ALL CATEGORY
The President Center Gelar Lomba Mirip Anies Baswedan
Jakarta, FNN- Komunitas Millenial Rumah Relawan Kedai Kopi Anies (Kaka Anies) The President Center selenggarakan LOMBA MIRIP AMIN (Anies Rasyid Baswedan -Abdul Muhaimin Iskandar) berhadiah total Rp. 20 juta serta hadiah hiburan lainnya. Program ini sekaligus mensosialisasikan pasangan Capres AMIN 2024 kepada masyarakat pemilih, khususnya kaum millenial. Menurut Dimas Pilar Sakti Penggasan Rumah Relawan Kedai Kopi Anies (Kaka Anies) Baswedan kepada media di Jakarta, LOMBA MIRIP AMIN ini terbuka bagi masyarakat yang merasa memiliki wajah yang miripdengan Anies maupun Muhaimin. Lomba MIRIP AMIN mulai dibuka pendaftarannya, tanggal 9 November 2023 sampai 15 Desember 2023. Pengumuman oleh Konsorsium Dewan Juri, tanggal 20 Desember 2023. Namun masih bisa diperpanjang hingga akhir Desember 2023, jika peserta masih sedikit. Adapun persyaratan dan hadiah, menurut Dimas yaitu setiap peserta dapat menyertakan foto dan foto copy KTP/Identitas lain. Membuat Video berdurasi 1 (satu) menit yang diposting di salah satu media sosial antara lain FB, Twitter, Istagram, Tiktok, Snack, dll. Kemudian mengirimkan ke Email : president.center08@gmail.com/indonesiacenter7@gmail.com atau WA: 0817-17-3437. Isi video memuat statemen apa yang membuat mereka merasa mirip dengan Anies maupun Muhaimin. Tentang hadiah, lanjut Dimas Kedai Kopi Kaka Anies akan menyediakan hadiah total Rp20 juta untuk para pemenang yaitu Juara I Rp5 juta, Juara II Rp3 juta dan Juara III Rp2 juta untuk masing-masing pemenang mirip Anies dan Muhaimin. Selain itu ada juga hadiah hiburan bagi peserta yang layak. Kemudian memperoleh Piagam, bertemu AMIN serta dilibatkan oleh relawan dalam mensosialisasikan program AMIN ke masyarakat. Relawan Kedai Kopi Kaka Anies menurut Dimas Pilar Sakti dikemas dengan gaya anak muda millenial yang doyan ngumpul sambil ngopi. Kedai Kopi Kaka Anies dikemas dengan bentuk kekinian sesuai dengan gaya anak muda masa kini. Kreatif, inovatif dan energik. Bisa menjadi tempat diskusi perubahan guna memenangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Pemimpin Republik Indonesia, Periode 2024-2029 dalam Pemilu 2024 mendatang Selain itu di Kedai Kopi bisa nyantai nyeruput kopi harga rakyat, sambil karaoke, podcast, pelatihan UMKM, pendaftaran anggota Kedai Kopi Anies, deklarasi dukungan pada Anies Baswedan untuk Presiden 2024-2029, hingga kegiatan Jumat berbagi berupa pembagian nasi kotak kepada kaum dhuafa, pemulung, driver, ojek maupun masyarakat miskin, lomba-lomba dan lainnya.
