ALL CATEGORY
Tak Ada Alasan PIK 2 Berstatus Proyek Strategis Nasional
Oleh Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2 PSN lainnya secara jelas dan nyata telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Penetapan PSN harus ada prosedur dan persyaratannya. Pertama, ada penyelundupan hukum, bahwa proyek strategis nasional seolah-olah bukan untuk kepentingan umum, sehingga tidak perlu ada kajian strategis dalam hal pengalihan fungsi lahan. (Pasal 19 dan Pasal 44.) Kalau proyek strategis nasional bukan untuk kepentingan umum, jadi untuk siapa, apakah untuk orang perorangan? Kalau bukan untuk kepentingan umum, kenapa harus ada “strategis”, dan ada “nasional”, dan kenapa harus diberi label proyek strategis nasional, yang digunakan untuk mengusir rakyat dari tempat tinggal yang sudah turun menurun sejak nenek moyang mereka? Pasal 173 UU Cipta Kerja tidak menyebut, PSN bisa diselenggarakan oleh badan usaha swasta. Melainkan Pasal 173 ayat (1) secara eksplisit mengatakan, ….. PSN bagi proyek strategis nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Pasal ini menutup kemungkinan PSN diberikan kepada swasta. Pengaturan teknis UU Cipta Kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Pasal 2 ayat (2) PP tersebut memasukkan unsur Badan Usaha bisa mendapat fasilitas Kemudahan Proyek Strategis Nasional, yang berarti telah menyimpang dari Pasal 173 UU Cipta Kerja tersebut, yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Kemudian Pasal 2 ayat (4) mengatur, hanya Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah saja yang mendapat Kemudahan Pengadaan: Badan Usaha tidak mendapat Kemudahan Pengadaan. Pasal 2 ayat (4):_Selain fasilitas Kemudahan pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mendapatkan kemudahan pengadaan. Pasal 2 ayat (5) mangatakan, menteri mengkoordinasikan fasilitas Kemudahan PSN. Untuk PSN PIK2, menteri mana yang koordinasi? Pasal 3 ayat (2) mewajibkan, status PSN hanya bisa ditetapkan berdasarkan pengajuan usulan, baik oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau badan usaha, kepada Menteri, dan Menteri wajib melakukan evaluasi. (2) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan Badan Usaha mengajukan usulan Proyek Strategis Nasional kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Menteri melakukan evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pertanyaannya: siapa yang mengajukan status PSN PIK2 (dan juga BSD), kepada menteri mana, dan apakah sudah ada hasil evaluasinya? Terakhir, pengusiran warga dari tempat tinggalnya dengan mengatasnamakan PSN, dan pemaksaan warga untuk menjual rumah dan lahan tempat tinggalnya, melanggar Hak Asasi Manusia seperti diatur di Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. (*)
Anis Matta: Presiden Prabowo Ingin Indonesia Mengambil Peran Besar Kepemimpinan di Dunia Islam
Jakarta | FNN - Pidato Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi pada 10-11 November 2024 lalu, tidak hanya menggema di seluruh dunia, khususnya Dunia Islam karena isi dan pesannya yang tegas, serta tajam, tetapi juga karena kejujuran dan kedalaman spiritual yang ia pancarkan. Dalam acara Tasyakuran perayaan HUT ke-5 Partai Gelora pada Minggu (17/11/2024) lalu, Anis Matta yang juga Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) itu, mengatakan, bahwa teks pidatonya baru dibuat pada malam hari di KBRI Riyadh, jelang pelaksanaan KTT OKI-Liga Arab pada 11 November 2024. \"Teks pidatonya dibuat pada malam acara itu dimulai usai pertemuan pertama dengan menteri-menteri luar negeri. Dibuatnya di KBRI, Riyadh bersama Pak Dubes (Abdul Aziz Ahmad), staf KBRI dan teman-teman dari Kemenlu,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024). Menurut Anis Matta, teks pidatonya yang dibacakan dihadapan Raja Arab Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, para pemimpin Arab dan Dunia Islam lainnya, dibuat mendadak dan tidak pernah dipersiapkan sebelumnya. \"Acaranya mendadak sekali, saya baru dikasih tugas mendadak. Undangannya mendadak sekali, sepekan sebelumnya. Sampai kita berangkat, agendanya juga masih belum jelas, mau ngapain KTT ini,\" katanya. Wamenlu RI untuk Dunia Islam ini mengaku, baru mengetahui konteks dari KTT OKI-Liga Arab 2024 setelah ada pertemuan persiapan dengan para menteri luar negeri pada 10 November 2024. \"Ketika pertemuan pertama dengan menlu-menlu, saya sampaikan pidato dalam bahasa arab tanpa teks. Di situ kita bicara usulan mengenai resolusi, dari sini saya baru mengerti konteks pertemuan KTT OKI-Liga Arab kali ini,\" ujarnya. Karena itu, usai pertemuan pertama dengan para menteri luar negeri tersebut, ia langsung memimpin rapat di KBRI Riyadh untuk menyiapkan isi dan pesan dalam teks dalam bahasa Arab saat pertemuan kedua KTT OKI-Liga Arab. \"Alhamdulillah, semua resolusi pada hari pertama yang kita usulkan, poin-poinnya masuk dalam teks pidato. Resolusi dalam bahasa Arab ini akan dibacakan dihadapan Raja Arab dan Presiden-presiden untuk dijadikan resolusi,\" katanya. Anis Matta sengaja menyampaikan pidato dalam bahasa Arab dihadapan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dan para pemimpin Arab, karena selain dia fasih berbahasa Arab, agar isi dan pesan yang diampaikan dapat dipahami dan diterima. \"Saya juga ingin menyampaikan supaya kita jujur dengan diri sendiri. Waktu saya ditawari jabatan Wamenlu ini, saya bilang ke Presiden bahwa, bahasa inggris saya tidak terlalu