ALL CATEGORY
Revisi UU Polri dalam Nomenklatur Terbaru Berpotensi Bentrok dengan Tugas TNI
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, revisi Undang Undang Polri dalam nomenklatur terbaru berpotensi menimbulkan bentrokan dengan tugas TNI di lapangan. \"Beberapa nomenklatur yang berkembang terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam revisi UU Polri, luar biasa besar dan berpotensi menimbulkan gesekan dengan TNI,\" kata Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (6/6/2024). Yurisdiksi Hukum Menurutnya, tupoksi dalam revisi UU Polri luar biasa majunya dibandingkan dengan UU sebelumnya. Misalnya kalimat menyangkut kedaulatan nasional, penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman. Baik ancaman dari dalam maupun dari luar negeri terhadap hukum, kedaulatan nasional, keamanan nasional, separatisme, sabotase, dan spionase, Dia mencontohkan, Polri sebagai pengawas penyidik PNS (pegawai negeri sipil) dan penyidik lainnya, menerima hasil penyidikan untuk diberikan surat pengantar kepada kejaksaan. Hal itu sebagai syarat sahnya berkas perkara. \"Persyaratan seperti itu dapat menjadi persoalan tersendiri dalam hubungannya dengan TNI Angkatan Laut (AL) selaku penyidik di laut. Hal ini termasuk perluasan teritorial atau yurisdiksi hukum Polri,\" ungkap dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Menariknya lagi, lanjut Ginting, meskipun tidak menyebut pertahanan negara dalam draf revisi UU Polri, tapi frasa keamanan nasional dan kedaulatan nasional yang sebelumnya tidak ada dalam UU Polri, sekarang malah muncul. \"Termasuk perluasan wilayah teritorial hukum atau yurisdiksi hukum di luar wilayah Indonesia. Di antaranya di kapal laut dan pesawat udara yang teregistrasi dan berbendera Indonesia,\" ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan hankamneg. Jadi, kata Ginting, perlu dikaji lebih jauh lagi agar tugas, fungsi dan kewenangan kepolisian tidak bertabrakan dengan institusi lainnya, seperti TNI AL maupun TNI AU. \"Saya tentu tidak ingin terjadi bentrokan antara sesama aparat negara di lapangan, termasuk konflik kewenangan tugas Polri dengan TNI,\" pungkas Ginting. (sws).
Kabinet Non Toxic The Dream Team Prabowo Menuju Indonesia Emas?
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora AS, Corporate & Governance Adviser PESAN Luhut Binsar Panjaitan (LBP) ke Prabowo Subianto agar jangan bawa orang-orang toxic dalam kabinet. One of the best statements LBP. Kalau kita google, arti kata orang toxic itu, adalah orang yang berprilaku negatif, bermasalah, manipulatif dalam mencapai kehendaknya, tidak beretika, munafik, termasuk suka berbohong, ingkar janji-janji politik, bahkan mungkin astuti (asli tukang tipu). Netizenpun ramai-ramai setuju tapi ngedumel :\" Lha kok baru sekarang LBP nyaranin Prabowo dengan bijak.Mengapa gak dari dulu nyaranin Jokowi yang konon selama ini ada juga anggota-anggota kabinetnya yang tersandera dalam kasus hukum, tapi tetap duduk manis didalam kabinet?\" Anggota-anggota kabinet yang sudah jadi tersangka korupsi, antara lain Menteri Kelautan Edy Prabowo, Mensos Juliari Batubara, Menteri Pertanian SY Limpo, Menkominfo Johnny Plate, dan juga banyak pejabat-pejabat daerah. Prabowo itu eks pejabat tinggi militer, patriot yang menyabung nyawanya di Timtim, Menhan dikabinet Jokowi jilid 2 dengan pendidikan internasional dan amat fasih berbahasa Ingris, serta mampu melobi tokoh-tokoh super power. Bukan kelas pengusaha mebel yang kurang berpendidikan dan pasif berbahasa Ingris, tapi champion/jago berpolitik. Prabowo itu negarawan, lurus dan ikhlas nerimo saran. Mungkin sudah ada di benak beliau untuk membuat kabinet The Dream Team Non Toxic. Tongkat estafet menuju Indonesia Emas ada di tangannya seperti substansi pidato dasyatnya di Shangri-la Dialogue Minggu lalu di Singapura. Tantangan-tantangan ke depan Indonesia itu amat besar, terutama korupsi, kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, penurunan daya beli, middle income trap, harga pangan dan energi yang mahal, dan kini proyek IKN dengan makan siang bergizi menambah beban ekonomi. Di satu sisi, beliau perlu mengakomodir partai-partai politik koalisinya, yang tidak malu-malu meminta jatah menteri dan posisi-posisi basah di lembaga-lembaga tinggi pemerintahan termasuk BUMN. Sementara beliau harus membentuk the dream team yang credible dan capable, Non Toxic. Sayang sepertinya petinggi-petinggi partai politik itu terkesan kurang introspeksi faktor kualifikasi yang bertumpu pada kompetensi dan kredibilitas para calon yang diajukan. Selama 9 tahun, kita menyaksikan berbagai anggota kabinet ekonomi yang kurang mumpuni/ perform, rangkap jabatan, benturan kepentingan, bahkan kerap peng peng, sehingga menghasilkan kinerja yang kurang maksimal k dan kurang fokus. Mengutip dari berbagai sumber medsos yang mengkritik para menteri yang kurang berprestasi.Misalnya Menteri BKPM yang berbahasa Inggris pasif, tapi duduk di posisi di mana komunikasi dengan para investor itu perlu fasih