ALL CATEGORY
PPN Jadi 12 Persen Langgar Wewenang Presiden dan DPR Periode 2024-2029: Wajib Batal
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Ekonomi sedang tidak baik. Melemah. Deflasi berlangsung 7 bulan berturut-turut, menandakan daya beli masyarakat anjlok. Jumlah penduduk kelas menengah menyusut 9,48 juta orang selama 5 tahun terakhir, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Atau turun sekitar 16,5 persen. Sungguh besar. Ekonomi sedang tidak baik. Jumlah penduduk miskin juga naik dari 25,15 juta (2019) menjadi 25,22 juta (2024), meskipun dalam persentase turun dari 9,41 persen menjadi 9,03 persen. Artinya, tingkat kemiskinan hanya turun 0,4 persen dalam lima tahun menandakan gagal dalam pemberantasan kemiskinan. Salah satu faktor pemicu utama anjloknya kelas menengah adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022, di tengah gejolak harga komoditas global yang melonjak tinggi, yang memicu suku bunga global naik tajam. Belum genap 3 tahun, tarif PPN akan dinaikkan lagi, dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2015, pada hari pertama, APBN Tahun Anggaran pertama, pemerintahan Prabowo Subianto, di tengah kondisi ekonomi sedang tidak baik, dan memburuk, serta daya beli yang masih terus melemah. Indeks aktivitas produksi di zona kontraksi selama 4 bulan. Jumlah PHK bertambah terus. Karena itu, tidak ada alasan yang bisa membenarkan PPN naik. Kenaikan pajak, termasuk PPN, merupakan instrumen kebijakan fiskal yang bersifat kontraksi. Kenaikan PPN akan membuat aktivitas ekonomi turun. Artinya, di tengah ekonomi sedang melemah, kebijakan menaikkan PPN merupakan blunder besar. Pertumbuhan Ekonomi akan anjlok. Jumlah penduduk miskin bisa naik lagi. Jumlah penduduk kelas menengah akan menyusut lebih dalam. Sekali lagi, tidak ada alasan ekonomi yang bisa membenarkan kenaikan PPN pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN akan membuat rakyat tambah menderita dan tambah miskin. Rakyat akan kehilangan paling sedikit Rp50 triliun, akibat kenaikan pajak semena-mena ini. Tidak heran, rencana kenaikan PPN menuai protes masyarakat luas. Petisi tolak kenaikan PPN bergema. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241121094613-532-1168993/petisi-tolak-ppn-naik-jadi-12-persen-mulai-1-januari-2025-menggema/amp Penolakan juga datang dari pengusaha. Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman), menyatakan tidak setuju dengan kenaikan PPN pada 1 Januari 2025. https://infobanknews.com/apindo-tolak-kenaikan-ppn-12-persen-ancam-daya-beli-dan-pertumbuhan-ekonomi/amp/ https://www.inilah.com/pengusaha-ritel-tolak-kenaikan-ppn-12-persen-awal-tahun-depan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga bersuara, menegaskan menolak kenaikan PPN.https://amp.kontan.co.id/news/rakyat-makin-susah-ylki-tolak-kenaikan-tarif-ppn-12-di-2025 Masih banyak elemen masyarakat lainnya yang menolak kenaikan PPN menjadi 12 persen, termasuk dari kalangan buruh. Kenapa PPN harus naik pada 1 Januari 2025? Alasannya, kenaikan PPN menjadi 12 persen sudah diatur di Bab IV, Pajak Pertambahan Nilai, UU Pajak tahun 2021 (tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pasal 7 ayat (1) huruf b mengatakan, tarif PPN sebesar 12 persen mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Aturan kenaikan PPN ini bermasalah secara hukum dan etika. Pertama, kenapa selama ini Jokowi tidak menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen, sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024 yang lalu? Kenapa Jokowi sengaja membiarkan bola panas PPN ini kepada presiden Prabowo Subianto (atau presiden periode 2024-2029) yang belum genap berusia 2 bulan? Kedua, mengubah tarif pajak merupakan wewenang presiden dan DPR dalam masa jabatan, karena merupakan bagian dari kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi. Artinya, Jokowi tidak bisa mengubah tarif pajak di luar masa jabatannya, yaitu 20 Oktober 2024. Jokowi tidak bisa mengubah tarif pajak untuk 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan melampaui masa jabatannya. Pasal 7 ayat (3) mengatur, tarif PPN bisa diubah antara 5 persen sampai 15 persen. Tetapi ayat (4) mengatur, perubahan ini harus disampaikan oleh Pemerintah dan disetujui DPR. Ini baru peraturan yang benar. Setiap perubahan tarif pajak harus mendapat persetujuan dari DPR, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini. Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) mencerminkan, kebijakan fiskal pada periode tertentu sepenuhnya menjadi wewenang presiden dan DPR di masa periode tersebut. Artinya, kebijakan fiskal (dan perubahan tarif pajak) tahun 2025 sepenuhnya merupakan wewenang presiden Prabowo Subianto dan DPR periode 2024-2029. Artinya, Jokowi dan DPR periode 2019-2024 tidak mempunyai hak dan wewenang menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Tidak heran, mayoritas fraksi DPR (periode 2024-2029) keberatan dan menolak kenaikan PPN pada 1 Januari 2025, mengingat kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik. https://www.beritasatu.com/ekonomi/2856273/mayoritas-fraksi-dpr-minta-kenaikan-ppn-12-persen-ditunda-dan-dipertimbangkan-lagi/amp Berdasarkan penjelasan di atas, maka Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Pajak tahun 2021 yang mengatur kenaikan PPN menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025 wajib batal demi hukum, karena melanggar wewenang presiden dan DPR periode 2024-2029. —- 000 —-