bagus. Bahwa bahasa Inggris saya tidak cukup buat level seorang menteri atau wamenlu,\" ungkapnya. Namun, Prabowo tidak mempermasalahkan dirinya tidak terlalu bagus dalam berbahasa Inggris, karena yang diperlukan untuk urusan Dunia Islam itu bukan bahasa Inggris, tetapi harus fasih berbahasa Arab. \"Kata beliau, di Dunia Islam tidak diperlukan bahasa Inggris, yang diperlukan bahasa Arabnya. Kalau begitu saya bilang oke, Insya Allah. Sebab, tugas saya menjadi Wamenlu RIuntuk menjadikan Indonesia sebagai juru bicara Islam kepada dunia,\" tegasnya. Sehingga pidatonya di KTT OKI-Liga Arab dihadapan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dan 30 kepala negara dan menteri luar negeri yang hadir dalam KTT tersebut, disampaikan dalam bahasa Arab, meskipun Indonesia levelnya paling rendah mengirimkan wakilnya, seorang Wamenlu. \"Jadi 30 negara hampir semua negara kepala negara yang bicara dan ada beberapa menlu. Hanya saya yang paling rendah levelnya, Indonesia, tetapi saya sampaikan dalam bahasa Arab,\" jelasnya. Anis Matta menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Indonesia mengambil peran besar di Dunia Islam, bukan sekedar menjadi negara pasif. Sebab, Prabowo punya perhatian khusus kepada Dunia Islam. \"Dunia Islam ini bagi beliau, adalah latar besarnya Indonesia. Kita Disini di dunia Islam, karena Indonesia paling besar secara populasi, juga paling besar secara ekonomi. Tetapi belum mengambil peran kepemimpinannya di dunia Islam,\" kata Pakar Geopolitik Global ini. Indonesia, kata Anis Matta, dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap memimpin Dunia Islam dipanggung dunia internasional. Indonesia akan menyuarakan aspirasi dan kepentingan Dunia Islam di tingkat global. \"Jadi kira-kira itu, tujuan kita dibawah kepemimpinan Pak Prabowo. Yaitu mengambil peran-peran kepemimpinan Dunia Islam, dan kemarin itu uji coba pertama (KTT OKI-Liga Arab),\" pungkas Ketua Umum Partai Gelora ini. (ida).
Maklumat Jogja: Negara dalam Bahaya
Jakarta | FNN - Maklumat Yogyakarta telah mengeluarkan peringatan dini tentang adanya bahaya yang mengancam negara agar Presiden RI segera menyelamatkan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tanggal 18 Mei 2024, dan secara terus menerus pada ; \"Yogjakarta, 24 Agustus 2024\"\"Yogyakarta,14 September 2024\"\"Yogjakarta, 10 Oktober 2024\"\"Yogjakarta, 13 Oktober 2024\"\"Yogjakarta, 25 Oktober 2024\"\"Yogjakarta, 28 Oktober 2024\"\"Yogyakarta, 05 November 2024\" Maklumat Yogyakarta meminta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) segera kembali ke UUD 45, sesuai amanat pendiri Bangsa Indonesia, dan apabila negara lambat mengambil kebijakan politik, negara dalam bahaya, akan terus dalam goncangan dan kedaulatan NKRI terancam. Maklumat Yogyakarta, kembali mengingatkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah Indonesia telah berubah menjadi Proyek Strategis Oligarki (PSO), telah mengancam kedaulatan negara, dan menyimpang dari tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 45 bawa tujuan negara \"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia\", maka Maklumat Yogyakarta meminta : Pertama, batalkan program Proyek Strategis Nasional ( PSN ) batalkan semua proyek yang berlindung atas nama PSN otomatis batalkan Proyek PIK 2 dan tinjau kembali PIK 1. Kedua, segera audit semua kebijakan dan peraturan pendukungnya secara menyeluruh dan semua pemilik sahamnya, proyek PIK 2 dan pembangunan PIK 1. Ketiga, tangkap, periksa dan adili Oligarki dan semua yang terlibat pengembang PSN, dengan segala kejahatannya Keempat, kembalikan semua tanah rakyat dan negara sesuai kepemilikannya dan bebaskan dari cengkeraman oligarki. Kelima, Presiden Prabowo Subianto harus konsisten dengan ucapannya, pernah menyatakan tidak akan membiarkan adanya kekuasaan negara dalam negara (20/10/2024). Keenam, negara segera mengambil keputusan kembalikan Tenaga Kerja Asing (TKA ) yang membahayakan kedaulatan NKRI, mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup kaum Pribumi. Ketujuh, mental penjajah masih hidup di Indonesia, pemerintah tidak mementingkan bangsa dan tanah air. Kedelapan, mendorong Indonesia untuk melibatksn kerja sama dengan para ahli hukum untuk memastikan setiap perjanjian yang mereka buat dengan RRT sejalan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Apabila himbauan ini diabaikan Presiden Prabowo Subianto, maka menjadi hak rakyat sebagai pemilik syah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mengambil tindakan yang di perlukan untuk menyelamatkan keutuhan dan keselamatan NKRI. Maklumat ini ditandatangani di Yogjakarta, pada 19 November 2024 oleh Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, Prof. Dr. Rochmat Wahab, Prof. Dr. Soffian Effendi, Prof. Dr. Kaelan. (*)
Jokowi Turun Gunung, Elektabilitas RIDO Tetap Anjlok, Diprediksi Kalah dalam Pilkada DKI
