ALL CATEGORY
Selamat Datang Badan Penerimaan Negara
Oleh Djony Edward / Wartawan Senior FNN Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024 sudah hampir pasti akan dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Tentu saja rakyat Indonesia menunggu struktur kabinet yang akan mengisi formasi jabatan menteri dan lembaga negara. Dikabarkan akan ada kementerian baru, lembaga baru, maupun instansi baru, tentu saja akan ada wajah-wajah baru yang akan mengisinya. Mengingat Prabowo ingin merangkul semua kader partai dalam kabinet, tentu saja para professional untuk mengatasi permasalahan Indonesia yang begitu besar. Disatu sisi ini berita positif, karena terlihat Prabowo ingin mengajak semua energi anak bangsa untuk terlibat dalam membenahi negara ini. Berita buruknya, karena semua partai dirangkul, maka tidak ada mekanisme kontrol atas jalannya pemerintahan. Lepas dari itu semua tentu saja rakyat sedang menanti-nanti kementerian, lembaga dan instansi baru apa yang akan hadir, bagaimana strukturnya dan siapa yang bertindak sebagai pemimpinnya. Salah satu yang santer terdengar adalah rencana pembentukan lembaga baru, yaitu Badan Penerimaan Negara (BPN). BPN adalah badan yang dibentuk Pemerintah Prabowo yang bertugas menggenjol penerimaan negara, lewat pajak maupun penerimaan bea masuk dan cukai. Itu artinya unsur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam BPN. Tentu saja niatanya BPN dapat menggenjot rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau yang lebih dikenal dengan tax ratio. Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia sempat menyentuh level 13% dimasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun di masa Pemerintahan Jokowi maksimum hanya 10,85%, tapi rerata di bawah 10%, pada 2024 ini menyentuh level terendah 8,57%. Itu artinya Pemerintahan SBY berhasil menggenjot penerimaan pajak di atas rasio pajak Pemerintahan Jokowi. Ini juga menggambarkan bahwa kapasitas mengelola ekonomi SBY di atas kapasitas Jokowi. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, tax ratio Indonesia terbilang terendah. Pada 2022 tax ratio Indonesia hanya 10,10%, bandingkan dengan Vietnam 22,70%, Kamboja 20,20%, Filipina 17,80%, Thailand 16,50%, Singapura 12,80%, Malaysia 11,40%. Indonesia hanya unggul terhadap Laos dengan tax ratio 8,90%. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang memiliki tax ratio rerata mencapai 33,50%. Jelas, ada PR besar Presiden Prabowo untuk menggenjot tax ratio agar paling tidak bisa menyeimbangkan dengan tax ratio negara-negara ASEAN. Itu sebabnya Presiden Prabowo memiliki political will yang patut diacungkan jempol yakni bisa menggenjot tax ratio menjadi 13% pada 2025 dan menjadi 23% pada 2029. Adapun tools untuk menggenjot tax ratio tersebut adalan dibentuknya BPN. Beberapa negara pun sebenarnya sudah mengimplementasikan pemisahan otoritas pajak dari Kementerian Keuangannya. Contohnya Amerika Serikat (AS) dengan Internal Revenue Service (IRS), Singapura dengan IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore), Malaysia dengan LHDN (Lembaga Hasil Dalam Negeri), dan Australia dengan ATO (Australian Tax Office). Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, dari sisi positifnya kehadiran Badan Penerimaan Negara ini akan memberikan kewenangan lebih leluasa untuk dapat membuat kebijakan pajak dan bea cukai ke depan. Sebagai contoh, lewat badan baru ini Prabowo bisa menginstruksikan badan tersebut untuk memperluas basis pajak. Misalnya mengejar pajak orang kaya (wealth tax) sampai pajak anomali harga komoditas (windfall profit tax) dan perluasan objek cukai baru bisa kilat. “Administrasi pajak juga bisa lebih simpel dan ada keleluasan anggaran untuk belanja IT untuk mewujudkan sistem perpajakan yang canggih. Kepatuhan pajak juga bisa didorong,” ujar Bhima. Struktur BPN Untuk menciptakan BPN, diperkirakan Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), hal ini bisa dipahami karena unsur kegentigan yang mendesak, yakni membengkaknya belanja negara, sementara pertumbuhan penerimaan negara tidak sebanding. Sehingga menyebabkan defisit APBN yang berkelanjutan. BPN berdasarkan struktur yang dibentuk akan menjadi super body dalam hal penerimaan negara, terutama dari sisi penerimaan perpajakan dan kepabeanan sampai tingkat kepatuhan. Seperti diketahui di DJP ada 19 Direktorat, sementara di DBC terdapat 12 Direktorat. Ditambah Setjen masing-masing dan 20 Kanwil DJP dan DBC, ditambah 3 kantor luar negeri. Jika kedua direktorat jenderal ini digabung dan dikompres menjadi BPN, diperlukan 35 posisi pejabat setingkat eselon II di kantor pusat. Dari sisi personel DJP pada 2024 terdapat 44.787 personel, sementara DBC memiliki sekitar 15.000 personel. Sehingga pada awal BPN berdiri terdapat 59.787 hingga 60.000 personel, satu bodi lembaga yang tinggi. Nantinya BPN akan dikepalai oleh Kepala Eksekutif, secara struktural tidak di bawah Menteri Keuangan, tapi langsung di bawah Presiden. Akan ada 7 Komite Pengawas, dan memiliki dua Wakil Kepala Eksekutif yaitu Bidang Transformasi dan Hubungan Kelembagaan dan Wakil Kepala Bidang Kepabeanan. Kepala Eksekutif BPN nantinya akan di-back up 5 staf ahli. Akan ada Kepala Pusat Sains Data dan Informasi, Inspektorat Utama Badan, dibantu Sekretaris Utama Badan, dan Kepala Pusat Litbang dan Pelatihan Pegawai. Dalam operasionalnya Kepala Eksekutif BPN dibantu 6 Deputi, mulai dari Deputi Perencanaan dan Pengawasan Penerimaan, Deputi Kebijakan dan Peraturan Pajak, Deputi Kebijakan Pendapatan PNBP SDA dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Deputi Kebijakan Kepebeanan, Deputi Penegakkan Hukum dan Deputi Intelijen. Adapun nama-nama yang sudah muncul ke permukaan untuk mengisi jabatan-jabatan di atas adalah Anggito Abimanyu, Agus Sutomo, Hadiyati Munawaroh, Abdul Hamid Paddu, Agung Kuswandono, Edi Slamet Irianto, Junino Jahja, termasuk Rui Fernandes Duarte. Tentu saja mereka akan ditempatkan sesuai kemampuan dan profesionalitasnya masing-masing. Tapi belakangan muncul nama mantan Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertama yakni Muliaman P. Hadad yang juga ikut diusulkan untuk mengisi posisi tersebut. Yang jelas nama Anggito yang digadang Prabowo paling kuat, namun karena banyak catatan atas beliau saat memipin Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), bisa nama beliau dianulir. Atau dipasang tapi tidak sebagai Kepala Eksekutif BPN. Selain struktur di atas, tentu ada struktur lain yang diusulkan, tinggal dimatangkan dan disetujui para pengambil keputusan. Tentu saja tujuan utama dibentuknya BPN adalah untuk menggenjot tax ratio yang saat ini di kisaran 8,5% menjadi 13% pada 2025 dan 23% pada 2029. Dengan berbagai upaya perombangan DJP dan DBC dan kemudian digabungkan ke dalam BPN, maka upaya meningkatkan tax ratio akan lebih mudah, karena segala hambatan dan tantangan coba dikurangi atau bahkan dihilangkan. Pada saat yang sama aparat BPN diberi kewenangan lebih sehingga badan itu menjadi lebih powerful, para pengemplang pajak tak berani lagi, para pemburu rente lewat transfer or pricing tak lagi berani bermain, dan para negosiator pajak yakni konsultan pajak mantan pegawan DJP, tak lagi berani melakukan negosiasi. Ini sejalan dengan visi misi Prabowo yang ingin meningkatkan tax ratio. Jika demikian halnya, selamat datang Badan Penerimaan Negara….!