Kader Muhammadiyah Siap Menangkan RIDO
JAKARTA, FNN | Relawan Cahaya Jakarta yang isinya Kader Muhammadiyah menandatangani kontrak politik dengan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. Penandatanganan kontrak itu dilakukan dalam acara silaturahmi dan doa menjelang kampanye terakhir mereka di Hotel Borobudur, Sabtu siang. \"Kontrak politik ini bukan hanya menandai kesepakatan untuk bekerja sama dalam Pilkada, tetapi juga menjadi bukti komitmen Relawan Cahaya Jakarta untuk mengawal kemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono,\" ujar ketua Relawan Cahaya Jakarta, Fadhli Arsil, kepada wartawan, Ahad 24 November 2024. Acara silaturahmi itu dihadiri oleh para tokoh dan relawan dari berbagai kalangan terutama kader-kader Muhammadiyah. Relawan Cahaya Jakarta menegaskan siap berjuang bersama pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta. \"Kami memiliki komitmen kuat untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Kami yakin bahwa pasangan ini memiliki visi dan misi yang sejalan dengan aspirasi masyarakat DKI Jakarta, khususnya warga Muhammadiyah,\" ujar Fadhli Arsil. Kontrak politik yang ditandatangani memuat komitmen pasangan Ridwan Kamil-Suswono terhadap program dan kebijakan yang berkaitan dengan: Pertama, Penguatan nilai-nilai Islam Berkemajuan. Pasangan calon berkomitmen menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan inklusif. Mereka juga mendukung pengembangan pendidikan agama Islam yang berkualitas dan berwawasan kebangsaan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga Muhammadiyah dan umat Islam di DKI Jakarta. Kedua, peningkatan kesejahteraan warga. Pasangan calon berkomitmen meningkatkan akses terhadap pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Mereka juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, melalui program-program UMKM dan kemudahan akses perizinan usaha. Ketiga, penguatan peran Muhammadiyah. Pasangan calon mendukung peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Mereka juga menjanjikan fasilitas dan kemudahan bagi Muhammadiyah dalam menjalankan program-programnya di DKI Jakarta, serta keterlibatan Muhammadiyah dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Keempat, tata kelola pemerintahan yang Baik. Pasangan calon berkomitmen menjalankan pemerintahan yang bersih,transparan, dan akuntabel. \"Mereka juga berjanji untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan menegakkan hukum yang adil dan merata,\" ujar Fadhli Jaringan Kuat Menurut Fadhli, Relawan Cahaya Jakarta, dengan jaringan yang kuat di seluruh wilayah DKI Jakarta, akan menjadi garda terdepan dalam memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Mereka akan memobilisasi seluruh potensi yang dimiliki untuk mengajak warga DKI Jakarta, khususnya warga Muhammadiyah, memberikan suara kepada pasangan calon yang mereka yakini dapat membawa perubahan positif bagi Jakarta. \"Kami berkomitmen untuk menjaga citra positif pasangan calon dan menghindari tindakan yang dapat merugikan mereka. Kami akan bekerja keras dan cerdas untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta bersama Ridwan Kamil-Suswono,\" tegas Fadhli Arsil. Penandatanganan kontrak politik ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pasangan calon dan Relawan Cahaya Jakarta dalam membangun DKI Jakarta yang lebih maju. Relawan Cahaya Jakarta siap untuk berjuang bersama Ridwan Kamil-Suswono untuk mewujudkan mimpi dan harapan masyarakat DKI Jakarta. Dukungan Din Syamsuddin Sebelumnya, pasangan RIDO juga mendapat dukungan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof M Din Syamsuddin.\"Saya sebagai warga Jakarta, sebagai sahabat beliau yang sudah kenal lama, memberikan dorongan, dukungan kepada Kang Emil dengan pendampingnya Bang Suswono,\" kata Din di kediamannya, Jakarta mengutip dari keterangan tim RK, Senin (4/11). Din menilai Jakarta memerlukan kepala daerah yang visioner dan memiliki visi ke depan yang kuat dan jelas.Ia pun berpendapat RK dan Suswono merupakan duet yang tepat untuk memimpin Jakarta. Menurut Din, pengalaman keduanya, seperti RK yang pernah menjabat Gubernur Jabar serta Suswono yang merupakan menteri di era Presiden SBY, sangatlah mumpuni. (DH)
Said "Daud" vs Aguan "Goliath"
