ALL CATEGORY
Waspadai Politik Dinasti dalam Pilkada Serentak 2024
Jakarta | FNN - Komunitas Forum Tanah Air (FTA) merasa prihatin atas terjadinya kemerosotan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, FTA menyampaikan seruan kepada masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pemilu serentak November 2024 mendatang. Redaksi FNN menerima rilisnya pada Ahad (30/06/2024). Berikut isi lengkapnya: SIKAP & SERUAN FORUM TANAH AIR (FTA) DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 Sahabat seperjuangan FTA dimanapun berada. Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata. Calon-calon kepala daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota akan sibuk mencuri hati rakyat agar memperoleh suara, tidak peduli apapun caranya. Sebagian masyarakat/pemilih memberikan suaranya dengan harapan setelah terpilih kepala daerah tersebut akan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat secara maksimal. Sebagian lainnya tidak begitu peduli dengan sosok bahkan program calon pemimpin, bagi mereka pemberian berupa bansos, serangan fajar atau lainnya lebih penting dari pada semua rencana-rencana kerja sang kandidat untuk mendapatkan suara mereka. Inilah kenyataan yang harus dilalui dalam kontestasi politik di tanah air, sehingga wajar bila pragmatisme sangat tinggi, tidak saja di antara para calon pemimpin tapi juga di kalangan pemilih. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk berdiam diri dan membiarkan semua anomali politik berlangsung. Sampai kapan kita bisa menerima keadaan ini sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan berpolitik? Forum Tanah Air (FTA) mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam memberikan suaranya terhadap para calon-calon kepala daerah dalam pilkada serentak yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Rekam jejak para calon harus di pertimbangkan sebelum memutuskan pilihan, karena suara yang diberikan akan berpengaruh dalam situasi dan kondisi kehidupan rakyat selama lima tahun ke depan. Sudah saatnya rakyat menjadi pemilih cerdas dan tidak buta politik. Rakyat harus belajar dari pengalaman buruk dalam setiap kontestasi pemilu selama ini. Rakyat lebih sering tertipu oleh janji-janji calon pemimpin melalui taktik politik tanpa realisasi. Rakyat sering terbuai dengan tebar pesona para kandidat yang menjanjikan kehidupan bermasyarakat yang serba ideal dan berujung pada kekecewaan karena ternyata itu hanyalah isapan jempol belaka. Bagaimana bisa mendapatkan calon pemimpin yang baik bila sejak awal pencalonan untuk mendapatkan partai pendukung saja sudah sangat transaksional, kemudian untuk biaya kampanye dan membeli suara rakyat membutuhkan dana yang besar. Semua dihitung sebagai investasi yang tentunya akan diharapkan pengembaliannya, Return on Investment (ROI). Pada saat berkuasa tentu menjadi bagian dari prioritas sang pemimpin untuk menjamin ROI tersebut, selain upaya bagaimana agar tetap bisa berkuasa. Untuk menghadapi berbagai hal tersebut, berikut beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian para pemilih; Jangan biarkan DINASTI POLITIK terjadi di daerah. Negara kita adalah negara Demokrasi, BUKAN MONARKI. Dari daerahlah diharapkan menjadi pondasi utama dalam menggerakkan ekonomi nasional.Jangan pilih calon pemimpin yang punya rekam jejak dan pernah terkait KORUPSI, KOLUSI & NEPOTISME (KKN). Ini syarat mutlak pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.Jangan gadaikan suara demi rupiah karena pemberian “serangan fajar” dari calon kepala daerah, itu sangat merugikan kehidupan rakyat. Beberapa rupiah yang diberikan hanya bisa digunakan untuk sesaat, tapi dampak kerugian yang ditimbulkan akan dirasakan selama mereka menjabat. Pilih calon pemimpin yang punya rekam jejak positif, memiliki ide dan gagasan yang baik untuk membangun dan mensejahterakan rakyat daerahnya. Anda sendiri memiliki pilihan untuk membentuk masa depan Anda dan masyarakat disekitar Anda, segala yang terjadi dalam hidup ini adalah hasil dari pilihan yang Anda buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Hormat Kami kepada seluruh rakyat Indonesia. Forum Tanah Air (FTA).
RUU Kepolisian Upaya Sandera & Fait Accompli Presiden Prabowo (Bagian-1)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawan Senior FNN SURAT Terbuka Kepada Yang Terhormat Bapak Jendral TNI (Purn.) Haji Prabowo Subianto Sebagai Presiden Indonesia Terpilih 2024-2029. SELASA 28 Mei 2024 lalu, publik Indonesia dibuat terkaget-kaget oleh DPR. Masalahnya diam-diam DPR menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. Nama lengkapnya “Perubahan Ketiga RUU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Luar biasa perjalanan RUU yang satu ini sampai dengan ditetapkan menjadi “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. Dibilang luar biasa karena prosesnya yang terkesan senyap dan sembunyi-sembunyi. Masyarakat sipil (civil society) tidak banyak yang mengetahuinya. Kalangan civil society baru mengetahui setelah ditetapkan oleh DPR. Diam-diam DPR sudah tok saja. Resmi diputuskan sebagai “RUU Hak Usul Inisiatif Dewan”. RUU yang satu ini ternyata bukan maunya pemerintah Presiden Joko Widodo. Bukan juga maunya Polri. RUU Kepolisian maunya DPR. Yang punya keinginan dan hajat maha tinggi adalah DPR. Kesannya DPR yang paling bernafsu untuk menggolkan RUU Kepolisian untuk perubahan ketiga ini. Untuk itu, berbagai alasan dari DPR disiapkan, dan dicoba untuk disampaikan kepada publik sebagai dalil pembenaran. Bahkan diduga komunitas pers atau media masa nasional juga sudah digarap DPR. Diajak untuk bekerja sama dengan DPR sebagai pihak pengusul RUU. Tentu saja bukan lagi rahasia kalau tidak ada itu makan siang gratis. Kemungkinan saja sejumlah angka dan imbalan yang menggiurkan sudah dijanjikan kepada komunitas pers dan media massa nasional. Bahkan diduga beberapa pihak dan sejumlah kalangan civil society dari praktisi hukum juga sudah digarap. Targetnya adalah jangan sampai ada protes sana-sini terkait RUU Kepolisian ini. Selain itu, diduga DPR berharap jangan sampai RUU Kepolisian ini menjadi isu nasional. Kalau menjadi isu nasional, DPR bisa ngeri-ngeri sedap. Kemungkinan DPR sangat takut kalau sampai RUU Kepolisian ini menjadi isu nasional. Khawatir banyak tantangan yang berdatangan dari civil society. Apalagi kalau protes civil society mendapat dukungan dari Pak Prabowo Subianto. Bisa berantarakn RUU Kepolisian ini. Kalau banyak protes dari civil society, khawatir RUU Kepolisian ini