Pengamat Nilai Pembelaan Anwar Usman Merendahkan Citra-Martabat Pribadi
Jakarta, FNN - Direktur RISE Institute Anang Zubaidy menilai pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam konferensi persnya merespons putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) justru merendahkan martabat dan citra dirinya sebagai hakim.\"Artinya bentuk pembelaan diri yang disampaikan Anwar Usman itu bentuk pembelaan diri yang tidak perlu yang menurut hemat saya justru merendahkan citra dan martabat beliau,\" kata Anang dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu berpendapat bahwa pembelaan Anwar adalah pernyataan yang tidak pas karena pelanggaran etik berat yang dilakukan sudah terbukti dalam sidang MKMK.\"Itu \'kan pelanggaran berat. Kalau kemudian yang bersangkutan itu masih menganggap dirinya sebagai korban, itu \'kan kurang pas, playing victim (berlagak seperti korban),\" ucapnya.Menurut dia, pernyataan Anwar yang menyebut dirinya adalah korban fitnah tidaklah sesuai dengan fakta.Ia mengatakan bahwa Anwar pernah mengenalkan diri sebagai Ketua MK dan bagian dari keluarga Presiden RI Joko Widodo.\"Itu seolah menunjukkan \'Saya sebagai bagian dari keluarga Istana\' yang butuh rekognisi dari pihak lain. \'Kan kata fitnah itu harus dibuktikan kebenarannya. Mekanisme pembuktian itu ada di persidangan MKMK,\" imbuh Anang.Lebih lanjut, Anang menyebut putusan MKMK belum sesuai dengan harapan publik yang ingin Anwar Usman diberhentikan sebagai hakim konstitusi.\"Saya pribadi juga kecewa dengan putusan MKMK, tetapi itu \'kan sudah menjadi fakta hukum. Ya sudah kita terima. Masyarakat, saya berharap tidak terlalu memperpanjang masalah ini. Cukup fokus pada bagaimana mengawasi MK ke depan supaya tetap bisa menjaga martabatnya,\" kata Anang.Sebelumnya, Selasa (7/11), Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Sapta Karsa Hutama saat mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.Anwar Usman dinyatakan melanggar Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.Pada hari Rabu (8/11) Anwar Usman mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan tanggapannya. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK.\"Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan MK dan putusan MK terakhir, maupun tentang rencana pembentukan MKMK, telah saya dengar jauh sebelum MKMK terbentuk,\" kata Anwar dalam konferensi pers di Gedung MK RI Jakarta, Rabu (8/11).Anwar mengatakan bahwa upaya politisasi itu merupakan skenario untuk membunuh karakternya. Akan tetapi, dia mengaku tetap berprasangka baik karena yakin segala sesuatu yang terjadi kepada dirinya telah diatur oleh Tuhan.\"Saya berkeyakinan bahwa tidak ada ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi tanpa kehendak-Nya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Swt.,\" ucapnya.Selain itu, Anwar juga merasa difitnah secara keji terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni terkait syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).\"Fitnah yang dialamatkan kepada saya terkait dengan penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah fitnah yang amat keji,\" kata Anwar.(sof/ANTARA)
Firli Menegaskan Tidak Menghindari Pemeriksaan di Polda Metro
Banda Aceh, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri menegaskan bahwa dirinya tidak mangkir atau menghindari panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya terkait kasus yang menjerat-nya saat ini.