ALL CATEGORY
Anis Matta: Indonesia Siap Memimpin dan Menavigasi Dunia Islam Jadi Kekuatan Utama Dunia
Jakarta | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar acara tasyakuran perayaan HUT ke-5 secara sederhana di Gelora Media Centre (GMC), Jakarta pada Minggu (17/11/2024) malam, ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng berwarna biru. Diketahui, Partai Gelora merayakan HUT ke-5 pada 28 Oktober 2024 lalu. Perayaan HUT-ke-5 dengan tema \'Semangat Gelora untuk Indonesia Mendunia\' ini dihadiri Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, dan sejumlah fungsionaris DPN Partai Gelora. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hadir, karena tengah berada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam perayaan HUT ke-5 yang dipandu Ketua Bidang Komunikasi Dedi Miing Gumelar dan Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati itu, Fahri Hamzah hadir melalui zoom meeting, bersama pengurus DPW dan DPD Partai Gelora se-Indonesia. Ketua Umum Partai Gelora dalam arahannya, usai menyapa beberapa pengurus DPW di sejumlah daerah melalui zoom meeting mengatakan, bahwa perjalanan Partai Gelora selama lima tahun ini sangat indah, meskipun belum berhasil lolos ke Senayan. \"Ada romansa dan romantisme di dalamnya. Romantisme itu terjadi karena ada interaksi terus menerus antara narasi dengan peristiwa, dimana kita hadir dengan mimpi besar menjadikan Indonesia lima besar dunia,\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, usai pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab yang mengguncang dunia, khususnya Dunia Islam, sejumlah pengamat tidak hanya di tanah air, tetapi juga di dunia mulai memuji plafon narasi Partai Gelora. \"Karenanya dalam proses narasi itu, kita menjadikan Dunia Islam adalah latar atau halaman rumah Indonesia, yang harus kita jadikan basis kekuatan utama kita, yang bisa merefleksikan sebagai kekuatan utama dunia,\" ujarnya. Sebab, di dalam Dunia Islam terdapat lebih dari 2 milyar umat muslim atau seperempat populasi dunia. Besarnya populasi di Dunia Islam itu, kata Anis Matta, sudah seharusnya dipimpin dan dinavigasi oleh Indonesia yang jumlah umat muslimnya terbesar agar menjadi salah satu kekuatan utama dunia. \"Apabila kita melihat ada interaksi atau gesekan narasi dengan peristiwa yang kita saksikan terus menerus. Maka kita memandang, bahwa perolehan kursi itu adalah peristiwa penting dalam politik, tetapi jauh lebih penting bagaimana menggunakan kursi itu untuk menciptakan peristiwa,\" katanya. Sehingga romansa dalam berpolitik, pada dasarnya terdapat di situ, manakala dapat menggunakan kursi tersebut, untuk menciptakan peristiwa-peristiwa besar. Karena itu, terdapat perbedaan antara power (kekuatan) dan impact (dampak). \"Pengaruh dalam politik itu, ditentukan oleh bukan seberapa besar kekuasaan yang kita punya, tapi seberapa mampu kita dengan kekuasaan yang kita punya itu, bisa menciptakan peristiwa dan mengubah hidup orang banyak,\" ujarnya. Anis Matta menyadari bahwa perolehan kursi pada Pemilu 2024 lalu, tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi tidak perlu disesali. Sebab, perjalanan politik Partai Gelora mulai berubah dengan masuknya dua pentolan mereka, Anis Matta dan Fahri Hamzah di dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. \"Semua berjalan di dalam peta jalan yang sudah kita buat. Sebab, orang belum banyak mengetahui, sepak terjang yang bisa kita lakukan, meski kita gagal di Pemilu 2024. Dengan kita masuk kabinet, banyak yang bisa kita lakukan,\" katanya. Anis Matta mengungkapkan, pada awalnya banyak yang kecewa, Partai Gelora hanya diberikan jatah kursi wakil menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. \"Tapi saya bilang terima, lalu kita rapat, kita diskusi, kita terima jabatan tersebut. Sebab, bagi kita bukan sekedar jabatan menteri, wakil menteri atau di pos lain. Karena ini ibarat seperti orang mempunyai pedang samurai, apakah sekedar untuk memotong bawang atau digunakan untuk yang lainnya,\" jelas Anis Matta. Bersama Fahri Hamzah, Anis Matta akan berupaya menciptakan perubahan-perubahan besar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan narasi dan mimpi-mimpi besar yang dicita-citakan Partai Gelora. \"Partai Gelora dan Pak Prabowo sama-sama punya mimpi besar, ingin menjadikan Indonesia lima besar dunia. Beliau punya harapan besar pada Dunia Islam, Indonesia harus memimpin dan menavigasi umat muslim sebagai kuatan utama dunia,\" tegasnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, bahwa Presiden Prabowo akan membawa Indonesia dan menjadikannya sebagai kekuatan-kekuatan besar utama di dunia. \"Alhamduillah kita punya Presiden yang sesuai dengan mimpi kita, dimana seseorang yang akan membawa Indonesia menjadi kekuatan-kekuatan besar dunia,\" kata Fahri Hamzah. Fahri menegaskan, Prabowo menjadi satu-satunya pemimpin di dunia sekarang ini yang bisa diterima China dan Amerika Serikat (AS), yang merupakan dua kekuatan utama dunia. \"Kita melihat respon dari pemerintah China di satu sisi yang luar biasa dan juga respon dari presiden baru, Amerika Serikat Donald Trump. Insya Allah kita bisa menjadi kekuatan ketiga, karena sudah dekat dengan dua kekuatan superpower dunia,\" katanya. Ia menilai, Prabowo memiliki mentalitas untuk menjadi pemimpin dunia dan bangsa-bangsa. Kemampuannya dalam mendekati China dan AS, bisa menjadi modal bagi Indonesia menjadi negara superpower baru. \"Apa yang disampaikan Pak Ketum (Anis Matta) selama ini soal narasi-narasi besar, Indonesia sudah memiliki pemimpin yang punya mentalitas baru untuk menjadi pemimpin diantara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Indonesia dibawah Pak Prabowo makin terkonsolidasi, Insya Alllah akan menjadi superpower baru,\" pungkasnya. (Ida)
Politik dalam Swasembada Pangan
