukti di peristiwa ketatanegaraan akhir-akhir ini, tidak ada sama sekali budaya malu setelah terbukti melanggar etik berat dan hukum di MK,\" tegas Violla pada wartawan, Jumat (24/11/2023). Sebaliknya, aturan hukum yang ada saat ini harus dimaksimalkan menjadi basis pengawasan dan penegakkan hukum. \"Misalnya soal-soal pidana pemilu, UU Tipikor, dan UU Penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) untuk memastikan pemilu berjalan secara fair dan bersih,\" jelas Violla. Dia juga menyarankan untuk segera merumuskan RUU tentang Benturan Kepentingan yang sudah menjadi rekomendasi dari Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenko Polhukam, artinya jadi amanat untuk pemerintahan berikutnya. \"Pada RUU tersebut, dapat mengatur secara lebih komprehensif tentang definisi conflict of interest dalam kandidasi pemilu, apa itu politik dinasti, serta bagaimana membatasinya, apa sanksinya, dan lembaga mana yg berwenang dalam penegakkan hukum,\" ungkapnya. \"Benturan kepentingan dalam pemerintahan merupakan ancaman serius terhadap integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Bahaya utama dari fenomena ini dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi,\" tegas Violla lagi. Dengan demikian, undang-undang ini akan menjadi alat penting dalam mencegah praktik-praktik yang tidak etis dan memastikan bahwa pejabat negara bertindak dalam kepentingan terbaik masyarakat dan negara, bukan dalam kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Kesadaran Etik Sementara itu, Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menilai adanya hambatan untuk membendung politik dinasti melalui jalur hukum semata. \"Saya kira memang agak sulit melarang politik dinasti melalui pendekatan hukum semata,\" tambahnya. Oleh sebab itu, ia mengungkapkan pentingnya penumbuhan kesadaran etika dalam berpolitik, terutama pada para pejabat negara. \"Tentu yang paling penting hari ini adalah kesadaran etik para pejabat negara untuk menahan keluarganya maju dalam politik,\" jelas Kahfi. Sebab, jika kerabat dan keluarga para pejabat aktif maju dalam pertarungan pemilu, dikhawatirkan ada tindakan favoritisme yang dilakukan demi pemenangan keluarganya. Inilah yang saat ini terjadi saat Gibran Rakabuming Raka maju di gelanggang Pilpres 2024, saat sang ayah Joko Widodo masih menjabat Presiden RI. \"Ini juga potensial terlihat gamblang menjelang masa kampanye ketika putra presiden menjadi cawapres,\" pungkasnya. (Sur)
Genosida Israel: Kisah Vampir yang Menjadi Raja
Israel terbukti menaklukkan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman. Kini negeri Yahudi itu menyiapkan Perang Dunia ke-3. Oleh : Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN TANK Israel mendekati rumah sakit Palestina. Para dokter dan staf medis diperingatkan bahwa mereka harus pergi – dengan atau tanpa pasien yang membutuhkan. Serangan artileri menyusul, meski ribuan orang masih berada di dalam. Senin kemarin, giliran RS Indonesia di Beit Lahia, Gaza. Setidaknya 12 orang tewas dalam serangan Israel terhadap fasilitas tersebut, bahkan ketika kendaraan lapis baja semakin mendekat ke rumah sakit. Enam minggu setelah perang di Gaza, serangan Israel terhadap rumah sakit hampir menjadi motif konflik, meskipun kamp pengungsi, sekolah dan gereja juga tidak luput dari serangan tersebut. Setidaknya 21 dari 35 rumah sakit di Gaza – termasuk pusat kanker di wilayah tersebut – tidak berfungsi