Jenderal Prabowo Subianto Ingatlah Kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto, Kembali ke UUD 1945
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TRAGEDI kerusakan tata kelola pemerintahan paska perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 sudah menyentuh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI dipertaruhkan eksistensi dan keselamatannya. Jenderal Tyasno Sudarto sebagai Perwira Tinggi (Pati) di jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak awal amandemen 1999 sampai berakhir tahun 2002 telah mengingatkan bahwa amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002 membahayakan, mengancam keutuhan, kedaulatan dan keselamatan NKRI. Berpendirian kokoh bahwa amandemen UUD 45 prosesnya tidak atas persetujuan rakyat dan landasannya adalah paham liberalisme, kapitalisme dan individualisme. Amandemen UUD 45 sampai 97% mengubah pasal-pasalnya, otomatis telah menghapus negara Proklamasi 17 Agustus 1945, di lakukan secara \"Ilegal\" , prosesnya \"Ilegal\" maka produk UUD 2002 menjadi \"Ilegal\". Pada tahun 2004, setelah Jenderal Tyasno Sudarto pensiun (purnawirawan) sempat ditemui Prabowo Subianto yang akan merintis berdirinya Partai Gerindra, intinya bahwa dua Jenderal TNI tersebut sepakat bahwa Indonesia harus kembali ke UUD 45. Dalam perjalanan sejarahnya Prabowo Subianto (PS) pada tanggal 20 Oktober 2024 resmi menjadi Presiden RI, tidak ada alasan dan dalih apapun mewujudkan kesepakatan bersama dengan Jenderal Tyasno Sudarto (satu berjuang di dalam dan satu di luar), PS dengan kekuatan dan kekuasaannya harus memenuhi keinginannya NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45. Tutup dan lupakan sejarah sadis Amerika mengubah UUD 45 dan tutup kenangan pahit Operasi intelijen CIA membuat rekayasa Walikota Solo Jokowi sebagai presiden bonekanya, karena jasa dan ketaatannya membantu operasi CIA dalam rangka rencana nyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Baasyir yang juga diduga direkayasa sebagai teroris. Rekayasa Jokowi dipermak menjadi kandidat Presiden pada tahun 2014 ada kaitan dengan CIA akan mencetak boneka Presiden Kapitalis, Liberalis di Indonesia. Rekayasa lanjutan datanglah Jokowi ke Singapura bertemulah dengan Datuk Abdullah - dipromosikan bahwa Jokowi adalah Walikota paling hebat di Indonesia. Datuk Abdullah tidak percaya, dalam kapasitas, pemikiran, penampilannya sangat rentan dari kemampuan diri sebagai pemimpin apalagi sebagai presiden. Didukung dengan beberapa media berbayar yang sudah disiapkan, Jokowi saat itu jujur dengan dirinya sendiri hanya dijalankan oleh kekuatan dari luar dirinya dengan mengatakan: Aku ora mikir - aku ora ngerti (saya tidak berfikir dan saya tidak tahu ). Manuver CIA disertai dengan senjata menyebar uang (hampir sama AS mengubah UUD 45 ) akhirnya berhasil mengorbitkan Jokowi menjadi Gubernur DKI dan Presiden RI. Beda haluan di tengah jalan, Jokowi dalam keterbatasannya, Megawati dalam kondisi tersingkir, membajak Jokowi agar lebih loyal, taat dan patuh ke China (RRC) , untuk target keberhasilan kerjasama dengan OBOR. Indonesia di mangsa RRC dan menjadi jarahan para Taipan Oligarki. Indonesia luluh lantak, Presiden Prabowo Subianto pasti mengerti, memahami, menyadari bahwa tidak ada jalan untuk mengembalikan dan menyelamatkan Indonesia selain negara harus kembali ke Pancasila dan UUD 45. Jenderal Prabowo Subianto ingatlah kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto di tahun 2004 sama sama sebagai patriot TNI sejati demi keselamatan bangsa dan negara, NKRI \"Kembali ke Pancasila dan UUD 45 asli\". (*)
Fahri Hamzah Harap BUMN ke Depan Fokus ke Pemenuhan Hajat Hidup Rakyat Banyak
Jakarta | FNN - Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto fokus pada pemenuhan hajat hidup rakyat banyak. Sebab, keberadaan BUMN telah diamanatkan dalam pasal 33 UUD NRI 1945, baik pada ayat 1, 2, 3 dan 4. Hal itulah yang menjadi dasar bagi negara dalam mengatur kegiatan ekonomi. \"Seperti soal sumberdaya alam, hajat hidup orang banyak dan industri strategis. Tiga hal yang diamanatkan dalam konstitusi itu saja yang kita amankan,\" kata Fahri Hamzah dalam dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi narasumber dalam BNI Investor Daily Summit 2024, Accelerating Resilient Growth-Plenary Session Day 2 di Jakarta, Rabu (9/10/2024) sore. Menurut Fahri, soal sumberdaya alam, hajat hidup orang banyak dan industri strategis bisa dibentuk satu badan (BUMN) atau menjadi satu pengelolaan tersendiri. Keuntungan dari badan tersebut, nantinya, tidak menjadi profit, tetapi sebagai kekayaan negara yang dipisahkan atau dana abadi. Dimana dana abadi tersebut, digunakan untuk melakukan stimulan kepada industri. \"Selama ini, kalau BUMN untung tidak dihargai, dan kalau merugi dia disebut merugikan kekayaan negara dan masuk penjara,\" katanya. Karena itu, Fahri berharap agar pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ekspolitasinya tidak diserahkan kepada swasta. \"Kalau swasta dikhawatirkan pengawasannya akan berbahaya bagi kesehatan lingkungan kita sendiri. Selain itu, negara juga harus bersaing dengan swasta,\" katanya. Kondisi tersebut, yang kemudian memunculkan permainan market atau pasar, serta permainan pasal-pasal sumberdaya alam dalam konstitusi. \"Market kita itu, tidak ada yang fair karena sebagian dari pemain-pemain itu nebeng dan dompleng kepada negara. Nebeng dan domplengnya macem-macem,\" katanya. Atas dasar hal itu, Fahri berkesimpulan, bahwa negara harus mengamankan pasal-pasal yang dimandatkan oleh konstitusi, karena pengelolaannya akan diatur BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, dalam pengurusan izin berusaha di Indonesia juga terlalu banyak sumber otoritas yang mengeluarkan pemberian izin dalam kegiatan ekonomi. \"Hal ini membuat pasar kebingungan, belum lagi soal banyaknya backing-backing di belakang layar. Hal-hal seperti ini, membuat iklim investasi tidak kondusif dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi,\" ujarnya. Mantan Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra ini meminta agar ketika menciptakan pasar, negara tidak