Oleh : Dr Vitri Aryant SP MM | Analis Kebijakan Kementerian Pertanian BAHASA swasembada pangan sudah dibunyikan sejak pidato Proklamator Bung Karno sekitar 72 tahun lalu . Bung Karno mengusung “pangan dengan mati dan hidupnya suatu bangsa”. Bagi bangsa kita, pangan merupakan sumber kehidupan, sekaligus sumber penghidupan sebagian besar warga masyarakat. Itu sebabnya, Pemerintah penting untuk menanganinyq secara serius. Terdapat empat komponen dalam pembangunan pangan, yakni swasembada, ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Swasembada pangan dianggap sebagai kata kunci terwujudnya ketahanan, kenandirian dan kedaulatan pangan. Tanpa terwujud swasembada pangan lebih dulu, omong kosong kita akan meraih ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Gambaran ini, masuk dalam Asta cita Pemerintahan Prabowo/Gibran dalam visi yang diusung adalah ketahanan pangan dan swasembada pangan dengan dimulai dari makan gratis dan susu gratis. Bahkan Presiden Prabowo menegaskan agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, semua ditantang untuk dapat membuktikannya dan diminta untuk saling berkolaborasi membentuk orkestra harmonis dengan nada indah menuju lumbung pangan dunia 2045. Namun begitu, patut disadari hasrat untuk mewujudkan swasembada pangan dalam suasana kekinian, bukanlah hal mudah untuk dicapai. Menggapai swasembada pangan, benar tidak segampang anak-anak membolak-balik telapak tangan bermain \"hom pim pah\". Swasembada pangan adalah proses panjang yang butuh perjuangan untuk meraihnya. Swasembada pangan di awal pemerintahan Prabowo menyedot perhatian publik untuk ikut menyikapinya dengan seksama. Banyak kritikus dan pengamat yang optimis, cita-cita swasembada pangan bukanlah hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Tapi, di sisi lain ada juga pihak-pihak yang meragukannya. Perbedaan cara pandang seperti ini wajar terjadi. Pro kontra dalam menyikapi suatu kemauan politik juga sangat dihalalkan dalam iklim demokrasi. Tinggal sekarang, bagaimana kemanpuan kita untuk mengolahnya, sehingga diperoleh solusi cerdas yang diharapkan. Kita ingin swasembada pangan, bukan sekedar \"bahasa politis\", namun menjadi \"bahasa realitas\". Ketika seorang Presiden bicara soal swasembada pangan, tentu respon publik akan sangat berbeda jika yang bicara itu seorang Guru Besar Pangan dari Universitas. Yang disampaikan Presiden cenderung akan dianggap sebagai \"bahasa politis\", sedangkan di sisi lain, yang diutarakan Guru Besar, umumnya akan dinilai sebagai \"bahasa teknokratik\". Merupakan tugas bersama untuk \"menyandingkan\" kedua bahasa diatas menjadi satu kesatuan cara pandang dalam mewujudkan kemauan politik tersebut menjadi sebuah fakta dalam kehidupan. Dalam bahasa lain, kita perlu segera mengejawanrahkan dari bahasa politis menjadi bahasa realitas. Atau bisa juga ditegaskan merubah wacana menjadi kenyataan. Dalam rumusan Badan Pangan Dunia (FAO), tentang hakekat swasembada, maka persyaratan pokoknya, 90 % dari produksi yang dihasilkan diraih oleh para petani di dalam negeri. Sisanya yang 10 %, boleh saja kita impor. Jadi, kalau kita mau swasembada beras, 90 % kebutuhan dalam negeri harus dihasilkan oleh produksi dalam negeri.Ketika Pemerintah dalam tahun ini merencanakan impor beras sebesar 5 juta ton, dapat dipastikan, kita kehilangan atribut swasembada beras. Mengapa ? Sebab, angka 5 juta ton, jelas sudah diatas 10%. Produksi beras dalam negeri sendiri hanya sekitar 31 juta ton. Mestinya, impor beras yang dilakukan, masimal 3,1 juta ton, jika predikat swasembada beras masih ingin digenggam. Terlepas dari beratnya tantangan yang harus dijawab, swasembada pangan sebagai bahasa politik Presiden, tentu harus dapat diamankan dan dilaksanakan. Sebagai bangsa yang pernah menggapai swasembada beras di era 1984, mestinya pengalaman kisah sukses swasembada beras dapat ditularkan kepada upaya mencapai swasembada pangan. Kendalanya adalah apakah Pemerintah saat ini mau dan ikhlas untuk belajar terhadap pengalaman Pemerintahan Orde Baru dalam kegemilangannya meraih swasembada beras ? Atau, apakah masih ada diantara kita yang berpandangan semua produk Pemerintahan Orde Baru itu jelek semua, sehingga tidak ada satu pun program yang pantas untuk ditiru dan diteladani ? Untuk itu, saatnya kita sebagai bangsa dituntut untuk \"legowo\" dalam menyikapi perjalanan pembangunan yang diarungi. Swasembada beras 1984 adalah proses monumental yang mendunia. Kisah sukses swasembada beras, telah tercatat dengan tinta emas dalam peta bumi pembangunan psngan dunia. Semua warga dunia sepakat, apa yang diraih Indonesia adalah prestasi berkelas internasional. Akhir kata perlu diingatkan upaya menggeser makna swasembada pangan dari bahasa politis menjadi bahasa realitas, tentu sangat membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas segenap komponen bangsa. Pertanyaan kritisnya adalah apakah kita siap untuk melakoninya? Sebagai bangsa pejuang, jawaban yang disampaikan harusnya (VA)
Anies Dongkrak Elektabilitas Pramono-Rano
Jakarta, FNN | Tok! Abah Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, 2017-2022, mendukung Pasangan Pramono-Rano pada Pilgub DKI Jakarta, 27 November 2024. Sebelumnya jaringan Relawan Anies The President Center Pimpinan HM Jusuf Rizal sudah berlabuh ke Paslon Pramono.Rano Nomor Urut 3 Kepastian dukungan itu dapat terbaca saat Anies Baswedan menerima kunjungan Pramono-Rano ke kediamannya yang tentu saja dikemas dalam kunjungan politik makan lontong dan ngopi dalam suasana Pilkada Gubernur DKI Jakarta, Periode 2024-2029. “Buat masyarakat politik, kunjungan Pramono-Rano sudah dapat dibaca jika Abah Anies Baswedan memberikan dukungan bagi Paslon Pramono-Rano dalam Pilkada DKI Jakarta, 27 November 2024,” tegas HM.Jusuf Rizal Ketua Konsorsiun Jaringan Rekawan Anies The President Center di Jakarta Ketum Ormas Madas Nusantara (Organisasi Ke-Maduraan) itu, menjawab pertanyaan wartawan mengatakan sikap Anies yang menerima Pramono-Rano di penghujung kampanye terakhir akan mampu mengubah peta politik maupun elektabilitas Pramono-Rano. Dikatakan, selama ini sikap Abah Anies Baswedan sangat ditunggu-tunggu, mengingat sebagian pendukungnya akan mengambil sikap Golput (Tidak menggunakan hak pilih) atau Coblos semua (suara hangus). Ini buntut kekecewaan relawan setelah Anies dinilai di PHP Partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang kemudian tidak mengusung Anies, malah PKS dukung Ridwan Kamil-Suswono yang tidak paham kota Jakarta maju Pilgub DKI Jakarta. “Saya dapat merasakan kekecewaan para relawan. Mereka berjuang tanpa pamrih hingga mampu mandongkrak suara PKS di Jakarta. Tetapi sikap PKS yang menutup mata dan cuek atas aspirasi rakyat itu, membuat para relawan meninggalkan PKS. PKS dinilai seperti Kacang Lupa Kulitnya,” tegas Jusuf Rizal Jadi dengan bertemunya Anies dengan Pramono-Rano, tidak ada lagi keraguan jaringan relawan Anies untuk mendukung Pramono-Rano di Pilkada DKI Jakarta. Bagi kami, ini menunjukkan agar para relawan Anies, wajib memenangkan Pramono-Rano menjadi Gubernur DKI Jakarta, satu putaran. Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu juga, turut menyerukan kepada jaringan pendukung Anies di Jakarta, khususnya The Power Of Emak-Emak pilih dan coblos Paslon Nomor 3, Pramono-Rano Karno untuk Jakarta Menyala.