sama sekali, dan yang lainnya rusak serta kekurangan obat-obatan dan persediaan penting. Pada hari Minggu, 31 bayi prematur dievakuasi dari Rumah Sakit al-Shifa ke Rafah di selatan Jalur Gaza setelah berminggu-minggu diberi susu formula yang dicampur dengan air yang terkontaminasi, tanpa inkubator yang mati karena kekurangan bahan bakar akibat pengepungan Israel yang hampir selesai. Di daerah kantong tersebut sejak serangan Hamas 7 Oktober, setidaknya delapan bayi telah meninggal. Pasukan Israel sebenarnya telah menduduki al-Shifa sejak pekan lalu setelah membombardir beberapa bagian rumah sakit. Seperti rumah sakit lainnya di Gaza, al-Shifa melindungi ribuan warga sipil yang kehilangan tempat tinggal akibat pemboman Israel, selain pasien dan petugas medis. Pada hari Jumat, militer Israel memperluas pendekatannya di Gaza hingga Tepi Barat yang diduduki, di mana kendaraan lapis baja mengepung setidaknya empat rumah sakit. Rumah Sakit Ibnu Sina, salah satu yang terbesar di Tepi Barat, digerebek. Dan pada awal November, pasukan Israel menangkap beberapa pasien dan petugas mereka dari sebuah rumah sakit di Yerusalem Timur. Namun mengapa Israel menargetkan rumah sakit Palestina mengingat hal ini juga menimbulkan kritik signifikan dari organisasi hak asasi manusia terkemuka, yang menuduh Israel melakukan kejahatan perang? Sikap Amerika Hingga Senin 20 November 2023, lebih dari 13.300 orang tewas di Gaza sejak perang dimulai. Israel kian membabi buta. Mereka tidak peduli sedikit pun atas kematian warga sipil Palestina. Banyak orang di pemerintahan pimpinan Benjamin Netanyahu telah menyatakan niat melakukan genosida terhadap seluruh penduduk Palestina. Sebagian besar anggota militer dan masyarakat Israel merayakan kekerasan fisik terhadap warga Palestina. Israel membangun opini “perang melawan teror”. Dengan persetujuan besar dari masyarakat umum, tentara Israel telah melakukan pemboman sistematis di Jalur Gaza, menjatuhkan lebih dari 25.000 ton bahan peledak dalam sebulan, setara dengan dua bom nuklir. Tak berhenti di sini. Israel juga meningkatkan penggunaan penyiksaan terhadap tahanan. Sejak 7 Oktober, pasukannya telah menangkap ribuan warga Palestina, termasuk anak-anak, di Tepi Barat yang diduduki. Banyak yang menuduh adanya kekerasan fisik yang serius dan penahanan sewenang-wenang. Warga Palestina dari Gaza, yang pernah bekerja di Israel, juga ditangkap dan disiksa sebelum dibebaskan kembali ke Gaza. Tatkala perhatian dunia tertuju pada Gaza, kekerasan yang dilakukan oleh pemukim dan tentara Israel juga meningkat di Tepi Barat yang diduduki. Lebih dari 200 warga Palestina telah dibunuh, sebagian besar disebabkan oleh peluru tajam, ketika pemukim sayap kanan Israel mengambil kesempatan untuk meneror penduduk Palestina. Pemerintah Israel telah membagikan ribuan senjata kepada para pemukim, sehingga membuat warga Palestina di tanah jajahan semakin rentan terhadap kekerasan mematikan dibandingkan sebelumnya, dan tidak ada otoritas sah yang mampu melindungi mereka. Para analis meramalkan dalam beberapa bulan dan tahun ke depan, Israel kemungkinan akan meluncurkan upaya pembunuhan global untuk melacak, menargetkan dan membunuh para pemimpin dan pendukung utama Hamas. Ini mengingatkan kita pada kampanye Amerika yang disebut sebagai pembunuhan yang ditargetkan setelah 9/11. Mantan kepala intelijen Israel, Amos Yadlin, telah membenarkan rencana balas dendam global yang tak