membuat membuat \'lapak\' untuk berdagang dan bersaing dengan swasta di pasar yang sama. \"Karena pasti akan menimbulkan ketidakadilan. Ini jelas akan merusak iklim investasi dan usaha kita,\" katanya. Pada prinsipnya, dalam kegiatan perekonomian, manusia begitu dilahirkan sudah memiliki insting untuk mencari makan atau mencari nafkah di pasar. \"Manusia inilah yang nantinya menjadi rakyat, dan institusi sosial pertamanya adalah pasar. Di situ orang bisa berdagang, karena pasar ini yang menjadi cikal bakal kota dan negara,\" ujarnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berharap agar Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa membersihkan oknum-oknum negara yang melakukan permainan pasar dan politik dalam kegiatan ekonomi. \"Ke depan itu, kalau kita mau menggiatkan ekonomi pasar, maka hal-hal seperti ini harus mulai dihilangkan. Tidak boleh lagi ada pemain politik pasar di dalam negara. Sehingga pasar tidak akan takut dalam mengambil keputusan,\" tegas Fahri. Akibat banyak permainan politik di pasar ini, membuat ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi. Permainan ini tidak hanya terjadi lembaga eksekutif, tapi juga di legislatif dan di yudikatif. \"Ketika saya duduk di Komisi VI dulu, kalau rapat dengan BUMN , itu BUMN-nya dipanggil kayak rapat pemegang saham saja. Di situ anggota dewan bawa kontraktor, dan ketika kontraktornya kalah tender, ngamuknya di ruang sidang. Kita jadi kasihan BUMN dan swastanya,\" ungkap Fahri. Sementara di Yudikatif, lanjut Fahri, terjadi penyanderaan berbagai proyek, sehingga banyak pembangunan yang mangkrak. Hal ini pernah dilaporkan secara langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung. \"Di eksekutif pun demikian, pemain-pemain pasar ini berhubungan dengan mereka yang bermain di lingkar kekuasaan,\" ujarnya. Hal-hal seperti itu yang pada akhirnya membuat negara tidak solid, dan akan mengganggu proses pembangunan, kepastian penegakan hukum, kepastian iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi. \"Karena kita tahu sifat pemain ini hanya cari uang. Kalau situasi nggak jelas dia nggak mau turun, tapi kalau ada kekacauan sedikit dia kabur dulu,\" katanya. Ia menambahkan, agar investasi datang berbondong-bondong ke Indonesia, maka sebaiknya Presiden Prabowo memberikan jaminan kepada pasar untuk melakukan kegiatan ekonominya. \"Kita harapkan nantinya Pak Prabowo bisa mengirim sinyal kuat kepada market mengenai aturan yang transparan, penegakan hukum dan lain-lain. Saya yakin uang akan berbondong-bondong ke kita dan Indonesia akan menjadi negara maju,\" pungkasnya. (*)
Professor "Belegug"
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETIKA Megawati mendapat gelar Professor Honoris Causa publik meramaikan karena di samping meragukan kualifikasi juga dianggap meruntuhkan wibawa akademik Guru Besar. Kekuasaan dapat \"membeli\" gelar. Bambang Soesetyo juga sibuk ajukan Professor \"loncat jabatan\" padahal ia baru Lektor. Ternyata S2 nya lebih dulu dari S1. Jangan-jangan besok anugerah diberikan kepada \"Insyinyur\" Joko Widodo. Nah, Prof (HC) Dr (HC) Ir (HC) Joko Mulyono, MA. Master Abal-abal. Kekuasaan dan kekayaan \"membeli\" gelar menjadi fenomena buruk negeri ini. Kasihan para dosen yang berdedikasi tapi tidak punya kekuasaan dan kekayaan begitu mudah untuk \"disalip\" oleh para politisi atau pengusaha. Dunia akademik diacak-acak oleh para kapitalis. Tapi maklum juga sih, Menteri Pendidikan nya juga cuma pakar Ojek Online. Pokoknya kurikulum merdeka lah. Semau gue aje, kata Nadiem. Ada juga Professor yang memang jenjang akademiknya benar, tetapi lagi lagi terjebak soal beli-belian kekuasaan dan kekayaan. Guru Besar belian seperti ini mengganti terma budak belian dulu. Guru Besar bermental budak (sklaven geist). Tikus berdasi dan ber-barcode harga atau berjas dasi tetapi dasinya terbuat dari tambang yang melilit leher. Prof. Dr. H Jimly Ashiddiqie, SH MH adalah Guru Besar kontroversial, khususnya terkait Gibran bin Jokowi. Akibatnya muncul panggilan atau gelar-gelar nyinyiran atau sindiran. Sekurang-kurangnya ada tiga predikat nyinyir yang bisa membuat sedikit nyengir, yaitu : Pertama, Professor \"Ambigu\". Tidak konsisten dalam pendirian khususnya saat mengadili Hakim MK terkait Putusan 90/PUU-XXI/2023. MK MK yang diketuai Jimly memecat Usman dari jabatan Ketua MK tapi tidak menjalankan UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17, akibatnya Putusan MK MK banci. Kedua, Professor \"Fufufafa\". Ini atas ucapannya bahwa kasus Fufufafa harus dilupakan, rendah demokrasi, kampungan, dan adu domba. Nampaknya \"sense of morality\" Jimly rendah sekali. Di saat publik butuh transparansi, justru Jimly menutup. Sikap inkonsistensi ditampilkan kemudiannya ternyata yakin Fufufafa adalah milik Gibran. Ketiga, Professor \"Belegug\". Gambaran dari Guru Besar bidang hukum yang menyimpangkan hukum. Ungkapan jika Hakim PTUN mengabulkan gugatan pembatalan pelantikan Gibran maka Hakim dapat ditangkap, adalah pandangan \"belegug\" atau bodoh. Jimly merepresentasi kepentingan siapa sehingga harus melakukan intimidasi atau ancaman? Ketika keluarga Jokowi terusik, Jimly pasang badan. Citra sebagai pakar hukum digunakan sebagai tameng. Tapi publik sudah cerdas dan faham akan posisi Jimly Ashdshiddiqie saat ini yang tidak \"sidik\" lagi dalam menjaga marwah kepakarannya. Tampaknya ia sudah kecemplung di kolam yang banyak kataknya. Berulang-ulang membaca UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ternyata tidak ada satu pasal atau ayat pun yang menyatakan bahwa Hakim dapat ditangkap jika konten Putusannya salah, termasuk Hakim MK. Dari mana ya Jimly dapat dalil hukum? Jika sampai akhir hayatmya ia tidak melakukan koreksi atas pandangannya, maka Jimly Ashshiddiqie memang Professor \"belegug\". Lengkap sudah predikat yang melekat Professor \"Ambigu\", Professor \"Fufufafa\" dan Professor \"Belegug\". Tidak terima? Hayu kita debat ! (*)
Indonesia Bisa Selamat Hanya dengan Kembali ke UUD 1945
