ALL CATEGORY
Ganjar Dipuji di Kantor PGI: Penuhi Syarat Jadi Pemimpin Negeri
Jakarta | FNN - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dinilai sangat memenuhi ciri pemimpin yang baik sebagaimana tertulis dalam Injil. Demikian yang bisa dirangkum dari hasil pertemuan antara Ganjar Pranowo dengan jajaran Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Jakarta, Senin (22/1/2024). Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom menilai rekam jejak Ganjar Pranowo sudah teruji sehingga sangat layak menjadi pemimpin bangsa ke depan. Pada kesempatan ini, Ganjar didampingi Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey, Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT). Ganjar didampingi Pendeta Gultom menemui puluhan pengurus PGI untuk melakukan dialog dengan penuh keakraban. \"Begitu kami sampaikan kalau Pak Ganjar mau datang, ada yang tiba-tiba datang dari Lampung, ada dari Sulawesi Utara. Itu artinya dukungan terhadap Pak Ganjar sangat luas,” pungkas Gomar Gultom. Sementara, Ganjar juga menerima masukan dari sejumlah pengurus PGI. Antara lain masukan yang menyoroti daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ganjar menegaskan pemerintah selanjutnya akan konsisten memperluas kesempatan daerah 3T agar mampu bangkit dan berkembang. (and)
Prabowo Terpojok, Proyek Jagung di Gunung Mas Ternyata Tutupi Kegagalan Food Estate Kemenhan
Jakarta | FNN - Aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) membongkar modus Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto yang diduga kuat gagal mengelola proyek food estate di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu yang dicap gagal adalah proyek food estate yang terletak di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Lahan luas yang seharusnya ditanami singkong itu, kini malah digantikan dengan tanaman jagung. Temuan Walhi juga mengungkap, selain kebun jagung dari polybag, ada juga tanaman jagung yang ditanam langsung di tanah bekas kebun singkong. Dari pengamatan WALHI, pertumbuhan jagung-jagung setinggi jengkal tangan orang dewasa itu pun terlihat kurang baik. Alhasil, WALHI menilai proyek jagung itu tak lebih dari justifikasi atau pembenaran pemerintah bahwa lahan mangkrak tersebut masih bisa dikelola. Modusnya, demikian Walhi, dengan memanfaatkan komoditas tanaman yang paling cepat beradaptasi di semua jenis tanah yakni jagung. Pola yang sama seperti ini ditemukan di beberapa tempat yang pernah dilakukan proyek pertanian skala besar. Prabowo pun makin terpojok dengan temuan lainnya dari Walhi. Ternyata, tidak ada masyarakat sekitar Gunung Mas yang bekerja menjadi petani. Itulah sebabnya mereka meminta agar proyek ini dihentikan. Sementara itu, seorang pejabat di Balai Penerapan Standar Instrumen (BPSI) Pertanian Kalimantan Tengah, juga mengakui kepada media bahwa lahan di Gunung Mas, Kalteng \"tidak bisa\" dan \"berat\" untuk ditanami singkong. Alasannya, lahan yang mayoritas pasir kuarsa yang nyaris nol unsur hara. Diketahui, proyek food estate merupakan tanggung jawab Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto. Adapun Kementerian Pertanian hanya mendukung dan memberikan contoh bagaimana memanfaatkan lahan dengan baik. (*)
Gibran Bertanya Greenflation, Tapi Tidak Paham Substansinya
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Debat keempat capres-cawapres, atau debat kedua cawapres, 21/1/24. Pada sesi tanya jawab antar peserta debat, Gibran bertanya kepada Mahfud, “Bagaimana cara mengatasi “greenfesyen?”