ALL CATEGORY
Perjamuan Terakhir Jokowi: Makan Pasir Laut
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan JOKOWI itu kurus tetapi makannya banyak. Sebagai bapak yang baik ia berbagi untuk anggota keluarganya. Gibran, Kaesang dan Kahiyang yang juga mulai banyak makan. Iriana ternyata tidak ketinggalan. Perjamuan terakhir Jokowi dan keluarganya adalah makan pasir laut. Kini bertambah di meja dengan kroni dan pengusaha Singapura. The Last Supper lukisan Leonardo Da Vinci menggambarkan perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan disalib dalam keyakinan Kristiani. Tapi perjamuan terakhir yang ini tidak berhubungan dengan The Last Supper Leonardo di atas. Hanya gambaran bahwa Jokowi layak ditangkap setelah terakhir makan pasir bersama kroninya. Rakus sekali rezim Jokowi ini, semua sumber daya alam dibobol dan dieksploitasi. Tembaga, minyak, bauksit, timah, nikel hingga terakhir pasir laut. Hampir semua berurusan dengan kepentingan asing. Ekspor pasir ternyata untuk reklamasi perluasan Singapura. Nampaknya dalam benak Jokowi semua harus jadi duit. Prosentase untuk kantong sendiri, dinasti dan oligarki. Penambangan pasir laut dengan alasan keamanan pelayaran nelayan sebagaimana dimaksud UNCLOS PBB 1982 hanya akal-akalan. Kepentingan utamanya adalah keuntungan komersial pemodal. Izin ekspor dibuka oleh Presiden Jokowi berdasar PP 26 tahun 2024, Permendag 20 tahun 2024, dan Permendag 21 tahun 2024. Kini tahap realisasi eksploitasi. Di meja perjamuan ada Yusril Ihza, Hasyim Joyohadikusumo, Zulhas dan Jokowi sendiri. Pengusaha Singapura tentu hadir untuk membersamai. Yusril dan Hasyim langsung membuat perusahaan baru setelah kran ekspor dibuka. Politisi berbisnis menjadi fenomena buruk dari rezim. Jabatan dan kekuasaan dijadikan jalan untuk merampok kekayaan alam. Membuka ekspor pasir laut merusak lingkungan dan ekosistem. Habitat laut dan ikan yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan terganggu. Kedaulatan negara tergerus. Kualifikasinya sampai pada penghianatan atas negara. Batas pantai Indonesia berkurang sementara Singapura meluas. Dasar setan, kedaulatan pun dijual. Jokowi memaksakan kehendak di penghujung kekuasaannya. Muncul isu bahwa penggunaaan pesawat jet pribadi milik pengusaha Singapura oleh Kaesang juga terkait ekspor pasir laut tersebut. Gratifikasi terselubung kepada Jokowi. Singapura potensial menjadi tempat pelarian keluarga. Gibran juga sekolah di Singapura walau ijazahnya dipersoalkan. Perjamuan terakhir Jokowi adalah makan pasir laut. Di tengah perjamuan ada bau penghianatan yang membuat gelisah bangsa. Meski ada makan malam berdua Jokowi dengan Prabowo membahas kebersamaan dan keberlanjutan, akan tetapi penghianatan adalah aroma busuk yang menyengat. Sudah terlalu banyak Jokowi dan keluarga makan dengan macam-macam menu. Saatnya untuk diminta pertanggungjawaban politik dan hukum. Tangkap dan adili setelah \"the last supper\" pasir laut. Jangan biarkan lari ke Singapura atau pulang ke Solo untuk tidur. Ketika rakyat dan bangsa menderita akibat ulahnya, eh dia enak saja mau tidur. Ngelindur kalee... There is no sleep for criminals excepth death. Tidak ada tidur untuk para penjahat kecuali kematian. Jokowi telah diberi hadiah oleh negara tanah 1,2 hektar untuk kuburannya di Surakarta. Kuburan sang Fir\'aun Jawa. (*).
PT Akulaku Finance Indonesia Meriahkan Multifinance Day 2024 di Pontianak Promo Spesial Menanti Pengunjung di Gaia Bumi Raya
Pontianak | FNN - PT Akulaku Finance Indonesia, perusahaan pembiayaan digital terkemuka dari Akulaku Group, turut ambil bagian dalam penyelenggaraan Multifinance Day 2024 yang digelar oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Acara tersebut diselenggarakan pada tanggal 11-13 Oktober 2024 di Gaia Bumi Raya City, Pontianak. Dalam pameran tersebut, PT Akulaku Finance Indonesia menyediakan berbagai penawaran istimewa di booth Akulaku PayLater untuk para pengunjung. Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor, mengungkapkan bahwa keikutsertaan perusahaan di dalam perhelatan tersebut bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.“Kami berharap dengan berpartisipasi di dalam Multifinance Day 2024, masyarakat dapat semakin mengenal dan memahami produk pembiayaan yang kami hadirkan,\" ujarnya. Multifinance Day 2024 diresmikan oleh Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Horas VM Tarihoran, serta Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Suwandi Wiratno. Multifinance Day 2024 turut dihadiri oleh Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus Otoritas Jasa Keuangan Andra Sabta, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalimantan Barat, Ignasius IK, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, Maulana Yasin.Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung visi APPI dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk-produk pembiayaan di berbagai daerah. Pengunjung berkesempatan untuk memperoleh berbagai hadiah dan promo menarik dari PT Akulaku Finance Indonesia ketika berkunjung ke booth Akulaku PayLater di dalam pameran tersebut. Sebagai perusahaan pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, PT Akulaku Finance Indonesia terus berupaya mengedukasi masyarakat tentang solusi pembiayaan yang dihadirkan oleh perusahaan. (adv/Ida).
