ALL CATEGORY
Tim Hukum Nasional AMIN Kaji Food Estate dan Alutsista Bekas
Jakarta | FNN - Proyek Strategis Nasional (PSN) penting dan perlu didukung. Sayangnya, proyek ini dicurigai adanya penyalahgunaan kebijakan, penuh aroma korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan diduga ada duit dari proyek ini yang mengalir ke partai politik. “Itu yang perlu kita lawan. Soalnya ini uang rakyat. Jangan sampai jadi bancakan,” ujar Dr Theo Yusuf dalam diskusi bertajuk “Apa Kabar Food Estate & Alutsista Bekas” di Jakarta pada Rabu, 10 Januari 2024. Diskusi ini digelar Tim Hukum Nasional AMIN menghadirkan pembicara Dr Theo Yusuf (eks wartawan Antara) dan Kusfiardi (bidang Jaringan dan Komunikasi Tim Hukum AMIN). Menurut Theo Yusuf, perlunya mendukung program pangan karena masalah ini memang menjadi masalah Indonesia. Dia mencontohkan Vietnam, negeri yang lebih kecil namun sukses membangun sektor pangan. “Vietnam sudah mengekspor pangan, termasuk ke Indonesia,” ujarnya. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit proyek lumbung pangan nasional atau food estate dalam debat ketiga Pemilu 2024 pada Minggu (7/1/2024). Proyek ini salah satunya digarap oleh Kementerian Pertahanan. Anies menyebut proyek yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi itu sebagai proyek gagal. \"Lebih 340 ribu hektare tanah di RI ditambah food estate singkong yang mangkrak dinilai gagal,\" kata Anies dalam Debat Ketiga Pemilu 2024, yang diselenggarakan Minggu, (7/1/2024). Program food estate menguntungkan kroni-kroni saja. Selain itu, proyek ini telah merusak lingkungan dan tidak menghasilkan. \"Ini harus diubah kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius,\" tutur Anies. Bukan hanya Anies yang bilang begitu. Theo Yusuf mengatakan banyak pihak menyebut proyek ini gagal bahkan merusak hutan dan merugikan keuangan negara. Itu sebabnya, Theo juga mendorong pengusutan atas anggaran jumbo proyek tersebut. Theo juga mempertanyakan mengapa proyek pangan ini diserahkan kepada Kemenhan, bukan kepada kementerian di bidang ekonomi. “Inilah yang mengundang kecurigaan adanya penyalahgunaan kebijakan,” ujarnya. Proyek Strategis Food estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pada awalnya, pemerintah mematok target membangun food estate seluas 168 ribu hektar di Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau; serta 10 ribu hektar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Hingga 2023, proyek ini telah dijalankan di beberapa wilayah antara lain Kalimantan Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Gresik, Garut dan Temanggung. Setelah pembangunan di dua provinsi selesai, Presiden Jokowi berencana untuk memperluas pembangunan food estate hingga ke Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Jenis komoditas yang akan dikembangkan di food estate bukan hanya singkong. Proyek ini memproduksi beberapa komoditas seperti padi, jeruk, bawang merah, dan kelapa. Pemerintah juga akan melakukan budidaya hewan seperti ikan dan itik. Masalah mengenai food estate sebenarnya sudah pernah mengemuka jauh sebelum debat capres 2024 dihelat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Evaluasi Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Food Estate Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan III 2021 pada Kementerian Pertanian serta Instansi terkait Lainnya. BPK menemukan permasalahan yang signifikan dalam proyek ini. Sejumlah masalah yang ditemukan adalah perencanaan kegiatan food estate dianggap belum berdasarkan data dan informasi yang valid dan belum sesuai dengan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan survei, investigasi dan desain, ekstensifikasi dan intensifikasi pada food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dengan swakelola belum sesuai ketentuan. BPK juga menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program food estate Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan III 2021 dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal yang material. Tak berhenti di sini. Pengembangan kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah yang merupakan kerjasama antara Kemhan, Kementerian PUPR,Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN dinilai gagal. Pada Juli 2020, Jokowi menunjuk Menhan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan Food Estate. Akan tetapi, program ini dilaporkan gagal. Greenpeace merilis laporan berjudul “Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim”. Laporan tersebut menyoroti bagaimana salah satu PSN pemerintah ini telah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas sehingga mengancam wilayah adat dan keanekaragaman hayati penting di Indonesia. Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengalokasikan Rp108,8 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2024. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan. \"Dana ini diprioritaskan untuk: peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani,\" ungkap Jokowi saat penyampaian keterangan pemerintah atas UU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Dimas Huda
Buka Nalar Kita Penolongmu Ada di Depanmu
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Merah Putih PRESIDEN akan digantikan oleh Wakil Presiden jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Ia akan digantikan Wakil Presiden hingga masa jabatannya selesai (Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Pada Pilpres 2024 semua pasangan calon memiliki peluang yang sama untuk menang. Termasuk pasangannya calon Prabowo Subianto ( PS ) dan Gibran Rakabuming Raka. (GRR). Usia manusia itu tidak ada yang tahu di mana ajal akan tiba. Kalau PS menang dan terpilih menjadi Presiden dalam perjalanannya yang baru dia bertugas meninggal dunia ( tentu kita berdoa umur panjang Naiklah wakilnya menjadi presiden sebagai seorang presiden. Kalau ini terjadi maka dari sinilah bunyi sirine meraung sinyal ada bahaya. GRR harus mengendalikan penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada 2023, merupakan penduduk muslim dan demokrasi terbesar di dunia. GRR akan dipaksa masuk pada pergaulan dan pergulatan kekuatan global baik untuk forum politik dan ekonomi dunia Presiden sebagai kepala negara harus memimpin banyak kunjungan dan pertemuan dengan berbagai pemimpin dunia. Didalam negeri presiden akan memimpin 5 ( lima ) jenderal bintang 4. Satu Panglima satu Kapolri 3 ( tiga ) kepala staf dari 3 ( tiga) angkatan yang merupakan manusia terlatih dan terbaik, baik Polri dan TNI. Macam macam urusan negara , termasuk harus berhadapan dengan partai politik, DPR/MPR yang sangat rumit dan liar di era UUD 2002, yang telah menciptakan negara kapitalis liberal dengan segala konsekuensi, resiko dan akibatnya Dapatkah dibayangkan keadaan di masa dan saat itu. Indonesia dibawah kendali presiden hasil rekaya politik yang dipaksakan, hanya karena ambisi politik horor dan angkaramurka. Bisa kah dia menghandle semua itu, mampukah, kuat kah. Jokowi sedang berjuang membuat negara dinasti dan telah berhasil MK melahirkan NEPO Baby. Itu akan menjadi aib sejarah pasca reformasi, now and forever sejarah akan mencatat. Presiden langsuny tinggal menghitung hari. Siapa Presiden yang akan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik menjadi tanpa hutang menjadi tanpa ketergantungan asing menjadi berdaulat, serta Indonesia bisa keluar dari era kalabendu (masa kekacuan atau chaos ) menjadi zaman kalasuba (zaman keemasan dengan pemulihan dan pencerahan) Semua ada pilihan rakyat Indonesia, buka nalar kita, di depanmu ada bahaya, penolongmu ada didepanmu \"Selamatkan Indonesia\"**
JK Turun Gunung, Jubir Timnas AMIN : Pertanda Kemenangan Semakin Dekat