. Pertanyaannya singkat, tanpa penjelasan lebih lanjut. Gibran berpendapat tidak perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘greenfesyen’, karena Mahfud seorang profesor. Tentu saja, pendapat seperti itu sangat picik, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti apa arti profesor. Mungkin dia kira profesor adalah maha tahu, seperti dewa. Padahal moderator sebelumnya sudah mengingatkan tata cara debat. Singkatan atau terminologi, wajib dijelaskan agar pertanyaan menjadi jelas dan dimengerti oleh pihak lainnya. Tetapi, aturan debat tersebut sengaja dilanggar. Tidak salah, Cak Imin mengatakan Gibran berdebat tanpa etika. Kembali ke ‘greenfesyen’. Ternyata maksud Gibran adalah _greenflation_. Memang pengucapan Gibran kurang jelas. Terdengar seperti ‘greenfesyen’. Karena itu, terminologi wajib dijelaskan agar yang ditanya mengerti, bahwa yang dimaksud adalah _green inflation_. Tidak perlu mengajukan pertanyaan tanpa etika. Setiap pertanyaan yang baik, harus didahului dengan penjelasan dan latar belakang dari pertanyaan tersebut. Gibran seharusnya menjelaskan terlebih dahulu, apa yang dimaksud _greenflation_, dan kenapa terjadi, _greenflation_. Setelah itu, baru bertanya, bagaimana cara mengatasinya. Bukan ujuk-ujuk bertanya singkat: bagaimana cara mengatasi ‘greenfesyen’. Dalam konteks apapun, pertanyaan singkat seperti ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pertanyaan yang baik secara akademik. Juga tidak cukup hanya menjelaskan arti terjemahannya saja: greenflation adalah inflasi hijau. Mahfud dengan sabar dan serius kemudian menjelaskan, _greenflation_ terkait dengan green economy, atau ekonomi hijau, atau ekonomi sirkuler yang berbiaya tinggi sehingga menyebabkan inflasi. Cara mengatasinya, fokus pada kebijakan (untuk mengatasi permasalahan biaya tinggi tersebut). Gibran, dengan cara yang tidak elegan, tidak pantas, terkesan “kampungan”, mencoba membantah jawaban Mahfud. Tetapi, sekali lagi, Gibran tidak menjelaskan sama sekali apa greenflation dan bagaimana cara mengatasi greenflation. Gibran hanya memberi contoh demo rompi kuning (yellow vests protest movement) di Perancis (yang dimulai sejak Oktober 2018). “Bahaya sekali, sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi agar jangan sampai terjadi di Indonesia.” “Negara maju saja masih banyak tantangan. Intinya, transisi menuju energi hijau harus dilakukan super hati-hati. Jangan sampai R&D dan proses transisi yang mahal ini dibebankan kepada masyarakat.” Penjelasan Gibran ini cukup ngawur. Pertama, penyebab utama protes atau demo jaket kuning 2018 tidak ada hubungannya dengan _green energy_ atau _green inflation_. Tetapi lebih disebabkan karena kenaikan harga minyak mentah dunia, kenaikan harga BBM, kenaikan pajak BBM fosil (green tax), pengetatan anggaran pemerintah, penghapusan pajak kekayaan, konflik antar kelas, dan protes melawan neoliberalisme. Kenaikan harga BBM, ditambah kenaikan pajak BBM, membuat ekonomi kelompok masyarakat bawah bertambah susah. Porsi pengeluaran untuk BBM mencapai lebih dari 15 persen dari total pengeluaran. Maka itu terjadi protes. Masyarakat menuntut kenaikan upah minimum, penghapusan pajak BBM, dan moratorium kenaikan harga BBM. Artinya, demo rompi kuning bukan dipicu oleh, dan tidak ada hubungannya dengan, green inflation (greenflation), melainkan karena kebijakan ekonomi dan pajak yang memberatkan masyarakat kelompok bawah. Dengan kata lain, demo yellow vests adalah demo melawan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, penjelasan Gibran tentang demo rompi kuning akibat green inflation bukan saja super ngawur, tetapi juga membodohi publik se Indonesia. Demo rompi kuning yang berawal dari Perancis, kemudian meluas ke seluruh dunia, dilakukan secara bergelombang, dan berlangsung lebih dari 5 tahun. https://amp.theguardian.com/world/2018/dec/21/how-hi-vis-yellow-vest-became-symbol-of-protest-beyond-france-gilets-jaunes https://www.trtworld.com/europe/yellow-vests-go-global-as-protest-movements-around-the-world-adopt-it-12713062 Kenapa protes tersebut bisa bertahan begitu lama? Karena protes rompi kuning pada intinya dapat dilihat sebagai sebuah pertempuran, yaitu antara environmentalists melawan industrialists. Kedua, _green inflation_ adalah konsekuensi dari inisiatif global menuju net-zero emission untuk menahan pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat celcius, sesuai Perjanjian Paris. Green inflation adalah istilah inflasi yang dipicu oleh transisi energi dari fossil ke renewable, karena biaya investasi untuk green technology jauh lebih mahal dari teknologi fossil, karena harga bahan baku untuk produksi energi hijau akhir-akhir ini meningkat tajam, dipicu oleh supply yang relatif sangat terbatas dibandingkan permintaan: memicu inflasi. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Semoga Gibran bisa menjawabnya. —- 000 —-
