ALL CATEGORY
Hasil Survei Bloomberg Menunjukkan bahwa Anies Akan Memenangkan Pilpres 2024
Jakarta, FNN – Sebuah media ekonomi berpengaruh di Amerika Serikat, Bloomberg, Kamis (18/1) membuat sebuah publikasi yang mengejutkan tentang Pilpres Indonesia. Hasil survei yang mereka lakukan terhadap para ekonom dan analis senior memperoleh satu data bahwa Anies meraih nilai tertinggi untuk menjadi pengganti Jokowi. Publikasi hasil survei tersebut dituangkan dalam sebuah artikel berjudul “Economists Favor Jokowi Critic as Top Choice to Lead Indonesia” ‘Para Ekonom Menjagokan Kritikus Jokowi sebagai Pilihan Utama untuk Memimpin Indonesia’ atau para ekonom menjadikan Anies sebagai pilihan utama untuk menggantikan Jokowi. Di bawah judul besar tersebut, terdapat subjudul “Former Jakarta Governor Baswedan Leads in Blomberg Survey” ‘Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Unggul di Survei Bloomberg’ dan subjudul berikutnya “Respondents Jokowi See a Jokowi Dynasty As a Bane for Economy” ‘Responden Menilai Dinasti Jokowi itu Sebagai Kutukan Terhadap Perekonomian Indonesia’. Dari 17 responden yang disurvei oleh Bloomberg, 10 orang di antaranya atau sekitar 58,8% mengatakan politik dinasti di bawah kepemimpinan Jokowi tidak akan memberikan petanda baik bagi pasar dan perekonomian. Dalam penilaian para responden, politik dinasti itu terlihat ketika Jokowi mendorong anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dan pasangan ini berjanji akan meneruskan semua program ekonomi Jokowi, termasuk masalah hilirisasi dan pembangunan ibukota negara baru nusantara di Kalimantan Timur. Ketika ditanya skor para calon presiden dari tiga orang calon presiden, responden Bloomberg memberikan nilai tertinggi kepada Anies, yakni 33 poin; kemudian Prabowo di urutan kedua dengan 29 poin; dan Ganjar Pranowo terendah dengan 28 poin. Yang juga cukup menarik dan saat ini sering menjadi perdebatan adalah Bloomberg meyakini Pilpres akan berlangsung dua putaran. “Ini jelas sangat berbeda dengan narasi yang coba dibangun oleh Presiden Jokowi dan tim paslon 02 melalui publikasi berbagai lembaga survei yang belakangan ini sangat masif,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal you tube Hersubeno Point edisi Kamis malam (18/1). Para responden juga sangat yakin bila Anies memenangkan Pilpres maka dia bisa mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi dari 5%, sementara Presiden Jokowi yang sebelumnya dalam janji-janji kampanyenya menjanjikan pertumbuhan ekonomi sampai 7%, gagal mewujudkan janjinya. “Survei yang dilakukan Bloomberg pada Januari 2024 ini, kendati hanya dilakukan di kalangan ekonom dan analis ekonomi senior, namun ini makin memperkuat prediksi bahwa Anies akan memenangkan Pilpres kali ini,” ujar Hersu. Sejumlah lembaga survei juga sudah mengonfirmasi elektabilitas pasangan Anies - Cak Imin terus meroket, sementara Prabowo - Gibran terus menurun. Jadi, satunya tren naik dan satunya tren turun. “Biasanya, kalau sudah mendekati masa-masa pencoblosan, kalau yang sudah trennya naik akan naik terus, sementara yang turun akan turun terus. Sementara, Prabowo dan Gibran terus-menerus melakukan blunder. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat elektabilitasnya makin tergerus,” tambah Hersu. Kendati suara Prabowo terus menurun dan Anies terus naik, namun berbagai lembaga survei tampaknya sepakat bahwa peta pertarungan Pilpres 2024 mengerucut pada pasangan Anies – Cak Imin dan Prabowo – Gibran. Jadi tinggal dua pasang kuda pacuan. Sementara, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, tampaknya tidak masuk dalam perhitungan. Lembaga Uting Riset dari Australia, misalnya, mereka melakukan survei setelah Debat Capres perdana. Anies yang dalam debat tampil dominan dan superior mendapat limpahan kenaikan suara 6%. Sebaliknya, pasangan Prabowo turun 6% dan pasangan Ganjar Mahfud MD turun 2%. Uting memperkirakan dengan kenaikan elektoral Anies dan menurunnya Prabowo maka suara keduanya pada Pilpres 14 Februari pada hari H akan sama atau equal. Sementara itu, lembaga survei Indonesia Political Opinion/IPO yang melakukan survei pada 