\"Jadi tidak ada kata menghindar (pemeriksaan di Polda Metro Jaya) atau apa pun, tidak ada,\" kata Firli Bahuri, di Banda Aceh, Kamis.Pernyataan itu disampaikan Firli Bahuri kepada awak media usai mengikuti kegiatan roadshow Bus KPK dan road to Hakordia 2023 di Balai Meuseuraya Aceh (BMA), di Banda Aceh.Seperti diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB pada Selasa (7/11).Hari itu, ia berangkat ke Aceh untuk kegiatan roadshow bus KPK dan road to Hakordia 2023.Ini merupakan kali kedua Firli tidak hadir pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.Dirinya menegaskan bakal menghadapi semua proses hukum yang sedang berjalan. \"Saya akan hadapi semua,\" ucapnya.Firli menekankan, dirinya ke tanah rencong untuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua KPK yang bertanggung jawab penuh atau penanggung jawab tertinggi terkait pelaksanaan tugas KPK, baik itu melaksanakan upaya pencegahan supaya tidak terjadi korupsi.Kemudian, tugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berantas korupsi, pelayanan publik, monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan supervisi.\"Anda mungkin mengikuti kegiatan saya di sini, bukan jalan-jalan , saya melakukan tugas pokok Ketua KPK, melaksanakan tugas pokok KPK di Pasal 6 UU 19 tahun 2019,\" tuturnya.\"Disamping itu kita juga melakukan supervisi kepada kejaksaan maupun kepolisian, dan hari ini melakukan kegiatan \'road to Hakordia\' 2023 di Aceh,\" demikian Firli Bahuri.(sof/ANTARA)
Wamenkumham Eddy Tersangka Kasus Dugaan Suap
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pihaknya telah menandatangani surat penetapan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap. \"Penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tandatangani sekitar dua minggu lalu,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis. Alex juga mengatakan pihaknya turut menetapkan tersangka lain dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. \"Empat tersangka, dari pihak tiga penerima, pemberi satu,\" kata Alex. Untuk diketahui, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW) ke KPK atas dugaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso (STS) pada Selasa (14/3) melaporkan Yogi Ari Rukmana selaku asisten pribadi Eddy Hiariej, dan advokat Yosie Andika Mulyadi ke KPK. Sugeng melaporkan keduanya atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7 miliar terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan. Meski demikian, kuasa hukum Eddy Hiariej, Ricky Herbert Parulian Sitohang membantah tudingan soal penerimaan gratifikasi tersebut. Dia mengungkapkan bahwa uang yang diterima Yosi adalah murni fee yang diterima yang bersangkutan untuk pekerjaannya sebagai pengacara. Ricky juga menegaskan tidak serupiah pun yang diterima oleh kliennya dan kliennya bahkan tak tahu menahu soal apa saja yang dikerjakan oleh Yosi. \"Tidak ada relevansi-nya antara apa yang dilakukan Saudara Yosi dengan Prof. Eddy, itu yang pertama. Yang kedua, soal aliran dana, Prof. Eddy tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Saudara Yosi dengan kliennya. Jadi, Prof. Eddy tidak pernah sepeser pun menerima aliran dana tersebut,\" katanya.(sof/ANTARA)
Debat Capres-Cawapres 2024 Dibagi ke Dalam Enam Segmen
Jakarta, FNN - Debat pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) pada PIlpres 2024 akan dibagi ke dalam enam segmen.Hal itu tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, yang diterima di Jakarta, Kamis.Debat capres cawapres akan dilakukan dengan durasi 150 menit dengan rincian 120 menit untuk segmen debat, dan 30 menit untuk jeda iklan. Iklan yang disiarkan adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU.Pada segmen pertama meliputi pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program kerja; kedua pendalaman visi, misi, dan program kerja; ketiga pendalaman visi, misi, dan program kerja oleh moderator; keempat dan kelima tanya jawab serta sanggahan; keenam penutup.Adapun format debat pasangan calon dilakukan dengan format kandidat-moderator. Debat pasangan calon dan pendalaman materi akan dipandu oleh moderator.Dalam pelaksanaan debat pasangan calon dapat mengundang Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masing-masing pasangan calon dan tamu undangan lainnya. Debat pasangan calon disiarkan langsung dan/atau siaran ulang oleh stasiun televisi nasional.Kemudian, untuk tema spesifik debat akan disusun bersama dengan panelis sesuai dengan bidang keahliannya.