bisa gagal menjadi undang-undang. Padahal mungkin DPR berharap, RUU Kepolisian ini sudah diketok menjadi undang-undang di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kelihatannya sejumlah anggota DPR kini lagi ngebet kejar tayang. Entah siapa bandarnya? Bandarnya sih sampai sekarang kelihatan masih buram dan samar-samar. Bandarnya hampir pasti bukan dari Kepolisian atau Mabes Polri. Sejumlah anggota DPR diduga bernafsu menjadikan RUU Kepolisian ini menjadi untuk undang-undang secepatnya di in juri time. Mungkin kejar sisa masa jabatan yang tinggal empat bulan lagi. Apalagi banyak anggota sekarang tidak terpilih untuk periode 2024-2029 nanti. Kejar tayang DPR ini, mungkin saja untuk memperlihatkan kepada sang bandar yang membiayai. DPR sudah kerja lho. Buktinya sudah menjadi “RUU Hak Ususl Inisiatif Dewan” nih. Bandarnya mungkin dari oligarki yang terkenal licik, picik, tamak dan rakus. Mungkin juga dari kalangan pengusaha tambang dan bandar judi online. DPR diduga berupaya agar sebelum Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden, RUU Kepolisian ini sudah menjadi undang-undang. Makanya proses awalnya terkesan senyap dan sembunyi-sembunyi. Baru ketahuan kalangan civil society setelah disahkan oleh DPR sebagai RUU Hak Usul Inisiatif Dewan. Hebat DPR kita yang banyak terlibat transaksi judi online tersebut. Sayangnya dengan adanya RUU Kepolisian ini, DPR diduga hendak menyandra Pak Jendral TNI (Purn.) Prabowo Subianto. DPR juga diduga hendak menghina Pak Prabowo yang jago masalah keamanan itu. DPR kira Pak Prabowo itu tidak pahami masalah keamanan dan pertahanan. Padahal Pak Prabowo itu sangat paham dan kuasai, bahkan sampai dengan khatam masalah-masalah keamanan dan pertahanan. DPR jangan kira Pak Probowo adalah figur sipil yang tidak pahami masalah keamanan dan pertahanan negara. Pak Prabowo Subianto jangan sampai difait accompli oleh DPR begitu dong. DPR jangan bikin RUU yang kekanak-kanakan beginilah. RUU ini terlihat sudah jorok, dan norak pula mainannya. Jadi teringat Presiden Gus Dur yang pernah bilang “DPR seperti Taman Kanak-kanak”. Mainan DPR kali ini terkait RUU Kepolisian terlalu picisan, dungu dan dongo pula. Mudah dan gampang bangat untuk dibaca, kalau DPR sedang fait accomli Pak Prabowo Subianto. Padahal Pak Prabowo itu salah satu tentara terbaik Indonesia. Pak Prabowo itu intejelijen terbaik yang dipunyai Indonesia. Masa intelijen terbaik ko mau difait accompli sama DPR juga? Ah, DPR jangan nora dan jorok gitu dong mainnya. Sebagai intelijen terbaik (Sandhi Yudha), Pak Prabowo pasti tahu siapa-siapa saja yang menjadi leader atau pemain utama gagasan RUU Kepolisian ini di DPR. Termasuk juga kemungkinan mereka yang ada di lingkaran terdekatnya. Mungkin saja Pak Prabowo diam ini untuk menguji loyalitas orang-orang terdekatnya. Apalagi di sekitar Pak Prabowo ada kumpulan jenderal-jenderal hebat. Ada Pak Marsekal TNI (Purn.) Imam Sufaat, Pak Jenderal Pak Jenderal Polisi (Punr.) Sutanto, Pak Jenderal Polisi (Purn.) Sutarman, Pak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Syafrie Syamsudin, Pak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, Pak Mayor Jenderal TNI (Purn.) Glenny Kairupan dan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Eko Wiratmoko. Ada juga Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Iriawan (Iwan Bule), Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Condro Kirono dan Pak Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Boy Rafly. Para jenderal hebat di sekitar Pak Prabowo Subinto ini pasti paham itu mainan DPR yang terkesan odong-odong, kaleng-kaleng dan beleng-beleng terkait RUU Kepolisian ini. Mungkin saja diam-diam Pak Prabowo sedang menguji loyalitas teman-teman dekatnya di DPR. Kita tunggu makna diamnya Pak Prabowo Subianto terkait RUU Kepolisian yang lagi kejar tayang ini. (bersambung).
Striptease Data Indonesia
Oleh Djony Edward l Wartawan Senior FNN Niatan Pemerintah Indonesia mengintegrasikan seluruh data di kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, data perusahaan hingga data pribadi, patut diacungkan jempol. Masalahnya, ketika sebagian besar data sudah terkumpul dan diserang hacker ramsonware, kiamatlah Indonesia. Itulah yang terjadi sekarang ini, sehingga data Indonesia tercecer di pasar gelap digital, dark web market. Konon kabarnya data Inafis Polri dan data Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga sudah dijajakan dengan harga diskon di dark web market. Bayangkan, jika data sidik jari warga negara Indonesia dan data intelijen Indonesia diperjualbelikan di pasar gelap, sungguh sangat mengerikan. Sidik jari warga kita bisa disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab di luar sana. Data intelijen TNI kita juga sudah telanjang, sudah beredar di luar sana. Betapa bugilnya data Indonesia. Pendek kata, data Indonesia sudah tercecer, diperjual belikan, bahkan sudah telanjang di hadapan para hacker dan para pemanfaat data tersebut di dunia. Data Indonesia ibarat penari striptease, sudah telanjang bugil. Mengerikan! Tak ayal lagi, Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian dan Dirut PT Telkom Ririek Adriansyah diminta mundur. Adalah SAFEnet yang menggelar petisi agar ketiganya mundur. Alasannya, Kemenkominfo sebagai penata usahaan, BSSN sebagai pengawas, dan Telkom sebagai provider, dianggap tidak profesional sehingga data nasional yang harusnya dijaga dan dipelihara, malah bobol oleh ramsonware Lockbit 3.02. Malware yang pernah membobol Bank Syariah Indonesia tahun lalu. Cita-Cita Mulia Sebenarnya Pemerintah Indonesia memiliki cita-cita mulia, yakni menghimpun data stakeholder Indonesia menjadi Satu Data Indonesia yang berbasis cloud (komputasi awan). Bahkan prosesnya sudah berlangsung sejak 2022 akhir dan sudah dibangun Pusat Data Nasioanal Sementara (PDNS). Rencananya kegiatan yang dikelola Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo tersebut akan membangun empat PDN di seluruh Indonesia. PDN yang dibangun memiliki kapasitas backup sudah masuk kategori tier-4, dengan kapasitas memori yang sangat besar, kebutuhan tenaga listrik 20 MW, teknologi yang tinggi dan security yang advance, beroperasi 7 hari seminggu, 24 jam sehari, artinya non stop beroperasi. Keempat PDN itu rencananya akan dibangun di beberapa kota. Pertama, PDNS pertama sedang dibangun di Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan memakan biaya mencapai Rp2,7 triliun berasal dari pinjaman Pemerintah Prancis. Sementara bertindak sebagai provider