menguasai bahasa Ingris. Lalu Menteri Perdagangan, juga ketum partai yang distigma sebagai menteri jago impor pangan tanpa ada terobosan kebijakan bidang perdagangan, terutama ekspor, kurang paham geopolitik perdangan dunia, seperti WTO. Kemudian juga Insinyur tehnik menjabat sebagai Menko Ekuin, kaisar ekonomi dan keuangan, tapi tanpa berlatar belakang akademis ekonomi dan keuangan, ketum partai besar. Memang tidak dipungkiri mereka tidak maksimal prestasinya, tidak banyak terobosan kebijakan ekonomi yang berarti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.Tapi tentu bukan semua anggota kabinet Jokowi itu tidak capable dan credible, tentu ada dong. Misalnya Menkeu SMI. Syukurlah berkat peran Bu SMI, ekonomi dan keuangan kita terbantu walau dibebani hutang berat untuk menutup defisit APBN. Juga MenPUPR Pak Basuki Hadimuljono yang kinerja membangun infrastruktur yang luar biasa. Indikator yang paling obyektif adalah indeks pasar modal BEI yang terus melemah.Hari ini jeblok 2,14% sampai dibawah 7000. Prabowo paham betul beliau harus prudent dan tunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang lebih mumpuni dari presiden-presiden RI sebelumnya. Beliau punya nilai-nilai lebih seperti kelebihan diplomasi internationalnya yang tidak ada presiden-presiden RI sebelumnya. Beliau juga paham untuk tidak mengulangi kekhilafan menyusun kabinet seperti zaman Jokowi. Kalau boleh usul untuk dipertimbangkan, course of action the best market practice GCG yang terefektif, beretika dan tidak melanggar hukum/konstitusi sekaligus membebaskan beliau dari beban politik balas budi kepada partai-partai pendukung, adalah sbb: 1.Membuat satu Tim penyeleksi Adhoc yang independent dan profesional dengan tupoksi menyeleksi calon-calon anggota kabinet Non Toxic yang profesional, mumpuni dan berintegritas. Dengan catatan: Seleksi final masih pada hak prerogatif presiden. 2.Merangkul partai2 koalisi dan oposisi yang punya stock para profesional yang mumpuni. Negeri kita banyak SDM mumpuni, walau yang berintegritas memang langka. \"Pasti ada orang2 yang lebih qualified dan berintegritas dari menteri-menteri toxic itu\" mengutip narasi Mohamad Sobari, sang budayawan. Dengan sistem seleksi ini, rengekan-rengekan tangis Bombay para petinggi partai-partai politik yang meminta jatah dapat dihindari. Terutama jebakan conflict of interest, akar pemicu mega korupsi berjamaah. Hasilnya adalah kabinet bermutu Non Toxic The Dream Team ! Sehingga masyarakat akan menghor mati pak Prabowo. Partai-partai pendukungnyapun akan hormat dan maklum. Cukup sudah pola pemerintahan yang terkesan otoriter, one man show, rentan KKN, dan koruptif dengan segelintir menteri dan anggota DPR toxic yang membuat ekonomi kita auto pilot dan terpuruk selama ini. De facto pertumbuhan ekonomi RI lebih lamban dari pada Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Rakyat berpengharapan besar semoga Prabowo mampu membawa Indonesia menjadi the 5th largest economy in the world, keluar dari middle income trap menuju era emas di 2045.7 God bless Indonesia. (*).
Waspada Atas Kuda Troya Cina
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Film \"Troy\" atau \"Helen of Troy\" sangat menarik baik kisah percintaan terlarang dan berani antara Helen puteri Yunani istri Raja Sparta Minelaus dengan Paris pangeranTroy yang menculiknya, maupun pembalasan Yunani atas kerajaan Troya. Dalam peperangan itu terbunuh Hector oleh Achilles dan akhirnya pasukan Yunani pura-pura tinggalkan kuda kayu besar yang dikira oleh Troya sebagai simbol atau jimat perang. Pasukan Troya membawa kuda kayu besar itu ke dalam kerajaan. Akibatnya fatal sebab itu adalah tipuan Yunani. Didalam kuda terdapat banyak personal tentara yang pada malam hari keluar untuk membunuh pasukan Troya yang terlelap atau lengah, lalu mengacak acak kerajaan. Ternyata kuda kayu itu telah menjadi penyebab dari kekalahan dan kehancuran Troya. Investasi cantik RRC memikat Indonesia. Jokowi intens berhubungan bahkan membuat jembatan kerjasama erat 10 tahun yang \"sukses\". Prabowo bertekad untuk melanjutkan. Duit China dibawa ke Indonesia. Berbeda dengan cerita karya Homer di atas, China membiarkan \"putri cuan\" nya dibawa Indonesia. Namun dipersyaratkan pekerja China boleh ikut. Datanglah pekerja berbondong-bondong. Indonesia mengira itu adalah simbol perhatian dan \"jimat\" kesuksesan. Ternyata cuan pinjaman, pengolahan lahan dan pabrik-pabrik yang dibangun China adalah Kuda Troya yang didalamnya banyak \"tentara\" China. Mereka mungkin menginfiltrasi malam hari lalu bersiap untuk menginvasi. Tidak seperti dalam film atau buku, maka cara China menyusupkan tentara \"Kuda Troya\" ke Indonesia jauh lebih halus, strategis dan sistematis. Dengan tipu dan kepura-puraan tingkat tinggi. Xi Jinping terlebih dahulu \"membunuh\" Jokowi di Chengdu dan Prabowo di Beijing. Dua putera Priam Raja Troya yaitu Hector dan adiknya Paris telah dibunuh akibat perbuatannya sendiri yang nekad menantang dan mengundang Yunani. Achilles sang \"anak dewa\" menjadi pahlawan yang mengobrak-abrik Troya. Helen dan investasi adalah penyebab dari penyerangan dahsyat. Jika kita datang ke Turki khususnya daerah Hissarlik Anatolia, maka akan ditemukan arkeologi geologis yang dalam Iliad Homer bernama Turkish Truva. Menurut Archeologist Brian Rose itulah kerajaan Troy yang berada di tepi pantai laut Aegen Provinsi Canakkale Barat Laut Turki Dardanelles di kaki Gunung Ida. Disana ada kisah tentang \"Kuda Troya\" Itu. Kini duplikat Kuda Troya dapat dinikmati oleh pelancong. Mereka dapat melihat dan masuk ke dalam rongga tempat pasukan Akhaia Yunani dahulu berada. Gambaran dari kecerdasan dan kelicikan. 