ALL CATEGORY
Hilangnya Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 dan Kisah 4 Presiden
Oleh Denny JA | Konsultan Politik DALAM aneka survei di Pilkada DKI 2024, elektabilitas Anies Baswedan paling tinggi. Survei LSI Denny JA bulan Agustus 2024 menunjukkan itu. Juga survei lembaga lainnya. Jika saja Anies Baswedan mendapatkan tiket pencalonan, sulit dibendung, besar kemungkinan Anies tak hanya kembali menjadi gubernur Jakarta berikutnya. Anies pun akan menjadi Calon Presiden 2029 yang sangat kuat. Mungkin lebih kuat dibandingkan elektabilitasnya di capres 2024 tempo lalu. Pertanyaannya, mengapa tak ada satu pun partai yang punya syarat mencalonkannya, tapi memilih tidak mencalonkannya. Bahkan tiga partai yang dulu mengelu-elukannya dalam pilpres 2024: Nasdem, PKS, PKB, malah berpaling? Di Pilkada DKI 2024, Anies Baswedan dikalahkan justru sebelum kampanye dimulai. Banyak analisa yang bisa dibuat. Salah satunya adalah kisah empat presiden. Mungkin bukan presidennya, tapi lingkarannya yang mengembangkan strategi “Politik Asal Jangan Anies.” Presiden pertama, presiden terpilih Prabowo berkali-kali mengutip itu. Betapa kinerjanya sebagai Menhan dinilai 11 persen oleh Anies dalam kampanye presiden tempo hari. Lingkaran Prabowo tahu persis betapa Anies menjadi Gubernur DKI periode sebelumnya karena bantuan Prabowo. Jika Anies menjadi gubernur DKI, 2024-2029, ia akan menjadi penantang sangat kuat bagi pencalonan kembali Prabowo di Pilpres 2029. Presiden kedua, presiden Jokowi sangat militan ingin memindahkan ibukota ke IKN. Semua tahu persis, proses perubahan ibu kota agar sukses memerlukan konsolidasi mungkin 20 tahun. Program IKN perlu didukung oleh presiden Indonesia selanjutnya hingga 20 tahun mendatang, ketika ibukota baru terkonsolidasi. Sementara Anies ketika menjadi capres 2024, menjadikan IKN bukanlah program yang akan didukungnya. Itu yang tempo hari menjadi pembeda Anies dengan Prabowo yang akan melanjutkan IKN. Tentu bagi Jokowi dan pendukungnya, sikap politik Anies Baswedan atas IKN menjadi catatan penting. Presiden ketiga, mantan presiden SBY juga memiliki kisah sendiri. Saat itu, SBY sangat bersemangat. Betapa tidak, ia merasa sudah ada komitmen Anies akan berpasangan dengan AHY sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Tapi Anies malah berjodoh dengan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres. Kita sebagai orang luar tak tahu persis apa yang terjadi. Tapi kita tahu komentar kemarahan SBY saat itu. Judul salah satu berita misalnya: “SBY Marah dan Kecewa ke Anies: Sekarang Saja Tak Jujur.” (1) Presiden keempat, mantan presiden lain, Megawati, memiliki memori dengan Anies dalam Pilkada DKI 2017-2022. Saat itu Anies mengalahkan calon PDIP: Ahok. Bukan kalah menang itu benar yang menjadi masalah. PDIP diketahui partai yang sangat mementingkan nilai nasionalisme. Sementara dalam Pilkada DKI, Anies didukung oleh FPI dengan prinsip NKRI Bersyariat. Anies sendiri sejauh yang saya kenal seorang tokoh Islam moderat, yang modern, pro-demokrasi. Tapi kedekatannya dengan kubu NKRI Bersyariat, walaupun misalnya hanya masalah taktik politik, meninggalkan memori yang membentuk citra politik agama dari Anies. Tak tanggung-tanggung, sebanyak empat presiden jumlahnya, yang memiliki kisah “ngeri-ngeri sedap” dalam perjalanan politik Anies Baswedan. Mungkin bukan presidennya, tapi lingkaran dekatnya, yang membuat ancang-ancang membuat gerakan “Politik Asal Bukan Anies.” Padahal, partai pendukungnya di pilpres 2024 bisa menang mudah jika mengusung Anies sebagai cagub DKI 2024: Nasdem, PKS, PKB. Ketiga partai ini malah koor bersama meninggalkan Anies. Ini aneh tapi nyata dalam dunia politik. Habiskah karir Anies Baswedan di dunia politik? Haruskah Anies mencari profesi lain sebagai akademisi, tokoh ormas, dan lain sebagainya? Politik tak pernah berhenti memberi kejutan. Anies Baswedan memiliki modal politik yang sudah besar: dikenal publik di atas 90 persen. Disukai publik di atas 70 persen. Anies tak mati di dunia politik sejauh ia berhasil menciptakan panggung baru. Misalnya ia memiliki organ dan isu yang membuatnya terus muncul hingga Pilpres 2029 kelak. Siapa yang sesungguhnya akan hilang atau malah lebih berkibar kembali dalam politik praktis kadang tergantung momen. Dan momen itu acapkali datang dengan cara yang tak terduga.***
Surya Paloh Panglima Besar Petualang Politik di Partai Nasdem (Bag-1)