Jogjakarta | FNN - Jika anak bangsa tidak ada yang peduli terhadap nasib Bangsa Indonesia ke depan, maka prediksi Indonesia punah hanya tunggu waktu saja. Hal ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh senior dari Jogjakarta yang secara masif terus menerus mengingatkan masyarakat agar Bangsa Indonesia tidak jatuh dalam incaran bangsa asing Para tokoh ini mengeluarkan Maklumat Jogjakarta yang tujuannya untuk menyelamatkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para tokoh itu mengingatkan bahwa sejarah panjang perjuangan Bangsa Indonesia pada 28 Oktober 1928 telah lahir Sumpah Pemuda: yang berisi antara lain: - Kami putra putri Indonesia bertumpah darah/Tanah Air Satu - Tanah Air Indonesia.- Kami putra putri Indonesia Berbangsa Satu - Bangsa Indonesia.- Kami putra putri Indonesia Berbahasa Satu - Bahasa Indonesia. Dalam perjuangan panjang penuh patriotik dengan mempertaruhkan jiwa, raga dan nyawanya akhirnya sampailah pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian pada 18 Agustus 1945 lahirlah Pancasila dan UUD 45 dan saat itulah lahir Negata Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) - Negara Bangsa (Nation State) - Negara Korporasi (Coorperation State). Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 yang sila pertamanya berbunyi: Ketuhanan, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan penuh kearifan berjiwa negarawan atas kondisi riil Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika Sila Pertama dari Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1845 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. UUD 45 terus mengalami guncangan masa berlakunya dan pada saat bersamaan negara terguncang bahkan mengancam keselamatan negara. Mengalami periode perubahan : - Periode Berlakunya UUD 45 (18 Agustus 45 - 27 Desember 49)- Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 49 - 17 Agustus 50)- Periode UUDS 1950 (17 Agustus 50 - 5 Juli 59)- Periode Kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 59 - 1966)- Periode UUD 1945 Masa Orde Baru (11 Maret 66 - 21 Mei 1998)- Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999 Setidaknya UUD 1945 mengalami empat kali amandemen pada tahun 1999–2002, yaitu: - Amandemen I pada 14–21 Oktober 1999 - Amandemen II pada 7–18 Agustus 2000 - Amandemen III pada 10 November 2001 - Amandemen IV pada 10 Agustus 2002 Amandemen UUD 1945 di atas telah mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002, prosesnya tidak atas persetujuan rakyat dan landasannya adalah paham Liberalisme, Kapitalisme dan Individualisme. Tanpa dibuat naskah akademiknya, sehingga berpotensi adanya pasal-pasal baru yang lepas dari materi utama UUD 1945. Amandemen di atas di lakukan secara \"Ilegal\", prosesnya \"Ilegal\" maka produk UUD 2002 menjadi \"Ilegal\" Untuk menyelamatkan UUD 45 harus ditempuh dengan 2 (dua) muka pendekatan yaitu \"Sistem dan Kepemimpinan\". : - Pendekatan Sistem Kembali ke UUD 45 .- Pendekatan Kepemimpinan Menggunakan kepemimpinan \"figur Pancasilais Sejati dan memiliki sifat Kesatria.\" Pelaksanaannya ada alternatif pilihan yaitu :- CB. 1 : Menggunakan sistem Pemerintahan Sulun, - CB. 2 : Menggunakan kepemimpinan duluan atau - CB. 3 : Melakukan Revolusi Rakyat/Sosial until mengganti Sistem dan kepemimpinan. Tujuan kembali ke UUD 45 adalah agar Indonesia kembali Merdeka yaitu - Berdaulat di bidang politik- Berdiri di bidang ekonomi dan- Berkepribadian di bidang budaya. Pihak yang harus kembali di merdekakan adalah : - Bangsa kita- Negara kita- Pemerintahan kita dan- Rakyat kita(sifat, jiwa dan badannya). Perjuangan kembali ke UUD 45 akan mendapatkan perlawanan dari oligarki pemegang kekuasaan dan oligarch pemilik modal yang ingin pertahankan lembaga Pemerintahan Negara yang bersifat inklusisf yang berasarkan semanat kekeluargaan (kolektifistik)telah diubah menjadi kelembagaan (governance institutions) yang berfaham liberalism, individualism, dan capitalism yang digunakan olehaktor utamanya pelaku yaitu: - Taipan Oligarki 9 ( sembilan ) Naga- Pimpinan Partai politik - Pejabat dan pelaku hukum- Kekuatan asing / Aseng Modus yang digunakan ole para actor terse but mencakup: - Menolak kembali ke UUD 45 asli- Memecah belah kita- Mengeluarkan masalah masalah lain- Korupsi besar besaran- Menjual dan menggadaikan Tanah Air- Ingin menciptakan Negara Federal- Pribumi akan dimiskinkan, dibodohkan, disengsarakan bahkan akan dihabisi dan dimusnahkan. Apabila pemangku kekuasaan di Indonesia tetap tidak mau kembali ke UUD 45. Dalam kondisi darurat Rakyat akan laksanakan kedaulatannya secara langsung, misalnya konvensi konstitusi dan revolusi rakyat sebagai cara yang syah untuk mengambil dan menjalankan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogjakarta, 10 Oktober 2024 Kami yang menandatangani, - Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto- Prof. DR. Rochmat Wahab M.Pd., M.A.- Prof. DR. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D. - Prof. DR. Kaelan, MS. PDF. (*)
Cegah Perang Dunia III, Prabowo Disarankan Cetuskan Dasasila Bandung Jilid II dan Hidupkan Kembali Gerakan Non Blok
Jakarta | FNN - Pakar politik luar negeri dan keamanan Pitan Daslani berharap Presiden Prabowo Subianto bisa memanfaatkan momentum perayaan 70 tahun Dasasila Bandung pada April 2025 mendatang untuk menghidupkan kembali Gerakan Non Blok (GNB). Keberadaan GNB saat ini mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya perang dunia (PD) III dan perang nuklir pasca meningkatnya ketegangan antara Israel-Iran yang semakin memanas. \"Pesan saya untuk Presiden Prabowo, April tahun depan kita akan merayakan 70 tahun Dasasila Bandung. Itulah momen terbaik, bagi Indonesia untuk menghadirkan kembali negara-negara non-blok untuk mencetuskan Dasasila Bandung Jilid II,\" kata Pitan dalam Gelora Talks, Rabu (9/10/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Babak Baru Israel Vs-Iran: Ancaman Perang Nuklir di Ujung Tanduk\' itu, Pitan mengatakan, apabila hal tersebut bisa dilakukan Prabowo, maka pamor atau citra Indonesia akan terangkat. \"Dan Presiden Prabowo bisa pidato di PBB untuk mengangkat Dasasila Bandung Jilid II seperti yang dilakukan Presiden Soekarno terdahulu, yang kemudian dibentuklah Gerakan Non Blok,\" katanya. Sebab, ketika