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Dalam sejarah terjadi pertempuran antara bangsa Amaliqah dipimpin Raja dan Panglima Jalut (Goliath) yang menguasai dan menjajah Palestina dengan Bani Israel dipimpin Raja Thalut bersama rekrutan prajurit bernama Daud. Pasukan Thalut berjumlah sedikit dibanding Jalut. Demikian juga secara fisik antara keduanya timpang. Dalam perang tanding Jalut melawan Daud, Jalut secara mengejutkan kalah dan tewas. Daud menjadi pahlawan dan kelak menjadi Raja. Dalam kasus PIK 2 bukan bermaksud menjadikan Said Didu sebagai Raja akan tetapi pertarungan antara Said \"Daud\" dan Aguan \"Jalut\" menjadi menarik. Sulit mengabaikan ada kepentingan Aguan dari pelaporan Said Didu oleh Kades Belimbing. Ia harus repot memenuhi panggilan Kepolisian untuk pemeriksaan. Said Didu menyalak dengan membongkar penyelundupan hukum Aguan dalam PIK 2. Menurut Didu, Aguan harus diproses hukum karena memanipulasi dan menyerobot program PSN. Status PSN yang hanya untuk kawasan wisata diklaim termasuk perumahan dan lainnya. Fasilitas PSN PIK 2 pun dimanfaatkan untuk PIK 1 hingga PlK 11 dengan pola penggabungan. Akal-akalan Aguan mendapatkan tanah kurang lebih 100 ribu hektar dengan harga yang sangat murah. Ini namanya zalim dan kejahatan berfasilitas PSN. Pasukan Said Didu adalah rakyat tertindas dan para aktivis yang bergerak tanpa fasilitas. Bermodal katapel teriakan suara keadilan dan kebenaran. Dengan semangat tinggi, mengerahkan tenaga, serta dibarengi do\'a mengarahkan sasaran pada kepala Jalut yang arogan. Aguan Jalut atau \"Goliath\" dipastikan dapat membiayai apa dan siapapun. Pasukan besarnya terdiri dari pejabat, aparat, pemuda bayaran, atau kepala desa yang diperalat. Semua mampu dikerahkan untuk berperan sebagai perampok tanah-tanah rakyat. Bercitra kawasan untuk menyuburkan investasi demi kesejahteraan rakyat. Bagus sekali meme \"Jokowi sukses menyejahterakan rakyat serta membuka lapangan kerja bagi rakyat..China !\". Kriminalisasi Said Didu adalah tampilan dari kejahatan penguasa dengan bersenjata hukum untuk membela pengusaha China. Nekad membungkam kritik demi uang dan uang. Disinilah kongkalikong penguasa dengan penguasa dalam mengatur bangsa. Penguasa dapat duit, pengusaha dapat fasilitas. PSN hanya satu contoh kecil. Hukum yang dimiliki penguasa membantu pengusaha. Indonesia telah terjebak dalam jaringan kerja mafia. Tanpa perubahan Indonesia semakin miskin dan memilukan. Prabowo di KTT G 20 Brazil mempermalukan bangsa dengan laporan 25 % rakyat Indonesia yang kelaparan. Pendekatan tambal sulam atau evolusi untuk perubahan sangat belepotan. Hanya dengan revolusi maka koalisi pengusaha dan penguasa dapat dieliminasi. Kolusi Naga dan imitasi Garuda harus dibasmi. Pertarungan Said \"Daud\" dengan Aguan \"Goliath\" hanya permulaan saja. Membaca ibrah sejarah maka pasukan kecil, lemah tetapi bersemangat dan beriman dapat mengalahkan pasukan besar, kuat tetapi abai terhadap nilai moral dan agama. Dikalahkan, dihancurkan dan digantikan. Dimana Prabowo berada ? Terserah pada pilihannya sendiri. Mau bersama Daud atau Jalut (Goliath), bersama rakyat atau konglomerat, menang gemilang atau kalah sebagai pecundang ? Sebaiknya ia sering membaca kisah-kisah dalam Kitab Suci, agar faham tentang makna dari kebahagiaan abadi. Bukan hidup untuk sekedar memenuhi ambisi. Rugi dan menyesal di alam nanti. \"Yaa laitahaa kaanatil qoodiyah, maa aghnaa anni maaliyah, halaka anni sulthooniyah, hudzuuhu wa ghuluuhu, tsummal jahiima sholuuhu\" (Aduh celaka kematian ini, tidak berguna kekayaanku, telah hilang kekuasaanku, tangkap dan belenggulah tangan di lehernya, kemudian masuklah ke dalam neraka yang menyala nyala)--QS Al Haqqoh 27-31. (*)
Tangkap Netanyahu dan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan International Criminal Court (ICC) yang berkedudukan di Den Haag telah memutuskan untuk menangkap PM Israel Benyamin Netanyahu dan mantan otoritas pertahanan Yoav Gallant dengan tuduhan melakukan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan perang (war crimes) atas warga Gaza Palestina. Kejahatan itu dilakukan terhitung sejak 8 Oktober 2023 hingga 24 Mei 2024. Meski AS sekutu Israel menolak keputusan ini tetapi 124 negara ICC terikat untuk menjalankannya. Biden dan Trump marah-marah mengecam ICC. Menurutnya ICC tidak memiliki yuridiksi untuk itu. AS dan Israel memang tidak masuk anggota ICC karena tidak ikut menandatangani Statuta Roma. Sementara negara-negara Uni Eropa menerima dan siap menjalankan. Jubir Josep Borell menyatakan \"Ini bukan keputusan politik. Ini keputusan pengadilan dari pengadilan internasional\". Penjahat perang dan penjahat kemanusiaan Benyamin Netanyahu memasuki fase baru yakni resmi menjadi musuh kemanusiaan. Ia menjadi buronan internasional. Hidup tidak tenang oleh siksaan batin dimusuhi dunia. Di dalam negeri pun Netanyahu dianggap telah gagal mengatasi permasalahan Palestina dan membawa warga Israel dalam keadaan terancam oleh berbagai