ALL CATEGORY
Cina Membangun Negara dalam Negara
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KAJIAN Politik Merah Putih, sangat serius membahas langkah Presiden Jokowi di kala senja kekuasaannya, ia berusaha ingin tetap berkuasa secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, rekayasa politik ecek ecek terus bermunculan untuk tetap berkuasa Jokowi akan meninggalkan kursi kepresidenan dengan mewariskan negara terpecah, di tandai dengan politik yang polarisasi dan hak-hak sipil yang tersebar, ter-fragmentasi dan kebijakan Jokowi yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Selama sepuluh tahun terakhir adalah sebuah perjalanan melihat indonesia menjadi gelap gulita. Menjelang akhir masa jabatannya, banyak yang menilai bahwa Jokowi telah berubah dari “orang rakyat” menjadi penuh kontradiksi sepanjang kariernya yakni bergesernya “karakter” Jokowi menjadi elit tiran setelah menjadi cukong oligarki Kebijakan luar negeri, Jokowi merapat ke Cina terasa seperti telah menyerahkan kedaulatan negara bertekuk lutut dengan agenda One Belt One Road ( OBOR ) menjadi legacy pemerintahan Jokowi sempurna menjadi budak kekuasaan Cina (RRC). Dalam kekuasaanya mengacak acak Pipores, menebar program acak kadut IKN, kereta api cepat, jualan jalan tol, obral sumber daya alam. Pogram Strategis Nasional ( PSN ) milik oligarki merampas tanah dan mengusir rakyat pribumi dari tempat tinggalnya. Jokowi mendatanglan Tenaga Kerja Asing (Cina) membanjiri seluruh pelosok wilayah Indonesia yang sangat membahayakan kedaulatan negara, dan membangun Pantai Indah Kapuk sebagai hunian warga Cina. \"Merasa belum puas memfasilitasi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk atau biasa disingkat menjadi PIK2, sebuah perusahaan properti yang berkantor pusat di Jakarta. Properti utama dari perusahaan ini terletak di Kecamatan Kosambi dan Teluknaga Kabupaten Tangerang, Banten dengan luas mencapai 1.064,82 hektar untuk tahap pertama.\" \"Properti ini merupakan usaha patungan Agung Sedayu Group ( oligarki ) sama saja akan membuat negara dalam negara, menjadi hunian warga Cina.\" Pada akhirnya, presiden berikutnya akan harus menghadapi banyak masalah dan tantangan Indonesia yang terfragmentasi, ditandai oleh ketegangan politik yang meluas akibat pengaruh penjajah gaya baru dari kebijakan Jokowi yang acak acakan eh Pada puncak kemarahan rakyat atas kerusakan negara yang sangat parah menuntut Jakowi mundur dan atau setelah lengser harus diseret ke meja hijau (pengadilan) atas kesalahannya menabrak kostitusi, kebijakan negara yang asal asalan merusak dan membahayakan bahaya. Tanpa beban dan merasa bersalah, memfasilitasi Cina \"Membangun Negara Dalam Negara\" Jokowi meminta : \"Harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik,\" kata Jokowi saat memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna soal ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024 Sebuah anomali yang luar biasa, turbulensi politik akibat ulah Jokowi sendiri. Semua sudah terlambat turbulensi politik Jokowi harus diadili adalah keniscayaan yang pasti akan terjadi. (*)
Puncak Kedunguan DPR Membentuk DPA
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan LAYAK bagi muslim untuk beristighfar atas kedunguan lembaga wakil rakyat DPR. Demi mengabdi pada \"Sinuhun\" Jokowi sampai tega-teganya memperlihatkan kebodohannya yang luar biasa. Masa tidak mengerti aturan dasar bernegara. UUD 1945 sebelum diamandemen mengatur Lembaga Tinggi negara yang bernama Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Amandemen UUD 1945 menghapus lembaga ini. Kini ngawurnya DPR hendak menghidupkan kembali DPA dengan cara merevisi UU No 19 tahun 2006 tentang Wantimpres. Bersiasat demi Jokowi. Prabowo dan DPR berfikir mencari-cari jalan untuk tempat Jokowi pasca selesai masa jabatan. Setelah \"Presidential Club\" maka revisi UU Wantimpres itu dianggap solusi penyiasatannya. Jokowi akan menjadi Ketua DPA. Masalahnya adalah bahwa kewenangan untuk menjadikan DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara itu ada pada MPR. Tidak bisa dengan revisi atau otak-atik Undang-Undang. Jalannya hanya melalui amandemen UUD 1945 atau putusan MPR untuk kembali ke UUD 1945 asli. Dengan kembali ke DPA Ketua DPD La Nyalla Matalitti menyambut gembira karena itu \"pertanda\" UUD 1945 asli akan diberlakukan kembali. Aspirasi lain ialah GBHN yang hilang konon diperlukan lagi. La Nyalla lupa bahwa soal DPA yang diagendakan kini jalannya inkonstitusional yaitu melalui revisi Undang-Undang. Jika ini yang didukung ya Ketua DPD sama saja linglungnya dengan DPR. Ketika semua berorientasi kepada Jokowi maka dipastikan akan ngawur. Sungguh aneh para politisi di negeri ini, sampai segitunya merendahkan martabat dirinya. Apa sih istimewanya Jokowi ? Tidak ada. Ia bukan Presiden andalan, hanya Presiden jago penyanderaan. Lalu DPR apakah pula sedemikian tersanderanya oleh Jokowi ? Jika benar begitu, maka