ALL CATEGORY
Mampukah Kamala Harris Kalahkan Trump Menjadi Presiden Pertama Wanita AS?
Oleh Jon A. Masli, MBA | Diaspora USA, Corporate & Capital Market Advisor Mungkin kepagian kita menganalisa hal ini. Tapi ada dua peristiwa politik AS penting yang terjadi dalam sebulan ini. Pertama adalah percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump. Yang kedua adalah keputusan Joe Biden tidak ikut kontes pemilu 2024 dan mengendorse Kamala Harris sebagai Capres dari Partai Demokrat. Sejak keputusan impromptu Joe Biden ataupun Partai Demokrat tersebut, dukungan kepada Partai Demokrat berubah naik total terutama di negara - negara bagian yang tadinya Joe Biden kurang mendapat dukungan suara. Fenomena ini boleh jadi adalah indikator bahwa Kamala Harris diharapkan oleh rakyat AS sebagai The Game Changer yang akan membawa AS keluar dari permasalahan-permasalahan pelik sekarang ini. Sementara Donald Trump masih berlanjut berkampanye dengan JD.Vance, cawa presnya, Senator di Ohio, yang berparas macho ganteng eks perwira US Marine. Vance ikut Trump mengkritik Kamala di Minesota mempertanyakan apa yang sudah Kamala buat AS? Sedangkan dia sudah bertempur di Irak. Mereka dengan percaya diri memakai selogan lamanya, tapi masih ampuh “Let’s make America great again” mengatakan Kamala akan merusak AS dan berpotensi membawa AS ke perang dunia ketiga. Kamala Harris di Massachusetspun merespons kecaman mereka dengan santai bahwa Trump dan Vance berperilaku aneh dengan kecaman bohong dan weir/aneh. Simpati manusiawipun spontan datang lagi terhadap Kamala. Jika dia dapat mempertahankan harapan rakyat AS sebagai The Game Changer, besar kemungkinan Kamala akan mengalahkan Donald Trump, “si mulut besar seperti koh Ahok” cetus seorang ibu diaspora yang bersuamikan red neck American m, ex karyawan perusahaan minyak di Balikpapan. Tapi inipun tergantung siapa running matenya Kamala nanti yang belum ditetapkan. George Clooney, bintang film Hollywood kondang dalam hitungan hari memobilisasi fund raising untuk Kamala dengan 81 juta dolar dari sumbangan grass root Americans yang mendukung Kamala Harris. Untuk sementara Kamala Harris masih unggul tipis dari Trump dalam poling 47,9% VS 46%. karena dukungan pemilih wanita yang selama ini menganggap Donald Trump womanizer. Namun memang tidaklah mudah mengalahkan Donald Trump mengingat sejak percobaan pembunuhan terhadap nya, simpatisannyapun meningkat drastis. Apalagi dalam poling yang dominan pemilih pria, Donald Trump masih leading 56% VS 39%. Sementara di komunitas pemilih yang berkulit hitam, Kamala Harris masih leading mutlak 72% VS 19%. Kamala Harris juga mendapat dukungan generasi Z dan melenial dengan poling 59% VS 38% mengungguli Donald Trump. Kamala beribu orang India dengan ayah orang Jamaika berkulit hitam. Hal ini juga membantu membuatnya menjadi populer di antara orang-orang kulit berwarna dan imigran Asia terutama etnis India di AS. Betul banyak orang masih meragukan Kamala mengingat latar belakangnya sebagai procecutor di California, yang jarang mengkomunikasikan pemikiran atau kebijakan-kebijakannya ke publik ketika Joe Biden presiden. Namun tokoh 2 wanita influencer banyak yang menilai dia mampu menjadi wanita hebat seperti Margaret Thacher. Istri Bill Gates Melinda muncul di TV nasional menyumbang 52 juta dolar tanpa ragu mendukung Kamala. Tagline kampanye Donald Trump yang Let’s America great again sudah tidak populer lagi, terutama oleh persepsi pemilih gen Z dan milenial. Lebih miris lagi netizen-netizen sudah mulai menyerangnya sebagai tokoh peleceh seksual terutama kaum perempuan yang selama ini mengecam perilakunya. Tuntutan hukum oleh beberapa wanita yang konon pernah dia kencanipun muncul lagi. Kamala Harris juga dengan cerdik mengkritik Donald Trump dengan komen-komen keras seperti Supreme Court yang tidak berdaya mengambil tindakan hukum kepada Donald Trump karena dia sebagai mantan presiden tidak dapat dihukum oleh tuduhan-tuduhan seperti yang dijatuhkan kepadanya. The battle of sexes, Donald Trump & Kamala Harris is now on! Kalau Donald Trump menang : AS ekonominya akan membaik interest rate bakal turun; bantuan ke NATO akan berkurang ; perang Ukraine dan Gaza mungkin berhenti ; Korea Utara dan Rusia akan dia jinakin. Tapi the nightmarenya adalah negara-negara Islam akan tetap disentimen, juga orang-orang Amerika Latin dan apalagi negara Cina, Trade War akan berlanjut. Kalau Kamala yang menang ekonomi AS akan lebih lama pulih/membaik ; perang Ukraina akan berlanjut tapi mereda, bansos ke rakyat Amerika bertambah terutama kepada lansia dan mahasiswa serta masyarakat yang kurang mampu.Untuk Indonesia, mungkin Kamala pilihan yang bisa lebih akrab, seperti presiden Obama, Kamala Harris ada darah Asianya. Ini hanya pendapat sementara yang mungkin bermanfaat untuk kita simak. (*)