10 tahun pengepungan Yunani atas Troy berakhir dengan penghancuran kota akibat Kuda Troya. Jokowi-Xi Jinping \"merayakan\" 10 tahun kerjasama erat kedua negara \"two countries twin park\". Adakah pasukan China saat ini sedang berada di dalam \"Kuda Troy China\" yang menunggu dan bersiap-siap keluar untuk menginvasi Indonesia ? Sepanjang kita tidak waspada maka bayang-bayang akan menjadi kenyataan. Pasukan Akhaia berubah menjadi pasukan China. Troya adalah Indonesia yang merana. Semoga Indonesia tidak tertipu oleh cuan dan investasi Kuda Troya China. (*)
Pakar Pertahanan: Tanpa Persenjataan Yang Kuat Indonesia Tidak Akan Diperhitungkan Dunia
Jakarta | FNN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia akan segera memiliki seorang Presiden yang mempunyai kemampuan setara dengan Presiden RI pertama Soekarno. Presiden tersebut, nantinya akan menjadi juru bicara keinginan politik luar Indonesia ke depan. Presiden ini yang juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru, kekuatan baru dunia. \"Jadi salah satu dari pilar penting Indonesia Emas 2045 itu, adalah munculnya Presiden yang akan menjadi juru bicara politik luar negeri Indonesia,\" kata Fahri Hamzah, Rabu (5/5/2024) sore. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema \'Arah Politik Luar Negeri Prabowo: Dari Isu Ukraina Hingga ke GAZA\'yang ditayangkan dikanal YouTube GeloraTV. Diskusi ini menghadirkan narasumber KSAU 2002-2005 Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim yang juga Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies, serta Pengamat Politik Timur Tengah & Dunia Islam Hasibullah Satrawi. \"Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita akan punya Presiden yang punya kemampuan menjuru bicarai Indonesia seperti Presiden Soekarno dulu,\" ujar Fahri. Pikiran dan pandangan Soekarno ketika itu, kata Fahri, mampu menjelaskan keberadaan negara baru bernama Indonesia dan berani melakukan konfrontasi dengan negara lain. \"Tetapi di masa Pak Harto (Soeharto) kemudian sangat slow, karena beliau fokusnya dalam membangun infrastruktur dasar dari sebuah negara maju dan modern,\" katanya. Kendati begitu, Soeharto lanjut Fahri, berhasil menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia, tidak hanya di kemajuan di bidang ekonomi, tapi juga politik dan pendidikan. \"Tapi setelah itu, penjuru bicaranya kurang keras. Pak Habibie (BJ Habibie) hanya sebentar, Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) juga. Lalu, masuk ke Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang berlatar belakang militer, tapi dikenal shoft,\" katanya. \"Kemudian kita masuk ke Pak Jokowi (Joko Widodo) yang kira-kira mirip juga dengan Pak Harto yang agak fokus kepada pembangunan,\" imbuhnya. Sementara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih memiliki kemampuan dan sikap yang keras seperti Presiden Soekarno, selain kemampuan bahasa asingnya yang cukup baik. \"Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjuru bicarai kepentingan Indonesia di dunia internasional, tapi tidak dengan konfrontasi. Terpilihnya Pak Prabowo telah menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai, Pidato Prabowo Subianto dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura pada Sabtu (1/6/2024) lalu, sangat luar biasa. \"Pak Prabowo mengajak bangsa-bangsa di dunia yang saat ini sedang galau. Mereka masih berpikir ideologinya, bahwa perang itu masih diperlukan, karena mereka punya industri militer dan sebagainya. Tetapi, Pak Prabowo mengatakan, korban manusia di Ukraina dan Gaza itu harus dipandang sama,\" katanya. Prabowo, kata Fahri, mampu menjelaskan mengenai standar ganda negara-negara barat mengenai korban manusia akibat perang di Ukraina dan Gaza, Palestina. Hal ini membuat negara-negara barat mulai terbuka. \"This Is the Indonesian time. Ini adalah waktunya Indonesia. Ini adalah gilirannya Indonesia menjemput nasibnya untuk terlibat lebih jauh dalam politik luar negeri dibawah kepemimpinan Pak Prabowo,\" pungkasnya. Smart War Sementara itu, KSAU 2002-2005 Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mengatakan, Indonesia sekarang tengah berhadapan dengan situasi geopolitik yang tidak menguntungkan, yakni adanya konflik global dan ancaman smart war (perang yang cerdas), bukan perang konvensional. Konflik geopolitik global itu terjadi antara Rusia-Ukraina, Israel-Iran, Amerika Serikat-China. Lalu, adanya ancaman perang di Laut China Selatan, dan ancaman AUKUS Australia. \"Semua itu adalah konflik geopolitik berupa perang, dan sekarang perang tersebut, sudah mencapai smart war yang memerlukan smart defence sistem, \" kata Chappy Hakim. Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies ini mengatakan, bahwa situasi tersebut, menjadi tantangan bagi pemerintahan baru dibawa pimpinan Prabowo Subianto. \"Inilah tantangan besar bagi pemerintahan baru, bagaimana memposisikan kita sebagai negara originaly dan origanily position. Di mana NKRI itu, adalah anti imperialisme dan kolonialisme dan pelopor negara-negara nonblok. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita posisikan,\" katanya. Sedangkan Pengamat Politik Timur Tengah & Dunia Islam Hasibullah Satrawi berharap bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bisa menjaga harmoni antara agama dan politik. \"Ke depan ini penting adanya rakyat dan militer untuk saling bekerja sama demi kemajuan bersama. Karena itu, Pak Prabowo sebagai tokoh militer dalam demokrasi seperti hubungan antara agama dan negara yang digambarkan Imam Ghazali,\" kata Hasibullah Satrawi. Sehingga, menurut dia,Prabowo perlu memperkuat pesenjataan Indonesia ke depan agar bisa menggerakkan dunia. Sebab, apabila tidak memiliki persenjataan yang kuat, Indonesia tidak akan didengar dan bisa mengajak negara lain untuk menjaga perdamaian, tidak cukup hanya seruan moral. \"Manusia itu, prinsipnya butuh sesuatu yang dikalkulasikan dan menakutkan agar bisa berlanjut. Negara seperti Amerika dan negara-negara di Eropa itu, tidak akan mendengar kita, kalau kita hanya ngomong soal moral. Mereka ditakuti, karena persenjataannya,\" ungkap Hasibullah. Karena itu, Hasibullah berharap Prabowo bisa segera meningkatkan perkembangan persenjataan Indonesia lebih cepat demi melindungi rakyatnya sendiri dan ikut serta menjaga perdamaian dunia. \"Itu merupakan konteks hubungan antara agama dan negara. Di mana militer itu, harus menjadi pelindung dan penjaga bagi rakyatnya. Indonesia negara terlalu damai, tidak seperti negara di Timur Tengah, musuh itu ada didepan hidung itu. Ini masalah hidup mati, persenjataan yang kuat itu diperlukan\" tegasnya. (*)
Pribumi Akan Dijadikan Jongos dan Budak Cina
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRIBUMI Indonesia setiap hari didesak untuk berpikir kebutuhan hidup yang makin susah. Ada kekuatan yang berusaha untuk mengikis rasa nasionalis dan menguasai suatu negara diarahkan ke urusan perut. Ketika urusan perut sudah melilit, barulah rakyat pribumi akan jadikan jongos dan hudak. Saat bersamaan Cina akan berdatangan ke Indonesia sebagai tuannya. \"Program Strategis Nasional (PSN) - untuk mengusir kaum pribumi, karena lahan tempat tinggalnya akan diserahkan ke Cina. Tragedi kejam dan keji untuk melemahkan, mengendalikan bahkah memusnahkan kaum pribumi. Selama ini perang proxy, memiskinkan dan melemahkan pribumi makin sadis dan kejam justru dari rezim penguasa bangsanya sendiri yang saat ini telah jadi jongos politik oligarki. Setiap hari kita mendengar dan menyaksikan asing aseng masuk menjarah dan menguasai sumber ekonomi kita. Bahkan 1 juta hektar untuk pertanian akan diserahkan ke Cina untuk mengolahnya. Indonesia sekarang ini sudah dijual dengan cara yang ilegal kita hanya bisa tutup mata, menyerah . Karena rakyat terus diserang “kebutuhan hidup miskin karena di miskinkan \". Apakah Indonesia sekarang ini sudah bukan sebuah negara. Melainkan hanya koorporasi. Bahkan lebih buruk lagi, kita hanya anak perusahaan. “Perusahaan utamanya RRC. Kita seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali. Hidup negara hanya mengandalkan hutang. Pribumi saat ini di adu domba , para wakil rakyat diadu, partai-partai diadu, rakyat diadu. Pribumi dibiarkan membenci saudara sendiri. Tidak peduli adanya ancaman penjarah asing masuk ke Indonesia dengan leluasa. Ketika semua telah dikuasai Cina (RRC), pribumi hanya menjadi kuli-kuli mereka. Singapura orang melayu hanya jadi jongos. Ini adalah kecelakaan sejarah. Rezim dungu, tolol dan buta sejarah bahwa pola yang dilakukan Cina sama yang dilakukan Jepang pada tahun 1942, ketika ingin menguasai Indonesia secara militer dan ekonomi. Pada tahun 1960-an, Cina ingin kuasai Republik Indonesia secara ideologi melalui PKI. Pada 2015, Cina akan jerat Indonesia melalui ekonomi, khususnya dengan pemberian kredit utang besar-besaran. Jokowi mengabaikan peringatkan khususnya atas tawaran kredit ratusan miliar dolar Amerika Serikat dari Cina. Menurut laporan Kementerian Keuangan, nilai total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 8.144,69 triliun per tanggal 31 Desember 2023. Negara dalam bahaya gagal bayar, rakyat makin miskin, aset negara sebagai taruhan dan jaminannya. Dalam kondisi dililit hutang Jokowi di jebak membangun tol laut di kawinkan dengan program Jalur Sutra abad ke-21 Cina yang terbagi menjadi jalur darat dan jalur laut sebagai poros maritim dunia Sama saja Indonesia akan melelang NKRI, mengancam kaum pribumi akan musnahkan minimal di lemahkan seperti Singapura hanya akan di jadikan jongos dan budak Cina.**