DPR memang sudah tidak berguna, bubarkan saja. Batalkan agenda revisi UU No 19 tahun 2006 yang ingin mengubah Wantimpres menjadi DPA apalagi Jokowi sebagai Ketuanya. Jokowi bukannya mesti diberi tempat sejajar Presiden melainkan harus ditangkap dan diadili pasca menjabat Presiden. Jokowi tidak boleh lepas tangan atas dosa-dosa politik yang telah dilakukannya. Dugaan korupsi, pelanggaran hak asasi, penghianatan negara, machiavellisme, penyanderaan, penghambaan pada China, serta berbagai kebohongan patut untuk diperiksa. Termasuk juga kesehatannya. Bagaimana untuk mengambil keputusan penting seperti lock down masa Covid 19 cukup dengan semedi? Apa sebenarnya agama Jokowi itu ? Ali Ngabalin bersaksi atas kesukaan Jokowi bersemedi. Melebihi ulama, katanya. Ulama mana yang semedi ? Entahlah. Ngabalin atau ngatain? Penyiasatan Jokowi, Prabowo dan DPR mengabaikan kepentingan rakyat. Mereka berfikir tentang kepentingan dirinya sendiri saja. Inilah karakter penguasa culas, curang dan culun. Negara hanya dianggap mainan yang hanya berfungsi sebagai sarana bagi kepuasan sendiri. Aturan dibuat untuk itu baik PP, Keppres, Perpres, Inpres dan lainnya. Sudahlah, rakyat sudah tahu tentang skenario DPA yang bernuansa pat gulipat tersebut. Jokowi akan memimpin kaum oligark di dan dari ruang DPA. Silahkan paksakan, namun dipastikan hal demikian justru akan menambah mual dan marah rakyat. Bagi Jokowi mungkin DPA adalah \"Dewan Perintah Agung\", sedangkan bagi Prabowo DPA itu \"Dewan Pertimbangan Abal-abal\". Jadi DPA sebenarnya merupakan \"Dewan Permainan Akal-akalan\". Bersama DPR, Jokowi dan Prabowo sedang mengakali rakyat dan bangsa Indonesia. Jokowi, Prabowo dan DPR diprediksi akan menjadi musuh rakyat. Tinggal menunggu waktu saja untuk pembuktiannya. (*)
Prabowo, Jokowi dan Refleksi atas Hari Koperasi
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Staf Khusus Menteri Koperasi RI, 1998-1999, Aktivis Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa ITB 80\'an. PERINGATAN puncak Hari Koperasi Nasional di Batam kemarin tanpa dihadiri Presiden RI dan presiden terpilih. Dekopin sebagai penyelenggara hari koperasi sebelumnya mencantumkan kehadiran Jokowi dan Prabowo dalam spanduk yang beredar. Tanpa kehadiran presiden, acara puncak koperasi itu menjadi hambar, karena tingkat kepentingan nasionalnya lebih rendah dari berbagai peringatan hari penting lainnya, seperti Hari Santri, Hari Pancasila maupun lainnyalainnya (catatan: Jokowi menghadiri Hari Santri dan Hari Pancasila yang lalu). Apakah isu koperasi tidak penting bagi Jokowi? Tentu saja soal menghadiri peringatan puncak Hari Koperasi menunjukkan penting tidaknya isu tersebut dimata seorang presiden. Namun, parahnya, acara prioritas Jokowi pada Hari Koperasi itu bukanlah sangat vital, sehingga memilih tidak datang ke sana. Hari itu malah Jokowi menunjukkan sikapnya yang bertentangan dengan Koperasi, yakni mengumumkan keputusan presiden 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Di mana bertentangannya? Jokowi membuat aturan kepemilikan tanah di IKN dapat selama 190 tahun alias 3 generasi jika rerata orang Indonesia usia harapan hidupnya 60 tahun. Bahkan waktunya dapat diperpanjang. Lamanya waktu kepemilikan tanah ini jauh lebih lama dari Kolonial Belanda dalam UU Agrariscth wet dan Suiker Wet, 1870 yang memberikan kepemilikan tanah 75 tahun bagi investor. Perlu di catat, Multatuli mencatat, bahwa kebijkan pertanahan Agrariscth Wet ini lebih kejam dan menghisap dibanding era sebelumnya, Tanam Paksa. Koperasi berbeda spirit dalam memberikan asset bangsa ini kepada siapa. Spirit koperasi adalah mengutamakan kepemilikan bersama dan usaha bersama. Sedangkan kebijakan pertanahan Jokowi dan Engelbertus De Waal (menteri Jajahan Belanda) spiritnya memberikan asset kepada kapitalis. Prabowo, yang namanya dicantumkan dalam jadwal/daftar acara Dekopin ternyata tidak hadir juga. Namun, tentu saja ketidakhadiran Prabowo dapat dimaklumi. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo harus memilih lebih dahulu isu pertahanan. Pada tanggal 12/7/24 Prabowo tercatat mempunyai acara penting, yakni pembekalan Calon Perwira Remaja, di Jakarta. Pada pidatonya yang dikutip berbagai media, cucu pendiri Koperasi Pegawai Negeri ini, membahas isu perlindungan seluruh rakyat. Menurutnya, pembangunan kereta api cepat dan lainnya akan sia-sia tanpa kekuatan melindungi rakyat tidak dilakukan. Melindungi rakyat pertama, memakmurkan rakyat selanjutnya. Tentara dan polisi harus kuat dan bekerja melindungi rakyat. Menariknya, meski bukan tupoksinya, secara paralel melalui (X twitter) Prabowo mengucapkan Dirgahayu Hari Koperasi ke 77 dengan tema \"Koperasi Maju, Indonesia Emas\", yang tayang 14.000 viewers dan 98 retweet. Ini artinya Prabowo peduli dengan Hari Koperasi itu. Refleksi atas Hari Koperasi Kurang tingginya nilai Hari Koperasi di mata Jokowi saat ini dengan tidak hadir dalam acara tersebut serta