terelakkan ini. Namun “perang melawan teror” yang dilakukan Israel tidak hanya mengenai balas dendam, sama seperti yang dilakukan AS. Kondisi Istimewa Sikap negara-negara besar atas kekejaman Israel memang terasa tidak masuk di akal. Namun jika kita mempelajari sejarah, hal itu tidaklah mengejutkan. Willian G. Carr dalam bukunya berjudul “Yahudi Menggenggam Dunia” (Pustaka Kautsar, 1993) mengingatkan Israel dilahirkan dalam kondisi istimewa. “Negara superpower yang tidak sepakat dalam satu masalah, menyepakati juga berdirinya negara Israel, karena negara itu punya kepentingan dengan Zionisme Internasional,” ujarnya. Menurutnya, para penguasa negara itu dikuasai oleh sikap pemikiran balas budi dan belas kasihan, misalnya, karena kekejaman Nazi Hitler kepada Yahudi. “Itulah sebabnya, bantuan Jerman kepada Israel masih tetap mengalir sebagai pembayaran ganti rugi atas kekejaman pasukan Nazi terhadap mereka,” tambahnya. Israel dikenal kejam sejak dulu kala. Kita tentu masih ingat peristiwa penyanderaan sejumlah atlet Israel oleh sekelompok gerilyawan Palestina pada Olimpiade Munich (München) tahun 1972. Para gerilyawan Palestina menuntut, agar pemerintah Israel membebaskan para tawanan Palestina dari penjara. Namun pasukan Israel justru membantai para atletnya sendiri yang disandera bersama dengan para penyandera mereka. Hal ini dilakukan oleh Israel sebagai alasan untuk melegitimasi kekejaman pasukannya pada hari Sabtu, sebelum \'Hari Ampunan\', dengan menyerbu Lebanon dan membantai ratusan penduduk sipil. Padahal, Sabtu adalah hari suci orang Yahudi. Namun membunuh orang non-Yahudi pada hari itu dianggapnya sebagai persembahan kurban kepada Tuhan. Menurut kepercayaannya, perbuatan itu lebih besar pahalanya daripada memperingati hari besar mereka. Perihal licik dan kejamnya Yahudi juga pernah diungkap Benjamin Franklin (1705-1790). \"Mereka tidak lain adalah binatang vampir, hantu yang menghisap darah manusia,\" ujarnya memperingatkan bahaya imigran Yahudi bagi Amerika Serikat. Franklin adakah salah seorang pemimpin Revolusi Amerika dan salah satu penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Ia sendiri adalah anggota Freemasonry, gerakan Yahudi yang penuh misteri. Pernyataannya Franklin tersebut disampaikannya dalam sebuah pidato ketika AS tengah menyusun rancangan Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1789: \"Di sana ada bahaya besar yang mengancam Amerika. Bahaya itu adalah orang-orang Yahudi. Di bumi mana pun Yahudi itu berdiam, mereka selalu menurunkan tingkat moral kejujuran dalam dunia komersial. Mereka hidup mengisolasi diri, dan berusaha mencekik leher keuangan penduduk pribumi, seperti yang terjadi di Portugal dan Spanyol. Sejak lebih dari 1700 tahun, orang Yahudi mengeluhkan nasib yang mereka alami, karena mereka telah diusir dari bumi pertiwi. Perlu diketahui wahai saudara sekalian, seandainya dunia berbudaya sekarang memberi mereka tanah Palestina, mereka akan segera mencari berbagai alasan untuk tidak kembali ke sana. Mengapa? Mereka tidak lain adalah binatang vampir (hantu yang menghisap darah manusia). Dan seekor vampir tidak akan bisa hidup dengan vampir lain. Orang Yahudi itu tidak bisa hidup bersama mereka sendiri. Mereka harus hidup bersama orang Kristen atau bangsa-bangsa yang bukan golongan mereka. Jika orang Yahudi tidak disingkirkan dari Amerika dengan kekuatan Undang-Undang, maka dalam masa 100 tahun mendatang mereka akan