Nasionalisme dan Ukhuwah Islamiah
Oleh Benz Jono Hartono | Praktisi Media Massa, Anggota Dewan Pembina ASPIRASI INDONESIA untuk Penetapan 15 Maret sebagai Libur Nasional Hari Anti Islamofobia DALAM dunia yang semakin terhubung, dua konsep penting bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia seringkali menjadi perbincangan hangat: nasionalisme dan ukhuwah Islamiyah. Keduanya memiliki peran signifikan dalam membentuk identitas dan pandangan hidup umat Islam, namun terkadang keduanya tampak bertentangan. Bagaimana kita dapat menyelaraskan antara rasa cinta tanah air dengan persaudaraan universal Islam? Nasionalisme Cinta Tanah Air sebagai Bagian dari Iman Nasionalisme, dalam konteks yang positif, adalah rasa cinta dan loyalitas terhadap tanah air dan bangsa. Bagi seorang Muslim, nasionalisme tidak berarti menafikan identitas agama. Bahkan, Islam mengajarkan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap kota Mekah, tempat kelahirannya, meskipun pada akhirnya harus berhijrah ke Madinah. Nasionalisme yang sehat mengajak setiap individu untuk berkontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan negara. Dalam hal ini, seorang Muslim yang baik seharusnya menjadi warga negara yang baik, yang peduli terhadap lingkungan, patuh terhadap hukum yang adil, dan aktif dalam pembangunan masyarakat. Nasionalisme tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif atau merendahkan bangsa lain. Sebaliknya, nasionalisme harus mendorong kita untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan bagi seluruh penghuni negara, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau ras. Ukhuwah Islamiyah Persaudaraan yang Melintasi Batas Geografis Di sisi lain, ukhuwah Islamiyah adalah konsep persaudaraan antar sesama Muslim yang melampaui batas-batas geografis dan nasional. Ukhuwah ini berdasarkan pada keyakinan bersama dan keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap Muslim adalah saudara, dan harus saling membantu, mendukung, dan melindungi satu sama lain. Ukhuwah Islamiyah menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama antara umat Islam di seluruh dunia. Ini berarti ketika ada Muslim yang tertindas di belahan dunia lain, kita harus peduli dan berusaha memberikan bantuan semampunya. Ukhuwah Islamiyah mengajak kita untuk melihat diri kita sebagai bagian dari komunitas global yang lebih besar, yang bersatu oleh iman dan nilai-nilai Islam. Menyelaraskan Nasionalisme dan Ukhuwah Islamiyah Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang memiliki keberagaman etnis, budaya, dan agama, menemukan keseimbangan antara nasionalisme dan ukhuwah Islamiyah merupakan tantangan yang penting. Kedua konsep ini memiliki landasan yang kuat, namun terkadang terlihat seolah-olah bertentangan. Untuk mencapai harmoni, perlu dipahami dan diintegrasikan secara bijak. Nasionalisme adalah paham yang mengajarkan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Di Indonesia, nasionalisme berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila, yang mencerminkan kebhinnekaan serta kesatuan dalam keragaman. Ideologi ini mengedepankan persatuan nasional, integritas territorial, dan kesetiaan pada negara. Ukhuwah Islamiyah adalah konsep persaudaraan dalam Islam yang mengajarkan solidaritas dan kebersamaan di antara umat Islam di seluruh dunia. Prinsip ini menekankan pentingnya saling membantu dan menjaga hubungan baik antar sesama Muslim, tanpa memandang batas negara. Tantangan dalam Mengintegrasikan Keduanya Integrasi antara nasionalisme dan ukhuwah Islamiyah sering kali dihadapkan pada beberapa tantangan: 1. Identitas Ganda: Umat Islam di Indonesia harus menyeimbangkan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia dan sebagai anggota komunitas Muslim global. Kadang-kadang, tuntutan dari kedua identitas ini dapat berkonflik. 2. Tragedi Politik dan Sosial: Peristiwa politik atau sosial tertentu dapat memicu ketegangan antara kesetiaan nasional dan solidaritas keagamaan. Misalnya, kebijakan luar negeri yang tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam global dapat memicu reaksi dari kalangan Muslim domestik. 3. Interpretasi yang Berbeda: Beragamnya interpretasi terhadap ajaran Islam dan konsep nasionalisme dapat menyebabkan perbedaan pandangan di dalam masyarakat. Mencari Keseimbangan Untuk mencapai keseimbangan antara nasionalisme dan ukhuwah Islamiyah, beberapa langkah berikut dapat dipertimbangkan: 1. Pendidikan yang Inklusif: Pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai kebangsaan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kurikulum yang inklusif dapat membantu generasi muda memahami pentingnya menjaga kesatuan nasional tanpa mengorbankan prinsip ukhuwah Islamiyah. 