Oleh Kisman Latumakulita/Pendiri Partai Nasdem “Sial benar Partai Nasdem ini. Alangkah tidak beruntungnya Partai Nasdem ketika yang berkumpul di partai ini sesungguhnya hanya para petualang politik yang memanfaatkan Partai Nasdem untuk kepentingan dirinya, “ujar Surya Paloh Selasa 27 Agustus 2024 di Jakarta Covention Center. LUAR biasa sambutan Bang Surya Paloh ketika berpidato saat terpilih kembali sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem. Retorika yang dipakai Bang Surya itu hebat dan berkelas. Pilihan diksinya sangat memukau. Intonasi Bang Surya juga dapat menghipnotis siapa saja yang mendengar pidato huebat ini. Beta perlu meluangkan waktu untuk mendengar berulang-ulang pidato Bang Suya Paloh yang huebat dan berkelas ini. Sejak hari Selalu lalu sampai dengan tulisan ini dibuat, beta sudah lima kali menonton pidato bang Surya yang top makotop ini. Perasaan berbaur dan berkecamuk antara percaya, terpaksa percaya dan tidak percaya begitu kental serta dominan. Begitu juga dengan perasaan kagum dan keget yang maha tinggi. Luar biasa dahsyat Bang Surya Paloh ini. Akhirnya berbagai pertanyaan nakal dan kagum muncul secara bersamaan di benak yang tidak berujung. Apakah Bang Surya tidak sedang menghina Gerakan Restorasi? Bang Surya tidak sedang melepehkan manipesto Ormas Nasdem dan Partai Nasdem? Apakah ini sebagai isyarat atau tanda kalau Bang Surya Paloh ini sudah sadar dan pulih yang sesungguhnya? Benahkah Bang Surya dulu dikenal sangat kokoh melawan setiap kezaliman dan kesewenang-wenangan itu sudah kembali ke jalan yang benar? Jalan yang mungkin sudah ditinggalkan bertahun-tahun setelah berada dalam kekuasaan Mungkinkah Bang Surya yang huebat dan membanggakan dulu itu sekarang sudah sampai ke tahapan taubatan nasuha? Taubat yang benar-benarnya? Mungkin juga benar Bang Surya sudah taubatan nasuha karena umur yang sudah 73 tahun sekarang ini. Bang Surya kembali dirinya yang asli. Materi pidato Bang Surya hari Selasa lalu itu padat, lengkap, paripurna dan sangat mengagumkan. Nilai-nilai agamnya begitu kental. Mungkin karena Bang Surya berasal daerah Serambi Mekah, sebutan masayarat Indonesia untuk Provinsi Aceh. Mengakui kekurangan dirinya sebagai manusia yang tidak luput dari salah hilaf. Pada bagian ini Bang Surya seperti ustadz atau penceramah yang hebat dan top maktop. Salah dan hilaf itu sifat dasar dan kelemahan setiap manusia. Untuk itu Bang Surya mangajak semua kader Partai Nasdem tidak mengutamakan kepentingan dirinya dan kelompok. Sebaliknya, berjuang untuk membela kepentingan Nasdem, kepentingan rakyat dan cita-cita para pendiri bangsa. Huebat dan bekelas benar Bang Surya ini. Sangat mulia dan bermatabat Bang Suya Paloh kalau berpidato. Bobot pidato Bang Surya terkadang mirip-mirip tipis dengan pidato Bung Karno kalau di era kekinian. Beda-beda tipis saja kalau ada perebadaan dengan Bung Karno. Beda besarnya adalah Bung Karno terlahir untuk mepertaruhkan semua kehidupan demi kemajuan bangsanya. Bang Surya mungkin yang sebaliknya. Mengutamakan kepentingan pribadi semata. Bang Surya terlahir mungkin untuk menikmati jerih-payah perjuangan Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya. Bahkan mungkin juga merusak hasil perjuangan dan cita-cita pendiri bangsa. Fakta itu bisa dilihat dengan kasat mata dalam sepuluh tahun terakhir ini. Bang Surya bersama-sama dengan Presiden Mulyono merusak hampir semua pondasi kehidupan berbangsa dan bernega. Sistem hukum kita rusak, bahkan berantakan. Intitusi-intitusi penegak hukum kini diduga menjadi aktor politik utama di negeri ini. Akibatnya demokrasi kita berantakan. Indeks Demokrasi jatuh ke titik nadir. Cita-cita reformasi dibuang ke tumpukan sampah. Bahkan dijeburkan ke jurang yang dalam. Hilang dari pandangan mata. Dinasti politik yang menjadi musuh terbesar reformasi ’98 tumbuh subur seperti jamur yang mekar di musim hujan. Anak dan mantu Presiden Moelyono menjadi penguasa dan pejabat politik. Bang Surya terkesan seperti membenarkan KKN keluarga Presiden Moelyono. Paling kurang ikut mengaminkan sutuasi ini. Kohesi sosial sesama anak bangsa patah. Paling kurang retak. Dirusak oleh Presiden Moelyono. Suasana kekerabatan dan kebersaman sesama anak bangsa yang dihasilkan Presiden-presiden sebelumnya Pak Harto, Hak Habibie, Pak Abdurahman Wahid, Ibu Megawati, dan Pak Soesilo Bambang Yudhoyono kini hancur dan berantakan. Saling curiga sesama anak bangsa tumbuh dan berkembang subur. Merata di hampir semua lapisan masyarakat. Bang Surya ada dan punya andil besar memproduksi kondisi ini bersama-sama dengan Presiden Moelyono. Berkali-kali Presiden Moelyono bilang, salah seorang yang paling dikagumi dan dibanggakan adalah Bang Surya Paloh. Mencari petualang politik di Partai Nasdem itu gampang. Mereka yang memanfaatkan Partai Nasdem untuk kepentingan pribadi juga sangat mudah ditemukan. Toh, yang menjadi Panglima Besar petualang politik di Partai Nasdem itu diduga Ketua Umum sendiri. Pimpinan petuang politik yang memanfaatkan Partai Nasdem untuk syahwat pribadi bukan kader Partai Nasdem biasa, tetapi Ketua Umum. Walaupuan yang diamksud dengan pimpinan petualang politik di Partai Nasdem adalah Ketua Umum. Namun jika melalui pidato huebat dan berkelas hari Selasa 27 Agustus 2024 lalu itu Bang Surya Paloh sudah sadar dan taubatan nasuha, maka itu sangat bagus, hebat, berkelas, top makotop dan mengagumkan. Tidak ada kata terlambat untuk mengakuai dan memperbaiki setiap kesalahan Bang Surya. Masih lebih baik terlambat bertobat daripada tidak sama sekali. Apalagi usia Bang Surya yang sudah 73 tahun. Beta jadi bangga lagi karena Ketua Umum Partai Nassem sudah kembali ke jalan lurus dan benar. (bersambung).