menguasai dan menghancurkan kita dengan mengganti bentuk pemerintahan yang telah kita perjuangkan dengan pengorbanan darah, nyawa, harta, dan kemerdekaan pribadi kita. Ternyata Ini Sebabnya! Seandainya orang Yahudi itu tidak diusir dari Amerika dalam waktu 200 tahun mendatang, anak cucu kita nanti akan bekerja di ladang-ladang untuk memberi makan kepada orang-orang Yahudi itu. Sementara itu, orang Yahudi akan menghitung-hitung uang dengan tangan mereka di berbagai perusahaan keuangan. Aku ingatkan Anda sekalian. Kalau Anda tidak menyingkirkan orang Yahudi dari Amerika untuk selamanya, maka anak cucu dan cicit kalian akan memanggil-manggil nama kalian dari atas liang kubur kalian kelak. Pikiran yang ada di benak orang Yahudi tidak seperti yang ada pada orang Amerika. Meskipun mereka hidup bersama kita selama beberapa generasi, mereka tidak akan berubah sebagaimana macan tutul tidak bisa mengubah warna tutul kulitnya. Mereka akan menghapus institusi kita. Oleh karena itu, mereka harus disingkirkan dengan kekuatan konstitusi. \" Teks asli Ramalan Benyamin Franklin tersebut bisa dilihat di Franklin Institute Philadelphia, Pennsylvania. Willian G. Carr menyebut meskipun sudah sering diusahakan oleh tokoh Amerika untuk menentang bahaya keberadaan Yahudi di negeri itu, tapi orang Yahudi dengan berbagai cara akhirnya bisa menguasai Amerika, dan bahkan bisa mempengaruhi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Apa yang kita saksikan sekarang, setiap calon Presiden Amerika harus lebih dulu berlomba mengatakan dukungan terhadap bangsa Yahudi, sebelum ia memenangkan pemilihan presiden. Maka tidaklah berlebih-lebihan kalau kita mengatakan, bahwa Amerika adalah anak Israel, bukan sebaliknya. Perdana Menteri Israellah yang menentukan kemenangan bagi seorang calon Presiden Amerika. Oleh karena itu, setiap calon Presiden Amerika harus tekun mengikuti perkembangan yang terjadi di Israel, dan perkembangan yang ditulis oleh para penasihat Yahudi. Padahal, mayoritas warga Amerika lebih membenci Yahudi daripada membenci warga kulit hitam. Yahudi di Amerika adalah golongan yang menentukan publik opini. Merekalah yang menguasai media massa, dan dengan itu mereka terus berusaha memasyarakatkan berbagai jenis kebejatan moral dan penyalahgunaan obat bius, agar cengkeraman Yahudi terhadap rakyat Amerika terus bertambah kuat. Selain AS, negara lainnya yang berada dalam cengkeraman Israel adalah Inggris, Prancis, Jerman dan Kanada. Dalam genosida Israel terhadap rakyat Palestina tercermin hal ini. Negara-negara tersebut mengirim dana dan tentaranya membantu Israel. Ini belum termasuk negara-negara yang mendukung Israel di PBB. Itu sebabnya, negeri Yahudi itu dapat melecehkan resolusi PBB berkali-kali. Pada awalnya, Komunisme adalah super power kedua di dunia ini, yang diciptakan oleh seorang Yahudi bernama Karl Marx. Maka, tidaklah mengherankan kalau Komite Sentral Partai Komunis Uni Sovyet dikuasai oleh orang-orang Yahudi. “Perlu juga dicatat, bahwa negara kedua yang mengakui berdirinya negara Yahudi Israel di Palestina adalah Uni Sovyet. Bahkan negara itu menyatakan kesediaannya untuk melakukan intervensi militer demi melindungi Israel bila perlu,” tambah William G. Carr. Meskipun perkembangan terakhir dalam sikap politik Rusia terhadap Israel nampak ada perubahan, namun kenyataannya Rusia tetap melindungi hidup Israel. Rusia selalu menentang gagasan pembicaraan tentang Israel, dengan