\"Tema merujuk pada visi nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),\" bunyi surat Keputusan KPU.Sementara itu, KPU tengah mematangkan jadwal dan lokasi penyelenggaraan debat capres dalam persiapan Pilpres 2024 sebelum membahas dengan tim partai politik maupun tim pemenangan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.KPU mengumumkan jadwal debat pasangan calon melalui laman KPU dan media sosial KPU.Sebelumnya, Jumat (3/11), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa ketentuan kampanye melalui metode debat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 tetap mengacu pada aturan yang sama dengan Pilpres 2019.\"Ketentuan debat capres masih sama seperti Pilpres 2019, dasarnya masih tetap pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu),\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.Dalam penjelasannya, Hasyim menuturkan bahwa debat dalam konteks Pilpres 2024 akan melibatkan lima sesi debat.Dari lima sesi tersebut, lanjut dia, tiga sesi akan diperuntukkan bagi calon presiden (capres), sementara dua sesi lainnya akan menjadi ajang bagi calon wakil presiden (cawapres) untuk berbicara dan berdebat mengenai visi, misi, serta pandangan mereka terkait dengan kepemimpinan di Indonesia.(sof/ANTARA)
Kemewahan Indonesia Memiliki Bahasa Persatuan
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (bakal capres) Anies Baswedan menyatakan kemewahan Indonesia yakni memiliki bahasa persatuan, sebelum menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.\"Ketika kita menyatakan menjadi satu bangsa, ditandai dengan sebuah keputusan yang luar biasa. Namanya satu bahasa persatuan yakni Bahasa Indonesia,\" katanya di Jakarta, Kamis.Hal iu disampaikan Anies saat menjadi pembicara utama dalam Rapat kerja nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Nasional (LDII) di Ponpes Minhaajurrosyidiin, Jakarta, Kamis. Anies berbicara tentang tema, konsep dan strategi mewujudkan visi Indonesia Emas 2024.Menurut dia, kesepakatan satu bahasa itu sangat luar biasa, sehingga tidak lagi dibutuhkan penerjemah yang mewakili bahasa daerah masing-masing. Hal itu kata dia, hanya terjadi di Indonesia, dan di seluruh dunia, tidak ada yang melakukan kesepakatan seperti itu.Dia mencontohkan saat di parlemen India, masing-masing anggota parlemen membawa penerjemah. Karena ada anggota parlemen, yang hanya dapat menggunakan bahasa daerahnya. Bahkan, di Uni Eropa sekalipun, sebagai negara-negara maju, terdapat 23 bahasa resmi. Dalam setiap pembentukan undang-undang atau pun pidato kenegaraan, akan diterjemahkan ke dalam 23 bahasa resmi.Anies juga menceritakan kisah dari kemewahan Bahasa Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Setiap rombongan dari daerah yang berkunjung, pastinya akan berbicara dengan bahasa daerah masing-masing, dengan sesama anggota rombongan mereka. Tetapi, jika mereka ingin menggunakan fasilitas umum, pasti akan menggunakan Bahasa Indonesia, sebagai sarana berkomunikasi.\"Kita tidak sadar, Bahasa Indonesia adalah kemewahan luar biasa, yang mempererat bangsa Indonesia,\" katanya menegaskan.Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.(sof/ANTARA)
DPP PDI Perjuangan Memberi Waktu Sepekan Kembalikan KTA
Medan, FNN - Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebutkan DPP PDI Perjuangan memberikan tenggat waktu sepekan bagi dirinya mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) ke DPC PDI Perjuangan Kota Medan.\"Kemarin saya diinformasikan pada saat di dalam ruangan, waktunya sebenarnya dikasih waktu tujuh hari. Dari DPP (PDI Perjuangan) dikasih waktu tujuh hari kepada saya,\" tegas Bobby usai membuka Pasar Murah Deepavali 2023 di Medan, Kamis.Pihaknya tidak mengetahui apabila DPC PDI Perjuangan Kota Medan telah memberikan waktu selama tiga hari terhitung sejak dirinya datang ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Senin (6/11).DPP PDI Perjuangan memanggil kadernya Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk dimintai klarifikasi karena mendukung bakal pasangan calon presiden/wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.Sedangkan PDI Perjuangan bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengusung bakal pasangan calon presiden/wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Pilpres 2024\"Tapi kalau memang DPC (PDI Perjuangan Kota Medan) menyampaikan tiga hari, ini saya juga baru tahu. Nanti ini akan kita coba tindaklanjuti,\" katanya.Wali kota juga belum bisa menjawab secara pasti kapan waktu mengembalikan KTA tersebut sebagai kader partai dengan logo banteng moncong putih tersebut.