adalah PT Telkom (Telkom Sygma) dan PT Lintas Artha. Kedua, PDNS kedua akan dibangun di Batam dengan pembiayaan Pemerintah Korea Selatan. Ketiga, PDNS ketiga di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Keempat, PDNS keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Bandingkan dengan Vietnam yang telah membangun 28 PDN dengan 44 penyedia layanan (provider), Malaysia yang telah membangun 49 PDN dengan 23 provider. Apalagi Singapura sebagai negara yang kecil saja sudah membangun 87 PDN dengan 40-an provider. Betapa kecilnya PDN Indonesia. Website Satu Data Indonesia yang akan dihimpun dalam PDN Indonesia rencananya akan mengintegrasikan 24.700 pusat data yang terdiri dari aplikasi dan server yang sudah terlanjur dibangun secara terpisah tanpa koneksi. Belum lagi data bisnis, yayasan, hingga data pribadi nantinya akan ikut diintegrasikan. Sehingga masing-masing pusat data bisa inter-operability, saling bisa beroperasi, saling bisa bertukar data. Hal ini akan memudahkan Pemerintah Indonesia untuk mengambil keputusan, melakukan profiling, dan kepentingan lainnya, karena sudah terintegrasi dalam website Satu Data Indonesia. Sejauh ini sebanyak 2.700 pusat data yang sudah masuk ke dalam PDNS dari 282 instansi yang terdiri dari 56 kementerian dan lembaga, 13 provinsi, 105 kabupaten dan 31 kota, 77 data instansi tambahan lainnya. Jadi PDNS diibaratkan seperti mall besar yang akan menjadi cikal bakal big data Idonesia, menampung 282 tenant dari instansi yang datanya terintegrasi. Diserang Malware Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, data 282 instansi tersebut pada 17 Juni lalu diserang hacker jenis ransomware Lockbit 3.02. Pada 20 Juni baru diumumkan dan telihat jelas pada layanan Ditjen Imigrasi yang lumpuh. Sehingga menimbulkan antrean panjang di bandara, layanan orang keluar dan masuk dari dan ke luar negeri jadi terganggu. Imigrasi lumpuh. Cara kerja ransomware adalah menguasai data PDNS yang sudah dihimpun, lalu melakukan enkripsi atas data tersebut, untuk kemudian dibuatkan kata kunci untuk membukanya. Pendek kata data PDNS digembok, kuncinya akan diserahkan jika Kemenkominfo menyerahkan dana US$8 juta atau setara Rp131 miliar. Bagaimana sikap Kemenkominfo, jelas dan tegas, tidak mau bekerja sama dengan ancaman para hacker, alias tidak mau menyerahkan dana. Pemerintah tidak boleh kalah dengan para hacker. Sampai di sini kita salut dan bangga dengan Kemenkominfo. Yang disesalkan kemudian adalah, ternyata menurut Telkom sebagai provider, data yang digembok hacker tidak bisa diselamatkan, tidak ada backup data. Namun tetap dicoba dicarikan upaya me-recovery data. Sejauh ini, dari 282 tenant PDNS, baru 44 tenant yang bisa diselamatkan, bisa di-recovery. Data yang lain, boleh jadi sudah dikuasai hacker dan sebagian sudah dijual ke dark web market. Namun Kepala BSSN Hinsa Siburian meyakinkan bahwa data masih aman, tapi memang provider juga tidak bisa membuka gembok para hacker. Pendek kata, data kita tidak aman, dan data kita cenderung striptease. Kecuali data imigrasi yang sudah diselamatkan dikelola oleh Amazon. Tapi pihak ketiga di luar negeri yang mengelola, sama artinya data kita sudah telanjang di hadapan asing. Kalau memang PDNS itu lumpuh hanya karena gangguan teknis, seperti gangguan aliran listrik, dan sistem, biasanya bisa recovery tak sampai dalam satu hari. Kalau gangguan hardware, mestinya mereka sudah punya backup data. Kalau gangguannya bersifat software atau internet, maka recoverynya juga cepat. Kalau gangguan sudah lebih dari tiga hari dan belum kunjung recover, maka sudah dapat dipastikan itu akibat adanya serangan hacker. Dan itulah yang terjadi pada PDNS kita. Apakah gangguan ransomware yang menyerang PDNS termasuk gangguan skala besar? Menurut pakar Security IT Ridho Rahmadi, kebocoran data ini adalah gangguan yang masih dalam skala kecil, yang dilakukan segelintir orang. Cirinya minta tebusan angka kecil, yakni US$8 juta. Lantas siapa pelakunya? Ridho menduga keras pelakunya adalah kelompok yang sedang mendapat perlakuan tidak mengenakkan dari Pemerintah. Dalam waktu yang berhimpitan, Kemenkominfo diketahui sedang memerangi judi online, game online dan pinjaman online ilegal. Mereka direpresi Kemenkominfo lewat berbagai kebijakan, sehingga mereka melawan dengan menyerang PDNS. Namun demikian tidak ada salahnya kita menunggu hasil audit forensic yang dilakukan BSSN, untuk memastikan siapa pihak yang menyerang PDNS belakangan ini. Potensi Korupsi Meski demikian, pakar security IT Aulia Postiera, mengingatkan soal adanya dugaan korupsi dalam pembangunan PDN dan PDNS. Karena itu diperlukan audit forensik atas PDN maupun PDNS. DPR sendiri menduga PDN yang dibangun dengan kapasitas backup tier-4 tidak percaya. Karena, menurut anggota DPR RI Sukamta, kapasitas backup tier-4 itu memiliki kemampuan auto recovery dua tiga jam secara otomatis. Tapi nyatanya, lebih dari lima hari data belum recovery, bahkan data bocor di dark web market. “Itu hanya klaim Kemenkoinfo saja tier-4, nyatanya data loss luar biasa besar. Mungkin tier-1 saja tak sampai,” katanya. Apalagi data yang demikian besar itu juga tanpa backup yang memadai, sehingga boleh jadi ada potensi korupsi sangat tinggi. Masih segar dalam ingatan bahwa Menkominfo Johnny G. Plate diketahui terlibat korupsi Base Transceiver Station (BTS). Boleh jadi dalam kasus PDNS ini juga terjadi korupsi, karena begitu mudah ditembus hacker, sehingga perlu dilakukan audit investigasi untuk memastikan proses pembangunan PDN maupun PDNS apakah ada unsur korupsi atau tidak. Dengan adanya penguncian data pada PDNS oleh para hacker, maka pada instansi yang menjadi tenant PDNS mengalami risiko finansial. Uang di rekening bisa saja hilang lantaran data, password, rekening sudah dijebol. Disamping juga ada risiko reputasi, dimana warga yang datanya ada pada instansi yang datanya sudah masuk PDNS, maka instansi tersebut akan jatuh. Kalau instansi itu bank, maka reputasi bank akan kehilangan kepercayaan karena reputasinya sudah kehilangan kepercayaan. Apalagi kalau menyangkut data warga pribadi yang telah dicuri, maka berpotensi terjadi kejahatan siber maupun kejahatan fisik atas warga tersebut. Bahkan warga tersebut juga bisa jadi obyek pemerasan dan perilaku kejahatan lainnya. Cilakanya data intelijen juga dikabarkan sudah bocor, itu artinya data rahasia negara ini juga berceceran. Oh betapa mengkhawatirkannya Indonesia, Pusat Data Nasional kita sudah tercecer dimana-mana, sudah sangat striptease!.
