ALL CATEGORY
IKN Menjadi Satelit Cina, Jakarta Tetap Ibukota Indonesia
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Kegilaan Jokowi yang dilanjutkan Prabowo untuk memaksakan IKN Kalimantan menjadi bagian komitmen \"two countries twin parks\" China telah membuat gusar rakyat dan bangsa Indonesia. Penyerahan kedaulatan berbaju investasi tidak bisa diterima. Penjajahan akibat penghianatan harus dilawan oleh seluruh rakyat. Ternyata Undang Undang dapat menjadi sarana bagi sebuah kejahatan politik. Bangsa Indonesia yang dahulu berjuang keras untuk merebut Papua dan \"kecolongan\" melepas Timor Timur ternyata kini, akibat kebodohan dan kegilaan, telah membuat Kalimantan terancam penguasaan negara China. Luhut Binsar ironinya terus membabi buta. Jokowi membuka pintu migrasi populasi. IKN di Kaltim, Kota Amoy Kalbar, petrokimia dan sendok garpu Kaltara, serta sejuta hektar di Kalteng semuanya demi \"Kekaisaran China\". Itu baru Kalimantan. Adakah Jokowi dan keluarga serta pelanjutnya Prabowo memiliki nilai patriotisme dan nasionalisme ? Ini pertanyaan serius yang perlu mendapat jawaban tegas. Jika tidak, maka keduanya adalah kolaborator dan penghianat bangsa. Indonesia dapat berubah menjadi Indochina akibat dari komitmen terbuka bahwa Indonesia dan China merupakan \"taman kembar\" (twin parks). China sudah merajalela. Perusahaan China tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018 saja sudah ada 1000 (seribu) perusahaan China dengan 50 % di antaranya berada di pulau Jawa. Presiden Kantor Dagang China di Indonesia Gong Bencai membenarkan jumlah tersebut. Menurutnya \"Indonesia menjadi salah satu destinasi utama bagi perusahaan China untuk berinvestasi\". Kini tahun 2024 tentu sudah lebih banyak lagi jumlah dan sebaran perusahaan China tersebut. Sementara itu pengusaha-pengusaha \"naga\" sudah lebih lama mengusai perekonomian bangsa. Kehadiran China menambah potensi untuk lebih menghegemoni. China bukan hanya datang dengan modal dan mesin akan tetapi juga manusia. Ada ancaman terselubung yang diabaikan atau disengaja dibiarkan oleh para penyelenggara negara. Kedekatan Xi Jinping dengan Jokowi yang dilanjutkan Prabowo bukan persahabatan biasa. Di tengah keuangan negara yang morat marit, IKN di Kaltim terus dijalankan. Negara China diundang agar berinvestasi maksimal. Lahan dan fasilitas disana akan mampu dibeli oleh pengusaha kaya. Lagi-lagi pengusaha yang terafiliasi dengan China. Pribumi bisa-bisa hanya menjadi penonton. Sementara suku asli semakin terdesak. Jika kelak IKN itu menjadi satelit China, maka perlu ada \"counter\" berbasis sejarah dan nasionalisme. Ibukota lama Jakarta harus dipertahankan, bila perlu diperkuat. Undang-Undang tidak boleh menjadi palu godam hukuman mati. Perlu evaluasi dan koreksi. Pemerintahan Jokowi dan penerusnya yang memaksakan IKN menjadi satelit China akan berimbas pada Jakarta yang berpotensi untuk direbut kembali sebagai Ibukota Republik Indonesia. Sadarkah kita bahwa jika IKN menjadi Ibu Kota Indochina, maka Jakarta akan tetap sebagai Ibu Kota Indonesia ?Jayakarta menyimpan cerita tentang heroisme dan kesejarahan bangsa. Meskipun demikian, IKN di Kaltim sesungguhnya hanya mengisahkan tentang petualangan ambisius seorang anak manusia. Tidak ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Sebagian rakyat Indonesia menganggap perpindahan ibukota tidaklah urgen atau mendesak. Banyak aspek kesejahteraan rakyat lain yang mestinya menjadi prioritas. Dengan skeptisme tinggi dan daya dukung rendah serta keuangan negara yang semakin berat, maka IKN itu akan menjadi proyek yang potensial gagal. Mangkrak akibat biaya yang semakin membengkak. Kelak akan menjadi bangunan bagai puing-puing berantakan bekas Perang Dunia kelima. Jokowi sang pemimpi itupun sudah tidak berkuasa lagi bahkan tiada. IKN diprediksi akan menjadi catatan buruk sejarah bangsa yang ingin mengubah Indonesia menjadi Indochina. Yang terjadi hanya di zaman jin angkat anak. (*)