Strategi Mengadili Jokowi (1)
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Menghukum Jokowi seadil-adilnya akan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilakukan presiden berikutnya sebagaimana tuntutan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Belum pernah ada dalam sejarah republik ini seorang presiden begitu dahsyat merusak dan menghancurkan tata kelola kehidupan bernegara. Dari Soekarno hingga SBY betapapun ada kelemahan dan kekurangannya, sebagai presiden mereka masih punya nasionalisme dan patriotisme. Hanya dalam kekuasaan Jokowi Indonesia telah mencapai titik nadir keterpurukan yang begitu dalam sebagai sebuah negara bangsa. Tidak cukup memanipulasi konstitusi dan demokrasi, kepemimpinan Jokowi sangat otoriter dan diktator yang menggabungkan watak kapitalis dan komunis itu. Hanya dalam satu dekade, Jokowi melalui disorientasi kebijakannya, banyak melakukan kejahatan-kejahatan terstruktur, sistematis dan masif yang menimbulkan penindasan dan kesewenang-wenangan pada rakyat. Cukup dua periode, Jokowi dan keluarga serta kroninya berhasil menguatkan Indonesia menjadi negara gagal. Dalam penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia hampir di semua aspek kehidupan. Mulai dari kelas menengah hingga rakyat jelata, Jokowi sukses membangun warisan luka dan dendam rakyat akibat kedzolimannya. Tak cukup terbilang dalam deret hitung dan deret ukur, sepuluh tahun Jokowi berkuasa dengan gemilang berhasil menciptakan dan memelihara kemiskinan dan kebodohan mayoritas rakyat Indonesia. Kini, menjelang dan setelah 20 Oktober 2024, secara spartan kesadaran kritis dan oposisi mulai membidik Jokowi. Langkah sinergi, kolaborasi dan simultan dari gerakan perubahan dipastikan segera dimuntahkan rakyat dalam wujud penghakiman terhadap Jokowi.Perlawanan dan pembangkangan rakyat sipil tak akan berhenti seiring jabatan presiden Jokowi berakhir. Ada caci-maki, hujatan yang merepresentasikan luka, sakit hati dan dendam tiada tara dari rakyat yang menjadi korban arogansi dan fasisme rezim Jokowi. Pelosok-pelosok daerah menjerit karena tanahnya dirampas dan tergusur. Petani, nelayan dan buruh terus diterpa kemiskinan struktural di tengah wabah korupsi. Mahasiswa dibungkam oleh pencabutan bea siswa dan ancaman DO. Aktifis dan tokoh perubahan dihadapkan pada penjara dan kematian. Keseluruhan rakyat benar-benar dalam keadaan terjajah dan diperbudak oleh pemerintahan Jokowi. Feodalisme dan kolonialisme telah nyata dilakukan oleh bangsa sendiri, oleh segelintir orang pemegang kekuasaan. Oligarki dunia usaha dan partai politik telah menjadi koorporatisme negara dibawah kendali Jokowi. Institusi negara menjadi alat kekuasaan dan aparatnya menjadi tukang pukul sekaligus mesin pembunuh paling efisien dan efektif. Jokowi dengan stempel kebohongan dan kejahatan paling brutal yang melekat kuat pada dirinya, telah memecahkan rekor presiden yang mengerikan sepanjang republik ini berdiri. (BERSAMBUNG).
Selamat Datang Badan Penerimaan Negara
Oleh Djony Edward / Wartawan Senior FNN Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024 sudah hampir pasti akan dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Tentu saja rakyat Indonesia menunggu struktur kabinet yang akan mengisi formasi jabatan menteri dan lembaga negara. Dikabarkan akan ada kementerian baru, lembaga baru, maupun instansi baru, tentu saja akan ada wajah-wajah baru yang akan mengisinya. Mengingat Prabowo ingin merangkul semua kader partai dalam kabinet, tentu saja para professional untuk mengatasi permasalahan Indonesia yang begitu besar. Disatu sisi ini berita positif, karena terlihat Prabowo ingin mengajak semua energi anak bangsa untuk terlibat dalam membenahi negara ini. Berita buruknya, karena semua partai dirangkul, maka tidak ada mekanisme kontrol atas jalannya pemerintahan. Lepas dari itu semua tentu saja rakyat sedang menanti-nanti kementerian, lembaga dan instansi baru apa yang akan hadir, bagaimana strukturnya dan siapa yang bertindak sebagai pemimpinnya. Salah satu yang santer terdengar adalah rencana pembentukan lembaga baru, yaitu Badan Penerimaan Negara (BPN). BPN adalah badan yang dibentuk Pemerintah Prabowo yang bertugas menggenjol penerimaan negara, lewat pajak maupun penerimaan bea masuk dan cukai. Itu artinya unsur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam BPN. Tentu saja niatanya BPN dapat menggenjot rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau yang lebih dikenal dengan tax ratio. Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia sempat menyentuh level 13% dimasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun di masa Pemerintahan Jokowi maksimum hanya 10,85%, tapi rerata di bawah 10%, pada 2024 ini menyentuh level terendah 8,57%. Itu artinya Pemerintahan SBY berhasil menggenjot penerimaan pajak di atas rasio pajak Pemerintahan Jokowi. Ini juga menggambarkan bahwa kapasitas mengelola ekonomi SBY di atas kapasitas Jokowi. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, tax ratio Indonesia terbilang terendah. Pada 2022 tax ratio Indonesia hanya 10,10%, bandingkan dengan Vietnam 22,70%, Kamboja 20,20%, Filipina 17,80%, Thailand 16,50%, Singapura 12,80%, Malaysia 11,40%. Indonesia hanya unggul terhadap Laos dengan tax ratio 8,90%. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang memiliki tax ratio rerata mencapai 33,50%. Jelas, ada PR besar Presiden Prabowo untuk menggenjot tax ratio agar paling tidak bisa menyeimbangkan dengan tax ratio negara-negara ASEAN. Itu sebabnya Presiden Prabowo memiliki political will yang patut diacungkan jempol yakni bisa menggenjot tax ratio menjadi 13% pada 2025 dan menjadi 23% pada 2029. Adapun tools untuk menggenjot tax ratio tersebut adalan dibentuknya BPN. Beberapa negara pun sebenarnya sudah mengimplementasikan pemisahan otoritas pajak dari Kementerian Keuangannya. Contohnya Amerika Serikat (AS) dengan Internal Revenue Service (IRS), Singapura dengan IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore), Malaysia dengan LHDN (Lembaga Hasil Dalam Negeri), dan Australia dengan ATO (Australian Tax Office). Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, dari sisi positifnya kehadiran Badan Penerimaan Negara ini akan memberikan kewenangan lebih leluasa untuk dapat membuat kebijakan pajak dan bea cukai ke depan. Sebagai contoh, lewat badan baru ini Prabowo bisa menginstruksikan badan tersebut untuk memperluas basis pajak. Misalnya mengejar pajak orang kaya (wealth tax) sampai pajak anomali harga komoditas (windfall profit tax) dan perluasan objek cukai baru bisa kilat. “Administrasi pajak juga bisa lebih simpel dan ada keleluasan anggaran untuk belanja IT untuk mewujudkan sistem perpajakan yang canggih. Kepatuhan pajak juga bisa didorong,” ujar Bhima. Struktur BPN Untuk menciptakan BPN, diperkirakan Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), hal ini bisa dipahami karena unsur kegentigan yang mendesak, yakni membengkaknya belanja negara, sementara pertumbuhan penerimaan negara tidak sebanding. Sehingga menyebabkan defisit APBN yang berkelanjutan. BPN berdasarkan struktur yang dibentuk akan menjadi super body dalam hal penerimaan negara, terutama dari sisi penerimaan perpajakan dan kepabeanan sampai tingkat kepatuhan. Seperti diketahui di DJP ada 19 Direktorat, sementara di DBC terdapat 12 Direktorat. Ditambah Setjen masing-masing dan 20 Kanwil DJP dan DBC, ditambah 3 kantor luar negeri. Jika kedua direktorat jenderal ini digabung dan dikompres menjadi BPN, diperlukan 35 posisi pejabat setingkat eselon II di kantor pusat. Dari sisi personel DJP pada 2024 terdapat 44.787 personel, sementara DBC memiliki sekitar 15.000 personel. Sehingga pada awal BPN berdiri terdapat 59.787 hingga 60.000 personel, satu bodi lembaga yang tinggi. Nantinya BPN akan dikepalai oleh Kepala Eksekutif, secara struktural tidak di bawah Menteri Keuangan, tapi langsung di bawah Presiden. Akan ada 7 Komite Pengawas, dan memiliki dua Wakil Kepala Eksekutif yaitu Bidang Transformasi dan Hubungan Kelembagaan dan Wakil Kepala Bidang Kepabeanan. Kepala Eksekutif BPN nantinya akan di-back up 5 staf ahli. Akan ada Kepala Pusat Sains Data dan Informasi, Inspektorat Utama Badan, dibantu Sekretaris Utama Badan, dan Kepala Pusat Litbang dan Pelatihan Pegawai. Dalam operasionalnya Kepala Eksekutif BPN dibantu 6 Deputi, mulai dari Deputi Perencanaan dan Pengawasan Penerimaan, Deputi Kebijakan dan Peraturan Pajak, Deputi Kebijakan Pendapatan PNBP SDA dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Deputi Kebijakan Kepebeanan, Deputi Penegakkan Hukum dan Deputi Intelijen. Adapun nama-nama yang sudah muncul ke permukaan untuk mengisi jabatan-jabatan di atas adalah Anggito Abimanyu, Agus Sutomo, Hadiyati Munawaroh, Abdul Hamid Paddu, Agung Kuswandono, Edi Slamet Irianto, Junino Jahja, termasuk Rui Fernandes Duarte. Tentu saja mereka akan ditempatkan sesuai kemampuan dan profesionalitasnya masing-masing. Tapi belakangan muncul nama mantan Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertama yakni Muliaman P. Hadad yang juga ikut diusulkan untuk mengisi posisi tersebut. Yang jelas nama Anggito yang digadang Prabowo paling kuat, namun karena banyak catatan atas beliau saat memipin Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), bisa nama beliau dianulir. Atau dipasang tapi tidak sebagai Kepala Eksekutif BPN. Selain struktur di atas, tentu ada struktur lain yang diusulkan, tinggal dimatangkan dan disetujui para pengambil keputusan. Tentu saja tujuan utama dibentuknya BPN adalah untuk menggenjot tax ratio yang saat ini di kisaran 8,5% menjadi 13% pada 2025 dan 23% pada 2029. Dengan berbagai upaya perombangan DJP dan DBC dan kemudian digabungkan ke dalam BPN, maka upaya meningkatkan tax ratio akan lebih mudah, karena segala hambatan dan tantangan coba dikurangi atau bahkan dihilangkan. Pada saat yang sama aparat BPN diberi kewenangan lebih sehingga badan itu menjadi lebih powerful, para pengemplang pajak tak berani lagi, para pemburu rente lewat transfer or pricing tak lagi berani bermain, dan para negosiator pajak yakni konsultan pajak mantan pegawan DJP, tak lagi berani melakukan negosiasi. Ini sejalan dengan visi misi Prabowo yang ingin meningkatkan tax ratio. Jika demikian halnya, selamat datang Badan Penerimaan Negara….!
