Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA & Corporate Advisor

 MASYARAKAT Indonesia sempat  termotivasi dan berharap besar ketika mengikuti berbagai pidato Presiden terpilih Prabowo sejak dari Singapore Dialogue sampai pertemuan dengan Putin dan yang  terkini pidato di Rapimnas Gerindra di GBK tentang   tekad beliau memberantas korupsi. Sudah rahasia umum, korupsi di Indonesia selama 10 tahun ini sudah keterlaluan merusak sendi tatanan pemerintahan dan perekonomian yang  membuat rakyat menderita miskin. Sehingga target mencerdaskan bangsa dan mensejahterahkan rakyat yang diamanatkan konstitusi dan dijanjikan oleh Nawacita Jokowi  tidak tercapai.

Pada banyak kesempatan pa Prabowo berpidato dengan jelas dan lugas berapi api mendeklarasikan niatnya memerangi korupsi dengan all out. Termasuk  rencana membentuk tim khusus memburu para koruptor sampai ke mana pun.

Korupsi yang masif menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi dan kemiskinan yang berkelanjutan. 
Konon di Indonesia  masih ada sembilan belas juta orang yang hanya makan sekali sehari dari 38 juta orang miskin yang distandard Bank Dunia. Pendapatan per kapita Indonesia masih bertengger di $4.500 per tahun. Malaysia yang tetangga kita sudah di $13.500.

Setiap bayi yang lahir sudah harus ikut memikul beban utang negara sebesar Rp50 juta karena tumpukan utang yang sudah lewat dari Rp 8000 Triliun. Mirisnya menurut laporan Bank Dunia, yang dikorup itu diperkirakan dari belasan sampai 30% dari APBN. Jadi korupsi  ratusan triliun setiap tahun itu bukanlah hal yang aneh.

Sepertinya target perioritas tinggi memberantas korupsi ini akan menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo. Hal ini terefleksi dari pidato akbarnya di GBK ketika beliau mengingatkan para kader Gerindra dan mungkin  juga para petinggi  partai-partai pengusungnya agar waspada dengan peringatan keras beliau agar jangan korupsi.

Pada kesempatan lain beliau juga menjanjikan pembentukan Zaken Kabinet yang bertujuan memitigasi korupsi yang selama ini memang ada peran besar menteri-menteri korup. De facto kementerian-kementerian itu  menjadi akar pokok yang menunjang kegiatan korupsi. Ambil saja beberapa contoh yang masih segar dalam ingatan kita seperti: mega korupsi BTS oleh Menteri Kominfo Johnny G.Plate. Korupsi di Kementerian Pertanian oleh Syahrul Yasin Limpo. Mega korupsi Bansos oleh Juliari Batubara Menteri Sosial dari PDIP. Korupsi di Kementerian  Kelautan oleh Edhy Prabowo. Mega korupsi di BUMN dan lain lain kasus korupsi yang masih belum diusut diberbagai kementerian di mana beberapa Ketum Partai yang merangkap menteri-menteri konon lagi tersandera.

Selama 10 tahun ini korupsi memang sudah keterlaluan meresahkan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hal ini logis mengingat bahwa akar permasalahan korupsi di Indonesia  erat hubungannya dengan para anggota kabinet yang memegang anggaran APBN ratusan Triliun Rupiah. Mereka sarat dengan kepentingan peribadi dan partai politiknya. Sudah menjadi rahasia publik bahwa selama Republik ini berdiri penyusunan kabinet itu dilakukan kan secara dagang sapi tradisional. Jelas tawar menawar kurang  profesional, apalagi Zaken.Tidak ada sistim seleksi para calon secara profesional sistimatis berjenjang dimulai dari penilaian etika dan integritas. Lalu Intelektualitas dan kompetensi serta rekam jejak. Tapi yang terjadi adalah seleksi menteri berkiblat ke  popularitas elektabilitas, dekat dengan ketum partai partai politik.  

Dari draft susunan  kabinet Prabowo yang lagi beredar, ada beberapa nama yang masyarakat anggap TOXIC atau integritas mereka menjadi sorotan. Memang ini belum final tapi mendekati akurat. Sepintas sepertinya terkesan masih kurang berbobot Zaken atau boleh dikatakan  masih terbersit ada bau politik dagang sapi, dimana para ketum partai politik jelas masih ikut berperan  dalam menentukan para anggota kabinet.

Sudah membudaya di Indonesia ketika para menteri di kabinet tersusun, para kroni kabinet pada sibuk merapat menyusun strategi mengintip anggaran di kementerian terkait.

Akankah Zaken Kabinet terealisasi atau Kabinet Dagang Sapi lagi?  Prabowo punya hak prerogative, beliau harus berani mendobrak budaya Indonesia susunan kabinet daging sapi yang  sudah berlaku selama ini untuk merealisasikan Zaken Kabinet.  Dalam Bahasa Belanda Kabinet Zaken adalah Kabinet pemerintah yang jajaran anggota kabinetnya terdiri dari orang orang  ahli atau berkompeten di bidangnya. Tentu faktor orang yang beretika dan berintegritas menjadi keharusan.

Di atas kertas, bila konsep ini diterapkan dan dieksekusi, Indonesia akan berubah menjadi negara tujuan investasi dan Corruption Perceptions Indexnya kan membaik dari ranking 34 negara terkorup di dunia. Hal ini mengingatkan kita bahwa phenomena ini menunjukkan kabinet dagang sapi yang terjadi selama rezim Jokowi menjadi akar dan fondasi kuat penyebab masalah korupsi yang berkelanjutan. Sepertinya para penguasa dan menteri selama ini menerapkan tata kelola pemerintahan Bad Public Governance dan Conflict of Interest tanpa rasa malu dan guilty feelings.

Rencana Presiden Prabowo menerapkan Zaken Kabinet itu sudah benar untuk memerangi korupsi. Namun kita jangan lupa bahwa di Indonesia banyak orang orang ahli dan berkompeten. Tapi orang orang pintar ini banyak yang toxic, munafik dan kurang berintegritas. Jadi menteri menteri Zaken Kabinet perlu diseleksi ketat terutama penekanan faktor integritas.Ini penting seperti profesionalisme dan kompetensi serta keahlian.Bukan popularitas dan elektabilitas dari lembaga lembaga survei berbayar yang selama ini menjadi patokan palsu.

Masyarakat patut mengkuatirkan kemungkinan keberhasilan eksekusi Kabinet Zaken mengingat masih besarnya pengaruh para ketua partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah Presiden Prabowo.  Tapi kita masih berharap besar bahwa tokoh nasionalis kuat seperti pak prabowo mempunyai moral authority dan  mampu  merealisasikan Zaken Kabinet dengan menteri menteri yang berkompeten dan berintegritas. Ini demi menggenjot target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun untuk keluar dari middle income trap dan  merebut kembali kedaulatan rakyat yang selama 10 tahun terkesan dilecehkan oleh para koruptor dan sekelompok oknum menteri yang korup beserta kroni kroninya. Paling tidak beliau punya sense of crisis yang Indonesia lagi hadapi. 

Beliau tentu sadar tidak akan mengulangi kesalahan yang dibuat rezim Jokowi selama ini.Namun tidak tertutup kemungkinan akan melanjutkan 
proyek proyek bagus yang dirintis oleh presiden Jokowi yang sepertinya lagi crash landing. Ancaman di middle income trap tetap  exist dan nasib RI tergantung kepada kinerja The Zaken Cabinet. (Sws)