kebijakan yang dikeluarkan pada Hari Koperasi memberikan swasta kapitalis hak kelola tanah selama 190 tahun plus menunjukkan pemerintahan Jokowi tidak pro rakyat. Ini menjelaskan situasi pembangunan kita yang terus menerus memperkaya orang kaya dan membiarkan orang miskin tinggal dalam penderitaan. Ketika saya menulis \"Bung Hatta Maafkan Kami\", 7/7/24, saya sudah menjelaskan bahwa pikiran Bung Hatta, proklamator kemerdekaan kita, menjelaskan bahwa Indonesia sejatinya adalah anti kapitalisme. Pasal 33 UU 1945 menegaskan bahwa \"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, selain itu, \"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat\". Maknanya adalah pembangunan itu bercorak sosialistik dan koperatif. Di era lalu, meskipun Suharto, misalnya, berusaha memacu pertumbuhan melalui jalan kapitalis, tapi Suharto membangun koperasi sampai tingkat desa, seperti KUD, serta berusaha memaksa konglomerat memberikan sahamnya 20% kepada koperasi, sebagai ketaatannya pada konstitusi kita. Sahabat saya Jumhur Hidayat telah menuliskan pentingnya peran Koperasi sehari sebelum Hari Koperasi dalam judul \"Ekonomi Konstitusi, Koperasi, BUMN dan BUMS\", Kompas cetak, 11/7. Dengan latar belakang isu pemerataan alias keadilan ekonomi, Jumhur menguraikan agar koperasi dihidupkan kembali. Artinya, peran koperasi harus seimbang dalam mengelola negara dibandingkan BUMN dan Swasta. Koperasi setidaknya diberikan hak eksklusif menguasasi dan mengelola bidang-bidang yang berkaitan dengan sumberdaya alam, seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan dlsb. Sahabat saya lainnya, Radhar Tri Baskoro, dalam \"Menuju Dunia Multipolar, Apa Pilihan Prabowo?\", pribuminews.co.id, 11/7/24, yang merujuk tulisan saya terkait Bung Hatta, menjelaskan trend besar dunia ke arah sosialistik dan tatanan ekonomi baru. Prabowo punya kesempatan emas meninggalkan jalan kapitalisme biadab yang merusak dunia selama ini. Meskipun saya tidak membahas soal multipolarism menggantikan unipolarisme dunia, saya memberikan catatan pentingnya kita mengetahui \"Berlin Declaration\", Mei 2024, yang mengutuk kepercayaan atas pembangunan ekonomi neoliberal (free market dan market driven economy) dan bangkitnya sosialisme di eropa setelah kemenangan Partai Buruh di Inggris dan Partai Sosialis di Prancis minggu lalu. Dalam dunia yang sedang berubah ini, sudah saatnya Prabowo nantinya mengganti semua kurikulum jurusan-jurusan ekonomi di semua universitas. Kita harus percaya, seperti kata Yauval Noah Harari dalam Homo Deus, bahwa ilmu ekonomi orang-orang barat itu diimpor dari dunia Islam paska keruntuhan Ottoman. Artinya, ada konsep ekonomi sebelum Adam Smith dan lainnya di barat mengembangkan teori-teori ekonomi. Bisa saja sistem ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi Pancasila dan Koperasi menjadi ajaran resmi di semua buku pelajaran ekonomi bangsa kita ke depan. Dengan demikian arah pembangunan ekonomi kita lahir dari pemikir-pemikir anti Kapitalis dan anti Neoliberal. Sehingga Koperasi bisa berjaya dan Bung Hatta \"bisa senang\" di alam baka. Penutup Saya sangat prihatin dengan Hari Koperasi kemarin yang tidak meriah. Padahal sejatinya konstitusi kita mewajibkan Koperasi atau pembangunan ala sosialistik menjadi arus utama. Jokowi sendiri pada Hari Koperasi malah membuat keputusan yang membolehkan swasta menguasai hak atas tanah selama 190 tahun plus. Harapan kita ke depan, ditangan Prabowo, yang kakeknya adalah pendiri Koperasi Boedi Oetomo dan Koperasi Pegawai Negeri serta bapaknya pendiri Partai Sosialis Indonesia, merubah arah pembangunan kita selama ini yang terperangkap pada Kapitalisme dan Neoliberalisme sesat. Dalam momentum dunia yang berubah ke arah sosialistik, saatnya Indonesia kembali pro konstitusi, pro Pancasila dan pro Koperasi. (*)
Koalisi Besar Oligarki, Koalisi Busuk dan Sesat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih WACANA pembentukan koalisi besar pendukung Prabowo - Gibran sedang dirancang untuk melanggengkan praktik kekuasaan oligarki dalam pemerintahan. Gagasan ini makin kelihatan boroknya ketika muncul gagasan bahwa koalisi partai politik besar dan permanen akan menempatkan Joko Widodo sebagai pemimpin utama. Arah melangggengkan praktik oligarki di rekayasa dengan alasan menjaga stabilitas politik sebagai prasyarat utama agar visi dan misi yang diusung dapat terealisasi. Semua omong kosong, licik, buruk, busuk dan menyesatkan, seolah olah rakyat buta, bodoh, dungu dan tolol semua. Pembentukan koalisi besar dan permanen hanya akan menimbulkan praktik pelembagaan oligarki berkedok koalisi. Keadaan akan semakin buruk ketika lembaga MPR / DPR seperti saat ini hanya sebagai budak kekuasaan oligarki maka akan tetap melekat sifat rente dan transaksional. Karakter partai-partai politik akan tetap sama fungsinya sebagai jongos oligarki. Kabinet Prabowo yang sudah lemah karena kemenangannya hasil rekayasa dengan curang akan