Posko Pejuang AMIN “Tour Of Duty”, Gerilya APK ke Pelosok Desa
Jakarta| FNN - Di penghujung waktu pelaksanaan pilpres 2024, para relawan yang tergabung dalam Posko Pejuang AMIN {P41) tetap semangat turun ke pelosok desa menyapa masyarakat. Berbekal APK berupa kalender, banner dan kaos, para relawan semangat menyusuri jalan dan perkampungan di pelbagai daerah yang belum tersentuh sosialisasi pasangan AMIN. Mengendarai mobil yang sudah dibranding AMIN, beragam simpul relawan menyusuri wilayah kota-kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menyempatkan berinteraksi dengan warga yang dijumpai di jalan dan di rumah, para relawan mengenalkan pasangan AMIN capres nomor urut satu pengusung perubahan itu dengan berbagi APK. Tak jarang warga yang bersentuhan langsung dengan para relawan memasang berbagai atribut seperti banner dan kalender baik di jalan lingkungan maupun di rumahnya sendiri. Seperti sedang melakukan roadshow, bukan hanya semangat namun ada kebahagiaan tersendiri bagi para relawan bercengkerama dengan warga sekaligus mengenal wilayah pelosok sambil menyebarluaskan informasi tentang pasangan AMIN. Terasa ada antusias dan euforia dari masyarakat saat relawan yang tergabung dalam Posko Pejuang AMIN dibawah naungan Ustad Tamsil Linrung dan Ustad Zaitun Rasmin turun ke desa-desa dan pemukiman terpencil di wilayah Jawa yang sejauh ini belum tersentuh pengenalan pasangan AMIN. BroNies merupakan salah satu simpul relawan yang giat sosialisasi pasangan AMIN. Dalam beberapa bulan terakhir, BroNies gencar menyebar dan memasang APK ke beberapa wilayah di Indonesia termasuk di luar Jawa. Seiring melakukan konsolidasi dengan pengurus daerah dalam menghadapi pilpres dalam waktu dekat ini, DPP BroNies gerak cepat menyebarluaskan atribut pasangan AMIN terutama daerah yang minim dan bahkan belum ada satupun yang terlihat. Bergerak serentak dan simultan bersama simpul relawan lainnya. BroNies pada hari Selasa tgl. 23 Januari 2024 menjadwalkan “tour of duty” demi mengoptimalkan sosialisasi dan memenangkan pasangan AMIN ke beberapa wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mulai dari Karawang, Purwakarta, Kuningan, Cirebon, Pantura Barat hingga ke Semarang dan Solo ditempuh dalam beberapa hari ini. Memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit BroNies dan simpul relawan lainnya berjibaku mengenalkan pasangsn AMIN ke penjuru desa dan kota utamanya di Pulau Jawa. (*)
Prabowo Tamat, Jokowi tidak Akan Selamat
Oleh Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik Paslon 02 hampir dipastikan bakal kalah di Pilpres 2024.Jika tidak tereliminasi di putaran pertama, dipastikan akan kalah di putaran kedua. Sinyal-sinya kekalahan paslon 02 semakin Allah tampakkan. Segala daya upaya Jokowi untuk melakukan kecurangan tidak akan mampu menolongnya, karena kesetiaan orang-orang dekat Jokowi semakin hari semakin luntur dikarenakan kemenangan pasangan Anies tidak akan mampu dibendung dengan cara apa pun. Segala kebohongan lembaga-lembaga survey sewaan istana mulai terkuak satu persatu. Mereka mulai terdesak dan harus segera banting stir, sebelum akhirnya dibully oleh rakyat. Paling tidak ada 3 surveyor sewaan istana yang mulai buka kartu Yunarto Wijaya dari Charta Politica, Saiful Mujani dari SMRC, dan Burhanuddin Muhtadi dari indikator. Ketiga surveyor itu mulai mengungkap tentang kemungkinan Anies yang akan terpilih sebagai Presiden. Bahkan Saiful Mujani malah menginginkan agar pemilu bisa