ALL CATEGORY
Pesawat Jatuh di Gorontalo, Ada yang Tewas
Gorontalo | FNN - Pesawat yang melayani rute penerbangan Gorontalo-Pohuwato dikabarkan jatuh di Bandara Panua Pohuwato di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Minggu 20 Oktober 2024. Informasi yang diperoleh redaksi FNN, pesawat SAM AIR yang sesuai jadwal penerbangan perintis Minggu 20 Oktober 2024 terbang dari Bandara Djalaludin Gorontalo pukul 07.00 WITA dan tiba pukul 07.40 WITA di Bandara Panua Pohuwato. Sesaat sebelum mendarat di Bandara Panua Pohuwato, pesawat tersebut dikabarkan jatuh di empang. Plt Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa membenarkan kabar jatuhnya pesawat SAM AIR di Bandara Pohuwato. “Ini baru saya dapat informasi. Ini saya baru mau ke sana (bandara),” kata Suharsi saat dikonfirmasi awak media. Sementara itu, Camat Randangan, Saharudin Saleh mengatakan, pihaknya menerima informasi jatuhnya pesawat itu telah menelan korban jiwa. “Info sementara yang saya dapat itu meninggal 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan,” ungkap Saharudin sembari menambahkan, Pemerintah Kecamatan Randangan turut berduka cita atas peristiwa itu. (abd).
Setelah Pelantikan Presiden, Prabowo Subianto Akan ke Mana?
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KAJIAN Politik Merah Putih secara khusus fokus pada kajian setelah Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden akan ke mana. Sulit untuk menyangkal, saat ini Indonesia masih sangat gelap, banyak contoh dalam kasus ini hanya akan memperpanjang daftar panjang kegelapan. Rakyat membayangkan lahirnya pemimpin besar yang mampu melakukan perubahan untuk mengubah dan keluar dari kegelapan menjadi cahaya terang. Prabowo Subianto memiliki perjalanan hidup panjang melibatkan perpaduan antara pertumbuhan pribadi, ketahanan, perjalanan spiritual yang mendalam keinginan mengubah Indonesia dari gelap menjadi cerah. Tergambar dalam jiwa, perasaan, pikiran, dan angan-angan yang memiliki potensi kecerdasan dan kemampuan dan dipersiapkan untuk suatu perjalanan besar untuk Indonesia Untuk melacak pemikiran Prabowo Subianto (PS) setidaknya bisa dilacak sesuai buku \"Paradoks Indonesia\". Hari ini 20 Oktober 2024, setelah puluhan tahun berjuang, PS resmi dilantik sebagai presiden RI lima tahun ke depan. Peluang telah datang untuk mewujudkan cita cita seperti tertulis dalam bukunya \"Paradoks Indonesia\". Buku tersebut mengurai tentang pikiran Indonesia bisa keluar dari kegelapan. Gambaran situasi gelap karena:- Ekonomi dikuasai pemodal besar karena,- Kekayaan bangsa mengalir ke LN, - Semakin melebarnya kesenjangan pendapatan, - Ancaman middle income trap jika pertumbuhan rendah,- Demokrasi dikuasai pemodal besar karena maraknya politik uang sebagai akibat dari biaya demokrasi mahal. Solusi yang ditawarkan oleh PS atas tantangan tersebut :- Ekonomi harus untuk rakyat dengan cara :- Penerapan UUD 1945 pasal 33,- BUMN dan Koperasi jadi ujung tombak, - Pertumbuhan ekonomi harus 2 digit dengan investasi di pertanian, pengolahan, perdagangan dan Industri Strategis,- Demokrasi oleh dan untuk rakyat melalui pelaksanaan demokrasi sesuai dengan UUD 1945 berasaskan musyawarah dan mufakat. Bahkan Prabowo Subianto menyatakan bahwa kita harus bisa melaksanakan suatu perombakan besar untuk bangsa agar bisa berdiri sebagai bangsa kesatria. Hal-hal yang disoroti tajam dan untuk diselesaikan dalam buku \"Paradoks Indonesia\" antara lain :- Ketimpangan ekonomi yang sudah sangat parah,- Demokrasi dan kedaulatan yang dibajak oleh oligarki harus dikembalikan ke kedaulatan rakyat,- Penegakan hukum harus bebas dari sogokan,- Ketegasan dalam pemberantasan korupsi,- Butuh pendekar-pendekar penyelamat demokrasi,- Mengembalikan konstitusi negara ke Naskah UUD 1945 asli,- Ujung tombak ekonomi dengan pimpinan BUMN yang kapabel - harus diisi oleh profesional,- Jadikan koperasi alat pemerataan,- Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan,- Pembelaan terhadap rakyat miskin dan lemah harus dilakukan,- Pemerintah harus ikut serta dalam ekonomi - tidak melepaskan ke pasar bebas,. Pemikiran, cita cita dan agenda - agenda penting ini sudah muncul sangat kuat dalam kampanye Prabowo Subianto sebagai Capres pada Pilpres 2014, 2019 dan 2024. Setelah jadi Presiden dan kabinetnya diumumkan dan dilantik harapan rakyat tiba tiba seperti ambyar. Kabinetnya bukan kabinet zaken tetapi kabinet seken, diperparah sebagian kabinetnya tersandera terlibat korupsi. Para menterinya justru pemikiran dan langkahnya selama ini bertolak belakang dengan pemikiran Pak Prabowo dalam Paradoks Indonesia. Setelah Prabowo Subianto dilantik resmi jadi Presiden akan jalan ke mana? Mungkinkah Indonesia tetap gelap atau bahkan akan semakin gelap gulita?. (*)
Bahlil Kini Diburu