semakin lemah dihadapkan pada tekanan politik dagang sapi. Kalau itu terjadi, akan membawa sejumlah ancaman dalam kebinetnya. Fungsi pengawasan DPR tetap lemah, tidak obyektif, fungsinya hanya sebagai pupuk bawang kekuasaan oligarki. Fenomena ini akan mengakibatkan pemerintahan rentan terjebak dalam pola rezim otoritarian, di bawah kendali oligarki dan Cina ( RRC ). Peran oposisi sebagai pengawas tetap lemah karena tergiur oleh tawaran jabatan, bantuan, imbalan, dan keuntungan bisnis. Sistem kekuasaan politik oligarki, di mana kepentingan sejumlah kelompok diutamakan di atas kepentingan umum atau rakyat Koalisi besar dan permanen untuk pelembagaan kabinet Prabowo dapat dianggap sebagai sebuah sesat pikir dalam konteks hukum dan ketatanegaraan. Membawa risiko kekuasan tetap di tangan kuasa oligarki dan RRC. Langkah tersebut akan melanggar prinsip-prinsip tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa ..\"_ Negara Indonesia wajib melindungi setiap aspek di dalamnya, mulai dari rakyat, budaya, kekayaan alam, hingga mempertahankan nilai-nilai bangsa. (*)
Jangan Lelah Gempur Israel
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsan SUDAH 9 bulan Hamas dan warga Palestina bertahan menghadapi serangan membabi buta pasukan IDF. Tanpa malu Zionis Israel melakukan genosida secara terang-terangan meski dikutuk dunia. Manusia dan negara sehat tidak akan mendukung Israel si pelaku kriminal. Hanya karena proteksi Amerika lah Israel tidak menurunkan tensi arogansi kejahatannya. PBB telah menerima kenyataan dengan menerima Palestina sebagai anggota. Dalam Sidang Majelis Umum PBB yang dihadiri 177 negara anggota, sebanyak 143 negara menerima, 9 negara menyatakan menolak dan 25 abstain. Hasil ini tentu menjadi pukulan bagi Zionis Israel. Di medan tempur Israel tidak berhasil mengalahkan Hamas dan di meja perundingan, Israel pun kalah telak. Penjahat tetap penjahat. Israel memang biadab. Semua area Gaza dibombardir sehingga pengungsian besar-besaran bergerak menuju Rafah perbatasan Mesir. Namun Israel tidak memberi ruang, Rafah pun dihancurkan. Pembantaian keji terjadi disini hingga menciptakan keprihatinan dunia \"All eyes to Rafah\". Di Amerika, Eropa, dan berbagai belahan dunia aksi-aksi kutukan hingga boikot terjadi. Israel musuh dunia abad ini. Namun bukan Iblis jika tidak sadis dan bukan Dajjal jika tidak brutal. Israel tetap sadis dan brutal. Meski 40 ribuan warga Gaza telah tewas dengan wanita dan anak sebagai korban terbanyak, namun belum ada satu kekuatan pun yang mampu menghentikan kejahatan Zionis Israel. Karenanya komunitas muslim khususnya, dunia pada umumnya harus terus gigih menggempur Israel melalui berbagai jalur serangan baik militer, ekonomi, politik maupun diplomatik. Tiga motivasi yang mesti diperkuat umat, yaitu : Pertama, kewajiban untuk membebaskan Al Aqsho Masjid mulia umat Islam. Masjid Al Haram, Masjid An Nabawi dan Masjil Al Aqhso adalah tiga Masjid utama yang disebut Nabi. Umat harus bebas beribadah di ketiga Masjid tersebut. \"Birruh biddam nafdika ya Aqsho\". Kedua, peduli kemanusiaan. Zionis Israel adalah penjahat yang menjadi srigala pemangsa manusia. Menzalimi manusia dengan menjajah dan menginjak-injak. Melakukan \"crime against hummanity\"--kejahatan kemanusiaan. Jalan mulia adalah membebaskan kezaliman manusia atas manusia lainnya. Ketiga, memenangkan perang Agama. Zionis Israel yang berkendaraan Yahudi telah menganiaya umat Islam dan umat Kristen. Ini perang agama antara Yahudi versus Islam dan Kristen. Perang agama bagi umat Islam harus terus dikobarkan agar Yahudi dikalahkan. Perjuangan melawan Zionis Israel adalah perang fie sabilillah. Umat Islam di seluruh dunia penting untuk melakukan konsolidasi berkelanjutan. Aktual perlawanan dunia yaitu pengakuan Palestina merdeka dan boikot produk Israel dengan melibatkan kebijakan Pemerintah. Sebagai contoh Pemerintah Indonesia secara bertahap harus memblokade impor dan produk Israel yang ada di Indonesia. Warga otomatis akan menjalankan. Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) harus terus digelorakan. Menurut ilmuwan politik Harvard University Erica Chenoweth 3,5 persen saja populasi yang terus beraksi dapat menpengaruhi perubahan. Tidak perlu mayoritas. BDS efektif untuk menekan kebijakan pendudukan Zionis Israel atas Palestina. Penggalangan dana dan bantuan perjuangan tetap dilakukan. Berjihad dengan tenaga, harta dan suara. Mobilisasi massa menjadi bagian dari konsolidasi. Meyakini bahwa Allah akan membuka jalan bagi para pejuang-Nya dan insya Allah akan diberi kemenangan pada waktunya. Waktu yang dekat--\"fathun qorib\". \"Yaa ayyuhal ladziina aamanuu shbiruu wa shoobiruu wa roobithuu, wattaquullaha la\'alakum tuflihuun\" (Hai orang-orang beriman, bersabarlah dan perkuat kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga. Bertakwalah kepada Allah agar kamu menang)--QS Ali Imron 200. (*)
Mampukah Patrick Waluyo Pulihkan Saham GoTo?