Badai Besar Kematian Ismail Haniyeh
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti OPERASI pembunuhan Ismail Haniyeh dilakukan bersamaan dengan operasi pembunuhan tangan kanan Sekjen Hizbullah, Foad Syukur di Beirut, Lebanon. Suksesnya operasi Israel membunuh keduanya, memang berhasil mewujudkan tujuan jangka pendek Israel. Namun dalam jangka panjang, Israel akan membayar harga yang jauh lebih mahal. Dalam jangka pendek, kematian Haniyeh dan Foad, secara spontan mampu meredam kondisi frustasi Israel yang saat ini dipukul habis-habisan front perlawanan Hamas dan Hizbullah dari boarder Lebanon. Terutama terkait serangan di Dataran Tinggi Golan dua hari lalu yang menewaskan 12 orang Isarel dan melukai puluhan lainnya. Dalam negeri Israel menyambutnya dengan desakan terhadap Netanyahu dan seruan perang terbuka terhadap Hizbullah. Termasuk desakan pelengseran Netanyahu secepatnya jika gagal menghadapi faksi perlawanan dari perbatasan Lebanon. Suksesnya Israel membunuh Haniyeh dan Foad, memberi efek detterent yg berhasil melunakan sementara waktu upaya boarder conflict Hamas dan Hizbullah terhadap Israel dari perbatasan Lebanon. Tujuan jangka pendek paling penting lainnya adalah, kematian Haniyeh sukses mengganggu jalannya deklarasi perdamaian dan penyatuan Seluruh Faksi Palestina, terutama kesepakatan rekonsiliasi Hamas dan Fatah yang dimediasi Cina di Beijing beberapa waktu lalu. Kesepkatan penyatuan seluruh faksi, terutama Fatah dan Hamas yang dimediasi China, jika sukses terlaksana, tentu saja sangat merugikan Israel, Amerika dan sekutu. Isi kesepakatan tersebut bermuara pada pembentukan pemerintahan rekonsiliasi dan persatuan seluruh elemen dalam negeri Palestina dalam rangka melawan dan mengakhiri agresi Zionis. Bagian penting lainnya, akan dibentuk pemerintahan Rekonsiliasi Palestina yang diprioritaskan untuk menyatukan wilayah Gaza dan West Bank di bawah satu kendali pemerintahan untuk memerintah Palestina pasca perang yang terlepas sepenuhnya dari kendali Israel dan sekutu. Tentu saja, sebagai dua faksi terkemuka, Fatah dan Hamas yang akan paling dominan dalam menentukan kebijakan rekonstruksi Palestina. Cita-cita Hamas dan Fatah adalah mendirikan negara Palestina merdeka serta melenyapkan aneksasi Israel dalam bentuk apapun. Sebagaimana yang terlihat dalam kesepakatan yang dibuat di Beijing. Cina berani memfasilitasi proses rekonsiliasi. Artinya, China juga bersedia menjadi pemasok utama kekuatan bagi Hamas dan Fatah untuk menggusur Israel dari Palestina. Secara historis, dukungan China terhadap perjuangan Palestina sudah ada sejak era pemimpin Partai Komunis China, Mao Zedong yang mengirim senjata ke Palestina untuk mendukung apa yang disebut sebagai gerakan \"pembebasan nasional\" di seluruh dunia. Mao bahkan membandingkan Israel dengan Taiwan, bahwa keduanya didukung oleh AS sebagai basis imperialisme Barat. Kini, dalam pernyataan terbaru pemerintah China dan Presiden Xi Jinping telah menekankan perlunya negara Palestina yang merdeka. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka tujuan terbesar Israel melenyapkan Hamas atas kendali pemerintahan di Gaza akan lenyap. Tidak ada pilihan lain, selain menargetkan pembunuhan terhadap petinggi Hamas, termasuk Haniyeh dalam rangka untuk menghentikan upaya rekonsiliasi yang dimediasi Cina tersebut. Di sisi lain, jika China berhasil memediasi persatuan Hamas dan Fatah untuk mendirikan pemerintahan rekonsiliasi nasional Palestina dan berhasil membawa Palestina sebagai negara merdeka dan diakui bangsa-banga dunia, maka dunia akan melihat Cina dengan citra pembawa perdamaian dunia. Terutama di Palestina, Cina akan dilihat sebagai pahlawan, sementara Israel, Amerika dan sekutu akan tetap dipandang sebagai pembunuh, pelaku genosida, penyemai perang, perusak perdamaian dunia. Dengannya, Cina akan tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang menggilas pengaruh Amerika di balik Israel dalam kancah politik internasional. China akan tampil sebagai negara yang lebih baik bagi dunia daripada Amerika. Israel berharap, dengan terbunuhnya, Haniyeh dapat menjadi ancaman serius bagi seluruh faksi untuk menghentikan perlawanan terhadap Israel. Terutama tekanan terhadap Hamas agar segera menandatangani proposal gencatan senjata Gaza yang dirancang Israel-Amerika. Sungguh harapan prematur. Israel seolah tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sama halnya kematian-kematian pemimpin Hamas terdahulu, terbunuhnya Haniyeh sama sekali tidak berdampak signifikan terhadap perlawanan Hamas. Hamas didirikan Ahmad Yasin sebagai sebuah sistem perlawanan dimana ritme perjuangannya yang sama sekali tidak bergantung terhadap sosok, figure atau perorangan. Pimpinan Hamas, termasuk Ahmad Yasin, sudah banyak terbunuh tapi kekuatan Hamas tidak pernah melunak. Malah makin ganas. Benar saja, petinggi Hamas, Al Arouri menyambut kematian Haniyeh dengan lantang: pemimpin politik Hamas setelah Haniyeh tetap memberlakukan visi perlawanan terhadap Zionis tanpa kompromi. Hamas akan segera membalikan perlawanan dengan eskalasi yang lebih mematikan dibandingkan 7 Oktober lalu. Boleh dikatakan, kematian Haniyeh adalah bentuk kebodohan yang akan berujung kerugian jauh lebih besar bagi Israel. Kondisi geopolitik memasuki babak baru yang panjang dan makin meluas. Kematian Haniyah sekaligus menutup semua proses perdamaian dan gencatan senjata. Membawa kawasan regional ke halaman baru eskalasi konflik yang tak terkendali. Perlawanan hebat bukan cuma datang dari Hamas, melainkan juga Hizbullah, Iran, Houthy, Suriah dan beberapa kelompok perlawanan dunia bertekad meningkatlan eskalsi perang terhadap Israel. Terutama Iran. Bahwa kematian Haniyeh, sangat menampar wajah sistem keamanan Iran untuk terlibat lebih jauh dalam konfrontasi dengan Israel lewat seluruhnya proxy-nya. Artinya, Israel harus siap menghadapi serangan tak terduga dari berbagai arah. Dalam jangka panjang, Israel harus siap membayar kerugian yang jauh lebih besar dibanding kerugian perang selama 9 bulan terakhir di Gaza. Bukan cuma soal tanggungan biaya perang yang meningkat besar, juga kerugian diplomasi, geopolitik, politik, ekonomi, tekanan internasional. (*)
Dualisme Ibu Kota Membahayakan Indonesia dan Merugikan Keuangan Negara
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) diundangkan 15 Februari 2022, dan mulai berlaku saat diundangkan, seperti bunyi Pasal 44: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam hal UU IKN sudah berlaku maka seluruh karakteristik yang melekat pada Ibukota seharusnya juga sudah berlaku, termasuk kedudukan, fungsi dan peran kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara. Tetapi, Pasal 39 ayat (1) menetapkan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara masih berada di Provinsi DKI Jakarta, sampai *(Keputusan) Presiden* menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara (dari Jakarta ke Nusantara). Artinya, sejak 15 Februari 2022, Indonesia mempunyai dua Ibukota, kota Nusantara dan Jakarta, di mana operasionalnya (kedudukan, fungsi, dan peran) berada di Jakarta. Pertanyaannya, apakah bisa Indonesia mempunyai dua ibu kota, mempunyai dua UU tentang ibu kota negara yang berlaku pada saat bersamaan. Karena, menurut konstitusi, lembaga tinggi negara wajib bertempat di ibukota negara. Di mana? Pasal 39 ayat (1) tersebut secara substansi telah membatalkan UU IKN yang sudah berlaku pada saat diundangkan, karena telah membatalkan kedudukan, fungsi dan peran kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, di mana kedudukan, fungsi dan peran tersebut secara otomatis seharusnya melekat pada status Ibukota. Yang lebih berbahaya, kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara di Nusantara tergantung dari *(Keputusan) Presiden, tanpa batas waktu tetap.* Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum tentang di mana sebenarnya Ibu Kota Negara. Pasal 41 ayat (2) UU IKN menyatakan, selambat-lambatnya dua tahun sejak UU IKN diundangkan (pada 15 Februari 2022), UU tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota (No 29 Tahun 2007) wajib diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU IKN. Pasal 41 ayat (2) ini bermakna, status Provinsi Jakarta harus diubah tidak lagi menjadi ibukota setelah 15 Februari 2024. Sesuai perintah Pasal 41 ayat (2) IKN tersebut, UU terkait Jakarta sebagai ibukota akhirnya diubah dengan UU No 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dan diundangkan pada 25 April 2024. Artinya, terlambat sekitar dua bulan dari yang diamanatkan UU IKN. Yang mengejutkan, UU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, meskipun sudah diundangkan tetapi belum diberlakukan. Artinya, Jakarta masih berstatus ibukota, seperti ditegaskan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 63 dan Pasal 64 UU DKJ. Pasal 63: Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 64: Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini tetap menjadi lbu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dilakukan perubahan menurut Undang-Undang ini. Kedua Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) UU IKN yang memerintahkan status ibukota Jakarta harus disesuaikan dengan UU IKN paling lama dua tahun setelah diundangkan. Artinya, Jakarta tidak lagi menjadi ibukota setelah 15 Februari 2024. Pasal 63 UU DKJ secara substansi bukan mengatur Ketentuan Peralihan UU DKJ. Sebaliknya, *Pasal 63 UU DKJ menciptakan ketidakpastian hukum terkait ibukota negara.* Karena, kedudukan, fungsi dan peran ibukota negara akan ditentukan oleh (Keputusan) Presiden, tanpa ada batas waktu. Oleh karena itu, setelah batas waktu “paling lama 2 tahun” terlewati, Ibukota Nusantara belum berfungsi. Ketidakpastian hukum terkait ibukota negara secara nyata melanggar konstitusi, Pasal 28D ayat (1). Ketentuan Peralihan UU ibukota negara harus dapat memberi kepastian hukum terkait jangka waktu yang pasti, dan wajib ditentukan oleh UU itu sendiri, bukan oleh (Keputusan) Presiden. Karena, (Keputusan) Presiden hanya mengatur pelaksanaan teknis dari sebuah *UU yang berlaku.* (Keputusan) Presiden tidak bisa mengubah sebuah UU yang belum berlaku menjadi berlaku. Karena kedudukan (Keputusan) Presiden berada di bawah UU. Selama Jakarta menyandang status ibukota Indonesia, seharusnya tidak ada kota lainnya yang juga mempunyai status yang sama sebagai ibukota Indonesia. Oleh karena itu, Ibukota Nusantara seharusnya tidak sah. Dalam hal ini, maka otorita Ibu Kota Nusantara juga tidak sah. Sebagai konsekuensi, pengeluaran APBN untuk otorita Ibu Kota Nusantara juga tidak sah, masuk kategori penyimpangan APBN, dan diancam pidana penjara dan denda. (*)
Muhammadiyah Hindari Fitnah Tambang
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rakornas Muhammadiyah 27-28 Juli 2024 strategis untuk pengambilan keputusan tetang terima atau tidak tawaran pengelolaan izin tambang. Muhammadiyah semoga tidak menempatkan diri dalam \"makan buah simalakama\" atau berada di persimpangan jalan. Persoalan pengelolaan tambang adalah \"masalah kecil\" bagi Muhammadiyah tetapi jika salah langkah dapat menjadi guncangan besar atau sekurang-kurangnya memancing fitnah bagi Ormas Keagamaan sebesar Muhammadiyah. Pro-kontra internal warga persyarikatan akan semakin tajam. Kecaman publik menguat. Banyak kalangan umat Islam khawatir Muhammadiyah akan menerima tawaran Pemerintah untuk mengelola tambang khususnya pada lahan eks PKP2B. Sangat menyayangkan jika Muhammadiyah menjadi terpaksa menerima, menyerah pada penyanderaan atau tergiur pada keuntungan dunia. Akan rontok kebanggaan atas sikap istiqomah Muhammadiyah yang selama ini berhasil ditunjukkan. Muhammadiyah biasa menjadi guru bagi kemampuan mengatasi cobaan dan tekanan rezim apapun. Menjadi pelayan kesehatan yang menyembuhkan sakit bangsa akibat virus pragmatisme dan hedonisme. Muhammadiyah yang selalu berusaha untuk memahami perasaan dan kemauan masyarakat. Pengelolaan tambang tawaran Pemerintah minim manfaat bagi umat dan masyarakat. Lebih pada manfaat pengelola sendiri. Masalahnya adalah tambang ini dapat menguntungkan atau mencelakakan. Muhammadiyah semestinya mengambil keputusan dalam ruang yang tidak meragukan. \"da\' maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka\" Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa-apa yang tidak meragukan (HR Tirmidzi dan Nasa\'i). Mengelola tambang bagi swasta tentu menantang meski Konstitusi mengingatkan asas penguasaan negara dan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perlu idealisme dan kemampuan teknis yang memadai untuk menjalankannya. Ormas keagamaan