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BAKAL apes nasib Bahlil Lahadalia Ketum Partai Golkar Menteri Investasi Jokowi. Setelah Jokowi menyingkirkan Airlangga dan memakhkotai Bahlil, kini kebahlulannya mulai terkuak. Awalnya soal Whiskey Hibiki 21 Year Old di meja dekatnya, lalu ada preman \"FEK\" di Rapat Pleno partai nya. Terakhir soal \"Doktor\" dari UI yang diragukannya. Kurang 2 tahun lulus jadi \"Doktor\" berpredikat Cumlaude. Para alumnus gelisah UI dimurah-murah, Guru Besar mulai mendorong kaji ulang kelayakannya. Muncul berita di media bahwa joki penulis Desertasi Doktor Bahlil berjudul \"Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia\" adalah Alvian Cendy Yustian pegawai Kementrian Investasi/BKPM alumni UI. Peristiwa perjokian Bahlil menjadi puncak dari gunung es banyaknya pejabat hingga anggota DPR yang ujug-ujug bergelar Doktor bahkan Professor tanpa kejelasan \"studi\" atau \"kerja akademik\". Bambang Soesetyo dan Raffi Ahmad termasuk yang mendapat sorotan. Terkesan semakin mudah untuk mendapatkan gelar prestisius sepanjang ada duit pembiayaannya. Bergerak mundur, maka kasus \"gelar palsu\" Jokowi pun nampaknya terkait. Seorang Presiden yang sebelumnya Gubernur dan Walikota dimasalahkan keaslian ijazahnya. Tanpa pengusutan maka mungkin besok Jokowi sudah bergelar Doktor atau Professor HC, Humoris Causa. Maklum Guru Bangsa he hee Beredar lagi foto Bahlil Lahadalia kurang sopan bergaya preman makan di meja \"segala ada\" hanya mengenakan kaos tanpa lengan. Sebelumnya, saat viral foto Whiskey Hibiki terlihat Bahlil menelpon santai mengenakan kaos putih dan bercelana jeans. Mejanya ada asbak berisi puntung rokok dan kulit kacang, gelas, air mineral dan tentu wiski tadi. Bahlil Lahadalia wajar jika diburu Guru Besar soal gelar Doktor UI nya sebab sang Ketum ini memang kontroversial. Dulu pidato \"Raja Jawa\" ramai di media yang diasosiasikan pada Presiden Jokowi yang menurut Bahlil tidak boleh main-main padanya, \"kita bisa celaka\". Majalah Tempo menulis tentang \"Tentakel Nikel Menteri Bahlil\" yang menunjukkan keterlibatannya dalam urusan tambang. Diisukan Bahlil melakukan jual beli izin tambang. Soal IKN ia omon-omon bahwa ratusan trilyun investasi datang dari UEA, China, Korsel dan beberapa negara Eropa. 200 hingga 300 trilyun masuk. Pihak Otorita IKN menyebut investasi hanya 58,41trilyun. Kasus Rempang yang sarat kepentingan China dengan misi pengosongan telah menimbulkan bentrokan dengan masyarakat pribumi. Bahlil menyebut ada pihak asing yang mendalangi padahal faktanya hal itu adalah reaksi wajar masyarakat atas pengusiran paksa oleh Pemerintah pasca MOU Jokowi-Xi Jinping di Chengdu China. Bahlil Lahadalia pantas untuk diburu pada kasus Doktor kilatnya. Ini momentum untuk mengawali pembongkaran dugaan maraknya jual beli gelar yang secara tidak langsung merugikan kampus atau akademisi yang jujur dan berdedikasi. Bahlil yang kontroversi harus dieksekusi agar tidak muncul perilaku bahlul lain yang merusak tatanan akademik dan budaya politik yang tidak konstruktif.Luruskan dan bersihkan nama baik UI agar tidak muncul Doktor-Doktor Fufufafa. (*)
Menyoal Zaken Kabinet dengan Wibawa Presiden Demisioner
Oleh: Dr. Ahmad Yani, SH.MH., Ketua Umum Partai Masyumi KITA sudah mendengar istilah zaken kabinet yang diungkapkan oleh para politisi belakangan ini. Kabinet zaken (bahasa belanda: zakenkabinet) adalah suatu kabinet dalam pemerintahan yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Istilah zaken kabinet sangat relevan dalam sistem presidensial. Namun dalam sistem parlementer, istilah ini cenderung bermasalah, karena istilah kabinet zaken tidak dikenal dalam sistem parlementer. Sebab, kabinet dalam sistem parlementer adalah anak kandung parlemen. Sementara parlemen diisi oleh partai politik, kepala pemerintahan (perdana menteri) haruslah orang dari partai pemenang pemilu. Susunan kabinetnya juga menggambarkan representasi partai politik di parlemen. Sementara dalam sistem presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan kekuasaan itu, presiden memiliki hak prerogatif membentuk kabinet. Kalau dalam sistem parlemen kabinet dibentuk berdasarkan komposisi partai politik parlemen, maka dalam sistem presidensial, presiden dapat membentuk kabinet diluar parlemen atau diluar partai politik. Kabinet yang dibentuk tidak berdasarkan perwakilan partai politik dengan mempertimbangkan keahlian, atau rekomendasi partai politik berdasarkan keahlian, itulah yang disebut kabinet zaken. apakah kabinet itu extra parlemen atau intra parlemen, sepenuhnya hak prerogatif presiden. Mungkinkah membentuk kabinet zaken dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Dalam sistem presidensial, presiden memegang kekuasaan eksekutif (single chief executive). Sebagai kepala eksekutif, presiden diberi kewenangan penuh untuk membentuk kabinet. Tapi dalam realitas politik Indonesia, dengan multi-partai seperti sekarang ini, tidak mungkin membentuk kabinet tanpa kompromi dengan partai politik. Kabinet kompromi ini telah memberikan ruang bagi partai untuk ikut mengusung calon-calon menteri dari partainya dengan syarat berkoalisi dengan presiden. Realitas ini memaksa presiden harus membentuk kabinet berdasarkan komposisi partai politik di Parlemen. Apabila presiden berhasil mengumpulkan sebagian besar partai politik dengan imbalan posisi menteri, maka kebijakan presiden tidak akan dihalangi oleh parlemen. Sebaliknya, presiden yang memiliki komposisi koalisi partai politik di parlemen lebih kecil dari oposisi, maka presiden akan kesulitan menghadapi parlemen dalam menyukseskan agenda politiknya yang tercantum dalam visi-misinya. Kabinet Prabowo untuk Siapa? Membentuk kabinet, tanpa mengikutsertakan partai politik