1 - 7 Januari 2024 menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Prabowo - Gibran saat ini bertahan. Meski masih bertahan di posisi pertama, tapi tidak sampai 50%, melainkan hanya 42,3%; diikuti pasangan Anies - Muhaimin di posisi kedua dengan 34,5%; dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD dengan 21,5%. Sejumlah lembaga survei lain juga mengunggulkan Prabowo - Gibran di tempat teratas, namun mereka mengakui bahwa elektabilitas Anies – Cak Imin terus naik. Yang lebih membuat mereka yakin bahwa Anies akan terus naik adalah karena militansi para pemilih Anies – Cak Imin yang sangat tinggi. “Jadi, kalau pemilihnya sangat militan, kendati angkanya lebih kecil dari Prabowo – Gibran, kemungkinan mereka masih akan naik sangat tinggi, sementara pasangan Prabowo - Gibran kendati angkanya lebih tinggi tetapi militansinya rendah maka mereka rentan untuk mengalihkan dukungannya.” “Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa wajar kalau banyak yang memprediksi bahwa setidaknya suara Prabowo dan Anies akan sama pada pilpres nanti,” ujar Hersu. (ida)
Percuma Jokowi Memaksakan Kehendak karena Ide Generasi Baru Tidak Mungkin Dihalangi
Jakarta, FNN – Hampir di setiap pemilu, selalu ada fenomena baru yang menjadikan pemilu menarik diikuti atau bahkan tidak diikuti oleh masyarakat. Jika pada pilpres 2019 ada fenomena emak-emak yang luar biasa perannya dan itu mengingatkan kita pada gerakan serupa di Argentina Plaza De Mayo, pada 2024 kali ini muncul generasi Z yang kemuculannya tidak by desain. Tiba-tiba sejarah memanggil mereka hingga terjadilah situasi seperti sekarang ini. Gen Z bangkit melawan antidemokrasi. “Itu yang bikin kaget, partai-partai tua itu atau terutama istana yang makin lama makin lapuk, masih berupaya untuk nempel-nempel dinding politiknya dengan segala macam cara. Dan tidak ada gunanya memperpanjang isu tentang keberlanjutan kalau dia sudah dibatalkan oleh pikiran generasi baru,” ujar Rocky Gerung di kanal you tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (18/1). Mestinya, lanjut Rocky, teori berlanjut. Itu artinya, generasi baru Gen Z ini mau melanjutkan yang disebut continuity oleh Jokowi. Tetapi, mereka tidak mau sehingga yang berlanjut generasi tua yang sebenarnya tidak mungkin, karena generasi tua ini dalam 3-5 tahun ke depan sudah di bawah rumput hijau (meninggal). “Jadi, kita mau melihat bagaimana ide itu hidup dan ide itu tidak mungkin ditimbun oleh manipulasi. Atau ide generasi baru untuk melihat masa depan tidak mungkin terhalang lagi oleh pengerahan massa, oleh kebulatan tekad. Jadi, percuma Jokowi memaksakan kehendak,” ujar Rocky. Saat ini, menurut Rocky, orang sudah tiba pada kesimpulan bahwa Jokowi harus selesai, bahkan harus dihalau supaya jalan ke arah Indonesia emas bukan yang dimaksudkan oleh Jokowi, tapi yang dipilih sendiri oleh Gen Z melalui fasilitas teknologi, kreativitas kelompok-kelompok ini, dan itu yang menghidupkan politik di seluruh dunia. Jadi, tambah Rocky, semua hal yang kita percaya sebagai riset akademis akhirnya tiba di Indonesia. Jokowi dan gengnya tidak mengerti berbicara tentang politik keberlanjutan karena yang mereka bicarakan masih tentang Muldoko, Wiranto, atau siapa lagi. Akibatnya, anak-anak muda ini menganggap buat apa keberlanjutan tapi orang-orang yang sudah lanjut masih mau lanjut juga. Ini perubahan sosiologis yang bersifat sunatullah, kata Rocky, sehingga ada semacam rumus dasar yang disediakan oleh alam semesta supaya generasi itu tumbuh. “Jadi, tidak mungkin menahan generasi karena dasarnya adalah hidup ini berubah dan evolusi manusia itu setara dengan evolusi sejarah. Apa yang kita yakini sebagai perubahan itu bukan karena didesain, tapi memang kemestian alam,” ujar Rocky. Jadi, kata Rocky, dasar-dasar itu sama sekali tidak dimengerti ketika Jokowi rapat keluarga untuk memastikan bahwa Gibran 2024 wakil presiden, 2029 jadi presiden dan wakil presidennya Kaesang, dan seterusnya. Jokowi berpikir bahwa generasi itu adalah generasi dia dalam 30 tahun ke depan. Nah, sekarang diperlihatkan atau dibantah langsung oleh alam semesta bahwa tidak begitu, ada generasi yang tumbuh dengan idenya sendiri. (ida)