Jakarta | FNN – Berbagai upaya dilakukan pasangan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) untuk mendongkrak elektabilitasnya, ternyata sia-sia. Bahkan eksploitasi hubungan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi justru semakin membuat antipati rakyat Jakarta. Pamer kedekatan dengan dua sosok itu justru semakin menenggelamkan elektabilitasnya. “Anjloknya elektabilitas pasangan RIDO dari 46 persen ke 39 persen merupakan musibah yang sulit disembuhkan,” kata pengamat politik Abdul Halim kepada media, Ahad (17/11/2024) di Jakarta. Menaikkan angka elektabilitas satu persen saja, kata Halim, sulitnya minta ampun, apalagi ini waktu tinggal satu minggu lagi, mustahil pasangan RIDO menang. “Sejak awal pasangan ini memang tidak dikehendaki masyarakat Jakarta. Gembar-gembor bakal menang satu putaran, itu hanya klaim sepihak dan tanpa dasar,” tegasnya. Jokowi mau turun gunung puluhan kali pun, kata Halim, tak akan mampu mendongkrak elektabilitas pasangan RIDO. Penyebabnya jelas, pelecehan dan penistaan terhadap Nabi Muhammad. Sementara Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah, menegaskan bahwa pasangan RIDO sulit kembali ke posisi awal setelah banyak blunder saat kampanye yang dilakukna oleh RK maupun Suswono. “Secara demonstratif Ridwnan Kamil menghadap Prabowo dan Jokowi yang pengaruhnya tentu diharapkan, namun tak berhasil,” katanya. Rizal menegaskan bahwa gejala politiknya RK merasa bakal kalah sehingga butuh pegangan kuat kekuasaan. “Sebenarnya sejak awal Jokowi dan Prabowo ada di belakang RK-Suswono, akan tetapi dalam perkembangannya, yang ada justru pasangan ini ditinggalkan oleh partai pendukung,” paparnya. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kata Rizal sudah malas mendukung RK. Dukungan KIM justru menguat ke kubu pesaingnya yakni Pramono-Rano Karno. “RK-Suswono tidak akan menang. Gerakan coblos semua menggerus suara, demikian juga pilihan lain rezim KIM yang bukan kepada pasangan \"serba salah\" ini. RK bakal keok. \"Keok kawas hayam loba nu macok\" (Kalah seperti ayam, banyak yang mematuk). RK-Suswono tampak semakin frustasi dan bergoyang sendiri,” tegasnya. Hasil polling beberapa lembaga survei pasangan RIDO yang sebelumnya diprediksi menang satu putaran, kini elektabilitasnya terus merosot. Pasangan nomor urut satu ini didukung oleh 12 partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, sekarang posisinya di nomor dua di bawah pasangan nomor urut tiga Pramono dan Rano Karno. Sedangkan cagub-cawagub independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardan belum beranjak dari juru kunci di urutan ketiga. Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyimpulkan, Pramono-Rano unggul signifikan dari RK-Suswono pada saat survei dilaksanakan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen. Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen. Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen. Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan, keunggulan Pramono-Rano atas RK-Suswono signifikan. Sebab, selisih angkanya melebihi margin of error survei. Jebloknya pasangan Ridwan Kamil-Suswono juga tampak dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada Kamis (24/10/2024). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan periode 10-17 Oktober 2024 kepada 1.200 responden itu, Pramono-Rano memiliki elektabilitas 41,6 persen, sementara pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono 37,4 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya memiliki elektabilitas 6,6 persen. Sementara Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan menerangkan, keunggulan Pramono-Rano dari RIDO ini, secara statistik belum menunjukkan siapa pemenangnya. Namun, selain unggul, dukungan pada pasangan Pramono-Rano juga terlihat lebih solid dan kuat dibanding pasangan lain. Dalam pengamatan LSI, kata Djayadi, sejak pertengahan sampai September lalu, paslon RIDO, mengalami penurunan. Sementara perlahan-lahan terjadi peningkatan keterpilihan pasangan Pramono-Rano sampai dengan Oktober 2024. LSI juga mengutip peningkatan dan penururan keterpilihan Pramono-Rano juga RIDO tersebut, dari hasil survei para surveyor lainnya. Djayadi memaparkan, dalam hasil survei LSI pada 6-12 September lalu, surveyor masih menempatkan keunggulan RIDO daripada Pramono-Rano pada angka keterpilihan 51,8 persen berbanding 28,4 persen. Sebelumnya pasangan RIDO memimpin perolehan hasil survei tertinggi. Survei yang dilakukan Poltracking 9-15 September lalu, paslon RIDO unggul 47,5 persen, namun saat itu paslon Pramono-Rano mengalami peningkatan 31,5 persen. Kemudian dari hasil survei Charta Politika sepanjang 19-24 September, peningkatan elektabilitas pasangan Pramono-Rano naik ke angka 36,5 persen, namun tetap unggul paslon RIDO 48,3 persen. Dan pada periode 10-17 Oktober, survei LSI, kata Djayadi menunjukkan keterbalikan yang membawa keunggulan RIDO merosot ke angka 37,4 persen, di bawah paslon Pramono-Rano 41,6 persen. “Penurunan yang dialami oleh pasangan Ridwan-Suswono atau RIDO ini, cenderung pindah, lebih dari 10 persen pindah ke Pramono-Rano, sedikit yang pindah ke pasangan Dharma-Kun,” kata Djayadi. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kenaikan suara paslon Pramono-Rano masih akan terus meluas. Penilaiannya itu merespons hasil survei terbaru LSI. \"Paslon ini, bisa mendapatkan suara pemilih yang lebih luas, termasuk pemilih Golkar yang tidak solid mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO),\" kata Ray di Jakarta. Menurut Ray, sejak awal dirinya melihat elektabilitas paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) ini tidak bisa memperoleh suara signifikan. Ray memprediksi suara pasangan RIDO sangat berpotensi untuk dikalahkan oleh pasangan Pramono-Rano karena pemilih pasangan RIDO hanya berpaku pada pemilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara pasangan Pramono-Rano bisa mendapatkan suara pemilih yang lebih luas. Termasuk pemilih Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga tidak solid mendukung pasangan RIDO. \"Saya tidak terlalu terkejut. Sejak dari awal saya sudah punya keyakinan Pram sama Rano akan dapat mengimbangi RIDO,\" ujar Ray. (her)