\"Insya Allah. Lihat nanti,\" tegas Bobby.Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku masih menunggu Bobby Nasution untuk mengembalikan KTA partai politik itu hingga batas waktu yang diberikan, yakni, Kamis (9/11).Ya, semua melalui proses klarifikasi, karena kami bukan partai tirani. Kami Partai Demokrasi Indonesia yang memegang kultur demokrasi, sehingga melalui klarifikasi Pak Komarudin sudah melakukan itu dan kami tunggu dari batas waktu yang ada,\" ucap Hasto.Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun memberikan waktu dua sampai tiga hari kepada Bobby Nasution untuk mengembalikan KTA partai berlambang banteng bermoncong putih itu.(sof/ANTARA)
Intervensi Dinasti Politik Jokowi dalam Pilpres Merusak Tatanan Demokrasi
Jakarta | FNN - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan peran Presiden Jokowi dalam politik saat ini memang luar biasa. Menurutnya, Jokowi pandai mengatur segala hal agar tercapai maksudnya dan lalu berkilah, berdalih dengan berbagai alasan untuk berbagai peran yang dilakukannya tersebut. \"Jokowi memiliki keahlian membangun opini pembelaan, meskipun dia dalam posisi yang keliru, tetapi mahir memutar situasi justru menjadi benar,\" tegas Dedi Kurnia Syah pada wartawan di Jakarta, Kamis (9/11/2023). Besarnya pengaruh dan kuasa Presiden Jokowi bahkan membuat Prabowo kehilangan sikap kesatrianya. \"Dan memprihatinkannya, Prabowo yang seharusnya menjadi ksatria justru terlibat dalam tindakan nepotis ini,\" ujar Dedi. Semua sumber kepongahan dan pengabaian terhadap aturan hukum oleh kelompok orang dalam lingkaran Jokowi adalah karena mereka disokong Presiden. Sehingga kepercayaan diri mereka akan terus tumbuh meskipun secara kasat mata lakukan pelanggaran konstitusional, juga etika. Bukan cuma perkara intervensi putusan MK saja, namun Presiden juga membiarkan anak buahnya terlibat kampanye politik. Padahal jelas-jelas dia menginstruksikan agar pejabat bersikap netral. \"Dengan adanya anggota kabinet, Raja Juli Antoni, Bahlil Lahadalia, Budi Arie, dan lainnya dalam aktivitas kampanye Gibran, itu sudah jelas bahwa Presiden menjadi sumber masalah,\" tegas Dedi. Berat kepentingan presiden di atas segalanya, sulit untuk berharap dia bersikap negarawan, memastikan kestabilan hukum dan politik di Indonesia. Dedi juga mencontohkan kepongahan orang-orang dekat Jokowi tersebut yakni Anwar Usman yang justru melawan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopotnya dari jabatan Ketua MK. Menurut Dedi, sikap pongah mantan Ketua MK Anwar Usman, karena dia merasa percaya diri disokong Jokowi. \"Negara ini akan dianggap sebagai milik Jokowi ketika nepotisme dibiarkan tumbuh. Maka dari itu wajar jika Anwar Usman melawan, dia mendapat \'jaminan\' untung \'menang\',\" kata Dedi. Sebelumnya, dalam konferensi pers, Anwar Usman dengan santai mengaku tak berdosa setelah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, karena terbukti membiarkan Mahkamah Konstitusi (MK) diintervensi pihak luar dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Merendahkan Martabat Direktur RISE Institute Anang Zubaidy menilai pernyataan hakim konstitusi Anwar Usman dalam merespons putusan MKMK justru merendahkan martabat dan citranya sebagai hakim. \"Artinya bentuk pembelaan diri yang disampaikan Anwar Usman itu bentuk pembelaan diri yang tidak perlu. Yang menurut hemat saya justru merendahkan citra dan martabat beliau,\" tambahnya. Pembelaan tersebut dinilai Anang