serangan pejuang Palestina dan pendukungnya. Baru kali ini Israel babak belur. Amnesty Internasional mendukung putusan ICC. Sekjen Amnesty Internasional Agnes Callamard menilai keputusan ini adil. Kelompok HAM Israel B\'T Selem mendukung dan sejalan dengan Partai Komunis Arab Israel Habash \"Ini langkah awal menuju keadilan bagi Palestina\". Dunia Arab menyambut gembira dan menjadi kekuatan moral dan hukum untuk meningkatkan dukungan perjuangan bagi kemerdekaan Palestina. Indonesia belum bersikap. Semestinya segera mendukung perintah penangkapan Netanyahu meski bukan anggota ICC. Kejahatan kemanusiaan bukan hanya dikecam tetapi harus bersanksi hukum. Sebagai negara bermoral dan beradab Indonesia tidak boleh diam, apalagi kita sudah memiliki Pengadilan HAM untuk memproses kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat lainnya. Jokowi pun ternyata pelanggar HAM berat. Sebagaimana Israel meski operasionalnya ada pada Menteri Pertahanan Yoav Gallant tetapi penanggungjawab kejahatan itu adalah Benyamin Netanyahu sang Perdana Menteri. Keduanya diperintahkan ICC untuk ditangkap. Netanyahu bukan hanya \"nyaho\" tetapi kendali di tangan dirinya. Jokowi adalah penanggungjawab dari pelanggaran HAM berat Indonesia di masa pemerintahannya. Kasus penyiksaan dan pembantaian KM 50, pembunuhan 21-22 Mei 2019 dan tewasnya 800 petugas Pemilu 2019 yang dibiarkan tanpa pengusutan adalah pelanggaran HAM berat. Jokowi tidak bisa lepas begitu saja. Ia dipastikan tahu bahkan bukan mustahil berperan sebagai perencana. Netanyahu yang berlumuran darah (covered in blood) dan Jokowi dengan tangan berdarah (bloody hands) patut untuk ditangkap dan diadili. Jokowi sebenarnya lebih parah dari Netanyahu, ia berlumuran dosa politik. Di samping melanggar hak asasi, korupsi, politik dinasti, juga penghianatan ideologi dan konstitusi. Semuanya menjadi causa bagi penangkapan dan pengadilan. Perbuatan busuk Benyamin Netanyahu dan Joko Widodo selama memerintah akan berakibat busuk di akhir kehidupannya seperti busuknya sang penjagal PM Israel Ariel Sharon.Dunia mulai memburu Netanyahu. Indonesia harus segera menangkap Jokowi. (*).
Prabowo Pejuang atau Pecundang
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Kunjungan Prabowo ke China, 31 Maret – 2 April 2024 dengan menyebut Prabowo sebagai Elected President adalah awal sebuah propaganda babak baru China untuk tetap menguasai Indonesia. Kembali ke Cina, resmi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto datang pada 8-10 November 2024. Cina berharap Prabowo bisa jadi estafet kepemimpinan pro RRC dibawah kendali Xi Jinping Oligarki dan RRC sangat hawatir Prabowo mengubah sikapnya yang berpotensi mengancam kekuasaan oligarki kalau tidak bisa ditundukkan RRC. Ratusan tahunbChina akan menjajah Indonesia dan mengeruk seluruh kekayaan alam Indonesia. Sedangkan bangsa Indonesia hanya akan dijadikan budak dan jongos-jongos yang harus melayani mereka. Xi Jinping pasang target proyek-proyek China yang harus dilaksanakan Prabowo jadi Presiden dengan pengawalan ketat Xi Jinping : Pertama, Oligarki harus tetap terlibat langsung atau tidak langsung dalam kebijakan politik dan ekonomi Kedua, TKA China harus tetap aman tanpa gangguan baik dari negara atau serangan kaum pribumi. ( Tidak boleh di sentuh hukum atas pelanggaran hukum apapun yang mereka lakukan) Ketiga, semua proyek oligarki yang berlindung dengan Proyek Strategis Nasional ( PSN ) baik PIK, reklamasi pantai dan lainnya, harus aman tanpa gangguan. Keempat, Pembangunan IKN ( memindah Ibu Kota ) harus tetap jalan untuk melancarkan penaklukan Jakarta dan sekitarnya ( proyek aglomerasi bersama wilayah sekitarnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Kelima, Oligarki bebas menguasai tambang dan kekayaan alam lainnya. Keenam, Pembangunan pangkalan militer, tidak boleh ada gangguan. Diduga diam-diam China tengah membangun Pangkalan Militer di Pulau Triton Kepulauan Paracel telah dibangun landasan terbang berpanjang 600 meter (2.000 kaki) . Hal itu terekam melalui foto satelit perusahaan pencitraan Bumi, Labs. PBC. Kedunguan dan ketololan para penguasa / pejabat Indonesia ( sipil dan oknum polisi dan militer ) kalau sudah kena tembakan amunisi angpaosemuanya linglung bahkan siap pasang badan menyiksa, menindas dan membunuh rakyatnya sendiri. Aneksasi wilayah oleh Taipan ( PIK 1 dan 2 ) jelas jelas telah merusak dan menggoyahkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI ), Presiden Prabowo masih membisu ( tidak peduli ) membiarkan rakyat harus bertarung dengan aparat keamanan di duga kuat boneka oligarki. Sikap Presiden Prabowo akan tunduk atau jadi negarawan bebas dari kendali para Taipan dan Xi Jinping sampai saat ini belum bisa di baca dengan pasti akan menjadi pahlawan, pejuang atau penghianat, hanya waktu yang akan membuktikan. (*)
Kebijakan Ekonomi Jokowi Membunuh Kelas Menengah ke Bawah, Jahat!