Tembok China Changcheng
Oleh M Rizal Fadillah | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Tembok besar China atau Great Wall of China dibangun di masa dinasti Ming berfungsi sebagai benteng pertahanan dari serangan Mongol. Berfungsi pula sebagai kontrol perbatasan dan imigrasi. Dikenal sebagai tembok panjang atau Changcheng. Panjang keseluruhan 13.171 Mil. Salah satu keajaiban dunia ini kini menjadi destinasi wisata yang sangat menarik. Di Indonesia kini mulai ada kehebohan soal tembok yang membatasi sebuah kompleks perumahan dan kawasan wisata di pantai utara Tangerang, namanya Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Pemiliknya A guan atau Sugianto Kusuma atau Guo Zaiyuan, salah seorang \"naga\" konglomerat penentu ekonomi Indonesia. Pemberian status Proyek Strategis Nasional (PSN) sangat menyakiti rakyat. Tembok PIK 2 mengingatkan tembok China. Ada kedigjayaan, pertahanan, bahkan keangkeran di sana. Berasumsi bangsa di luar tembok adalah barbar. PIK 2 dibuat seperti negara dalam negara, negara China yang ada di Indonesia. Simbol Naga besar berdiri di gerbang seakan abai pada lambang negara Garuda. Naga telah menggusur bahkan menggigit Garuda. Kasus pelaporan ke Kepolisian Said Didu atas sikap kritisnya oleh seorang Kades di Tangerang ternyata membuka borok proyek dan meningkatkan perlawanan rakyat. Isu suap Aguan 50 milyar kepada anggota DPR dalam program reklamasi terangkat kembali. KPK harus bergerak serius. Said Didu potensial menjadi martir gerakan perlawanan masif. Bukan sebatas bermuara pada Jokowi tetapi bakal membuat belepotan Prabowo. Presiden pewaris dosa. Tembok China berhasil ditembus Genghis Khan dan merontokkan Dinasti Song yang dilanda perpecahan. Kendali atas tembok besar hilang, bahkan problema internal cukup menggelisahkan ada suap menyuap yang merupakan skandal dan melemahkan kekuatan. Akhirnya Mongol mampu menjebol tembok dan menguasai China. Tembok China PIK 2 adalah simbol eksklusivitas, pamer kemewahan, pengukuh kesenjangan, membangun \"forbidden city\" atau kota terlarang, serta sumber pendapatan pejabat dan penistaan pribumi. Penjajahan berbasis etnis. Rakyat dilarang bersikap diskriminatif atas dasar etnis, tetapi etnis China bersikap diskriminatif kepada kaum pribumi. Ada tembok panjang Changcheng di bangun yang membatasi Kerajaan China PIK 2. Saatnya evaluasi kebijakan diskriminatif pemerintah yang menggusur dan \"merampas\" tanah rakyat Indonesia untuk kepentingan orang-orang kaya etnis China. Jangan berteriak-teriak diskriminasi padahal kebijakan sendiri diskriminatif. PIK 2 adalah diskriminasi yang nyata. Ada tembok pemisah yang memilukan. Pembauran warga hanya ceritra tragedi yang terjadi adalah negara dalam negara. Tembok diskriminasi harus dijebol. Pengusaha China jangan berperilaku seperti Zionis yang menggusur dan menindas warga Palestina. PIK 2 tidak berguna bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Hanya tontonan dari kemewahan sang penjajah. Percuma mengkriminalisasi Said Didu, Banten bisa membara. (*)
Siapa yang Antek Asing?
Oleh Tata Kesantra | Ketua Umum FTA Saya dapat pesan pendek melalui WA dari sahabat dan teman diskusi, wartawan senior Hersubeno Arief, pada Jumat malam sekitar pukul 21.00 waktu New York. Katanya \"wuihh ada apa nih kok anda jadi trending nomor 2 di X (twitter) dalam beberapa jam terakhir?\". Saya cukup kaget karena saya tidak punya akun di X dan lebih kaget lagi karena saya jadi trending karena di anggap sebagai antek asing, anti pancasila dan provokator. Saya bertanya-tanya agenda apalagi ya?, pengalihan isu?, tapi masak iya. Ini pasti kerjaan buzzer yang buat heboh agar dana mereka bisa dicairkan. Sejak pembubaran acara \"Silaturahmi Kebangsaan FTA\" di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, bulan September 2024 lalu, memang nama saya dan FTA kerap dikait-kaitkan sebagai antek-antek asing/antek Amerika dan punya agenda mengekspor demokrasi liberal ke Indonesia. Apa yang jadi dasar pemikiran semua label-label tersebut? Apakah karena saya sebagai diaspora yang sudah cukup lama menetap di New York sehingga dianggap tidak punya lagi rasa memiliki (sense of belonging) terhadap tanah air sehingga dilabel sebagai antek asing?. Ataukah FTA yang hampir 5 tahun belakangan ini banyak mengkritisi penguasa, dan kebetulan saya adalah pendiri dan ketua umumnya, dianggap mengganggu kepentingan orang-orang tertentu? Apapun alasannya, saya pastikan pihak- pihak yang membuat tuduhan terhadap saya sebagai diaspora, lupa akan sejarah perjuangan serta peran mahasiswa dan warga Indonesia yang hidup di luar negeri, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Artinya kita tidak bisa mengecilkan peran para diaspora dalam perjuangan meraih dan mengisi kemerdekaan. Bagaimana perjuangan diaspora pelajar di Mesir yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia Raya di bawah pimpinan Prof. Abdulkahar Muzakkir, mereka berjuang dengan menulis pada majalah-majalah, seperti Seruan Al-Azhar, Pilihan Timur, Merdeka, dan Usaha Pemuda. Karena terlihat membangkitkan semangat perlawanan berlebih, maka Belanda dan Inggris sebagai negeri yang berkuasa pun melarang peredarannya di Indonesia. Demikian juga dengan Persatuan