2. Dialog Antar Komunitas: Dialog yang terbuka antara pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah dapat mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya kedua konsep ini. 3. Kebijakan yang Adil dan Merata: Pemerintah harus memastikan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok manapun, termasuk umat Islam. Keadilan sosial adalah kunci untuk menciptakan rasa memiliki dan kesetiaan pada negara. 4. Keteladanan Pemimpin: Pemimpin agama dan politik harus menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai nasionalisme yang selaras dengan ukhuwah Islamiyah. Tindakan dan ucapan mereka harus mencerminkan komitmen terhadap kedua nilai ini. Kata Akhir Mencari keseimbangan antara nasionalisme dan ukhuwah Islamiyah adalah upaya yang memerlukan kebijaksanaan dan kepekaan terhadap keberagaman. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, integrasi yang harmonis antara cinta tanah air dan persaudaraan Islam sangat mungkin dicapai melalui pendidikan, dialog, kebijakan yang adil, dan keteladanan pemimpin. Dengan demikian, keberagaman yang ada dapat menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan memecah belah. (*)
Selamat Ginting: Publik Jangan Apriori Terhadap Militer Aktif Duduki Jabatan Sipil
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting meminta publik jangan terlalu reaktif negatif dalam penempatan militer aktif di jabatan sipil. Justru publik harus melihatnya sebagai antisipatif positif menghadapi tantangan masalah pertahanan keamanan negara (hankamneg) ke depan. \"Publik jangan apriori terlebih dahulu, apalagi menuding TNI ingin kembali menghidupkan Dwifungsi ABRI atau memiliki fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik,\" kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Selasa (4/6/2024). Berdiri Setelah UU TNI Menurutnya, saat UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI disahkan, pada saat itu belum ada lembaga setingkat kementerian atau badan yang membutuhkan personel aktif TNI. Misalnya, kata Ginting, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) disahkan pada 2007. Kemudian BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) pada 2012. Begitu juga dengan Bakamla (Badan Keamanan Laut) pada 2014. Setelah itu ada pula BSSN (Badan Siber Sandi Negara) pada 2017. Termasuk Basarnas (Badan SAR Nasional) pada 2017. Begitu juga dengan BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) di bawah Kementerian Dalam Negeri pada 2008. \"Lembaga setingkat kementerian dan badan-badan nasional itu memerlukan personel aktif militer untuk penugasan-penugasan spesifik yang memerlukan keahlian khusus bidang hankamneg,\" kata dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Contoh, kata Ginting, BNPB. TNI memiliki personel paling siap dalam menghadapi bencana alam, karena TNI memiliki satuan tugas reaksi cepat bencana alam untuk Indonesia Barat dan Indonesia Timur yang siap diberangkatkan satu jam setelah terjadinya bencana alam. Termasuk alat-alat berat Zeni untuk dikerahkan ke lokasi bencana alam. \"Masyarakat justru seharusnya berterima kasih kepada TNI sebagai institusi pertama yang selalu berada paling awal dan paling sigap dalam penanggulangan bencana alam,\" ujar Ginting. Butuhkan TNI Polri Hal yang sama juga berlaku untuk BNPT. Sebab, lanjut Ginting, TNI dan Polri memiliki sumberdaya manusia yang dilatih untuk menanggulangi terorisme. Polri mesti dibantu TNI dalam penanggulangan terorisme, karena TNI tiga matra memiliki satuan penanggulangan terorisme (Gultor). \"Apakah masyarakat menolak kehadiran TNI dan Polri dalam gultor? Jika menolak yang diuntungkan justru kelompok radikal yang berujung menjadi kelompok terorisme,\" ungkap Ginting menjelaskan. Hal lainnya, kata dia, seperti Bakamla. Institusi ini sejak awal banyak diawaki personel TNI Angkatan Laut dibantu Kepolisian Air. Sehingga negara membutuhkan kehadiran personel militer aktif dan polisi aktif di Bakamla. \"Itu contoh-contohnya dan tidak perlu dituding akan hidupkan Dwifungsi ABRI. Profesional saja sesuai keahlian dan kebetulan pegawai negeri sipil tidak memiliki kecakapan memadai untuk menjaga keamanan laut kita,\" ujar Ginting menerangkan. Dikemukakan, dalam BSSN juga begitu. Personel TNI sesungguhnya sudah ada sejak embrio lembaga ini berdiri. Tentu saja personel TNI dan Polri yang memiliki keahlian dalam bidang sandi, intelijen, dan siber. Tidak mungkin BSSN tidak dibantu personel TNI dan Polri. \"Jadi masyarakat jangan apriori dengan adanya personel aktif TNI dan Polri di lembaga-lembaga yang memang membutuhkan kehadiran mereka,\" ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan hankamneg. Yang mesti dipikirkan baik buruknya, lanjut Ginting, pengaturan apakah mesti pensiun diri dari dinas TNI maupun Polri bagi mereka yang menduduki jabatan sipil. Politik Negara\' Mengenai kekhawatiran hadirnya kembali Dwifungsi ABRI, menurut Ginting, mesti dilihat secara jernih untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Fungsi hankamneg memang jadi tugas TNI dan Polri. Sedangkan fungsi sosial politik, memang mesti dikritisi dan dievakuasi jika ada yang menyimpang. \"Siapa bilang TNI dan Polri tidak boleh berpolitik? TNI dan Polri tetap harus berpolitik. Namun bukan politik praktis melainkan politik negara. Sebagai aparatur negara, politik mereka adalah politik negara,\" tegas Ginting. Lagi pula, kata dia, kondisi di era Orde Reformasi saat ini tidak memungkinkan TNI dan Polri bertindak sebagaimana era Orde Baru dan Orde Lama (Demokrasi Terpimpin). \"Ada parlemen, media massa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi kampus, dan masyarakat sipil yang akan mengawasi jika TNI dan Polri keluar jalur. Jadi tidak mungkin TNI dan Polri akan kembali seperti saat berlakunya Dwifungsi ABRI,\" pungkas Ginting. (sws)