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Banyak kebijakan ekonomi dan sosial Jokowi selama menjabat Presiden sangat lalim, sangat jahat, sangat kejam, khususnya terhadap kelompok masyarakat berpendapat menengah bawah. Kejahatan kebijakan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat kecil ini melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Subsidi dipangkas seenaknya. Harga BBM Premium naik menjelang akhir tahun 2014, di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 50 persen. Subsidi 20 Kereta ekonomi dihapus pada 1 Januari 2015, membuat harga tiket melonjak dua sampai tiga kali lipat. Anggaran subsidi tersebut dialihkan ke berbagai proyek, yang akhirnya banyak yang terbengkalai, atau dikorupsi, mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah tidak terbayangkan besarnya. Di lain sisi, Jokowi memberi fasilitas pengampunan pajak kepada “penjahat pajak” yang notabene adalah orang kaya. Kata lain dari pengampunan pajak adalah “legalisasi pencucian uang kotor” oleh negara: Legalized money laundering. Bahkan fasilitas pengampunan pajak diberikan lagi tahun 2022. Tidak ada negara di dunia memberi pengampunan pajak sampai dua kali dalam 5 tahun: 2016/2017 dan 2022. Nampaknya, uang kotor 2020-2021 hasil korupsi covid, proyek APBN, tambang ilegal, judi online, dan lainnya, mau segera dicuci lagi. Defisit APBN 2020 dan 2021 mencapai Rp1.700 triliun lebih, dengan belanja negara mencapai Rp5.300 triliun lebih. Tingkat kebocoran bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Kasus korupsi proyek BTS Kominfo luar bisa besar, tidak masuk akal. Proyek Rp10 triliun dikorupsi Rp8 triliun. Yang tertangkap hanya kelas teri. Kelas kakap masih berkeliaran, mungkin menunggu peluang korupsi lagi. Belum lagi proyek Kartu Prakerja, Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), dan berbagai proyek infrastruktur, termasuk Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau proyek strategis nasional. Tahun 2020 saja, realisasi pengeluaran negara untuk PC PEN mencapai Rp695 triliun. Dari semua itu, kebijakan Jokowi dan Sri Mulyani dalam bidang ekonomi dan sosial yang sangat kejam kepada kelompok masyarakat bawah, atau rakyat miskin, adalah kebijakan di tahun 2022. Pajak PPN naik dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022. Belum puas juga, harga BBM naik pada 3 September 2022. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Harga Solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Alasannya, pemerintah tidak sanggup menanggung subsidi BBM yang membengkak, mencapai Rp502 triliun. Alasan ini tidak benar. Jokowi dan Sri Mulyani secara terbuka telah melakukan pembohongan publik. Faktanya, pendapatan negara 2022 naik Rp623 triliun dibandingkan 2021. Sedangkan defisit APBN yang dianggarkan Rp868 triliun hanya dipakai Rp464 triliun, atau Rp400 triliun lebih rendah dari anggaran. Artinya, ada ruang fiskal sangat besar, dari penerimaan negara dan defisit anggaran, yang totalnya mencapai lebih dari Rp1.000 triliun, tetapi tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan sebaliknya, masyarakat dikenakan kenaikan PPN dan harga BBM. Apakah ini bukan berarti kejam? Sangat kejam. Hasilnya, tingkat kemiskinan September 2022 naik dibandingkan Maret 2022. Peristiwa 2022 sepertinya akan terulang lagi. PPN akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Di lain sisi, DPR sedang menggodok program pengampunan pajak lagi. Apakah sudah sedemikian besarnya uang ilegal yang terakumulasi dalam waktu 3 tahun terakhir ini, sehingga memerlukan pencucian uang lagi? Indonesia memang surga bagi para koruptor dan penjahat aktivitas ilegal. Secara periodik pemerintah memberi fasilitas pencucian uang kotor, menjadi bersih kembali dalam sekejap. Tidak ada negara di dunia memberi program pengampunan pajak 2 kali dalam 5 tahun, apalagi 3 kali dalam 8 tahun. Selamat datang di negeri para bandit. (*)
Seminggu Menjelang Pilkada DKI, 4 Lembaga Survei Rilis Paslon RK-Suswono Jeblok
Jakarta | FNN – Hanya tinggal seminggu menjelang hari pencoblosan dalam Pilkada serentak, 27 November 2024, pasangan Rido (Ridwan Kamil – Suswono) berada di bawah pasangan Pramono-Rano Karno. Padahal saat pertama kali rilis pasangan Rido mencapai 46 persen, sementara pasangan Pramono hanya 38 persen. Survei tersebut dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 atau sebulan sebelum pemungutan suara pilkada pada 27 November 2024. Sebanyak 1.200 responden warga Jakarta berusia 17 tahun atau sudah menikah terlibat Survei enam lembaga, hanya satu yang merilis Rido unggul, yakni survei LSI Denny JA. Kelimanya menunjukkan pasangan calon gubernur Jakarta Rido (Ridwan-Suswono) berada di bawah pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Survei Indopolling Research and Consulting menunjukkan elektabilitas individu calon gubernur nomor urut 01, Ridwan Kamil, sebesar 36,6 persen yang disusul Pramono Anung sebesar 35,6 persen. Sedangkan posisi terakhir, calon wakil gubernur nomor urut 02, Kun Wardana sebesar 2,8 persen. Kedua, Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyimpulkan, Pramono-Rano unggul signifikan dari RK-Suswono pada saat survei dilaksanakan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen. Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen. Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen. Sementara itu, hasil Survei Litbang Kompas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 juga menunjukkan persaingan ketat Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano bersaing ketat dengan 38,3 persen. Disusul Ridwan-Suswono dengan elektabilitas 34,6 persen. Sedangkan Dharma Pongrekun-Kun Wardana berjarak cukup jauh dengan elektabilitas 3,3 persen. Dalam survei LSI Denny JA hasilnya, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono unggul tipis dari paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno. Hasilnya Ridwan Kamil-Suswono: 37,4 persen Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 4 persen, Pramono Anung-Rano Karno: 37,1 persen, Tidak Tahu/Tidak Menjawab: 21,5 persen, Survei LSI Denny JA pada Pilgub DKI Jakarta 2024 ini dilakukan periode 16 hingga 22 Oktober, dengan jumlah responden sebanyak 800 orang. Lembaga Survei Indonesia menggunakan sampel survei sebanyak 1.200 orang diambil dengan menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan atau margin of error +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini menggunakan asumsi simple random sampling, dan hasilnya Pramono-Rano Karno: 41,6 persen, Ridwan Kamil-Suswono: 37,4 persen, dan Dharma-Kun: 6,6 persen Katadata Telco Survei melakukan survei elektabilitas di Pilgub DKI Jakarta 2024 terhadap 800 responden di Jakarta yang memiliki hak pilih dan menggunakan nomor handphone Telkomsel. Pengumpulan data dilakukan pada 4-9 September 2024 melalui survei telepon dengan toleransi kesalahan (Margin of Error) sekitar 3,5 persen. Hasilnya elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono paling tinggi, mengungguli Pramono-Rano Karno dan Dharma-Kun. Ridwan Kamil-Suswono: 48,4 persen, Pramono-Rano Karno: 22,1 persen, dan Dharma-Kun 2,1 persen. Charta Politika melakukan survei pada 19 hingga 24 September 2024. Populasi survei merupakan warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200. Metode survei multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,8 persen dan hasilnya: Ridwan Kamil-Suswono 48,3 persen, Pramono Anung-Rano Karno 36,5 persen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,6 persen. Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadillah mencatat ada 7 penyebab kekalahan Ridwan Kamil, antara lain: pertama, RK banyak penolakan dari warga Jakarta karena warga menginginkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan ikut dalam kompetisi akan tetapi rezim Jokowi menghalangi dengan merekayasa partai-partai agar tidak ada yang mengusung Anies. KIM mampu menarik atau membujuk PKS untuk bergabung. Pasangan pengganti Anies sodoran KIM adalah RK-Suswono. RK boneka rezim sekaligus pembunuh Anies. Warga Jakarta faham akan hal ini, karenanya mereka menolak RK. Kedua, di samping itu RK adalah mantan Gubernur Jabar dan Walikota Bandung. Persib adalah musuh bebuyutan Persija. Jakmania sensitif pada boss bobotoh. Aspek historis dan psikopolitis ini menyebabkan RK menjadi musuh rakyat Jakarta khususnya pendukung Persija. RK ditolak dan hanya berharap menang dengan modal dukungan atau permainan kekuasaan Prabowo dan Jokowi. RK terasing dari masyarakat Jakarta. Ingin berakrab-akrab dengan panggilan Betawi \"Bang\" gagal karena panggilan Sunda adalah \"Akang atau Teteh\". Ketiga, RK pernah menghina warga Jakarta dengan bokep atau malas dan hedon adalah gaya propaganda membangun spirit warga Jawa Barat atau Bandung. Padahal pola menghina tidak bagus sebagai pemimpin negarawan. Semestinya membangun spirit itu dengan optimalisasi potensi dab karakter, bukan melakukan pemojokan, peminggiran atau penghinaan. Keempat, dampak sikap egois dan tidak dewasa seperti itu tentu berdampak pada elektabilitas RK-Suswono. Pasangan ini tidak mendapat dukungan sebagaimana harapan dan kesumringahan awal. RK menjadi figur yang tak disukai. Belum lagi informasi gencar pula bahwa RK gagal memimpin Jawa Barat. Ada pemberi raport merah atas kepemimpinan yang dominan atas pencitraan ketimbang prestasi. Kelima, Suswono PKS blunder besar \"menodai agama\" lewat ucapannya. Suswono dikenal sebagai Menteri dari PKS era SBY dan terseret kasus suap kuota impor daging dan terima uang SKRT saat menjadi anggota DPR. Rekam jejak Suswono tidak sebersih moto PKS. Menjadi pasangan RK dinilai kontroversial karena beralasan pada threshold. MK telah mengubah threshold Pilkada yang memungkinkan PKS tidak tergantung. Keenam, RK-Suswono tidak akan menang. Gerakan coblos semua menggerus suara, demikian juga pilihan lain rezim KIM yang bukan kepada pasangan \"serba salah\" ini. RK bakal keok. \"Keok kawas hayam loba nu macok\" (Kalah seperti ayam, banyak yang mematuk). RK-Suswono tampak semakin frustrasi dan bergoyang sendiri. (ayun).