Takedown Videotron Anies Menjadi Bahan Bulian Netizen
Jakarta, FNN – Sampai saat ini, masalah videotron Anies Baswedan yang di-takedown masih menjadi topik menarik yang banyak diperbincangkan di berbagai media, terlebih media social. Karena itu, siapa pun pelaku yang telah melakukan take down terhadap videotron Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi tersebut, dipastikan sedang menyesali perbuatan konyolnya. Atau, bisa jadi malah mendapat teguran keras karena tindakan konyolnya berdampak sangat buruk. Alih-alih berhasil menghalangi publik dari paparan kampanye Anies, yang terjadi justru sebaliknya. Publik se-Indonesia, bahkan seluruh dunia, kini menjadi tahu ada perilaku buruk dari anasir jahat antidemokrasi yang tengah menghalangi Gen Z mengekspresikan aspirasi politiknya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia. Akibat peristiwa tersebut, nama Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar, saat ini makin meljit. Sebaliknya, nama pasangan Prabowo- Gibran yang didukung oleh rezim Jokowi, khususnya Gibran, kian terpuruk. “Siapa sih yang berkeinginan menghalangi Anies Baswedan, saya kira semua orang di Indonesia ini juga sudah tahu. Siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal you tube Hersubeno Point FNN edisi Kamis (18/1). Jika kita amati, percakapan di media sosial dan media konvensional dalam 3 hari terakhir ini benar-benar didominasi oleh narasi takedown videotron. Tak hanya itu, muncul juga berbagai tagar, seperti Anies Deserve Better dan berbagai tagar lain. Hal itu tercermin dari pemantauan yang dilakukan oleh Drone Emprit yang menyatakan benar bahwa ada upaya untuk menandingi viral dan trendingnya videotron Anies Bawedan dari pendukung paslon 02. Mereka misalnya mencoba membuat tagar “rame-rame pindah ke 02” dan lain sebagainya, namun tampak sekali tagar itu dimainkan oleh akun-akun robot. Sementara, isu videotron dan anies deserve better dicuitkan oleh akun organik dan lebih berhasil mendorong percakapan. Di samping berbagai tagar, percakapan di media sosial, khususnya platform X, menjadikan takedown videotron sebagai bahan ledekan, bulian, dan candaan. Sebagai contoh, akun dari @_bangFU, misalnya, mencuit begini, “Itu videotron apa batas usia? Kok gampang sekali diturunkan. Namaste.” Sementara, akun @denroishere mencuit, ”Itu videotron apa matahari? Kok banyak yang kepanasan. Namaste.” Jelas bahwa ledekan soal batas usia ditujukan pada Gibran yang bisa lolos menjadi calon wakil presiden karena syarat batas usia yang diotak-atik Mahkamah Konstitusi yang diketuai pamannya. Sedangkan cuitan soal kepanasan menyindir penguasa yang kepanasan karena videotron dipasang dan dibiayai oleh gen Z dan kpoppers yang tergabung dalam fanbase @aniesbubble dan all Project. Penurunan videotron Anies juga dikaitkan dengan pihak-pihak yang berkuasa, yang selama ini memang berusaha menghalang-halangi Anies dengan berbagai cara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Jokowi memang tidak menginginkan Anies menjadi capres. Takedown videotron Anies juga dihubungkan dengan soal kepanikan dari rezim penguasa. (ida)
Hanya Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 Negara Ini Terhindar dari Perang Baratayudha
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PERTARUNGAN politik dalam suksesi kali ini sudah semakin terbuka ketiga kontestan sudah mulai semakin seru dan semakin beringas hasil survei yang menempatkan pasangan Prabowo Gibran teratas sudah distikma curang ,maka pasangan 01,dan 03 mulai melakukan koalisi untuk menghambat 02. Begitu juga PDIP mulai resa dengan mencuat nya Gerindra sudah berada di atasnya . Di samping pertarungan pilpres juga muncul isu pemaksulan oleh petisi 100 terhadap Jokowi yang diterima Menkopohukam ,dan Ketua DPR memberi tanggapan tentang pemaksulan . Diksi Pemilu tanpa Jokowi yang menjadi jargon petisi 100 dianggap akan terjadi kecurangsn jika Jokowi masih ikut cawe-cawe. Jika Jokowi berhasil dimaksulkan maka akan terjadi kekosongan kekuasaan dan akan timbul kegoncangan dan bisa saja TNI akan masuk sebab sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 Dan MPR di gradasi menjadi lembaga tinggi maka Negeri ini sudah tidak mempunyai pintu darurat. Tidak adanya pintu darurat akan memicu perebutan kekuasaan dan tentu tidak sesederhana yang kita bayangkan dua kelompok pendukung antar yang mendukung Jokowi dan memusuhi Jokowi akan terjadi perang Brontoyudo. Chaos ini akan terjadi kalau para negarawan tidak mampu mengembalikan tatanan mula Indonesia merdeka yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Para pengusung Neo Liberalisme harus nya mulai sadar bahwa bangsa ini bukan bangsa yang individualisme . Kesalahan terbesar para pengusung Neo Liberalisme memaksakan pikiran pikiran barat yang basis Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme pikiran seperti ini dianggap kemajuan dan UUD 1945 dianggap Mitos oleh Deny Indrayana dan banyak teman teman mereka yang menganut dan mendukung untuk mengamandemen UUD 1945.ternyata akibat menganggap UUD 1945 Itu mitos digantilah UUD 1945 Dengan UUD 2002,Sementara Pembukaan UUD 1945 tidak diganti apa akibat nya rusaklah tatanan bernegara sebab hubungan pembukaan dan batang tubuh itu adalah hubungan sebab akibat. Dan di dalam pembukaan UUD 1945 itu ada pokok pokok-pikiran pembukaan UUD 1945 Yang berupa Pancasila . Pokok pokok pikiran itulah sebagai desain negara berdasarkan Pancasila yang kemudian di uraikan didalam batang tubuh UUD 1945. Maka batang tubuh UUD 1945 itulah Praksis nya Pancasila jadi masih banyak yang ngomong bagaimana Pancasila itu di jalankan Padahal pendiri negeri ini sudah menerjemahkan dan memberi kan tafsir secara praksis untuk menjalankan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Maka yang di sebut dengan Ideologi Pancasila itu ya UUD 1945.Ketika UUD 1945 diganti dengan UUD ,2002 maka yang diamandemen itu adalah Ideologi Pancasila. Jika kita tidak waspada akan terjadi perang saudara Brontoyodo sudah mendekati kenyataan karena Indonesia sudah pecah akibat dari neo Liberal .Akumulasi dari berbagai elemen yang kalah pilpres akan berkolaborasi ,yang ingin menjatuhkan Jokowi,PDIP yang diprediksi akan kalah mulai ditinggalkan oleh tokoh dan pendukung nya , sementara Jokowi masih kuat dengan dukungan rakyat yang hampir 75% ,isu dinasti politik ,politik cawe cawe ,UU Omnibuslaw, yang menciptakan ketidak adilan ,isu oligarki. Akan bermuara menuju chaos jika tidak ada lagi kesadaran berbangsa dan bernegara sementara sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 Negeri ini tidak mempunyai pintu darurat penyelamatan .Sejak kedaulatan rakyat diamandemen menjadi kedaulatan partai politik Kerusakan negeri ini tentu tidak hanya ditimpahakan hanya pada Jokowi saja sementara PDIP yang hampir 10 tahun tidak disentuh bahkan tinggal glanggang colong playu. Yang lebih mengherankan yang mengusung jargon perubahan justru akan berkolaborasi dengan PDIP .Ini menjadi ukuran perubahan yang bagaimana jika orang alim berkolaborasi dengan kaum akhli maksiat rupanya akan menghalalkan segala cara. Petisi 100 ini tujuannya awalnya mulia ingin kembali ke UUD 1945 dan ingin melengserkan Jokowi sebelum pilpres ini. Sah saja tetapi ketika banyak anggotanya mendukung 01 masih ikut copras-capres bahkan ketuanya menjadi tim sukses, saya melihat sudah tidak murni kembali ke UUD1945 sebab bagaimana bisa berkolaborasi dengan Neo Liberal. Padahal yang diperjuangkan UUD 1945 dan Pancasila tetapi masih mendukung copras capres yang berdasarkan UUD 2002 dengan sistem liberal . Karut marut negeri ini akibat UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 dan Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisne, kapitalisme harus diakhiri dan para tokoh bangsa ini harus duduk bersama sebagai negarawan untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran nya harus segerah melakukan gerakan mempersatukan bangsa Indonesia dengan kesadaran penuh kembali pada titik kordinat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan Visi Merdeka,Bersatu ,Berdaulat,Adil dan Makmur .kembali pada UUD1945 dan Pancasila jika bangsa ini akan selamat.(*)
Tiga Capres, Siapa Berani Berantas Korupsi?