sebagai pernyataan tidak pas karena pelanggaran etik berat yang dilakukan Anwar Usman sudah terbukti dalam sidang MKMK. \"Itu kan pelanggaran berat. Kalau kemudian yang bersangkutan itu masih menganggap dirinya sebagai korban itu kan kurang pas, playing victim,” sambung Dosen Hukum Tata Negara FH UII Yogyakarta itu. Menurut Anang, pernyataan Anwar Usman sebagai korban fitnah tidak sesuai fakta. Anwar Usman diketahui pernah mengenalkan diri sebagai Ketua MK dan bagian dari keluarga Jokowi. \"Itu seolah menunjukkan \'saya sebagai bagian dari keluarga istana\' yang butuh rekognisi dari pihak lain,\" ungkapnya. Menurutnya frasa fitnah yang digunakan Anwar Usman juga tidak pas. Karena pelanggaran etik berat Anwar Usman sudah dibuktikan MKMK. \"Kan kata fitnah itu harus dibuktikan kebenarannya. Mekanisme pembuktian itu ada di persidangan MKMK,\" lanjutnya. Anang juga menyebut putusan MKMK memang tidak sesuai harapan publik yang menghendaki Anwar Usman dicopot sebagai hakim konstitusi. \"Saya pribadi juga kecewa dengan putusan MKMK, tapi itu kan sudah menjadi fakta hukum. Ya sudah kita terima. Masyarakat, saya berharap tidak terlalu memperpanjang masalah ini. Cukup kita fokus pada bagaimana mengawasi MK ke depan, supaya MK tetap bisa menjaga martabatnya,\" pungkasnya. (Sur)
Buktikan Netralitas dalam Pilpres, Presiden Harus Terbitkan Payung Hukum, Tak Hanya Omongan
Jakarta | FNN - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tidak cukup atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengimbau agar tidak ada pihak yang mengintervensi pemilu. Pernyataan tersebut dinilai sebatas imbauan, omongan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat. \"Permintaan presiden yang cenderung imbauan itu tidak cukup. Namanya imbauan tentu tidak memiliki kekuatan yang mengikat untuk memaksa semua penyelenggara dan pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu,\" tegas Jamiluddin Ritonga pada wartawan di Jakarta, Kamis (9/11/2023). Menurutnya, presiden harus tegas dan konkret dengan menerbitkan payung hukum yang akan menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh alat negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. \"Untuk itu, presiden harus tegas dengan mengeluarkan instruksi ke semua pihak yang berpotensi mengintervensi pemilu. Instruksi itu seyogyanya diikuti sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang mengabaikan instruksi presiden,\" ujarnya. Jamiluddin menyebut beberapa lembaga khusus berkenaan isu netralitas pemerintah, seperti BIN, TNI, Polri, kementerian, lembaga kepresidenan, dan pemerintah daerah. Lembaga tersebut perlu mendapat perhatian khusus untuk memperoleh instruksi dari presiden agar tetap netral karena berpotensi terjadi penyalahgunaan untuk mengintervensi pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu. \"Kalau semua lembaga tersebut mendapat instruksi dari presiden, setidaknya mereka akan berpikir panjang untuk mengintervensi pemilu. Apalagi kalau sanksinya diberikan secara tegas dan berat kepada mereka yang melakukan pelanggaran,\" ungkapnya. KPU dan Bawaslu juga harus menjaga netralitas. Sebab, bukan rahasia lagi KPU dan Bawaslu masih ada yang bermain mata dengan peserta pemilu. Karena itu, presiden harus memastikan KPU dan Bawaslu tetap taat asas melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan begitu, KPU dan Bawaslu di semua tingkatan tidak ada lagi yang tergoda dengan ajakan peserta pemilu untuk melakukan tindakan penyimpangan yang tidak netral. \"Jadi, presiden tidak cukup menghimbau kepada pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu. Presiden harus mengeluarkan instruksi dengan sanksi tegas kepada semua lembaga terkait yang potensial mengintervensi pemilu. Hanya dengan begitu, intervensi terhadap pemilu dapat diminimalkan,\" pungkas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. Jangan Seenaknya Hal yang sama diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Surabaya Dr. Mohammad Syaiful Aris, yang