ALL CATEGORY
Bisnis Jokowi's Titipan Kilat
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Di hari-hari pencoblosan Pilkada beredar video Jokowi dengan berbagai kandidat jagoannya masing-masing mendapat \"titipan\" publikasi Jokowi \"saya titip\" Tegal, Kediri, Pemalang, Badung dan lain-lainnya. Netizen nakal menyebut Jokowi kini membuka perusahaan PT Titipan. Ya, dalam waktu pendek beredarlah video itu. Ini bisnis Jokowi\'s titipan kilat. Jadi pengiklan biasanya tidak gratisan, bisa bayar di muka atau di belakang. Lumayan bisnis jasa namanya. Baru kali ini politik menjadi lapangan kerja untuk jasa titipan. Rupanya Jokowi ikut menjadi pelopor ekonomi kreatif. Merenung, benar juga ucapan Rocky Gerung bahwa Jokowi itu bajingan. Bajingan titip menitip. Cawe-cawe mantan Presiden diikuti oleh iklan Presiden baru Prabowo yang juga \"menitipkan\" beberapa kandidat untuk dipilih. Maklum Prabowo juga produk dari cawe-cawe Jokowi. Indonesia nampaknya sedang memperkenalkan model demokrasi baru kepada dunia yaitu \"demokrasi cawe-cawe\". Demokrasi dimana kedaulatan rakyat hanya sebagai tipu-tipu. Sejak memperpanjang jabatan pada Pilpres 2019 Jokowi telah menjalankan demokrasi cawe-cawe dengan tidak berhentinya Presiden. Berbeda pada Gubernur dan Walikota/ Bupati. Ia tetap bisa mengerahkan semua aparat birokrasi untuk memenangkan dirinya. Prabowo akhirnya babak belur dihajar oleh status quo. Ini namya demokrasi cawe-cawe dewek. Pilpres 2024 demokrasi cawe-cawe Jokowi lebih kampungan dan semakin tidak intelek. Demi sukses menjadikan anaknya Wapres maka MK, KPU, Kementrian dan aparat negara menjadi tim sukses kepentingan Jokowi. Setelah sukses bermain dengan menghalalkan segala cara, maka Presiden baru dijadikan boneka atau wayang. Gemoy bergeboy-geboy sambil digantung dan diikat lehernya. Setelah tidak menjabat Presiden demokrasi cawe-cawe masih diteruskan melalui bisnis titipan kilat. Tentu bukan begitu saja titipan itu dikirim tetapi dikawal oleh partai politik baru yang bernama \"Chocolate Party\". Partai yang memiliki jaringan luas dan dana tak terbatas. Sejalan dengan konsep gila Mendagri sekarang Tito Karnavian yang seolah ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Polisi (Police State). Konsep ilmiahnya adalah Democratic Policing yakni polisi yang berperan dalam proses demokrasi atau proses politik. Konsep itu secara tak langsung adalah \"balas dendam\" dari kebijakan \"Dwi Fungsi ABRI\" dahulu. Polisi yang menjadi pengaman demokrasi berubah menjadi pemain, bahkan pengendali dari demokrasi. Berbeda dengan \"Green Party\" yang bermisi menjaga lingkungan maka \"Chocolate Party\" justru merusak. Demokrasi cawe-cawe Jokowi yang secara demonstratif mempertunjukkan sisa-sisa kekuasaannya tentu bukan tidak berisiko. Risiko terberat adalah Jokowi dipastikan akan menjadi musuh rakyat, penghianat negara, dan penjahat politik. Tidak ada kata maaf bagi kesalahan politik yang telah dilakukannya. Jokowi menjadi \"most wanted person\" yang diburu publik sampai ke lubang semut. Setelah selesai Pilkada yang menjadi ajang bisnis Jokowi melalui titipan kilatnya, maka Prabowo harus segera melepas tali di lehernya yang menjadikan dirinya sebagai wayang atau boneka. Ganti Kapolri dan Jagung dengan orang pilihan Prabowo sendiri. Tegaskan bahwa kedaulatan hukum dihormati dan Presiden tidak akan ikut campur dalam urusan hukum. Hukum berjalan mandiri. Ketika rakyat mendesak Jokowi dan dinastinya agar diproses hukum, maka Prabowo tidak berhak untuk memproteksi melainkan menyerahkan kepada obyektivitas dari hukum itu sendiri. Bila Jokowi tak bersalah (not guilty) hukum akan membebaskan, sebaliknya jika bersalah (guilty) maka hukum memberi sanksi baik bui ataupun mati. Bisnis Jokowi\'s titipan kilat sangat memprihatinkan dan menginjak-injak rasa keadilan, karenanya harus dihentikan. Caranya adalah dengan segera menangkap, menahan, dan menyeret Jokowi ke dalam proses peradilan. Sangat urgen keberadaan Kapolri dan Jagung baru. Prabowo harus berani. (*).