dunia dalam ancaman perang seperti sekarang ini, maka diperlukan suara dunia ketiga yang bersikap netral agar bisa berpikir rasional. \"Karena orang yang dalam kondisi berperang itu, tidak bisa kita minta berpikir rasional, nggak bisa. Sehingga mesti ada suara dari dunia ketiga yang meluncurkan itu,\" urainya. Melalui forum diskusi Gelora Talks ini, Pitan berharap Prabowo mau mendengarkan masukan darinya agar saat peringatan 70 tahun Dasasila Bandung pada April 2025 mendatang, bisa mencetuskan Dasasila Bandung Jilid II. \"Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar. April tahun depan kita luncurkan itu, 70 tahun Dasasila Bandung Jilid II dan Gerakan Non Blok ada lagi\" katanya. Seperti diketahui, Dasasila Bandung atau pokok-pokok Piagam Bandung adalah salah satu hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) I di Bandung dalam bidang politik yang digelar pada 18-25 April 1955. Dasasila Bandung adalah sebuah prinsip perdamaian yang dihasilkan melalui KAA 1955. Prinsip ini pada akhirnya digunakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai persetujuan perdamaian di seluruh dunia. KAA 1955 di Bandung ini, juga merupakan cikal bakal didirikannya Gerakan Non Blok (GNB) yang berasal dari negara-negara dunia ketiga, yang tidak ikut terlibat perseturuan atau perang dingin antara Blot Barat dan Blok Timur. Kecil Kemungkinan Sementara itu, pengamat geopolitik Internasional Tengku Zulkifli Usman mengatakan, perang nuklir antara Israel-Iran kecil kemungkinan akan terjadi, meskipun Israel dibackup penuh oleh Amerika Serikat (AS). \"Sebab, Israel tahu kalau Iran, bukan Hamas, bukan Houthi, bukan Hizbullah. Kalau kita lihat-proxy-proxy Iran itu, sekarang hampir 300 ribu di seluruh Arab. Israel sekarang berperang baru dengan 7 front, boneka-boneka Iran,\" ujar Tengku Zulkifli. Karena itu, ketika Israel memutuskan berperang dengan Iran, maka negara zionis tersebut, harus punya kalkulasi matang dan akurat. \"Dengan Hamas saja nggak menang, apalagi dengan Iran. Hamas tidak bisa dihabisi, tujuannya tidak tercapai, dan ekonomi Israel juga makin parah. Netanyahu digoyang terus, kalau berperang dengan Iran,\" katanya. Politisi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini yakin Israel tidak akan berani menyerang Iran, apabila tidak mendapatkan restu dari AS dan sekutu-sekutu lainnya. \"Saya yakin Israel tidak berani. Iran itu sudah berkali-kali dicoba diinvasi oleh Rusia, Turki, Arab dan Mongolia. Bahkan Saddam Husien juga nyoba, tapi semua gagal,\" katanya. Apabila Iran diserang Israel, maka seluruh proxy Iran di Arab yang berjumlah lebih dari 300 ribu itu, seluruhnya akan mengepung Israel dari segala penjuru. \"Sementara Iran juga akan meluncurkan balistik hipersonik terbaiknya ke Israel, dan bisa jadi Iran akan pakai nuklirnya. Karena itu, saya yakin Israel tidak akan berani menyerang Iran,\" tegasnya. Dalam situasi geopolitik sekarang, Indonesia menurut dia, harus menggeser sikap kebijakan politik luar negerinya agar bisa berperan lebih maksimal dalam menjaga perdamaian dunia. \"Pak Prabowo sebagai pakar geopolitik, beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Beliau akan banyak mempraktekkan apa yang telah disampaikan di Shangri-La Dialoque dan Gaza Summit,\" ujarnya. Tengku Zulkifli usman menilai Prabowo akan banyak terlibat dalam penyelesaian konflik-konflik internasional seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah. \"Prabowo berani mengatakan, Gaza telah dizhalimi, Israel harus menghormati hukum internasional dan genosida di Gaza sudah keterlaluan. Belum dilantik saja sudah bicara keras, apalagi nanti kalau sudah jadi Presiden, Amerika Serikat bisa dikuliahin sama Pak Prabowo,\" tegasnya. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto menelepon langsung Presiden AS Joe Biden untuk ikut serta meredakan situasi global yang semakin menakutkan. \"Pak Prabowo harus bilang sama Presiden Biden agar Amerika bisa mengendalikan Netanyahu, karena yang bisa mengendalikan dia hanya Amerika, bukan Perancis atau negara barat lainnya agar tidak terjadi perang nuklir,\" kata Hikmahanto. Hikmahanto mengkhawatirkan dunia akan kiamat apabila terjadi peran nuklir antara Israel-Iran. Sehingga semua negara diharapkan dapat melihat dampak bom atom yang telah dijatuhkan di Heroshima dan Nagasaki, Jepang pada PD I. \"Kalau senjata nuklir digunakan sebagai senjata pemusnah massal dalam perang Israel-Iran, saya khawatirkan dunia sudah mendekati kiamat. Semua akan musnah, tidak hanya umat manusia,\" kata Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini. Disampaing itu, Hikmahanto juga mendorong Prabowo agar menggalang pembentukan koalisi kemanusiaan untuk membela Palestina, serta berpegang teguh terhadap politik luar negeri bebas aktif. \"Saya yakin dalam perang ini, Pak Prabowo tidak akan berpihak kepada Hamas, apalagi berpihak kepada Israel atau Hizbullah. Tapi berpihak kepada rakyat Palestina, Rakyat Palestina itu butuh perdamaian,\" katanya. Indonesia seperti kata Prabowo, menginginkan adanya gencatan senjata antara Israel-Hamas, serta fokus pada penanganan masalah kemanusiaan. Sehingga Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dibawah bendera PBB, serta mendirikan Rumah Sakit untuk membantu warga Gaza yang menjadi korban kemanusiaan. \"Karena itu, saya harap Pak Prabowo berani mengatakan kepada negara-negara besar yang selama ini bicara hak asasi manusia. Sekarang kami tidak mendengar lagi, kita mau anda yang mendengar kami agar dunia damai,\" tandasnya. (*)