Partai Loyalis Pak Harto “Parsindo” Ajak Anies Gabung Menuju 2029
Jakarta, FNN — Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) akan mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta, periode 2017-2022, Anies Baswedan, bergabung sebagai kendaraan politik 2029. Partai Loyalis Soeharto tersebut mengaku memiliki visi yang sama dengan Anies sebagai oartai anti-korupsi. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Parsindo, HM. Jusuf Rizal, SH menjawab pertanyaan media di Jakarta terkait sosok Anies Baswedan yang diganjal dalam kontestasi politik. Menurut Jusuf Rizal, Anies Harus memiliki partai politik sendiri sehingga bisa kuat. “Jika Anies Baswedan berkenan, Partai Parsindo akan memberikan peluang agar beliau memiliki partai politik. Kebetulan Partai Parsindo memiliki visi yang sama yaitu partai anti korupsi,” tegas Jusuf Rizal, yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu. Menurut Ketum Ormas Madas Nusantara (Organisasi Kemaduraan) ini sosok Anies Baswedan bukan asing bagi Partai Parsindo. Saat Pilgub tahun 2017, Partai Parsindo ikut menyumbang suara sedikitnya 300-500 ribu suara dari kelompok buruh, dll. Mengingat bangsa ini memang membutuhkan pemimpin yang berpikir revolusioner dan visioner, Partai Parsindo menilai Anies Baswedan merupakan pemimpin masa depan bagi bangsa Indonesia. Anies menurut Partai Parsindo telah memiliki kematangan paripurna. Sebagaimana diketahui Partai Parsindo merupakan besutan Jusuf Rizal. Partai Parsindo berbasis Loyalis Bapak HM.Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia. Jusuf Rizal juga menjadi Ketua Paguyuban Loyalis Bapak HM. Soeharto. Partai Parsindo telah memiliki struktur jaringan di berbagai propinsi, maupun Kabupaten Kota hingga tingkat desa. Pada Pemilu 2019, Partai Parsindo merasa dikerjain oleh KPU Pusat. Kemudian memggungat ke Bawaslu. Namun saat melakukan gugatan berikutnya ditolak, hingga menggugat ke PTUN. Partai Parsindo merasa dirugikan oleh KPU, karena adanya Abuse Of Power. Ini terbukti dengan kasus Hasnaini, Perempuan Emas. Semestinya banyak partai datanya yang tidak lebih baik dari Partai Parsindo, tapi diloloskan, tegas Jusuf Rizal. Karena itu Partai Parsindo akan mempersiapkan diri melakukan berbagai konsolidasi menuju Pemilu 2029. Partai Parsindo yakin akan dapat menjadi partai alternatif bagi rakyat di tengah banyaknya partai yang pragmatis. Partai Parsindo, Kerakyatan, Nasionalis dan Religius.
KPK Laporkan Bambang Soesatyo ke Mahkamah Kehormatan Dewan
Jakarta--FNN: Koalisi Penegak Konstitusi (KPK) melaporkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan itu dilayangkan lantaran pernyataan Ketua MPR di media yang masih akan mempertanyakan apakah hasil putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat eksekutorial. Seperti diketahui, putusan kasasi MA membatalkan putusan PTTUN Jakarta dan PTUN Jakarta mengenai gugatan Fadel Muhammad terkait penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD. “Langkah Ketua MPR mempertanyakan putusan kasasi MA mencederai marwah dan kehormatan dewan. Kami mengadukan Bambang Soesatyo karena telah diduga melanggar peraturan DPR RI nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR pasal 20 ayat 3 huruf a, ayat 4 huruf b dan e”, ujar Presidium Koalisi Penegak Konstitusi Afandi Ismail di Kompleks Parlemen, Senayan (29/8). Afandi memaparkan, pencopotan Fadel Muhammad telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) menyusul putusan kasasi MA. Ia menilai, penundaan dan upaya mengulur-ulur waktu pelantikan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang yang mengabaikan putusan kasasi MA. “Jika saudara Ketua MPR tidak melaksanakan putusan MA tersebut hingga akhir periode masa jabatan MPR yang akan selesai satu bulan ke depan, maka Ketua MPR terang benderang melakukan pembangkangan hukum. Ini preseden buruk. Mencoreng wajah lembaga tinggi negara. Pejabat negara seharusnya memberikan keteladanan, jangan memancing apriori rakyat”, imbuh mantan Ketua Umum PB HMI ini. Publik sudah cukup marah dengan berbagai dinamika yang mencederai konstitusi akhir-akhir ini. Ulah Ketua MPR tersebut, papar Afandi, akan memperparah kemarahan rakyat karena menambah daftar pejabat yang menjadi aktor dalam ketidakpatuhan pada lembaga hukum. Presidium KPK ini mendesak MKD untuk segera memanggil dan memerikasa Bambang Soesatyo atas indikasi pelanggaran yang dilakukan. “Tadi laporan sudah kita masukkan beserta bukti-bukti pendukungnya. Diterima oleh MKD,” tambahnya. Pakar hukum tata negara, Refly Harun menerangkan bahwa kasasi adalah upaya hukum tertinggi yang dilakukan untuk menguji penerapan hukum pada tingkat pengadilan di bawahnya. “Putusan kasasi MA harus langsung dilaksanakan dan tidak perlu menunggu pengajuan atau hasil Peninjauan Kembali. Setelah putusan kasasi dikeluarkan dan inkracht, putusan tersebut final dan mengikat, sehingga pelaksanaan putusan tersebut wajib dilakukan,” tandas Refly (dj).