jangan ditempatkan sebagai medium politis untuk keuntungan sebesar-besar kemakmuran kapitalis. Semata formalitas sebagai pemilik izin apalagi ditambah dengan melanggar ketentuan perundang-undangan. Bukankah Izin Usaha Pertambangan diberikan semestinya bukan berdasar penunjukan langsung ? Fitnah adalah keputusan kontroversial yang menyebabkan terjadinya kegaduhan, kecaman bahkan serangan dari berbagai pihak. Fitnah merusak citra organisasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Benar bahwa keputusan selalu berisiko pro dan kontra, akan tetapi jika fitnah sudah terprediksi maka keputusan haruslah bijak. Muhammadiyah mesti menghindari fitnah atas tawaran pengelolaan tambang. Artinya menolak adalah jalan terbaik. Di samping banyak faktor mudharat dari usaha pertambangan yang dikelola oleh Ormas Keagamaan termasuk Muhammadiyah, maka potensi friksi internal dan berbagai fitnah menjadi terbuka. Sebagai organisasi da\'wah Muhammadiyah harus menyingkirkan berbagai hal yang dapat mengganggu konsentrasi dari da\'wahnya. Pengusahaan tambang yang rawan perusakan lingkungan dan konflik sosial bukan tempat yang tepat untuk menunaikan missi da\'wah itu. Apalagi kebijakan ini diambil di penghujung masa Pemerintahan Jokowi yang terindikasi kental bernuansa politik. Mencoba menyelami cara pandang tokoh Muhammadiyah sekelas Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Mas Mansur, Prof Kahar Mudzakir, Buya Hamka dan lainnya maka demi menjaga marwah Muhammadiyah yang berjiwa juang Kyai Ahmad Dahlan maka tawaran pengelolaan tambang model Bahlil harus ditolak. Mata hati Ilahiah akan didahulukan ketimbang ketakutan atau keuntungan dunyawiyah. Lambang Muhammadiyah adalah matahari yang bersinar, bukan tambang yang mengikat apalagi menjerat. Muhammadiyah adalah harapan dan cahaya umat.Perjuangannya tidak berorientasi pada keuntungan pendek, keserakahan atau tekanan dan keterpaksaan. Selamat melaksanakan Rakornas Muhammadiyah di Yogyakarta. Semoga keputusannya bermanfaat bagi persyarikatan, masyarakat, bangsa dan negara. (*)
Mengecewakan, Elite Muhammadiyah Memilih Batubara Daripada Energi Surya
Jakarta | FNN - “Sangat pantas, bila umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran ekologi kecewa terhadap elite Muhammadiyah karena telah memilih menjerumuskan organisasi itu untuk terlibat mengelola industri kotor batubara,” ujar Indonesia Team Lead Interim 350.org, “Seharusnya Muhammadiyah memilih mengelola energi surya, seperti simbol organisasinya.” Seperti diberitakan di berbagai media massa pada Kamis, 25 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan mengungkapkan akhirnya organisasi massa Islam terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama itu memutuskan menerima izin tambang. Padahal sebelumnya suara dari generasi muda Muhammadiyah menginginkan bahwa elite di organisasi itu membuka mata dan hatinya terkait dampak buruk batubara terhadap lingkungan hidup di tingkat lokal maupun di tingkat global, krisis iklim. Muhammadiyah, menurut Firdaus Cahyadi, memiliki kader-kader yang cerdas. “Mereka pasti mengetahui bahwa industri batubara bukan hanya membuat kerusakan di muka bumi, namun juga tidak memiliki masa depan secara ekonomi,” ujarnya, “Bank-bank internasional sudah tidak mau lagi mendanai bisnis batubara, beberapa bank di Indonesia pun sudah mulai membatasi pendanaan ke batubara.” Seharusnya, lanjut Firdaus Cahyadi, Muhammadiyah menunjukan kepemimpinannya untuk mengelola energi terbarukan di semua unit amal usahanya. “Berdasarkan penelitian Celios dan 350.org Indonesia, energi terbarukan berbasis komunitas mampu menurunkan angka kemiskinan hingga lebih dari 16 juta orang,” ungkapnya, “Dari sisi ketenagakerjaan, terdapat peluang kesempatan kerja sebesar 96 juta orang di berbagai sektor tidak sebatas pada energi, namun industri pengolahan dan perdagangan juga ikut terungkit.” Ironisnya, ungkap Firdaus Cahyadi, saat ini elite Muhammadiyah lebih memilih bisnis energi kotor batubara. “Elite organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah harusnya lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan berdasarkan nurani dan akal sehat, bukan kepentingan jangka pendek,” jelasnya, “Elite organisasi keagamaan yang diharapkan mampu menjadi cahaya di tengah kegelapan justru mematikan cahayanya sendiri dengan menjerumuskan organisasi dalam kubangan batubara.” Menurut Firdaus Cahyadi, bila elite organisasi Muhammadiyah ingin berbisnis energi kotor batubara seharusnya tidak mengatasnamakan organisasi. “Muhammadiyah terlalu besar bila harus tenggelam hanya karena batubara,” tegasnya, “Kekecewaan umat kepada elite Muhammadiyah bisa jadi akan merugikan seluruh amal usaha Muhammadiyah yang sudah besar itu.” (*)