jurdil harus tanpa Jokowi (caranya Jokowi harus dimakzulkan dulu). Selama Jokowi ikut cawe-cawe karena memperjuangkan Gibran, kecurangan secara TSM tidak bisa dihindari. Bukan saja dari para surveyor yang mulai melakukan “pengingkaran” terhadap skenario Jokowi, tapi juga dari para pembantu Jokowi sudah mulai berpaling : para menteri, lembaga negara, parpol koalisi pemerintah, sampai kepada para pendukung fanatiknya. Para Menteri sudah berancang-ancang mundur tinggal menunggu momemtum. Faisal Basri menyebut ada 15 menteri segera mundur (cari selamat dari kapal yang hampir tenggelam?). Di antara menteri yang sudah mulai berani berbeda dengan Jokowi adalah : Mahfud MD, Sri Mulyani, menteri PUPR Basuki dan Retno Marsudi. Ada beberapa menteri lagi yang akan melakukan hal yang sama. Jika ditambah Menteri-menteri dari PDIP, PKB, dan Nasdem sekitar 15 orang. Jika mereka semua mundur dipastikan kabinet Jokowi bakal ambruk. Saat ini mulai muncul gerakan arus bawah yang sangat massif. Ada yang tersembunyi ada juga yang terang-terangan untuk menolak perintah Jokowi (untuk melakukan kecurangan). Gerakan mahasiswa dari 819 kampus di seluruh Indonesia sudah mulai bergerak. Selanjutnya bakal diikuti oleh buruh, ojol, emak-emak,dan umat Islam. Desakan pemakzulan yang dimotori oleh Petisi 100 tokoh bangsa sudah sampai di tangan DPR, tinggal menunggu momentum. Hampir dipastikan banyak dari kalangan arus bawah yang dipaksa mendukung paslon 02 mulai berontak dan tidak akan mematuhi perintah atasannya setelah makin jelas tanda-tanda kekalahan paslon 02. Sinyal kekalahan Paslon 02 semakin menjadi kenyataan. Beberapa indikator berikut sebagai sinyal kekalahan Paslon 02: Pertama, pengakuan lembaga-lembaga survey sewaan istana. Hampir semua lembaga survey bayaran sekarang mulai mengunggulkan Anies, kecuali lembaga survey Indo Barometer yang masih mengkhayal Paslon 02 bisa menang 1 putaran. Itupun sekarang sudah mulai goyah. Jika merujuk lembaga-lembaga survey indepemden (seperti ILC, Republika, Iwan Fals, Google Trend, Didin Damanhuri, dll) Anies bahkan bisa menang satu putaran. Kedua, Pasca debat capres kedua elektabilitas Paslon 02 menurun drastis. Trend penurunan elektabilitas Prabowo akan terus terjadi, ada yang memprediksi bisa turun sampai angka 11%, bahkan bisa jadi paslon 02 tidak lolos ke putaran kedua. Jika pun lolos, di putaran kedua, menurut para pengamat paslon 02 dipastikan kalah. Ketiga, karakter “sadis” Prabowo semakin banyak dibongkar, baik dari tokoh dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri tidak kurang dari Jenderal Wiranto, Agum Gumelar dan Hendropriyono yang mengungkap keburukan Prabowo. Dari luar negeri ada tiga media terbesar yaitu the guardian (Inggris Raya), the New York Times (Amerika) dan the falls friend (Belanda) yang juga membongkar karakter buruk Prabowo termasuk kongkalingkong di MK, dan gimmik gemoy hanya sebagai upaya untuk menutupi karakter aslinya. Demikian juga harian The Economist yang mengungkap kejahatan Prabowo yang terjadi di tahun 1998. Keempat, Prabowo ternyata capres yang emosional (dan pendendam). Orang yang emosional sangat berbahaya. Oleh karena itu tidak layak untuk memimpin Indonesia. Dia berbahaya untuk orang lain dan dirinya sendiri. Orang yang emosional akan membuat sakit hati banyak orang, sedang bahaya bagi diri yaitu bisa menyebabkan stroke. Oleh karena itu, Jusuf Kalla dan Sri Mulyani berpesan untuk tidak memilih pemimpin yang emosional. Kelima, usia yang sudah sepuh ditambah sering terserang sakit kaki dan pernah dua kali stroke, sangat mengkhawatirkan. Dari beberapa kali tampil di publik, Prabowo tidak bisa berjalan normal, jalan dengan tertatih-tatih. Bagaimana mungkin orang yang sakit-sakitan bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik? Bahkan dikabarkan Prabowo sudah dua kali terkena stroke. Keenam, dari segi daya tangkap terhadap pembicaraan orang lain sangat rendah dan sering tidak nyambung. Sudah berkali-kali