parlemen, menjadi masalah serius bagi presiden. Kecuali partai politik menolak untuk masuk kabinet. Kompromi politik inilah yang \"memaksa\" presiden untuk mengakomodasi seluruh anggota partai politik agar masuk dalam pemerintahan. Apakah itu salah? Secara konstitusional tidak ada pelanggaran untuk menunjuk menteri dari orang-orang partai. Namun secara profesional, penunjukan menteri harus memperhatikan keahlian dalam mengelola bidang pemerintahan yang ditugaskan. Semenjak reformasi, pembentukan kabinet tidak terlepas dari kompromi politik antara presiden dan partai. Itu sudah menjadi kebiasaan politik, pemenang merangkul partai pengusung dan pendukungnya dalam kabinet. Namun ada yang berbeda dari pembentukan kabinet Prabowo Subianto. Pembentukan kabinet ini, selain besar, juga mengajak semua partai politik untuk bergabung. Tidak mengherankan, semua partai Kecuali Partai Nasdem yang menyatakan tidak bergabung dalam kabinet prabowo. Baik partai yang mengusung dan mendukungnya dalam pilpres 2024, juga partai yang menjadi rival politiknya diberi kesempatan masuk kabinet. Dapat dikatakan, kabinet prabowo adalah “kabinet guyub”. Dimana semua partai politik diberi kesempatan untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Sangat harmonis ditinjau dari sisi integrasi politik. Apakah langkah prabowo merangkul semua partai dengan membentuk kabinet yang banyak itu efektif dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpinnya? Melihat orang-orang yang ditunjuk menjadi menteri, sebagian besar adalah mereka yang berasal dari partai politik, maka istilah kabinet zaken tidak relevan digunakan. Kabinet zaken harus didominasi oleh para ahli-ahli dibidangnya, bukan berdasarkan komposisi partai politik di parlemen. Namun menariknya, kabinet prabowo ini sangat kental dengan wajah keberlanjutan. Kabinet ini, lebih didominasi oleh \"bayang-bayang Jokowi\". Tidak berlebihan kalau kita mengatakan, kabinet ini masih dikendalikan oleh penguasa lama. Jokowi memang memiliki ambisi politik yang cukup besar untuk mengendalikan pemerintahan Prabowo. Lewat anaknya Gibran, Jokowi dapat memaksa Prabowo untuk mengakomodasi kepentingan politiknya di Kabinet. Ini sesuatu yang disayangkan. Sebab presiden tidak lagi sepenuhnya memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri yang akan membantunya, melainkan mengakomodasi kepentingan politik dari pendahulunya. Kabinet ini bisa menjadi \"kabinet yang dikendalikan\". Melihat banyaknya simpatisan dan loyalis Jokowi di kabinet, apalagi sebagian besar menduduki jabatan menteri dan setengahnya lagi di Wakil Menteri, maka sangat mungkin bagi Presiden Prabowo sulit mengendalikan penuh kabinet di psmerintahannya. Prabowo harus belajar dari pengalaman Jokowi sendiri. Jokowi pernah mengangkat beberapa orang menjadi menterinya. Namun karena para menteri itu lebih akrab dengan wakil presiden Jusuf Kalla, maka diganti hanya beberapa bulan menjabat. Cara jokowi ini adalah cara melumpuhkan kaki tangan Wakil Prssiden di kabinet. Sehingga secara tidak langsung presiden membuat wakil presiden tidak memiliki loyalis apapun dan akhirnya lumpuh di pemerintahan. Cara ini memang memungkinkan bagi presiden, karena secara konstitusional presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti siapa saja yang dianggapnya tidak loyal atau tidak kompeten. Penyusunan Kabinet Prabowo Kalau kita lihat penyusunan kabinet prabowo yang dilakukan beberapa hari lalu, sangat bagus. Mereka ditampilkan dihadapan publik dengan dipanggil satu persatu. Pemanggilan terhadap para calon menteri ini, memperlihatkan keterbukaan prabowo dalam menyeleksi calon-calon menteri. Ada pesan penting yang ingin disampaikan prabowo, selain memberi sinyal kepada rakyat untuk memberi masukan, juga memberi sinyal kepada penegak hukum untuk melakukan profiling terhadap calon-calon pembantunya. Tetapi yang terbaca secara politik, Prabowo ingin memberitahu kepada Jokowi, inilah orang-orang yang dia panggil untuk menjadi menteri. Jadi seterbuka itu prabowo dihadapan publik. Sesuatu yang membanggakan. Tetapi pemanggilan terbuka itu juga membuktikan loyalitas prabowo pada Jokowi. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Nama-nama calon menteri dan wakil menteri yang didominasi politisi dan relawan serta orang-orang \"pro Jokowi\" memberikan kesan, Jokowi masih mengendalikan Prabowo dan pemerintahannya kedepan. Agenda Prabowo untuk membangun indonesia justru akan mengalami hambatan dengan misi keberlanjutan Jokowi. Sebab setahu saya, visi dan misi prabowo sangat berbeda dengan agenda keberlanjutan jokowi. Sehingga pembentukan kabinet ini harusnya untuk keperluan menyukseskan visi misi prabowo, bukan menyukseskan agenda Jokowi. Sepertinya, Prabowo didikte untuk menerima kenyataan dan politik balas budi itu. Namun yang disayangkan, itu akan menggagalkan agenda prabowo yang idealis untuk membangun indonesia kedepan. Kalau kita analisi lebih jauh, orang-orang PDIP yang sedianya akan masuk kabinet, pun tidak jadi dikirim. Menjelang pelantikan masih ada dua kursi kabinet yang disediakan untuk PDIP. Namun kemungkinan, Jokowi menolak PDIP masuk kabinet. Meskipun demikian, orang-orang Jokowi, loyalisnya masih bertahan dan memegang posisi strategis. Seperti Kapolri, TNI dan Jaksa