Presiden Koplak Harus Dikeplak
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KOPLAK artinya \"tidak penuh\", seringkali dipakai untuk menyebut orang dalam kondisi yang kurang sempurna, tidak normal, ada gangguan fisik dan psikisnya. Sedangkan keplak dalam bahasa Jawa tempeleng (di pukul kepalanya). Orang koplak dalam kesadaran miminalnya sangat sulit di ingatkan dari ucapan dan tindakannya. Dengan cara keras harus ditempeleng kepalanya. Jokowi terus menerus melakukan penyesatan layaknya orang koplak, mengarang realita dengan kebohongan sesuai dengan hasrat dan kepentingan politiknya. Melumpuhkah lawan lawannya dengan cara menyandra. Tampak makin jelas dan telanjang. Persepsi dalam otaknya jauh dari kondisi ideal seorang negarawan. Dalam mengendalikan dan mengelola negara hanya menurut apa yang diinginkan untuk kepentingan politik diri dan kelompoknya. Rakyat dibawa ke alam fiksi, kebohongan dan tipuan sesungguhya sama dengan strategi penyesatan. Hitler menunjuk Jenderal Erwin Rommel, Komandan pasukan di sepanjang pantai Prancis melakukan strategi penyesatan \"mengubah tembok Atlantik sebagai taman ranjau dan zona penembakan Iblis\"_. Musuh mengira zona aman, maka begitu masuk zona penembakan iblis, semua masuk dalam perangkapnya. \"Jokowi memasang ranjau untuk lawan lawan politiknya, para pejabat negara dan politisi, dengan ranjau uang haram mereka ambil dengan lahap saat itulah mereka terperangkap.\" Basisnya kemenduaan, kebohongan atau kemunafikan menyeret semua yang sudah masuk dalam ranjau tidak ada pilihan, selain harus bersama sama satu kolam mempertahan dan menikmati kekusaan sepuas puasnya, sebelum harus menanggung mati bersama sama. Jokowi orang koplak boneka yany tidak memiliki banyak pengetahuan tentang strategi perang politiknya hanya dengan bantuan para poli wetisi dan Jenderal pekok yang telah terperangkap membuat peta, menyusun straregi kekuasaannya. Dari sinilah lahir macam strategi penyesatan untuk meraih dan mewujudkan semua rencana para bohir Cina yang telah di beri karpet merah sebagai Penjajah Gaya Baru ( PGB ). Inti penyesatannya adalah kemenduaan, kemunafikan, memanipulasi dan mendistorsi kebohongannya tampak sebagai realita kebenaran. Presiden sebagai pelaku yang terus menerus menebar kebohongan dan penyesatannya layak di keplak kepalanya. Penampilan semua kamunflase, pola hipnotis, informasi bohong, sulit dihentikan sebelum lengser dari kekuasaanya. Karena saat ini masih dalam bayang bayang, pengamanan dan perlindungan oleh kekuatan yang sama sama dalam zona penembakan iblis, nekad beresiko harus mati besama sama. (*)
Ke Mana Tuh Ijazah Asli Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERUS dicari dan diburu belum ketemu juga ijazah asli bapak Jokowi. Apa bener die punye ijazah gitu? Hak publik terus dikangkangi oleh seorang pejabat publik penentu bangsa dan negara, Presiden. Ketika awal masuk ke gorong-gorong dikira mau bawa simpanan ijazah untuk segera dipertunjukkan kepada rakyat Indonesia : \"Wahai Rakyat Indonesia, inilah Ijazah SMP, SMA dan Perguruan Tinggi ku, wis jelas tho ?\". Ternyata tidak, ijazah itu entah tersimpan dimana justru yang beredar adalah foto kopi ijazah Sarjana Kehutanan UGM tahun 1985. Sontak foto copy ijazah itu babak belur dihajar warga karena berfoto \"palsu\", bertuliskan beda dengan ijazah \"teman\", bertanggal ujian janggal, serta keanehan lainnya. Dugaan ijazah palsu Jokowi terus bergulir dan menguat. Ketika orang yang \"tahu\" asal usul dan ijazah Jokowi melontarkan tuduhan dan meminta klarifikasi justru orang ini yaitu Bambang Tri diganjar hukuman 4 tahun oleh PT Semarang dan MA. Begitu juga dengan Gus Nur yang menantang mubahalah atas kepemilikan ijazah Jokowi. Keduanya oleh PN Surakarta awalnya divonis 6 tahun, meski Jokowi atau JPU saat itu tidak mampu menunjukkan ijazah SMP dan SMA nya. Baik Penyidik Kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum saat itu menyatakan bahwa mereka juga belum atau tidak pernah melihat ijazah asli milik Jokowi. Tidak ada satupun Saksi yang pernah melihat. Akan tetapi Bambang Tri dan Gus Nur tetap saja dihukum. Maklum hukum di negeri ini absolut berada di bawah kendali kekuasaan. Gugatan ijazah palsu Jokowi masuk ke ranah perdata. Melalui PN Jakarta Pusat gugatan dilayangkan oleh lima warga Bambang Tri, Taufik Bahaudin, Rizal Fadillah, Muslim