Otorisasi Politik Percepat Swasembada Pangan
Oleh : Dr Vitri Aryanti SP MM | Analis Kebijakan Ekopol/Program Doktoral Universitas Nasional Jakarta Koordinasi antar-wewenang politik utama terkait otorisasi antar-kementerian berimplikasi pada harmonisasi orkestra seluruh potensi sektor pertanian secara komprehensif. Orkestra ini memudahkan pemerintah memonitor dan mengevaluasi berbagai upaya pencapaian swasembada pangan. Orkestra yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, Jakarta, Rabu (6/11/2024) dapat mengeksekusi akselerasi upaya bersama mencapai swamsembada pangan. Berkoordinasi dengan 1.500 Kepala Desa dalam acara pencanangan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian. Keterlibatan Kepala Desa diharapkan dapat lebih mendorong petani untuk akselerasi produksi pangan. UU No 18 tahun 2012 menyebutkan kewajiban negara untuk menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak era Republik Indonesia berdiri, kiprah politik telah ada, dimulai dari deklarasi pembangunan pertanian yang merupakan komitmen segenap komponen bangsa. Kemauan politik dan keberpihakan negara menjadi salah satu penentu berhasilnya pembangunan pertanian. Kejayaan pertanian menguatkan ekonomi bangsa. Sejarah pembangunan pertanian berawal pada masa orde baru. Pada awal masa orde baru pemerintahan menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai yang berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan internasional yang sangat ketat dan bebas, pembangunan pertanian semakin dideregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan harga dan berbagai proteksi lainnya.Pengurangan subsidi terjadi utamanya di sektor pangan sebagai implikasi dari kompromi pemerintah dengan IMF dan ini berakibat pada limbungnya berbagai sektor yang biasa mendapakan subsidi termasuk salah satunya sektor pangan. Persoalan pembangunan pertanian sangat erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas petani sebagai pelaku pembangunan. Peningkatan kapasitas petani tidak hanya dibatasi peningkatan produktivitas petani, namun juga peningkatan keterlibatan petani untuk lebih berperan dalam proses pembangunan. Persoalan krusial dalam peningkatan kapasitas SDM adalah rendahnya partisipasi petani dalam pengambilan keputusan pembangunan pertanian. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya suatu organisasi petani yang utuh mempunyai kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan petani di forum nasional. Peningkatan petani diarahkan pada peningkatan partisipasi politik petani dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan petani utamanya terkait kiprah petani dalam politik pembangunan pertanian. Pemberian ruang partisipasi dan kebebasan petani untuk mengekpresikan kepentingannya juga sangat urgen. Masih menjadi mimpi panjang sebagaimana petani melalui organisasi petani menjadi kekuatan yang hebat yang mampu menyuarakan dan membela kepentingan warganya seperti yang dilakukan di Jepang dan negara-negara Eropa. Melalui partisipasi politik petani, dapat menjadikan orchestra otoritasi politik yang harmonis. Tidak bisa dipungkiri, pertanian adalah jenis pekerjaan yang penuh dengan resiko. Petani butuh saling menguatkan dalam suatu organisasi politik agakr petani tidak dibuat pusing dengan berbagai kebijakan yang tidak meyertakan suara petani di dalamnya. Di Eropa, melalui Komisi Eropa mellaui Kebijakan Pertanian Bersama (Inggris – Common Agricultural Policy, disingkat CAP). CAP merupakan seperangkat Undang-undang yang ditetapkan berupa kebijakan seragam dan terpadu di bidang pertanian dengan prioritas produksi pangan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan perdesaan yang berimbang di seluruh Uni Eropa. Kebijakan Pertanian Bersama merupakan kombinasi antara subsidi-subsidi pertanian dan kebijakan pembangunan pertanian lainnya, yang sejak awal bertujuan untuk menjamin keamanan pangan di Eropa setelah Perang Dunia II. Kebijakan ini mempunyai tujuan yang ditetapkan sejak 1958 sampai sekarang. (VA)
Hina Nabi Muhammad, Pasangan Ridwan Kamil – Suswono Diyakini Bakal Kalah
Jakarta | FNN - Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh calon wakil gubernur DKI Jakarta Suswono, berakibat serius terhadap klaim kemenangan calon yang didukung oleh Prabowo dan Jokowi tersebut. Dalam sebuah kampanye saat bertemu Ormas Bang Japar di Jakarta, Suswono menyarankan agar pemuda Jakarta yang masih menganggur mencari janda kaya untuk dinikahi, sebagaimana Nabi Muhammad menikahi janda kaya Siti Khadijah. “Lebih baik janda kaya menikahi pemuda nganggur. Lihat Siti Khadijah dulu, menikahi siapa? Muhammad kan. Tapi dulu Muhammad belum jadi Nabi, masih usia 25 tahun,” katanya sambil tertawa. Sontak publik tak terima Nabi Muhammad disamakan dengan pemuda pengangguran. Padahal dalam sejarah Nabawiyah, Nabi Muhammad di umur 25 tahun adalah seorang pedagang ulung. Rasul sampai dijuluki Al Amin, orang terpercaya dalam akhlak dan bisnis sampai Khadijah mau dipersunting Nabi sebagai istri pertamanya. Lagi pula Khadijah bukan sembarang janda, tetapi memang salah satu wanita kelas atas di tengah kalangan Arab kala itu, karena kemahirannya dalam berdagang. “Inilah contoh orang miskin sejarah, miskin pendidikan agama. Harusnya tanya ulama dulu, berapa mahar Rasulullah saat menikahi ibunda Khadijah dulu,” sentil seorang netizen. “Khadijah mau nikahi Nabi Muhammad karena beliau pemuda berkelas, bukan pengangguran hoi. Nabi 25 tahun udah jadi crazy rich Arab,” kata seorang netizen. Suswono seharusnya bisa lebih fokus memaparkan program-program unggulan RIDO. Pernyataan tersebut patut blunder karena terdengar kontradiktif dengan fakta sejarah keislaman mengenai Nabi Muhammad. Pengamat politik Abdul Halim menilai pernyataa Suswono masuk dalam kategori pelecehan agama yang harus dituntaskan lewat jalur hukum. Tak hanya itu, Suswono tak pantas membawa-bawa partai agama. “Saya pikir pejabat PKS mengerti agama, ternyata dugaan saya keliru. Ini harus diproses hukum segera,” katanya kepada media, Ahad (17/11/2024) di Jakarta. Halim menegaskan, apa yang dilontarkan oleh Suswono menunjukkan siapa sebenarnya dia dan partainya. “Tuhan telah menunjukkan siapa PKS dan Suswono. Saya meyakini pasngan Ridwan Kamil-Suswono bakal kalah,” paparnya. Sementara Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Profesor Sutoyo Abadi menyarankan untuk mewaspadai orang-orang seperti Suswono. “Saya tidak paham orang tersebut, itu tandanya mengaku orang muslim, tetapi bukan mukmin, maka yang tejadi malah jumud. Dalam Bergama, hal seperti itu sangat berbahaya,” katanya. Tuntutan untuk menangkap Suswono terus bergelora. Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta mengutuk keras pernyataan calon wakil gubernur Suswono. GP Ansor DKI kemudian melaporkan pernyataan blunder Suswono itu ke polisi, jika calon wakil gubernur nomor urut 1 ini tidak menyampaikan permintaan maafnya. Organisasi ini menilai bahwa Suswono telah menyakiti perasaan umat Islam melalui pernyataannya soal janda tersebut. “Yang paling fatal, Nabi Muhammad SAW jelas bukan pria miskin dan pengangguran seperti analogi yang disampaikan Suswono. Kami mengutuk keras pernyataan tersebut. Sangat tidak etis dan tidak layak pernyataan itu dikeluarkan oleh Suswono,\" kata Sulthon. Belakangan Suswono meminta maaf kepada umat Islam. Namun GP Ansor DKI Jakarta menilai permintaan maaf tersebut tidak cukup lantaran hanya melalui rilis dan video. “Terkait permintaan maaf Pak Suswono, yang pertama itu video taping ya, banyak editan. Jadi kami meminta Pak Suswono menyatakan maaf secara terbuka dan langsung,” kata Sulthon. Organisasi masyarakat (ormas) Betawi Bangkit melaporkan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, atas dugaan penistaan agama ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Namun petugas mengarahkan mereka agar melapor ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu di Bawaslu. Ketua Umum Ormas Betawi Bangkit, David Darmawan, datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Selasa, 29 Oktober 2024 pukul 09.44 WIB. “Kami diarahkan ke (Sentra) Gakkumdu Bawaslu,” ucap David. Menurut petugas SPKT, kata David, laporan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum ditangani oleh Sentra Gakkumdu. Selama kurang lebih 40 menit berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, David menjelaskan ia menjalani konsultasi soal pelaporan Suswono yang dianggap menistakan agama Islam. Meskipun laporan David tidak diterima, ia enggan menyebutkan mengapa polisi menolaknya. “Gak ditolak. Jadi kami harus jalan ke Bawaslu saja, di situ akan diterima laporan kami,” kata dia. Selepas berkonsultasi dengan petugas SPKT, rombongan Betawi Bangkit menuju Bawaslu.Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, Bawaslu telah menerbitkan formulir laporan bernomor 012/PL/PG/Prov/12.00/X/2024 dengan identitas pelapor David Darmawan. Dalam laporan tersebut, Suswono berstatus sebagai pihak terlapor atas dugaan tindak pidana penistaan agama. Suswono dianggap menyinggung Nabi Muhammad SAW dan istrinya, Khadijah dengan guyonan pengangguran dan janda kaya. “Laporan kami diterima oleh Bawaslu,” kata David Darmawan, saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Berdasarkan laporan tersebut, Suswono melanggar sejumlah pasal yakni Pasal 69 huruf B dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota juncto Pasal 72 Ayat 1. Suswono juga dijerat Pasal 187 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian Suswono dinilai melanggar atas Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama dan Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang ITE. Sejak kasus ini mencuat, pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil – Suswono (RIDO) yang sebelumnya diprediksi menang satu putaran, kini elektabilitasnya terus merosot tajam. Berdasarkan hasil polling beberapa lembaga survei pasangan RIDO nomor urut satu ini didukung oleh 12 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, sekarang posisinya di nomor dua di bawah pasangan nomor urut tiga Pramono dan Rano Karno. Sedangkan cagub-cawagub independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardan belum beranjak dari juru kunci di urutan ketiga. Mengaku mendapat dukungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Jokowi, nyatanya elektabilitas paslon Pilkada nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono kalah dibandingkan pesaingnya, paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno. Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyimpulkan, Pramono-Rano unggul signifikan dari RK-Suswono pada saat survei dilaksanakan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen. Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen. Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan, keunggulan Pramono-Rano atas RK-Suswono signifikan. Sebab, selisih angkanya melebihi margin of error survei. Keoknya Ridwan Kamil-Suswono juga tampak dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada Kamis (24/10/2024). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan periode 10-17 Oktober 2024 kepada 1.200 responden itu, Pramono-Rano memiliki elektabilitas 41,6 persen, sementara pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono 37,4 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya memiliki elektabilitas 6,6 persen. Sementara Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menerangkan, keunggulan Pramono-Rano dari RIDO ini, secara statistik belum menunjukkan siapa pemenangnya. Namun, selain unggul, dukungan pada pasangan Pramono-Rano juga terlihat lebih solid dan kuat dibanding pasangan lain. Dalam pengamatan LSI, kata Djayadi, sejak pertengahan sampai September lalu, paslon RIDO, mengalami penurunan. Sementara perlahan-lahan terjadi peningkatan keterpilihan pasangan Pramono-Rano sampai dengan Oktober 2024. LSI juga mengutip peningkatan dan penururan keterpilihan Pramono-Rano dan RIDO tersebut, dari hasil survei para surveyor lainnya. Djayadi memaparkan, dalam hasil survei LSI pada 6-12 September lalu, surveyor masih menempatkan keunggulan RIDO daripada Pramono-Rano pada angka keterpilihan 51,8 persen berbanding 28,4 persen. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking 9-15 September lalu, pun paslon RIDO unggul 47,5 persen, namun saat itu paslon Pramono-Rano mengalami peningkatan 31,5 persen. Kemudian dari hasil survei Charta Politika sepanjang 19-24 September, Djayadi juga melihat peningkatan elektabilitas pasangan Pramono-Rano ke angka 36,5 persen, namun tetap unggul paslon RIDO 48,3 persen. Kemudian pada periode 10-17 Oktober, survei LSI, kata Djayadi menunjukkan keterbalikan yang membawa keunggulan RIDO merosot ke angka 37,4 persen, di bawah paslon Pramono-Rano 41,6 persen. “Penurunan yang dialami oleh pasangan Ridwan-Suswono atau RIDO ini, cenderung pindah, lebih dari 10 persen pindah ke Pramono-Rano, sedikit yang pindah ke pasangan Dharma-Kun,” kata Djayadi. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kenaikan suara paslon Pramono-Rano masih akan terus meluas. Penilaiannya itu merespons hasil survei terbaru LSI. \"Paslon ini, bisa mendapatkan suara pemilih yang lebih luas, termasuk pemilih Golkar yang tidak solid mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO),\" kata Ray di Jakarta. Menurut Ray, sejak awal dirinya melihat elektabilitas paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) ini tidak bisa memperoleh suara signifikan. Ray memprediksi suara pasangan RIDO sangat berpotensi untuk dikalahkan oleh pasangan Pramono-Rano karena pemilih pasangan RIDO hanya berpaku pada pemilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara pasangan Pramono-Rano bisa mendapatkan suara pemilih yang lebih luas. Termasuk pemilih Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga tidak solid mendukung pasangan RIDO. \"Saya tidak terlalu terkejut. Sejak dari awal saya sudah punya keyakinan Pram sama Rano akan dapat mengimbangi RIDO,\" ujar Ray. (asw)
Aguan Blunder Jadikan Said Didu Martir
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Siapapun yang melaporkan mantan Staf Khusus BUMN Said Didu, termasuk Kades Maskota, ke pihak Kepolisian maka ia adalah pembela boss Agung Sedayu Group Aguan. PIK 2 yang menjadi perhatian publik adalah proyek penjajahan. Penjajahan ekonomi berupa dominasi konglomerat atas rakyat, penjajahan politik pejabat negara yang tidak berkutik, serta penjajahan budaya penguasaan etnis China atas pribumi. Pribumi yang digusur untuk membangun Pecinan. Aguan yang membiarkan pelaporan patut diduga terlibat sebagai pihak yang diuntungkan. Ia bisa saja menjadi penyuruh, pembujuk atau pembantu. Potensinya ada pada kemampuan biaya. Dalam hal menjadi bagian dari keterlibatan pelapor, maka Aguan beserta perusahaannya dapat memancing publik bereaksi lebih keras. PIK bukan proyek biasa, rakyat melihat ini sebagai sinyal dari bahaya negara. Dukungan atas perjuangan Said Didu akan terus menggumpal dan menguat. Rakyat Banten sendiri sudah berteriak. Semangat Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC seolah bangkit kembali. PIK-2, Aguan, China, oligarki dan PSN mulai digugat dan dimasalahkan serius. Magnet perjuangan rakyat semakin terbentuk. Proses hukum yang berlanjut akan menjadi blunder penguasa. Semua membaca bahwa hal ini bukan murni hukum tetapi kriminalisasi yang sarat dengan kepentingan politik. Demi melindungi proyek penguasaan lahan rakyat oleh konglomerat yang berkolusi dengan pejabat. Said Didu menjadi martir gerakan. Setelah HRS dan 6 Syuhada belum mampu menjadi martir perubahan demikian juga dengan Gus Nur dan Bambang Tri soal ijazah palsu, Anies Baswedan korban Pilpres dan Pilgub, maka Said Didu potensial menjadi martir. Perlawanan atas keserakahan pengusaha, penyimpangan penguasa, serta pembelaan rakyat tergusur menjadi paket perjuangan bersama kasus IKN, Rempang, OBOR maupun Joint Commitment Xi Jinping-Prabowo. A guan atau Sugianto Kusuma semestinya mencegah Apdesi atau Kepala Desa pelapor untuk melakukan pemaksaan langkah hukum. Sikap kritis dan protes Said Didu bukan saja wajar tetapi sudah seharusnya. PIK 2 yang diberi status PSN dapat bergeser menjadi proyek musuh rakyat. A guan sendiri kini berkolaborasi dengan Menteri Perumahan Rakyat dalam program 3 juta rumah. Ara atau Maruarar Sirait adalah mantan anak buah A guan. Said Didu tidak sendiri, perjuangan melawan PIK 2 mendapat dukungan berbagai elemen dan aktivis. Membungkam Said Didu tidak akan menyelesaikan masalah, PIK 2 memiliki problema soal fundamental bangsa. Ada kedaulatan negara, kesenjangan, serta dominasi etnik. Eksklusivitas menjadi suatu keniscayaan. Hentikan kriminalisasi untuk membungkam kritik. Jika terus arogansi dikedepankan, maka dipastikan perlawanan berubah menjadi pemberontakan, kemudian api membara. Rakyat jangan disakiti dan perampok jangan dilindungi. Mungkin Said Didu hanya mengingatkan, ia sedang menjaga tanah dari penguasaan penjahat. You are robbers, i\'m just reminding the people. (*)
Tolak Semua Proyek PSN - Usir Taipan dan TKA Cina dari Bumi Indonesia