Oleh Yusuf Blegur | Ketua Umum BroNies UNTUK menilai siapa di antara ketiga capres yang punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, sesungguhnya bukan perkara yang sulit. Sebelum bicara komitmen pemberantasan korupsi saat terpilih menjadi presiden, rakyat perlu tahu siapa yang saat menjadi capres masih terlibat atau setidaknya terindikasi ikut menikmati kejahatan korupsi. Ada capres yang masih diselimuti polemik keterlibatannya dalam korupsi. Sebut saja soal pengelolaan anggaran Kemenhan dengan pembelian alutsista bekas dan proyek food eastate yang gagal bahkan berimbas menjadi kejahatan lingkungan. Ada juga capres yang disinyalir terlibat E-KTP dan kasus Wadas. Mana mungkin capres terlibat korupsi bisa punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi?. Malah seharusnya, capres yang diduga terlibat korupsi harus diusut tuntas terlebih dulu kasusnya sebelum resmi ditetapkan KPU menjadi capres. Jangan karena menjadi bagian atau irisan rezim kekuasaan, capres-capres bermasalah itu bisa melenggang bebas menjadi capres. Jadi capres, yang sesungguhnya tidak layak dan tidak terhormat, tapi bisa ikut kontestasi pilpres 2024 karena dilindungi dan didukung rezim kekuasaan yang memang juga terstigma publik sarat korupsi. Bahkan selain diterpa isu korupsi, ada capres yang tidak memenuhi syarat etika dan moral kepemimpinan. Selain temperamen dan emosional, pasangan cawapresnya juga dinilai cacat hukum saat pamannya yang ketua MK mendongkraknya. Jadi 2 capres yang ada hanya capres abal-abal dan rongsokan. Dua capres bermasalah yang mengandalkan cawe-cawe presiden dan bergantung pada dukungan kekuasaan yang mengendalikan aparat, disinyalir melakukan pencucian uang dan beraroma korupsi untuk memenangkan capresnya. Dua capres yang terlanjur dianggap publik sebagai boneka dan budak oligarki yang ikut andil besar dalam merusak tatanan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Jadi jelas, hanya satu capres yang bisa diharapkan punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Tolok-ukurnya adalah pada rekam jejak, rekam karya dan rekam prestasi selama kepemimpinannya dalam pemerintahan. Hanya capres yang memiliki kapasitas dan integritas dengan beragam prestasi dan penghargaan yang bisa optimal dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Capres yang sukses memimpin Jakarta itu telah membuktikan keteladanan diri untuk tidak terlibat korupsi sehingga bisa disematkan pemimpin bersih dan berwibawa (clean and Clear). Capres dan cawapres yang memiliki nomor urut satu itu, secara lugas dan terbuka menyatakan akan bertindak tegas pada koruptor, selain penjara, capres yang didukung rakyat itu juga mengkampanyekan memiskinkan para koruptor sebagai agenda penting juga saat terpilih menjadi predsiden. Alhamdulillah dan in syaa Allah. Aamiin. Tak mungkin badan berlumur kotor mengaku bersih. Sekali koruptor selamanya akan menjadi koruptor. (*)
CAPER Catatan Permana (Part 3), Cara Efektif Rakyat Melawan Pemilu Curang: Laporkan dan Viralkan
Oleh Dr. Anton Permana | Pengamat Politik Halloooo Guys, Saudara-Saudariku di seluruh Nusantara di manapun berada. Bertemu kembali dalam tajuk CAPER (Cari Perhatian/Catatan Permana) part yg ke-3… Pemilu dan Pilpres tinggal menghitung hari. Sebuah proses sakral dalam ritual demokrasi untuk menentukan siapa pemimpin negeri ini lima tahun ke depan. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat besar dan kaya raya. Semuanya kita punya, tapi sayang semuanya bukan punya kita. Bagaimana bangsa ini kembali berdaulat ? Tentu dengan cara memilih pemimpin yang baik dan benar. Pemilu yang jurdil (jujur dan adil) insyaAllah pasti akan melahirkan pemimpin yang jujur dan adil juga sesuai slogan “Vox populi Vox Dei” (Suara rakyat adalah suara Tuhan). Tapi kalau Pemilu curang ? Otomatis juga pasti akan melahirkan Pemimpin yang curang. Kalau pemimpin curang ? Jangan harap akan ada rakyat dan kepentingan nasional bangsa kita di dalam dadanya. Untuk itu, mari bersama kita kawal dan jaga secara serius Pemilu ini. Kalau ada kecurang jawabannya hanya Dua “Lapor dan Viralkan !” Kalau dulu nenek moyang kita menggunakan senjata bahkan bambu runcing bertempur mengusir penjajah, hari ini mari kita gunakan Hand Phone kita sebagai senjata ampuh untuk merekam, memvideokan, memotret setiap gejala dan kecurangan yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Rakyat harus menjadi pejuang-pejuang tangguh penjaga demokrasi Pemilu dari upaya kejahatan Pemilu Curang. Ada aparat negara yg mobilisasi pegawai dan anak buahnya