JAKARTA | FNN -- Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) turun gunung mendampingi cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat kampanye di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1). Momen ini disambut baik pendukung dan relawan AMIN. Juru Bicara Timnas AMIN, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, turunnya JK akan memberikan pengaruh yang luar biasa untuk mendongkrak keterpilihan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Ia yakin kemenangan sudah semakin dekat. \"Saya kira ini tanda-tanda kemenangan AMIN. Kenapa? karena Pak JK pasti punya hitungan yang cermat bahwa AMIN pasti bisa memenangkan Pilpres 2024,\" ucapnya, Selasa (10/1). Ramli menguraikan, selama kontestasi Pilpres, politisi senior Partai Golkar itu selalu punya hitungan-hitungan cermat terkait siapa yang akan terpilih. Misalnya, saat ia memenangkan Pilpres 2004 kala maju mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitupun, lanjut dia, saat JK terpaksa maju sebagai capres bersama dengan Wiranto di Pilpres 2009. JK kala itu sebenarnya sudah tahu kalau dirinya tidak akan menang. \"Karena ketika itu beliau terpaksa jadi calon karena berposisi sebagai ketum partai golkar, jadi beliau menjadi calon saat itu sudah tahu bahwa beliau tidak mungkin menang, tetapi karena amanah partai dalam artian Bugis Siri Na Pacce, beliau bertarung. Urusan menang dan kalah itu urusan lain,\" bebernya. Selanjutnya saat JK memutuskan kembali maju mendampingi capres Joko Widodo di Pilpres 2014 dan keduanya menang. Menurut Ramli, kemengan tersebut sesuai dengan keyakinan Ketua Dewan Masjid Indonesia itu. Kemudian setelah itu, lanjut lagi JK yang memutuskan tidak lagi maju memilih berpihak ke Jokowi-Ma\'ruf Amin. Alhasil pasangan incumbent itu menang. \"Jadi Pak JK ini memang seorang petarung yang luar biasa, dengan perhitungan cermat, ketika beliau yakin maka akan mengambil ke putusan. Dan hari ini beliau turun ke gelanggang di Surabaya yakin kalau AMIN akan menang,\" bebernya. Ditegaskan Ramli, semua politisi di Indonesia sudah pasti hafal dengan JK. Terutama terkait perhitungannya yang cermat itu. Bukan hanya hitungan soal calon pemimpin, tetapi ekonomi, pembangunan, pekerjaan pemerintah juga. Dan itu, kata Ramli yang membuat pemerintahan SBY-JK dulu sangat efektif, karena keberadaan JK itu sendiri. \"Nah hitungan matang Pak JK ini kita yakini bahwa berlabuhnya beliau di pasangan AMIN dan turun langsung mendampingi kerja pemenangannya di Surabaya hari ini, tentu juga tidak terlepas dari hitungan yang sudah dimiliki,\" tegasnya. Oleh karena itu, Ramli yang juga merupakan Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) ini yakin turunnya JK akan sangat berpengaruh terhadap konstalasi politik di Indonesia. \"Terutama di Sulsel pak JK pasti punya pengaruh sangat besar, putra Bugis-Makassar paling sukses adalah beliau. Saya kira Pak JK akan menjadi patron rakyat Sulsel, dan saya kira juga di seluruh Indonesia oleh masyarakat Bugis-Makassar lainnya,\" tutup dia.(*)
Anies, Prabowo, dan Tanah Untuk Rakyat
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan | Sabang Merauke Circle PASKA debat pilpres ke-3, Prabowo menyerang Anies di hadapan pendukungnya di Riau kemarin. Prabowo mengatakan dua hal, pertama, ketololan Anies soal tanah, karena Anies tidak mengerti bahwa tanah Prabowo itu bukan hak milik melainkan hak guna usaha. Kedua, data Anies salah, tanah yang dimiliki Prabowo lebih luas dari yang disebut Anies. Anies menyebut 340.000 Hektar, Prabowo mengatakan sesungguhnya dia memiliki 500.000 Hektar. Persoalan tanah Prabowo ini muncul dalam debat capres ketiga karena pertanyaan soal Geo-spatial. Anies menarik soal ini pada isu etik seorang pemimpin yang memiliki tanah yang kontras dengan rakyatnya. Anies memang membandingkan dengan prajurit. Namun, kalau dibandingkan dengan petani yang rerata hanya memiliki 0,17 HA (lihat Bayu Krisnamurti dalam \"Mantan Wamentan: Pendapatan Petani Indonesia Rata-rata Rp 1 Juta, Masih di Bawah UMP\", Kompas, 23/11/23), tanah Prabowo sama banyaknya dengan tanah hampir 3 juta jiwa petani. Urusan tanah Prabowo ini sesungguhnya disinggung pertama sekali oleh Presiden Jokowi pada debat pilpres 2019. Jokowi yang rajin membagi-bagikan sertifikat tanah, mempersoalkan kepemilikan tanah Prabowo saat itu. Pembagian tanah, yang dicita-citakan Jokowi dalam salah satu poin utama Nawacita, memang terkendala karena sesungguhnya nyaris semua tanah-tanah di Indonesia ini, sekitar 70 juta Hektar non hutan, sudah di miliki oleh berbagai oligarki, baik elit-elit nasional maupun internasional. Meski Prabowo mengklaim itu punya perusahaan dan berupa Hak Guna Usaha, namun ukuran ketimpangan kepemilikan lahan sejatinya melihat soal kepemilikannya, bukan sekedar status hak. Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), telah terjadi ketimpangan dengan 1% korporasi memiliki 68% tanah di Indonesia (cnn Indonesia online, 13/9/21). Dalam siaran persnya, KPA secara terus menerus menyoroti ketimpangan kepemilikan yang semakin dalam. Bahkan, semakin hari semakin meningkat konflik dan kekerasan dalam kasus sengketa lahan. Rakyat tergusur semakin banyak. Sementara itu, Shohibuddin, 2/3/19, peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam, \"Meluruskan Narasi Ketimpangan Agraria \" (psa.ipb.ac.id, 2/3/2019), kondisi ketimpangan ini telah mengkhianati Bung Karno dan pendiri bangsa. Menurutnya, UU Pokok Agraria hasil revolusi besar konsep Bangsa Indonesia melawan Belanda mengamanatkan pertama, semua tanah untuk kemakmuran petani, kedua, kepemilikan tanah lebih ditujukan pada kolektivisas petani, bukan korporasi besar. Kegagalan Nawacita Isu pembagian tanah untuk rakyat sebenarnya sudah dicanangkan Joyo Winoto, kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), era SBY jilid satu. Joyo, yang memetakan adanya potensi 9 juta lahan non hutan, akan memulai pembagian dari Blitar. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), secara lembaga atau individual, berada dibalik upaya ini. Upaya ini mereka sebut sebagai Landreform. Namun, upaya ini gagal. Sumber saya di lingkungan istana era itu menyebutkan adanya ketakutan pemerintah masuk dalam tema Landreform tersebut, karena di masa lalu bagi-bagi tanah untuk rakyat miskin dianggap Komunis. Pada era Jokowi, rencana itu kembali dimunculkan. Nawacita Jokowi memasukkan poin Landreform. Namun, faktanya nyaris tidak ada Landreform, yang ada lebih pada kebijakan sertifikasi lahan dan pinjam pakai lahan hutan. Sebagaimana saya sebutkan di atas, upaya Landreform sesungguhnya mengalami kegagalan sejak ide itu dimaklumatkan Bung Karno sebagai amanat revolusi. Dengan dibuatnya UU Pokok Agraria, 1960, Bung Karno berusaha melakukan redistribusi tanah agar seluruh rakyat, khususnya petani, makmur. Sayangnya, upaya ini ditentang oleh kelas atas yang memiliki tanah. Sehingga, sejak UU itu ada, rencana negara melakukan redistribusi tanah secara adil, tidak bisa tercapai. Belakang ini rencana itu akan semakin sulit, karena orang-orang yang berkuasa kebanyakan adalah pemilik lahan besar. Meskipun mereka sering mewakili organisasi tani dan sejenisnya, namun, mengharapkan mereka memikirkan pembagian tanah secara adil sangatlah sulit Penutup Anies telah berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada gunanya Indonesia Merdeka jika kita tidak bisa memberikan tanah untuk rakyat. Tanah adalah kapital penting untuk membuat rakyat sejahtera. Prabowo Subianto sendiri, ketika diserang Jokowi tentang kepemilikan tanah yang sangat luas, pada debat 2019, membalas jawaban serupa seperti pada kasus Anies. \"Saya mengelola ini lebih baik dari pada dikasih asing\", katanya. Padahal soal ketimpangan kepemilikan tanah merupakan jantung persoalan keadilan bangsa kita sejak merdeka. Bagaimana Prabowo memikirkan tanah untuk rakyat jika dia sendiri memiliki \"konflik of interest\" soal ini. Akhirnya terserah rakyat miskin di Indonesia ini, apakah soal ketimpangan kepemilikan tanah ini harus diselesaikan segera, atau berlanjut. Disini kita harus melihat bahwa Anies tidak memiliki kepentingan pribadi dan \"konflik of interest\" untuk menyelesaikan ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. (*)