memainkan peranan apa yang disebut Politik Keseimbangan Kekuatan di wilayah itu. “Seorang Yahudi bisa berbaju kapitalis atau komunis, atau sebagai warga Amerika atau Yugoslavia, namun ia tetap orang Yahudi, yang hidup karena Talmud, sedang hidup Talmud karena Yahudi,” tulis William G. Carr. Persekongkolan Internasional Kelahiran Israel adalah hasil persekongkolan internasional terhadap hak bangsa Arab. Namun impian \'Bangsa Pilihan Tuhan\' tetap merupakan tujuan yang lebih besar daripada negeri Israel di Palestina itu. Zionis terkemuka pendiri sekaligus Presiden Kongres Yahudi Dunia, Dr Nahum Goldmann (1895 –1982), dalam ceramahnya yang disampaikan di Montreal, Canada tahun 1947, dan dimuat dalam harian The National Unity edisi 12 tahun 1953 mengatakan: \"Bangsa Yahudi telah memilih Palestina bukan karena tambang yang dihasilkan dari Laut Mati bernilai 3 miliaar dolar, bukan pula karena cadangan minyak yang ada di Palestina diperkirakan melebihi yang ada di Amerika Utara dan Selatan, tetapi pertama karena mereka berpegang pada ajaran Taurat. Kedua karena Palestina adalah titik pusat yang paling vital bagi kekuatan dunia, dan merupakan pusat strategis kemiliteran yang bisa dijadikan tonggak untuk menguasai dunia.\" Ringkasnya, mereka berkeyakinan, bahwa Yahudi adalah bangsa superior (unggulan) pilihan Tuhan, dan bangsa lain adalah bangsa inferior (Gentiles) yang sengaja dicipta Tuhan untuk mengabdi kepada bangsa Yahudi. “Di antara ajaran yang mereka pegang adalah menghalalkan segala cara, yang senantiasa berlawanan dengan moral agama mana pun, demi upaya mewujudkan cita-cita mereka,” ujar William G. Carr. Kalau kita simak sepanjang sejarah bangsa Yahudi, kegagalan dan kehinaan justru selalu mereka alami, sejak peristiwa penawanan mereka oleh Nebuchadnezzar II, kemudian digiring ke Babilonia. Nasib buruk selalu menimpanya, karena semua itu disebabkan oleh watak asli dan perilaku mereka yang sebenarnya.@
Perjuangan Trah Jokowi Meraih Darah Biru
Joko Widodo adalah rakyat jelata. Bukan keturunan bangsawan. Terjun ke politik dan naik kelas setelah sebelumnya menekuni bisnis mebel. Kini, Jokowi ingin mengalirkan darah biru untuk diwariskan kepada anak cucu. Oleh: Dimas Huda | Wartawan Senior FNN Gibran Rakabuming Raka sadar siapa dirinya. Ia adalah putra sulung Presiden Jokowi. Sesaat sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu 25 Oktober 2023 lalu, Gibran bak putra mahkota. “Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, Pak, saya sudah ada di sini,” tutur Gibran. Prabowo kini menjadi calon Presiden RI berpasangan dengan Gibran sang putra mahkota itu. Mereka berdua adalah pasangan yang tak terduga. Lima tahun lalu, Prabowo adalah rival Jokowi. Prabowo kalah tipis: suara yang tak bisa dianggap kecil. Dan Jokowi merangkul musuh besarnya itu ke dalam kandang kekuasaan. Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Sejak itu, Prabowo selalu mengangkat tangan dengan hormat kepada bekas walikota Solo tersebut. “Saya akan membela Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya,” teriak Prabowo suatu ketika. Jokowi adalah wong Jowo. Dia tahu filosofi Jawa. Filosofi aksara Jawa yang bila diberi sandhangan pangkon (pangku) akan mati (tidak berbunyi atau menjadi huruf konsonan). Rumus “mati yen dipangku” nyatanya tidak hanya berlaku untuk aksara Jawa, namun juga untuk orang Jawa. “Wong Jawa bakal mati yen dipangku”. Lebih jauh lagi, bukan