Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

SELALU muncul pertanyaan dari korupsi menteri-menteri adakah dana yang masuk ke kantong Jokowi, atau hebatkah Presiden sehingga bersih dari aliran dana haram, baik dari menteri maupun pengusaha yang dibantu ruang usaha oleh Jokowi ? Adakah 9 naga yang menguasai ekonomi bangsa tidak pernah memberi santunan kepada Presiden yang menjadi pelindung bagi kenyamanan berbisnis mereka ?

Uang ratusan trilyun yang menguap pada instansinya Sri Mulyani hingga kini tidak jelas. Satgas bentukan Mahfud MD ternyata menghilang tanpa laporan hasil kerja. Kemana aliran pencucian uang ? Sementara Mulyani diangkat kembali menjadi Menkeu. Karena sukses sebagai Menkeu ? Belum tentu, mungkin karena mampu memendam rahasia dari aroma korupsi. Sri Mulyani adalah titipan Jokowi untuk Prabowo. 

Mulyani membuat aturan hadiah negara sampai 1,2 hektar rumah Jokowi di Solo. Undang-undang ditafsirkan oleh Peraturan Menteri untuk memberi kekayaan dan kemewahan kepada Jokowi. Diberi 9.000 M2 seenaknya menjadi 12.000 M2. Pantas jika ada aksi emak-emak yang menyegel pembangunan sebagai bentuk protes keras dari rakyat. Bau korupsi menyengat dan jurang tajam kesenjangan sosial dari hadiah negara ini.

Secara formal laporan resmi LHKPN harta Jokowi 2014 saat menjabat 33,47 Milyar dan saat akhir 2024 nilainya bertambah 186 % menjadi 95,82 Milyar. Rakyat ragu kebenaran kekayaan Jokowi hanya 95,82 sebab hadiah tanah dan bangunan "pensiun" di Solo saja bernilai ratusan milyar. Belum lagi dari ratusan trilyun dana IKN apakah tidak ada serupiahpun yang mengalir ke Jokowi?

Bahlil sang menteri izin-izin tambang adalah peliharaan Jokowi. Sukses dipaksakan menjadi Ketum Partai Golkar adalah hasil kerja Jokowi dengan menyandera Airlangga. Hampir mustahil Bahlil Lahadalia tidak setor ke majikan yang ditakutinya itu "jangan main dengan Raja Jawa". Menteri menteri yang belum di bui tapi masih dalam "perlindungan" kekuasaan dan pengaruh Jokowi patut diduga juga menjadi pintu penggendutan rekening. 

Gibran dan Kaesang "politisi pedagang" pantas untuk menjadi tempat strategis bagi pencucian uang atau penyimpanan dana boss mafia. Tentu ditambah dengan anggota dinasti lainnya. Jokowi terlihat serius untuk menggoalkan anggota dinasti agar menjadi pejabat publik dan tidak peduli dengan ocehan atau sorotan rakyat. Ada harta karun yang harus disimpan dan dilindungi bersama. 

Penetapan BSD dan PIK 2 sebagai PSN adalah kebijakan gila. Berkedok proyek strategis kebijakan ini  menguntungkan pengusaha Sinar Mas, Agung Sedayu Group dan Salim Group. Tidak ada makan siang gratis. Makan siang gratis Prabowo saja harus berkolaborasi dengan China. Pasti hal itu bukan sedekahan. Nah, kebijakan kolusif Jokowi memendam peluang terjadinya korupsi. Rakyat boleh yakin Jokowi korupsi. 

Membersihkan tuduhan rakyat bahwa rekening Jokowi itu gendut, tidak hanya 95,82 Milyar bukan dengan klarifikasi omong tetapi harus dengan pemeriksaan atau audit yang transparan dan bertanggungjawab. Pemerintahan baru Prabowo tidak boleh memendam rahasia pendahulu. Tanpa transparansi kelak Prabowo juga akan menuai akibat dari kecurigaan atas perilaku korup dari para pejabat tinggi atau tertinggi. 

Pilihan dan tuntutan rakyat jelas, periksa kekayaan Jokowi atau Prabowo dinilai tidak konsisten dalam memberantas korupsi. 

Rezim Jokowi sama saja dengan rezim Prabowo. Jangan-jangan Jokowi butuh 10 tahun sedangkan Prabowo cukup 100 hari. Ironi jika demikian. (*)