Mirage Ditolak Juwono, Dibeli Probowo, Jubir Timnas AMIN Sebut Rp12,4 Trilun Anggarannya Bisa Bangun 41 Ribu Ruang Kelas
JAKARTA | FNN -- Debat capres ketiga telah membuat rencana pembelian Jet Tempur Mirage 2000-5 bekas Qatar menjadi sangat kontroversi. Sekalipun sebenarnya telah ditunda pemerintah lantaran keterbatasan fiskal. Menurut Juru Bicara Timnas AMIN, Muhammad Ramli Rahim, rencana pembelian tersebut menjadi sangat kontroversi karena menyangkut soal masa depan bangsa dan negara. Seorang pemimpin, kata dia, tidak seharusnya melakukan itu, bahkan jika hal tersebut hanya sebatas rencana. \"Ini mengisyaratkan kalau seorang yang katanya calon pemimpin itu tidak peduli terhadap bangsa dan negaranya. Apalagi terhadap prajurit yang nantinya akan mengoperasikan jet tempur itu,\" ujarnya, Selasa (9/1). Ramli menjelaskan, sebagaimana banyak diskusi yang membahas soal rencana pembelian itu, Pesawat Jet Tempur Mirage 2000-5 bekas sangat beresiko. Belum lagi, harganya yang mahal dinilai sangat membuang-buang anggaran negara. Sebagaimana jenis pesawat jet tempur ini sebenarnya pernah akan dihibahkan Pemerintah Qatar untuk Indonesia di era Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Kala iti, Juwono menolak karena biaya perawatannya yang akan memakan anggaran cukup besar. \"Ini hibah ditolak, malah sekarang mau dibeli Prabowo dengan anggaran dari APBN Rp12,4 triliun untuk 12 jet tempur,\" sesalnya. Menurut Ramli anggaran sebesar itu, jika pemimpinnya memang betul-betul peduli terhadap bangsa dan negara harusnya lebih mementingkan belanja yang sifatnya adalah membangun. Misalnya, kata dia, digunakan untuk membangun ruang-ruang kelas untuk anak-anak generasi penerus bangsa. \"Sebagaimana kita ketahui, masih banyak wilayah di Indonesia yang sekolah-sekolahnya butuh pembangunan. Rp.12,4 triliun itu kalau dihitung-hitung bisa membangun sedikitnya 41.334 ruang kelas,\" ucap mantan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) ini. Di sisi lain, Ramli mengutip penjelasan mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang belum lama ini membahas mengenai rencana pembelian jet tempur tersebut. Dimana di situ, Andika setuju jika rencana tersebut merupakan bentuk pemborosan negara. \"Dalam dialog itu kan, Andika Perkasa juga membahas akan mahalnya biaya maintenance pesawat mirege karena sudah tidak diproduksi lagi,\" tukas Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) ini.(*)
Disambut Lautan Manusia, Anies Gaungkan Perubahan di Gorontalo
Jakarta, FNN – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berkampanye di Gorontalo Senin (8/1). Seperti biasa, setiap kali menghadiri suatu kegiatan kampanye, Anies selalu disambut oleh lautan manusia. Demikian juga yang terjadi di Gorontalo. Kehadiran Anies disambut dengan prosesi adat Mopotilolo dan dilakukan langsung oleh para pemangkuan adat dari lima negeri adat Gorontalo. Wakil Ketua DPR-RI, Rahmat Gobel, yang juga politikus Partai Nasdem, juga turut menyambut kehadiran Anies. Agenda pertama Anies di Gorontalo adalah ziarah ke Makam Pahlawan Wartabone yang berada di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan kampanye menemui sejumlah petani dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dikemas dalam Desak Anies, di Asmara Garden, Bulango Timur, Bone Bolango Regency, Gorontalo. Respons peserta pun luar biasa, dari yang minta foto hingga yang berdesakan ingin salaman sama Anies. Ini bukti bahwa masyarakat Gorontalo mendukung capres nomor urut 01 ini. Bahkan, tiga jam sebelum kegiatan acara dimulai, para anggota partai pengusung dan simpatisan Anies, tua muda, sudah memadati tempat acara. Dalam pidatonya, Anies menyampaikan beberapa gagasan perubahan jika dia terpilih menjadi Presiden RI. Salah satunya menjadikan Gorontalo sebagai satu dari 40 kota yang akan diprioritaskan pembangunannya ke depan. “Kita upgrade pertanian dan insyaAllah Gorontalo akan jadi kota agropolitan,” kata Anies. Dalam pidatonya, Anies juga menggaungkan perubahan. \"Kita semua berkumpul di Gorontalo, semua yang hadir di tempat ini bukan penonton perubahan. Kita adalah pejuang perubahan untuk indonesia adil dan makmur,\" kata Anies. \"Jadi, ibu dan bapak yang hadir di sini adalah orang-orang yang memilih menjadi bagian dari pendorong perubahan, ini bisa diceritakan kepada keluarga,\" tuturnya. \"Kita hari ini akan diantarkan pada kemenangan. Rekaman ini menjadi bukti, bahwa saya kira, Anda bagian dari perubahan ini. Insyaallah bulan depan kita diantarkan pada kemenangan,\" tegas Anies. (ida)