Pemuda Indonesia Malaya (Perpindom) di Mesir yang mengutus ketuanya Janan Thaib ke Belanda untuk menemui Ketua Perhimpunan Indonesia Mohammad Hatta dalam rangka koordinasi perjuangan Indonesia di luar negeri. Selain Hatta, pemuda yang tampil dalam organisasi Perhimpunan Indonesia tersebut antara lain adalah Sutan Sjahrir, Ali Sastroamidjojo dan Sukiman Wirjosandjojo. Merekalah yang kelak memimpin jalannya laju negara Indonesia selepas merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan diaspora para pelajar Indonesia sudah bersatu meski terbentang jarak ribuan kilometer dan tinggal jauh dari tanah air. Bahwa sebagai anak bangsa yang ingin melihat kehidupan saudara saudaranya di tanah air menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih makmur dan lebih adil, maka sebagai wujud kepedulian dan menunjukkan rasa kebersamaan dari diaspora terhadap situasi dan kondisi di tanah air adalah mengangkat issu dan permasalahan yang dihadapi oleh saudara saudaranya ke forum internasional. Perjuangan dan suara warga negara Indonesia di luar negeri atau lebih dikenal dengan sebutan diaspora, yang sekalipun hidupnya jauh dan taraf sosial ekonomi diatas rata rata saudara saudaranya di tanah air, masih memberi perhatian dan konsen dengan keadaan di tanah air, mestinya dilihat sebagai hal yang positif dari dalam negeri, bukannya malah di cibir dan dilabel sebagai antek antek asing. Demikian halnya dengan keberadaan Forum Tanah Air. Suatu forum diskusi aktivis diaspora bersama aktivis di tanah air mesti dilihat sebagai salah satu wadah perjuangan untuk menyuarakan keadaan di tanah air serta mencari solusi dari situasi dan kondisi yang terjadi dengan memberi ide, gagasan dan pikiran alternatif yang di perlukan guna lebih memaksimalkan upaya upaya perbaikannya. Selama sekitar 3 tahun sejak lahirnya di bulan Februari 2020, FTA telah melakukan dialog dan diskusi dengan berbagai pihak, baik tokoh, pakar, akademisi, praktisi, politisi dan juga aktivis untuk memetakan permasalahan di tanah air yang dirasa perlu untuk diperbaiki. Akhirnya awal tahun 2023, FTA mengeluarkan Manifesto Politik yang berisi 10 tuntutan yang perlu mendapat perhatian untuk dibenahi demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur di semua strata sosial. Bukan suatu kebetulan bila beberapa waktu belakangan ini, tuntutan tuntutan dalam Manifesto Politik mulai mendapat perhatian dari elite dan lembaga terkait di tanah air. Beberapa diantaranya adalah soal ambang batas 20% untuk pencalonan kepala daerah. Ambang batas pencalonan kepala daerah yang tadinya perlu dukungan minimal 20% dari kursi partai politik atau koalisi partai politik akhirnya diturunkan berkisar pada 6.5% hingga 10%, disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing masing daerah tersebut. Para pengamat dan ahli hukum tata negara melihat perubahan ambang batas untuk kepala daerah bisa membuka jalan bagi penghapusan atau setidaknya penurunan ambang batas pencalonan presiden (PT20%) yang sejauh ini sudah di mintakan Judicial Review ke MK oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk FTA, namun di tolak oleh hakim MK. PT20% memberi peluang bagi partai2 politik untuk bermain diantara mereka dan menjadi pintu masuk politik uang dari oligarki. Tuntutan lainnya adalah memisahkan POLRI dari Presiden, yang berpotensi penguasa di eksekutif (presiden) berpeluang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan polisi. Melalui Perpres no.139 tahun 2024, POLRI tidak lagi berada dibawah presiden dan kedudukannya sejajar dengan TNI. Tuntutan untuk merevisi UUMD3 khususnya tentang hak P.A.W. (Pergantian Antar Waktu) bagi anggota DPR oleh partai politik. Wacana untuk merevisi UUMD3 sudah masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional DPR, sekalipun belum jelas urgensi dan ketentuan apa dalam undang undang tersebut yang akan diubah. Mengembalikan naskah UUD 1945 asli yang merupakan hasil kompromi para pendiri bangsa dari hasil 4X amandemen, sehingga hasil karya, cita cita, tujuan dan kesepakatan para pendiri bangsa tetap lestari. Adapun hal hal yang belum diatur dalam UUD 1945 yang asli akan dibuatkan dalam bentuk amandemen/adendum yang disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi bangsa dan negara selama tidak menyimpang dari naskah asli UUD 1945. Sejauh ini upaya tokoh dan aktivis untuk kembali ke UUD 1945 menemui kesulitan karena gerakan kembali ke UUD 1945 masih berjalan sendiri-sendiri. Belakangan para tokoh dan aktivis sepakat untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan pandangan dan bersama sama, bersatu padu memperjuangkan gerakan kembali ke UUD 1945. Para tokoh dan aktivis bersepakat untuk membuat Kelompok Kerja (Pokja) untuk mempercepat realisasi kembali ke UUD 1945. FTA ikut aktif mengambil bagian dalam Pokja tersebut. Saya sendiri masuk sebagai salah satu dari Dewan Penasihat. Mungkin terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa adanya beberapa perubahan dan upaya memperbaiki situasi dan kondisi bangsa adalah buah dari hasil tuntutan FTA dalam Manifesto Politik. Namun satu hal yang tidak bisa di nafikan serta dipungkiri bahwa upaya dan perubahan sistem untuk memperbaiki situasi dan kondisi bangsa sudah di suarakan dan tertuang dalam Manifesto Politik FTA yang di luncurkan di awal tahun 2023. Dengan demikian bila ada pihak yang melabeli saya dan/atau FTA kelak, maka wajib di tanyakan kepada mereka sejauh mana mereka tahu tentang FTA dan perjuangannya selama ini. Apakah mereka sudah pernah membaca dengan seksama Manifesto Politik FTA?. Jangan jangan merekalah yang antek antek asing. Salam perjuangan dari New York. (*)