Terobosan Brilian Bahlil Jual 5000 Sumur Minyak Idle Well ke Kontraktor Asing
Oleh Faisal Sallatalohy | Mahasiswa Hukum Trisakti BARU lebih seminggu dilantik jadi menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memberi terobosan fenomenal demi menggenjot produksi minyak nasional dalam rangka mengurangi impor dan beban keuangan negara. Berkaca pada target produksi minyak dalam asumsi dasar makro ekonomi APBN 2024, memang sangat tragis, hanya 630.000 barel/hari. Bahkan lebih tragis lagi ketika melihat kenyataan realisasi produksi lapangan. SKK Migas menyebut, produksi harian (crude + oil) hanya bergerak di angka 610.000-613.000 barel/hari, lebih rendah dari target yg ditetapkan. Rendahnya target produksi minyak ini sejalan dengan laporan SKK Migas di Akhir tahun 2023 lalu. Dalam setahun produksi lapangan minyak nasional hanya mencapai 221 juta barel/tahun : 360 hari = 613.000 barel/hari. Rendahnya produksi minyak nasional tidak sebanding dengan tingginya angka konsumsi. SKK Migas mencatat, konsumsi minyak nasional 505 juta barel/tahun. Paling banyak terserap ke sektor transportasi 248 juta, industri 171 juta barel dan ketanagalistrikan 38,5 jita barel. Kalau total produksi dalam setahun 221 juta barel secara aple to aple dipakai untuk membayar konsumsi 505 juta barel, maka ada selisih kurang sebesar 284 juta barel. Satu-satunya cara yg dipakai pemerintah untuk menambal kekurangan tersebut adalah IMPOR. Kementrian ESDM mencatat, impor indonesia sepanjang 2013 capai 297 juta barel. Terdiri 129 juta barel untuk crude dan 124 juta barel untuk oil atau produk. Bayangkan seberapa buruk status net importer oil Indonesia. Impor 297 juta/tahun barel, jauh lebih tinggi dari produksi yg hanya 221 juta barel/tahun Untuk mendatangkan minyak impor, pemerintah harus melepaskan cadangan devisa sebesar Rp 396 triliun dalam setahun. Maka menurut Bahlil ini adalah bentuk pemborosan yg nyata. Harus ada upaya alternatif tingkatkan produksi nasional untuk mengeluarkan Indonesia dari jurang net importir oil dengan tanggungan biaya yg sangat besar. Bahlil mengusung terobosan fenomenal untuk menjual 5.000 sumur minyak kategori \"idle well\" (nganggur-tidak lagi produksi) kepada swasta, terutama asing untuk reaktivasi kembali produktifitasnya untuk genjot produksi. Saat ini, secara nasional ada sekitar 44.985 sumur minyak. Hanya 16.990 yg produksi. Sementara 16.250 sumur masuk kategori menganggur atau berhenti produksi. Tidak semua sumur nganggur bisa direaktivasi kembali mengingat tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yg tidak terpenuhi karena high cost rectivation, serta faktor HSE dan non teknikal lainnya. Setelah diverifikasi kementrian ESDM, Bahlil menyatakan ada sekitar 5.000 sumur yg bisa direaktivasi kembali, dilepas ke sawsta. Jadi untuk genjot produksi, cara Bahlil adalah reaktivasi kembali produktifitas sumur nganggur dengan cara dijual-dilepas kepada swasat, mayoritasnya asing. Otak dangkal, malas dan tidak kreatif. Enjoy the power. Power an Glory !!! Ada seribu satu cara yg bisa dilakukan tanpa harus melepas sumur-sumur idle well kepada kontraktor swasta asing. Saya kasih contoh salah satu cara yg bisa dipakai. Kalau memang masalah pemerintah adalah soal teknologi yg butuh banyak anggaran di luar kesanggupan produksi, cara mengatasinya sederhana sekali: Bahlil harus berani melenyapkan inefisiensi dan korupsi di sektor hulu migas yg marak dilakukan para elit dan kontraktor swasta. Salah satunya adalah indikasi inefisiensi, murk-up, perampokan cost recovery atau biaya pengganti produksi dari pemerintah ke kontraktor swasta. Contohnya sederhana: Pada 2018 lalu, biaya produksi atau cost recovery ditetapkan US$ 10,1 miliar. Naik jadi US$ 13,9 miliar di 2024. Artinya kenaikannya hampir mencapai 38% ((US$ 13,9 miliar - US$ 10,1 miliar) / US$ 10,1 miliar x 100 = 37,6%, dibulatkan jadi 38%) Di saat yg sama produksi nasional justru menurun tajam dari dari 808.000 barel/hari di 2018 jadi 610.000-615.000 per/hari di 2024. Artinya penurunannya mencapai 24% ((615.000 barel - 808.000 barel)/808.000 barel x 100 = 23,8%, dibulatkan jadi 24%. Bayangkan biaya produksi pada APBN naik ugal-ugalan capai 38% tapi produksinya justru justru turun 24%. Kenyataan ini sesungguhnga membuktikan, tingginya inefiesni sektor hulu migas, menjadi \"benalu\" utama turunnya produksi dan Indonesia harus bergantung tinggi terhadap minyak impor. Pertanyaannya, kenapa bisa, biaya produksi naik sangat tinggi tapi produskinya malah turun tajam ? Salah satu penyebabnya adalah maraknya praktik korupsi dan murk-up yg antara pejabat pemerintahan, komisi VII DPR RI, pihak SKK Migas dan kontraktor swasta. Tidak perlu saya bicara panjang lebar untuk buktikan, lihat saja kasus OTT nya Rudy Rubiandini, Kepala SKK Migas, Jero Wacik Mantan Men ESDM dan Sutan Batogana fraksi Demokrat di komisi VII. Bagaimana praktik korupsi dan murk-up itu bisa terjadi. Peluangnya muncul di SKK Migas mulai dari perancangan, pengajuan hingga pelaksanaan Work Program and Budget (WP&B). Katakanlah di 2024 ini, biaya produksi diajukan dan realisasinya berpotensi lebih dari US$ 13,9 miliar. Anggaran sebesar itu, sepenuhnya dikelolah oleh SKK Migas tanpa ada pengawasan majelis wali amanat. Status SKK Migas selaku BHMN itu derajatnya seperti kampus-kampus negeri milik negara. Diatas rektor ada majelis wali amanat yg mengontrol rektor kelolah uang kampus. Setahun kampus kelola uang tidak lebih besar dibandingka tanggungan APBN untuk biaya pengganti produksi minyak ke kontraktor. Sementara SKK Migas, kelola uang negara US$ 13,9 miliar, tidak ada yg mengontrol, mengawasi. Ini keadaan nyaman yg memberi peluang bagi pejabat pemerintahan, politisi dan kontraktor murk-up, bergerombol merampok uang negara. Perkara kotor ini, masih berlangsung subur sampai saat ini !!! Seandainya perkara kotor inefisiensi ini di lenyapkan, maka negara bisa menghemat sekitar Rp 60,8 triliun/ tahun (CR 2024 US$ 13,9 miliar - CR 2018 US$ 10,1 miliar = US$ 3,8 miliar x kurs 16.000 = 60,8 triliun. Hasil pengematan tentu saja bisa digunakan pemerintah menghidupkan kembali beberapa sumur idle well untuk mengurangi ketergantungan teehadap kontraktor asing. Penghematan ini juga lebih dari cukup untuk menggenjot produksi dengan cara membangun kilang. Cukup dengan biaya US$ 50 juta sampai US$150 juta, pemerintah bisa bangun kilang kapasitas 6.000 sampai 18.000 barel per hari. Dengan membangun 10 kilang mini misalnya, bisa mendapatkan kapasitas hampir 100.000 sampai 200.000 barrel per hari. Ingat, ini baru salah satu model penghematan inefisiensi di sektor migas. Masih banyak celah inefisiensi yg perlu dilenyapkan. Jika semua berjalan baik, maka kebocoran anggaran negara bisa teratasi. Indonesia pelan-pelan bisa membangun ketahanan migas tanpa perlu bergantung terhadap modal asing. Tapi apa punya niat dan berani bahlil lenyapkan perkara kotor yg jadi ladang perampokan uang negara para elit dan kolega oligarkinya ? Boro-boro. Ini malah usung terobosan jual, lepas 16.250 sumur minyak idle well keapa swasta, terutama asing. Otak dangkal, mental penjajah. Maka mampuslah rakyat Indonesia. (*)
Apa Kata Tuhan ke Anies?