tampil di hadapan publik seperti ketika di acara Kadin, debat capres, dll antara pertanyaan dan jawaban sering tidak nyambung dan gagasannya sangat terbatas. Ini bisa karena faktor usia, kecerdasan, atau mengidap penyakit tertentu. Ketujuh,Prabowo bukan seorang yang ikhlas tapi ambisius. Orang yang ikhlas tidak akan mencalonkan sampai 4 kali.Orang yang ikhlas itu bukan menginginkan jabatan, tapi diminta oleh rakyat. Orang yang ikhlas berkorban tidak akan mengungkit jasa-jasanya di masa lalu. Kedelapan, Prabowo bukan tipe yang menjunjung tinggi etika bernegara, termasuk membiarkan Jokowi melakukan kecurangan dan melanggar etika. Sudah terbukti Paslon 02 banyak melanggar berbagai aturan pemilu, mulai dari money politic, menyuap, menyalah-gunakan wewenang, melakukan intimidasi, dan melawan hukum. Jokowi sebagai sponsor paslon 02 sudah tidak peduli lagi hukum, aturan main, norma, etika dan menghalalkan segala cara demi ambisi kekuasaan. Masih percaya paslon 02? Kesembilan, Prabowo sebagai pelanjut Jokowi hampir dipastikan akan mempertahankan pembangunan dari berhutang. Bahkan Sri Mulyani memprediksi jika Prabowo jadi Presiden, hutangnya akan dua kali lipat dari era Jokowi. Hutang yang menggunung apalagi bukan untuk kegiatan produktif, akan membebani rakyat : berbagai bantuan dikurangi, harga-harga barang melambung, berbagai kemudahan dicabut sehingga rakyat semakin sulit dan menderita. Kesepuluh, Prabowo dan Gibran tidak punya prestasi dan rekam jejak sebagai seorang yang bersih, tidak mungkin mampu memberantas korupsi. Prabowo diduga terlibat korupsi di Kemenhan dan Gibran diduga terlibat banyak korupsi di berbagai kasus. Apa yang hendak ditawarkan kepada rakyat untuk membangun pemerintahan yang bersih? Itu hanya omong kosong. Kenyataan-kenyataan di atas menjadikan rakyat enggan memilih paslon 02. Tanpa kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi melalui aparat-aparatnya dan KPU, mustahil Prabowo-Gibran akan menang. Jokowi akan sedaya upaya memenangkan paslon 02 dengan menghalalkan segala cara. Tapi, hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Manusia membuat makar dan Allah pun membuat makar, dan makar Allah pasti yang akan menang. Tahun 2024 Prabowo kalah lagi, perjalanan politiknya pun tamat sudah. Bagaimana dengan Jokowi? Jika Prabowo kalah maka Jokowo tidak akan selamat. Penjara sudah menanti Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya. []
Jokowi, Iriana, dan Anwar Usman Dilaporkan ke Bareskrim
Jakarta | FNN - PETISI 100 Penegak Daulat Rakyat dan Forum Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli (FOR ASLI) pada hari ini telah menyampaikan laporan/pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana nepotisme kepada KABARESKRIM POLRI Rilis yang diterima redaksi FNN menyebutkan bahwa pelaporan didukung sepenuhnya oleh 100 tokoh Petisi 100 dengan ribuan pendukung, yang diwakilkan kepada 25 orang penanda tangan basah pada surat kuasa kepada 20 orang pengacara, serta oleh 157 orang alumni dari 18 Perguruan yang tergabung dalam FOR ASLI yang diwakili 25 orang untuk tanda tangan basah pada surat kuasa. Pelaporan dilakukan pada hari Senin, 22 Januari 2024 di Ruang BARESKRIM, Mabes POLRI Jl. Trunojoyo No. 32 Jakarta Selatan. Sebagaimana amanat TAP MPR Nomor VI/ MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa khususnya Bab II TAP MPR mengenai Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Pasal 1 angka 5 UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyatakan: “Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara”. Bukti-bukti menunjukkan, bahwa Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Iriana dan Joko Widodo telah melanggar Pasal 5 angka 4 yang menyatakan: “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 22 UU No.28 Tahun 1999, menyatakan; “Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan Nepotisme sebagaimana Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).” Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat jelas dan gamblang patut diduga kuat telah tejadi tindak pidana nepotisme yang dilakukan Joko Widodo selaku Presiden yang berkaitan dengan Anwar Usman selaku Adik Ipar dan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai anak yang menjabat Walikota Solo. Peran Iriana istri Jokowi juga besar. Anwar Usman, Joko Widodo, Iriana dan Gibran Rakabuming Raka layak dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat kepada pihak Polri untuk diproses secara hukum atas delik melanggar Pasal 1 angka 5, Pasal 5 angka 4, dan Pasal 22 UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Pasal 55 KUHP (deelneming /penyertaan). Mengingat bahwa Nepotisme merupakan tindak pidana khusus dengan ancaman pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, maka para tersangka/pelaku yang terlibat dapat atau harus segera ditahan. Laporan/Pengaduan Masyarakat ini sampaikan kepada Kabareskrim Mabes Polri dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti, karena salah satu Terlapor, Gibran Rakabuming Raka, sampai saat ini terus menggunakan Putusan Perkara No.90/PUU-XXI/2023 yang menjadi sumber tidak pidana nepotisme untuk maju sebagai kontestan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan cepatnya proses hukum terhadap adanya dugaan tindak pidana melanggar Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 5 angka 4 Jo. Pasal 22 UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka tindak kesewenang-wenangan tidak terus berlanjut di Negara Republik Indonesia. UUD menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstaat) bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat). (*)
Moeldoko Versus Petisi 100
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ikut menanggapi wacana pemakzulan Jokowi yang disampaikan Petisi 100 saat bertemu Menkopolhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu. Moeldoko menyebut isu pemakzulan itu kontra produktif. Ia minta agar pihak-pihak tidak membuat kegaduhan menjelang Pemilu bulan Februari 2024. Menurut Moeldoko Presiden Jokowi sedang fokus untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang demokratis. Benarkah ? Tidak. Jokowi tidak berperilaku netral dan tidak menyiapkan Pemilu yang demokratis. Faktanya adalah Jokowi sedang meracuni Pemilu dengan perilaku oligarkis bahkan monarkis. Menggiring suara dengan suap bansos serta all out untuk sukses Gibran. Moeldoko menyatakan rakyat mengapresiasi kinerja Jokowi. Benarkah ? Tidak juga. Banyak kritik atas program pemerintahan Jokowi yang tidak tuntas, boros, elitis, bahkan jor-joran berhutang ke luar negeri. Rezim perusak alam dan pemburu rente. Harga kebutuhan hidup terus naik, serta jurang kaya miskin yang semakin dalam. Korupsi pun merajalela. Tidak percaya ? Hayo buat referendum. Rakyat mengapresiasi atau membenci ? Kepuasan atas kinerja pemerintah bernilai artifisial dan diduga kuat sebagai produk dari lembaga survey bayaran. Pada situasi \"uang bisa mengatur segalanya\", publikasi lembaga survey tidak dipedulikan rakyat. Rakyat tidak percaya kepada lembaga survey karena telah menjadi lembaga hoax yang legal. Ironi dari negara yang katanya menjunjung moral. Moeldoko minta agar tidak membuat gaduh dengan isu pemakzulan, siapa sesungguhnya yang menjadi sumber kegaduhan ? Jokowi sang pembuat gaduh. Sepanjang pemerintahannya kegaduhan demi kegaduhan terjadi. Jokowi menjadi rezim yang tidak pernah membuat rakyat tenang, tentram dan nyaman. Seperti ucapannya sendiri ruwet, ruwet, ruwet. Wajar saja Moeldoko membela Jokowi karena ia adalah Kepala Staf Kepresidenan, tetapi ia lupa bahwa Jokowi juga di saat mendekati Pemilu justru bertindak brutal menginjak demokrasi. Ia membangun politik dinasti. Politik yang dikualifikasi sebagai kriminal. Untuk sukses Gibran Jokowi mengerahkan Usman maupun Iriana. Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara menggugat Jokowi dan keluarga ke PTUN sedangkan Petisi 100 dan Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli ( For Asli) melaporkan Jokowi dan keluarga ke Bareskrim Mabes Polri. Ini berarti pemakzulan di samping merupakan persoalan hukum tatanegara juga kini telah terkait erat dengan hukum administrasi negara dan pidana. Moeldoko yang awalnya hanya berhadapan dengan Petisi 100 soal serangan pemakzulan, kini harus berhadapan dengan rakyat yang melawan politik dinasti atau nepotisme. Jokowi dan keluarga telah menjadi musuh rakyat. Bandung, 23 Januari 2024