Agung. Posisi-posisi penting ini membuat pemerintahan Prabowo dikendalikan penuh. Apakah ini yang kita kehendaki? Tentu saja tidak! Cawe-cawe politik harus dihentikan, dan beri kesempatan kepada presiden terpilih untuk membentuk dan merumuskan sendiri kabinetnya. Kalau kabinet itu atas wibawa Jokowi, maka kabinet itu adalah \"kabinet haram jadah\" sebab kabinet bukan otoritas presiden yang akan demisioner, melainkan otoritas presiden yang berkuasa. Sejarah Isitlah \"Kabinet Haram Jadah\" ini pernah terjadi pada tahun 1957. Ketika Presiden Soekarno dengan memaksakan dirinya untuk membentuk Kabinet diluar parlemen yang disebut “Zaken Kabinet Darurat Ekstra Parlementer”, yaitu presiden Republik Indonesia menunjuk warga Negara Indonesia, Dr. Ir. Soekarno sebagai formatur. Sesuatu tindakan yang mengherankan ditinjau dari segi tatanegara Indonesia. Presiden tidak membentuk Kabinet Presidentiil, karena ia mengangkat Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana Menteri. Itulah sebabnya Masyumi melalui Mawardi Noor, anggota parlemen pada waktu itu menyatakan, bahwa Kabinet itu adalah “Kabinet Haram jadah”. Karena Kabinet katanya adalah anak kandung parlemen, tapi Kabinet ini kata Mawardi dibentuk diluar parlemen. Sampai akhir hanyatnya Masyumi tetap konsisten menyatakan bahwa kabinet zaken yang dibentuk diluar parlemen adalah kabinet haram jadah. Itulah sekilas tentang kabinet zaken dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem Parelementer Kabinet dibentuk oleh Formatur Kabinet, presiden tidak berhak ikut campur dalam pembentukan kabinet. Sementara dalam sistem presidensial, presiden yang berkuasa memegang kekuasaan penuh untuk membentuk kabinet, presiden demosioner tidak boleh ikut camput dalam pembentukan kabinet. Kalau itu terjadi maka sekali lagi dapat disebut “kabinet haram jadah”. Terlepas dari semua itu, prerogatif Prabowo lah yang menetukan kabinet, apakah itu atas wibawa Jokowi atau tidak itu tergantung dari Prabowo dengan siapa beliau Menyusun kabinet. Tanpa mengurangi apresiasi, Prabowo telah membuktikan dirinya terbuka untuk menyeleksi calon Menteri. Disamping itu, pembentukan kabinet ini seperti rekonsiliasi politik yang harmonis dan menjadi bagian penting untuk semua kelompok dan golongan Bersama-sama membangun Indonesia kedepan. (*)
Surat Terbuka ke Presiden dari KTKI Korban PHK
JAKARTA, FNN | Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka diminta untuk dapat membantu menyelesaikan kasus pilu di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang mengalami perundungan (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sistematis dari Kementerian Kesehatan. Anggota KTKI professional tenaga kesehatan (nakes) dan nonnakes dari berbagai daerah baik unsur ASN, swasta maupun profesional telah di PHK secara sepihak oleh Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin. \"Selama ini Menkes mencari korban perundungan dokter dan nakes di Perguruan Tinggi dan RSUD, namun saat ini perundungan diperluas di KTKI sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yang seharusnya independen justru mendapat perlakuan semena-mena dari tindakan kebijakan dari Menkes,\" kata Acep Effendi salah satu korban PHK dari KTKI kepada pers di Jakata, Sabtu siang. Berikut penuturan Acep Effendi selengkapnya: Saya PNS Dinkes IV/C dari NTT yang memperoleh rekomendasi atasan untuk pensiun dini. Dengan surat persetujuan Gubernur NTT, Bapak Viktor Laiskodat ke BKN untuk pensiun dini tahun 2022, karena pertimbangan Kepres KTKI dengan lima tahun, bersamaan dengan batas akhir pensiun. Saya memilih untuk menjadi Anggota KTKI karena LNS adalah Pejabat Negara. Tentunya kebanggaan sebagai putra daerah NTT yang terpilih dari ratusan entomolog se-Indonesia. Karena kewajiban harus berdomisili di Jakarta, Saya sudah menyekolahkan Kepres untuk mengambil cicilan rumah di bank pemerintah untuk jangka waktu sesuai Kepres. Siapa yang akan membayar cicilan rumah saya nantinya, jika saya di PHK tanpa ada kejelasan? *** Hal yang sama terjadi pada Akhsin Munawar, yang melakukan pensiun dini dan telah menyekolahkan Kepres untuk cicilan rumah, akibat kebijakan Dirjen Nakes dimana seluruh Anggota KTKI harus berdomisili di Jakarta. Padahal sebelumnya, Akhsin mendapat berbagai fasilitas sebagai Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan di Propinsi Jambi. Mereka berharap, Prabowo Subianto dan Gibran dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Posisi KTKI sebagai LNS Independen KTKI menyampaikan harapannya agar ke depan, Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 menjaga marwah Lembaga Non Struktural. Muqouwis yang telah berhenti sementara dari PNS Dinas Kesehatan Lampung karena menjadi Anggota KTI, Perwakilan Tenaga Sanitasi Lingkungan menjelaskan: “Membangun LNS yang independent sama saja membangun citra menjadi negara demokrasi. Keinginan menguasai LNS itulah membungkam demokrasi.” Anggota KTKI lainnya, Rachma Fitriati yang juga Dosen di FIA UI mengingatkan, “Seharusnya Menkes memposisikan Konsil sebagai partner yang saling bersinergi dengan KTKI untuk menjaga mutu dan perlindungan hukum bagi Nakes dengan posisi sejajar. Bukan malah melakukan PHK massal dengan berlindung di bawah PMK 12/2024, yang sebagian pasalnya diduga