Sekali Berjiwa Pengkhianat Akan Tetap Menjadi Pengkhianat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Prof. Hafid Abbas dalam artikelnya \"Bajingan politik dan Idealisme Akademik\", dari Daoed Joesoef, dalam artikelnya di kolom Opini Kompas, “Politikus di Zaman Edan” yang terbit pada 2 Juli 2011. Memuat semua cerita situasi pasca pasukan Italia menaklukkan pasukan Etiopia. Angkatan perang Italia berhasil menduduki Etiopia pada 1935, tokoh- tokoh negeri Afrika Timur itu— yang telah membantu kemenangan—diundang Benito Mussolini naik ke pesawat terbang (joy flight). Mereka menerima undangan itu karena menganggapnya sebagai bukti penghargaan atas jasa mereka bagi kemenangan dan kejayaan Italia. Setelah terbang di atas Laut Merah, Mussolini memerintahkan supaya semua tokoh Etiopia itu dibuang keluar pesawat tanpa parasut. Atas pertanyaan para jenderalnya, mengapa tuan Benito Mussolini berbuat demikian, sang diktator fasis menjawab : \"Kepada negerinya sendiri mereka berkhianat, apalagi kelak kepada Italia. Sekali orang berjiwa pengkhianat, dia akan terus menjadi pengkhianat seumur hidupnya\". Pengkhianat seperti itu disebut “Bajingan” seperti pengkhianat Etiopia yang layak dibuang satu per satu ke laut seperti yang dilakukan oleh Benito Mussolini pada 1935. Penghianat memiliki watak dan profesi pencitraan, berbohong, menipu untuk membungkus / menutup prilakunya sebagai penghianat. Sebagai penguasa, politisi bahkan ilmuwan penghianat akan selalu lolos sensor melenggang dalam pengkhianatan karena selalu melekat dengan kekuasaan gemar mengumbar kejahatan tanpa rasa malu. Jean-Paul Sartre, filsuf Prancis, mengatakan bahwa ketika seseorang menyerahkan kebebasan dan nilai-nilainya demi kekuasaan, ia sebenarnya mengalami kejatuhan eksistensial. Ini momen di mana pejuang kebenaran justru menjadi bagian dari sistem yang mereka lawan dan berubah menjadi penghianat. Penghianat seperti ini berprilaku barbar (barbarian). Tidak ada standar moral dan etika dalam sistem orang barbar, siapa yang kuat itulah hukum. Selalu menggunakan instrumen kekuasan untuk melakukannya, termasuk agar aman dari kejahatannya. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menang. Tidak ada standar hukum, moralitas dan etika yang bisa membatasi sifat barbarian itu. Seorang penghianat selalu larut dalam budaya konformitas (culture of conformity), bahkan siap menjual dirinya sebagai budak dan boneka Taipan Oligarki dan asing, menindas, menyiksa bahkan membunuh bangsanya sendiri. Menarik contoh Benito Mussolini, penghianat akan tetap sebagai penghianat dan harus di buang ke laut. Penghianat yang merajalela saat ini yang dipertontonkan dengan telanjang terjadi dari contoh pemimpin atau para penguasa sebagai penghianat - ikan busuk dari kepalanya (rotten fish from its head). (*)
Bongkar Terus Ijazah Palsu dan Fufufafa
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Jokowi, dan kini, Gibran adalah pemimpin yang sarat dengan skandal. Skandal adalah insiden yang dipublikasikan dan melibatkan dugaan pelanggaran, aib atau pencabulan moral. Skandal bisa didasarkan pada kenyataan, produk dugaan salah, atau campuran keduanya (KBBI). Jika skandal terjadi pada warga biasa mungkin masih wajar, tetapi jika dilakukan oleh seorang pemimpin maka hal itu tidak boleh dibiarkan bahkan harus dikenakan sanksi. Konstitusi negara Republik Indonesia UUD 1945 memberi ruang untuk memberhentikan seorang Presiden atau Wakil Presiden yang terlibat skandal dengan sebutan \"perbuatan tercela\". Demikian juga Ketetapan MPR No VI tahun 2000 mengatur hal itu sebagai pelanggaran \"etika kehidupan berbangsa\" serta ideologi Pancasila telah menarasikan dengan \"kemanusiaan yang adil dan beradab\". Di antara skandal Jokowi yang terus berkembang dari awal hingga akhir masa jabatan adalah ijazah palsu. Bagaimana bangsa besar dan konon beradab dapat mentolerir dan membiarkan Presidennya berijazah palsu ? Tanpa merasa salah ia telah menjalankan jabatannya hingga dua periode. Rakyat mengusik status ijazah ini. Diawali tuduhan Bambang Tri, namun alih-alih Jokowi membantah kebenaran tuduhan itu justru mengkriminalisasi Bambang Tri dan Gus Nur. Keduanya dipenjara akibat \"ujaran kebencian\" bukan akibat Jokowi telah mampu membuktikan keaslian ijazah Sekolah Menengah atau Perguruan Tingginya. Saat digugat perdata ulang melalui PN Jakarta Pusat Jokowi pun berbelit-belit lewat debat status sebagai Presiden atau pribadi untuk membuktikan kepemilikan dan keaslian ijazah Perguruan Tinggi. Hingga tahap ini baik saat mediasi maupun proses perkara, ijazah asli yang ditunggu rakyat untuk ditunjukkan itu tidak muncul juga. Jokowi tidak memiliki itikad baik dan hal ini menimbulkan konklusi bahwa Jokowi memang tidak memiliki ijazah atau ijazahnya tidak asli alias palsu. Pemalsuan dokumen baik pemalsu, penyuruh, pembujuk atau penyerta dari pembuatan suatu dokumen terancam pidana penjara. Begitu juga dengan yang membantu dan pengguna. Pasal 263 KUHP mengancam maksimal 6 tahun sedangkan Pasal 266 KUHP 7 tahun penjara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga berskandal baik soal ijazah MDIS Singapura dan ijazah UTS Insearch Australia dengan Keterangan Dirjen PAUD tentang kesetaraan, juga skandal Fufufafa yang menghebohkan. Cermin kerendahan moral dan ketidakpatutan seorang Wakil Presiden. Sebagaimana ayahnya Gibran juga perlu diusut dan disidik status ijazah baik yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan Cawalkot maupun Cawapres