memilih salah satu Paslon ? Lapor dan Viralkan ! Ada oknum pejabat yg gunakan fasilitas negara untuk kampanye kan kelompok dan kandidat tertentu ? Laporkan dan Viralkan! Ada oknum partai politik, tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, aparat negara, serta perangkat pemerintah lainnya membagi-bagikan uang dan Sembako pemerintah lalu mengajak, mengarahkan untuk memilih Paslon dan Parpol tertentu ? Lapor dan Viralkan ! Kalau perlu, sesuai serua mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantiyo, bangun posko-posko Indonesia Siaga, Siskamling Pemilu di kampung-kampung, warung-warung, rumah sebagai posko perjuangan untuk melawan kecurangan. Ingat, nasib bangsa kita, anak cucu kita ditentukan melalui pintu Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 nanti. Sekali kita salah pilih dan lalai mengawalnya ?? Maka lima tahun bahkan puluhan tahun ke depannya kita juga yang akan sengsara dan menderita.. Ayooo, Lapor dan Viralkan setiap gejala dan potensi kecurangan Pemilu di sekitar anda. Laporkan kepada pihak yang berwajib baik Panwaslu dan Polisi setempat, lalu Viralkan melalui Hand Phone dan sosial media yang kita miliki. Mari kita selamatkan Indonesia, dengan cara melawan Pemilu curang agar memang lahir Pemimpin-Pemimpin negara dari hasil pilihan rakyat. Salam Indonesia Jaya. Jakarta, 17 Januari 2024
CAPER Catatan Permana (Part 2): Tiga Syarat Utama Cara Menumbangkan Penguasa Curang
Oleh Dr. Anton Permana | Pengamat Politik TIDAK pernah kondisi sosial politik masyarakat negeri Wakanda separah ini sejak merdeka. Sebagai negara penganut demokrasi, kekuatan Civil Society adalah sumber kekuatan utama rakyat untuk berdaulat di tanah airnya sendiri. Namun ironisnya, yang terjadi saat ini adalah ; hampir tidak ada pilar-pilar utama sumber kekuatan Civil Society itu yang tidak terbelah. Baik itu kelompok agama, organisasi massa, kelompok ekonomi, aparatur negar bahkan Trias Politika pun, tercerai berai bagai buih ombak di lautan. Sehingga, rezim yang berkuasaa saat ini seakan bisa melakukan apa saja seenak dengkulnya. Mulai dari Konstitusi, Hukum, Asas, Norma dan Etika bernegara semua diinjak-injak takluk di bawah kuasanya, tanpa ada satupun perlawanan yang berarti. Banyak yang marah, banyak yang teriak, bahkan juga sudah banyak yang masuk penjara dan mati. Tetapi, rezim hari ini semakin menjadi-jadi membunuh demokrasi dan malah ingin membangun Politik Dinasti keluarganya. Lalu pertanyaannnya, apakah rakyat masih punya peluang untuk menghentikan kesewenang-wenanngan ini? Jawabannya Pasti Sangat Bisa atas izin Allah SWT.. Karena tak ada kekuasaan yang abadi, tak ada kesewenang-wenangan akan menang. Ini hanya masalah waktu dan momentum. Karena kekuasaan itu hanyalah sihir. Sihir dari manipulasi otak dan mental kita sendiri yang lemah dan tertipu daya. Karena kekuasaan dalam bernegara itu toh juga mandat dan amanah dari seluruh rakyat itu sendiri bukan? Yang diberikan sementara dan otomatis bisa diambil kembali kapan saja… Yaitu dengan tiga syarat : 1. Luruskan niat, menumbangkan kekuasaan yang curang itu adalah atas nama kebenaran, keadilan, dan kebaikan rakyat bersama atas izin Allah SWT. Niat yang lurus dan baik, akan memberikan aupra energi luar biasa dan spirit perjuangan yang dahsyat! Bangsa ini punya sejarah akan hal itu, dengan merdeka dari penjajahan kolonial ratusan tahun. 2. Turunkan ego, karena, hanya dengan persatuan dan kesatuan, kekuasaan yang sekuat apapun akan bisa tumbang dan dihancurkan. Kalau rakyat bersatu dan bergerak, bahkan para aparat keamanan dan negara pun pasti akan bersatu bersama rakyat. Peristiwa 1965 dan 1998 telah juga menjadi sejarah dan pelajaran kepada kita semua. 3. Tingkatkan nyali. Karena, kalau akal kita sehat dan jernih, tak mungkin 270 juta rakyat hanya takut dan tunduk hanya kepada satu kelompok kecil saja? Bahkan hanya pada satu keluarga saja? Beristighfarlah bagi yang muslim, bahwa, ketakutan akan kekuasaan semu itu hanya juga ilusi. Ibarat cerita seorang bocil menuntun kerbau besar dengan seutas tali. Padahal, kalau kerbau itu sadar, sekali goyangkan kepalanya, maka si bocil akan terlempar dan tumbang. Begitu juga analogi antara rakyat dengan penguasa. Kalau rakyat bersatu, Penguasa sekuat apapun akan bisa dibuat seperti lalat. Kalau tiga syarat utama di atas tadi bisa dilakukan oleh kelompok Civil Society, maka rezim kekuasaan ini akan tumbang dan rakyat akan bisa kembali berdaulat. Insya Allah. Jakarta, 18 Januari 2024
CAPER Catatan Permana (1): Kenapa Ada Ilusi Satu Putaran vs Dua Putaran?