Tangkap dan Adili Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Jokowi \"dinner\" berdua dengan Prabowo sambil omon-omon soal kebersamaan dan keberlangsungan. Prabowo yang akan dilantik berada di atas angin. Angin berubah dari waktu pencalonan dan kompetisi dimana Prabowo yang menggantungkan nasib kepada Jokowi. Jilat dan rengek senjata ampuh untuk meluluhkan hati. Gibran dipegang sebagai jaminan. \"Tenang pak Prabowo saya sudah di sini\", kata Gibran meyakinkan. Jokowi kini goyah dan panik. Bagaimana tidak, buah hatinya babak belur didera Fufufafa yang disadari atau tidak akan berpengaruh pada hubungan Gibran dengan Prabowo. Jokowi mulai pusing sembilan keliling. Ditambah lagi dengan Prabowo yang merangkul Megawati membuat Jokowi cemburu. Kecemburuan sekaligus ancaman politik yang serius. Berdiri tidak ajeg sebagai penguasa yang \'ndableg\' selama sepuluh tahun itu merengek pada Prabowo. Mengancam tidak menghadiri pelantikan, meski berharap suksesi berjalan lancar. Tentu agar gibran aman dilantik. Sok merakyat dengan mengimbau TNI selalu bersama rakyat. Padahal selama ini Jokowi yang selalu memperalat. Meminta Prabowo yang nantinya menandatangani Keppres IKN, ia sendiri tidak sanggup untuk menandatangani apalagi harus hidup di tempat Jin buang anak. IKN sekarang telah berubah dari harapan menjadi kecemasan. Jokowi mencoba melempar tanggung jawab kepada DPR dan Prabowo. Jokowi pasca lengser, berat untuk selamat. Baliho ucapan terimakasih kepada Guru Bangsa adalah bentuk dari kebohongan dan pencitraan. Kodok pun tertawa terbahak-bahak apalagi monyet-monyet. Anjing menjulurkan lidah mengejek. Andai profil guru seperti ini bagaimana dengan murid muridnya? Lalu bangsa macam apa kita? Jokowi dipastikan berat untuk selamat, karena empat hal, yaitu : Pertama, ia akan dikejar oleh para patriot yang tidak mentoleransi terjadinya pengkhianatan negara. Adalah dosa politik serius menyerahkan leher bangsa ke tangan China dan menjual kedaulatan tanah air kepada Singapura. Termasuk bermain-mata dengan Amerika atau memfasilitasi 9 Naga. Kedua, kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan 6 syuhada \"Km 50\" di samping sudah ada Novum, juga sebagai pembunuhan politik yang penanggungjawab politiknya adalah Presiden. HRS akan all out untuk menekan Prabowo agar membongkar jaringan pembunuh. Jokowi pasti ketar-ketir. Ketiga, peristiwa Fufufafa menjadi pukulan tak terduga bagi keluarga Jokowi. Rakyat menyerang Gibran dan minta gagalkan pelantikan. Jokowi bakal merasa sia-sia telah mengerahkan segala tenaga untuk menggolkan putera andalan sebagai Wapres. Gibran terancam ambruk. Keempat, politik dinasti atau nepotisme menjadi fakta. Jokowi sudah bisa ditangkap atas delik nepotisme tersebut, 12 tahun ancaman hukumannya. Tuduhan korupsi juga terbuka, hanya proses panjang. Nepotisme lebih mudah dalam pembuktian. Jokowi berat untuk selamat, ijazah palsu terus membayang. Soal foto ijazah sangat menentukan, kecurigaan foto Hary Mulyono yang dicatut dalam ijazah Jokowi segera terjawab. Idayati istri Mulyono patut untuk bersaksi, begitu juga dengan putra putri Hary Mulyono. Jika mereka bersaksi, ambyar Jokowi. Jokowi berat untuk selamat, cepat atau lambat Jokowi akan ditangkap, diadili dan dihukum. Gantung ! (*)
Perilaku Korup Raja Yordania: Transaksi USD 100 Juta Timbun Aset di Eropa dan USA
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa Hukum Trisaksi) Di tengah krisis ekonomi dan pengangguran yang meningkat lebih dari 100% di Yordania, Raja Abdullah II ketahuan menyalurkan $100 juta melalui jaringan perusahaan rahasia untuk membeli properti mewah yang tersebar di Eropa dan Amerika. Perilaku timbun-menimbun harta kekayaan di luar negeri ini, bocor melalui investigasi Will Fitzgibbon dari konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ). Isi dokumen mengungkapkan, Raja Abdullah II melakukan tranksaksi secara tersembunyi melalui perusahaan cangkang dan dikawal penasihatnya di Swiss dan Karibia. Identitasnya disamarkan dengan sebutan “you know who”, Anda tahu siapa. Dirincikan, dana US$ 100 juta digunakan untuk membeli properti mewah di kawasan elit Amerika Serikat dan Inggris, termasuk di Malibu, California, dan kawasan Kensington di London. Di Malibu, California misalnya, Raja Abdullah membeli rumah mewah dan megah seperti hotel resor\" dengan 26 kamar seharga US$ 33,5 juta. Tepat menghadap hamparan garis pantai yang terkenal sebagai lokasi adegan terakhir yang dramatis dalam film Planet of the Apes tahun 1968. Sebelumnya, Abdullah juga dilaporkan telah membeli tiga kondominium di Washington DC dengan total harga US$ 13,8 juta. Dokumen yang bocor itu juga mengungkap bagaimana penguasa Yordania itu secara diam-diam memperoleh portofolio tujuh properti mewah di Inggris. Termasuk tiga di Belgravia, London dengan harga pasar saat ini sekitar £28 juta. Kebocoran dokumen transaksi mencurigakan Abdullah, mendapat protes keras masyarakat Yordania yang saat ini hidup dalam kondisi ekonomi sulit, pengangguran yang meningkat menjadi 23,32% dengan tingkat pengangguran muda 46,1%. Saat ini, diperkirakan 1 dari 4 angkatan kerja Yordania menganggur. Mengkonfirmasi rendahnya akses lapangan kerjaan. Tingginya pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan yang meningkat capai 24,1% akibat stagnasi ekonomi yang berlangsung selama satu dekade terakhir. Masyarakat marah menyoroti gaya hidup sang diktator yang telah berkuasa sejak 1999. Apalagi perilaku menimbun kekayaan di luar negeri dengan jumlah transaksi yang terus meningkat ini terjadi di tengah kenaikan kucuran pinjaman asing yang masuk. Protes masyarakat, mencurigai transaksi itu berasal dari korupsi Abdullah terhadap pinjaman yang sejauh ini tidak direalisasikan secara utuh untuk memulihkan perekonomian nasional. Sejauh ini, Inggris secara konsisten memberi pinjaman hingga £100 juta per tahun dalam bentuk bantuan bilateral ke Yordania. Termasuk Amerika dalam tahun mutakhirnya, sebagaimana yang tertuang dalam laporan \"Contries that Receive the most foreign aid from the United State\", mengirimkan bantuan senilai US$ 1,8 miliar kepada Yordania. Rakyat mencurigai sebagian besar aliran masuk pinjaman asing tersebut, ditilap Abdullah untuk membangun kekayaan yang tersebar di Amerika dan Eropa. Kecurigaan tersebut berbanding lurus dengan fakta pemulihan perekonomian Yordania yang berjalan di tempat. Sejak 3 dekade terakahir, Abdullah menjadikan kerajaan Yordania sebagai sekutu utama Barat. Kebijakan paling kontroversial pada sisi politik, Amerika dan barat mendorong Yordania menjadikan israel sebagai aliansi vital di kawasan. Pada sisi ekonomi, liberalisasi dan privatisasi menjadi startegi dasar memutar roda gerak ekonomi dengan imbalan