Tagar Songong dan Savage untuk Manuver Gibran dalam Debat Cawapres
Jakarta, FNN - Debat cawapres yang berlangsung tadi malam (21/1) betul-betul menjadi malapetaka bagi paslon nomor 2 Prabowo – Gibran, khususnya calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Akibat manuver Giban, tagar ‘songong’ dan ‘savage, bergema di media sosial. Tagar tersebut mengacu pada gaya Gibran yang mencoba memecundangi cawapres paslon nomor 03, Mahfud MD, dengan pertanyaan yang sulit berupa terminologi greenflation. Atas pertanyaan tersebut, Gibran diingatkan oleh moderator agar jangan menggunakan istilah tanpa penjelasan. Songongnya, reaksi Gibran malah bawa-bawa gelar Mahfud MD yang seorang Profesor. Padahal, tidak dijelaskan pun Mahfud sudah tahu apa maksud pertanyaan itu. Setelah sesi Gibran bertanya dan menggunakan gestur yang terkesan merendahkan Mahfud MD, tagar songong dan savage bergema di media sosial. Netizen menilai sikap songong Gibran tidak etis dan merendahkan. Harusnya cukup ngomong bahwa pertanyaannya belum terjawab, tidak perlu clingak-clinguk. Bukan hanya netizen yang kesal dengan ulah Gibran. Yeny Wahid juga kesal dan mengkritik keras Gibran yang terkesan melecehkan Mahfud. Menurut Yeny, mereka yang merasa mewakili anak muda justru harusnya menunjukkan bahwa anak muda punya etika, anak muda bisa mengekspresikan dirinya dengan penuh hormat kepada orang lain. Sementara itu, ketika Mahfud MD mendapat giliran mengajukan pertanyaan kepada Gibran, dia menyentil secara halus dengan menyatakan bahwa dia menghormati Gibran sebagai seorang calon wakil presiden, jadi dia tidak akan mengajukan pertanyaan yang menjebak dan receh-receh. “Bagaimana penilaian Anda? Saya tidak menyalahkan Anda, termasuk para netizen yang tampak kesal dengan penampilan Gibran tadi malam. Penilaian dia songong dan savage tidak terlalu salah. Tetapi, harusnya kita tidak perlu kaget kalau Gibran seperti itu kelasnya. Karena, jauh sebelum Gibran resmi menjadi calon wakil presiden, Jokowi sendiri dan Gibran juga sudah dengan tepat menggambarkan siapa dia,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal you tube Hersubeno Point edisi Senin (22/1). Karena, lanjut Hersu, saat ditanya wartawan apakah Gibran mau maju jadi cawapres Prabowo, Jokowi menyatakan belum cukup umur, belum berpengalaman, dan sebagainya ilmu. Jadi, kalau umurnya belum cukup, ilmu belum cukup, apalagi pengalaman, kalau sekarang tetap dipaksakan sangat berbahaya. Kalau paslon nomor 02 menang, bisa-bisa Gibran akan menjadi presiden jika Prabowo berhalangan tetap. “Saya tidak bisa membayangkan bangsa sebesar Indonesia ini dipimpin oleh seorang presiden sekelas Gibran. Saya kira cara yang paling baik untuk mencegah malapetaka bagi bangsa adalah mencegah mereka untuk tidak terpilih, dengan cara ramai-ramai tidak memilihnya,” pungkas Hersu. (ida)
Lecehkan Lawan Debat, Tokoh NU Tegur Keras Sikap Buruk Cawapres Gibran