Indonesia Harus Ambil Peran Lakukan 'Geopolitic Pressure' dan 'Geopolitics Approuch untuk Palestina
_*Berikut Kami Kirimkan Kemb Jakarta | FNN - Pengamat geopolitik global Tengku Zulkifli Usman mengatakan, Indonesia perlu segera membangunkan negara-negara Arab dan Dunia Islam soal isu Palestina. Indonesia harus menjadi promotor atau leader dalam membangun kesadaran kolektif untuk segera memerdekakan Palestina dan mengucilkan Israel dari pergaulan dunia. \"Kita ingin Indonesia menjadi promotor dan leader baru Dunia Islam,\" kata Tengku Zulkifli Usman dalam Gelora Talks bertajuk \'Respon Nitizen Arab terhadap Sikap Indonesia tentang Palestina\', Rabu (20/11/2024) sore. Menurut dia, apa yang sudah dilakukan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam pidatonya yang mengguncang dunia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi pada 10-11 November 2024, perlu terus digulirkan. \"Jadi apa yang sudah dimulai Pak Anis Matta, harus semakin banyak bergulir dalam 5 tahun ke depan ini. Banyak hal-hal strategis yang bisa dilakukan Indonesia, karena merupakan amanat konstitusi,\" katanya. Tengku Zulkifli Usman (TZU) mengingatkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menjadi target utama Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netayanhu Israel untuk melakukan normalisasi hubungan kedua negara. \"Israel bisa jadi akan menggunakan Donald Trump (Presiden Amerika Serikat terpilih) untuk menekan Pak Prabowo melakukan normalisasi hubungan. KIta berharap Pak Prabowo tidak tergoda,\" katanya. TZU menilai Donald Trump nantinya akan memberikan tekanan kuat kepada Presiden Prabowo untuk segera melakukan normalisasi hubungan Indonesia-Israel dengan berbagai kebijakannya. \"Kita berharap tidak ada normalisasi hubungan dengan negara yang tidak normal (Israel). Indonesia harus bermanfaat bagi dunia Islam dan perdamaian dunia,\" katanya. Politisi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menegaskan, kemerdekaan Palestina hanya bisa dicapai apabila Indonesia mengambil peran untuk melakukan \'geopolitic pressure\' dan \'geopolitics approuch\' \"Yang dibutuhkan Palestina sekarang adalah geopolitic pressure\' dan \'geopolitics approuch. Memberi tekanan ke Israel dan mendekati negara-negara Arab untuk bersatu. Semua itu bisa di lakukan oleh Indonesia,\" katanya. Bela Palestina Sementara itu, Aktivis Kemanusiaan, Founder Nusantara Palestina Center Abdillah Onim mengatakan, rakyat Palestina dan masyarakat Arab menyampaikan terima kasih kepada Indonesia yang bersikap tegas di KTT OKI-Liga Arab, disaat negara Arab tidak berbuat apa-apa. \"Indonesia bukan negara tetangga, tetapi cintanya kepada Palestina luar biasa. Pidato Wamenlu Anis Matta telah memotivasi masyarakat di Dunia Islam,\" kata Abdillah Onim. Bang Onim, sapaan akrab Abdillah Onim, mengatakan, negara-negara Arab harusnya membela Palestina, bukan Indonesia. \"Israel jelas-jelas sudah melakukan holocaust, genozida kepada warga Gaza, Palestina. Orang tua, perempuan, ibu hamil, dan anak-anak dibunuhi oleh Israel secara kejam. Sementara bangsa Arab hanya menyaksikan dan diam saja. Israel itu lebih jahat dari jahiliyah,\" katanya. Karena itu, WNI yang sudah tinggal di Gaza selama 15 tahun ini, mengatakan, masyarakat Arab mengapresiasi pidato yang disampaikan Wamenlu Anis Matta sebagai sikap tegas soal Palestina. \"Tanggapan masyarakat Arab sangat luar biasa. Harusnya mereka yang berada di barisan depan membela Palestina, bukan Indonesia. Bangsa Arab lebih banyak mendukung Israel, semua kaget dengan sikap tegas Indonesia,\" katanya. Sehingga pidato Wamenlu Anis Matta di KTT OKI-Liga Arab ini menjadi angin segar bagi Palestina. \"Kita bersyukur ada orang asing (Indonesia) yang mengingatkan dan membangunkan kita. Ini menjadi angin segar bagi Palestina,\" katanya. Bang Onim mengaku telah bertemu dengan Wamenlu Anis Matta menyampaikan ucapan terima kasih atas nama bangsa Palestina, sebelum bertolak ke Yordania dan Mesir untuk membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. \"Pak Wamenlu juga rencananya akan ke Mesir pada Desember untuk bertemu dengan Presiden Mesir supaya pintu perbatasan Mesir bisa dibuka untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza,\" ujarnya. Diplomat Senior Indonesia Yuli Mumpuni Widarso menambahkan, Wamenlu Anis Matta memiliki kapasitas melebihi diplomat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Anis Matta dinilainya adalah orang yang tepat terkait urusan Dunia Islam, sehingga mendapatkan apresiasi yang luar biasa. \"Saya kira Pak Prabowo mengirimkan utusan yang tepat, karena ini KTT-nya luar biasa. Maka orang yang dikirim tentunya juga luar biasa, kita bukan lagi bicara diplomat atau tidak, tetapi orang yang tepat,\" kata Yuli Mumpuni. Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menegaskan, bahwa pernyataan yang disampaikan Wamenlu Anis Matta di KTT OKI-Liga Arab mewaliki suara umat Islam di seluruh dunia, disaat negara Arab tidak memiliki keberanian. \"Pak Anis Matta diaspresiasi luar biasa, respon untuk Indonesia cukup positif. Adakah keberanian dengan Arab seperti Indonesia? Saya kira tidak ada, hanya Indonesia yang berani,\" tegas Yuli Mumpuni Widarso. Mantan Dubes Indonesia Untuk Aljazair dan Spanyol ini meminta peran Indonesia terus ditingkatkan dengan menggalang lebih aktif dukungan banyak negara di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendesak agar Palestina menjadi anggota penuh dan merdeka. \"Indonesia harus lebih aktif lagi menggalang dukungan sekarang sudah berhasil. Ada banyak negara di PBB anggota PBB yang sudah mendesak jadi agar Palestina anggota penuh, dan merdeka. Kita berharap lebih banyak negara lagi yang mendukung,\" pungkasnya. (*)