nya. Skandal ijazah ini menjadi ironi karena bangsa Indonesia sedang berjuang untuk memiliki pejabat atau pemimpin yang cerdas, jujur, berakhlak serta kompeten. Skandal lain Gibran yang meruntuhkan kecerdasan dan moralitas dirinya adalah Fufufafa. Keyakinan publik bahwa pemilik akun itu adalah Gibran sulit untuk dibantah. Ada penodaan agama, ujaran kebencian dan pornografi pada konten Fufufafa tersebut. Seluruh perilaku kriminal itu diancam dengan hukuman penjara. Atas perbuatan penodaan agama melanggar Pasal 156a KUHP Gibran terancam penjara maksimal 5 tahun, atas ujaran kebencian Pasal 27 dan 28 UU ITE ancaman 6 tahun dan atas pidana pornografi UU No 44 tahun 2008 Gibran terancam maksimal 12 tahun. Dengan ancaman tersebut Gibran Rakabuming Raka bisa ditangkap dan ditahan sambil menjalani proses peradilan. Skandal ijazah palsu Jokowi dan Gibran harus dibongkar tuntas. Demikian juga dengan politik dinasti yang dijalankannya. Hal ini menjadi konsekuensi dari pengakuan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Jokowi sebagai mantan Presiden dan Gibran sebagai Wakil Presiden berkedudukan sama di depan hukum. Jika hukum obyektif diberlakukan, maka bukan mimpi bahwa bapak dan anak itu Jokowi dan Gibran akan berlama-lama berada dalam sel penjara sambil merenung, menyesal, dan bertobat. Itupun jika keduanya memang beriman atau beragama. *) Bandung, 26 November 2024
Lecehkan Jakarta Sebagai Kampung Raksasa dan Warganya Kampungan, Ridwan Kamil Diminta Pulang ke Bandung
Jakarta | FNN - Pose manyun bibir Atalia Praratya Kamil, istri Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, menjadi bahan perbincangan warganet di musim Pilkada tahun ini. Padahal kejadiannya sudah satu tahun lalu, tepatnya 11 Januari 2023, di mana Atalia memoncongkan bibirnya sembari membawa foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak. Penyebaran foto dengan pose tersebut ternyata menyakiti suporter Persija. Sebelumnya Ridwan Kamil juga mengunggah status di akun X (dulu twitter) yang menyebut Jakarta bukan metropolitan tetapi kampung raksasa, serta penduduknya kampungan. “Ada yang menyebut Jakarta=kampung raksasa, bukan true metropolitan. Katanya fisik memang metropolitan, tapi perialkunya masih banyak yang kampungan,” kata RK dalam twitt-nya 12 tahun yang lalu. “Suami istri sama saja, senangnya menghina orang lain, tak cocok model begini jadi pemimpin,” kata Zubaedah, salah satu warga Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Salah satu kelompok suporter Persib Bandung, Viking Persib Club (VPC) angkat bicara soal pose manyun Atalia Praratya Kamil sembari membawa foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak tersebut. Pengurus VPC, Arland Siddha menjelaskan, yang telah dilakukan oleh Atalia Praratya Kamil dalam konteks sepak bola memang akan menuai pro dan kontra. Apalagi, saat itu sedang ada pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada Rabu (11/1/2023) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). \"Terlebih beliau (Atalia) sebagai istri pejabat (Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil),\" jelas Arland melalui sambungan telepon, Jumat (13/1/2023). Apabila dilihat dari sisi konten yang diunggah, Arlan menilai Atalia Kamil Atalia tidak bermaksud untuk memberikan pesan apa-apa selain hanya \'lucu-lucuan\'. \"Jadi apa yang diunggah oleh Atalia terkait dengan foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak hanya lucu-lucuan,\" ucapnya. Namun, ketika konten tersebut masuk ke ranah publik akan memiliki tafsir yang berbeda-beda. Satu sisi orang akan berpikir konten menjadi bagian dari provokasi setelah pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Jagad medsos juga ramai setelah salah satu akun Instagram memosting ulang foto tersebut dan membubuhkan komentar. Salah satunya adalah akun IG @pr4sety0bhagas: Kamil dan Istrinya pernah h1na Persija. Sekarang Nyagub di Kandang Persija salah tempat kau mil... RK juga pernah beberapa kali membuat cuitan bernada menghina Jakarta dan warganya yang artinya juga termasuk dianggap menghina Persija. Akibatnya, frasa hina Jakarta menjadi viral.Selain twit bernada kritik yang kini seolah berbalik, twit berbau seksual milik RK di akun Twitter atau X miliknya, @ridwankamil juga menjadi sorotan dan diungkit kembali. Beberapa bahkan menjurus kepada cuitan bernada seksisme. Menanggapi cuitan lama Ridwan Kamil di medsos, musisi Betawi kontemporer Muhammad Amrullah, yang dikenal sebagai Kojek Betawi memahami jika masyarakat Jakarta kini mengadakan penolakan terhadap (RK). Misalnya, RK pernah dianggap menyindir Jakarta hingga menghina klub sepak bola Persija. Penolakan terhadap RK, kata Amrullah, juga terkait program yang dia bawa seperti akan mendukung agenda reklamasi yang berpihak pada kepentingan penggede. \"Kalau gue secara pribadi sebagai orang Betawi atau Jakarta dan juga suporter Persija menolak keras RK jadi gubernur Jakarta. Tidak ada RK untuk Jakarta. Dulu menghina, sekarang ngemis suara. Sorry ye,\" ujarnya. Sementara menurut Pengamat Pilkada Abdul Halim, kekesalan warga Jakarta terhadap nyinyiran Ridwan Kamil dan istrinya sangat bisa dipahami. Apalagi rivalitas antara Maung Bandung (suporter Persib) dengan Macan Kemayoran (suporter Persija) tidak akan pernah surut selama kedua klub berhadap-hadapan. “Ini sebuah realita yang harus kita terima. Hanya saja, kita perlu bijak dalam menghadapi realita tersebut,” paparnya. Macan Kemayoran, kata Halim pasti tidak mau dipimpin oleh Maung