orang Jawa saja yang bertabiat begitu. Jokowi telah mempraktikkan hal tersebut kepada bukan orang Jawa alias seluruh Indonesia. Nyatanya, memang begitu. Mereka yang diberi jabatan maka akan terdiam dan manut. Orang Indonesia adalah orang yang tahu diri. Mereka sangat menghargai kebaikan dan budi baik orang lain. Sekali lagi, Jokowi mempraktikkan itu kepada lawan-lawan politiknya. Jokowi sadar betul kekuasannya sangat tinggi sehingga amat sakti. Mudah baginya untuk ‘mematikan’ (menaklukkan) lawan-lawan politik itu. Pangku saja mereka, maka matilah ia. Beri jabatan ia, maka akan menjadi jinak. Tengoklah mereka para tokoh besar yang mengiringi Prabowo dan Gibran saat mendaftar di KPU itu. Di sana, misalnya, ada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sungguh mengejutkan. AHY adalah orang yang digadang-gadang Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, sang ayah, untuk menjadi pemimpin negeri ini, melanjutkan klan dirinya. Dan ia sangat kepingin mendampingi Prabowo sebagai cawapres. Mengejutkan, karena pada hari ini ia rela sekadar menjadi pengiring Prabowo-Gibran. Trah AHY tidak bisa dianggap sembarang. Ia adalah keturunan raja-raja Majapahit. Kini, AHY melepas baju besarnya itu untuk rakyat jelata yang tengah berjuang menaikkan trahnya lebih tinggi. Selain AHY, ada juga Erlangga Hartarto. Erlangga adalah Ketua Umum Golkar. Pemimpin partai yang sangat kuat. Partai ini posisinya runner up dalam pemilu. Partai besutan Presiden Soeharto, yang dihuni para bangsawan berdarah biru. Erlangga harus lebih layak, dan sangat berkeinginan, menjadi cawapres Prabowo. Pada hari itu, ia juga harus rela menjadi pengiring anak muda dari trah rakyat jelata. Erlangga takluk, dan dia menempatkan diri sebagai pembantu yang sendika dawuh atas titah Jokowi. AHY dan Erlangga telah mengubah garis tangannya sendiri. Dan mereka berdua tidak sendiri. Di dalam barisan itu ada Zulkifli Hasan, pimpinan puncak Partai Amanat Nasional atau PAN. Partai yang dibidani tokoh-tokoh reformasi 1998. Zulkifli bukan orang lemah. Dia adalah orang yang sukses menyingkirkan Amien Rais, tokoh reformasi pendiri PAN dari partai berlambang matahari itu. Zulkifli sempat menjadi Ketua MPR dan kini diangkat Jokowi menjadi Menteri Perdagangan. Sekali lagi, Zulkifli juga menjadi pengiring Prabowo-Gibran. Dia berada di pangkuan Jokowi. Lalu, ada juga Yusril Ihza Mahendra. Dia intelektual muslim, simbol tokoh Islam modern. Dia disegani. Yusril adalah pemegang kepemimpinan tertinggi partai pelanjut Masyumi, Partai Bulan Bintang atau PBB. Bekas menteri sekretaris negara. Dia juga dari keluarga bangsawan asal Belitung. Jokowi sukses menarik Yusril dalam lingkarannya. Dan Yusril pun siapa siaga mengamankan kepentingan Jokowi dan keluarganya. Selain mereka, di dalam barisan pengiring Prabowo-Gibran ada juga PSI yang kini dipimpinan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Lalu, Partai Garuda, dan Partai Gelora, sempalan PKS. Kalangan bangsawan dan kaum santri ada di sini. Total suara gabungan partai politik Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB dan Garuda adalah 59.726.053 suara atau setara dengan 42,67%. Kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng. Koalisi ini menyimbolkan bahwa nyaris semua trah bangsawan negeri ini ada di dalam pangkuan Jokowi. Mereka itu adalah Trah SBY (Majapahit), Trah Soeharto (Mataram, Mangkunegoro) dan Trah Soemitro Djojohadikoesoemo (Sultan