akses pinjaman ke IMF dan World Bank. Lonjakan utang Yordania telah mencapai 114% terhadap PDB. Melampui batas aman 60% terhadap PDB dengan kemampuan bayar utang yang sangat lemah. Itulah kenapa, Yordania saat ini sedang bernegosiasi dengan Inggris untuk pinjaman program dan kredit devisa sebesar £500 juta untuk keperluan pembayaran kewajiban luar negeri, salah satunya utang pemerintah dan sektor publik. Selama tiga dekade terkahir, untuk mengatasi kesulitan keuangan, terutama dalam konteks pelunasan utang luar negerinya, pemerintah konsisten mengikuti resep IMF untuk melalukan pengetatan fiskal dan pemangkasan belanja publik. Raja Abdullah secara otoriter memaksa kebijakan penghematan anggaran. Langkah-langkah tersebut telah menyebabkan kenaikan pajak dan pemotongan subsidi roti, listrik, dan bahan bakar setiap tahunnya. Pemerintah juga meluncurkan kampanye untuk menyingkirkan para koruptor dan pengemplang pajak guna mengendalikan utang publik. Sayangnya, upaya kerajaan tersebut sangat kontras dengan perilaku Raja Abdullah yang cenderung korup, hidup mewah dan diduga tilap pinjaman luar negeri untuk belanja memperkaya diri dan keluarganya lewat transaksi gelap untuk menimbun harta kekayaan di luar negeri. Protes terhadap perilaku korup dan hidup mewah keluarga raja serta pemotongan dana untuk kesejahteraan, termasuk kenaikan upah sektor publik, direspon Abdullah secara otoriter dengan memberhentikan beberapa perdana menteri selama satu dekade terakhir. Dilakukan sebagai cara untuk meredakan kemarahan publik. Ketergantungannya terhadap pinjaman dan jerat sistem ekonomi liberal ala IMF dan World Bank, bukan saja membawa dampak buruk terhadap stagnasi serta kesulitan kondisi ekonomi masyarakat. Lebih dari itu, membuatnya harus menjadi kacung Amerika dan Barat dengan menjadikan Israel sebagai aliansi vital di kawasan, mengkhianati semangat kemerdekaan Palestina dengan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara. Bahkan menuruti perintah Amerika tembak jatuh rudal Iran ke Israel yang melintasi teriotori udaranya. Alasannya untuk melindungi kedaulatan dan keamanan dalam negeri. Tapi anehnya, selama 75 Tahun rudal asal Amerika dan Barat yg ditembakan Israel melewati udaranya tidak sekalipun ditembak jatuh dengan alasan kedaulatan. Semua kelakuan sang diktator dilengkapi perilaku kesenangannya terhadap uang dan harta, gaya hidup mewah. Kekayaan membuatnya lupa diri. Jangankan mendukung kemerdekaan Palestina, kesejahteraan dan hak-hak rakyat Yordania sendiri dirampas, dirampok untuk kesenangan pribadi. Sejauh ini, akibat perilaku korupnya, Abdullah selalu diprotes bahkan beberapa kali diancam gerakan kudeta, terakhir pada bulan April 2023 lalu. Kalangan oposisi yang dipimpin saudara tirinya, berulang kali gelar gerakan perlawanan terhadap tiran Abdullah dengan mengkritik korupsi pemerintah dan upaya reformasi ekonomi Yordania dengan \"berulang kali menilap uang rakyat\". Ujungnya, banyak tokoh perlawanan ditempatkan dalam tahanan rumah dan kaki tangannya yg diduga terlibat dalam rencana penghasutan itu dijatuhi hukuman penjara panjang. Menghadapi perlawanan rakyat demi terus mempertahankan kekuasaannya, Abdullah menghamba dan menguatkan hubungannya dengan Amerika. Ia sukses mengantongi pinjaman dari Amerika mencapai total US$ 22 miliar pada tahun sejak 2018 lalu dan miliaran lagi pada tahun-tahun berikutnya hingga 2024. Memalukan !!! (*)
Zaken Kabinet Prabowo: Peluang Emas Membawa Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA & Corporate Advisor MASYARAKAT Indonesia sempat termotivasi dan berharap besar ketika mengikuti berbagai pidato Presiden terpilih Prabowo sejak dari Singapore Dialogue sampai pertemuan dengan Putin dan yang terkini pidato di Rapimnas Gerindra di GBK tentang tekad beliau memberantas korupsi. Sudah rahasia umum, korupsi di Indonesia selama 10 tahun ini sudah keterlaluan merusak sendi tatanan pemerintahan dan perekonomian yang membuat rakyat menderita miskin. Sehingga target mencerdaskan bangsa dan mensejahterahkan rakyat yang diamanatkan konstitusi dan dijanjikan oleh Nawacita Jokowi tidak tercapai. Pada banyak kesempatan pa Prabowo berpidato dengan jelas dan lugas berapi api mendeklarasikan niatnya memerangi korupsi dengan all out. Termasuk rencana membentuk tim khusus memburu para koruptor sampai ke mana pun. Korupsi yang masif menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi dan kemiskinan yang berkelanjutan. Konon di Indonesia masih ada sembilan belas juta orang yang hanya makan sekali sehari dari 38 juta orang miskin yang distandard Bank Dunia. Pendapatan per kapita Indonesia masih bertengger di $4.500 per tahun. Malaysia yang tetangga kita sudah di $13.500. Setiap bayi yang lahir sudah harus ikut memikul beban utang negara sebesar Rp50 juta karena tumpukan utang yang sudah lewat dari Rp 8000 Triliun. Mirisnya menurut laporan Bank Dunia, yang dikorup itu diperkirakan dari belasan sampai 30% dari APBN. Jadi korupsi ratusan triliun setiap tahun itu bukanlah hal yang aneh. Sepertinya target perioritas tinggi memberantas korupsi ini akan menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo. Hal ini terefleksi dari pidato akbarnya di GBK ketika beliau mengingatkan para kader Gerindra dan mungkin juga para petinggi partai-partai pengusungnya agar waspada dengan peringatan keras beliau agar jangan korupsi. Pada kesempatan lain beliau juga menjanjikan pembentukan Zaken Kabinet yang bertujuan memitigasi korupsi yang selama ini memang ada peran besar menteri-menteri korup. De facto kementerian-kementerian itu menjadi akar pokok yang menunjang kegiatan korupsi. Ambil saja beberapa contoh yang masih segar dalam ingatan kita seperti: mega korupsi BTS oleh Menteri Kominfo Johnny G.Plate. Korupsi di Kementerian Pertanian oleh Syahrul Yasin Limpo. Mega korupsi Bansos oleh Juliari Batubara Menteri Sosial dari PDIP. Korupsi di Kementerian Kelautan oleh Edhy Prabowo. Mega korupsi di BUMN dan lain lain kasus korupsi yang masih belum diusut diberbagai kementerian di mana beberapa Ketum Partai yang merangkap menteri-menteri konon lagi tersandera. Selama 10 tahun ini korupsi