mal-administrasi karena bertentangan dengan UU No.17/2023 dan PP 28/2024. Chandi Lobing, Anggota KTKI yang berasal dari Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini menyampaikan“Korporasi saja masih memiliki mitigasi untuk PHK massal, kenapa justru sebagai pejabat negara, Kemenkes malah secara sembrono melakukan PHK massal secara sepihak, mendadak dan tidak ada mitigasi sama sekali!” Rahmaniwati dari Perwakilan Unsur Profesi Teknisi Gigi Konsil Keteknisian Medis menambahkan: \"Ketika kami bertanya tentang masa berlaku Kepres 31/M/2022 selama lima tahun, pejabat Plt.Ses KTKI dengan arogannya menegaskan :Ini sudah resiko jabatan.” Dimana letak keadilannya bagi Anggota KTKI. Padahal kami semua memilih untuk menjadi Anggota KTKI karena Kepres Nomor 31/M tahun 2022 berlangsung selama lima tahun. \"Sebagai LNS yang diangkat dengan Keputusan Presiden, seharusnya Menkes menjaga marwah KTKI. Bukan malah membuang Anggota KTKI layaknya sampah, karena dianggap yang sudah tidak berguna?\" tegas Her Basuki Anggota KTKI yang sebelumnya Direktur Akademi Keperawatan Surakarta. \"Di mana nurani Menkes sebagai pejabat negara? Tahukah Menkes bahwa Anggota KTKI, selama kurun waktu 2 tahun telah menorehkan kinerjanya yang sangat tinggi, dengan melakukan validasi terhadap penerbitan STR sebanyak 1.572.936 buah\". Atas kebaikan itu ada beberapa anggota saat ini sebagai tukang Ojeg guna memenuhi kebutuhan setiap harinya. Seperti Anggota KTKI, Tri Moedji, yang sebelumnya adalah Kepala Instalasi Rekam Medis di salah satu RSUD, terpaksa banting stir menjadi driver ojek online. Sebagai seorang tulang punggung keluarga karena single parent dan menanggung kakaknya yang menderita stroke complikasi hipertensi, Moeji sudah tidak ada pilihan. Pekerjaan apapun dilakoninya, karena pada usianya yang sudah tidak lagi muda, sangatlah tidak mudah mencari pekerjaan mendadak dalam waktu dekat. (DH)
Jogja Kembali ke UUD1945
Oleh Daniel Mohammad Rosyid | Rosyid College of Arts SEGERA setelah Gus Dur dipilih MPR hasil Pemilu 1999 sebagai presiden, bersama Wapres Megawati, Ketua DPR Akbar Tanjung, dan Ketua MPR Amien Rais, maka keempat tokoh reformasi ini memulai sebuah upaya mengubah UUD1945 yang dinilai sebagai basis Orde Baru yang otoriter-militeristik, tidak demokratis, dan pelanggar HAM. Keempat tokoh yang sedang mengalami euphoria reformasi itu lengah, sehingga kekuatan-kekuatan sekuler radikal, baik dukungan AS ataupun China, melalui serangkaian perubahan mendasar atas UUD45 berhasil melakukan total replacement atas UUD45 menjadi UUD2002. Proses yang sering disebut dengan congkak sebagai amandemen itu ternyata telah mengacak-acak rancangan dan prinsip-prinsip dasar UUD45 yang telah disusun oleh para pendiri bangsa sebagai pernyataan perang melawan penjajahan. UUD2002 terbukti justru menjadi pintu masuk bagi penjajahan baru dimana hak monopoli politik diberikan pada partai-partai politik, sementara korporasi-korporasi swasta dipersilahkan mengakumulasi sumber-sumber daya ekonomi hampir tak terbatas. Dari sekedar ersatz capitalism era Soeharto, ekonomi nasional berkembang menjadi full fledged capitalism di era Jokowi. Yudhoyono ikut serta memperlancar transisi ini. Reformasi 1998 itu ternyata hanya pepesan kosong yang telah melahirkan deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara dimana DPR sebagai kekuatan check and balances sering sakit gigi, para ulama jadi setan bisu, dan para profesor di kampus-kampus sibuk mengejar world-class ranking. Maladministrasi publik terjadi berkali-kali di mana regulasi dibuat bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan parpol yang bersekongkol dengan para taipan pemilik modal. Jagad politik yang seharusnya menjadi jagad kebajikan publik justru diawaki oleh para bandit, badut dan bandar politik yang sering berperan sebagai gendham, glembuk dan copet politik. Para die hard Jokowers yang dulu menjadi pembela Jokowi terdepan seperti Goenawan Mohammad, Ikrar Nusa Bakti, Frans Magnis Suseno, dan Butet Kartarajasa, kini berbalik menjadi penghujat Jokowi yang paling keras. Bahkan GM menganjurkan revolusi. Tokoh-tokoh ini bisa jadi pura-pura tidak tahu bahwa akar masalahnya bukan Jokowi, tetapi Jokowisme yang dibesarkan oleh UUD2002. Bangsa ini tidak boleh lagi lengah, selengah Gus Dur, Megawati, Akbar Tanjung dan Amien Rais, sehingga cita fitrah negara proklamasi yg dirumuskan dalam UUD45 oleh para pendiri bangsa ini dibajak di tengah jalan oleh kaum sekuler radikal yang menyusup di ruang-ruang sidang MPR Senayan selama 1999-2002 itu. Bangsa ini harus segera Kembali Ke UUD45. Jika diperlukan perubahan, bisa dilakukan melalui addendum, bukan dengan mengubah arsitektur dan prinsip-prinsip dasarnya. Kembali ke UUD45 inipun hanya syarat perlu, sedangkan syarat cukupnya adalah pendidikan yang menyediakan syarat-syarat budaya bagi bangsa yg merdeka, pasar yang terbuka dan adil, investasi yang memandirikan bangsa, birokrasi yang cakap dan bersih dari KKN di pusat hingga ke daerah otonom, pasokan energi yang cukup untuk membangun, dan pemerintahan yang tidak hanya hadir di darat tapi juga di laut di negeri dengan bentang alam kepulauan seluas Eropa ini. (*)
Zaken Kabinet tanpa Unsur Politik Dagang Sapi, Mampukah Prabowo Realisasikan?