Gerakan Mahasiswa Indonesia Bisa Menekan Kesadaran Global Bagi Kemerdekaan Palestina
Jakarta, FNN | Pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman (TZU) berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dapat meningkatkan peran Indonesia secara global dalam mendorong terwujudnya negara Palestina merdeka. Solusi dua negara (two state solution) merupakan opsi untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah digaungkan Indonesia di Sidang Darurat Majelis Umum PBB pada Jumat, 27 Oktober 2023 lalu. \"Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) sudah mulai memetakan fondasi baru keterlibatan kita dalam penyelesaian konflik-konflik global. Terpilihnya Pak Prabowo, ini bagus. Ini sinyal positif, bahwa kita akan banyak terlibat dalam tataran geopolitik global,\" kata Tengku Zulkifli Usman, Rabu (8/5/2024). Hal itu disampaikan TZU dalam Gelora Talks bertajuk \'Ketika Gelombang Pro Palestina Menyala di Kampus-kampus Indonesia\', Rabu (8/5/2024) sore. Diskusi ini juga menghadirkan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Muhammad Abid Al Akbar dan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yogi Syahputra Alidrus sebagai narasumber. Sebagai pemimpin negara yang memiliki pemahaman tentang geopolitik global, TZU yakin Prabowo berani menekan Israel dan standar ganda barat dalam kasus Palestina untuk menerima proposal \'two state solution\'. \"Pak Prabowo misalnya setelah dilantik nanti, beliau bisa langsung menekan Israel. Dengan banyak tekanan Internasional itu, Israel bisa menerima two state solution, solusi dunia negara,\" katanya. Menurut TZU, Israel pada dasarnya tidak ingin ada dua negara dan dua warga hidup secara berdampingan, antara Israel dan Palestina. Sebaliknya, Israel ingin mewujudkan Israel Raya, sehingga melakukan upaya genosida terhadap rakyat Palestina. \"Sekarang ini penduduk Palestina ada 7 juta, Israel juga 7 juga. Kalau ada dua negara, penduduk Israel akan kalah jauh dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu Israel ingin mendirikan Israel Raya, makanya rakyat Palestina dibunuhi, digenosida, etnisnya sengaja dibersihkan,\" ujarnya. Namun, upaya Israel itu justru menimbulkan kesadaran global dan tekanan internasional secara masif untuk meluruskan sejarah pendudukan Israel terhadap tanah Palestina. \"Tekanan kampus dan intelektual di Amerika sangat luar biasa, dan telah berhasil mengubah paradigma persoalan Palestina, bukan lagi persoalan politik atau agama, tetapi ini sudah kemanusiaan,\" tegasnya. TZU menilai aksi solidaritas mahasiswa di Amerika Serikat (AS) harus mendapatkan dukungan kampus-kampus di Indonesia secara luas. \"Kesadaran global ini, harus kita ambil peluangnya dengan baik untuk memberikan tekanan kepada Israel, serta mendorong diplomasi Indonesia secara maksimal, \" katanya. *Harusnya Malu* Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Muhammad Abid Al Akbar mengatakan, mahasiswa Indonesia harusnya malu dengan upaya mahasiswa di AS yang telah memulai gerakan global solidaritas Palestina. \"Mahasiswa Indonesia jangan hanya bergerak pada isu domestik, tetapi juga isu global. Jangan hanya demo soal UKT, atau Pemilu saja. Aksi kita juga harus diakui secara global dan memiliki efek bagi kemerdekaan Palestina,\" kata Abid Al Akbar. Abid juga mengkritik organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, PMKRI, PMII dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang kurang melakukan aksi solidaritas terhadap Palestina, padahal Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. \"Kalau