mengingatkan Presiden Jokowi untuk membuktikan kata-katanya sendiri, untuk bersikap netral pada Pilpres 2024. \"Netral harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku termasuk tidak menggunakan kewenangan atau fasilitas pejabat untuk mendukung dan menguntungkan calon tertentu,\" kata Syaiful, (9/11/2023). Sebagai seorang presiden dan kepala negara, Jokowi tidak bisa bersikap seenaknya. Presiden di Indonesia karena menganut sistem Presidensial maka melekat dua jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karenanya, netralitas yang selama ini digaung-gaungkan, jangan sekedar ‘lip service’. \"Sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif pemerintahan sehari-hari, sementara sebagai kepala negara perlu menjalankan fungsi simbol negara termasuk bersifat netral di dalamnya,\" jelas Syaiful. Sebelumnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu bertajuk \'Mewujudkan Pemilu Berintegritas\' yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Presiden mengingatkan semua pihak untuk tidak mengintervensi jalannya Pemilu 2024. \"Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sangat sulit,\" kata Presiden Jokowi. Menjelang Pemilu, terlebih dalam laga Pilpres 2024, Syaiful mengingatkan lagi prinsip LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) Pemilu. \"Asas penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam pasal 22E UUD NRI yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta periodik serta penyelenggaraan harus dilakukan oleh suatu sistem yang independen dan mandiri,\" pungkas Syaiful. (Sur)
Polda Jabar Menyiapkan 2.855 Personel Amankan Piala Dunia U-17 di Bandung
Kabupaten Bandung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyiapkan sebanyak 2.855 personel untuk mengamankan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat pada 11-21 November 2023.“Jumlah personel terdiri dari 2.600 orang adalah anggota Polri dan 255 orang adalah steward untuk melakukan pengamanan langsung di lokasi pertandingan,” kata Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jawa Barat Brigjen Pol. Bariza Sulfi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis.Bariza menjelaskan ratusan steward tersebut siap untuk dikerahkan sebagai pengamanan di dalam stadion dan dapat dipastikan tidak ada penggunaan gas air mata sesuai ketentuan FIFA.“Steward ini juga sudah dilakukan pelatihan dari mulai pekan lalu dan mudah-mudahan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” katanya.Dia mengatakan kepolisian melakukan gelar kesiapan pasukan pengamanan dengan sandi Operasi Aman Bacuya (Badak Cula Cahaya) 2023 bertujuan untuk melihat kesiapan personel Polda Jabar juga sarana prasarana dalam pendukung pelaksanaan tugas.“Sehingga diharapkan jalannya pertandingan Piala Dunia U-17 di Jawa Barat, khususnya di Stadion Jalak Harupat bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia ataupun dunia, khususnya FIFA,” kata dia.Dia menjelaskan seluruh personel dalam pengamanan Operasi Aman Bacuya 2023 akan ditempatkan pada saat kedatangan di bandara, akomodasi tim peserta, pengamanan tempat latihan, pertandingan hingga pengamanan perjalanan menuju hotel sampai ke stadion.“Semuanya sudah dilakukan pengamanan, baik secara langsung menempatkan personel maupun dengan pemantauan dengan menggunakan sarana prasarana yang kita miliki,” kata dia.Dia juga berharap kepada seluruh penonton untuk bisa menjaga sikap saat menonton Piala Dunia U-17, terlebih ini merupakan gelaran internasional yang diharapkan bisa berjalan sukses di mata dunia.“Oleh karena itu kepada para penonton yang akan datang ke Jalak Harupat ikuti aturan dari petunjuk yang ada dan ramah serta sopan lah dalam menghadiri pertandingan ini sehingga keluarga Jawa Barat bisa menjadikan contoh bagi warga lain,” katanya.Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung menjadi kandang bagi tim negara di Grup D (Argentina, Jepang, Polandia, Senegal) dan Grup F (Jerman, Meksiko, Selandia Baru, Venezuela).(ida/ANTARA)
POPULER