Jenderal Prabowo Subianto Ingatlah Kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto, Kembali ke UUD 1945
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TRAGEDI kerusakan tata kelola pemerintahan paska perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 sudah menyentuh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI dipertaruhkan eksistensi dan keselamatannya. Jenderal Tyasno Sudarto sebagai Perwira Tinggi (Pati) di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak awal amandemen 1999 sampai berakhir tahun 2002 telah mengingatkan bahwa amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002 membahayakan, mengancam keutuhan, kedaulatan dan keselamatan NKRI. Berpendirian kokoh bahwa amandemen UUD 45 prosesnya tidak atas persetujuan rakyat dan landasannya adalah paham liberalisme, kapitalisme dan individualisme. Amandemen UUD 45 sampai 97% mengubah pasal-pasalnya, otomatis telah menghapus negara Proklamasi 17 Agustus 1945, di lakukan secara \"Ilegal\" , prosesnya \"Ilegal\" maka produk UUD 2002 menjadi \"Ilegal\". Pada tahun 2004, setelah Jenderal Tyasno Sudarto pensiun (purnawirawan) sempat ditemui Prabowo Subianto yang akan merintis berdirinya Partai Gerindra, intinya bahwa dua Jenderal TNI tersebut sepakat bahwa Indonesia harus kembali ke UUD 45. Dalam perjalanan sejarahnya Prabowo Subianto (PS) pada tanggal 20 Oktober 2024 resmi menjadi Presiden RI, tidak ada alasan dan dalih apapun mewujudkan kesepakatan bersama dengan Jenderal Tyasno Sudarto (satu berjuang di dalam dan satu di luar), PS dengan kekuatan dan kekuasaannya harus memenuhi keinginannya NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45. Tutup dan lupakan sejarah sadis Amerika mengubah UUD 45 dan tutup kenangan pahit Operasi intelijen CIA membuat rekayasa Walikota Solo Jokowi sebagai presiden bonekanya, karena jasa dan ketaatannya membantu operasi CIA dalam rangka rencana nyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Baasyir yang juga diduga direkayasa sebagai teroris. Rekayasa Jokowi dipermak menjadi kandidat Presiden pada tahun 2014 ada kaitan dengan CIA akan mencetak boneka Presiden Kapitalis, Liberalis di Indonesia. Rekayasa lanjutan datanglah Jokowi ke Singapura bertemulah dengan Datuk Abdullah - dipromosikan bahwa Jokowi adalah Walikota paling hebat di Indonesia. Datuk Abdullah tidak percaya, dalam kapasitas, pemikiran, penampilannya sangat rentan dari kemampuan diri sebagai pemimpin apalagi sebagai presiden. Didukung dengan beberapa media berbayar yang sudah disiapkan, Jokowi saat itu jujur dengan dirinya sendiri hanya dijalankan oleh kekuatan dari luar dirinya dengan mengatakan: Aku ora mikir - aku ora ngerti (saya tidak berfikir dan saya tidak tahu ). Manuver CIA disertai dengan senjata menyebar uang (hampir sama AS mengubah UUD 45 ) akhirnya berhasil mengorbitkan Jokowi menjadi Gubernur DKI dan Presiden RI. Beda haluan di tengah jalan, Jokowi dalam keterbatasannya, Megawati dalam kondisi tersingkir, membajak Jokowi agar lebih loyal, taat dan patuh ke China (RRC) , untuk target keberhasilan kerjasama dengan OBOR. Indonesia di mangsa RRC dan menjadi jarahan para Taipan Oligarki. Indonesia luluh lantak, Presiden Prabowo Subianto pasti mengerti, memahami, menyadari bahwa tidak ada jalan untuk mengembalikan dan menyelamatkan Indonesia selain negara harus kembali ke Pancasila dan UUD 45. Jenderal Prabowo Subianto ingatlah kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto di tahun 2004 sama sama sebagai patriot TNI sejati demi keselamatan bangsa dan negara, NKRI \"Kembali ke Pancasila dan UUD 45 asli\". (*)
Fahri Hamzah Harap BUMN ke Depan Fokus ke Pemenuhan Hajat Hidup Rakyat Banyak
Jakarta | FNN - Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto fokus pada pemenuhan hajat hidup rakyat banyak. Sebab, keberadaan BUMN telah diamanatkan dalam pasal 33 UUD NRI 1945, baik pada ayat 1, 2, 3 dan 4. Hal itulah yang menjadi dasar bagi negara dalam mengatur kegiatan ekonomi. \"Seperti soal sumberdaya alam, hajat hidup orang banyak dan industri strategis. Tiga hal yang diamanatkan dalam konstitusi itu saja yang kita amankan,\" kata Fahri Hamzah dalam dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam BNI Investor Daily Summit 2024, Accelerating Resilient Growth-Plenary Session Day 2 di Jakarta, Rabu (9/10/2024) sore. Menurut Fahri, soal sumberdaya alam, hajat hidup orang banyak dan industri strategis bisa dibentuk satu badan (BUMN) atau menjadi satu pengelolaan tersendiri. Keuntungan dari badan tersebut, nantinya, tidak menjadi profit, tetapi sebagai kekayaan negara yang dipisahkan atau dana abadi. Dimana dana abadi tersebut, digunakan untuk melakukan stimulan kepada industri. \"Selama ini, kalau BUMN untung tidak dihargai, dan kalau merugi dia disebut merugikan kekayaan negara dan masuk penjara,\" katanya. Karena itu, Fahri berharap agar pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ekspolitasinya tidak diserahkan kepada swasta. \"Kalau swasta dikhawatirkan pengawasannya akan berbahaya bagi kesehatan lingkungan kita sendiri. Selain itu, negara juga harus bersaing dengan swasta,\" katanya. Kondisi tersebut, yang kemudian memunculkan permainan market atau pasar, serta permainan pasal-pasal sumberdaya alam dalam konstitusi. \"Market kita itu, tidak ada yang fair karena sebagian dari pemain-pemain itu nebeng dan dompleng kepada negara. Nebeng dan domplengnya macem-macem,\" katanya. Atas dasar hal