ada aksi-aksi solidaritas Palestina itu, yang demo mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus, lainnya tidak. Kita pertanyakan temen-temen HMI, PMII dan lainnya yang tidak mengawal isu Palestina. Padahal sebagai negara mayoritas muslim, gerakan mahasiswa Indonesia bisa memiliki power luar biasa di mata internasional, \" katanya. Sedangkan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yogi Syahputra Alidrus mengatakan, 172 BEM di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)/Aisyiyah akan melakukan aksi besar-besaran solidaritas Palestina dalam waktu dekat. \"Kemarin kita sudah melakukan aksi solidaritas Palestina secara serentak di berbagai daerah difasilitasi rektorat dari 172 PTM/Aisyiyah. Kita akan melakukan lagi aksi besar-besaran dengan jumlah massa lebih besar dalam waktu dekat. Yang akan aksi BEM-nya,\" kata Yogi Saputra Alidrus. Yogi yang juga Presiden BEM 172 PTM/Aisyiyah ini sudah melakukan komunikasi intens dengan BEM Muhammadiyah se-Indonesia untuk melakukan aksi solidaritas Palestina yang jauh lebih besar. \"Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan Muhammadiyah menilai konflik Israel-Palestina harus dihentikan. Ini tidak ada kaitannya dengan isu keagamaan, tetapi murni kemanusiaan,\" tegas Yogi. Muhammadiyah, lanjutnya, mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat dan bebas dari penjajah Israel. \"Universitas-universitas di Muhammadiyah akan melakukan gerakan-gerakan mendukung kesadaran global kemerdekaan Palestina. Saya sendiri sebagai Presiden Mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia akan turun ke jalan dalam jumlah yang cukup besar untuk bela Palestina,\" pungkasnya. (*)
Aprindo Obok-Obok Warung Madura, FMMP Melawan: Bentuk Satgas Pengawas Ritel
Jakarta FNN | Organisasi Forum Masyarakat Madura Perantauan (FMMP) kembali bereaksi, saat Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) mulai mengobok-obok dan mencari-cari kesalahan Warung Madura. FMMP melawan akan bentuk Satgas Pengawas Ritel Reaksi keras itu disampaikan Ketua Umum FMMP, HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta merespon statemen Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey yang disampaikan kepada media dimuat di Harian Kompas terkait keberadaan penjualan produk-produk di Warung Kelontong Madura. Sebagaimana diberitakan media Roy Mandey meminta kepada pemerintah yang intinya memperketat penjualan produk-produk rentan api, seperti Elpiji, bensin eceran dan miras (Minuman Keras) di Warung Madura. Katanya Warung Madura tidak memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dll. “Aprindo jangan mencari gara-gara. Sebaiknya urus anggotanya sendiri pengusaha ritel modern, jangan mengurusi warung kecil kelontong, apalagi secara khusus menyebut Warung Madura, menjual barang yang dilarang dan melanggar aturan” tegas Jusuf Rizal, tokoh Madura asal Pemekasan memberi tanggapan. Menurut pria aktivis penggiat anti korupsi yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, apa motif Aprindo mengobok-obok dan mencari-cari kesalahan Warung Madura. Karena yang berjualan Elpiji dan Bensin eceran bukan hanya Warung Madura. Apalagi juga menyebut jual miras segala. Ia sependapat dengan Roy Mandey, bahwa setiap masyarakat yang berusaha harus patuh pada aturan. Tapi jangan mencari gara-gara dan menyudutkan Warung Madura, seolah-olah Warung Madura telah melakukan pelanggaran hukum dalam berusaha. Gagal larang Warung Madura buka 24 jam, kini pake modus baru. Jusuf Rizal meminta Roy Mandey jangan hanya bicara menuduh Warung Madura jual miras. Tapi harus menunjukkan di daerah mana Warung Kelontong Madura yang jual miras itu. Sebagai Ketum Aprindo, jangan sampai sebar berita bohong yang merugikan