Oleh Dr. Anton Permana | Pengamat Politik BANYAK pertanyaan dari masyarakat yang melek politik, kenapa ada salah satu Paslon begitu gegap gempitanya mengkampanyekan keyakinan akan menang satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024 nanti? Padahal, semua tahu dan secara kasat mata akan mudah terukur bahwas secara scientific ilmiah dan fakta lapangan, kemenangan satu putaran yang berarti salah satu Paslon harus meraih suara 50 % plus satu suara dari tiga Paslon yang maju sungguh tidak akan mungkin terjadi. Kecuali? Melalui sebuah kecurangan yang super extraordinary dilakukan, dimana kecurangan tingkat Dewa ini hanya bisa dilakukan oleh pihak penguasa. Ingat itu! Berbagai tools dan narasi dipropagandakan secara massive melalui media massa. Bahkan berbagai lembaga survei terkenalpun seakan ikut berpartisipasi, dalam hal itu dengan merilis hasil survei seolah-olah mendekati angka di atas 50 persen. Meski kita semua sudah tahu sama tahulah ya guys, perilaku lembaga survei saat ini gimana gituh lho. Artinya, tentu sebagai netizen Indonesia yang terkenal kepo-sejagat perlu dong hal ini kita bedah dan analisa bersama. Masa hanya lembaga survei dan para juru bicara itu saja yang bisa bicara. Katanya negara demokrasi? Nah, kalau dari bisik- bisik tetangga yang kita dengar, kenapa pihak sebelah itu begitu getol mempropagandakan akan menang satu putaran itu, karena jawabannya adalah: 1. Mereka sudah tahu dan paham, kalau sempat Pilpres dua putaran, maka peluang mereka akan menang di putaran ke dua hancur lebur sudah. Kesaktian sebagai pemegang tongkat estafet kekuasaan akan rontok..tok..tok.. itu sudah hukum alam di bumi wakanda. Para taipan, sponsor, loyalis, kelompok oportunis termasuk para elit politik dan oligarkhi pasti akan panik dan loncat pindah kapal yang mau karam. Bisa juga cari pelampung atau juga bisa ambil sekoci pindah haluan, karena hal seperti itu sudah jadi tradisi di dunia perpolitikan negara Wakanda. Kapal mau karam, penumpang siap-siap tinggalkan nahkoda, sayonara. 2. Karena begitu banyaknya utang politik, utang ekonomi, bahkan utang ideologi yang harus dipenuhi sedangkan masa jabatan akan berakhir. Tentu semua utang itu hanya bisa dilunasi kalau masih berkuasa? Makanya butuh jaminan estafet kekuasaan dari darah daging politiknya sendiri dan komitmen politik yang kuat dari salah satu kandidat. Meski harus lompat pagar, berkhianat dan durhaka kepada orang-orang serta kelompok yang membesarkannya. Yang penting jawabannya bisa kembali berkuasa dan punya power atas kendali kebijakan negara. Yang lain “Bukan Urusan Saya\" Nahh cukup dua itu saja alasannya ya guys. Karena dua alasan ini cukup untuk menjawab pertanyaan judul di atas. So, manakah yang akan benar prediksi nya? Satu putaran atau dua putaran? Biar waktu yang menjawabnya.. Salam Indonesia Jaya. Jakarta, 18 Januari 2023
Gen Z Menjadi Harapan Baru Meruntuhkan Rezim dan Dinasti Jokowi
Jakarta, FNN - Meski situasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi jangan pernah berhenti untuk tetap semangat dan mencintai Indonesia. Kita berharap situasi akan membaikdan itu akan terjadi kalau Gen Z bersatu, tak terkalahkan. Gerakan Gen Z pun sudah mulai tampak untuk melawan rezim penguasa yang sepertinya sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa mereka dipastikan tidak akan menang kalau tidak melakukan kecurangan. Kecurangan terbaru dapat dilihat di berbagai video viral, mulai dari pengerahan aparatur negara yang terjadi di Takalar, Medan, dan video viral dari perangkat desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Namun, gerakan Gen Z juga semakin menggila. Ketika videotronnya di Bekasi dan di Jakarta di-takedown, mereka malah memunculkannya di berbagai kota. “Pada akhirnya, kita percaya bahwa generasi itu tumbuh dan mereka tumbuh dengan jalan pikiran sendiri. Gen Z ini anak-anak muda yang memperhatikan politik makin terkait, terhubung, dan berupaya untuk menggali sendiri informasi itu. Dan itu yang menyebabkan mereka tidak memerlukan tutorisasi, tidak memerlukan kakak Pembina, karena bagi mereka apa yang mereka temukan sendiri itu yang akan jadi acuan hidup mereka di masa depan,” ujar Rocky Gerung dalam kanal you tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (18/1). Gerakan itu kita lihat sebagai sebut saja ini revolusi