Oleh Jon A.Masli, MBA (Diaspora USA, Corporate & Capital Market Advisor) DRAMA anjloknya saham GoTo itu seperti drama Korea yang dimulai dengan euphoria, terus nangis Bombay, dan ujung-ujungnya mungkin happy ending. Yang jelas sekarang para investornya pada nangis Bombay karena sahamnya tinggal gocaptun. Telkom sebagai investor besar kini merugi puluhan triliun. Dimulai dengan lahirnya GoTo yang digembar-gemborkan sebagai unicorn kebanggan RI oleh dua anak muda: William Tanuwijaya dan Kevin Bryan. Mereka berhasil mempesona para investor seperti Alibaba, Softbank (keduanya sudah hengkang) dan 2 investor raksasa nasional yaitu Telkom dan Astra yang memborong saham GoTo dan sekarang ini lagi stressed gigit jari ketika harga sahamnya tinggal gocaptun Rp50. Seperti mimpi di siang bolong, tapi faktanya GoTo ini belum mencetak untung, bisa melanggeng masuk Bursa Efek Indonesia dengan mulus. Anjloknya saham GoTo jelas dipicu oleh beberapa faktor, antara lain: 1.Ketika para pemegang saham besar, seperti Alibaba, Softbank, dan pendiri-pendiri GoTo menjual sahamnya, konon termasuk Boy Tohir, serta para anggota direksi dan komisarisnya hengkang. Dimulai jauh hari sebelumnya ketika Nadiem Makarim pendiri Gojek menjadi Mendibud. Kini disusul pentolan-pentolan pengurus seperti William Tanuwidjaya, Melissa Siska, Kevin Aluwi, Andre Sulistyo dll. 2.Drama berlanjut ketika Byte Dance, pengelola TikTok mengakuisisi sahan Toped pada Desember 2023 sebanyak 75,01%, sehingga GoTo hanya memiliki 24,99% saham di Toped. Anjloklah sumber pendapatan dan asetnya di Toped. Kedua faktor inilah yang membuat investor lost confidence memicu drama anjloknya harga saham GoTo. Untunglah Patrick Waluyo dan Jacky Lo sempet membeli kembali saham GoTo sehingga kejatuhan harga sahamnya tertolong.Terpilih CEOnya Patrick Waluyo yang dikenal sebagai orang keuangan Wizard yang visioner, ahlinya corporate financing dan funding. Tapi dia bukanlah seorang CEO yang menguasai bisnis retail yang GoTo perlukan sekarang ini sejak kehilangan 75% pendapatan usaha retailnya di Toped yang diakuisisi Tiktok. RUPS baru-baru ini juga mengukuhkan John A.Prasetio, sebagai Komisaris Independen dan juga salah satu petinggi BEI. Kalau di pasar modal AS, Singapura, Hong Kong pasti tidak diperkenankan seorang pengurus bursa efek masuk jadi Petinggi diperusahaan Tbk. Tapi ini negeri Konoha, anything goes and can happen. Terus ada juga Agus Martowardoyo, eks gubernur BI. Jelas dua tokoh senior ini memberi support moral kepada sang CEO dan juga mengambil hati investor, a piece of mind? Tapi investor juga tahu, selama tidak ada business improvement, GoTo tidak akan pulih kembali siapapun CEO dan komisarisnya. Jadi GoTo harus fokus mencari sumber pendapatan dan memperkuat core bisnis retailnya untuk menunjang kegiatan usaha dan mendorong kenaikan harga sahamnya. Tanpa pangsa pasar tambahan pendapatan dari bisnis retail yang kuat, mustahil GoTo akan pulih. How to do it? Sebaiknya mencari Partner business baru retail with Chinese company /ies yang de facto tiap menit membuat terobosan baru di E Commerce dan teknologi. Suka tidak suka partner dari mana lagi kalau bukan Cina. AS sudah bolui/bokek. Demikian juga Eropa. Langkah fatal jual saham Tokopedia itu telah menguras aset dan pendapatan terbesar yang GoTo miliki. Inilah juga yang buat Investor menjadi pesimistis mengingat Gojek, Gosend itu projek yang masih membakar duit. Kalau boleh diusulkan beberapa solusi corporate actions yang dapat dipertimbangkan sebagai unicorn yang Indonesia banggakan selama ini.1. GoTo mesti mencari funding untuk melakukan ekspansi bisnisnya. Tentu dengan catatan ada new business strategy dan development concepts. CEOnya tentu capable melakukan hal ini. Expansion plan seperti Gojek buka usaha ke LN ke Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin, think globally seperti Grab sudah berkiprah kemana - mana dan sudah listed di Nasdaq. Ini berarti business collaboration atau Joint venture dengan asing sebagai alternatif solusi.2. GoTo perlu reach out juga memberdayakan puluhan juta UMKM lebih maksimal lagi dengan bekerja sama bisnis kecil tapi merakyat yang berkelanjutan. Opsi ini jangan dianggap remeh.Keberadaan orang-orang top seperti John A.Prasetio dan Agus Martowardoyo tidak menjamin pemulihan business GoTo dengan tokcer. Kehadiran mereka hanya sebatas pengawasan yang lebih baik, tinggal CEOnya, harus bekerja keras to turn around GoTo. Bisa? Harus bisalah. (*)
Akademisi Berontak untuk Kebaikan Negeri
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERINGAT dahulu masa \"the dark age\" ketika kekuasaan dogmatik menghegemoni. Kampus dan institusi pengembangan intelektual dimatikan oleh arogansi kekuasaan sehingga kultur yang terbentuk adalah ketidakberdayaan dan keterpaksaan. Namun zaman tidak pernah konstan ada dinamika dan pergerakan yang bersifat antitesa pada saatnya. Itulah masa \"renaissance\" atau kebangkitan kembali dengan ciri humanisme dan rasionalisme.Kaum cendekia atau akademisi mulai bangkit dari kungkungan. Lalu kelanjutannya adalah \"aufklarung\" atau pencerahan yang bercirikan liberalisme dan nasionalisme. Puncak kecemerlangan pemikiran yang menjadi kekuatan bagi perubahan. Empirisme dan observasi. Ada kemerdekaan dan semangat kebangsaan. Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi nampaknya memasuki \"abad\" kegelapan. Ditandai dengan lemahnya kampus sebagai kekuatan perubahan. Tercengkeram oleh kepentingan politik Pemerintah. Menteri yang tidak kompeten serta birokrasi yang kaku dan mengancam. Mahasiswa pun sulit bergerak. Akan tetapi uniknya menjelang berakhir masa jabatannya, kampus mulai menggeliat. Kulminasi penyimpangan kekuasaan dengan membawa anak cucu mantu ke singgasana menimbulkan kemarahan. Apalagi dengan pola rekayasa memperalat lembaga yang terhormat seperti MK dan KPU. Lembaga dibawa-bawa ke dalam urusan rumah tangga. Kritik Guru Besar dan Dosen, Amicus Curriae peradilan MK, serta munculnya forum-forum alumni adalah fenomena dari perlawanan. Kaum akademisi baik yang berada di dalam maupun di luar kampus mulai tidak nyaman atas pembodohan ini. Komitmen mulai terbangun yakni sepakat bahwa biang masalah harus diakhiri. Jokowi mesti segera diganti. Lebih cepat lebih baik. Tidak perlu menunggu berhenti otomatis 20 0ktober 2024 karena rezim baru justru menggendong parasit Gibran putera Jokowi. Dengan demikian tri misi akademisi dalam memperbaiki negeri adalah : Pertama, makzulkan Jokowi. Ini awal dari langkah strategis, dilakukan baik dengan dorongan agar DPR/MPR memakzulkan maupun desakan langsung dan masif agar Jokowi mundur dari jabatan. Kedua, menekan aparat untuk menangkap dan memproses hukum Jokowi. Ini berspektrum luas mulai dari terapi untuk mencegah perbuatan serupa hingga membongkar jaringan perusakan dan pengkhianatan negara. Ketiga, memulihkan kedaulatan rakyat. Negara yang kini dikuasai oleh kaum oligarkhi harus dibebaskan. Kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. DPR/MPR dibersihkan dari penyakit pragmatisme dan hedonisme. Tiga misi strategis ini sesungguhnya sedang berjalan dengan gumpalan yang semakin membesar. Mulai dari kritik-kritik Civitas Academica UGM, UII, UI, UNPAD, ITB dan lainnya. Forum Rektor Indonesia juga telah mengeluarkan sikap sebagai seruan moral atas penyimpangan Jokowi dan rezimnya. Forum Alumni Unpad (FAU), IA-ITB, Kappak ITB, UI Watch, Forum Alumni PT Bandung Berijazah Asli (For Asli), Ikatan Alumni Kampus Seluruh Indonesia (IAKSI) telah muncul sebagai bentuk gerakan pemberontakan akademisi (academic rebellion). Gerakan kelas menengah akan berpengaruh terhadap penguatan massa bawah untuk berani bergerak. Diawali dengan membangunkan mahasiswa yang tengah tertidur. Menjemput sejarah perubahan dimana mahasiswa dan massa bawah menjadi inti dari gerakan rakyat--people power. Pemberontakan akademisi terbukti berpengaruh. Pemecatan Dekan FK Prof. Dr. Budi Santoso, SpOG oleh Rektor Unair telah dianulir pasca akademisi bergerak. Ada ketakutan akan dampak ikutan dari aksi tersebut. Inilah saatnya akademisi bergerak lebih hebat melawan dominasi kekuasaan. Rebel for the good of the country--berontak demi kebaikan negeri. (*)
FD, Residivis Investasi Bodong Bergaya Hidup Mewah
Jakarta | FNN - Gaya hidup seseorang biasanya mengikuti penghasilannya. Kalau penghasilan itu diperoleh dengan mudah, bahkan cenderung dari hasil menipu nasabah, maka biasanya keluar begitu saja untuk hal-hal mewah. Itulah yang dilakukan FD, seorang residivis investasi bodong. Dimasa lalu, ia pernah masuk penjara di Lapas Wanita Pondok Bambu lantaran menipu nasabahnya. Kali ini iapun mulai berurusan dengan kepolisian Polda Metro Jaya, dengan sebab yang sama, yaitu menipu orang yang menitipkan dana investasi kepadanya. Seperti diketahui, FD sebelumnya adalah Head of Legal PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sebuah perusahaan papan atas di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun ketika ia masuk hotel prodeo pada Februari 2011, posisinya sudah tidak lagi menjadi orang penting perusahaan sekuritas tersebut. Namun jika ditelusuri jejak digitalnya di facebook, terlihat FD mempertontonkan gaya hidup mewah. Seperti bejalan-jalan ke luar negeri, makan-makan di hotel mewah, dan kerap membawa keluarga, diduga uang nasabah yang dipakai untuk berfoya-foya. Seperti pada Desember 1999, FD Bersama suami berjalan-jalan ke Menara Pisa, Italia. Dilanjutkan mampir ke Milan, Italia. Sebelumnya sempat singgah di bandara Charles de Quele, Prancis. Dalam tayang facebooknya pada Maret 2009, FD juga memamerkan ketika ia bertandang ke Amfiteater kuno di Colloseum, Roma, Italia, bersama suami. Lanjut berpose di Patung David karya Michael Angelo di Galleria dell’Academia di Florence, Italia. Tak lupa FD juga berpose di air mancur terkelan Trevi Fountain, di Roma, Italia. Dan yang paling popular adalah naik perahu Gondola khas Venice Island, Italia. Selain itu, pada April 2009, FD bersama keluarga mampir ke pusat pertokoan mewah Tsim Sha Sui di Hong Kong. Tentu saja dia mampir untuk shoping di Queensway Plaza di Amdiralty, Hong Kong. Pada Oktober 2009, FD menyempatkan menggelar party sambil mengundang teman-temannya. Adakalanya ia berulang tahun dan reuni bersama teman-teman sekantor atau sealumni sekolahnya. Pada Maret 2010, FD bersama rombongan besar keluarganya, termasuk ibunya, berjalan-jalan di Orchad Road, Singapura. Sambil melewati mall serba ada Nikita Kasimaya, mampir di Paragon Building. Malamnya FD bersama keluarga makan malam di Hooter Clarke Quay, Singapura. Setelah sebelumnya sempat mampir di Night Safari, perjalanan malam di kebun binatang, Singapura. Dalam tangkapan layer facebooknya, FD juga gemar memelihara hewan peliharaan mahal, seperti kucing Angora, kucing Persia, kucing Hialaya, termasuk kelinci Angora. Jika melihat daftar harga hewat-hewan tersebut dijual pada kisaran harga Rp9 juta hingga Rp20 juta per ekor. Dari sana terlihat FD memang memiliki kehidupan yang berselera tinggi. Semua itu dilakukan bersama keluarga dan teman-teman dekatnya. Kebiasaan high life style sepertinya membuat dia terdorong melakukan penipuan lagi, untuk mendapatkan easy money. Awalnya mungkin suaminya yang mengajak jalan-jalan FD dengan uang hasil pekerjaan halal suaminya, di kemudian hari FD yang