Kutukan Akhir Jabatan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENGAKHIRI kehidupan atau jabatan dapat baik atau buruk. Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya bulan Oktober 2024 artinya tinggal 4 bulan lagi ke depan. Mendekati masa akhir jabatan justru yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah semakin ruwet dan ruwet. Artinya menjadi tanda bahwa Jokowi akan mengakhiri jabatan dengan buruk atau su\'ul khotimah. Refleksi dari perilaku politik buruk selama memerintah. Terlalu banyak dosa politik yang dilakukan baik pelanggaran HAM, pengkhianatan negara, pembudayaan korupsi, tidak peduli pada penderitaan rakyat, mempermainkan hukum, politik dinasti, menghalalkan segala cara, gemar berbohong, ijazah palsu, membangun mistisisme, politik sandera, serta perilaku tak terpuji lainnya termasuk kebijakan sinkretisme agama dan merangsang budaya hedonis. Akibat perilaku buruk selama menjalankan amanat kekuasaan, maka dipenghujung masa jabatan semakin terlihat ketidakmampuan membuat prestasi apapun. Justru ditunjukkan warna asli Jokowi yang memang berbau menyengat. Menjalankan sistem politik Gorongkrasi yakni dari gorong-gorong oleh gorong-gorong untuk gorong-gorong. Kutukan gorong-gorong atas Sang Garong. Jenis-jenis kutukan gorong-gorong akhir masa jabatannya--end of term curse--adalah : Pertama, kutukan data (Data curse). Dimulai \"data\" 11 ribu trilyun di kantong hingga otak-atik \"data\" suara KPU 2014, 2019 dan paling sadis Sirekap 2024 menjadi sebab \"curse\" peretasan data PDNs oleh serangan ransomware hacker. Sebelumnya Indonesia geger dengan kebocoran data yang diretas oleh hacker Bjorka. Otak atik data yang berbalas peretasan data. Kedua, kutukan China (China curse). Indonesia bersahabat erat dengan China. Su Guo Jing industri judi China bahagia sukses jualan. Di Indonesia judi online marak pada semua segmen. Tersiar 1000 lebih anggota DPR/D berjudi online. Bandar utama ada di China, Laos Kamboja, Myanmar. Dikenal sebagai Mekong Region Countries. Perbuatan kriminal ini telah mewabah. Aparat terlibat? Ketiga, kutukan Mega (Mega curse). Konflik Mega Jokowi di penghujung masa jabatan semakin serius. Jokowi \"anak asuh\" Mega sejak masih \"bayi\" ternyata berkhianat demi sukses dinastinya. Sekjen PDIP Hasto diobrak-abrik. Diakui atau tidak kini PDIP menjadi musuh berat Jokowi. Keempat, kutukan keluarga (Family curse). Gibran dan Kaesang menyatakan enggan berpolitik, mereka lebih memilih bisnis. Namun kemudian keduanya ternyata ambisi berpolitik. Serupa dengan bapaknya yang sok alim dan berpura-pura. Nepotisme Jokowi diburu rakyat. Potensial menjadi sebab dari tumbangnya kekuasaan. Kelima, kutukan Syuhada (Syuhada curse). Pembunuhan atau pembantaian politik akan berbekas. Ruh 6 Syuhada akan terus menjadi \'nightmare\' Jokowi. Pernyataan perang HRS dipastikan sampai kepada Jokowi. Konsolidasi pasukan tempur HRS siap untuk memporakporandakan kejahatan HAM rezim Jokowi. \"End of term curse\" hanya hukum sebab akibat. Tidak ada kejahatan sempurna dan tidak ada penghianatan tidak berbalas. Di sini belum bicara akherat, tetapi hukum dunia pun sudah pasti berlaku. Sejarah banyak membuktikan. Jokowi akan menjadi mantan Presiden RI pertama yang berujung di jeruji besi. Sulit mencari alasan pemaaf, apalagi pembenar. Dosa politik pengusaha meubel yang merusak kursinya sendiri itu sudah terlalu banyak. (*)
Pemerintah Disarankan Gunakan Metode Follow The Money agar Efektif Berantas Judi Online
Jakarta | FNN -Kabareskrim Polri 2008-2009 Susno Duadji menegaskan, upaya memberantas praktik judi online di Indonesia itu sebenarnya sangat mudah, tinggal kemauan dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, apakah serius atau tidak. \"Praktik judi online itu sudah bertahun-tahun, Presiden baru terkaget-kaget setelah ada polisi yang dibakar, melibatkan anak SD dan orang tua dari segala kelompok umur. Tapi ini lebih bagus terlambat daripada tidak,\" kata Susno Duadji dalam Gelora Talks dengan tema \'Jeratan Pinjol + Judol = Duet Maut Pembawa Nahas, Rabu (26/6/2024). Menurut Susno, praktik judi online telah berkembang sedemikian rupa, karena dianggap biasa-biasa saja, sehingga tidak ada upaya diberantas secara serius. Padahal aturan hukumnya sudah jelas, termasuk bagaimana cara memberantasnya, karena jejak digital transaksinya ada, sehingga mudah ditelusuri. \"Memberantas judi online itu jauh lebih gampang daripada memberantas judi offline di kamar-kamar hotel atau di rumah-rumah yang pesertanya tidak sampai jutaan, itu lebih susah ditangkap karena harus ada buktinya. Tapi kalau judi online itu semua terdaftar, termasuk soal pinjaman online,\" ujarnya. Susno mengatakan, semua akses judi online bisa ditelusuri, meskipun bandarnya berada di Vietnam, Kamboja dan Filipina, karena semua transaksinya diawali dari Indonesia. \"Tinggal kerjasama dengan bank dan provider, kemudian diawasi oleh Kemenko Polhukam dan Polri lakukan penindakan. Permasalahannya itu satu, tinggal kemauan, mau memberantas atau tidak, itu saja, \" katanya. Namun, ia tidak yakin praktik judi online di Indonesia akan bisa diberantas sama seperti praktik pungli di setiap kementerian/lembaga pemerintah. Sebab, praktik itu tetap ada meski presiden sudah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menghentikannya seperti pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online ini. \"Saya tidak yakin ini akan terberantas kalau melihat kemauan. Kenapa? Mari kita lihat yang namanya satgas, sampai sekarang satgas pungli dibentuk oleh Presiden juga belum bubar, tapi mana punglinya yang ditangkap? Apakah punglinya habis? Tidak,\" katanya. Memberantas judi online yang sudah membawa dampak buruk di masyarakat, kata Susno, memerlukan kemauan dari pihak-pihak terkait. Susno ragu pemerintah mampu memberantas judi online. \"Satgas (judi online) ini bagaimana? Ya saya pikir setali tiga uang (dengan satgas pungli). Ya saya bicara seperti ini supaya terdengar, dan ini tantangan. Artinya saya selaku rakyat, bukan lagi anggota Polri, meragukan ini akan berhasil,\" beber dia. Menurutnya, keraguan ini harus dijawab melalui keseriusan sejumlah pihak. Bukan hanya aparat penegak hukum, keseriusan juga harus ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), maupun Satgas yang terdiri dari beberapa unsur. \"Kemudian karena ini pakai bank, untuk melacaknya tidak sesulit judi offline karena jejak elektronik ada. PPATK kan bisa melacak rekening siapa transfer ke mana. Berapa banyak. Dan bisa juga kerja sama internasional kan, melalui interpol dan lain-lain,\" tutur Susno. Susno mengapresiasi langkah Partai Gelora yang menaruh perhatian besar dalam upaya memberatas praktik judi online dan pinjaman online dengan menggelar diskusi ini. \"Saya bersyukur Partai Gelora menaruh perhatian besar, partai lain tidak ada. Memberantas judi online dan pinjaman online sangat penting, karena membawa dampak buruk kepada masyarakat kita,\" pungkas Susno. Ketua DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim mengatakan, Partai Gelora akan terus membangun kesadaran literasi digital dan literasi keuangan. Sebab, permasalahan judi online dan pinjaman online menjadi problem nasional yang harus diselesaikan bersama, tidak hanya dibebankan ke pundak pemerintah saja untuk memberantasnya. \'Ini kita anggap sebagal problem nasional. Kalau kita mau maju ke depannya, bagaimana kita akan menempatkan masalah ini. Kita harus mencari solusi bersama,\" kata Henwira Halim. Henwira berpandangan, praktik judi online dan pinjaman online yang marak akhir-akhir ini dilatar belakangi banyak hal seperti masalah kemiskinan, pendidikan, tantangan, kejahatan transaksional dan internasional crime . \"Jadi ini tidak sekedar masalah kecil, tapi sudah kategori krisis, masif di segala lapisan masyarakat, dan itu masalahnya ada di hulu dan hilir. Artinya pemerintah sebagai ujung tombak mesti melakukan tindakan represif, sementara kita (masyarakat) sebagai perisainya harus ikut membangun kesadaran bersama literasi digital dan literasi keuangan,\" tandasnya. Tidak Boleh Jadi Devisa Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menganggap segala sesuatu yang bersumber dari hal yang dilarang agama tetap dinyatakan haram dipergunakan, termasuk mencari pendapatan negara yang berasal dari judi online. \"Kalau sesuatu yang sumbernya haram maka akan tetap haram. Namun, hal itu berbeda jika uang hasil praktik judi online telah disita negara. Uang yang disita itu, merupakan tanggung jawab negara untuk dikelola sebagai kepentingan seluruh masyarakat luas,\" kata Marsudi Syuhud. Sehingga kedua hal ini, kata Marsudi, jelas berbeda dalam memaknai dan memahami di dalam agama. Sebab, menyita uang hasil kejahatan judi online bukanlah hal yang dilarang. Yang tidak diperbolehkan yakni secara sengaja negara mencari devisa melalui judi online. \"Namun negara seharusnya juga tidak boleh mencari devisa dan APBN dari hal yang tidak diperbolehkan,\" jelas Marsudi. Menurutnya, untuk memberantas praktik judi online di Indonesia, sangatlah mudah yakni dengan cara pengawasan yang super ketat dari pemerintah. \"Mulai dari rekening, iklan, ngeblok IT server. Itu tugas pemerintah karena sudah ada lembaganya yang bisa melakukan itu,\" katanya. Selain itu, cara lainnya adalah adanya penyuluhan kepada masyarakat melalui digital, guru dan an orang tua di rumah. \"Tapi kalau sudah diberikan literasi tanpa menutup kesempatan itu (judi online), juga percuma,” pungkasnya. Pakar Cyber Security dan IT Vaksincom Alfons Tanujaya menyarankan motede follow the money efektif untuk memberantas judi online. Menurutnya, metode follow the money dapat menekan angka perjudian. Namun harus ada kerjasama antara pihak kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan OJK. \"Kami sarankan yang efektif itu, follow the ads, follow the money, tetapi syaratnya perlu ada yang memiliki akses dan memiliki wewenang, Kepolisian, PPATK dan OJK,\" kata Alfons Tanujaya. \"Apa fungsinya? Jadi tiap kali dia pasang iklan ga usah di blokir iklannya, walaupun dia masuk ke situs pemerintah, dia akan meminta pemainnya untuk memasukkan nomor whatsapp (WA), harus setor uang ke rekeningnya, kalau udah setor akan di kasih tau servernya nah tiga ini kuncinya,\" sambungnya. Alfons juga menjelaskan, bahwa setelah nomer WA tersebut telah diamankan, selanjutnya pihak kepolisian dapat bergerak untuk melacak nomer tersebut dan menagkapnya. \"Polisi meminta ke provider kalau nomer whatsapp ini siapa, provider bisa ngasih data dan Polisi bisa tangkap orang itu,\" jelasnya. Selain itu, Alfons mengungkapkan, bahwa OJK dan PPATK dapat melacak transaksi antara pemain dengan bandar judi online. Sehingga keduanya dapat mengetahui siapa pemilik rekening tersebut dan langsung diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk segera diproses. \"Disamperin banknya, disini ada OJK ada PPATK kan, PPATK telusuri, alur uangnya kemana, terus kasih ke Polisi,\" ungkapnya. Alfons pun mengapresiasi langkah dari Kominfo yang telah melakukan pemblokiran terhada IP berbagai negara seperti Filipina dan Kamboja untuk dapat menutup akses judi online di Indonesia. \"Hal ini sangat efektif untuk menekan itu (judi online),\" tandasnya. (Ida)
Nasib Veteran Tak Sebaik Pensiunan Lainnya, Darwin Sumang Desak Pemerintah Lebih Perhatian
Sigi | FNN - Darwin Sumang, SH.MH., Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Sigi prihatin melihat nasib yang dialami para veteran Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia itu justru mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah. \"Sebagai contoh ketika para PNS dan pensiunan lainnya mendapatkan kenaikan tunjangan, para veteran justru dilupakan. Ini kan tidak adil,\" kata Darwin kepada media, Selasa (25/06/2024) di Sigi, Sulawesi Tengah. Untuk membantu mengatasi ketimpangan itu Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Daerah (PD) Pemuda Panca Marga (PPM) Sulawesi Tengah, Sabtu (15/6) kemarin berkolaborasi menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan sembako bagi keluarga Veteran Indonesia yang ada di Kabupaten Sigi. Kegiatan ini diambil menyusul banyaknya kritik terhadap pemerintah yang kurang memberikan perhatian kepada keluarga veteran khususnya di daerah Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, PC PPM Kabupaten Sigi dan PD PPM Sulteng berinisiatif mengunjungi 3 rumah keluarga veteran yang ada di Kabupaten Sigi dan 1 rumah yang ada di wilayah Palolo. Darwin ASN yang bekerja di lingkup Pemda Sulteng ini menyebutkan inisiatif menyalurkan bantuan ini muncul setelah melihat kondisi sejumlah keluarga veteran yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus memberikan perhatian lebih kepada keluarga veteran Indonesia, mengingat apa yang telah diperjuangkan oleh veteran Indonesia tak ternilai harganya. Mereka telah berjuang memerdekakan negara ini. Darwin juga membeberkan saat turun mengecek langsung keluarga veteran Indonesia, di mana kondisinya sangat memprihatikan. Setelah berjuang merebut kemerdekaan, keluarga veteran Indonesia di Sigi justru kini berjuang untuk bertahan hidup. “Ingat kita-kita ini tinggal menikmati apa yang telah diperjuangkan oleh orang tua (veteran) pendahulu kita. Jadi jangan dilupakan keluarganya yang sekarang masih bertahan hidup,” ujarnya saat ditemui disela-sela kunjungan di Kabupaten Sigi. Darwin juga mengungkapkan dari beberapa kunjungan ke rumah keluarga veteran Indonesia di Kabupaten Sigi hampir rata-rata mengeluhkan hal yang sama. Darwin juga menyoroti tunjangan para veteran belum dinaikkan, sementara tunjangan dari beberapa profesi jabatan justru mengalami kenaikan. “Kami menilai, mereka (veteran) mulai dilupakan. Kenapa saya sampaikan demikian, karena tunjangan PNS dan Pensiunan TNI, POLRI naik, tapi veteran tidak naik. Maka dari itu kami berinisiatif bersama ketua PD PPM Sulteng untuk turun ke lapangan melihat langsung keluarga veteran ini. Alhamdulillah kami bisa menyalurkan bantuan walaupun sedikit tapi minimal kita berbuat untuk membantu keluarga