Gen Z, seperti yang pernah terjadi juga di Amerika, yaitu keadaan di mana generasi muda mengambil alih isu politik. Indonesia tidak mungkin lepas dari peredaran sejarah itu dan kita mengerti bahwa ide tentang kemudaan yang di dalamnya berisi perubahan itu setiap 30 tahun tiba, dipanggil atau tidak dipanggil oleh sejarah, dia akan tiba, jelas Rocky. Sementara, kalau kita hitung sebetulnya sudah hampir 30 tahun tidak ada semacam revolusi pemuda. Rocky juga menjelaskan tentang teori Ortega Gasset dari Spanyol yang membuat teori bahwa generasi setiap 30 tahun mengalami perubahan, dipaksa atau tidak dipaksa dia akan datang. Kita akhirnya melihat bagaimana teori Gasset tentang 30 tahun generasi timbul kembali dan bagaimana kemudaan itu selalu dihasilkan ulang. “Jadi, percaya atau tidak percaya kita tahu bahwa akan tiba sebuah generasi yang akan mempersoalkan hak penipuan dari generasi lama. Jadi, sudah, terimalah bahwa pemerintahan yang sekarang itu adalah pemerintahan yang dibenci dan akan dihalau oleh generasi baru. Kira-kira begitu,” ujar Rocky. (ida)
Kasihan Luhut, Sedih Jokowi Mau Dimakzulkan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan TIDAK tahan akan isu pemakzulan Jokowi yang sejak awal diusulkan dan diajukan oleh Petisi 100, Luhut Binsar Panjaitan Menteri andalan Jokowi akhirnya ikut juga berkomentar. Ia mengomentari dengan pengakuan sedih atas ramainya suara pemakzulan Jokowi dan banyak pejabat negara yang berkomentar soal isu pemakzulan. Entah siapa yang dimaksud pejabat tersebut apakah Airlangga, Ari Dwipayana, Puan Maharani atau Mahfud MD? Luhut menyatakan komentar itu membuat masalah isu pemakzulan menjadi besar. Ia sedih ditengah proses Pemilu yang tinggal satu bulan lagi itu gonjang-ganjing semakin dahsyat. Sebenarnya kasihan juga Luhut Binsar yang baru bangun sakit sudah dibebani dengan fikiran berat. Rupanya ia tidak tega Jokowi diserang sendirian. Jokowi-Luhut sulit dipisahkan boleh disebut dwi tunggal. Betapa percaya (baca: tergantung) Jokowi kepada Luhut sehingga banyak jabatan diberikan padanya. Publik menyebut Luhut sebagai menteri segala urusan. Urusan dengan China Luhut adalah penentunya. Duta China ini adalah orang dibalik banyak proyek China di Indonesia. Ia membela keberadaan TKA asal China yang membanjir. Isu pemakzulan Jokowi di penghujung proses Pemilu adalah terapi kejut. Bagi Petisi 100 pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD merupakan \"surprise attack\" ke jantung kekuasaan setelah berikhtiar lama mengingatkan betapa mendesak pemakzulan Jokowi itu. DPR selama ini terus menutup diri. Mungkin menganggap Petisi 100 itu sumier dan layak diabaikan. Kini Istana belepotan mengantisipasi serangan tersebut. Pemikir Istana dikeluarkan untuk melindungi. Jimly dan Yusril berjibaku. Pejabat menepis kemungkinan pemakzulan. Jokowi dikesankan tidak peduli padahal publik tahu sesungguhnya Jokowi panik. Keributan saat ini adalah temuan momen akibat ia memaksakan dan merekayasa puteranya Gibran untuk dapat maju sebagai Cawapres. Jokowi telah disodori pisau oleh Petisi 100 untuk digunakan sebagai alat bunuh diri. Segera mundur dari jabatan sebagai Presiden di bawah bayang-bayang Tap. MPR No VI tahun 2001 atau juga diingatkan bahwa konfigurasi partai politik di DPR harus mampu menggoyahkan arogansi dan cawe-cawe Jokowi yang merusak demokrasi dengan mulai memproses pemakzulan berdasarkan Pasal 7A UUD 1945. Gerakan Petisi 100 akan menjadi magnet dari gumpalan keberanian rakyat untuk mendesak pemakzulan Jokowi. Mahasiswa, buruh, purnawirawan, santri, ulama, emak-emak dan elemen rakyat lainnya adalah kekuatan nyata bagi perubahan politik. Rezim Jokowi tengah mengalami pembusukan. Ketika Jokowi semakin membabi-buta bergerak curang untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, maka akan semakin dahsyat gerakan pemakzulan. Rakyat tidak mungkin membiarkan pencurian, perampokan bahkan pemerkosaan demokrasi oleh rezim tirani Jokowi yang dilakukan secara brutal. Jokowi harus tumbang. Luhut yang baru \"sembuh\" dari sakit mengaku sedih atas keadaan ini. Dalam kondisi tidak fit ia belum bisa mengumbar emosi seperti biasanya. Sebenarnya rakyat sudah rindu pada akting Luhut yang meledak-ledak dalam mengawal atau mengendalikan Jokowi. Namun kini Luhut hanya bisa mengeluh sedih. Kasihan. (*)
POPULER