Jakarta | FNN - Semakin banyak saja tokoh yang menyatakan kekecewaannya terhadap cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Putra Presiden Jokowi tersebut dicap tidak menunjukkan etika dan adab terhadap lawan debatnya pada acara debat cawapres yang digelar di Jakarta, Minggu (21/1/2024). Bahkan, sikap buruk yang dipertontonkan cawapres Gibran itu mendapat kritik langsung dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa Wahid. Teguran keras itu dilontarkan Alissa dalam akun media sosial X-nya. Menurut Alissa, Gibran telah menunjukkan sikap melecehkan orang lain. Putri sulung presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu bahkan menandai (mention) langsung akun X milik Gibran. \"Menyayangkan sikap mas @gibran_tweet malam ini. Sedikit jahil berbeda dengan sikap melecehkan orang lain, dan itu yang tadi ditunjukkan mas Gibran berulang-ulang kepada kedua kandidat lain,\" tulis Alissa, dikutip dari cuitannya pada Minggu (21/1/2024). Anehnya, Presiden Jokowi sebelumnya pernah mengingatkan agar debat jangan hanya jadi ajang serang personal. Peringatan Jokowi tersebut disampaikan sehari usai debat ketiga pada Senin (8/1/2024). Ironisnya, dalam debat selanjutnya yang diikuti oleh para calon wakil presiden, justru putra Jokowi sendiri yang malah menyerang lawannya secara personal. Sementara itu, hasil analisis dari Drone Emprit di media sosial X juga menunjukkan Gibran menerima lebih banyak sentimen negatif dalam debat. Dalam rilisnya, Founder Drone Emprit Ismail Fahmi menunjukkan Gibran mendapat penilaian negatif 60%, positif 33%, dan netral 7%. (*)
Gimik Konyol Gibran Menunjukkan Kedangkalannya
Jakarta, FNN – Sampai saat ini, debat cawapres yang berlangsung tadi malam, Minggu (21/1) masih ramai dibicarakan. Hampir semua mata tertuju acara yang dinanti-nanti masyarakat, terutama menunggu apa yang akan ditampilkan Gibran. Dan benar, ternyata dari keterlibatan emosi dan rasio, poin-poin yang diduga dari awal bahwa Gibran akan tetap memainkan teatrikal, terjadi malam itu. Tetapi, sebetulnya orang sudah bosan dengan teatrikal. Karena pada debat kali ini orang mau lihat bagaimana pengetahuan Gibran terhadap substansi. “Jadi, ini debat tentang paradigma sebetulnya. Ini bukan soal Gibrannya, ini soal Prabowo yang akan membawa republik ini. Gibran itu wakil presiden doang. Jadi, seharusnya Gibran memback up Prabowo dengan kemampuan paradigmatik,” ujar Rocky Gerung dalam kanal you tube Rocky Gerung Official edisi Senin (22/1). Semua hal yang menyangkut lingkungan, lanjut Rocky, itu bukan soal menghafalkan istilah dan problem. Hal yang paling penting adalah kemampuan untuk menunjukkan kepemimpin konsep. Gibran mengetahui hal yang memang didiktekan pada dia beberapa jam sebelum acara. Jadi gampang saja itu. Tetapi, terlihat bahwa paradigmanya dia tidak paham. Rocky juga menilai bahwa bertanya soal lingkungan dengan istilah yang teknis itu bukan masalah lingkungan di dunia hari ini. Itu semuanya urusan orang fisika, orang teknik lingkungan, dan sebagainya yang bisa diterangkan secara panjang lebar bahkan dengan rumus-rumus yang kalau dibuat sebagai bahan untuk bertanding argumentasi Gibran pasti keteter. “Jadi, Mahfud benar, dia menerangkan sesuatu yang paradigmatik. Tetapi, Gibran tetap menagih hal yang teknikal,” ujar Rocky. Sementara, untuk hal-hal yang fundamental Cak Imin sebetulnya lebih paham. Cak Imin bagus sekali memperlihatkan bahwa pengetahuan-pengetahuan kebijakan publik itu bukan soal-soal teknis, bahkan rumus kimia, tidak ada urusan dengan itu. Itu yang sebetulnya kita perlukan. Rocky juga mengatakan bahwa kita sudah belajar berkali-kali agar yang diperdebatkan tentang policy atau kebijakan. Tetapi, lebih dari itu debat tentang paradigma, memasukkan lingkungan dalam konsep apa: dalam konsep keadilan, dalam konsep pertumbuhan, atau dalam konsep pemberataan. Dan yang mesti dibicarakan adalah konsep pemerataannya, soal distribusi tanah, misalnya. Ini pengetahuan dasar seorang pemimpin. “Saya kira, saudara Gibran menang di dalam gimik, tetapi gimik yang konyol,” ujar Rocky. Namun, lanjut Rocky, yang dipersoalkan orang adalah bagaimana cara Gibran melayani seorang Mahfud MD, yang sebetulnya jauh lebih senior dan bagaimanapun beliau masih menterinya Jokowi. Gibran mengolok-olok dengan cara mencari jawaban dengan gerak tubuhnya Gibran. Kalau bercanda mustinya bukan bercanda tubuh, itu dangkal. Mestinya bercanda di dalam logika, dalam abstraksi. Kalau bercanda tubuh komedi namanya. (ida)
POPULER