Pegawai KPK Gadungan: Saya Tak Ada Niat Memeras
Jakarta | FNN - KPK mengamankan seorang pegawai gadungan berinisial YS yang melakukan pemerasan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. YS pun selesai dimintai keterangan oleh KPK lalu diserahkan ke kepolisian. YS selesai dimintai keterangan oleh KPK pada Jumat (25/7/2024), dini hari sekitar pukul 00.05 WIB. YS pun mengaku tidak ada niat memeras sedari awal. \"Nggak ada (niat memeras),\" kata YS kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/7) dini hari. YS juga mengklaim bukan rahasia umum ada permainan para pejabat. Dirinya juga mengklaim mengetahui kasus-kasus dari para pegawai Pemkab Bogor yang diperasnya. \"Bukan rahasia umum lagi permainan pejabat-pejabat e-katalog itu. Dari rencana anggaran dewan Rp 600 miliar. (Dari SKPD) Dinas Pendidikan,\" ungkapnya. Sebelum itu, mobil Porsche putih dari YS yang turut diamankan oleh KPK turut dikeluarkan. Mobil itu berpelat B-1556-XD. Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap seorang pegawai KPK gadungan berinisial YS di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. YS diduga memeras pegawai di Pemkab Bogor. \"Pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan seseorang yang mengaku pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi,\" ujar Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/7). \"Didapat kesimpulan sementara orang tersebut bukan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri,\" tambahnya. Tessa mengatakan ada enam orang yang diamankan dalam kasus ini. Namun, yang diduga melakukan pemerasan hanya satu orang, yaitu YS. Pegawai KPK gadungan itu akan diserahkan ke kepolisian. \"Bahwa yang diamankan ada sekitar enam orang, tetapi yang diduga orang yang mengaku pegawai KPK adalah hanya satu orang saja, jadi enam orang itu satu orang adalah yang bersangkutan, satu orang lagi adalah sopir, dan empat orang lainnya merupakan pegawai di Pemkab Bogor,\" ucapnya. (dtk).
Tipu Tagihan BPJS Kesehatan Rp 34 M, Tiga Rumah Sakit Diseret KPK
Jakarta | FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelidiki dugaan fraud yang dilakukan 3 rumah sakit. Ini berkaitan dengan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ketiga rumah sakit itu diduga melakukan fraud yang merugikan Rp 34 miliar. \"Pimpinan memutuskan untuk 3 kasus ini dibawa ke penindakan,\" kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jakarta, Rabu, (24/7/2024). Sebelumnya, tim yang terdiri dari KPK, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan temuannya soal kecurangan di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ada klaim dari 6 rumah sakit yang diselidiki selama 2023. Dari 6 rumah sakit itu, hasilnya ditemukan 3 yang melakukan manipulasi diagnosis untuk mendongkrak jumlah tagihan kepada BPJS Kesehatan. Sementara 3 rumah sakit lainnya diduga melakukan phantom billing atau membuat tagihan palsu kepada BPJS Kesehatan. Dalam modus manipulasi diagnosis, pihak rumah sakit menambah jumlah tetapi atau jenis perawatan pasien sehingga harga tagihan menjadi lebih mahal alias membengkak. Sementara, pada modus phantom billing, pihak rumah sakit merekayasa seolah ada pasien BPJS yang mereka rawat, padahal tidak ada sama sekali. Adapun ketiga rumah sakit yang melakukan phantom billing inilah yang akan dibawa ke ranah pidana oleh KPK. Dua rumah sakit diketahui berada di Sumatera Utara, dan 1 rumah sakit berada di Jawa Tengah. Dugaan kecurangan ini diduga merugikan BPJS Kesehatan Rp 34 miliar. Pahala mengatakan langkah pidana ini diambil untuk menimbulkan efek jera. Dia mengatakan kasus ini bisa saja dilimpahkan ke lembaga penegak hukum lainnya, apabila kriteria kasus tak memenuhi standar perkara yang bisa ditangani KPK Sementara untuk rumah sakit lainnya yang diduga juga melakukan kecurangan, pemerintah memberikan waktu 6 bulan untuk mengakui dosanya. Pihak rumah sakit juga harus mengembalikan keuntungan yang didapat dari tindakan curang ke BPJS Kesehatan. (cnbc).