kita,” bebernya. Untuk itu dia berharap agar pemerintah bisa membuka mata untuk memberikan perhatian lebih kepada keluarga veteran yang ada di Sulteng pada umumnya dan yang ada di Kabupaten Sigi khususnya. Kegiatan silaturahmi dan bakti sosial ini kata Darwin merupakan rangkaian kegiatan besar yang telah disusun oleh PC PPM Kabupaten Sigi. Ke depan diakuinya masih akan banyak agenda-agenda kegiatan yang akan dilaksanakan, guna memberikan dampak positif bagi keluarga veteran di Kabupaten Sigi. “Dari apa yang kami saksikan langsung ini sangat miris sekali. Dan permasalahan ini akan kami bawa dan bahas saat rakornas nantinya, supaya jadi perhatian bersama,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua PD PPM Sulteng, Joice Borman, SE yang diwakili oleh Wakil Ketua PD PPM Sulteng, DR. Irnawastu Awusi atau yang akrab disapa ibu Ina, mengatakan sangat mengapresiasi terkait apa yang dilakukan oleh PC PPM Kabupaten Sigi. Menurutnya dari beberapa kunjungan ke rumah keluarga veteran Indonesia kondisinya sangat memprihatinkan, terutama dalam hal tunjangan veteran. “Oleh karena itu apa yang dilakukan PC PPM Kabupaten Sigi ini sangat kami dukung. Kami juga akan menyuarakan ini ke tingkat nasional agar pemerintah melihat dan memberikan perhatian lebih. Kita semua tahu cikal bakal berdirinya negara ini karena veteran, sehingga apa salahnya kalau kita melihat kembali kepada keluarga mereka yang juga berjuang seperti yang lain untuk bertahan hidup,” ujarnya. Sebagai catatan, Pemuda Panca Marga (PPM) adalah Organisasi kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan dan merupakan wadah berhimpunnya bagi para putra-putri Veteran Republik Indonesia yang memiliki hubungan kesejarahan tidak dapat dipisahkan dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan merupakan keluarga besar TNI/Polri. Pemuda Panca Marga sebagai pewaris, pelestarian serta pembudayaan semangat nilai-nilai 45 dalam perwujudan kesetiaan kepada bangsa dan negara. (win/sws)
Dugaan Market Manipulation Saham BREN Milik Prajogo Pangestu (Bagian-4)
Oleh Kisman Latumakulita | Wartawam Senior FNN PERGERAKAN harga saham PT Barito Renewables Energi Tbk. yang tidak normal, kemungkinan dapat mengganggu konsolidasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto nanti. Kondisi pasar modal mungkin bakal melengkapi dua indikator ekonomi nasional lain yang lagi bermasalah. Stabilitas moneter kita bermasalah. Kurs rupiah pelan-pelan bergerak mendekati angka psikologis Rp 17.000 per satu dollar. Tugas terbesar dan terberat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pasar modal adalah menjaga bursa efek tetap kokoh dan stabil. Tidak boleh ada gangguan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHGS) jangan sampai rapuh, hanya karena adanya manipulasi market (market manipulation). Bursa efek tidak boleh goyang karena praktek goreng-menggoreng saham. Biasanya goreng-menggoreng saham terjadi karena kerjasama antara anggota bursa efek dengan pemegang saham pengendali. Bahkan terkadang goreng-menggoreng juga melibatkan oknum regulator. Baik itu oknum regulator pasar modal maupun regulator bursa efek seperti PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Semua dugaan perilaku buruk di pasar modal Indonesia harus dipangkas habis oleh OJK. Termasuk kemungkinan perilaku buruk itu datang dari Self Regulatory Oraganization (SRO) bursa. Tujuannya untuk mempertahankan stabilitas pasar modal agar tetap positif sebagai salah satu indikator ekonomi nasional. Apalagi dua indikator ekonomi nasional lainnya kini tidak sedang baik-baik saja. Untuk itu, dugaan market manipulation saham PT Barito Renewbles Energi Tbk. yang berkode BREN itu harus segera diselidiki oleh SRO secara menyeluruh. Kalau SRO tidak berinisiatif untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, maka OJK yang harus memerintahkan SRO untuk melakukan penyelidikan. Apapun hasil penyelidikannya, harus diumumkan kepada publik sebagai kewajiban public disclousure. Diduga telah terjadi market manipulation saham BREN milik Prajogo Pangestu sebesar 1.342% hanya dalam kurun waktu delapan bulan sebelas hari. Dari harga saat Initial Public Offering (IPO) tanggal 9 Oktober 2023 Rp 780 melonjak menjadi Rp 11.250 pada 20 Mei 2024. Dugaan kejahatan kerah putih (white collar cime) telah terjadi di pasar modal Indonesia melalui saham BREN. Kalau OJK dan SRO bursa tidak juga melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan market manipulation saham BREN, maka Jaksa Agung Muda Pudana Khusus (Jampudsus) Kejaksaan Agung harus bergarak menyelamatkan bursa. Paling kurang Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) diam-diam harus melakukan penyelidikan. Masuknya Jampidsus atau Jamintel Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan market manipulation saham BREN untuk menjaga stabilitas ekonomi di awal pemerintahan Presiden Prabowo nanti. Jika pasar modal bermasalah, mengingkuti moneter dan fiskal yang lagi masalah, maka akan menyulitkan Presiden Prabowo melakukan konsolidasi. Akibatnya realisasi janji-janji kampanye Prabowo bisa berantakan. Stabilitas moneter kita bermasalah, karena kurs rupiah telah menyentuh Rp 16.500 per satu dollar. Padahal patokan asumsi APBN adalah Rp 15.000 per satu dollar. Sementara stabilitas fiskal kita juga bermasalah. Apalagi transaksi berjalan sekarang ini merah. Meskipun neraca perdagangan Indonesia sekarang cenderung positif. Transaksi berjalan merah. Akibatnya transaksi perdagangan juga bakal bermasalah, karena neraca perdagangan itu bagian dan transaksi berjalan. Semua lini pembayaran luar negeri nanti pasti bermasalah, karena kurs rupiah yang terus melemah. Bayar ke luar negeri itu tidak pakai rupiah, tetapi pakai dollar. Pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo itu menggunakan dollar. Jumlah bunga pinjaman yang jatuh tempo, dan harus dibayar pemerintah pakai dollar adalah Rp 497,3 triliun. Sedangkan pokok hutang adalah Rp 434 trliun. Pokok hutang meskipun dibayar dengan hutang baru, namun tetap saja menggunakan dollar. Total kewajiban bunga dan pokok hutang yang harus dibayar pemerintah Rp 931,3 triliun lebih. Selisih kurs yang dipatok di APBN Rp.15.000 per satu dollar, maka akan berakibat penambahan sekitar Rp. 25 triliun untuk bunga. Sedangkan beban yang harus ditanggung jumlah hutang luar negeri akibat rupiah melemah dari pokok hutang U$ 200 miliar dollar adalah sekitar Rp. 300 triliun. Neraca penerimaan di dalam negeri juga bemasalah. Penerimaan dalam negeri turun dibandingkan tahun 2023 lalu. Sementara Debt Service Rasio (DSR) atau rasio permbayaran utang terhadap pendapatan ekspor juga bermasalah. DSR Indonesia sekarang adalah 19%. Kejaksaan Agung sudah waktunya bergerak. Melakukan langkah-langkah antisipatif. Melakukan penyelidiakan awal atas dugaan terjadinya market manipulation atas saham BREN. Tujuannya untuk mengamankan konsulidasi ekonomi yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto nantinya. (Selesai).
Habis AMIN Terbitlah AMAN, Menyala Bang!