Bayangan Suram Putaran Kedua tanpa Prabowo
Oleh Laksma TNI Pur Ir Fitri Hadi S, M.A.P | Analis Kebijakan Publik DEBAT capres kedua tanggal 7 Januari 2024 selesai, dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tema ini, khususnya pertahanan dan keamanan seharusnya menjadi kekuatan Prabowo dalam mempresentasikannya dan beradu argumen dengan capres lainnya, namun justru kedodoran di tema tersebut. Capres Anies dan Ganjar mengeroyoknya. Pada sesi wawancara usai debat, Prabowo mengawali katanya dalam konferensi pers tersebut dengan kata “Saya kecewa”. Capres Prabowo menyatakan bahwa narasi paslon lain datanya banyak yang salahlah, keliru, kedua masalah pertahanan mau dipakai sebagai poin politik. Menurutnya untuk negarawan hal itu tidak boleh. Lebih lanjut capres Prabowo menyatakan masalah pertahanan adalah hal yang sakral dan rahasia. Pernyataan capres Prabowo dapat dikatakan keliru besar, blunder besar dengan menyalahkan capres lain karena tema pertahanan adalah tema yang telah ditetapkan oleh KPU, mereka para capres dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut bertanya dan menyawab serta berkomentar sesuai alur yang diatur dalam tema tersebut. Jadi apabila pernyataan capres Prabowo itu benar seharusnya yang paling patut disalahkan adalah KPU, karena KPU yang telah menetapkan pertahanan sebagai tema materi debat kala itu. Lebih jauh lagi materi pertanyaan dibuat oleh 11 (sebelas) panelis dengan profesi yang tidak sembarangan. Mereka adalah para Guru Besar dari perguruan tinggi ternama di Indonesia, mereka salah satunya adalah Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan dan KSAL 2012-2014, Laksamana TNI (Purnawirawan) Marsetio. Tentu banyak orang tahu, tidak semua yang menyangkut pertahanan bisa disebut rahasia apalagi disebut sakral dan capres Prabowo tidak pula menjelaskan hal yang mana dalam debat tersebut bersifat rahasia dan sakral. Menyalahkan pihak lain dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal justru menunjukkan bukan sifat satria dan keperwiraan yang mau mengakui atau menerima kekalahan, tapi malah menyalahkan orang lain, apalagi dengan menyebut bukan negarawan. Apabila debat ke 3 ini disebut suatu kekalahan, masih ada debat ke 4 dan 5 untuk memperbaiki keadaan, apalagi capres Prabowo sendiri pernah mengatakan biarlah rakyat yang menilai, jadi tidak perlu gusar. Namun bila sikap emosional yang dikembangkan lalu menyalahkan pihak lain, tentu kita masih ingat kejadian Pemilu tahun 2019 lalu, ketika Prabowo mengalami kekalahan atas Jokowi waktu itu. Protespun dilayangkan dan demo menghasilkan bentrok fisik antara pendemo dengan aparat. Darahpun tumpah. Bila dalam Pemilu presiden ini capres Prabowo kembali kalah dan di putaran pertama pula, siapakah yang dapat menjamin Pemilu damai dapat terus berlangsung sampai usai? Capres Prabowo kali ini didampingi oleh cawapres Gibran yang tidak lain putra sulung Presiden Jokowi, ditambah pula dengan cawe cawe Jokowi, sehingga dapat dikatakan pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan petahana atau incumbent adalah kekuatan yang besar. Bila kekuatan besar ini merasa dicurangi, merasa pasangan lain melakukan kesalahan sehingga Prabowo Gibran kalah siapakah yang mampu menghadapi kekuatan besar tersebut. Apalagi bila wujud kekuatan besar itu dengan tujuan presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden, capres Prabowo hanyalah alat. Siapakah yang mampu melawan? Inilah bayangan suram Pemilu Presiden 2024, akankah demo berdarah kembali tergelar di tengah Pemilu yang belum usai? Akankah senapan aparan kembali menyalak? Akankah Pemilu kali ini menang jadi arang kalah jadi abu? Semoga tidak. Semoga Pemilu 2024 berjalan damai jujur adil dan bebas dari intervensi manapun. Aamiin. (*)