Bandung, di mana hal seperti ini seharusnya dipahami oleh Ridwan Kamil. “Macan Kemayoran lebih memilih Anies Baswedan, tetapi oleh para politisi dipaksa untuk memilih Ridwan Kamil, sesuatu yang mustahil. Janganlah atas nama politik, semua bisa dilanggar,” tegasnya. Hal senada dikemukakan oleh Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebangsaan. RK kata Rizal banyak mendapat penolakan dari warga Jakarta karena warga menginginkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan ikut dalam kompetisi pemilihan Gubernur, akan tetapi rezim Jokowi menghalangi dengan merekayasa partai-partai agar tidak ada yang mengusung Anies. Batalnya Anies nyapres lantaran Koalisi Indonesia Maju (KIM) mampu membujuk PKS untuk bergabung. Akhirnya pasangan pengganti Anies sodoran KIM adalah RK-Suswono. “Jadi bisa disimpulkan bahwa RK merupakan boneka rezim sekaligus pembunuh Anies. Warga Jakarta paham akan hal ini, karenanya mereka menolak RK,” tegasnya. Di samping itu lanjut Rizal bahwa RK merupakan mantan Gubernur Jabar dan Walikota Bandung. Sementara Persib adalah musuh bebuyutan Persija dan Jakmania sensitif pada bos bobotoh. “Aspek historis dan psikopolitis ini menyebabkan RK menjadi musuh rakyat Jakarta khususnya pendukung Persija. RK ditolak dan hanya berharap menang dengan modal dukungan atau permainan kekuasaan Prabowo dan Jokowi. RK terasing dari masyarakat Jakarta. Ia ingin berakrab-akrab dengan panggilan Betawi \"Bang\" tapi gagal karena panggilan Sunda adalah \"Akang atau Teteh,\" tegasnya. Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono terus merosot akibat ulah masa lalu dan masa kini. Terkini, Ridwan Kamil dalam sebuah kampanye mengeluarkan pernyataan yang menghina pada randa. Hasil survei yang awalnya rata-rata mencapai 46 persen, kini elektabilitas Rido di bawah 40 persen. (ida)
Jejak Digital Tak Bisa Bohong, Ridwan Kamil Punya Penilaian Buruk terhadap Jakarta
Jakarta | FNN – Entah ada masalah apa dengan keluarga Ridwan Kamil, pasangan suami istri itu gemar menghina Jakarta dan warganya. Setelah Ridwan Kamil menghina rakyat Jakarta dengan sebutan negatif seperti tengil, jorok, dan kampungan, istrinya Atalia Praratya Kamil, juga melakukan hal yang sama. Dalam sebuah pose ia menampakkan bibirnya yang sengaja dimanyun-manyunkan, istri calon gubernur Jakarta nomor urut 1 itu, menjadi bahan perbincangan warganet di musim Pilkada tahun ini. Padahal kejadiannya sudah satu tahun lalu, tepatnya 11 Januari 2023, di mana Atalia memoncongkan bibirnya sembari membawa foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak. Penyebaran foto dengan pose tersebut ternyata menyakiti suporter Persija. Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadillah mencatat banyak sekali konten-konten medsos Ridwan Kamil yang berisi kebencian terhadap Jakarta dan warganya. Ia tidak tahu apa yang menjadi penyebab, yang jelas, apa yang dilakukan masa lalu akan dipetik pada masa kini. Rizal yang juga warga Bandung Jawa Barat tersebut mendata setidaknya ada 7 penyebab kekalahan Ridwan Kamil, antara lain: pertama, RK banyak penolakan dari warga Jakarta karena warga menginginkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan ikut dalam kompetisi akan tetapi rezim Jokowi menghalangi dengan merekayasa partai-partai agar tidak ada yang mengusung Anies. KIM mampu menarik atau membujuk PKS untuk bergabung. Pasangan pengganti Anies sodoran KIM adalah RK-Suswono. RK boneka rezim sekaligus pembunuh Anies. Warga Jakarta paham akan hal ini, karenanya mereka menolak RK. Kedua, di samping itu RK adalah mantan Gubernur Jabar dan Walikota Bandung. Persib adalah musuh bebuyutan Persija. Jakmania sensitif pada boss bobotoh. Aspek historis dan psikopolitis ini menyebabkan RK menjadi musuh rakyat Jakarta khususnya pendukung Persija. RK ditolak dan hanya berharap menang dengan modal dukungan atau permainan kekuasaan Prabowo dan Jokowi. RK terasing dari masyarakat Jakarta. Ingin berakrab-akrab dengan panggilan Betawi \"Bang\" gagal karena panggilan Sunda adalah \"Akang atau Teteh\". Ketiga, RK pernah menghina warga Jakarta dengan bokep atau malas dan hedon adalah gaya propaganda membangun spirit warga Jawa Barat atau Bandung. Padahal pola menghina tidak bagus sebagai pemimpin negarawan. Semestinya membangun spirit itu dengan optimalisasi potensi dan karakter, bukan melakukan pemojokan, peminggiran atau penghinaan. Keempat, dampak sikap egois dan tidak dewasa seperti itu tentu berdampak pada elektabilitas RK-Suswono. Pasangan ini tidak mendapat dukungan sebagaimana harapan dan kesumringahan awal. RK menjadi figur yang tak disukai. Belum lagi informasi gencar pula bahwa RK gagal memimpin Jawa Barat. Ada pemberi raport merah atas kepemimpinan yang dominan atas pencitraan ketimbang prestasi. Kelima, Suswono PKS blunder besar \"menodai agama\" lewat ucapannya. Suswono dikenal sebagai Menteri dari PKS era SBY dan terseret kasus suap kuota impor daging dan terima uang SKRT saat menjadi anggota DPR. Rekam jejak Suswono tidak sebersih moto PKS. Menjadi pasangan RK dinilai kontroversial karena beralasan pada threshold. MK telah mengubah threshold Pilkada yang memungkinkan PKS tidak tergantung. Keenam, RK-Suswono tidak akan menang. Gerakan coblos semua menggerus suara, demikian juga pilihan lain rezim KIM yang bukan kepada pasangan \"serba salah\" ini. RK bakal keok. \"Keok kawas hayam loba nu macok\" (Kalah seperti ayam, banyak yang mematuk). RK-Suswono tampak semakin frustrasi dan bergoyang sendiri. Ketujuh, RK