itu, Fahri berkesimpulan, bahwa negara harus mengamankan pasal-pasal yang dimandatkan oleh konstitusi, karena pengelolaannya akan diatur BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, dalam pengurusan izin berusaha di Indonesia juga terlalu banyak sumber otoritas yang mengeluarkan pemberian izin dalam kegiatan ekonomi. \"Hal ini membuat pasar kebingungan, belum lagi soal banyaknya backing-backing di belakang layar. Hal-hal seperti ini, membuat iklim investasi tidak kondusif dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi,\" ujarnya. Mantan Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra ini meminta agar ketika menciptakan pasar, negara tidak membuat membuat \'lapak\' untuk berdagang dan bersaing dengan swasta di pasar yang sama. \"Karena pasti akan menimbulkan ketidakadilan. Ini jelas akan merusak iklim investasi dan usaha kita,\" katanya. Pada prinsipnya, dalam kegiatan perekonomian, manusia begitu dilahirkan sudah memiliki insting untuk mencari makan atau mencari nafkah di pasar. \"Manusia inilah yang nantinya menjadi rakyat, dan institusi sosial pertamanya adalah pasar. Di situ orang bisa berdagang, karena pasar ini yang menjadi cikal bakal kota dan negara,\" ujarnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berharap agar Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa membersihkan oknum-oknum negara yang melakukan permainan pasar dan politik dalam kegiatan ekonomi. \"Ke depan itu, kalau kita mau menggiatkan ekonomi pasar, maka hal-hal seperti ini harus mulai dihilangkan. Tidak boleh lagi ada pemain politik pasar di dalam negara. Sehingga pasar tidak akan takut dalam mengambil keputusan,\" tegas Fahri. Akibat banyak permainan politik di pasar ini, membuat ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi. Permainan ini tidak hanya terjadi lembaga eksekutif, tapi juga di legislatif dan di yudikatif. \"Ketika saya duduk di Komisi VI dulu, kalau rapat dengan BUMN , itu BUMN-nya dipanggil kayak rapat pemegang saham saja. Di situ anggota dewan bawa kontraktor, dan ketika kontraktornya kalah tender, ngamuknya di ruang sidang. Kita jadi kasihan BUMN dan swastanya,\" ungkap Fahri. Sementara di Yudikatif, lanjut Fahri, terjadi penyanderaan berbagai proyek, sehingga banyak pembangunan yang mangkrak. Hal ini pernah dilaporkan secara langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung. \"Di eksekutif pun demikian, pemain-pemain pasar ini berhubungan dengan mereka yang bermain di lingkar kekuasaan,\" ujarnya. Hal-hal seperti itu yang pada akhirnya membuat negara tidak solid, dan akan mengganggu proses pembangunan, kepastian penegakan hukum, kepastian iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi. \"Karena kita tahu sifat pemain ini hanya cari uang. Kalau situasi nggak jelas dia nggak mau turun, tapi kalau ada kekacauan sedikit dia kabur dulu,\" katanya. Ia menambahkan, agar investasi datang berbondong-bondong ke Indonesia, maka sebaiknya Presiden Prabowo memberikan jaminan kepada pasar untuk melakukan kegiatan ekonominya. \"Kita harapkan nantinya Pak Prabowo bisa mengirim sinyal kuat kepada market mengenai aturan yang transparan, penegakan hukum dan lain-lain. Saya yakin uang akan berbondong-bondong ke kita dan Indonesia akan menjadi negara maju,\" pungkasnya. (*)
Professor "Belegug"
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETIKA Megawati mendapat gelar Professor Honoris Causa publik meramaikan karena di samping meragukan kualifikasi juga dianggap meruntuhkan wibawa akademik Guru Besar. Kekuasaan dapat \"membeli\" gelar. Bambang Soesetyo juga sibuk ajukan Professor \"loncat jabatan\" padahal ia baru Lektor. Ternyata S2 nya lebih dulu dari S1. Jangan-jangan besok anugerah diberikan kepada \"Insyinyur\" Joko Widodo. Nah, Prof (HC) Dr (HC) Ir (HC) Joko Mulyono, MA. Master Abal-abal. Kekuasaan dan kekayaan \"membeli\" gelar menjadi fenomena buruk negeri ini. Kasihan para dosen yang berdedikasi tapi tidak punya kekuasaan dan kekayaan begitu mudah untuk \"disalip\" oleh para politisi atau pengusaha. Dunia akademik diacak-acak oleh para kapitalis. Tapi maklum juga sih, Menteri Pendidikan nya juga cuma pakar Ojek Online. Pokoknya kurikulum merdeka lah. Semau gue aje, kata Nadiem. Ada juga Professor yang memang jenjang akademiknya benar, tetapi lagi lagi terjebak soal beli-belian kekuasaan dan kekayaan. Guru Besar belian seperti ini mengganti terma budak belian dulu. Guru Besar bermental budak (sklaven geist). Tikus berdasi dan ber-barcode harga atau berjas dasi tetapi dasinya terbuat dari tambang yang melilit leher. Prof. Dr. H Jimly Ashiddiqie, SH MH adalah Guru Besar kontroversial, khususnya terkait Gibran bin Jokowi. Akibatnya muncul panggilan atau gelar-gelar nyinyiran atau sindiran. Sekurang-kurangnya ada tiga predikat nyinyir yang bisa membuat sedikit nyengir, yaitu : Pertama, Professor \"Ambigu\". Tidak konsisten dalam pendirian khususnya saat mengadili Hakim MK terkait Putusan 90/PUU-XXI/2023. MK MK yang diketuai Jimly memecat Usman dari jabatan Ketua MK tapi tidak menjalankan UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17, akibatnya Putusan MK MK banci. Kedua, Professor \"Fufufafa\". Ini atas ucapannya bahwa kasus Fufufafa harus dilupakan, rendah demokrasi, kampungan, dan adu domba. Nampaknya \"sense of morality\" Jimly rendah sekali. Di saat publik butuh transparansi, justru Jimly menutup. Sikap inkonsistensi ditampilkan kemudiannya ternyata yakin