Jokowi Panik Calon Presiden Jagoannya Turun Elektabilitasnya
Jakarta, FNN – Seperti diktehaui bahwa setelah berlangsung debat capres kedua, Presiden Jokowi ikut mengomentari jalannya debat dan tanpa malu-malu menunjukkan keberphakannya pada paslon 02. Di antara komentarnya adalah Jokowi menyatakan bahwa yang diperdebat lebih pada pribadi dan tidak ada substansinya. Jokowi juga mengomentari soal data-data pertahanan yang tidak bisa dibuka di depan umum seperti toko kelontong. Padahal, tidak ada yang ingin membuka lebih detail seperti apa postur pertahanan kita. Yang diperdebatkan adalah soal bagaimana penggunaan anggaran di Kementerian Pertahanan. Harusnya cukup berhenti pada domainnya Prabowo. Kalau presiden masuk ke situ ini sudah terlalu jauh. “Betul, yang dipertengkarkan kemarin adalah kebijakan pertahanan yang sudah dan sedang dijalankan Prabowo di dalam kepimpinan Presiden Jokowi yang punya aspek anggaran. Itu artinya, akan ada masalah dengan keadilan sosial, dengan kemakmuran,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (9/1). Jadi, lanjut Rocky, yang dipersoalkan kebijakan anggaran di bidang pertahanan, bukan tentang security yang disimpan oleh intelijen supaya tidak bocor ke luar negeri. Karena mengenai hal itu kita juga sama-sama tahu bahwa negara harus menutup kemungkinan diintai sistem pertahanan kita. Tetapi, hak rakyat untuk mengetahui dana publik ini dipakai untuk apa, yang lebih bagus untuk pertahanan atau untuk kemakmuran. Hanya itu yang ingin dipersoalkan. “Apalagi kalau dana itu dipakai untuk pertahanan dan tidak menimbulkan semacam efek militer pada negara-negara tetangga. Kita mau mengukur itu apakah jumlah investasi di bidang pertahanan menimbulkan semacam rasa aman pada kita atau justru dianggap semacam pemborosan. Hanya itu sebetulnya yang ingin dipersoalkan,” ujar Rocky. Justru Jokowilah yang menjadi masalah yang lebih serius daripada perdebatan itu sendiri. Karena, sebagai seorang presiden, Jokowi betul-betul menunjukkan presiden yang tidak malu-malu lagi. Selain turut berkomentar dalam debat capres, Jokowi juga berkali-kali secara maraton melakukan pertemuan dengan para ketua partai pendukung paslon 02, dari Prabowo, lalu Airlangga Hartarto, hingga Zulkifli Hasan. Kalau yang dibicarakan urusan Kementerian, mestinya juga ada menteri-menteri lain yang sekarang tidak berada dalam kubu 02. “Jadi, terlihat Jokowi dia panik atau dia cemas bahwa calon presiden, apalagi calon wakil presiden yang dia sponsori, itu bisa turun elektabilitasnya. Oleh karena itu, dia intervensi,” ujar Rocky Gerung di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (8/1). Rocky juga mengatakan bahwa Jokowi memang konsisten untuk ikut cawe-cawe dalam pemilu dan cawe-cawe itu kelihatan cawe-cawe tolol karena orang akan periksa pentingnya presiden ikut campur di dalam soal yang menyangkut masa depan presiden berikut. Harusnya dia presiden sudah berhenti dan kalau presiden tahu etika, dia tidak akan komentar apa pun. (ida)
Mengomentari Debat Capres, Jokowi Tak Malu-malu Mendukung Paslon 02
Jakarta, FNN – Debat capres kedua yang berlangsung beberapa waktu lalu dan mendapat respons dari masyarakat luas, rupanya juga telah memancing Presiden Jokowi untuk ikut bereaksi. Ini hal luar biasa karena di luar kewajaran sehingga membuat banyak orang terkejut. Apalagi komentar Presiden Jokowi sangat jelas memihak pada paslon 02, paslon jagoannya. Jokowi menganggap bahwa debat capres kedua itu menyerang pribadi, datanya salah. Bahkan, Anies Baswedan juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyebarkan kebohongan. Sebetulnya ini dialektika biasa jika yang mempermasalahkan adalah tim pemenangan paslon 02. Tetapi, kalau seorang presiden mengomentari perdebatan