mengajak suaminya dengan uang “hasil pekerjaannya\". Hasil Menipu Dibalik gaya hidupnya yang mewah, jalan-jalan, makan, party, dan perliharaan mahalnya, patut diduga dari hasil menipu nasabahnya. FD diketahui pada 2011 ditangkap polisi dan dimasukkan di Lapas Wanita Pondok Bambu. Satuan Fiskal, Moneter dan Devisa (Fismondev) Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya menangkap karyawan perusahaan sekuritas berinisial FD. FD ditangkap atas dugaan menipu para korban dengan dalih berinvestasi saham hingga merugi miliaran rupiah. \"Tersangka sudah kita amankan dan sudah kita tahan mulai hari ini,\" kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Yan Fitri Halimansyah kepada wartawan di kantornya, pada Kamis (24/2/2011). Tersangka dijerat Pasal 372, 378 , 379a KUHP tentang penipuan dan dijerat pasal money laundering. Dari tersangka, polisi menyita buku mutasi BCA, Mandiri dan Niaga atas nama tersangka. Sementara itu, Kasat Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Arismunandar, waktu itu, mengatakan tersangka mengiming-imingi bunga yang tinggi kepada korban untuk ikut berinvestasi di pasar saham. \"Korban ditawari bunga 3%-7% per empat hari,\" kata Aris. Awalnya, bunga yang dijanjikan tersangka terpenuhi. Namun, karena banyaknya bunga yang harus dikembalikan, tersangka tidak lagi mampu mengembalikan uang para korban. \"Akhirnya dia tutup lobang-gali lobang, hingga akhirnya uang para korban tidak dapat lagi dikembalikan karena uangnya sudah tidak ada,\" jelas dia. Aris menambahkan, uang para korban ternyata tidak sepenuhnya dipergunakan untuk transaksi saham. \"Sebagian dia gunakan untuk kepentingan dia sendiri,\" kata Aris. Sementara itu, seorang korban bernama Mega Warni Utami (28) mengaku tergiur tawaran tersangka karena ditawari bunga yang tinggi. Dari total investasi Rp6,5 miliar, Mega merugi sebesar Rp1,5 miliar. \"Saya mau aja karena ditawari bunga 3%-7% setiap 4 hari,\" kata Mega waktu itu. Kini, di tahun 2024, FD rupanya tidak kapok, ia masih menipu nasabah dengan iming-iming pengembalian (return) yang menggiurkan, yaitu antara 15% sampai 28% per 40 hari. Kali ini korbannya adalah para investor berbasis proyek fiktif di Pemkot, Pemprov DKI Jakarta dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Paling tidak ada tiga korban dalam kluster proyek ini kehilangan dana investasi sampai Rp22,4 miliar, yaitu cluster BS cs, cluster FB cs, dan cluster EJ cs. BS memaparkan FD dalam aksinya menawarkan proyek pengadaan perahu karet, masker, pembuatan marka jalan tol, pengadaan cermin, live jacket, pembuatan wastafel, pengadaan tanah makam. Kali ini FD menggunakan PT Era Bhakti Semesta dan PT Sahabat Vila Utama, dua perusahaan yang bergerak dalam pengadaan apapun yang dibutuhkan Pemkot, Pemprov maupun BUMN (palugada). Dalam aksinya FD selalu menawarkan proposal atas proyek tersebut pada tahun 2020. “Umumnya proyek itu ditawarkan terkait dengan masa Covid-19, seperti pengadaan masker, pengadaan tanah makam,” ujar BS, salah korban penipuan investasi FD kepada pers di kediamannya Taman Galaxy, Bekasi, belum lama ini. Kini FD harus menghadapi penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. FD dikenakan ancaman pasal 372 dan 378 tentang Penipuan dan Penggelapan. Rupanya FD memang tidak kapok masuk penjara, apakah kali ini ia harus mendekam Kembali di penjara? Kita lihat saja hasil penyidikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. (dj)
DPA, Siasat Jokowi Tetap Jadi Presiden
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan AWALNYA Prabowo ingin membuat \"Presidential Club\" sebagai wadah untuk mantan Presiden yang diduga kuat diketuai oleh Jokowi. Tiba-tiba muncul wacana mengubah Wantimpres menjadi DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dengan mendudukkan DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara yang sejajar dengan Presiden. Hal ini menjadi upaya pencarian tempat untuk Jokowi dalam rangka \"memperpanjang masa jabatan\" sebagaimana impiannya. UU No 19 tahun 2006 tentang Wantimpres hendak direvisi kilat dengan mengubah nomenklatur menjadi DPA. DPR ingin menjadikan DPA sejajar Presiden. Baleg DPR cukup sehari memutuskan agenda penetapan revisi di Paripurna menjadi Inisiatif DPR. Konon sudah ada kesepakatan seluruh Fraksi. Sungguh keterlaluan DPR bekerja seperti \"kejar setoran\" diujung masa jabatan dengan membuat \"proyek\" terakhir pengabdian atau penghambaan DPR kepada Jokowi. DPR ini menjadi lembaga bodoh atau membodohi dirinya sendiri dengan rencana revisi UU yang berdasar pada kesepakatan dengan Pemerintah itu, karena : Pertama, DPA adalah lembaga yang ada dalam UUD 1945 lama yang oleh MPR telah dihapuskan melalui Amandemen UUD. Kehendak untuk mengadakan kembali DPA harus melalui mekanisme Amandemen MPR lagi. Artinya hal ini bukan kewenangan DPR. Kedua, revisi UU Wantimpres harus berorientasi pada peningkatan fungsi \"nasehat\" atau \"pertimbangan\" kepada Presiden. Jangan seperti saat ini dimana Wantimpres hanya sebagai wadah atau lembaga \"museum\" bagi para sesepuh bangsa. Makan gaji buta. Ketiga, menguras otak dengan mengotak-atik aturan demi penempatan Jokowi setelah tidak menjadi Presiden adalah salah besar. Apalagi jika hal ini menjadi bentuk \"balas jasa\" Prabowo untuk Jokowi. DPR menjadi alat kepentingan politik pragmatik. Akal-akalan Pemerintah. Jika ingin menghidupkan kembali DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara, maka jalannya adalah Amandemen UUD 1945 lagi atau kembali ke UUD 1945 yang asli. Itu kerja MPR. Jika revisi UU No 19 tahun 2006 dipaksakan untuk kemudian mendudukan DPA sejajar dengan Presiden, maka dengan cepat setelah hasil revisi diundangkan, akan banjir guliran Judicial Review untuk pembatalan UU yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi tersebut. Jadi \"ngebut\" menipu rakyat melalui revisi akan dibalas oleh \"ngebut\" rakyat untuk melakukan uji materiel. Kegaduhan baru dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Akhirnya pengabdian atau penghambaan DPR kepada Jokowi untuk duduk di singgasana Ketua DPA diprediksi akan gagal total. Memang DPR ini seperti kurang kerjaan dan mengada-ada. Rugi besar rakyat harus menggaji anggota DPR dengan kualitas kerja seperti ini. Rakyat berhak untuk marah. (*)