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Anies terus membatin, kenapa kebenaran dan keadilan sulit ditegakkan di negeri Pancasila dan masyarakatnya yang religius? Takdir Anies bukan gagal menyelamatkan konstitusi dan demokrasi. Takdir Anies bukan kalah menghadapi oligarki dan politik dinasti. Takdir Anies bukan gagal menjadi presiden atau gubernur. Takdir Anies sesungguhnya karena tetap menjadi manusia merdeka meski negara terus dibangun oleh perbudakan dan penjajahan. Anies harus tetap menjadi Anies meskipun kerap dihujat dan difitnah. Anies harus tetap menjadi Anies walaupun kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Anies harus tetap menjadi Anies, bagaimanapun keamanan dan keselamatannya terancam demi menghadirkan kebenaran dan keadilan. Anies harus tetap menjadi Anies, betapapun sesungguhnya Anies bukan Nabi dan Rasul Tuhan. Perjuangan Anies tidaklah layak dan pantas disebut kegagalan. Perjuangan Anies tidaklah meninggalkan kekecewaan, kesedihan dan apalagi putus asa. Perjuangan Anies tidaklah dikalahkan oleh uang, jabatan dan kekuasaan. Perjuangan Anies sejatinya tidaklah menjadi perjuangan awal ataupun akhir, lebih dari itu menjadi ikhtiar yang terus-menerus dan tak akan pernah berhenti. Lalu apa yang menjadi pesan penting Tuhan buat Anies? Kata Tuhan, tetaplah Anies menjadi hamba Tuhan yang tidak menghamba pada manusia dan dunia. Tuhan juga bilang, tetaplah Anies berada di jalan kebenaran bukan di jalan kesesatan, jangan yang hak dan bathil itu dicampur-adukkan atau berupaya disatukan. Tuhan kemudian juga mengatakan, Anies agar jangan menganggap mudah semua perjuangan, ia seperti iman yang harus diuji. Sejurus itu Tuhan menyampaikan pesan penting, Anies tetaplah dengan keyakinan bahwasanya tiada kekuatan dan kelemahan, tiada keberanian dan ketakutan serta tiada kemenangan dan kekalahan, kecuali terjadinya atas izin Tuhan. Selanjutnya, tetaplah Anies menjadi manusia sebagaimana hakikat penciptaannya, janganlah menjadi makhluk lainnya. (*)
PDKN Segera Usut Dugaan Taipan 9 Naga Gunakan Collateral Aset Kerajaan Nusantara Secara Ilegal untuk Dikembalikan Bagi Kepentingan Bangsa dan Negara
Oleh Dr. Rahman Sabon Nama | Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Situasi negara sedang berantakan. Hukum jadi pentungan politik. Partai politik jadi industri kartel. Ekonomi, sumber daya alam jadi monopoli taipan 9 Naga. Semua ini akibat gangguan kewarasan modalitas dan moralitas pemimpin negara dan pemerintahan. Pemimpin yang doyan kangkangi konstitusi dasar negara, undang-undang, tata aturan dan moral hukum. Parlemen, DPR, juga sami mawon: doyan kangkangi suara rakyat, abai terhadap hak-hak konstitusional rakyat. Demonstrasi berjilid-jilid oleh mahasiswa, hingga belakangan terlibat intelektual, akademisi dan kelompok menengah lain untuk perbaikan, tak juga digubris parlemen. Kondisi itu tindih-menindih berkelindan dengan beban utang negara yang terus menggunung. Sebuah beban yang ditindihkan begitu berat ke pundak rakyat untuk melunasinya melalui pajak. Beban ini mengganduli pemerintahan baru nanti: pemerintahan Prabowo Subianto. Sadar dan tersentak akan kondisi itu, Parpol nonkontestan Pemilu 2024, PDKN (Partai Daulat Kerajaan Nusantara), mengambil langkah penyelamatan bangsa dan negara. Lewat Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) partai ini, sejumlah pribumi yang ahli hukum dan finansial dihimpun untuk menyatu, melalukan langkah ini. Grand agendanya: mengusut collateral asset dinasti Kerajaan Nusantara yang selama ini diduga kuat digunakan secara gelap, ilegal, oleh kelompok cacing yang bermetamorfosis menjadi 9 Naga. Pada gilirannya kelompok taipan Cina Daratan ini menjadi beruang oligarki ekonomi super kaya, mengeksploitasi kekayaan maupun menyetir kebijakan pemerintah dan negara. Riset, investigasi dan analisis DPP PDKN yang mewadahi aspirasi Kerajaan Nusantara menemukan: collateral asset dinasti Nusantara yang ditengarai digunakan secara tidak sah adalah aset Kode 101 Eigendom Verponding Tanah Swapraja dan collateral asset dari Konversi Emas ke $.US oleh Bank Indonesia (BI). Aset itulah disimpan di bank pelaksana nasional yaitu bank-bank swasta: Bank Lippo (berdiri Maret 1989), Bank BCA (berdiri 21 Februari 1957), Bank Danamon (berdiri 16 Juli 1956), Bank BUMN Bank Mandiri (berdiri 2 Oktober 1998), Bank BUMN BRI (berdiri 16 Desember 1895), dan Bank BUMN BNI (berdiri 5 Juli 1946). Dari dokumen ahli waris pemegang collateral asset dan collateral cash yang bergabung di PDKN termaktub: aset tersebut berasal dari konversi emas dalam $ USD oleh Bank Sentral Indonesia (BI) dan tercatat di Bank Dunia dan IMF adalah : 1. Bank BCA dengan No. Account 22415-XXXXX terhitung tanggal 1 November 2012 menerima total dana $.US 430 billiun dengan bunga 4 % /tahun.2. Bank Danamon dengan No. Account 99308-XXXXX tertanggal 1 Januari 1967 dan 1 November 2012 menerima total dana $US 966 billiun. 