Agung). Mereka hanya akan berhadapan dengan capres-cawapres yang didukung Trah Sukarno, Trah Gus Dur (Sultan Agung), dan Trah Baswedan – Trah Kiai Bisri. Sekadar mengingatkan trah dalam masyarakat aristokrat dan monarkis, erat berkaitan dengan istilah dinasti atau wangsa. Trah pemimpin negeri ini, selain Jokowi, terbukti dari keturunan raja-raja dan kaum bangsawan tempo dulu. Langkah Mengubah Darah Jokowi telah melakukan langkah-langkah ciamik dalam upayanya mengubah darah merahnya menjadi warna biru. Ia, misalnya, mendorong Kaesang mengambil alih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan cara sangat instan. Hanya dalam waktu 2 hari menjadi anggota partai itu, Kaesang langsung menjadi ketua umum. Banyak pihak menduga, partai ini nantinya akan menjadi kendaraan keluarga Jokowi setelah mereka meninggalkan PDI Perjuangan. Tak berhenti di sini. Jokowi terbukti menjalankan secara efektif posisinya selaku Panglima Tertinggi TNI, bukan sekadar simbolis, meskipun ia berlatar belakang birokrasi sipil. Selaku Panglima Tertinggi, Jokowi memiliki hak prerogatif menentukan jabatan strategis. Jelang tarung politik 2024, Jokowi menarik Geng Solo ke dekatnya, ke lingkar satu Istana. Munculnya Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI menunjukkan hal itu. Agus menjadi Panglima, maka pucuk pimpinan TNI dan Polri sama-sama dipegang orang-orang kepercayaan Jokowi, baik polisi maupun tentara, yang bekerja dengannya sejak ia masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Tidak berhenti di sini. Jokowi sangat piawai menjaga kekuasaannya. Pimpinan Parpol dan mereka yang memiliki basis massa kuat diberi posisi jabatan dan pos-pos yang bergengsi. Megawati Soekarnoputri diposkan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), jabatan yang sejatinya sedikit pekerjaan dengan gaji lumayan. Di pos ini ada Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, Rikard Bagun, Yudian Wahyudi, Karjono, dan lainnya. Kabinet yang pada awalnya tidak terkesan bagi-bagi kekuasaan akhirnya terang benderang untuk kepentingan itu. Secara kasat mata para menteri itu berasal dari berbagai partai politik, padahal sejatinya mereka telah dikader untuk hanya loyal kepada Presiden Jokowi, bukan kepada parpol. Senopati Loyal Selain itu, tak lupa Jokowi juga memiliki “senopati” yang kuat dan loyal. Mereka antara lain adalah Tokoh gaek Luhut Binsar Panjaitan, Basuki Hadimuljono, Wiranto, dan Sri Mulyani. Empat figur kepercayaan Jokowi ini untuk saat ini tak tergantikan. Tugas Luhut menjaga hal-hal yang gawat di bidang-bidang khusus. Sang senopati bermarga Batak Toba ini memegang kendali atas 19 jabatan penting. Jabatan yang paling menonjol, sudah barang tentu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jauh sebelum itu, Pensiunan jenderal TNI kehormatan yang lahir 28 September 1947 ini, pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat KH Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999–2001. Sebelumnya dia adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Sedangkan Basuki menangani urusan yang menyedot banyak duit: infrastruktur. Jokowi membebankan ambisi pembangunan infrastruktur, macam jalan tol, di pundak Basuki. Pejabat bernama lengkap Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. ini lahir di Surakarya pada 5 November 1954. Ia adalah salah satu dari lima alumni Universitas Gadjah Mada di jajaran kabinet. Bagaimana dengan Wiranto? Tokoh