Terlibat Pemerasan, Salah Satu Kepala Dinas Kabupaten Bogor Dicokok KPK
Cibinong | FNN - Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyebutkan salah satu kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, turut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pemerasan. Asmawa di Cibinong, Kamis, mengungkapkan dari enam orang yang diamankan oleh KPK, satu orang di antaranya merupakan kepala dinas. \"Kasusnya pemerasan, satu orang sopir, dan empat orang PNS. Satu di antara PNS itu ada kepala dinas, hanya masih dicari tahu siapa,\" kata Asmawa. Ia mengaku masih melakukan penelusuran mengenai kasus pemerasan yang melibatkan empat orang ASN Pemerintah Kabupaten Bogor ini. \"Sekarang kita lihat dulu, seperti apa konstruksinya, apakan bagian dari pelaku, nanti diungkap. Pasti aparat penegak hukum akan mengungkap ini secara terang benderang,\" ujarnya. Sebelumnya, KPK, Kamis, menangkap satu orang berinisial YS lantaran mengaku sebagai pegawai KPK dan melakukan pemerasan terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bogor. \"Tim mengamankan orang dimaksud di rumah makan Mang Kabayan di Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.30 WIB,\" kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis. Tessa menerangkan, pada Kamis pagi pihaknya menerima laporan mengenai seseorang berinisial YS yang mengaku pegawai KPK dan melakukan pemerasan kepada seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pejabat tersebut dimintai sejumlah uang oleh YS dan atas laporan itu KPK menurunkan tim yang terdiri dari penyelidik, penyidik dan inspektorat untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar merupakan pegawai KPK atau bukan. Tim KPK kemudian memastikan bahwa orang tersebut telah menerima uang dari pihak pelapor dan langsung menangkap YS pada sekitar pukul 13.30 WIB. Tim KPK kemudian membawa YS menuju kediamannya di Perumahan Villa Bogor Indah di Kota Bogor dalam rangka pengumpulan barang bukti. Dalam kegiatan tersebut, penyidik KPK menyita uang Rp300 juta, satu unit ponsel merek iPhone dan satu unit kendaraan merek Porche warna putih. Tim selanjutnya membawa YS ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut \"Dari hasil klarifikasi tersebut, didapat kesimpulan sementara bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri,\" ujar Tessa. Pihak KPK selanjutnya akan menyerahkan YS beserta uang, barang dan kendaraannya kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut. (ant)
Muhammadiyah Harus Tolak Tambang
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BERITA beberapa media bahwa Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan tambang berdasar PP No 25 tahun 2024 cukup mengejutkan. Menurut KH Anwar Abbas itu sudah putusan Pleno dengan penerimaan bersyarat seperti menjaga lingkungan dan hubungan baik dengan masyarakat. Sebelumnya meski belum secara resmi memutuskan, Muhammadiyah sudah dikelompokkan sebagai Ormas Keagamaan yang menolak usaha pengelolaan tambang tersebut. Masyarakat mengapresiasi sikap penolakan Muhammadiyah sebagai bentuk kewaspadaan atas jebakan Pemerintah kepada Ormas Keagamaan untuk memasuki dunia \"remang-remang\" yang bukan bidang pokok dari tugas dan kegiatan Ormas Keagamaan. Ejekan pun muncul pada Ormas Keagamaan yang menerima sebagai \"mata duitan\", \"bisnis syubhat\" atau \"leher yang terjerat\". Akal-akalan Pemerintah Jokowi untuk menyandera dan mengendalikan Ormas Keagamaan. Ketika muncul berita Muhammadiyah ikut menerima, cibiran mulai bermunculan seperti \"sama saja\", \"oh ini ujungnya\", \"enggak kuat ?\" dan lainnya. Untung kemudian muncul pula berita dengan subyek H. Dahlan Rais yang menyatakan PP Muhammadiyah belum menerima tawaran usaha pengelolaan tambang. Keputusan resmi setelah dibawa dalam agenda Konsolidasi Nasional 27-28 Juli 2024 di Yogyakarta. Dengan menghadirkan Daerah dan Organisasi Otonom. Suara daerah atau bawah perlu didengar jangan semata putusan Pimpinan Pusat sendiri. Ini karena masalah Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan ini telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dampak bagi citra dan nama baik Muhammadiyah harus dijaga. Dalam Konsolidasi Nasional tentu PP Muhammadiyah bukan sekedar menyampaikan keinginan lalu minta persetujuan tetapi benar-benar secara terbuka mendengar masukan dan