masyarakat Madura yang memiliki usaha kelontong. “Jika ada pelanggaran hukum dalam berusaha, itu otoritas pemerintah, bukan domain Aprindo. Sebaiknya Roy Mandey urus pengusaha ritelnya, jangan urus warung kelontong yang merupakan UKM (Usaha Kecil dan Menengah),” papar Jusuf Rizal berang. Guna merespon sikap Aprindo, FMMP juga akan membentuk Satgas Pengawasan Ritel yang melanggar aturan, baik perizinan, pendirian lokasi maupun jam operasional yang diduga banyak melanggar Permendag Nomor 23 Tahun 2021. Nanti disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi perhatian dan diberi sanksi. Sebelumnya, Warung Madura oleh Sekretaris Kemenkop UKM, Arif Rahman Hakim melarang Warung Kelontong Madura buka 24 jam. Diduga Sekretaris Kemenkop UKM adalah kroni Aprindo. Kemudian FMMP bereaksi agar Kemenkop UKM jangan jadi jongos Kapitalis. Akhirnya Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki menyebut tidak ada yang dilanggar Warung Madura buka 24 jam. Kini Aprindo pake modus baru, urusi produk yang dijual di Warung Madura. (Dh)
Gibranku Sayang, Gibranku Malang
Bojonggede Bogor baru saja heboh menjadi buah bibir setiap orang. Musababnya adalah viralnya sebuah video yang berisi jeritan anak balita yang meronta minta makan kepada ibunya. Anak itu bernama Gibran. Gibran yang ini, bukan Gibran anak presiden yang baru saja direkayasa, menjadi wapres. Gibran yang ini, bukan Gibran yang hidupnya penuh kasih sayang, juga penuh uang. Gibran yang ini bukan Gibran yang bisa melakukan apa saja. Ingin jadi bos martabak, jadilah. Ingin jadi walikota, jadilah. Ingin jadi Samsul, jadilah. Ingin jadi wapres, jadilah. Gibran yang ini adalah Gibran yang belum beruntung. Tinggal di Bojong. Hidupnya penuh keterbatasan. Gibran Bojong jauh berbeda dengan Gibran Solo. Hanya untuk mengisi perut saja Gibran Bojong harus berjuang keras. Anak sekecil itu, harus berhadapan dengan judesnya sang mama. Ia harus menyiksa diri, guling guling di tanah, sambil terus berteriak meminta, memohon, dan meronta-ronta agar diberi makan. Namun sang ibu malah memarahinya bahkan menyiram air dengan botol bekas air mineral. Tampaknya Gibran mengalami kelaparan ekstrem. Maklum hari itu jarum jam sudah menunjukkan pukul 13.00 WIB, saat makan siang sudah lewat. Perut pasti sudah kosong lama. Apalagi, jika mengacu pengakuan para tetangga, Gibran sering kelaparan dan sering pula dibantu tetangga kiri kanannya. Ayah Gibran seorang tukang bangunan yang sedang bekerja di luar kota. Sebuah profesi yang tentu saja tak bisa diharapkan penghasilannya. Maka, jika tak ada kelembutan dan kasih sayang dari sikap sang ibu, bisa dimaklumi. Ia mudah marah dan emosi, manakala mendapat kesulitan. Kesulitan yang selalu berulang. Penghasilan suaminya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Peristiwa yang terjadi di Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ini pertama kali diungkap oleh Ahmad Saugi melalui akun tiktoknya. Ia memang bukan wartawan. Ia seorang pegawai PLN, namun kepeduliannya melebihi wartawan. Keputusan memviralkan kejadian ini membuat mata dunia terbuka, bahwa di desa yang panen penghargaan sebagai Kampung Ramah Lingkungan itu, justru terjadi anomali. Di gang sempit desanya, ada anak kelaparan. Saugi kemudian membawa anak itu makan di restoran cepat saji. Borok yang diungkap Ahmad Saugi telah membuat murka aparat setempat. Kepala Desa Rawapanjang, Muhammad Agus mengancam akan melaporkan ke polisi tindakan Ahmad Saugi. Saugi diminta mencabut videonya dan meminta maaf di kecamatan Bojonggede. Beginilah jika mentalitas aparat kita antikritik. Mereka tidak rela diungkap kelemahannya, maunya hanya disanjung dan dipuja. Apakah sanjungan itu bisa membuat kenyang ribuan orang yang sedang kelaparan? (*)
Lawan Rezim Gila!