memang sudah keterlaluan meresahkan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hal ini logis mengingat bahwa akar permasalahan korupsi di Indonesia erat hubungannya dengan para anggota kabinet yang memegang anggaran APBN ratusan Triliun Rupiah. Mereka sarat dengan kepentingan peribadi dan partai politiknya. Sudah menjadi rahasia publik bahwa selama Republik ini berdiri penyusunan kabinet itu dilakukan kan secara dagang sapi tradisional. Jelas tawar menawar kurang profesional, apalagi Zaken.Tidak ada sistim seleksi para calon secara profesional sistimatis berjenjang dimulai dari penilaian etika dan integritas. Lalu Intelektualitas dan kompetensi serta rekam jejak. Tapi yang terjadi adalah seleksi menteri berkiblat ke popularitas elektabilitas, dekat dengan ketum partai partai politik. Dari draft susunan kabinet Prabowo yang lagi beredar, ada beberapa nama yang masyarakat anggap TOXIC atau integritas mereka menjadi sorotan. Memang ini belum final tapi mendekati akurat. Sepintas sepertinya terkesan masih kurang berbobot Zaken atau boleh dikatakan masih terbersit ada bau politik dagang sapi, dimana para ketum partai politik jelas masih ikut berperan dalam menentukan para anggota kabinet. Sudah membudaya di Indonesia ketika para menteri di kabinet tersusun, para kroni kabinet pada sibuk merapat menyusun strategi mengintip anggaran di kementerian terkait. Akankah Zaken Kabinet terealisasi atau Kabinet Dagang Sapi lagi? Prabowo punya hak prerogative, beliau harus berani mendobrak budaya Indonesia susunan kabinet daging sapi yang sudah berlaku selama ini untuk merealisasikan Zaken Kabinet. Dalam Bahasa Belanda Kabinet Zaken adalah Kabinet pemerintah yang jajaran anggota kabinetnya terdiri dari orang orang ahli atau berkompeten di bidangnya. Tentu faktor orang yang beretika dan berintegritas menjadi keharusan. Di atas kertas, bila konsep ini diterapkan dan dieksekusi, Indonesia akan berubah menjadi negara tujuan investasi dan Corruption Perceptions Indexnya kan membaik dari ranking 34 negara terkorup di dunia. Hal ini mengingatkan kita bahwa phenomena ini menunjukkan kabinet dagang sapi yang terjadi selama rezim Jokowi menjadi akar dan fondasi kuat penyebab masalah korupsi yang berkelanjutan. Sepertinya para penguasa dan menteri selama ini menerapkan tata kelola pemerintahan Bad Public Governance dan Conflict of Interest tanpa rasa malu dan guilty feelings. Rencana Presiden Prabowo menerapkan Zaken Kabinet itu sudah benar untuk memerangi korupsi. Namun kita jangan lupa bahwa di Indonesia banyak orang orang ahli dan berkompeten. Tapi orang orang pintar ini banyak yang toxic, munafik dan kurang berintegritas. Jadi menteri menteri Zaken Kabinet perlu diseleksi ketat terutama penekanan faktor integritas.Ini penting seperti profesionalisme dan kompetensi serta keahlian.Bukan popularitas dan elektabilitas dari lembaga lembaga survei berbayar yang selama ini menjadi patokan palsu. Masyarakat patut mengkuatirkan kemungkinan keberhasilan eksekusi Kabinet Zaken mengingat masih besarnya pengaruh para ketua partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah Presiden Prabowo. Tapi kita masih berharap besar bahwa tokoh nasionalis kuat seperti pak prabowo mempunyai moral authority dan mampu merealisasikan Zaken Kabinet dengan menteri menteri yang berkompeten dan berintegritas. Ini demi menggenjot target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun untuk keluar dari middle income trap dan merebut kembali kedaulatan rakyat yang selama 10 tahun terkesan dilecehkan oleh para koruptor dan sekelompok oknum menteri yang korup beserta kroni kroninya. Paling tidak beliau punya sense of crisis yang Indonesia lagi hadapi. Beliau tentu sadar tidak akan mengulangi kesalahan yang dibuat rezim Jokowi selama ini.Namun tidak tertutup kemungkinan akan melanjutkan proyek proyek bagus yang dirintis oleh presiden Jokowi yang sepertinya lagi crash landing. Ancaman di middle income trap tetap exist dan nasib RI tergantung kepada kinerja The Zaken Cabinet. (Sws)
Sidang Kasus HCB Masuk Sesi Perdamaian di PN Jakarta Pusat
Jakarta, FNN | Sidang kasus perdata terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Hendri CH Bangun, Iqbal Irsjad dan Irmanto memasuki sesi kedua yakni melakukan perdamaian. \"Kita sepakat Selasa besok melakukan meja perundingan karenanya masing-masing principal hadir dalam meja itu meskipun kedua belah pihak mempunyai kusa hukumnya,\" kata salah satu kuasa hukum Dr. Yusuf Ms, SH MH, Yasin Arsjad, SH, usai keluar sidang dari PN Jakarta Pusat Selasa. Kasus itu muncul saat kelompok Hendri CH Bangun mengeluarkan Surat dengan Nomor 253 PLP/PP-PWI/2024 Pembekuan Pengurus PWI Daerah Khusus Jakarta termasuk membekukan Dewan Kehormatan Propinsi (DKP) Jakarta. \"Klien kami itu dipilih oleh Musyawarah daerah secara langsung, bebas dan rahasia oleh peserta Musda, namun belum pernah ada panggilan dan pemberiatahuan apaun dari PWI Pusat, tiba-tiba ada surat pembekuan. Inilah pangkal dari masalah ini,\" kata Yasin Arsjad, SH menegaskan. Yasin yang didampingi Eka Nuryawan, SH menambahkan, pihaknya cukup menghargai kehadiran sidang kali ini, yakni dua prinsipal telah hadir dan satu orang diwakili oleh kuasa hukumnya. Sementara Eka Nuryawan, SH menambahkan, sidang yang dimulai sekitar pukul 13. 00 WIB dan hakim ketua H. Faisal, SH MH memutuskan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. \"Sesi ini wajib dilalui, karena itu besok semua prinsipal wajib hadir untuk melakukan musyawarah dengan di dampingi dari masing-masing penasehat hukumnya,\" katanya. Perkara Perdata di PN Pusat dengan nomor 591/Pdt.G./2024/PN. JKt.Ps itu, minggu depan memasuki agenda perdamaian dan kami sebagai kuasa hukumnya sudah mendaftar dan mengisi formulir di LT dua gedung PN Jakarta Pusat. \"Mudah-mudahan ada kompromi yang baik karena semuanya tampaknya keluarga besar dari anggota PWI,\" kata Eka Nuryawan yang tergabung dalam Tim hukum Madahani itu. Tim pengacara penggugat terdiri dari beberapa nama di antaranya Dr. Ahmad Yani, Dr. Herman Kadir, Eka Nuryawan, Yushernita, SH, Yasin Arsjad, SH dan Muhamad Romadona, SH.****
POPULER