3. Bank CIMB Niaga menerima dana sejak 1 Januari 1967 menerima dana $.US 110 billiun_4. Bank Lippo Group yang diterima Mochtar Riady dari Bank Indonesia dengan No. Account 23429-XXXXX sejumlah total dana sejak 1 November 2012 $.US 960 billiun. Ada 13 collateral asset milik Raja/Sultan Nusantara menjadi agenda Depkumham DPP PDKN dalam pengusutan. Satu di antaranya, emas murni yang dijadikan jaminan pencetakan uang IDR sesuai kesepakatan dalam visi-misi pasca Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Kesepakatan bersejarah yang terdiamkan dan terbungkamkan itu dibuat antara Presiden RI pertama, Bung Karno, dan para Raja Sultan Nusantara yang diwakili YM Sri Sultan Hamengkubowono IX dari Kerajaan Mataram Yogyakarta Hadiningrat. Prioritas utama Tim Kerja khusus PDKN ini adalah menelusuri dan melakukan investigasi kemana saja dana $US 900 billiun (miliar) yang tersimpan pada Bank Lippo mengalir dan digunakan. Begitu pula tehadap bank-bank lain. Dasar dan latar PDKN mengambil langkah ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab moral menyikapi situasi negara kesatuan ini, NKRI, yang tengah dilanda pelbagai prahara. Baik politik, hukum, maupun soliditas dan solidaritas sosial, terutama keadaan ekonomi dan keuangan negara yang terus kian merosot, mengantar rakyat Indonesia ke jurang kemiskinan, kemunduran pendidikan, kesehatan dll. Sudah 79 tahun kemerdekaan negeri ini, para Raja Sultan Nusantara dan rakyat pribumi enggan dan tidak pernah mengusik penggunaan collateral asset itu. Namun inilah saatnya melalui PDKN para Raja Sultan Nusantara yang telah dengan sukarela dan sukacita menyerahkan kedaulatan kekuasaannya demi terbentuknya sebuah NKRI, perlu mengambil langkah penyelamatan negara, bangsa dan nusa. Langkah penyelamatan itu adalah menghentikan penggunaan collateral asset kerajaan Nusantara oleh kelompok 9 Naga Cacing atau kelompok manapun untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya, Dinasti Kerajaan Nusantara. Dari sinilah collateral asset itu akan digunakan bagi kepentingan bangsa dan negara, terutama kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran segenap rakyat Indonesia. PDKN memandang, penyelamatan lebih substansial dan esensial adalah, agar Prabowo Subianto yang resmi menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024 dapat mengeluarkan Dekrit Presiden Kembali ke Naskah Asli UUD 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945. Naskah asli yang dikembalikan itu diparipurnakan dengan Adendum pemisahan kekuasaan antara Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara Pemerintahan yakni: Kepala Pemerintahan dijabat oleh Presiden dan Kepala Negara dijabat oleh Raja Sultan Nusantara Pemegang Aset Dinasti secara bergilir dengan Sebutan Raja Yang Dipertuan Agung Kepala Negara. Penempatan Raja Sultan Nusantara sebagai Kepala Negara terkandung makna dan tanggungjawab, agar seluruh dana collateral asset milik dinasti Kerajaan Nusantara kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia, untuk semata-mata memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam nan kaya raya ini.[] Note: Rahman Sabon Nama adalah cucu buyut Pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratuloli dari Kerajaan Sunda Kecil/Adonara Solor Watan Lema, NTT.
Mahfuz Sidik Tidak Menduga Gugatan Partai Gelora soal UU Pilkada Bakal Timbulkan Turbulensi Politik yang Dashyat
JAKARTA | FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora tidak menduga jika gugatan yang ke Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Partai Buruh soal ambang batas pencalonan kepala daerah menimbulkan turbulensi politik yang dashyat, mengubah peta Pilkada 2024. \"Ibarat orang naik pesawat lagi tenang-tenangnya mau disajikan makanan, tiba-tiba turbulensi. Pesawat turun dari ketinggian 10.000 kaki ke 4.000 kaki. Anjloknya luar biasa, semua orang dan makanannya terhempas. Kami di Partai Gelora tidak memprediksi ini terjadi,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (28/8/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \"Pilkada 2024 Pasca Putusan MK: Kemana Kehendak Rakyat?\" itu, Mahfuz mengungkapkan awal mula muncul ide untuk menggugat ambang batas pencalonan kepala daerah , usai Partai Gelora dinyatakan tidak lolos ke Senayan karena tidak memenuhi threshold parliamentary (PT) 4 persen. \"Usai Pileg dan Pilpres, Partai Gelora waktu itu sudah diputuskan oleh KPU tidak lolos 4%. Lalu, kita mikir apalagi yang harus kita kerjain agar segera beralih ke agenda Pilkada. Kita temukan ada klausul dalam pasal 40 ayat 3 UU Pilkada, bahwa yang berhak mencalonkan kepala daerah yang punya kursi. Itu yang kita gugat,\" ujarnya. Kemudian pada bulan April, Partai Gelora mengajak diskusi partai poltik yang tidak memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20 % kursi dan 25 % suara untuk mengajukan gugatan, karena mereka juga memiliki kursi di DPRD I dan DPRD II. \"Awalnya ada 4 partai yang mau ajukan judicial rewiew, tapi kemudian tinggal Partai Gelora dan Partai Buruh yang mengajukan. Tanggal 21 Mei kemudian kita ajukan gugatannya ke Mahhamah Konstitusi,\" jelasnya. Mahfuz tidak yakin dan pesimis gugatannya bakal dikabulkan, karena hingga bulan Juli, MK terus meminta perbaikan gugatan, sementara masa pendaftaran Pilkada pada bulan Agustus. \"Kita agak ragu-ragu berkaca dari hasil gugatan kita soal Pilpres, tapi kemudian kita diundang tanggal 20 Agustus untuk mendengar putusan. Ternyata, putusan yang kita dapatkan, melampaui apa yang kita minta. Kita mintanya, satu dikasih 10 oleh MK,\" katanya. Partai Gelora, Mahfuz, bersyukur sekaligus bingung terhadap putusan MK tersebut. Bersyukur bisa mencalonkan kepala daerah meski tidak punya kursi, sementara bingung karena MK membuat aturan baru di dalam UU Pilkada yang menjadi haknya DPR selaku pembuat Undang-undang (UU). \"Sehingga terjadilah turbulensi. Efek dari turbulensi ini, terjadinya perubahan peta pilkada, dan perubahan itu . itu masih terasa sampai sekarang. Ada orang yang pindah tempat duduk, dari di depan ke belakang atau sebaliknya, bahkan ada yang terhempas,\" ungkapnya. Akibat Putusan MK ini, menurut Mahfuz, membuat peta pencalonan kepala daerah menjadi sangat dinamis. Partai Gelora yang pada awalnya hanya mengeluarkan surat rekomendasi B1KWK, SK pencalonan kepala daerah dari 55 rekomendasi menjadi lebih dari 300-an rekomendasi. Mahfuz berharap pasca putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah ini, perlu dilakukan harmonisasi paket Undang-undang Politik dan mengevaluasi sistem ketatanegaraan sekarang. \"Sebab MK telah mengambil wilayah DPR selaku pembuat undang-undang, belum lagi soal sengketa Pilkada dan Pilpres sampai mengurusi hal teknis. Bahkan MK juga tidak konsisten dengan putusannya soal ambang batas pencalonan, di Pilpres kita ditolak dikatakan legal policy-nya DPR, tapi di Pilkada justru diterima dan membuat norma baru yang menjadi haknya DPR,\" katanya. Sekjen Partai Gelora ini menilai, MK justru semakin menciptakan demokrasi menjadi lebih substatif dan prosedural, membuat prilaku pemilih menjadi pragmatis dan permisif, biaya politik makin tinggi dan menyuburkan praktik korupsi. Sehingga bisa merusak, budaya politik dan demokrasi itu sendiri. \"Kita harus evaluasi perjalanan selama 25 tahun ini. Kita harus dudukan lembaga yang ada pada tupoksinya, tidak seperti sekarang carut-marut sampai ada lembaga membajak kewenangan lembaga lain. Semua regulasi harus kita harmonisasi dan konsolidasi,\" tegasnya. *Keberadaan MK Bakal Dievaluasi* Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, DPR akan mengevaluasi posisi MK dalam jangka menengah dan panjang, karena terlalu banyak urusan yang dikerjakan, padahal bukan menjadi urusan MK. \"Jadi nanti kita evaluasi posisi MK-nya, karena memang sudah seharusnya kita mengevaluasi semuanya tentang sistem, mulai dari sistem pemilu hingga sistem ketetanegaraan. Menurut saya, MK terlalu banyak urusan dikerjakan, yang sebetulnya bukan urusan MK,\" kata Doli. Contohnya misalkan soal sengketa pemilu, terutama pilkada yang juga ditangani MK. Padahal judul lembaganya adalah Mahkamah Konstitusi, tugasnya adalah merewiew UU yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga masuk pada hal-hal teknis. \"Disamping itu banyak putusan-putusan yang mengambil kewenangan DPR selaku pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu hanya pemerintah dan DPR, tapi seakan-akan MK menjadi pembuat undang-undang ke-3. Meminjam istilahnya Pak Mahfuz, MK ini melampaui batas kewenangannya,\" ujarnya. DPR, lanjut politisi Partai Golkar ini, juga akan melakukan perubahan hirarki tata urutan peraturan perundang-udangan, karena keputusan MK ini suka atau suka bersifat final dan mengikat. \"Akibatnya putusan MK memunculkan upaya politik dan upaya hukum baru yang harus diadopsi oleh peraturan teknis seperti halnya dengan putusan kemarin. Tetapi ketika DPR mau mendudukkan yang benar sesuai undang-undang, muncul demonstrasi mahasiswa dan kecurigaan. Karena itu, kita perlu melakukan penyempurnaan semua sistem, baik pemilu, kelembagan dan katetanagaraan\" katanya. Sedangkan pengamat politik Muhammad Qodari mengatakan, panasnya hubungan antara MK dan DPR hingga menyebabkan turbulensi politik, bukan hanya sekedar menerima atau menolak putusan MK soal ambang batas pencalonan di Pilkada. \"Tetapi DPR sudah jauh-jauh hari sudah banyak menolak putusan MK, karena MK itu yudikatif, tapi kerjanya legislatif. Ini berbahaya, bisa menimbulkan situasi anarkis. Karena memang konstitusi kita menyebutkan pembuat undang-undang itu pemerintah dan DPR, bukan MK,\" kata Qodari. Jika MK masih seperti ini, Qodari mengusulkan agar keberadaan Mahkamah Konstitusi dibubarkan, atau di dalam konstitusi ditulis, bahwa pembuat undang-undang itu MK, bukan DPR atau pemerintah. \"Putusan MK jadinya kayak TAP MPR, padahal MK bukan lembaga tertinggi negara, dan juga lembaga tinggi yang dipilih rakyat. Karena itu, ini menjadi gawat menimbukan turbulensi seperti sekarang,\" katanya. Direktur Eksekutif IndoBarometer ini menambahkan, turbulensi politik semakin-makin menjadi-jadi karena pelaksanaan Pilkada digelar menjelang penyusunan kabinet pada Oktober mendatang. \"Kalau Pilkadanya sebelum penyusunan kabinet atau jauh-jauh hari, tidak akan ada gejolak atau turbulensi, . mana ada di pilkada sebelumnya. Ini akibat efek dari pelaksanaan Pemilu seretak, dimana Pileg dan Pilpres dilakukan bersamaan dan berdekatan dengan Pilkada,\" tandasnya. Sementara itu, Ketua KPU RI Periode 2021-2022 Ilham Saputra mengatakan, putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah ini sebagai keputusan di luar batas, meskipun putusan tersebut, mendapatkan dukungan dari masyarakat. \"Saya ingin menggaris bawahi pernyataan Bang Doli, sebenarnya evaluasi penyelenggaraan Pilkada ini sudah jauh-jauh hari sudah dilakukan pemerintah dan DPR. Sistem Pemilu, termasuk Pilkada memang harus dievalusi,\" kata Ilham. Evalusi tersebut, lanjutnya, perlu segera dilakukan jika melihat kondisi penyelenggaraan pemilu dan kondisi di masyarakat sekarang. Namun, evaluasi pemilu tidak harus dengan mengganti undang-undang setiap selesai pemilu. \"Evalusi itu tidak harus bongkar pasang ganti undang-undang setiap selesai pemilu. Pemilu itu pemikirannya harus demokratis, bersih, penyelenggaranya profesional mandiri, sesuai konstitusi dan lain-lain. Kalau sekarang tidak jelas, sehingga banyak menimbulkan komplain di masyarakat,\" pungkasnya. (Ida)