secara demonstratif menghadap Prabowo dan Jokowi yang pengaruhnya tentu diharapkan. Gejala politiknya RK merasa bakal kalah sehingga butuh pegangan kuat kekuasaan. Sebenarnya awal Jokowi dan Prabowo ada di belakang RK-Suswono, tetapi perkembangan yang ada justru pasangan ini ditinggalkan. KIM sudah malas mendukung RK. Dukungan menguat ke kubu pesaing Pramono-Rano Karno. Hasil survei terakhir 7 lembaga survei ada 4 lembaga yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel dan 3 lembaga survei yang mengunggulkan Rido. Dengan demikian hasil survei memposisikan pasangan Pramono-Rano lebih unggul ketimbang pasangan Rido (Ridwan-Suswono). Adapun keempat lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel adalah Indikator Politik, SMRC, Litbang Kompas, dan LSI. Indikator Politik milik Burhanuddin Muhtadi merilis pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 42,9%, diikuti RIDO dengan 39,2%, dan Dharma-Kun sebesar 5%. Sisanya sebesar 12,8% merupakan massa mengambang atau swing voters. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa elektabilitas Pramono-Rano kini mendapat posisi nomor tertinggi dengan angka survei 46%. Kemudian, nomor urut kedua yaitu RIDO 39,1% dan terakhir pasangan Dharma-Kun 5,1%. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pram-Rano berada di posisi teratas dengan 38,3%, kemudian RIDO 34,6%, dan Dharma-Kun 3,3%. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,46%. Hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), merilis Pramono-Rano memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, mengalahkan elektabilitas RIDO yang sebesar 37,4% dan Dharma-Kun 6,6%, dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara lembaga survei yang merilis pasangan Rido lebih unggul adalah LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA, PPI (Parameter Politik Indonesia), dan Poltracking. Menurut lembaga survei LSI Denny JA, pasangan RIDO unggul tipis dengan perolehan 37,4% dibandingkan Pram-Rano yang sebesar 37,1%. Dharma-Kun memperoleh suara sebesar 4%. Metode survei yang dilakukan yakni multi stage random sampling dengan margin of error +- 3,5 persen. Kemudian, menurut Parameter Politik Indonesia (PPI) pasangan RIDO unggul dengan perolehan sebesar 47,8%, Pram-Rano sebesar 38% dan Dharma-Kun sebanyak 4,3% suara. Metode survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error +- 2,8%. Sementara itu, survei Poltracking, pasangan RK-Suswono memperoleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono - Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua, dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha, mengungkapkan ada potensi Pilkada di Jakarta berlangsung dalam satu putaran menimbang elektabilitas pasangan RIDO sebesar 51,6%. Namun, angka tersebut masih mepet dengan persyaratan Pilkada Jakarta, yakni 50%+1. artinya, potensi Pilkada berlangsung dua putaran masih terbuka lebar. Hasil survei Poltracking sempat diperiksa oleh Dewan Etik Persepsi hingga akhirnya memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Awal penyelidikan ini dilakukan karena hasil Poltracking berbanding terbalik dengan LSI. Poltracking kemudian memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). (ayun)
Inilah 10 Cuitan Masa Lalu Yang Merontokkan Elektabilitas Paslon Rido dalam Pilkada Jakarta
Jakarta | FNN – Jejak digital memang kejam. Begitulah kata anak muda. Cuitan Ridwan Kamil kembali mengudara setelah 15 tahun yang lalu tenggelam. Cuitan nyinyir terhadap masyarakat Jakarta, kini menjadi virus yang mematikan, khususnya dalam persaingan perebutan orang nomor 1 di Jakarta. Dengan cuitan ini dipastikan Ridwan Kamil – Suswono sulit menang di Jakarta. Analisa ini disampaikan oleh Pengamat Pilkada Abdul Halim. Kepada media Halim menerangkan bahwa pemimpin itu wajib bersih lingkungan, moral, dan akhlak. \"Sudah menjadi tuntutan masyarakat bahwa siapapun pemimpinnya wajib hukumnya menjadi tauladan yang baik dan tidak boleh ada cacat sedikit pun,\" katanya Ahad, (24/11/2024) di Jakarta. Halim mencontohkan negara Amerika Serikat yang dikenal liberal, tetapi urusan moral dan akhlak tetap dijunjung tinggi. Skandal Bill Clinton dan Monica Lewinsky merupakan contoh nyata bahwa seorang pemimpin harus memiliki standar moral yang baik dan tegas. Demikian juga di Indonesia yang berdasar Pancasila, moral adalah nomor satu. Ridwan Kamil, kata Halim memiliki catatan buruk tentang moralitas. Maka sosok seperti ini tidak cocok menjadi pemimpin. Halim menegaskan bahwa Ridwan Kamil (RK) pernah menghina warga Jakarta dengan bokep atau malas dan hedon adalah gaya propaganda membangun spirit warga Jawa Barat atau Bandung. Padahal pola menghina tidak bagus sebagai pemimpin negarawan. “Semestinya membangun spirit itu dengan optimalisasi potensi dan karakter, bukan melakukan pemojokan, peminggiran atau penghinaan,” paparnya. Sementara pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadillah mengaskan bahwa dampak sikap egois dan tidak dewasa seperti itu tentu berdampak pada elektabilitas RK-Suswono. Pasangan ini tidak mendapat dukungan sebagaimana harapan dan kesumringahan awal. RK menjadi figur yang tak disukai. Belum lagi informasi gencar pula bahwa RK gagal memimpin Jawa Barat. Ada pemberi raport merah atas kepemimpinan yang dominan atas pencitraan ketimbang prestasi. Puncak kehancuran elektabilitas RIDO terjadi sejak Suswono melakukan blunder besar \"menodai agama\" lewat ucapannya. Suswono dikenal sebagai Menteri dari PKS era SBY