Sekarang Waktu yang Tepat Bagi Indonesia untuk Muncul sebagai Pemberi Pengaruh Signifikan Perubahan Dunia
Jakarta | FNN - Kekalahan telak partai konservatif dalam sejumlah pemilu legislatif di negara-negara Uni Eropa (UE) menjadi peluang dan kesempatan bagi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran politik luar negeri Indonesia di tataran global. \"Jadi sekarang ini dunia sudah berubah. Orang sudah ada kesadaran, apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah genosida, apartheid. Babak belurnya para pemimpin di Eropa, itu semua karena mereka menjadi pendukung Israel,\" kata Tengku Zulkfli Usman, pengamat politik luar negeri dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (10/7/2024). Dalam diskusi dengan tema \'Pemilu Eropa dan USA: Membaca Tren dan Proyeksi\' ini, Zulkifli Usman menilai kekalahan para pemimpin Eropa tersebut, berdampak positif bagi kemerdekaan Palestina. Sehingga pemilu di Eropa harus disambut dengan semangat perubahan, dan dilihat sebagai peluang kerjasama global yang lebih baik lagi antara Indonesia dan Eropa. \"Indonesia jangan jadi pemain pinggiran atau hanya retorika lagi. Kita sekarang punya presiden seorang jenderal, lebih cerdas, maka setiap pesan atau message yang disampaikan Pak Prabowo harus bisa dipahami dunia,\" katanya. Prabowo harus bisa mengkapitalisasi kemenangan partai sayap kanan di Eropa dan meredupnya pengaruh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. \"Para pemimpin Eropa dan Amerika sekarang dianggap gagal. Kalau kita berhasil mengkapitalisasi isu ini, maka efeknya akan lebih besar dan dampak positif terhadap kemerdekaan Palestina,\" ujarnya. Diplomat senior Prof. Imron Cotan berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada Inggris yang sekarang dipimpin Keir Starmer, sebagai perdana menteri baru, yang secara terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada Palestina dan ingin menyelsaikan perang Ukraina. \"Kalau kita tidak bisa berharap kepada Amerika untuk menyelesaikan konflik global, Indonesia sekarang perlu memberikan perhatian kepada Inggris, yang juga punya hak veto. Dibawa pimpinan Keir Starmer, ada harapan dunia akan damai, dan konflik-konflik global bisa diselesaikan,\" kata Imron Cotan. Ia meminta Prabowo nantinya menempatkan diplomat-diplomat berpengalaman di Inggris yang mengerti dinamika betul kawasan, sehingga bisa menjadi jembatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menyelesaikan berbagai konflik global. \"Jangan lagi menempatkan diplomat yang tidak mempunyai latar belakang dan pengetahuan yang cukup seperti selama ini, dalam konteks untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Sehingga kita punya kekuatan untuk lobi-lobi dan diplomasi ditingkat global,\" kata Duta Besar RI untuk Australia dan Tiongkok, 2003-2013 ini. Menlu yang Tepat Namun, menurut Ple Priatna, diplomat senior lainnya, Prabowo tidak cukup hanya menempatkan para diplomat-diplomat yang berpengalaman saja, tetapi juga harus menunjuk menteri luar negeri yang tepat. \"Pak Prabowo yang akan dilantik menjadi Presiden pada Oktober nanti sekaligus menjadi diplomatik bagi Indonesia dalam menghadapi situasi dunia yang penuh gejolak. Pak Prabowo harus memilih menteri luar negeri yang ideal, tidak asal-asalan, karena dia akan capek sendiri nantinya,\" kata Ple Priatna. Ple Priatna, Diplomat Indonesia 1988-2021 ini mengusulkan agar Prabowo memilih mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa atau mantan Duta Besar untuk PBB Dino Patti Djalal sebagai menteri Menlu-nya menggantikan Retno Marsudi. Keduanya merupakan diplomat senior berpengalaman dari Kementerian Luar Negeri, yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam diplomasi ditingkat global yang selama ini sudah teruji. \"Dalam situasi dunia yang penuh gejolak seperti sekarang, kita perlu menteri luar negeri seperti Marty Natalegawa atau Dino Patti Djalal. Jangan pilih orang dari kader partai atau orang dari luar Kementerian Luar Negeri untuk posisi menteri luar negeri, karena mereka tidak mengerti apa-apa soal diplomatik,\" tegasnya. Pengamat Militer dan Pertahanan Conny Rahakundini Bakrie sepakat dengan pendapat Diplomat senior Prof. Imron Cotan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pendekatan kepada Inggris dalam diplomasi politik luar negerinya. \"Saya berharap bapak Presiden nantinya berani mendudukan Inggris sebagai saudara-saudara kita di Eropa. Karena bagaimanapun Inggris yang menfaslitasi pendirian negara Yahudi. Kalau sekarang kita bicara Palestina, maka Inggris juga bisa berperan untuk memfasilitasi pendirian Palestina,\" kata Connie Rahakundini. Artinya, Indonesia sudah saatnya memberikan pengaruh signifikan agar dunia bisa berubah. Indonesia bisa berperan dan memberikan pemahaman kepada Inggris dan negara Eropa lainnya mengenai Palestina. \"Sekaranglah kesempatan Asia, kalau bicara Asia, itu bicara Indonesia. Indonesia bisa muncul sebagai pemberi pengaruh signifikan yang sangat penting bagi dunia,\" pungkasnya. (Ida)
POPULER