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih MELAWAN rezim zalim harus dengan cara mengintimidasi sejak awal dengan reputasi perlawanan riil sedikit gila karena melawan orang gila hanya dengan cara gila yang tidak layak. Ketidakpastian lebih baik daripada ancaman terang terangan - kalau rezim tidak mengetahui apa yang akan terjadi mereka akan mencoba atau menjajakinya. Mainkan ketakutan dan kecemasan alami untuk menjadikan mereka berpikir dua kali, jangan pedulikan jenderal atau Presiden sekalipun. Jangan sekali kali kita memberikan sinyal kelemahan kita, karena hal itu akan mengundang lebih banyak ancaman dan serangan. Tidak ada alasan mengalah, menyerah tanpa perlawanan. \"Jangan lakukan kebiasaan buruk tidak pernah bergerak, hanya bengak bengok mengancam tanpa berani konflik dan perlawanan secara riil. Menghindari konflik tentang keadilan hanya dengan mengeluh adalah kedunguan, kebodohan dan ketololan yang nyata\" \"Kita semua harus sadar rezim yang terus-menerus mengancam dan mengintimidasi rakyat penuh kekerasan adalah: penguasa melihat dan mengetahui kita lemah dan rentan, kita terus menerus memberikan sinyal perilaku kita saat ini dan sebelumnya yang lemah, maka penguasa akan terus menerus menekan dan menindas seenaknya.\" Kondisi tersebut harus dibalikkan dengan perlawanan yang riil, bukan hanya mengancam tetapi dengan tindakan sedikit gila dan brutal. Jangan lagi muncul spanduk demo bertuliskan : \"demo dengan damai\" itu sinyal bentuk lain dari ketakutan dan mental yang sudah menyerah kalah. Tindakan adalah lebih layak dipercaya daripada sekedar perkataan mengancam atau berkoar koar akan balas melawan dengan cara tidak ada tindakan ada perlawanan, itu simbol dan sinyal kelemahan, hanya akan dianggap sumpah serapah tanpa daya. Menghadapi rezim saat ini yang makin berani dan ugal-ugalan, mutlak harus ada perlawanan : - Adanya perlawanan dengan manuver berani, melakukan tindakan tak terduga, tidak mengenal takut penuh keyakinan. Rezim akan mengetahui adanya kekuatan dan ancaman yang serius dan nyata - Membalikkan ancaman, tunjukkan ke penguasa timpakan sedikit kepedihan. Kirim pesan mengancam mengindikasikan sanggup melakukan yang lebih parah. - Berpenampilan yang sulit diduga dan tidak rasional. Perilaku siap jihad atas kezaliman yang terjadi. Siap menyeret mereka menghancurkan reputasinya . - Mainkan paranoia alami orang. Ambil perlawanan dan tindakan tidak langsung dirancang. Ancaman terselubung dengan kepastian yang di ciptakan, imajinasi mereka akan menjadi liar merasa berbahaya untuk meremehkan dan menyerang kita. - Mencoba reputasi menakutkan. Bahwa rakyat benar benar siap melawan dengan people power atau revolusi. Kalau rezim menganggap rakyat lemah dan rentan, penguasa akan makin bersikap agresif dan semena mena. Kalau perlawanan rakyat kuat mereka akan mundur dan akan memperlakukan rakyat lebih baik dan manusiawi. Lebih baik ditakuti daripada dikasihani apalagi menjadi budak penguasa zalim, tiran penindas rakyat. Lawan : \"Mencederai kesepuluh jari seseorang tidaklah seefektif memutuskan salah satunya\" (***)
IKN Menjadi Satelit Cina, Jakarta Tetap Ibukota Indonesia