Anis Matta: Partai Gelora akan Buat Sayap Organisasi dan Rekruitmen Anak-anak Muda Masuk ke Pengurusan di DPP
Jakarta | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto memiliki narasi dan mimpi besar yang sama ingin menjadikan Indonesia lima besar dunia atau negara superpower baru. Karena itu, keberadaan Partai Gelora di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini, diyakini dapat mempengaruhi dan membawa perubahan besar bagi Indonesia di masa mendatang. Diketahui, di dalam Kabinet Merah Putih, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta ditunjuk sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. \"Adanya kesamaan narasi ini, maka untuk menjawab tantangan terbesar tersebut, kita akan memperbesar struktur, kader dan kekuatan riil politik Partai Gelora,\" kata Anis Matta saat menyampaikan arahan dalam Tasyakuran HUT ke-5 Partai Gelora, Minggu (17/11/2024). Karena itu, Partai Gelora akan melakukan beberapa keputusan penting dalam waktu dekat. Pertama adalah melakukan perubahan struktur organisasi dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) menjadi Dewan Pimpinan Pusat (DPP). \"Kita akan mengubah struktur DPN menjadi DPP. Kita akan memperbanyak dan melakukan rekruitmen besar-besaran. Kita akan merekrut anak-anak muda masuk di kepengurusan DPP,\" katanya. Kedua, Partai Gelora akan memberikan fokus besar kepada kaderisasi dan kepemimpinan, serta gebrakan besar rekruitmen kader mulai tahun ini, guna mencapai target Pemilu 2029. \"Ketiga, kita mulai akan membuat sayap-sayap organisasi sebagai supporting system yang kita perlukan ke depan, khususnya dalam bidang kepemudaan dan kewanitaan, serta bagian kerja spesifik lainnya,\" ujar Anis Matta. Anis Matta berharap dengan adanya pemekaran organisasi, maka beban untuk mewujudkan narasi dan mimpi besar Partai Gelora tidak hanya dipikul oleh para pendiri saja, tetapi juga akan dipikul lebih banyak orang. \"Mudah-mudahan pemekaran organisasi yang kita lakukan di DPP ini, juga akan diikuti DPW dan DPD untuk melakukan pemekaran struktur organisasi serupa,\" kata Wamenlu RI Urusan Dunia Islam ini. Menurut Anis Matta, pemekaran struktur organisasi Partai Gelora ini dalam rangka proses untuk menciptakan gelombang dan dampak lebih besar lagi bagi Indonesia. \"Saya dan Pak Fahri punya tugas yang berat, karena kehadiran kita dalam pemerintahan harus ada dampak besar bagi Indonesia. Dan untuk itu, kita perlu mendukung bersama-sama, dengan melakukan pemekaran struktur di wilayah masing-masing,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini yakin dengan adanya pemekaran struktur organisasi dari pusat hingga daerah, serta fokus pada pembenahan kaderisasi dan kepimpinan, Partai Gelora akan lolos ke Senayan pada Pemilu 2029 mendatang. \"Kita akan menetapkan satu standar mengenai langkah kita dalam menghadapi Pemilu 2029 mendatang. Sehingga pada 2029 nanti, kita Insya Allah lolos ke Senayan,\" pungkas Anis Matta. (ida).
Anis Matta: Indonesia Siap Memimpin dan Menavigasi Dunia Islam Jadi Kekuatan Utama Dunia
Jakarta | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar acara tasyakuran perayaan HUT ke-5 secara sederhana di Gelora Media Centre (GMC), Jakarta pada Minggu (17/11/2024) malam, ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng berwarna biru. Diketahui, Partai Gelora merayakan HUT ke-5 pada 28 Oktober 2024 lalu. Perayaan HUT-ke-5 dengan tema \'Semangat Gelora untuk Indonesia Mendunia\' ini dihadiri Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, dan sejumlah fungsionaris DPN Partai Gelora. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hadir, karena tengah berada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam perayaan HUT ke-5 yang dipandu Ketua Bidang Komunikasi Dedi Miing Gumelar dan Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati itu, Fahri Hamzah hadir melalui zoom meeting, bersama pengurus DPW dan DPD Partai Gelora se-Indonesia. Ketua Umum Partai Gelora dalam arahannya, usai menyapa beberapa pengurus DPW di sejumlah daerah melalui zoom meeting mengatakan, bahwa perjalanan Partai Gelora selama lima tahun ini sangat indah, meskipun belum berhasil lolos ke Senayan. \"Ada romansa dan romantisme di dalamnya. Romantisme itu terjadi karena ada interaksi terus menerus antara narasi dengan peristiwa, dimana kita hadir dengan mimpi besar menjadikan Indonesia lima besar dunia,\" kata Anis Matta. Menurut Anis Matta, usai pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab yang mengguncang dunia, khususnya Dunia Islam, sejumlah pengamat tidak hanya di tanah air, tetapi juga di dunia mulai memuji plafon narasi Partai Gelora. \"Karenanya dalam proses narasi itu, kita menjadikan Dunia Islam adalah latar atau halaman rumah Indonesia, yang harus kita jadikan basis kekuatan utama kita, yang bisa merefleksikan sebagai kekuatan utama dunia,\" ujarnya. Sebab, di dalam Dunia Islam terdapat lebih dari 2 milyar umat muslim atau seperempat populasi dunia. Besarnya populasi di Dunia Islam itu, kata Anis Matta, sudah seharusnya dipimpin dan dinavigasi oleh Indonesia yang jumlah umat muslimnya terbesar agar menjadi salah satu kekuatan utama dunia. \"Apabila kita melihat ada interaksi atau gesekan narasi