Fufufafa adalah milik Gibran. Ketiga, Professor \"Belegug\". Gambaran dari Guru Besar bidang hukum yang menyimpangkan hukum. Ungkapan jika Hakim PTUN mengabulkan gugatan pembatalan pelantikan Gibran maka Hakim dapat ditangkap, adalah pandangan \"belegug\" atau bodoh. Jimly merepresentasi kepentingan siapa sehingga harus melakukan intimidasi atau ancaman? Ketika keluarga Jokowi terusik, Jimly pasang badan. Citra sebagai pakar hukum digunakan sebagai tameng. Tapi publik sudah cerdas dan faham akan posisi Jimly Ashdshiddiqie saat ini yang tidak \"sidik\" lagi dalam menjaga marwah kepakarannya. Tampaknya ia sudah kecemplung di kolam yang banyak kataknya. Berulang-ulang membaca UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ternyata tidak ada satu pasal atau ayat pun yang menyatakan bahwa Hakim dapat ditangkap jika konten Putusannya salah, termasuk Hakim MK. Dari mana ya Jimly dapat dalil hukum? Jika sampai akhir hayatmya ia tidak melakukan koreksi atas pandangannya, maka Jimly Ashshiddiqie memang Professor \"belegug\". Lengkap sudah predikat yang melekat Professor \"Ambigu\", Professor \"Fufufafa\" dan Professor \"Belegug\". Tidak terima? Hayu kita debat ! (*)
Indonesia Bisa Selamat Hanya dengan Kembali ke UUD 1945
Jogjakarta | FNN - Jika anak bangsa tidak ada yang peduli terhadap nasib Bangsa Indonesia ke depan, maka prediksi Indonesia punah hanya tunggu waktu saja. Hal ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh senior dari Jogjakarta yang secara masif terus menerus mengingatkan masyarakat agar Bangsa Indonesia tidak jatuh dalam incaran bangsa asing Para tokoh ini mengeluarkan Maklumat Jogjakarta yang tujuannya untuk menyelamatkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para tokoh itu mengingatkan bahwa sejarah panjang perjuangan Bangsa Indonesia pada 28 Oktober 1928 telah lahir Sumpah Pemuda: yang berisi antara lain: - Kami putra putri Indonesia bertumpah darah/Tanah Air Satu - Tanah Air Indonesia.- Kami putra putri Indonesia Berbangsa Satu - Bangsa Indonesia.- Kami putra putri Indonesia Berbahasa Satu - Bahasa Indonesia. Dalam perjuangan panjang penuh patriotik dengan mempertaruhkan jiwa, raga dan nyawanya akhirnya sampailah pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian pada 18 Agustus 1945 lahirlah Pancasila dan UUD 45 dan saat itulah lahir Negata Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) - Negara Bangsa (Nation State) - Negara Korporasi (Coorperation State). Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 yang sila pertamanya berbunyi: Ketuhanan, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan penuh kearifan berjiwa negarawan atas kondisi riil Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika Sila Pertama dari Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1845 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. UUD 45 terus mengalami guncangan masa berlakunya dan pada saat bersamaan negara terguncang bahkan mengancam keselamatan negara. Mengalami periode perubahan : - Periode Berlakunya UUD 45 (18 Agustus 45 - 27 Desember 49)- Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 49 - 17 Agustus 50)- Periode UUDS 1950 (17 Agustus 50 - 5 Juli 59)- Periode Kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 59 - 1966)- Periode UUD 1945 Masa Orde Baru (11 Maret 66 - 21 Mei 1998)- Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999 Setidaknya UUD 1945 mengalami empat kali amandemen pada tahun 1999–2002, yaitu: - Amandemen I pada 14–21 Oktober 1999 - Amandemen II pada 7–18 Agustus 2000 - Amandemen III pada 10 November 2001 - Amandemen IV pada 10 Agustus 2002 Amandemen UUD 1945 di atas telah mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002, prosesnya tidak atas persetujuan rakyat dan landasannya adalah paham Liberalisme, Kapitalisme dan Individualisme. Tanpa dibuat naskah akademiknya, sehingga berpotensi adanya pasal-pasal baru yang lepas dari materi utama UUD 1945. Amandemen di atas di lakukan secara \"Ilegal\", prosesnya \"Ilegal\" maka produk UUD 2002 menjadi \"Ilegal\" Untuk menyelamatkan UUD 45 harus ditempuh dengan 2 (dua) muka pendekatan yaitu \"Sistem dan Kepemimpinan\". : - Pendekatan Sistem Kembali ke UUD 45 .- Pendekatan Kepemimpinan Menggunakan kepemimpinan \"figur Pancasilais Sejati dan memiliki sifat Kesatria.\" Pelaksanaannya ada alternatif pilihan yaitu :- CB. 1 : Menggunakan sistem Pemerintahan Sulun, - CB. 2 : Menggunakan kepemimpinan duluan atau - CB. 3 : Melakukan Revolusi Rakyat/Sosial until mengganti Sistem dan kepemimpinan. Tujuan kembali ke UUD 45 adalah agar Indonesia kembali Merdeka yaitu - Berdaulat di bidang politik- Berdiri di bidang ekonomi dan- Berkepribadian di bidang budaya. Pihak yang harus kembali di merdekakan adalah : - Bangsa kita- Negara kita- Pemerintahan kita dan- Rakyat kita(sifat, jiwa dan badannya). Perjuangan kembali ke UUD 45 akan mendapatkan perlawanan dari oligarki pemegang kekuasaan dan oligarch pemilik modal yang ingin pertahankan lembaga Pemerintahan Negara yang bersifat inklusisf yang berasarkan semanat kekeluargaan (kolektifistik)telah diubah menjadi kelembagaan (governance institutions) yang berfaham liberalism, individualism, dan capitalism yang digunakan olehaktor utamanya pelaku yaitu: - Taipan Oligarki 9 ( sembilan ) Naga- Pimpinan Partai politik - Pejabat dan pelaku hukum- Kekuatan asing / Aseng Modus yang digunakan ole para actor terse but mencakup: - Menolak kembali ke UUD 45 asli- Memecah belah kita- Mengeluarkan masalah masalah lain- Korupsi besar besaran- Menjual dan menggadaikan Tanah Air- Ingin menciptakan Negara Federal- Pribumi akan dimiskinkan, dibodohkan, disengsarakan bahkan akan dihabisi dan dimusnahkan. Apabila pemangku kekuasaan di Indonesia tetap tidak mau kembali ke UUD 45. Dalam kondisi darurat Rakyat akan laksanakan kedaulatannya secara langsung, misalnya konvensi konstitusi dan revolusi rakyat sebagai cara yang syah untuk mengambil dan menjalankan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogjakarta, 10 Oktober 2024 Kami yang menandatangani, - Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto- Prof. DR. Rochmat Wahab M.Pd., M.A.- Prof. DR. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D. - Prof. DR. Kaelan, MS. PDF. (*)