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Etnolog Belanda Profesor Veth pernah mencela rakyat negeri ini seperti “rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan” Lemahnya mentalitas bangsa ini yang mudah dipecah-belah berdasarkan pendapat-pendapat ilmuwan mereka yang berkesimpulan kita adalah “bangsa yang paling lunak di dunia” . Sun Yat Sen mengatakan : bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebaskan diri dari penindasan ibarat “a sheet of loose sand”. Bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Tiada keteguhan, sehingga mudah ditiup ke mana-mana Berawal dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Jokowi ternyata itu tipuan yang sebenarnya Proyek Strategis Oligarki (PSO) bukan untuk kesejahteraan rakyat tetapi untuk menerkam, menindas dan menjajah rakyat Indonesia. Peristiwa penindasan oleh PSO sudah sampai pada menjual kedaulatan negara. Betapa dahsyatnya mantra Oligarki sehingga rakyat meskipun berkali-kali tertipu dan terperosok di lubang yang sama. Rela mengorbankan dirinya sebagai budaknya dan menjalankan perintah majikannya sekalipun harus menghabisi dan memangsa temannya sendiri sesama pribumi. Penindasan tidak muncul secara fisik dari kekuatan figur personal tuan tuan Taipan tetapi dimunculkan dari penguasa / para pejabat pemerintahan yang sudah menjadi budak atau piaraan mereka. Penguasa di Indonesia sesungguhnya adalah para kapitalis oligarki. Merekalah mengendalikan politik dan ekonomi negara. Otomatis mereka menguasai semua jaringan penyelenggara dan pengelola negara. Kekuasaan Oligarki makin gila dan tak terkendali mampu menyatukan bersatunya Bandit - Bandar dan Badut Politik organik dengan Bandit, Bandar dan Badut politik non-organik, adalah gambaran peta perselingkuhan dan pelacuran politik yang luar biasa dahsyat melibat semua jejaring kekuasaan masuk dalam kolam yang sama. Rezim ini lumpuh total dipengaruhi dan dikuasai oleh kapitalis yang merupakan persekongkolan (conspiracy), para Taipan, korporatokrasi (penghancur lingkungan alam dan sosial ), sembilan barongsai, oligarki, gorilla betina merah, dan neo kolonialisme. Mereka bersekongkol utk berkuasa secara absolut, bagi kehancuran bangsa dan NKRI. Meluluh lantakan peran dan fungsi hampir di semua institusi dan lembaga negara dalam satu kekuasaan dan genggaman Oligarki. The Faunding Fathers membentengi kaum pribumi dengan UUD 45 dan Pancasila karena sadar betul, adanya kesepakatan kaum pribumi di kenal dengan nama TRILOGI PRIBUMISME untuk mencapai Bonum Pubicumm (kemakmuran bersama), berisi : \"Pribumi Pendiri Negara, Pribumi Pemilik Negara dan Pribumi Penguasa Negara\" Kaum pribumi harus sadar penjajah saat ini lebih kejam dari penjajah kolonial.. bangkit - bangkit dan bangkitlah melawan. Tolak semua proyek PSN (PIK 1 dan 2 dll) usir para Taipan dan TKA Cina dari bumi Indonesia. “Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tapi budak.” (Soekarno). (*)
Wajah Kunjungan Presiden ke Luar Negeri
Oleh Prof. Sofyan Efendi | Mantan Rektor UGM Presiden Prabowo Subianto (PS) buat kesalahan besar yang menyangkut wilayah tumpang tindih (Natuna dan sekitarnya) melalui kerjasama pembangunan bersama yang ditandatangani 2 (dua) Kepala Negara Cina dan RI untuk wilayah yang diakui dunia sebagai wilayah kita. Penandatanganan kerjasama tersebut tanpa didasari pengetahuan tentang perkembangannya sebagai wilayah kita akan merupakan salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Presiden RI, karena tidak di dukung oleh Wapres, Menlu, Seskab, dan Sesneg yang kurang faham kepentingan NRI dan kepertingan negara negara ASEAN. Kunjungan ke US menunjukkan, Presiden PS hanya diterima Presiden Joe Biden yang berkuasa lebih kurang 2 (dua) minggu lagi, yang dianggap Indonesis bukan sebagai negara sahabat, yang mengajukan beberapa permintaan kepada Indonesia, sehingga menyimpang dari rencana Indonesia. Mungkin kunjungan ke Peru dan negara lain, tidak jelas apa tujuannya? Wah susah Presiden kita nampaknya hanya didorong tujuan hanya untuk pencitraan pribadi dan bukan untuk memperjuangkan Non Blok guna menyusun hubungan yang setara dengan Tiongkok dan dg AS sebagai Super Power. Sehingga Presiden yang ingin diakui kekuasaannya, sayangnya beliau tidak dibantu oleh Wapres, Menlu, Seskab, dan Sesneg yang punya pengetahusan yang memadai tentang faktor pendukung dalam negeri, regional, serta pengetahuan super power yang dihadapi Tiongkok, AS, EU, dan kerkuatan regional di ASEAN. Jadi upaya PS membangun kerjasama yang efektif dengan Tiongkok, AS, dan negara lain perlu didukung oleh pengetahuan yang lengkap tentang sejarah Indonesia sebagai pelopor Non Blok, dan penilaian yang benar tentang seberapa solid dukungan politik kepada Presiden PS. Inisiatif tentang wilayah semacam tersebut tidak menjadi daerah persengketaan antara negara besar dengan kita, inisiatif kerjasama sebaiknya dibahas bersama dengan berbagai unsur masyarakat dalam negeri, dengan negara lain khususnya ASEAN agar usulan Indonesia mendapat dukungan solid dari seluruh unsur bangsa dan regional. Demikian pembicaraan tentang kunjungan LN Presiden PS pada 100 hari pertama pemeritahannya. (*)
Bajingan Politik dan Idealisme Akademik
Oleh Hafid Abbas | Mantan Ketua Komnas HAM RI dan Promotor Dr HC Nelson Mandela dari UNHAS 2005 SEMOGA gelora perlawanan intelektual dan kebebasan berpendapat tidak akan pernah redup di dunia akademik hingga kapan pun. Istilah “Bajingan Tolol” pertama kali diungkapkan oleh Rocky Gerung di awal Agustus 2023, sebagai satu ungkapan untuk mengkritik satu kebijakan yang dinilai merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Kritikan yang dilontarkan itu terjadi ketika ada kebijakan yang hendak memberikan hak penguasaan lahan IKN selama 190 tahun kepada investor asing. Kritikan yang sama, juga muncul ketika terdapat kebijakan penggusuran paksa warga di Pulau Rempang yang sudah menghuni pulau itu selama berabad-abad. Alasannya, warga pulau itu tidak memiliki bukti kepemilihan yang sah hak atas tanah yang dihuninya meski mereka sudah berada di pulau itu secara turun temurun dari abad ke abad. Namun, mengapa pemerintah hendak memperuntukkan Pulau Rempang bagi orang China yang hendak membangun pabrik kaca. Tentu saja warga China juga tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah di Pulau itu. Kebijakan seperti itu dalam pandangan Rocky adalah “kebijakan tolol” dan pengambil kebijakan yang nyata-nyata menyengsarakan