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA & Corporate Advisor Tinggal beberapa hari lagi Prabowo akan dilantik menjadi presiden ke 8 RI dan mengumumkan kabinetnya. Para elite politik yang mendukung beliau terus gaspol melobi beliau untuk merebut berbagai posisi menteri yang konon ada kabinet gemuk dengan 46 menteri. Mereka beruntung karena Prabowo menggaungkan narasi politik \"persatuan\", yang membuka peluang para elit partai politik untuk dirangkulnya. Hal ini jelas tercermin dari pidato beliau di BNI investor Summit. Prabowo mendeklarasikan substansi pentingnya faktor \"persatuan\" dalam pemerintahannya. Pertanyaanya, mampukahkah beliau merealisasi konsep Zaken kabinet yang pernah di dengungkan tanpa ada unsur konsep dagang sapi? Padahal kalau merangkul demi persatuan sudah tentu akan ada bargaining politik dagang sapi yang biasanya berlaku. Apalagi kalau kabinet gemuk. Tidak heran kalau banyak pengamat politik merasa pesimis dengan Kabinet Zaken beliau. Mereka berpendapat praktek kompromi bagi-bagi kue kekuasaan akan menjadi hasil akhir susunan kabinet gemuk yang sarat dengan benturan kepentingan seperti era rezim Jokowi. Dari pidatonya Prabowo mengkonfirmasi ada menteri-menteri kabinet Jokowi yang akan bergabung. Kalau ini benar terjadi, miris seakan akan Indonesia tidak ada lagi orang berintegritas, zaken berkompeten dan amanah. Professional professional zaken pasti ada walau mungkin tidaklah banyak walau ada juga diaspora yang sukses berkiprah di luar negeri dan masih WNI. Contoh profesional nasional di depan mata dari puluhan tokoh nasional yang menonjol selama satu dekade ini seperti: Gita Wiryawan, Dino Pattidjalal dan Anies Baswedan. Mereka cocok menjadi kabinet Zaken menduduki jabatan Menteri Luar Negeri yang selama 10 tahun ini terkesan kurang maksimal kinerjanya.Kita belum melihat adanya terobosan dikancah politik dan ekonomi internasional walau tetap menerapkan politik luar negeri bebas aktif peninggalan Menlu Ali Alatas dahulu. Namun kerap kita dipuji sebagai Event Organizer profesional untuk kegiatan pertemuan mega internasional seperti Asean Summit, G20 Summit, World Bank Conference dll. Ketiga calon ini menguasai geopolitik dan pelobi kelas internasional yang fasih berbahasa Ingris tanpa beraksen medok logat Jawa atau Batak bak radio rusak. Mereka sekelas pak Prabowo yang mampu pidato dalam multi bahasa asing tanpa text. Mereka ini dapat menjadi bagian dream team Kabinet Zaken Prabowo membawa Indonesia lebih dikenal di kancah geopolitik internasional. Mungkin bisa lebih hebat dari Menlu Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura. Dari draft susunan kabinet yang beredar kita mencermati ada beberapa nama kabinet Jokowi seperti Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Sigit Prabowo dan Budi Arie. Not bad at all kalau menurut pendapat kami diaspora. Ini berarti Pak Prabowo sudah hampir maksimal memenuhi janjinya memastikan kabinet Zaken. Apalagi kalau ada Menko Ekuin dengan anggota anggota yang zaken beramanah. Mereka berpotensi membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Akan lebih hebat lagi kalau seandainya Anies Baswedan yang lagi dirumorkan akan masuk dikabinet. Maka akan sempurnalah the dream team kabinet Zaken yang dikehendaki Prabowo menuju era Indonesia Emas. Masyarakat masih kuatir bila nanti ada anggota kabinet “toxic”, maka “bad news\" bagi rakyat. Kita tahu betapa keterlaluan dan masifnya korupsi diera Jokowi. Paling sedikit ada 5 menteri atau lebih selama dua periode pemerintahannya ng yang terjerat mega korupsi. Di kementerian kementerian Kominfo, Kementan, Kemensos, Kemen Kelautan, dan Kemenpora. Belum lagi para Menteri yang konon lagi “tersandera” berbagai kasus hukum. Para netizen juga kerap mengkritik kinerja mereka yang kurang zaken berprestasi. Contoh ada satu menteri, anak muda berbadan bongsor. Dia kerap tampil di televisi dengan senyum mengangguk angguk kepala dekat presiden membuat press release. Ada juga menteri menteri ekuin ketika diwawancara oleh para jurnalis tentang kebijakan yang mereka buat. Terkesan banyak kebijakan yang kurang berdampak kepada pertumbuhan sektor ekonomi. Lebih parah lagi ketika kaum middle class kita lagi menurun daya belinya, berbagai pajak dikenakan dan digenjot. Seperti cerita di Alkitab tentang Zakeus, si pemungut pajak untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Para pengusaha kecil dan menengahpun mengeluh karena kondisi ekonomi sekarang yang lagi tidak kondusif bagi mereka lalu ada tekanan kebijakan pajak. Seharusnya para menteri ekuin itu menelurkan kebijakan kebijakan stimulus berbobotyang seperti Pak Hasjim Djojohadikusumo cetuskan baru baru ini tentang kebijakan penghapusan pajak PPN, BPHTB dan lain lain biaya jual beli properti untuk mendorong sektor properti yang lagi lesu. Ini baru kabinet Zaken yang dimaksud presiden Prabowo.Bukan sekadar menteri menteri yang duduk mengekor presiden blusukan keliling Indonesia naik pesawat kepresidenan tanpa aksi membuat kebijakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Cukup sudah kita belajar dari kabinet dagang sapi selama satu dekade, kabinet yang penuh dengan conflict of interest yang berujung korupsi APBN dan APBD. Pantas kalau Pak Prabowo dengan lantang mengingatkan para elit politik agar jangan mengirim menteri menterinya mencari uang dari anggaran pembiayaan pemerintah. Semoga peringatan ini dipahami oleh para menteri Zaken yang bertugas nanti pada tanggal 21 Oktober 2024. (*)