Cegah Perang Dunia III, Prabowo Disarankan Cetuskan Dasasila Bandung Jilid II dan Hidupkan Kembali Gerakan Non Blok
Jakarta | FNN - Pakar politik luar negeri dan keamanan Pitan Daslani berharap Presiden Prabowo Subianto bisa memanfaatkan momentum perayaan 70 tahun Dasasila Bandung pada April 2025 mendatang untuk menghidupkan kembali Gerakan Non Blok (GNB). Keberadaan GNB saat ini mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya perang dunia (PD) III dan perang nuklir pasca meningkatnya ketegangan antara Israel-Iran yang semakin memanas. \"Pesan saya untuk Presiden Prabowo, April tahun depan kita akan merayakan 70 tahun Dasasila Bandung. Itulah momen terbaik, bagi Indonesia untuk menghadirkan kembali negara-negara non-blok untuk mencetuskan Dasasila Bandung Jilid II,\" kata Pitan dalam Gelora Talks, Rabu (9/10/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Babak Baru Israel Vs-Iran: Ancaman Perang Nuklir di Ujung Tanduk\' itu, Pitan mengatakan, apabila hal tersebut bisa dilakukan Prabowo, maka pamor atau citra Indonesia akan terangkat. \"Dan Presiden Prabowo bisa pidato di PBB untuk mengangkat Dasasila Bandung Jilid II seperti yang dilakukan Presiden Soekarno terdahulu, yang kemudian dibentuklah Gerakan Non Blok,\" katanya. Sebab, ketika dunia dalam ancaman perang seperti sekarang ini, maka diperlukan suara dunia ketiga yang bersikap netral agar bisa berpikir rasional. \"Karena orang yang dalam kondisi berperang itu, tidak bisa kita minta berpikir rasional, nggak bisa. Sehingga mesti ada suara dari dunia ketiga yang meluncurkan itu,\" urainya. Melalui forum diskusi Gelora Talks ini, Pitan berharap Prabowo mau mendengarkan masukan darinya agar saat peringatan 70 tahun Dasasila Bandung pada April 2025 mendatang, bisa mencetuskan Dasasila Bandung Jilid II. \"Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar. April tahun depan kita luncurkan itu, 70 tahun Dasasila Bandung Jilid II dan Gerakan Non Blok ada lagi\" katanya. Seperti diketahui, Dasasila Bandung atau pokok-pokok Piagam Bandung adalah salah satu hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) I di Bandung dalam bidang politik yang digelar pada 18-25 April 1955. Dasasila Bandung adalah sebuah prinsip perdamaian yang dihasilkan melalui KAA 1955. Prinsip ini pada akhirnya digunakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai persetujuan perdamaian di seluruh dunia. KAA 1955 di Bandung ini, juga merupakan cikal bakal didirikannya Gerakan Non Blok (GNB) yang berasal dari negara-negara dunia ketiga, yang tidak ikut terlibat perseturuan atau perang dingin antara Blot Barat dan Blok Timur. Kecil Kemungkinan Sementara itu, pengamat geopolitik Internasional Tengku Zulkifli Usman mengatakan, perang nuklir antara Israel-Iran kecil kemungkinan akan terjadi, meskipun Israel dibackup penuh oleh Amerika Serikat (AS). \"Sebab, Israel tahu kalau Iran, bukan Hamas, bukan Houthi, bukan Hizbullah. Kalau kita lihat-proxy-proxy Iran itu, sekarang hampir 300 ribu di seluruh Arab. Israel sekarang berperang baru dengan 7 front, boneka-boneka Iran,\" ujar Tengku Zulkifli. Karena itu, ketika Israel memutuskan berperang dengan Iran, maka negara zionis tersebut, harus punya kalkulasi matang dan akurat. \"Dengan Hamas saja nggak menang, apalagi dengan Iran. Hamas tidak bisa dihabisi, tujuannya tidak tercapai, dan ekonomi Israel juga makin parah. Netanyahu digoyang terus, kalau berperang dengan Iran,\" katanya. Politisi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini yakin Israel tidak akan berani menyerang Iran, apabila tidak mendapatkan restu dari AS dan sekutu-sekutu lainnya. \"Saya yakin Israel tidak berani. Iran itu sudah berkali-kali dicoba diinvasi oleh Rusia, Turki, Arab dan Mongolia. Bahkan Saddam Husien juga nyoba, tapi semua gagal,\" katanya. Apabila Iran diserang Israel, maka seluruh proxy Iran di Arab yang berjumlah lebih dari 300 ribu itu, seluruhnya akan mengepung Israel dari segala penjuru. \"Sementara Iran juga akan meluncurkan balistik hipersonik terbaiknya ke Israel, dan bisa jadi Iran akan pakai nuklirnya. Karena itu, saya yakin Israel tidak akan berani menyerang Iran,\" tegasnya. Dalam situasi geopolitik sekarang, Indonesia menurut dia, harus menggeser sikap kebijakan politik luar negerinya agar bisa berperan lebih maksimal dalam menjaga perdamaian dunia. \"Pak Prabowo sebagai pakar geopolitik, beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Beliau akan banyak mempraktekkan apa yang telah disampaikan di Shangri-La Dialoque dan Gaza Summit,\" ujarnya. Tengku Zulkifli usman menilai Prabowo akan banyak terlibat dalam penyelesaian konflik-konflik internasional seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah. \"Prabowo berani mengatakan, Gaza telah dizhalimi, Israel harus menghormati hukum internasional dan genosida di Gaza sudah keterlaluan. Belum dilantik saja sudah bicara keras, apalagi nanti kalau sudah jadi Presiden, Amerika Serikat bisa dikuliahin sama Pak Prabowo,\" tegasnya. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto menelepon langsung Presiden AS Joe Biden untuk ikut serta meredakan situasi global yang semakin menakutkan. \"Pak Prabowo harus bilang sama Presiden Biden agar Amerika bisa mengendalikan Netanyahu, karena yang bisa mengendalikan dia hanya Amerika, bukan Perancis atau negara barat lainnya agar tidak terjadi perang nuklir,\" kata Hikmahanto. Hikmahanto mengkhawatirkan dunia akan kiamat apabila terjadi peran nuklir antara Israel-Iran. Sehingga semua negara diharapkan dapat melihat dampak bom atom yang telah dijatuhkan di Heroshima dan Nagasaki, Jepang pada PD I. \"Kalau senjata nuklir digunakan sebagai senjata pemusnah massal dalam perang Israel-Iran, saya khawatirkan dunia sudah mendekati kiamat. Semua akan musnah, tidak hanya umat manusia,\" kata Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini. Disampaing itu, Hikmahanto juga mendorong Prabowo agar menggalang pembentukan koalisi kemanusiaan untuk membela Palestina, serta berpegang teguh terhadap politik luar negeri bebas aktif. \"Saya yakin dalam perang ini, Pak Prabowo tidak akan berpihak kepada Hamas, apalagi berpihak kepada Israel atau Hizbullah. Tapi berpihak kepada rakyat Palestina, Rakyat Palestina itu butuh perdamaian,\" katanya. Indonesia seperti kata Prabowo, menginginkan adanya gencatan senjata antara Israel-Hamas, serta fokus pada penanganan masalah kemanusiaan. Sehingga Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dibawah bendera PBB, serta mendirikan Rumah Sakit untuk membantu warga Gaza yang menjadi korban kemanusiaan. \"Karena itu, saya harap Pak Prabowo berani mengatakan kepada negara-negara besar yang selama ini bicara hak asasi manusia. Sekarang kami tidak mendengar lagi, kita mau anda yang mendengar kami agar dunia damai,\" tandasnya. (*)
Tangkap dan Adili Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Jokowi \"dinner\" berdua dengan Prabowo sambil omon-omon soal kebersamaan dan keberlangsungan. Prabowo yang akan dilantik berada di atas angin. Angin berubah dari waktu pencalonan dan kompetisi dimana Prabowo yang menggantungkan nasib kepada Jokowi. Jilat dan rengek senjata ampuh untuk meluluhkan hati. Gibran dipegang sebagai jaminan. \"Tenang pak Prabowo saya sudah di sini\", kata Gibran meyakinkan. Jokowi kini goyah dan panik. Bagaimana tidak, buah hatinya babak belur didera Fufufafa yang disadari atau tidak akan berpengaruh pada hubungan Gibran dengan Prabowo. Jokowi mulai pusing sembilan keliling. Ditambah lagi dengan Prabowo yang merangkul Megawati membuat Jokowi cemburu. Kecemburuan sekaligus ancaman politik yang serius. Berdiri tidak ajeg sebagai penguasa yang \'ndableg\' selama sepuluh tahun itu merengek pada Prabowo. Mengancam tidak menghadiri pelantikan, meski berharap suksesi berjalan lancar. Tentu agar gibran aman dilantik. Sok merakyat dengan mengimbau TNI selalu bersama rakyat. Padahal selama ini Jokowi yang selalu memperalat. Meminta Prabowo yang nantinya menandatangani Keppres IKN, ia sendiri tidak sanggup untuk menandatangani apalagi harus hidup di tempat Jin buang anak. IKN sekarang telah berubah dari harapan menjadi kecemasan. Jokowi mencoba melempar tanggung jawab kepada DPR dan Prabowo. Jokowi pasca lengser, berat untuk selamat. Baliho ucapan terimakasih kepada Guru Bangsa adalah bentuk dari kebohongan dan pencitraan. Kodok pun tertawa terbahak-bahak apalagi monyet-monyet. Anjing menjulurkan lidah mengejek. Andai profil guru seperti ini bagaimana dengan murid muridnya? Lalu bangsa macam apa kita? Jokowi dipastikan berat untuk selamat, karena empat hal, yaitu : Pertama, ia akan dikejar oleh para patriot yang tidak mentoleransi terjadinya pengkhianatan negara. Adalah dosa politik serius menyerahkan leher bangsa ke tangan China dan menjual kedaulatan tanah air kepada Singapura. Termasuk bermain-mata dengan Amerika atau memfasilitasi 9 Naga. Kedua, kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan 6 syuhada \"Km 50\" di samping sudah ada Novum, juga sebagai pembunuhan politik yang penanggungjawab politiknya adalah Presiden. HRS akan all out untuk menekan Prabowo agar membongkar jaringan pembunuh. Jokowi pasti ketar-ketir. Ketiga, peristiwa Fufufafa menjadi pukulan tak terduga bagi keluarga Jokowi. Rakyat menyerang Gibran dan minta gagalkan pelantikan. Jokowi bakal merasa sia-sia telah mengerahkan segala tenaga untuk menggolkan putera andalan sebagai Wapres. Gibran terancam ambruk. Keempat, politik dinasti atau nepotisme menjadi fakta. Jokowi sudah bisa ditangkap atas delik nepotisme tersebut, 12 tahun ancaman hukumannya. Tuduhan korupsi juga terbuka, hanya proses panjang. Nepotisme lebih mudah dalam pembuktian. Jokowi berat untuk selamat, ijazah palsu terus membayang. Soal foto ijazah sangat menentukan, kecurigaan foto Hary Mulyono yang dicatut dalam ijazah Jokowi segera terjawab. Idayati istri Mulyono patut untuk bersaksi, begitu juga dengan putra putri Hary Mulyono. Jika mereka bersaksi, ambyar Jokowi. Jokowi berat untuk selamat, cepat atau lambat Jokowi akan ditangkap, diadili dan dihukum. Gantung ! (*)
POPULER