dan terseret kasus suap kuota impor daging dan terima uang SKRT saat menjadi anggota DPR. Rekam jejak Suswono tidak sebersih moto PKS. Menjadi pasangan RK dinilai kontroversial karena beralasan pada threshold. MK telah mengubah threshold Pilkada yang memungkinkan PKS tidak tergantung. Berikut 10 daftar cuitan Ridwan Kamil yang menuai badai setelah 15 tahun berlalu: 1. Pada 12 Juni 2010: \"Selain uangnya, adakah alasan lain untuk menyukai Jakarta,\" \"Ada yg menyebut Jakarta=kampung raksasa bkn true metropolitan. Katanya fisik mmg metropolitan tp perilaku msh byk yg kampungan. :),\" 2. Pada 17 Agustus 2010: \"sawityowit @vincentrompies Kota rada bokep: Zakkarta. Kota bokep: Pornorogo. Kota plg bokep: Fakfak di Irian :),\" 3. Pada 12 September 2010: \"#jamansd cinta pertama malah ke guru olahraga SD. Ibu Ningsih namanya. Seksi sih kayak Ratna Listy,\" 4. Pada 12 September 2010: \"#jamansd ngintip rok pake serutan yg ada cerminnya :D,\" 010. 5. Pada 22 Oktober 2010: \"Tonight Let\'s talk about sex, 1. Kurang ajar : Breng-SEX. 2. Tempat polisi nongkrong : Pol-SEX 3. Mancung Kedalem : Pe-SEX,\" 6. Pada 26 November 2010: \"\'Udah kaya, belagu dan sok tau\'. Itu tipe klien yg banyak sekali di JKT. Maaf,\" 7. Pada 5 Desember 2010: \"Masa ada fim: \'Susah Jaga Keperawanan di Jakarta\'?. Knp gak sekalian \'Susah Banget Jaga & Pelihara Keperawanan di Jakarta Selatan\',\" 8. Pada 1 April 2011: \'Tips Bank: Sblm buka rek, lihat ukuran lingkar dada customer service anda. Kl terlalu besar, curigai. Segera pindah ke Bank lain. #MD,\" 9. Pada Kamis, 06 Juni 2011: \"Tengil, gaul, glamor. songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter orang JKT. #citybranding. 10. Pada 12 Juni 2011.\"Kawasan Mangga Besar Jakarta itu seperti Azahari Sisters: Gak jelas dan suka bikin kehebohan menggelinjang,\" Ridwan Kamil tak membantah cuitan miringnya soal warga Jakarta yang mau dipimpinnya kalau menang di Pilgub Jakarta 2024. Ia mengakui kesalahannya dalam tweet-tweet lamanya yang bikin gempar seantero jagat maya. “Saya tidak membela diri atau berusaha membenarkan. Itu memang saya yang dulu, saya yang kurang bijak,” kata Ridwan Kamil di akun X, Minggu (25/08). Sejak masa lalu Ridwan Kamil dikuliti warganet, elektabilitas pasangan RIDO tersebut ambyar dan terjun bebas, terutama saat Suswono melecehkan Nabi Muhammad. “Anjloknya elektabilitas pasangan RIDO dari 46 persen ke 39 persen merupakan musibah yang sulit disembuhkan,” kata pengamat politik Abdul Halim kepada media, Kamis (21/11/2024) di Jakarta. Menaikkan angka elektabilitas satu persen saja, kata Halim, sulitnya minta ampun, apalagi ini waktu tinggal satu minggu lagi, mustahil pasangan RIDO menang. “Sejak awal pasangan ini memang tidak dikehendaki masyarakat Jakarta. Gembar-gembor bakal menang satu putaran, itu hanya klaim sepihak dan tanpa dasar,” tegasnya. Sementara Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah, menegaskan bahwa pasangan RIDO sulit kembali ke posisi awal setelah banyak blunder saat kampanye yang dilakukan oleh RK maupun Ssuwono. “Secara demonstratif Ridwan Kamil menghadap Prabowo dan Jokowi yang pengaruhnya tentu diharapkan, namun tak berhasil,” katanya. Rizal menegaskan bahwa gejala politiknya RK merasa bakal kalah sehingga butuh pegangan kuat kekuasaan. “Sebenarnya sejak awal Jokowi dan Prabowo ada di belakang RK-Suswono, akan tetapi dalam perkembangannya, yang ada justru pasangan ini ditinggalkan oleh partai pendukung,” paparnya. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kata Rizal sudah malas mendukung RK. Dukungan KIM justru menguat ke kubu pesaingnya yakni Pramono-Rano Karno. “RK-Suswono tidak akan menang. Gerakan coblos semua menggerus suara, demikian juga pilihan lain rezim KIM yang bukan kepada pasangan \"serba salah\" ini. RK bakal keok. \"Keok kawas hayam loba nu macok\" (Kalah seperti ayam, banyak yang mematuk). RK-Suswono tampak semakin frustrasi dan bergoyang sendiri,” tegasnya. Apa yang diramalkan oleh para pengamat semakin terbukti dengan adanya rilis survei terakhir. Survei paling anyar yang dilakukan Polmark Indonesia pada 7 - 15 November 2024 mencatat elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno \'Si Doel\' unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Paslon nomor urut 3 itu meraih elektabilitas tertinggi dengan perolehan 40,3 persen, mengungguli RK-Suswono dengan 34,8 persen, dan Dharma-Kun di angka 3,2 persen. Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono terus merosot akibat ulah masa lalu dan masa kini. Terkini, Ridwan Kamil dalam sebuah kampanye mengeluarkan pernyataan yang menghina pada randa. Hasil survei yang awalnya rata-rata mencapai 46 persen, kini elektabilitas Rido di bawah 40 persen. (abd)
Hina Warga Jakarta Tengil, Pelit, dan Songong, Ridwan Kamil Sulit Menang