rasanya sudah bukan etik lagi, ini sudah keterlaluan. “Kalau begitu, Jokowi merangkap saja jadi Ketua Bawaslu dan Ketua KPU,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (9/1). Sebetulnya ini masalah yang dulu sering disebutkan oleh Rocky dan kemudian diambil idenya oleh Anies, yaitu mempersoalkan soal etika. Apalagi kalau itu menyangkut hak publik dan hak publik adalah menerima informasi yang tidak disensor. “Nah, kalau presiden sudah ngomong, itu artinya sinyal untuk disensor mereka yang mengkritik dengan tidak sopan, dengan cara apa pun,” ujar Rocky. Padahal, lanjut Rocky, debat itu dimaksudkan untuk secara leluasa setiap kandidat mengeksplorasi ide dengan logika, dengan estetika, maupun dengan satire. “Jadi, jangan sampai presiden Jokowi tidak mengerti bahwa debat itu justru untuk menguji stabilitas emosi orang, keteduhan batin seseorang, dan kecepatan berpikir seseorang. Jadi, Jokowi betul-betul ingin menghalangi perdebatan,” ujar Rocky. Padahal, menurut Rocky, debat capres ini menjadi model baru untuk menilai kapasitas dari para capres, yaitu menguji sekaligus ditonton oleh publik, kemampuan mengendalikan emosi, ketajaman menggunakan rasio. Itu sebetulnya yang kita inginkan dan sedang dipromosikan oleh netizen. Netizen menunggu ide itu diucapkan, logika diterangkan, bahkan menunggu siapa yang akan babak belur di situ. Itu hal yang biasa saja. (ida)
Mahfud MD: Hak Rakyat untuk Memakzulkan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BERSAMA dengan kelompok aspirasi lain termasuk perwakilan akademisi, Petisi 100 menyampaikan aspirasi kepada Mahfud MD beserta jajaran Kemenpolhukam di Jakarta. Pada pokoknya aspirasi itu berkenaan keprihatinan atas proses Pemilu 2024 khususnya Pilpres yang ditengarai sarat dengan berbagai kecurangan. Mahfud MD telah membentuk Satgas Pelanggaran Pemilu 2024. Rombongan berjumlah 21 orang yang diterima Menkopolhukam itu dipimpin oleh aktivis 98 Faizal Assegaf. Dalam kata pembukanya Faizal menyatakan bahwa masyarakat yang peduli pada Pemilu yang bersih, jujur dan adil sangat mendukung pembentukan Satgas Pelanggaran Pemilu 2024 tersebut. Para tokoh menyampaikan pandangan yang substansinya menyangkut tiga hal, yaitu : Pertama, situasi politik dirasakan semakin memanas menjelang Pemilu dengan indikasi kecurangan yang semakin terang benderang baik penggelembungan DPT, pengerahan aparat, intimidasi maupun kartu suara yang telah tercoblos. Kedua, Presiden Jokowi menunjukkan sikap yang tidak netral. Sangat memihak pada pasangan calon Presiden tertentu, memproteksi kepentingan anak, serta terindikasi menyalahgunakan fasilitas negara. Pemilu tanpa Jokowi merupakan solusi terbaik. Ketiga, semangat pemakzulan Jokowi semakin menguat. Terbaca bahwa sumber kecurangan Pemilu adalah Jokowi. Rakyat sudah ingin agar Jokowi segera berhenti. Proses pemakzulan memiliki landasan konstitusional. Jokowi telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Pencegahan kecurangan harus dilakukan serius sebab rakyat sudah sangat jengkel dengan perilaku politik menyimpang penguasa. Curang berarti perang, demikian slogan bermunculan. Tercetus pula opsi revolusi. Pembusukan (decaying) telah mencapai titik kulminasi. Rezim Jokowi sulit untuk dipercaya lagi. Mahfud MD menyatakan bahwa pemakzulan Jokowi adalah hak rakyat. Bahkan revolusi sekalipun. Hanya selama masih ada kekuatan untuk mencegah, hal itu harus diupayakan. KPU dan Bawaslu dituntut independen dan fungsional. TNI Polri agar netral dan profesional. Petisi 100 akan terus berjuang untuk memulihkan kedaulatan rakyat. Oligarki bahkan monarki harus ditumpas. Kekuasaan Jokowi berbasis keluarga adalah ancaman yang membahayakan bangsa dan negara. Nepotisme itu kriminal. Mewakili Petisi 100 dalam pertemuan dengan Menkopolhukam tersebut adalah Letjen (purn) Mar Soeharto, DR Marwan Batubara, Dindin S Maolani, SH, Ir. Syafril Sjofyan, Mayjen (Purn) Deddy S Budiman, KH Syukri Fadholi dan M Rizal Fadillah, SH. Bandung, 9 Januari 2024. (*)
POPULER