dengan peristiwa yang kita saksikan terus menerus. Maka kita memandang, bahwa perolehan kursi itu adalah peristiwa penting dalam politik, tetapi jauh lebih penting bagaimana menggunakan kursi itu untuk menciptakan peristiwa,\" katanya. Sehingga romansa dalam berpolitik, pada dasarnya terdapat di situ, manakala dapat menggunakan kursi tersebut, untuk menciptakan peristiwa-peristiwa besar. Karena itu, terdapat perbedaan antara power (kekuatan) dan impact (dampak). \"Pengaruh dalam politik itu, ditentukan oleh bukan seberapa besar kekuasaan yang kita punya, tapi seberapa mampu kita dengan kekuasaan yang kita punya itu, bisa menciptakan peristiwa dan mengubah hidup orang banyak,\" ujarnya. Anis Matta menyadari bahwa perolehan kursi pada Pemilu 2024 lalu, tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi tidak perlu disesali. Sebab, perjalanan politik Partai Gelora mulai berubah dengan masuknya dua pentolan mereka, Anis Matta dan Fahri Hamzah di dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. \"Semua berjalan di dalam peta jalan yang sudah kita buat. Sebab, orang belum banyak mengetahui, sepak terjang yang bisa kita lakukan, meski kita gagal di Pemilu 2024. Dengan kita masuk kabinet, banyak yang bisa kita lakukan,\" katanya. Anis Matta mengungkapkan, pada awalnya banyak yang kecewa, Partai Gelora hanya diberikan jatah kursi wakil menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. \"Tapi saya bilang terima, lalu kita rapat, kita diskusi, kita terima jabatan tersebut. Sebab, bagi kita bukan sekedar jabatan menteri, wakil menteri atau di pos lain. Karena ini ibarat seperti orang mempunyai pedang samurai, apakah sekedar untuk memotong bawang atau digunakan untuk yang lainnya,\" jelas Anis Matta. Bersama Fahri Hamzah, Anis Matta akan berupaya menciptakan perubahan-perubahan besar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan narasi dan mimpi-mimpi besar yang dicita-citakan Partai Gelora. \"Partai Gelora dan Pak Prabowo sama-sama punya mimpi besar, ingin menjadikan Indonesia lima besar dunia. Beliau punya harapan besar pada Dunia Islam, Indonesia harus memimpin dan menavigasi umat muslim sebagai kuatan utama dunia,\" tegasnya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menambahkan, bahwa Presiden Prabowo akan membawa Indonesia dan menjadikannya sebagai kekuatan-kekuatan besar utama di dunia. \"Alhamduillah kita punya Presiden yang sesuai dengan mimpi kita, dimana seseorang yang akan membawa Indonesia menjadi kekuatan-kekuatan besar dunia,\" kata Fahri Hamzah. Fahri menegaskan, Prabowo menjadi satu-satunya pemimpin di dunia sekarang ini yang bisa diterima China dan Amerika Serikat (AS), yang merupakan dua kekuatan utama dunia. \"Kita melihat respon dari pemerintah China di satu sisi yang luar biasa dan juga respon dari presiden baru, Amerika Serikat Donald Trump. Insya Allah kita bisa menjadi kekuatan ketiga, karena sudah dekat dengan dua kekuatan superpower dunia,\" katanya. Ia menilai, Prabowo memiliki mentalitas untuk menjadi pemimpin dunia dan bangsa-bangsa. Kemampuannya dalam mendekati China dan AS, bisa menjadi modal bagi Indonesia menjadi negara superpower baru. \"Apa yang disampaikan Pak Ketum (Anis Matta) selama ini soal narasi-narasi besar, Indonesia sudah memiliki pemimpin yang punya mentalitas baru untuk menjadi pemimpin diantara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Indonesia dibawah Pak Prabowo makin terkonsolidasi, Insya Alllah akan menjadi superpower baru,\" pungkasnya. (Ida)
Politik dalam Swasembada Pangan
Oleh : Dr Vitri Aryant SP MM | Analis Kebijakan Kementerian Pertanian BAHASA swasembada pangan sudah dibunyikan sejak pidato Proklamator Bung Karno sekitar 72 tahun lalu . Bung Karno mengusung “pangan dengan mati dan hidupnya suatu bangsa”. Bagi bangsa kita, pangan merupakan sumber kehidupan, sekaligus sumber penghidupan sebagian besar warga masyarakat. Itu sebabnya, Pemerintah penting untuk menanganinyq secara serius. Terdapat empat komponen dalam pembangunan pangan, yakni swasembada, ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Swasembada pangan dianggap sebagai kata kunci terwujudnya ketahanan, kenandirian dan kedaulatan pangan. Tanpa terwujud swasembada pangan lebih dulu, omong kosong kita akan meraih ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Gambaran ini, masuk dalam Asta cita Pemerintahan Prabowo/Gibran dalam visi yang diusung adalah ketahanan pangan dan swasembada pangan dengan dimulai dari makan gratis dan susu gratis. Bahkan Presiden Prabowo menegaskan agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, semua ditantang untuk dapat membuktikannya dan diminta untuk saling berkolaborasi membentuk orkestra harmonis dengan nada indah menuju lumbung pangan dunia 2045. Namun begitu, patut disadari hasrat untuk mewujudkan swasembada pangan dalam suasana kekinian, bukanlah hal mudah untuk dicapai. Menggapai swasembada pangan, benar tidak segampang anak-anak membolak-balik telapak tangan bermain \"hom pim pah\". Swasembada pangan adalah proses panjang yang butuh perjuangan untuk meraihnya. Swasembada pangan di awal pemerintahan Prabowo menyedot perhatian publik untuk ikut menyikapinya dengan seksama. Banyak kritikus dan pengamat yang optimis, cita-cita swasembada pangan bukanlah hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Tapi, di sisi lain ada juga pihak-pihak yang meragukannya. Perbedaan cara pandang seperti ini wajar terjadi. Pro