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEGILAAN Jokowi yang dilanjutkan Prabowo untuk memaksakan IKN Kalimantan menjadi bagian komitmen \"two countries twin parks\" China telah membuat gusar rakyat dan bangsa Indonesia. Penyerahan kedaulatan berbaju investasi tidak bisa diterima. Penjajahan akibat penghianatan harus dilawan oleh seluruh rakyat. Ternyata Undang-undang dapat menjadi sarana bagi sebuah kejahatan politik. Bangsa Indonesia yang dahulu berjuang keras untuk merebut Papua dan \"kecolongan\" melepas Timor Timur ternyata kini, akibat kebodohan dan kegilaan, telah membuat Kalimantan terancam penguasaan negara China. Luhut Binsar ironinya terus membabi buta. Jokowi membuka pintu migrasi populasi. IKN di Kaltim, Kota Amoy Kalbar, petrokimia dan sendok garpu Kaltara, serta sejuta hektar di Kalteng semuanya demi \"Kekaisaran China\". Itu baru Kalimantan. Adakah Jokowi dan keluarga serta pelanjutnya Prabowo memiliki nilai patriotisme dan nasionalisme? Ini pertanyaan serius yang perlu mendapat jawaban tegas. Jika tidak, maka keduanya adalah kolaborator dan penghianat bangsa. Indonesia dapat berubah menjadi Indochina akibat dari komitmen terbuka bahwa Indonesia dan China merupakan \"taman kembar\" (twin parks). China sudah merajalela. Perusahaan China tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018 saja sudah ada 1000 (seribu) perusahaan China dengan 50 % di antaranya berada di pulau Jawa. Presiden Kantor Dagang China di Indonesia Gong Bencai membenarkan jumlah tersebut. Menurutnya \"Indonesia menjadi salah satu destinasi utama bagi perusahaan China untuk berinvestasi\". Kini tahun 2024 tentu sudah lebih banyak lagi jumlah dan sebaran perusahaan China tersebut. Sementara itu pengusaha-pengusaha \"naga\" sudah lebih lama mengusai perekonomian bangsa. Kehadiran China menambah potensi untuk lebih menghegemoni. China bukan hanya datang dengan modal dan mesin akan tetapi juga manusia. Ada ancaman terselubung yang diabaikan atau disengaja dibiarkan oleh para penyelenggara negara. Kedekatan Xi Jinping dengan Jokowi yang dilanjutkan Prabowo bukan persahabatan biasa. Di tengah keuangan negara yang morat marit, IKN di Kaltim terus dijalankan. Negara China diundang agar berinvestasi maksimal. Lahan dan fasilitas disana akan mampu dibeli oleh pengusaha kaya. Lagi-lagi pengusaha yang terafiliasi dengan China. Pribumi bisa-bisa hanya menjadi penonton. Sementara suku asli semakin terdesak. Jika kelak IKN itu menjadi satelit China, maka perlu ada \"counter\" berbasis sejarah dan nasionalisme. Ibukota lama Jakarta harus dipertahankan, bila perlu diperkuat. Undang-Undang tidak boleh menjadi palu godam hukuman mati. Perlu evaluasi dan koreksi. Pemerintahan Jokowi dan penerusnya yang memaksakan IKN menjadi satelit China akan berimbas pada Jakarta yang berpotensi untuk direbut kembali sebagai Ibukota Republik Indonesia. Sadarkah kita bahwa jika IKN menjadi Ibu Kota Indochina, maka Jakarta akan tetap sebagai Ibu Kota Indonesia ?Jayakarta menyimpan cerita tentang heroisme dan kesejarahan bangsa. Meskipun demikian, IKN di Kaltim sesungguhnya hanya mengisahkan tentang petualangan ambisius seorang anak manusia. Tidak ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Sebagian rakyat Indonesia menganggap perpindahan ibukota tidaklah urgen atau mendesak. Banyak aspek kesejahteraan rakyat lain yang mestinya menjadi prioritas. Dengan skeptisme tinggi dan daya dukung rendah serta keuangan negara yang semakin berat, maka IKN itu akan menjadi proyek yang potensial gagal. Mangkrak akibat biaya yang semakin membengkak. Kelak akan menjadi bangunan bagai puing-puing berantakan bekas Perang Dunia kelima. Jokowi sang pemimpi itupun sudah tidak berkuasa lagi bahkan tiada. IKN diprediksi akan menjadi catatan buruk sejarah bangsa yang ingin mengubah Indonesia menjadi Indochina. Yang terjadi hanya di zaman jin angkat anak. (*)
Prabowo Menendang atau Ditendang?