Oleh Djony Edward l Wartawan Senior FNN Kabar terbaru cukup mengejutkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Selasa (25/6) mengumumkan pasangan Anies Rasyid Baswedan—Mohamad Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta periode 2024-2029. Kabar itu sekaligus menganulir kabar sebelumnya yang disampaikan Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri, pada Ahad (23/6), bahwa DPP PKS memutuskan Mohamad Sohibul Iman jadi calon gubernur DKJ dari PKS. Alasannya karena PKS tampil sebagai pemenang pemilihan legislatif di Jakarta dengan meraih peringkat pertama dengan 18 kursi. Selain itu Sohibul Iman juga mengatrol suara PKS saat menjadi Presiden PKS, tambahan pula mantan Rektor Paramadina itu juga pernah duduk sebagai Wakil Ketua MPR RI. Namun dua hari kemudian, Selasa (25/6), dalam acara Sekolah Kepemimpinan Partai PKS di Grand Sahid Hotel, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengumumkan dalam Sekolah Kepemimpinan bahwa DPP PKS mencalonkan pasangan Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024. Syaikhu menuturkan, hal itu diputuskan usai mendengar beragam aspirasi dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS. Syaikhu mengaku, DPP sudah menerima surat dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, yang sudah mengusulkan nama-nama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS. Di sisi lain, PKS juga mendengarkan usulan dari para tokoh ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan serta masyarakat di DKI Jakarta. Ia menyebutkan, PKS juga mempertimbangkan segala aspek calon pemimpin yang baik. \"Nama-nama yang kemudian dibahas dalam rapat DPP, bahkan aspek-aspek yang jadi pertimbangan utama adalah calon yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik di eksekutif maupun di legislatif, rekam jejaknya terlihat baik, memiliki kredibilitas, dan memiliki kapasitas,\" ujar Syaikhu. Dalam jeda dua hari pengumuman DPP PKS yang mencalonkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur, mendapat respon positif, tapi tidak banyak juga yang merespon negatif. Dalam analisis Bocor Halus Tempo disebutkan, PKS dirayu menduduki posisi satu menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran dan calon wakil gubernur pada Pilgub DKI Jakarta. Namun pengumuman Presiden PKS menepis rumor yang dihembuskan Bocor Halus Tempo. Ada juga netizen X bernama Wahyu mengatakan,”Selama 20 tahun saya dan keluarga mendukung PKS, kalau bukan Anies yang dicalonkan sebagai calon gubernur 2024-2029, saya akan mundur. Dan meminta seluruh keluarga meninggalkan PKS.” Pengumuman Presiden PKS seolah mendengar keluhan netizen itu dan ratusan ribu netizen lain yang bernada sama, mirip dan menyesalkan sikap PKS kalau sampai tidak mendukung Anies sebagai calon gubernur. Pengumuman Presiden PKS juga tentunya telah dikomunikasikan dengan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab dua partai sahabat saat Pilpres mendukung Anies-Muhaimin (AMIN) itu terus melakukan pertemuan intens dan menjalin komitmen bersama di beberapa pilkada di tanah air. Dari ketiga partai koalisi perubahan ini saja suara yang terhimpun mencapai 36,79% atau 39 kursi di DPRD DKI Jakarta. Masalahnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelumnya juga sudah menyatakan dukungannya dan tertarik terhadap Anies Baswedan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini ingin melakukan kerjasama politik, bahasa lain mengajukan calonnya untuk disandingkan dengan Anies Baswedan sebagai cawagub. Dengan pengumuman pasangan Anies-Sohibul Iman (AMAN), maka tertutup peluang PDIP mencalonkan kadernya untuk dipasangkan dengan Anies. Namun karena faktor buruknya hubungan Megawati dengan Jokowi, maka boleh jadi PDIP tetap mendukung Anies, sehingga koalisi AMAN didukung 54 kursi di DPRD DKI atau 50,94%. Boleh jadi PDIP maju sendiri membentuk koalisi lain, namun tetap agak berat melawan pamor AMAN, dimana Anies adalah incumbent yang berprestasi. Setelah Presiden PKS mengumumkan pasangan AMAN, sikap netizen pun berubah drastis, dari yang sebelumnya mengkritik, mencibir, bahkan mengancam, langsung mendukung total. Animo netizen pun euforia di media sosial, sampai-sampai akun DPP PKS di X banjir dukungan, kalau pada pengumuman sebelumnya hanya puluhan ribu responden, maka pada pengumuman terkini mencapai ratusan ribu, bahkan mungkin tembus jutaan hari ini. Akronim pasangan Anies-Sohibul Iman pun diutak-atik oleh netizen dengan berbagai sebutan, selain AMAN, ada juga yang menyebutnya Anabul (Anies-Sohibul). Tetapi yang agak lucu ada yang menyebut dengan ASOI (Anies-Sohibul). Memang agak memaksakan, tetapi kreativitas dukungan ini harus dihargai dan diapresiasi. Aura kemenangan mutlak pasangan AMAN ini seperti tak terbendung, terutama setelah PKS menerima pasangan AMAN. Termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ketika mendengan Sohibul Iman sebagai calon gubernur, beliau menyilahkan karena itulah realitas demokrasi. Tapi telah PKS mendukung pasangan AMAN, Nasdem pun menyambut gembira. Mengapa AMAN? Ada beberapa tafsiriran dan prediksi yang mengemuka terkait zig zag politik, atau manuver politik PKS, antara lain, pertama, AMAN merupakan pasangan serasi dan memiliki peluang menang (probability to win) yang sangat besar. Sehingga kehadiran pasangan AMAN ini menjawab kehausan warga DKI yang menginginkan pempimpin yang mengayomi dan peduli. Kedua, keduanya sama-sama memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Anies bergelar PhD dari Northern Illinois University, Amerika Serikat. Sedangkan Sohibul Iman seorang Doktor dari Japan Advanced Institute of Science of Technology. Ketiga, pasangan AMAN bukan pasangan kaleng-kaleng, baik Sohibul dan Anies sama-sama mantan Rektor Paramadina, sebuah kampus peradaban yang disegani di Jakarta. Keempat, pasangan AMAN adalah bentuk perlawanan berkelanjutan atas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pemerintahan Jokowi. Sehingga diprediksi akan menang mudah karena belum ada kandidat kuat dari kubu sebelah. Termasuk perlawanan terhadap diskriminasi Jokowi terhadap Anies, juga diskriminasi Erick Thohir terhadap Anies, dimana Jakarta International Stadium (JIS) yang megah dan berstandar internasional yang merupakan karya Anies, dikecualikan dalam pertandingan-pertandingan PSSI. Kelima, kehadiran pasangan AMAN benar-benar ingin mengembalikan legacy kepemimpinan Anies yang diacak-acak Gubernur Heru Budi Hartono yang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi, bukan gubernur hasil pilihan rakyat Jakarta, tapi gubernur pilihan presiden. Kebijakan Gubernur Heru diketahui telah mengacak-acak kebijakan yang telah ditorehkan Anies sebelumnya. Keenam, selisih suara Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin di DKI Jakarta pada Pilpres 2024 sangat tipis yakni 41,67% melawan 41,07%. Tapi pasangatan AMAN didukung solid Koalisi Perubahan, sedangkan koalisi sebelah terpecah, dimana Ridwan Kamil yang sedianya akan dipasangkan dengan Kaesang setengah hati untuk berlaga di Jakarta. Ridwan Kamil dan Golkar merasa jika berlaga di Jawa Barat sudah pasti menang, sementara ada perbedaan yang belum selesai antara Golkar dan Gerindra, terutama dengan ambisi Jokowi. Ketujuh, para netizen dan kaum milenial di DKI Jakarta, tak kalah hebohnya kaum ibu-ibu pengajian, sudah membentuk simpul-simpul dukungan di seluruh sudut kota Jakarta. Mereka hanya melanjutkan simpul-simpul dukungan ketika Pilpres lalu, sehingga lebih solid dan lebih memastikan kemenangan. Pendek kata, Jakarta akan kembali bersemi pada Pilkpada November 2024 nanti, tambahan pula Jokowi sudah lengser pada 20 Oktober 2024, sehingga tidak bisa ikut cawe-cawe pada Pilkada yang paling fenomenal. Pendek kata, pasangan AMAN benar-benar nendang, bukan pasangan kaleng-kaleng, apalagi beleng-beleng. Pasangan AMAN menyala, seolah mengobati kekalahan pasangan AMIN. Habis AMIN terbitlah AMAN! Perolehan Kursi Parpol Pada Pileg 2024 di DPRD DKI Jakarta 2019-2024