Arbi dan Hatta Taliwang dengan Kuasa Hukum Prof Eggy Sudjana, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Rayani dan lainnya dari TPUA. Dijalankan lebih dari 10 kali persidangan dan berakhir dengan Putusan Sela \"PN Jakpus tidak berwenang mengadili\". Rupanya masih konsisten ijazah misterius itu untuk terus \"diumpetin\". Dalam persidangan PN Jakpus, Kuasa Hukum Jokowi Otto Hasibuan yang baru menggantikan Jaksa Pengacara Negara mengaku bahwa ia telah melihat ijazah asli Jokowi. Nah, oleh Kuasa Hukum Penggugat, Ketua Peradi itu ditantang untuk membawa dan menunjukkan ijazah asli Jokowi. Namun hingga Putusan Sela, tetap saja ijazah itu tidak muncul atau dimunculkan. Jadi wajar jika tuduhan tetap berlanjut : \"Ijazah Jokowi itu palsu, sebelum dibuktikan sebaliknya\". Atas Putusan Sela \"ngawur\" yang menghindari agenda pembuktian tersebut, Kuasa Hukum Penggugat segera menyatakan Banding dan telah menyampaikan Memori Banding melalui Kepaniteraan PN Jakpus tanggal 28 Mei 2024. Dengan belum berkekuatan pasti (in kracht), maka proses perburuan ijazah asli Jokowi masih berlanjut. Meski para Kuasa Hukum bukan \"pemburu hantu\" namun diyakini Jokowi masih terus dihantui oleh \"mimpi buruk\" perburuan ijazah. Agar publik dapat terus ikut melacak dan membuktikan apakah Mr President ini memiliki ijazah atau tidak, atau jikapun ada, apakah asli atau palsu, maka para Penggugat bersama Kuasa Hukum berencana untuk segera membuat film dokumenter perburuan ijazah itu. Mungkin \"Dirty Joko\'s Sertificate\" cocok untuk judul film tersebut. Nah, rakyat Indonesia dapat menyaksikan kebobrokan penyelenggara negara atau rezim Jokowi melalui film dokumenter : \"Dirty Vote\", \"Dirty Election\", dan \" Dirty Joko\' s Sertificate\".Rakyat tidak boleh lelah untuk mengejar kebenaran dan terus berjuang membongkar kemunafikan. Terkutuklah para pembohong. (*)
Drakor Partai, Kudeta Kedaulatan Rakyat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRABOWO Subiyanto resmi sebagai Presiden Oktober 2024 mendatang, harus bisa lepas dari pengaruh Jokowi, Oligarki dan Xi Jinping yang akan terus membayangi, mengganggu, membelokkan dan merusak kekuasaannya sebagai Presiden. Ambil kebijakan berani di awal kekuasaanya menata ulang sistem demokrasi di Indonesia, kembalikan sistem kedaulatan tertinggi rakyat yang sudah dirampas atau dikudeta oleh ketua umum partai politik selama 26 tahun berjalan? Anggota DPR (D) di semua tingkatan, khususnya DPR RI peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat macet total, tidak lebih hanya sebagai pegawai partai yang harus melaksanakan perintah Ketua Umumnya. Melawan keinginginan Ketua Partai harus menerima akibatnya akan di recall. Untuk mengembalikan kedaulatan rakyat mutlak harus membatalkan UU MD3 dan tata ulang UU Kepartaian. Hapus hak recall oleh partai, kembalikan kepada rakyat pemilik syah kedaulatan tertinggnya. Akan banyak kendala, hambatan dan perlawanan dari partai dan bandar yang merasa telah membeli partai dengan kontrak politiknya yang wajib di dilaksanakan partai sebagai karyawan atau pegawai seperti budak dan bonekanya. Sebagian besar partai sudah di beli oleh pemilik modal saat melaksanakan Munas, Kongres, Musyawarah Besar apapun namanya. Dampak ikutannya sebuah partai peran dan fungsinya seperti bebak lumpuh, harus mengikuti kebijakan dan perintah bandar pembelinya. Saat pemilu keadaan diperparah terjangan politik transasakai (membeli suara) telah menjadi budaya dan praktek politik kotor justru dimaklumi masyarakat luas. Rakyat harus sadar akan hak-hak dan kekuasaan konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dan pilar-pilar demokrasi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara telah di kudeta oleh partai. Rakyat harus merebut kembali sebagai pemegang kedaulatan dan harus memiliki satu mekanisme untuk bisa mempertahankan kedaulatan tertingginya. Keberadaan partai politik tidak boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan lebih besar dan lebih tinggi dari kedaulatan tertinggi rakyat. Apabila kondisi ideal tersebut belum bisa di wujudkan maka eksistensi demokrasi di Indonesia tidak lebih hanya aksesoris demokrasi jadi jadian. Rakyat selamannya akan menjadi mainan drakor partai yang telah mengkudeta partai dan demokrasi sebagai mainannya. Upaya mengembalikan dan memfungsikan kedaulatan tertinggi kepada pemiliknya (rakyat) dipastikan akan banyak kendala, hambatan, tantangan dan perlawanan dari status quo elit politik wakil rakyat yang selama ini sudah terhipnotis sebagai elit partai bertahun tahun seolah olah sebagai pemilik kekuasaan. Sudah waktunya kita semua sebagai anak bangsa untuk bangkit menuntut kembali kedaulatan tertinggi rakyat yang telah dikudeta partai politik. Kalau Presiden Prabowo Subiyanto tidak tanggap dan bertindak cepat, cara fundamental akan menjadi alternatif pilihan rakyat dengan cara keras merobohkan sistem politik kepartaian yang buruk telah menjadi kebiasaan (budaya) selama ini, satu satunya jalan dengan revolusi.***
POPULER