rakyat disebut Rocky “bajingan”. Kembali kepada istilah “Bajingan.” Suatu hari saya bersama Daoed Joesoef sebagai pembicara di satu acara Diskusi Ilmiah yang diinisiasi oleh Kompas-Gramedia (Juni 2011). Beliau bercerita ketika ia dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1983) oleh Presiden Soeharto atas rekomendasi Bung Hatta. Lalu, Daoed bercerita lagi tentang Bung Hatta, mengapa ia terpilih menjadi Wakil Presiden padahal beliau tidak begitu aktif di organisasi politik seperti halnya Bung Karno. Jawabannya ternyata karena Bung Hatta selalu aktif menulis di media terutama tentang arah perjuangan Indonesia Merdeka. Meski Bung Hatta tinggal dan belajar di Belanda selama lebih sepuluh tahun (1921-1932), dan hidup di pengasingan Belanda di Digul dan Banda Naira (1932-1941) ketika kembali ke Indonesia, tetapi ia tidak pernah berhenti menulis di koran-koran yang memperluas cakrawala pembacanya, seperti: pertarungan kekuasaan di kawasan Pasifik, Indonesia Merdeka haruslah mendayung di antara dua karang, tidak mendekat ke blok sosialis atau ke blok kapitalis, dst. Pikiran-pikiran Hatta ternyata telah mendasari arah perjuangan para tokoh pejuang kemerdekaan. Tidak lama setelah bersama Daoed Joesoef, saya membaca artikelnya yang muncul di kolom Opini Kompas, “Politikus di Zaman Edan” yang terbit pada 2 Juli 2011. Pada bagian awal artikel itu, Daoed mengangkat situasi pasca pasukan Italia menaklukkan pasukan Etiopia. Dikemukakan bahwa “setelah angkatan perang Italia berhasil menduduki Etiopia pada 1935, tokoh- tokoh negeri Afrika Timur itu— yang telah membantu kemenangan—diundang Benito Mussolini naik ke pesawat terbang (joy flight). Mereka menerima undangan itu karena menganggapnya sebagai bukti penghargaan atas jasa mereka bagi kemenangan dan kejayaan Italia. Setelah terbang di atas Laut Merah, Mussolini memerintahkan supaya semua tokoh Etiopia itu dibuang keluar pesawat tanpa parasut. Atas pertanyaan para jenderalnya, mengapa Generalisimo berbuat demikian, sang diktator fasis menjawab, Kepada negerinya sendiri mereka berkhianat, apalagi kelak kepada Italia. Sekali orang berjiwa pengkhianat, dia akan terus menjadi pengkhianat seumur hidupnya.” Daoed Joesoef selanjutnya mengungkapkan bahwa, sekarang, praktik kepemimpinan politik kita di tingkat lokal dan nasional malah cenderung mengembangkan jiwa pengkhianatan itu. Sebagai ilustrasi, menjelang Pemilu atau Pilkada, begitu banyak tokoh-tokoh politik yang begitu nyata berkhianat tanpa rasa malu meninggalkan partai lama yang telah membesarkannya dan berpindah ke partai baru yang diimpikan untuk membesarkannya. Daoed Joesoef di artikelnya menganologikan tokoh-tokoh seperti itu bagai “Bajing Loncat” dengan menyingkirkan dan menyerang kawan lama yang telah membantunya memenangkan ambisi politinya di masa lalu, dan melompat ke zona kekuasaan politik baru. Pengkhianat seperti itu disebut “Bajingan” seperti pengkhianat Etiopia yang layak dibuang satu per satu ke laut seperti yang dilakukan oleh Benito Mossalini pada 1935. Dunia politik praktis seperti itu tentu berbeda dengan iklim kehidupan akademik di Kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran ilmiah dan hubungan kesejawatan yang kondusif. Idealisme Akademik Ada satu kesan di satu acara kenegaraan, saya ditugasi memberikan orasi ilmiah di hadapan Presiden Abdurrahman Wahid, bersama seluruh anggota kabinetnya, yang juga dihadiri oleh para korps diplomatik dari sejumlah perwakilan negara-negara sahabat dan Badan PBB dan puluhan ribu orang di Istiqlal pada 5 November 1999. Pada orasi itu, ada kutipan saya dari Mahatma Gandhi: “We must remember that truth has many sides and it is ever changing. What appear to be true today may not be true tomorrow. Or what appears to be truth to us does not necessarily appear to be the truth to others. We cannot therefore say that we possess the truth and that our understanding on truth is the right one.” Kebenaran sesungguhnya memiliki banyak sisi, dan sisi-sisi kebenaran itu bisa saja berubah setiap saat sesuai dengan sudut pandang. Apa yang kita anggap benar hari ini belum tentu benar di hari esok. Karenanya, akademisi haruslah mampu menilai beragam sisi kebenaran itu, sehingga muncul toleransi bahwa pandangannya bisa saja keliru jika dilihat dari sudut pandang berbeda. Dengan kaidah-kaidah itu, seorang akademisi akan lebih rendah hati dan lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan. Namun yang tidak boleh berubah adalah akademisi harus tetap berpijak di pelataran kebenaran faktual (evident based). Jika terdapat pandangan-pandangan yang berisi kebohongan, maka etika akademik harus ditegakkan. Di dunia kedokteran, seorang dokter dalam melakukan diagnosa satu penyakit, ia tetap saja terbuka jika ada diagnosa dokter lain (differential diagnosis), atau melakukan diagnosa ulang tentang penyakit itu. Karenanya, warga Kampus dalam menyuarakan pandangan-pandangan ilmiahnya, UNESCO memberi panduan pada publikasinya “Policy Paper for Change and Development in Higher Education”, (Paris: UNESCO, 1995, p. 42):University is a community whose members, being fully committed to the principles of academic freedom, are engaged in the pursuit of truth …..” Ketika Soedjatmoko, Rektor Universitas PBB Tokyo (1980-1987), baru kembali ke tanah air, saya dua kali mendampingi Conny R Semiawan, (Rekor IKIP Jakarta ketika itu) ke kediamaan Soedjatmoko yang disapanya Bung Koko. Ada dua hal yang menarik dari dialog dengan Koko. Pertama, Koko melihat sumber persoalan besar satu bangsa ketika para ilmuwannya larut dalam budaya konformitas (culture of conformity). Mereka tidak lagi kritis menyuarakan nurani intelektualnya untuk kepentingan bangsanya. Jika ini terjadi maka bangsa itu cenderung bergerak ke arah otoritarian karena tertutup dari pandangan-pandangan kritis. Dampak lainnya, bangsa itu tidak akan maju karena dasar pengambilan