Penunjukan Politisi sebagai Dirut ASDP, Namarin Kritik Erick Thohir
Jakarta, FNN | Kabar mengejutkan datang dari industri maritim nasional. Pada Selasa, 19 November 2024 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merombak susunan komisaris dan direksi. Politisi PPP, Achmad Baidowi ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Namun yang menuai polemik, Erick menunjuk politisi PKB Heru Widodo menjadi Direktur Utama ASDP menggantikan Ira Puspadewi. Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi melontarkan kritik tajam kepada Kementerian BUMN atas penunjukkan Dirut ASDP tersebut. “Di Kementerian BUMN ada yang namanya talent pool, yang berisi kebanyakan anak muda, yang dipersiapkan untuk memimpin BUMN. Tapi dengan dipilihnya politisi atau mantan politisi menunjukkan Erick tidak tertib dan lebih mendahulukan politik dibanding sistem,” kata Siswanto, Kamis, 21 November 2024. Menurut dia, penunjukkan Heru Widodo seperti keputusan sporadis yang tidak dipikirkan secara matang. Siswanto melihat, latar belakang Heru yang merupakan mantan Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB sama sekali tidak berkaitan dengan dunia maritim. “Ya kalau untuk komisaris oke lah, tapi kalau untuk dirut saya kira ini bukan sosok the right man in the right place. Ini suatu bentuk kebobrokan sistem di awal pemerintahan baru,” tegasnya. Kendati demikian, pengamat maritim yang dikenal kritis ini mengapresiasi penunjukkan Yossianis Marciano sebagai wakil direktur utama dan Rio Theodore Natalianto Lasse sebagai direktur operasi dan transformasi. “Jadi dua orang ini (Yossianis dan Rio) pernah berkiprah di Pelindo, tentunya sangat mengerti dengan bidang di ASDP,” pungkasnya. ASDP memiliki fungsi utama dalam menyediakan akses transportasi publik antar pulau, menyatukan pulau-pulau besar, dan menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan. ASDP menjalankan armada ferry sebanyak lebih dari 226 unit kapal yang melayani 307 lintasan dan 36 pelabuhan di seluruh Indonesia. (DH)
Rakyat Melarat vs Konglomerat Keparat
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Proyek PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 sangat menyakitkan rakyat. Berkedok sebagai obyek wisata yang diajukan statusnya sebagai PSN oleh Menteri Pariwisata saat itu Sandiaga Uno. Menko Perekonomian \"pesakitan\" Airlangga Hartato menetapkan PIK 2 sebagai PSN. Proyek di Teluk Naga itu naga-naganya bakal terus menuai masalah dan potensial menimbulkan konflik sosial. Sementara itu Presiden Prabowo tidak bersuara atau sibuk dengan omon-omon sendiri seperti tidak peduli dengan nasib rakyat yang semakin melarat dibantai konglomerat. Semestinya cepat ia bersikap dengan mencabut PSN untuk PIK 2 dan evaluasi izin-izin PIK 2. Bila betul Prabowo ingin berbuat demi rakyat sebagaimana isi pidatonya, maka segera batalkan PIK 2. Konglomerat pemilik Agung Sedayu Group A guan dan Salim Group Anthony Salim merasa jumawa sukses melobi Jokowi untuk mendapat fasilitas PSN. Perlu pemeriksaan seksama dugaan tejadinya kolusi antara kedua pengusaha naga itu dengan Uno, Airlangga dan Jokowi. Adakah suap atau bentuk korupsi lainnya ? Peristiwa pembakaran truk dan perlawanan kepada aparat, meski diawali insiden, merupakan wujud dari kemarahan rakyat atas kesewenang-wenangan konglomerat. Pembuatan tembok hingga penutupan akses adalah cermin dari arogansi patung naga tinggi dan panjang. Kompleks pecinan yang mengindikasi betapa dalamnya kesenjangan yang terjadi. Perilaku ekslusif dapat berakibat kebencian bahkan kemarahan. Nampaknya Jokowi mencanangkan jalur pesisir pantai utara untuk kawasan pecinan. Betapa bahayanya penggusuran tanah-tanah rakyat secara paksa lewat pembelian harga murah. Konglomerat akan beruntung banyak. Rakyat melarat terus diperas oleh konglomerat keparat yang dibantu pejabat. PIK 2 mengancam disintegrasi sosial dan nasional. Rakyat Banten yang gelisah akan terus marah. Sulit meredam perlawanan. PSN yang memihak konglomerat adalah sumbu ledak dari kekesalan dan kemarahan. Ketidakadilan membuat rakyat berani bahkan nekad. Tidak peduli dengan aparat. Kasus terlindas truk bocah telah membuat tunggang langgang aparat akibat lemparan batu. Intifadah rakyat Banten. Konglomerat di PIK 1, PIK 2, BSD, Rempang dan PIK lain memang semakin keparat. Mereka seenaknya berbuat tanpa peduli bahwa ada warga lain yang teraniaya. Konglomerat itu bukan sekedar mencari keuntungan ekonomis tetapi berusaha mengendalikan para pejabat. Aparat pun membekingi. Kekayaan telah berhasil mengatur kebijakan dan mengendalikan kekuasaan. PIK 2 adalah bentuk kepercayaan diri konglomerat etnik China untuk membangun apapun tanpa takut reaksi baik resolusi, petisi, maupun demonstrasi. Bacalah kondisi di seluruh Indonesia betapa mengerikannya keadaan. Hampir semua kompleks perumahan menengah ke atas apalagi perumahan elit dihuni oleh mayoritas etnis China. Ada diskriminasi alami akibat \"keuangan yang berkuasa\". Fakta ini patut untuk menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan baik tingkat pusat maupun daerah.Rakyat pribumi jangan dibiarkan melarat akibat lahan-lahan miliknya hilang dimakan naga-naga kecil dan besar. Jika kebijakan tetap dalam status quo dan kesenjangan sosial semakin tajam maka hukum dialektika akan berlaku yakni tesis berhadapan dengan antitesis. Keadaan yang mungkin terjadi itu adalah rakyat melarat akan berhadapan dengan konglomerat keparat. PIK 2 mengajarkan serangan intifada yang bakal sulit untuk dikalahkan. (*)
POPULER