pandangan daerah. Ada keyakinan jika suara daerah benar-benar didengarkan dan didalami, maka Muhammadiyah tidak akan mudah tergiur oleh program usaha pertambangan yang ditawarkan Pemerintah. Banyak masalah yang akan dihadapi baik dikte kontraktor atau investor, kerusakan lingkungan, konflik sosial, mafia tambang, serta terbukanya ruang-ruang korupsi dan kolusi. Muhammadiyah tidak perlu coba-coba untuk hal yang berada di luar \"core bisnis\" nya. Usaha tambang akan menambah masalah yang mungkin akan mengganggu konsentrasi kegiatan da\'wah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan da\'wah dan gerakan tajdid. Kiprahnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.Usaha pertambangan berbau kapitalistik jauh dari manfaat bagi masyarakat, sebagian justru merusak lingkungan dan harmoni. Konteks aktualnya adalah \"hidden agenda\" kepentingan politik di balik tawaran usaha pertambangan bagi Ormas Keagamaan tersebut. Sebagai kader yang tidak akan ikut dalam undangan Konsolidasi Nasional nanti, maka hanya bisa titipkan yang diyakini sebagai aspirasi mayoritas umat Islam dan anggota Muhammadyah seluruh Indonesia yaitu Muhammadiyah harus menolak tawaran untuk ikut dalam usaha pertambangan sebagaimana PP 25 tahun 2024. Mudhorotnya lebih besar dari manfaatnya. Semoga PP Muhammadiyah tidak mencoreng wajah KH Ahmad Dahlan. Sabar dan kuatlah berjuang di jalan-Nya. Rizki itu dari Allah bukan dari tambang. (*)
Prabowo Patriot Sejati atau Pengkhianat Sejati
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih JOKOWI harus menerima dengan legawa catatan sejarah telah menorehkan dirinya di daun lontar sebagai Presiden memiliki watak sebagai pemain politik bermoral hazard (merupakan perilaku tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain demi untuk memenuhi keinginannya). Keberuntungan telah berpihak sampai jadi presiden benar benar kejadian aneh bahkan sampai dua periore menjadi sangat ajaib. Sang sutradara sebagai pemilik, pelaku, penata dan pemeta mulusnya jalan skenarionya adalah pemilik taktik dan strategi politik yang hebat dan jenius. Simsalabim semua pejabat negarahanyut dan tenggelam terperangkap dalam permainan dan kendali remot sang sutradara. Ketika keadaan kehidupan bernegara makin memburuk, pejuang pergerakan moral mulai tersadar, muncul dengan khutbahnya dari kitab kitab tua tentang fatsoon politik, moralitas, etika, nasionalisme di jadikan fatwa suci untuk menyelamatkan negara. Semua terlambat kalah cepat dengan kekuatan oligarki, keadaan sudah terlanjur babak belur. Dalam keterbatasan dan perannya sekedar sebagai boneka oligarki dan back up kakuatan politik sangat besar yang mengendalikannya. Jokowi yang sering menjawab setiap ditanya masalah yang rumit.. terbaca di balik otaknya melintas emang gue pikirin\", maka yang muncul jawaban : \"jangan tanya saya\" Kejahatan, kebiadaban kerajaan oligarki sudah masuk dalam aliran darah penguasa Indonesia menguasai dan mengangkangi kekuatan apapun yang berani melawan dan menghalanginya, tidak boleh ada penghalang. Hasil ternak penguasa dipastilan banyak stok ternak lainnya yang sudah di siapkan. Apapun caranya, cengkeraman oligarki dan generasi paska Jokowi akan di perankan, dimainkan copy paste dengan cara yang sama. We have to fight the colonialist extremely, karena – sejak 2014 – mereka yang nampak adalah wajah Jokowi adalah diri oligarki dan RRC. Presiden hanya berperan sebagai boneka, perlicin dan memfasilitasi gerakan massif kaum aseng kololnialis, secara ideologis (komunis). Dalam kegelapan Prabowo sebagai harapan Indonesia bisa keluar dari kuasa \"Barongsari dan angpaonya\". Semua pejabat negara luluh lantak setelah diserang perutnya. Sejar waah kehidupan Prabowo menyimpan dalam dirinya ( sebagai prajurit perang TNI ) memiliki jiwa patriot sejati. Arah, gagasan, pikiran telah di ketahui dalam karya bukunya dan masih terekam bercatnya saat kampanye Presiden tahun 2014 dan 2019. Hanya setelah bergabung dengan penguasa oligarki dan terseret masuk dalam radar dan janji janji akan meneruskan jejak kepemimpinan Jokowi, Terlaku dini saat ini menpertaruhkan harapan kepada Prabowo untuk mampu menyelamatkan Indonesia* \"Prabowo akan menjadi patriot sejati atau penghianat sejati - waktu yang akan membuktikan - bukan hanya modal cuap cuap model boneka oligarki\" (*)
POPULER