kebijakan-kebijakan strategisnya bermutu rendah, tidak berasal dari kajian ilmiah. Karenanya, Koko berpesan agar kampus tetaplah kritis menyuarakan pandangan keilmuannya meski harus berbeda dengan suara penguasa. Ciri kehidupan akademik memang selalu dinamis karena menghendaki perubahan yang lebih baik. Sedangkan ciri kekuasaan eksekutif sebaliknya karena mempertahankan comfort zone dan stabilitas, takut kalau kursi empuk kekuasaannya hilang. Koko mengapresiasi Emil Salim karena meski ia berada di lingkaran kekuasaan, tetapi ia tetap tegar menyuarakan pandangan intelektualnya. Kedua, Koko melihat semakin melebarnya kesenjangan sosial di banyak negara di Asia. Ia mencontohkan India, ilmuwannya terlihat menjauh dari persoalan bangsanya, seperti persoalan kemiskinan. Pemerintahnya menikmati kenyamanan kekuasaan, tetapi masyarakatnya dibiarkan hidup sengsara di alam keterbelakangannya. Ini berbeda dengan Jepang yang dinilai Koko, para ilmuwannya dan pemerintahnya selalu bergandengan tangan. Kampus bagai otaknya negara yang selalu memberi masukan berharga kepada politisinya dalam setiap pengambilan kebijakan bagi kemajuan bangsanya. Jepang juga menjunjung tinggi etika dan “budaya malu.” Karenanya tidak mengherankan jika pada 1 Maret 2021, Reuter memberitakan kalau Juru Bicara Perdana Menteri Jepang, Makiko Yamada, mantan Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri karena malu ketahuan telah ditraktir makan malam di satu restoran mahal oleh seorang pengusaha. Bagi orang Jepang, lebih baik mundur atau bunuh diri daripada hidup dengan rasa malu. Sebagai figur akademisi, senang mengenang ketokohan Deliar Noer, Winarno Surakhmad dan Conny R Semiawan yang pernah memimpin IKIP Jakarta pada eranya masing-masing. Mereka tetap bersuara kritis pada setiap pengambilan kebijakan politik pemerintah jika kebijakan itu dinilai tidak tepat. Pada Juni 1974, Deliar Noer diberhentikan sebagai Rektor karena bersuara kritis terhadap tindakan represif pemerintah dalam penanganan Peristiwa Malari. Setelah dilarang mengajar di seluruh Indonesia, ia menerima tawaran Universitas Nasional Australia dan dosen tamu di Universitas Griffith. Bahkan, Deliar pernah memilih berseberangan dengan Soeharto dan mendukung Petisi 50. Semoga gelora perlawanan intelektual dan kebebasan berpendapat tidak akan pernah redup di dunia akademik hingga kapan pun. (*).
Periksa Kekayaan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SELALU muncul pertanyaan dari korupsi menteri-menteri adakah dana yang masuk ke kantong Jokowi, atau hebatkah Presiden sehingga bersih dari aliran dana haram, baik dari menteri maupun pengusaha yang dibantu ruang usaha oleh Jokowi ? Adakah 9 naga yang menguasai ekonomi bangsa tidak pernah memberi santunan kepada Presiden yang menjadi pelindung bagi kenyamanan berbisnis mereka ? Uang ratusan trilyun yang menguap pada instansinya Sri Mulyani hingga kini tidak jelas. Satgas bentukan Mahfud MD ternyata menghilang tanpa laporan hasil kerja. Kemana aliran pencucian uang ? Sementara Mulyani diangkat kembali menjadi Menkeu. Karena sukses sebagai Menkeu ? Belum tentu, mungkin karena mampu memendam rahasia dari aroma korupsi. Sri Mulyani adalah titipan Jokowi untuk Prabowo. Mulyani membuat aturan hadiah negara sampai 1,2 hektar rumah Jokowi di Solo. Undang-undang ditafsirkan oleh Peraturan Menteri untuk memberi kekayaan dan kemewahan kepada Jokowi. Diberi 9.000 M2 seenaknya menjadi 12.000 M2. Pantas jika ada aksi emak-emak yang menyegel pembangunan sebagai bentuk protes keras dari rakyat. Bau korupsi menyengat dan jurang tajam kesenjangan sosial dari hadiah negara ini. Secara formal laporan resmi LHKPN harta Jokowi 2014 saat menjabat 33,47 Milyar dan saat akhir 2024 nilainya bertambah 186 % menjadi 95,82 Milyar. Rakyat ragu kebenaran kekayaan Jokowi hanya 95,82 sebab hadiah tanah dan bangunan \"pensiun\" di Solo saja bernilai ratusan milyar. Belum lagi dari ratusan trilyun dana IKN apakah tidak ada serupiahpun yang mengalir ke Jokowi? Bahlil sang menteri izin-izin tambang adalah peliharaan Jokowi. Sukses dipaksakan menjadi Ketum Partai Golkar adalah hasil kerja Jokowi dengan menyandera Airlangga. Hampir mustahil Bahlil Lahadalia tidak setor ke majikan yang ditakutinya itu \"jangan main dengan Raja Jawa\". Menteri menteri yang belum di bui tapi masih dalam \"perlindungan\" kekuasaan dan pengaruh Jokowi patut diduga juga menjadi pintu penggendutan rekening. Gibran dan Kaesang \"politisi pedagang\" pantas untuk menjadi tempat strategis bagi pencucian uang atau penyimpanan dana boss mafia. Tentu ditambah dengan anggota dinasti lainnya. Jokowi terlihat serius untuk menggoalkan anggota dinasti agar menjadi pejabat publik dan tidak peduli dengan ocehan atau sorotan rakyat. Ada harta karun yang harus disimpan dan dilindungi bersama. Penetapan BSD dan PIK 2 sebagai PSN adalah kebijakan gila. Berkedok proyek strategis kebijakan ini menguntungkan pengusaha Sinar Mas, Agung Sedayu Group dan Salim Group. Tidak ada makan siang gratis. Makan siang gratis Prabowo saja harus berkolaborasi dengan China. Pasti hal itu bukan sedekahan. Nah, kebijakan kolusif Jokowi memendam peluang terjadinya korupsi. Rakyat boleh yakin Jokowi korupsi. Membersihkan tuduhan rakyat bahwa rekening Jokowi itu gendut, tidak hanya 95,82 Milyar bukan dengan klarifikasi omong tetapi harus dengan pemeriksaan atau audit yang transparan dan bertanggungjawab. Pemerintahan baru Prabowo tidak boleh memendam rahasia pendahulu. Tanpa transparansi kelak Prabowo juga akan menuai akibat dari kecurigaan atas perilaku korup dari para pejabat tinggi atau tertinggi. Pilihan dan tuntutan rakyat jelas, periksa kekayaan Jokowi atau Prabowo dinilai tidak konsisten dalam memberantas korupsi. Rezim Jokowi sama saja dengan rezim Prabowo. Jangan-jangan Jokowi butuh 10 tahun sedangkan Prabowo cukup 100 hari. Ironi jika demikian. (*)
POPULER