Viral..! Sejumlah Preman Bergolok Mengancam Warga Cluster Madani
Jakarta | FNN - Warga Cluster Madani (dan perumahan Griya Cendekia) didatangi sejumlah orang yang diduga preman. Mereka mengancam dengan mengacung-acungkan golok. Peristiwa yang terjadi hari ini, Ahad 13 Oktober 2024, sebagai buntut penolakan warga atas proyek pembangunan pabrik tissue di dekat lingkungan mereka. Warga setempat menuturkan, pabrik itu dibangun dalam perumahan Griya Cendekia yang berbatas tembok langsung dengan Cluster Madani. Warga perumahan Griya Cendekia dan Cluster Madani sudah menolak keberadaan proyek tersebut kepada pihak perusahaan 18 September lalu. Namun protes warga itu tidak dindahkan. Pembangunan pabrik, yang dibilang sebagai gudang itu, masih terus dilanjutkan. Itu sebabnya pada hari ini warga menggelar aksi penolakan dengan memasang spanduk di lahan perumahan Cluster Madani. Tapi satu setengah jam setelah itu, tiba-tiba rombongan preman membawa mobil Honda Jazz warna merah dengan plat F 1672 TO bersama 3 motor langsung masuk tanpa izin/ke perumahan Cluster Madani, tepatnya di blok 04. Beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di teras rumah kaget melihat rombongan laki-laki membawa golok dan langsung merobohkan spanduk yang mereka pasang. Ketika ditanya alasan mereka apa, salah seorang preman mengancam: \"Ini daerah kami. Kami warga asli. Jangan coba-coba halangin kami. Kami bekerja di sana,\" teriaknya sambil menunjuk projek yang sedang dibangun. Salah seorang dari mereka mengacungkan golok kepada warga. “Ini bacok kepala gue,\" katanya sambil mengacungkan golok. \"Saya warga pribumi Anda pendatang, jangan coba-coba menghalangi pekerjaan kami!” Selanjutnya warga langsung melaporkan peristiwa ini ke polsek Gunung Sindur. Hanya saja, sampai berita ini diturunkan, belum ada sikap resmi dari polsek Gunung Sindur atas BAP yang sudah dibuat warga. (CO)
Maklumat Jogjakarta Ingatkan Prabowo Kembali ke UUD 1945
Jogjakarta | FNN - Maklumat Jogjakarta, dengan kesadaran mendalam dan sungguh sungguh meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengembalikan NKRI ke dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945. Hal ini perlu diingatkan karena para penyeru Maklumat Jogjakarta masih meyakini bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto masih ada keengganan untuk memutuskan hubungan dengan oligarki dan pihak luar negeri yang mendukung kemenangannya pada Pilpres 14 Februari 2024. Terdapat sinyal bahwa Prabowo Subianto perlu dukungan, dorongan masyarakat, untuk membangkitkan semangat dan keberaniannya dalam mengelola dan mengendalikan negara, NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45 sepeti telah terjadi pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Gerindra harus konsisten, bahwa : Dalam Mukadimah AD/ART nya tentang bahayanya penyelewengan - penyelewengan terhadap cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada ujungnya membuat bangsa Indonesia kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan sejati. Dalam Visi dan Misinya AD/ART khususnya pada pasal 10 ayat (1 ) Partai Gerindra akan \"Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945\". Atas kondisi itu, sangat diperlukan dukungan TNI dan rakyat dari berbagi unsur untuk mengawal Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, mewujudkan tegaknya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 45, dengan \"Dekrit Presiden Negara Kembali Pancasila dan UUD 45\". Kondisi riil alternatif politik di Indonesia perlu disampaikan kepada Presiden terpilih sebagai pertimbangan kebijakan yang harus diambil, ditempuh dan dilaksanakan. Untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 45, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada beberapa pilihan kebijakan politik dengan kendala dan hambatan, antara lain : Pertama; pendekatan sistem kebijakan politik yang harus diambil kembalinya Pancasila dan UUD 45. Adapun kendala dan hambatannya adalah bahwa semua lini penyelenggara pemerintahan telah terkontaminasi kekuatan Taipan Oligarki, asing dan aseng. Semua larut dalam paham Liberalisme, Kapitalisme dan Individualisme serta munculnya kekuatan dengan berbagai upaya dan rekayasa menolak negara kembali ke Pancasila dan UUD 45 dan tetap berlakunya UUD 2002. Kedua; pendekatan kepemimpinan harus diisi oleh figur Pancasilais sejati dan memiliki sifat Kesatria (Bertaqwa kepada.Tuhan YME, Amanah, Jujur dan