bernama lengkap Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto S.H. S.I.P. M.M. ini dipercaya Jokowi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2019. Pria kelahiran 4 April 1947 ini adalah tokoh penting Orde Baru. Sebelumnya sebagai kader Golkar dan sempat menjadi capres Golkar namun kalah, lalu mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Lulusan Akademi Militer Nasional 1968 ini, sempat menjadi Panglima ABRI merangkap Menhankam pada saat pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi tahun 1998/1999. Ia juga dipercaya sebagai Menko Polhukam di era 2 presiden yakni Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Joko Widodo. Kini Wiranto menjadi “orang tua” di pemerintahan Jokowi: Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Tokoh tak tergantikan lainnya adalah Sri Mulyani, lengkapnya Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. Perempuan, ekonom terkemuka, kelahiran 26 Agustus 1962 ini dipercaya mengurus duit, yakni sebagai Menteri Keuangan. Dia adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga ia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sebelumnya, dia juga menjabat Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alumni Universitas Indonesia ini pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Formasi kabinet Jokowi sangat solid dengan senopati dan menteri yang monoloyaliltas terhadap dirinya. Itu sebabnya, Jokowi tampak percaya diri untuk melakukan banyak hal untuk diri dan keluarganya. Buktinya, Megawati dan petinggi PDI Perjuangan kecolongan tentang proses Gibran maju sebagai Cawapres. Mereka tahu setelah semua terjadi. Pakaian Raja Jokowi memang telah menampatkan dirinya bak raja. Berdarah biru. Dia antara lain mulai gemar mengenakan baju para raja. Pada upacara peringatan HUT ke-78 RI tahun ini, misalnya, ia mengenakan pakaian baju adat Ageman Songkok Singkepan Ageng dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Menurutnya, pakaian ini merupakan pakaian yang biasa dipakai oleh para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat. GKR Wandansari Koes Moertiyah, adik Raja Paku Buwono (PB) XIII menjelaskan pakaian itu memiliki makna bahwa pemakainya merupakan komandan yang tertinggi. Sehingga pemakainya memimpin para prajurit. Songkok Prajuritan itu sering dikenakan oleh PB VI, PB VII, hingga PB X. Bahkan PB X sering mengenakannya saat menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Belanda. ”Kalau Sinuhun PB X ngagemnya (mengenakannya) pas pesiar gitu, ke pertemuan-pertemuan dengan Belanda di (kantor) gubernuran,” katanya. Sejatinya, secara teori, Jokowi tidak bisa menjadi raja. Ia menjadi bisa karena menjalankan seni politik yang diterapkan raja-raja zaman dulu. Jokowi menjalankan cara-cara raja. Napoleon, misalnya, mengawinkan anak-anaknya dan saudara-saudara dengan raja-raja Eropa untuk meredam peperangan. Klan Napoleon pun berkuasa di Eropa. Bahkan Napolean sendiri menceraikan istri kesayangannya, Josephine, dan menikahi Archduchess Marie Louise. Ini adalah kasus literal politik yang menciptakan teman tidur yang aneh karena ayahnya, Francis I dari Austria, adalah salah satu lawan terberat Napoleon. Dan raja-raja tempo dulu menjadikan pernikahan sebagai koalisi yang paling gampang. Jokowi punya cara yang mirip dengan itu. Ia pun mempertemukan AHY putra SBY dan Didiet putra Prabowo dengan Gibran agar mereka saling kenal dan saling mengamankan.@
POPULER