Bargaining Politik Jokowi-Mega Jegal Anies
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Demi mencegah pertumpahan darah sesama rakyatnya, Bung Karno rela mengorbankan dirinya dalam peristiwa 1965. Kini, Mega yang anak biologis Bung Karno di usia senjanya tengah diuji, sanggupkah melawan Jokowi dan oligarki sembari merelakan kader-kader PDIP bermasalah hukum sekaligus memberikan mandat ke Anies untuk maju di Pilkada Jakarta 2024?. Satu-satunya alasan Megawati Soekarno Putri tidak mengusung Anies Baswedan dari PDIP untuk pilgub Jakarta adalah karena tekanan Jokowi. Pasalnya, Jokowi melakukan bargaining, jika Mega mengusung Anies, maka sekjend PDIP Hasto Kristisnto dan beberapa kader PDIP bermasalah hukum lainnya termasuk yang ikut pilkada di beberapa daerah, akan dijebloskan ke penjara. Jokowi masih punya kekuatan meski lengser kurang dari dua bulan. Jika Mega nekat usung Anies, maka agenda pilkada PDIP di beberapa daerah akan berantakan. Paling krusial ada target Hasto sekjend PDIP yang akan dioperasi pada level penangkapan. Hasto yang berperan besar dalam merekomendasikan calon kepala daerah PDIP, sejak lama memang sudah menjadi incaran KPK dan Kejagung. Sebut saja kasus Harun Masiku, DJKA dll, Hasto menjadi beban terberat bagi Mega dan PDIP. Mega dalam pilihan yang sulit, begitu dilematis. Dalam satu sisi sudah mengambil jalan oposisi namun masih tersandera politik oleh Jokowi. Di lain sisi Mega menyadari betul, bahwasanya hanya Anies yang memiliki kekuatan akar rumput yang bisa menang pilkada Jakarta melawan calon gubernur boneka yang diusung rezim Jokowi (baca: 12 partai politik brekele). Mega tengah diuji karakter dan integritasnya. Memilih antara mengusung atau menjegal Anies yang linear dengan takluk atau melawan pengaruh dan tekanan Jokowi. Mega dihadapkan pada pilihan realitas politik yang sangat menentukan masa depan konstitusi dan demokrasi di Indonesia melalui politik pilkada Jakarta. Akhirnya sikap oposisi PDIP akan diuji dalam menentukan fenomena Anies. Figur Anies yang telah menjadi musuh besar dan utama bagi Jokowi dan oligarki sehingga segala cara dilakukan untuk menjegal Anies untuk memegang peranan penting dan strategis dalam jabatan publik. Akankah Mega dengan PDIP membangun kolaborasi dengan Anies untuk melawan Jokowi dan oligarki yang juga telah menghianatinya?. Rakyat hanya tinggal menunggu sejarah yang akan ditulis Mega sendiri, menjadi pahlawan atau penghianat sebagaimana Jokowi dan oligarki yang kini ditentangnya. Sanggupkah hati nurani Mega bicara demi kepentingan konstitusi dan demokrasi yang sejati?. Ataukah Mega terpaksa bargaining politik dengan Jokowi untuk menyelamatkan kader-kader PDIP yang bernasalah hukum, seiring sejalan dengan berat hati batal mengusung Anies dalam pilgub Jakarta 2024. (*)
Ideologi Belum Mati: Kebangsaan Bukan Hanya Milik PDIP
Oleh: Joko Sumpeno ---Pemerhati masalah sejarah dan politik MENCERMATI pikiran, ucapan dan langkah politik Megawati menunjukkan bahwa ideologi dalam kadar tertentu masih hidup dengan ditunjukkan langkah PDIP menghadapi Pemilukada serentak ini, khususnya bagi DKJ. Ini menunjukkan PDIP memang bertumpu pada ideologi kebangsaan yang dianutnya, tanpa mengabaikan bahwa kebangsaan itu bukan semata milik PDIP. Penegasan ideologis ini, akan menghadapi partai-partai Islam khususnya PKS yang serentak juga akan menghimpun kekuatan ideologis yang sedikit banyak jauh - bahkan berbau kebencian - terhadap Islam politik yang direpresentasikan oleh PKS. Dengan demikian, pembahasan historis perpolitikan di Indonesia yang penuh konflik namun juga sekaligus sering bertemu kembali dalam konsensus ke Indonesian antara kekuatan Kebangsaan Abangan ( + kristiani ) dan Kebangsaan Islami, masih menemukan relevansinya. Sejarah selalu tumbuh dan berkembang dengan dialektinya, begitupun garis historis relasi kekuatan Kebangsaan dan Keislaman. Perjalanan politik negeri ini sejak pra kemerdekaan, melewati proklamasi kemerdekaan dengan Revolusinya 1945-1950 kemudian kelahiran NKRI pada 17Agustus 1950 melewati penggalan era parlementer diikuti naiknya kekuatan komunis yang digandeng Soekarno, melukiskan betapa silih bergantinya hubungan kekuatan politik Islam dan Nasionalisme pasang naik dan surut, silih berganti memegang kendali negara dan pemerintahan. Satu hal yang pernah tak bisa dikompromikan adalah bila Nasionalisme yang dipimpin oleh PNI masih membuka pintu bagi PKI maka Masyumi -baik ketika NU masih bergabung maupun sejak 1952 NU sebagai politik Islam tersendiri (dan PSII, PERTI ) tak sejengkalpun bersedia bekerjasama dengan PKI dalam Kabinet Memang realitasnya, PKI tak pernah ikut berkuasa....dan hanya menjadi Menteri tanpa Kementerian ( Aidit Mengko, Nyoto menteri negara , sejak 1964-1966). Perbincangan yang hanya mendudukkan pragmatisme politik sebatas transaksional, nampaknya menghadapi ketegasan PDIP sebagai inkarnasi PNI dan Soekarnoisme. Tentu kekuatan politik kebangsaan yang dijiwai Islam tak akan tinggal diam. Hari-hari kedepan politik Indonesia, agaknya masih dipayungi warna-warni ideologis. Ideologi belum mati, saudaraku ! Jsp, akhir Agustus 2024
POPULER