Adil). Kendala dan hambatannya adalah lahirnya pemimpin generasi baru seperti asing dengan Penghayat dan Pengamalan Pancasila dan UUD 45. Lahirnya pemimpin generasi baru yang larut dalam kehidupan hedonis di alam liberalisme, kapitalisme dan Individualisme. Lahirnya pemimpin generasi baru yang buta sejarah terhadap kekuatan Pancasila sebagai dasar dan filosofi negara dan UUD 45 sebagai jalan keselamatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, Pendekatan Revolusi. Akan menjadi kehendak alam, lahir dengan sendirinya apabila NKRI yang terus-menerus mengalami kebuntuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa arah dan tujuan yang jelas. Revolusi adalah syah apabila rakyat sebagai pemilik kekuasaan menghendakinya. Revolusi akan muncul tidak bisa dipercepat dan ditunda apabila NKRI tetap di luar kendali Pancasila dan UUD 45.Revolusi akan muncul ketika kekuatan rakyat telah menyatu dengan kekuatan bersenjata (TNI). Presiden Prabowo Subianto adalah seorang prajurit yang tidak akan lepas dari Sapta Marga dan Sumpahnya sebagai prajurit sekalipun sudah purnawirawan. Ketegaran seorang prajurit TNI telah dicontohkan oleh Jenderal Besar TNI Raden Soedirman adalah Bapak Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada tanggal 19 Desember 1948 Indonesia tersisa Yogyakarta terkepung Belanda. Presiden Soekarno meminta P. Sudirman \"Dimas tinggal saja disini bersama sama kami (di istana). Jawab Pak Sudirman singkat, \"Wah, tapi saya tidak bisa, saya tentara\" Dalam kondisi sakit parah Panglima Besar mengatakan kepada pasukannya \"TNI tidak kenal menyerah - Metz or Zonder, pemerintah (dengan atau tanpa pemerintah) tidak ada kata menyerah dengan Belanda. Testimoni Maklumat Yogjakarta meminta, mendorong dan memberikan pilihan kepada Prabowo Subianto dengan perjuangan tidak seberat Panglima Besar Jenderal Sudirman - \"Kembalikan Negara Kembali Pancasila dan UUD 45 sebagai jalan keselamatan dan keutuhan NKRI. Maklumat Jogyakarta dikeluarkan pada 13 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, Prof. DR. Rochmat Wahab M.Pd., M.A., Prof. DR. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D, Prof. DR. Kaelan, MS. PDF. (*)
Simbol "Tali Gantung" untuk Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Apapun narasinya apakah \"Lengserkan Jokowi\", \"Tangkap Jokowi\", \"Adili Jokowi\" atau lainnya simbol yang paling pas adalah \"Tali Gantung\". Hal ini menunjuk pada hukuman berat atas kejahatan akibat mengkhianati rakyat. Ada yang menyebut \"Gantung di Monas\" untuk memaknai \"Monumen Akal Sehat\". Dulu ada juga tokoh yang menantang untuk digantung di Monas jika korupsi, tidak lama kemudian tokoh ini benar-benar divonis melakukan korupsi. Meski kini hukuman mati dijalankan dengan tembak sampai mati, namun karena dilaksanakan di tempat yang dirahasiakan maka rasanya tidak berefek jera. Berbeda dengan hukum gantung yang dapat dilihat banyak orang karena dilaksanakan di ruang terbuka. Membuat siapapun takut untuk melakukan hal serupa. Pasal 11 KUHP menyatakan : \"Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri\" Itu adalah aspek Juridis untuk sanksi pelanggaran hukum berat, apakah korupsi, pembunuhan politik atau penghianatan negara. Hukum harus menakutkan di samping mendidik atau berefek jera. Penpres 2 tahun 1964 ataupun UU No 2/Pnps/1964 tidak eksplisit menghapus Pasal 11 KUHP. Aturan pidana harus tegas dan jelas. Bukan semata interpretasi. Adapun dampak psikologis atau sosiologis simbolik itu menyangkut dosa politik Jokowi yang telah menumpuk. Lengser sebelum atau sesudah 20 Oktober 2024 menuntut pertanggungjawaban. Rakyat tidak rela Jokowi turun dengan nyaman bahkan tidur nyenyak di rumah 100 milyar hadiah negara. Sanksi sosial harus dijatuhkan dengan menjadikan lahan 1,2 hektar di Colomadu sebagai \"square\" atau \"garden\" demonstrasi rakyat. Dari aspek politis \"tali gantung\" adalah political pressure bagi Jokowi untuk mundur secepatnya dalam rangka menghormati aspirasi atau sekurangnya mengingatkan para pemangku kebijakan agar bersikap membiarkan proses budaya dan hukum berjalan dalam menghakimi Jokowi. Termasuk Pemerintahan Prabowo pasca pelantikan tidak boleh melindungi. Di akhir masa jabatan yang tinggal beberapa hari lagi, gerakan menggugat Jokowi semakin menguat. Mempermasalahkan berbagai kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat. Semestinya kekayaan Jokowi dan keluarga segera diperiksa atau diaudit untuk klarifikasi nilai mencurigakan yang didapat selama menjabat sebagai Presiden. Kasus laporan keuangan aneh Nadiem Makarim menjadi pelajaran. Paket pertanggungjawaban Jokowi dimulai dari audit untuk kondisi keuangan, tangkap untuk kriminal nepotisme, adili untuk banyak kasus-kasus pidana baik umum maupun pidana politik. Termasuk sorotan atas penghianatan negara. Rakyat mulai bergerak menuntut pertanggungjawaban Jokowi.\"Tali Gantung\" adalah simbol dari tuntutan agar Jokowi segera diadili. (*).
POPULER