Berantas Korupsi, Hukum Gantung Saja
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KORUPSI adalah maha perampokan uang negara. Sangat merugikan dan berbahaya. Hancur suatu bangsa dan negara jika korupsi sudah membudaya apalagi dianggap biasa. Indonesia sudah sampai pada stadium ini. Dari Istana sampai Kantor Desa dipenuhi hama korupsi. Dari Presiden, Menteri hingga Lurah bahkan RT terkena penyakit menular ini. Besaran saja yang mungkin berbeda. Justru yang tidak korupsi menjadi aneh dan langka. Pemberantasan korupsi berdasar UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 3 mengancam penjara 20 tahun minimal 1 tahun untuk korupsi karena penyalahgunaan wewenang. Apa yang ditakutkan koruptor jika ia hanya dihukum 2-3 tahun? Ini artinya korupsi dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa. Padahal melihat dampak luar biasa yang diakibatkan maka korupsi itu adalah \"extra ordinary crime\". Kejahatan luar biasa. Pandangan bahwa korupsi sebagai kejahatan luarbiasa haruslah dibangkitkan kembali artinya mesti ada peningkatan sanksi atas perbuatan itu. Misalnya hukuman mati. Hukuman mati pun jangan sembunyi-sembunyi tetapi dilakukan di depan umum. Hukum harus membuat efek jera dan menakutkan. Efek apa yang terjadi jika korupsi ratusan milyar bahkan trilyunan hanya mendapat hukuman 3 tahun? Chaplin itu mah. Pengadilan rentan berfungsi sebagai rumah lelang. Adu tawar besaran. Kata Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, pasal-pasal pun bisa dinegosiasi atau dikompromikan. DI sisi lain KPK kehilangan independensi dan kegarangannya. Menjadi seperti ular karet kepanjangan istana. KPK memilih dan memilah pesakitan. Sebagai contoh yang terakhir ketika menghajar PDIP dan Megawati. Kasus Harun Masiku dihidupkan kembali. Hal ini berbeda saat Jokowi masih \"bersahabat\" dan berstatus sebagai petugas Partai, maka Harun Masiku apalagi Hasto aman saja. Kini Hasto bahkan Megawati mulai pusing tujuh keliling dikhianati tokoh \"super bersih\" Jokowi. Tokoh \"super bersih\" ini seolah mampu menunjukkan kepada rakyat bahwa pejabat yang kotor hanya sampai tingkat Menteri. 6 Menteri Jokowi ambrol ada Juliari Batubara, Edhy Prabowo, Idrus Marham, Imam Nachrawi, Johny G PLate, dan Syahrul Yassin Limpo. Satu Wamen Edward Omar Hiariej tersangkut pula. Beberapa Menteri lain masih \"tarik ulur\". Kabinet Jokowi itu faktanya kotor. Lalu, Jokowi sendiri bersih atau \"super bersih\" ? Rakyat yakin tidak. Karenanya perlu penyelidikan seksama atas tokoh \"palsu\" yang mahir berpura-pura ini. Dalam film cowboy perampok atau penjahat \"robbery\" pasti dihukum gantung di muka umum. Korupsi itu \"robbery\" karenanya harus dihukum keras. Ratusan trilyun uang negara di rampok di bawah rezim Jokowi dan sang Presiden nampak tenang-tenang saja. Malah santai bermain \"kuda-kudaan\" kekuasaan dengan anak mantu. Sungguh tak tahu malu. Indonesia sudah gagal dalam membangun \"clean government\". Darurat korupsi butuh solusi revolusi. Revolusi hukum adalah tindakan cepat dalam menghukum. Hukum gantung saja di depan umum para perampok uang negara. Sudah terlalu menggurita dan sistematis korupsi saat ini. Undang-Undang harus direvisi atau direformasi. Ini bukan menyangkut ius constitutum tetapi ius constituendum. Harus ada fikiran progresif untuk perbaikan bangsa ke depan. Mulai dari revolusi hukum. DPR sebagai pengawas justru rentan korupsi begitu juga dengan aparat apalagi pejabat. Partai menitipkan kader atau pimpinan dalam kabinet, komisaris atau jabatan lain agar dapat menyedot dana bagi pengembangan partai. Partai pun menjadi sarang korupsi. Tambang dikuras habis. Nikel, timah, batu bara, emas dan lainnya merupakan makanan empuk bagi koruptor. Solusi sebenarnya bukan menawarkan tambang kepada ormas keagamaan, tetapi jadikan tambang itu untuk menggantung koruptor di depan umum. Hukum harus tajam demi ketertiban, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Hukum bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan atau dijadikan alat penyanderaan politik. Hukum adalah \"the sword of thruth\"--pedang kebenaran. (*)
Jokowi Menggadaikan Kedaulatan Negara
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KUASAI pemerintahan, media massa dan keuangan, maka agama apa pun di bawah kakimu, menjadi landasan China untuk mengusai bangsa dan negara tunduk dalam kekuasaan China. Hal ini disampaikan oleh Mao Tse Tung, ketika dia menjadi pucuk pimpinan Partai Komunis China (PKC). Kedaulatan negara adalah hak dan kekuasaan penuh suatu negara untuk mengatur segala sesuatu tanpa campur tangan negara-negara lain. Kedaulatan negara dapat mengalami pelemahan atau bahkan hilang sepenuhnya. Ada beberapa faktor dan kondisi yang dapat menyebabkan hilangnya kedaulatan negara. Kedaulatan yang ada pada suatu negara meliputi berbagai aspek. Termasuk kebijakan politik, ekonomi, pertahanan, dan kebijakan luar negeri. Kedaulatan negara masih eksis atau mendekati keruntuhannya bisa di cermati sinyal dan tanda tandanya - Indonesia sebagai negara merdeka fakta sudah di aneksasi kekuatan politik dan ekonominya oleh kekuatan para Taipan Oligarki dan kekuatan asing khususnya RRC - Kedaulatan ekonomi yang carut marut menyebabkan negara menjadi bergantung pada negara lain. Sumber daya ekonominya tergantung pada impor dan bantuan luar negeri. - Kekuatan Oligarki sudah masuk dan menguasai semua lini kekuasan. IKN dijadikan komoditas jualan, menggantungka investasi asing sama artinya akan menjual kedaulatan negara. - Krisis keuangan dan utang yang tidak terkendali dapat membuat suatu Indonesia kehilangan kekuasaan atas kedaulatannya. Negara yang terbebani oleh utang terpaksa harus menerima syarat-syarat APBN dan aset negara dijadikan jaminan yang di tetapkan oleh kreditur internasional atau organisasi keuangan global. - Konflik sipil atau ketidakstabilan politik yang berkepanjangan telah merusak institusi-institusi negara menyebabkan negara dalam goncangan hebat. Sinyal kedaulan negara telah di gadaikan fakta telah membuktikan bahwa : Etnis Cina sudah menguasai sumber ekononi negara, perbankkan, perdagangan nasional, pasar saham, perhotelan, perumahan nasional, bisnis manufactur, elektronik, mini maket, super market, jalan tol, pemilik toko - toko letaknya strategis di tengah kota. Mengelola pantai sepanjang pulau Jawa, menguasai perkebunan kelapa sawit ribuan hektar hampir di semua pulau, menguasai dan pengelola bermacam macam sumber daya alam (nikel, batu bara, emas dll) Indanesia luluh lantak dipertaruhkan ekskstensinya ketika negara telah digadaikan. Indonesia saat ini di simpang jalan akan hancur atau bangkit kembali sebagai negara merdeka. ***
POPULER