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih ADA grand design the power of digital distraction (grand design kekuatan gangguan digital). Dalam “ilmu otak” atau NLP (Neoro Linguistic Program) adalah “Logical Fallacie” atau (penyesatan logika). Ketika ada kebuntuan berpikir dan perlawanan selalu kandas kita di buat sibuk dengan hal-hal receh atau ecek ecek terumpan (ter-decoy) dengan hal hal yang substantif, penyesatan logika masuk ke ranah media sosial. Perlawanan yang dilakukan sekadar melawan tanpa target mampu melumpuhkan, munculah perlawanan sekedar ancaman, caci maki, hujatan. Bagi penguasa hanya dianggap sampah atau sekadar limbah demokrasi. Melawan kerusakan Indonesia saat ini harus dilakukan perubahan yang radikal (amelioratif) mendasar dan harus berani keluar dari sekadar gerakan moral atau ancaman untuk melumpuhkan penguasa yang tidak bermoral. Pergerakan harus melepas sekadar ancaman ompong, mengubah diri dengan realistis dari “Logical Fallacie” atau penyesatan logika, \"melakukan perlawanan dengan strategi, target, sasaran yang jelas dan kemenangan yang terukur\". Ketika gerakan moral sudah sampai pada jalan buntu dipastikan akan metamorfosis menjadi gerakan fisik. Perlawanan rakyat tetap akan nyasar ke Jokowi dan Gibran. Peta kekuatan dan kekuasaan di Indonesia sudah di pahami oleh masyarakat luas bahwa Prabowo bukan pemenang Pilpres 2024. Pemenangnya adalah Jokowi. Jokowi pun sesungguhnya bukan pemenang, pemenangnya adalah Oligarki dan RRC. Apabila Prabowo sudah naik tahta berkuasa, tetap dalam kooptasi, belenggu, kontrol dan kendali Jokowi dan Oligarki. Pada posisi Prabowo yang sangat lemah legitimasinya sebagai Presiden, dipastikan akan terus terkena gempuran dan gelombang tsunami perlawanan rakyat. Prabowo akan menendang atau ditendang tergantung tekad, semangat dan keberaniannya menyelamatkan Indonesia dari penjajah gaya baru. Prabowo mulai diatur kekuasaan yang merasa sebagai bandarnya, melalui LBP sebagai operator oligarki dan RRC mulai menebar aksinya dan berani mengultimatum Prabowo agar tak menempatkan orang toxic di kabinet. Kalau Prabowo ingin selamat setelah berkuasa \"Jauhkan pengaruh Jokowi, LBP, Oligarki dan singkirkan Gibran. Prabowo harus berani melawan kekuatan kekuasaan begundal yang akan merusak bahkan akan mengucurkan Indonesia\". Cara keluar dari bayang bayang Pilpres (2024) curang dan brutal, kembali para keyakinan bahwa saya (Prabowo) adalah pemenang Pilpres 2019 dan dicurangi Jokowi. Lepaskan segala beban hutang Budi dan kembali ke akal normalnya ketika posisinya juga dalam kendali penyesatan logika dan tekanan para bandar dan bandit politik oligarki.***
Yang Sarjana Dodol, Ada di Sini?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MESKI tidak menyebut nama, rasanya penonton konser Iwan Fals faham yang dimaksud Iwan. Seperti juga sindiran soal asam folfat dan asam sulfat serta bapa tukang baso anaknya juga tukang baso. \"Yang ijazahnya beli\", seru Iwan. Kebetulan soal ijazah Presiden Jokowi hingga saat itu bulan Oktober 2022 ramai dibicarakan. Ijazah asli Jokowi hingga kini memang \"kagak nongol-nongol\". Iwan Fals juga mengaitkan dengan pengadilan ijazah palsu yang katanya sudah dicabut. Mungkin itu gugatan pertama yang tak berlanjut akibat penggugat Bambang Tri ditahan. Gugatan perbuatan melawan hukum Jokowi akibat ijazah tersebut masuk kembali ke Pengadilan Jakarta Pusat. Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pimpinan Eggy Sudjana mengajukan kembali dengan menggugat Jokowi, UGM, KPU dan lainnya. Pengadilan ternyata bukan ruang keadilan tetapi ruang kepentingan. Berhadapan dengan kekuasaan khususnya, penguasa, bukan hal yang mudah. Negara hukum hanya slogan, konstitusi dikhianati, serta kesamaan didepan hukum menjadi fiksi. Soal ijazah Jokowi yang ingin dibuktikan kebenaran dan keasliannya justru diproteksi dan \"dilegalisasi\". Pengadilan berfungsi sebagai pengalihan. Dalam kasus 610 PN Jakarta Pusat \"selesai\" dengan Putusan Sela yang menyatakan PN Jakpus tidak berwenang mengadili. Aneh sesungguhnya, tapi begitulah hukum di rezim Jokowi. Putusan yang sama sekali tidak dibacakan di depan umum. Putusan yang para penggugat cari sendiri informasinya di PN. Dengan alasan e-court, PN Jakpus telah mengacak-acak