kontra dalam menyikapi suatu kemauan politik juga sangat dihalalkan dalam iklim demokrasi. Tinggal sekarang, bagaimana kemanpuan kita untuk mengolahnya, sehingga diperoleh solusi cerdas yang diharapkan. Kita ingin swasembada pangan, bukan sekedar \"bahasa politis\", namun menjadi \"bahasa realitas\". Ketika seorang Presiden bicara soal swasembada pangan, tentu respon publik akan sangat berbeda jika yang bicara itu seorang Guru Besar Pangan dari Universitas. Yang disampaikan Presiden cenderung akan dianggap sebagai \"bahasa politis\", sedangkan di sisi lain, yang diutarakan Guru Besar, umumnya akan dinilai sebagai \"bahasa teknokratik\". Merupakan tugas bersama untuk \"menyandingkan\" kedua bahasa diatas menjadi satu kesatuan cara pandang dalam mewujudkan kemauan politik tersebut menjadi sebuah fakta dalam kehidupan. Dalam bahasa lain, kita perlu segera mengejawanrahkan dari bahasa politis menjadi bahasa realitas. Atau bisa juga ditegaskan merubah wacana menjadi kenyataan. Dalam rumusan Badan Pangan Dunia (FAO), tentang hakekat swasembada, maka persyaratan pokoknya, 90 % dari produksi yang dihasilkan diraih oleh para petani di dalam negeri. Sisanya yang 10 %, boleh saja kita impor. Jadi, kalau kita mau swasembada beras, 90 % kebutuhan dalam negeri harus dihasilkan oleh produksi dalam negeri.Ketika Pemerintah dalam tahun ini merencanakan impor beras sebesar 5 juta ton, dapat dipastikan, kita kehilangan atribut swasembada beras. Mengapa ? Sebab, angka 5 juta ton, jelas sudah diatas 10%. Produksi beras dalam negeri sendiri hanya sekitar 31 juta ton. Mestinya, impor beras yang dilakukan, masimal 3,1 juta ton, jika predikat swasembada beras masih ingin digenggam. Terlepas dari beratnya tantangan yang harus dijawab, swasembada pangan sebagai bahasa politik Presiden, tentu harus dapat diamankan dan dilaksanakan. Sebagai bangsa yang pernah menggapai swasembada beras di era 1984, mestinya pengalaman kisah sukses swasembada beras dapat ditularkan kepada upaya mencapai swasembada pangan. Kendalanya adalah apakah Pemerintah saat ini mau dan ikhlas untuk belajar terhadap pengalaman Pemerintahan Orde Baru dalam kegemilangannya meraih swasembada beras ? Atau, apakah masih ada diantara kita yang berpandangan semua produk Pemerintahan Orde Baru itu jelek semua, sehingga tidak ada satu pun program yang pantas untuk ditiru dan diteladani ? Untuk itu, saatnya kita sebagai bangsa dituntut untuk \"legowo\" dalam menyikapi perjalanan pembangunan yang diarungi. Swasembada beras 1984 adalah proses monumental yang mendunia. Kisah sukses swasembada beras, telah tercatat dengan tinta emas dalam peta bumi pembangunan psngan dunia. Semua warga dunia sepakat, apa yang diraih Indonesia adalah prestasi berkelas internasional. Akhir kata perlu diingatkan upaya menggeser makna swasembada pangan dari bahasa politis menjadi bahasa realitas, tentu sangat membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas segenap komponen bangsa. Pertanyaan kritisnya adalah apakah kita siap untuk melakoninya? Sebagai bangsa pejuang, jawaban yang disampaikan harusnya (VA)
Anies Dongkrak Elektabilitas Pramono-Rano
Jakarta, FNN | Tok! Abah Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, 2017-2022, mendukung Pasangan Pramono-Rano pada Pilgub DKI Jakarta, 27 November 2024. Sebelumnya jaringan Relawan Anies The President Center Pimpinan HM Jusuf Rizal sudah berlabuh ke Paslon Pramono.Rano Nomor Urut 3 Kepastian dukungan itu dapat terbaca saat Anies Baswedan menerima kunjungan Pramono-Rano ke kediamannya yang tentu saja dikemas dalam kunjungan politik makan lontong dan ngopi dalam suasana Pilkada Gubernur DKI Jakarta, Periode 2024-2029. “Buat masyarakat politik, kunjungan Pramono-Rano sudah dapat dibaca jika Abah Anies Baswedan memberikan dukungan bagi Paslon Pramono-Rano dalam Pilkada DKI Jakarta, 27 November 2024,” tegas HM.Jusuf Rizal Ketua Konsorsiun Jaringan Rekawan Anies The President Center di Jakarta Ketum Ormas Madas Nusantara (Organisasi Ke-Maduraan) itu, menjawab pertanyaan wartawan mengatakan sikap Anies yang menerima Pramono-Rano di penghujung kampanye terakhir akan mampu mengubah peta politik maupun elektabilitas Pramono-Rano. Dikatakan, selama ini sikap Abah Anies Baswedan sangat ditunggu-tunggu, mengingat sebagian pendukungnya akan mengambil sikap Golput (Tidak menggunakan hak pilih) atau Coblos semua (suara hangus). Ini buntut kekecewaan relawan setelah Anies dinilai di PHP Partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang kemudian tidak mengusung Anies, malah PKS dukung Ridwan Kamil-Suswono yang tidak paham kota Jakarta maju Pilgub DKI Jakarta. “Saya dapat merasakan kekecewaan para relawan. Mereka berjuang tanpa pamrih hingga mampu mandongkrak suara PKS di Jakarta. Tetapi sikap PKS yang menutup mata dan cuek atas aspirasi rakyat itu, membuat para relawan meninggalkan PKS. PKS dinilai seperti Kacang Lupa Kulitnya,” tegas Jusuf Rizal Jadi dengan bertemunya Anies dengan Pramono-Rano, tidak ada lagi keraguan jaringan relawan Anies untuk mendukung Pramono-Rano di Pilkada DKI Jakarta. Bagi kami, ini menunjukkan agar para relawan Anies, wajib memenangkan Pramono-Rano menjadi Gubernur DKI Jakarta, satu putaran. Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu juga, turut menyerukan kepada jaringan pendukung Anies di Jakarta, khususnya The Power Of Emak-Emak pilih dan coblos Paslon Nomor 3, Pramono-Rano Karno untuk Jakarta Menyala.
POPULER