hukum acara. Bagai hukum rimba. Niat baik para penggugat untuk memberi ruang hukum bagi Jokowi untuk mengkarifikasi dan membuktikan kepemilikan dan atau keaslian ijazah khususnya di tingkat Sarjana di depan hukum bukan saja tidak digunakan tetapi juga diperalat bahkan diinjak-injak. Dihentikan cukup dengan diktum Pengadilan tidak berwenang mengadili. Aneh, ini hukum perdata yang diyakini tidak ada pelanggaran kompetensi absolut. Presiden Jokowi berkedudukan di Jakarta Pusat, Penggugat adalah rakyat yang berkepentingan. Cuitan twitter pribadi Iwan Fals menyindir dengan kalimat :\"Apalagi nih, heboh ijazah palsu Presiden, maksudnya gimana, Presiden ijazahnya palsu gitu, masa sih\". Iya bener juga masa sih, ironi jika Presiden Republik Indonesia tidak jelas ijazahnya. Masa sih jadi tukang palsu dan tipu ? Benar juga jika Iwan bernyanyi dengan melabrak \"Bongkar !\". Salah satu bait liriknya : \"Penindasan serta kesewenang-wenangan Banyak lagi t\'ramat banyak untuk disebutkan Hoi ! hentikan hentikan jangan diteruskan Kami muak dengan ketidakpastian Dan keserakahan Oh oh ya oh ya oh ya, bongkar Oh oh ya oh ya oh ya, bongkar\" Nah, yang sarjana dodol ada ga disini ? Bongkar! (*)
Tegas! Ganjar - Mahfud Putuskan Beroposisi
Jakarta | FNN - Akhirnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Paslon nomor urut 03 itu menjelaskan alasan di balik keputusannya tersebut. Sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar menyatakan akan terus berjuang lewat partai politik. Apalagi, lanjutnya, kegiatan PDIP menumpuk dalam waktu dekat seperti rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar akhir Mei ini. \"Jadwalnya malah makin padat gitu ya. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita, kita mesti mencintai negara ini dengan cara yang benar dan kegiatannya akan banyak sekali, di manapun,\" katanya di Jakarta, Senin (7/5/2024). Dia memilih akan melakukan kontrol dari luar pemerintahan. Meskipun demikian, Ganjar mengaku menghormati pemerintahan Prabowo - Gibran. \"Saya declare [deklarasi], pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini,\" jelas Ganjar dalam acara halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024). Sementara itu, Mahfud menyatakan akan melakukan perjuangan lewat gerakan politik. Eks Menko Polhukam mencontohkan, akan mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil pejuang demokrasi dan kembali mengajar di kampus. Menurutnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika. Dia mencontohkan Undang-undang kimi dibentuk selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan. \"Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja, karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat,\" jelas Mahfud usai acara halalbihalal. (ant)
Presiden Sebar Bansos Jelang Pemilu, Rakyat Harus Paham: Itu Duit Negara Bukan Punya Jokowi
Jakarta | FNN - Menjelang Pilpres, Presiden Jokowi mendadak merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bahkan, bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Nantinya, bantuan tunai itu bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus. \"Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,\" ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1). Menanggapi hal ini, pengamat politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno meminta agar pihak yang memberikan dan pihak yang menerima sedianya sama-sama menyadari bahwa bansos adalah uang negara. Kesadaran tersebut sangat penting agar bansos tidak dikaitkan dengan salah satu calon, partai atau figur tertentu. “Bahwa bantuan yang diberikan negara kepada mereka, itu kewajiban negara dan hak rakyat. Oleh karena itu sehebat apapun bantuan sosial itu, jangan dimaknai dari pemberian penguasa. Penguasa dan pemerintah itu hanya sekedar perantara untuk menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat,” ujarnya. Adi kemudian mengingatkan agar elit politik tidak berupaya melakukan propaganda dan penggiringan opini terkait dengan bansos. Di saat bersamaan, Kemenkeu terpaksa harus merealokasi program yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi dana bansos tersebut. \"Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,\" ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1). (abd)
POPULER