Jakarta | FNN – Masa lalu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil yang terekam dalam media sosial, terus membekas di hati masyarakat Jakarta. Oleh karena itu masyarakat melampiaskan kekesalannya dengan tidak akan memilih Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Beberapa orang warga Jakarta yang dimintai pendapat, semua menyatakan tidak akan memilih pasangan Ridwan-Suswono dalam Pilkada DKI Rabu, 27 November 2024 besok. “Saya ajak keluarga untuk tidak memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono,” kata Sabenih warga Pejompongan. Demikian juga Ahmad warga Kebayoran Lama, Diania warga Jagakarsa, Basir warga Tebet, dan Nurohman warga Jelambar, rata-rata dari mereka merasa dilecehkan oleh pasangan Rido ini. Pengamat Pilkada Abdul Halim dalam perbincangan dengan media, Ahad (24/11/2024) di Jakarta memaklumi sikap yang diambil warga Jakarta karena kecewa dan terhina oleh pernyataan pasangan yang didukung oleh Jokowi tersebut. Halim menegaskan sebagai warga Jakarta dirinya merasakan betapa sakitnya dilecehkan oleh Ridwan Kamil dalam cuitan twiternya (sekarang X). Ridwan tak sungkan-sungkan menyebut warga Jakarta tengil, pelit, dan songong. “Emang salah apa warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil sehingga ia harus melontarkan kata-kata tak pantas dan mengundang permusuhan?” tanya Halim. Mewakili masyarakat Jakarta, Halim mempertanyakan cuitan Ridwan Kamil yang jauh dari adab baik. Memang diakui Halim bahwa kata-kata itu sudah terlontar sejak puluhan tahun yang lalu, tapi faknya sampai hari ini masih bisa terbaca dengan baik. “Perbedaan waktu tidak menghilangkan perilaku itu sendiri. Yang jelas Ridwan terbukti menulis kalimat itu. Isinya menyakitkan,” paparnya. Ketika cuitan lama Ridwan Kamil belum viral di media, Halim mengaku simpati terhadap mantan gubernur Jawa Barat itu. Citra Kang Emil – panggilan akrab RK - sejauh ini bagus dan positif, akan tetapi begitu membaca cuitan-cuitannya, penilaian terhadap Emil langsung berubah. “Jadi saya merasa menjadi korban pencitraan Ridwan Kamil. Oleh karena itu, mulai hari ini pandangan saya terhadap RK langsung berubah. Dia tak sebagus citra yang dibangun. Karakter seperti ini tidak cocok menjadi pemimpin Jakarta,” paparnya. Sementara Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah menilai Ridwan Kamil salah dalam mengambil simpati masyarakat Jawa Barat dengan merendahkan Jakarta. Rizal meyakini, cuitan itu untuk menaikkan popularisa Ridwan di mata orang Jawa Barat, khususnya Bandung dengan membanding-bandingkan dengan daerah lain, khususnya Jakarta. “RK menghina warga Jakarta dengan sebutan bokep, malas, tengil, dan hedon adalah gaya propaganda membangun spirit warga Jawa Barat atau Bandung. Padahal pola menghina seperti itu tidak bagus sebagai pemimpin negarawan. Semestinya membangun spirit itu dengan optimalisasi potensi dab karakter, bukan melakukan pemojokan, peminggiran atau penghinaan,” paparnya. Seperti diketahui jejak digital calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, dikuliti oleh warganet di platform X (dulu Twitter). Cuitan-cuitan lawas mantan Gubernur Jawa Barat itu banyak menyindir warga Jakarta yang membuat warganet kesal, geram, dan sakit hati. Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga m.elontarkan candaan berbau seks di beberapa cuitan. \"Tengil, gaul, glamor. songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter orang JKT. #citybranding,\" tulis Ridwan Kamil, 6 Juni 2011. Awalnya, seorang warganet menemukan cuitan lawas Ridwan Kamil yang menyebut DPR sebagai Dewan Penipu Rakyat di tengah polemik RUU Pilkada. Alhasil, warganet lain pun ikut berburu jejak digital suami Praratya Atalia tersebut. Diketahui, Ridwan Kamil maju sebagai calon Gubernur Jakarta berpasangan dengan Suswono (RIDO) nomor urut 1. Keduanya diusung oleh 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Kelemahan-kelemahan pasangan RIDO terus dibongkar oleh netizen. Terakhir dalam kunjungan ke Gelanggang Olah Raga (GOR) Johar Baru, Jakarta Pusat, Ridwan Kamil berjanji akan membangun fasilitas gym di pinggir jalan raya terutama di dekat halte TransJakarta. Kang Emil ingin orang Jakarta banyak berolahraga, karena hidupnya harus diimbang fisik dan mental. Ridwan Kamil mencontohkan, fasilitas gym dibuat dekat dengan halte. Sehingga, masyarakat Jakarta bisa menggunakan gym tersebut di tengah-tengah menunggu Transjakarta datang. \"Termasuk kita mau ada alat-alat gym yang ada, ditaruh di pinggir jalan. Jadi sambil nunggu Transjakarta, nunggu apa, bisalah, sekeringat, dua keringat ya,\" kata Ridwan Kamil di GOR Johar Baru, Jakarta, Sabtu, 9 November 2024. Menanggapi rencana aneh tersebut, pengamat politik Abdul Halim menegaskan bahwa Ridwan Kamil tidak memahami karakter dan kesibukan masyarakat Jakarta. “Ini menandakan Ridwan Kamil masih buta soal Jakarta, sehingga ide-idenya tidak nyambung dan jauh dari kebutuhan,” paparnya. Masyarakat Jakarta, kata Halim setiap pagi sudah berkeringat karena harus berebut naik bus Transjakarta yang padat. “Bagaimana mungkin bisa olah raga, sementara ruangannya tidak ada, bahkan untuk berdiri saja sulit,” paparnya. Halim menyarankan, Ridwan Kami jangan asal usul beda. Pertimbangkan pula faktor keamanan, fungsional, dan perawatan. “Belum lagi faktor keamanan dan pemelihatan alat gym tersebut, sementara alat pemadam kebakaran yang nempel di halte TransJakarta saja banyak yang hilang,” tegasnya. Sejak blunder kasus pemuda pengangguran yang disematkan pada Nabi Muhammad oleh calon wakil gubernur Suswono, elektabitas pasangan RIDO terjun bebas. “Anjloknya elektabilitas pasangan RIDO dari 46 persen ke 39 persen merupakan musibah yang sulit disembuhkan,” kata pengamat politik Abdul Halim kepada media, Kamis (21/11/2024) di Jakarta. Menaikkan angka elektabilitas satu persen saja, kata Halim, sulitnya minta ampun, apalagi ini waktu tinggal satu minggu lagi, mustahil pasangan RIDO menang. “Sejak awal pasangan ini memang tidak dikehendaki masyarakat Jakarta. Gembar-gembor bakal menang satu putaran, itu hanya klaim sepihak dan tanpa dasar,” tegasnya. Hasil survei terakhir 7 lembaga survei ada 4 lembaga yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel dan 3 lembaga survei yang mengunggulkan Rido. Dengan demikian hasil survei memposisikan pasangan Pramono-Rano lebih unggul ketimbang pasangan Rido (Ridwan-Suswono). Adapun keempat lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel adalah Indikator Politik, SMRC, Litbang Kompas, dan LSI. Indikator Politik milik Burhanuddin Muhtadi merilis pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 42,9%, diikuti RIDO dengan 39,2%, dan Dharma-Kun sebesar 5%. Sisanya sebesar 12,8% merupakan massa mengambang atau swing voters. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa elektabilitas Pramono-Rano kini mendapat posisi nomor tertinggi dengan angka survei 46%. Kemudian, nomor urut kedua yaitu RIDO 39,1% dan terakhir pasangan Dharma-Kun 5,1%. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pram-Rano berada di posisi teratas dengan 38,3%, kemudian RIDO 34,6%, dan Dharma-Kun 3,3%. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,46%. Hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), merilis Pramono-Rano memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, mengalahkan elektabilitas RIDO yang sebesar 37,4% dan Dharma-Kun 6,6%, dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara lembaga survei yang merilis pasangan Rido lebih unggul adalah LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA, PPI (Parameter Politik Indonesia), dan Poltracking. Menurut survei LSI Denny JA, pasangan RIDO unggul tipis dengan perolehan 37,4% dibandingkan Pram-Rano yang sebesar 37,1%. Dharma-Kun memperoleh suara sebesar 4%. Metode survei yang dilakukan yakni multi stage random sampling dengan margin of error +- 3,5 persen. Kemudian, menurut Parameter Politik Indonesia (PPI) pasangan RIDO unggul dengan perolehan sebesar 47,8%, Pram-Rano sebesar 38% dan Dharma-Kun sebanyak 4,3% suara. Metode survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error +- 2,8%. Sementara itu, survei Poltracking, pasangan RK-Suswono memperoleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono - Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua, dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha, mengungkapkan ada potensi Pilkada di Jakarta berlangsung dalam satu putaran menimbang elektabilitas pasangan RIDO sebesar 51,6%. Namun, angka tersebut masih mepet dengan persyaratan Pilkada Jakarta, yakni 50%+1, artinya, potensi Pilkada berlangsung dua putaran masih terbuka lebar. Hasil survei Poltracking sempat diperiksa oleh Dewan Etik Persepsi hingga akhirnya memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Awal penyelidikan ini dilakukan karena hasil Poltracking berbanding terbalik dengan LSI. Poltracking kemudian memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Sementara Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah, menegaskan bahwa pasangan RIDO sulit kembali ke posisi awal setelah banyak blunder saat kampanye yang dilakukna oleh RK maupun Suswono. “Secara demonstratif Ridwan Kamil menghadap Prabowo dan Jokowi yang pengaruhnya tentu diharapkan, namun tak berhasil,” katanya. Rizal menegaskan bahwa gejala politiknya RK merasa bakal kalah sehingga butuh pegangan kuat kekuasaan. “Sebenarnya sejak awal Jokowi dan Prabowo ada di belakang RK-Suswono, akan tetapi dalam perkembangannya, yang ada justru pasangan ini ditinggalkan oleh partai pendukung,” paparnya. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kata Rizal sudah malas mendukung RK. Dukungan KIM justru menguat ke kubu pesaingnya yakni Pramono-Rano Karno. “RK-Suswono tidak akan menang. Gerakan coblos semua menggerus suara, demikian juga pilihan lain rezim KIM yang bukan kepada pasangan \"serba salah\" ini. RK bakal keok. \"Keok kawas hayam loba nu macok\" (Kalah seperti ayam, banyak yang mematuk). RK-Suswono tampak semakin frustrasi dan bergoyang sendiri,” tegasnya. (wid)
Hina Nabi dan Janda, Masyarakat Jakarta Tak Mau Dipimpin Gubernur Gagal
Jakarta | FNN – Belum dingin kuping masyarakat Jakarta atas pernyataan calon wakil gubernur DKI Jakarta Suswono soal janda kaya, kini muncul pernyataan baru dari calon gubernur Ridwan Kamil. Lagi-lagi soal janda. Meski keduanya sudah minta maaf, namun masyarakat Jakarta tak bisa menghapus begitu saja pelecehan yang dilakukan pasangan nomor urut 1 Rido (Ridwam Kamil-Suswono). Oleh karena itu masyarakat melampiaskan kekesalannya dengan tidak akan memilih Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Beberapa orang warga Jakarta yang dimintai pendapat, semua menyatakan tidak akan memilih pasangan Ridwan-Suswono dalam Pilkada DKI Rabu, 27 November 2024 besok. “Saya ajak keluarga untuk tidak memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono,” kata Sabenih warga Pejompongan. Demikian juga Ahmad warga Kebayoran Lama, Diania warga Jagakarsa, Basir warga Tebet, dan Nurohman warga Jelambar, rata-rata dari mereka merasa dilecehkan oleh pasangan Rido ini. Penolakan warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil menjadi gubernur DKI Jakarta juga disebabkan oleh gagalnya dalam memimpin Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang merasakan langsung hasil pembangunan selama Ridwan Kamil memimpin. Sebagian besar menyatakan sang gubernur gagal dalam membawa perubahan bagi masyarakat Jawa Barat. Janji-janji yang ia sampaikan mulai dari pengentasan kemiskinan, perbaikan lingkungan dan jalan, hingga peningkatan sarana dan prasarana sekolah, semuanya meleset. Hal ini diungkap oleh salah satu warga Jawa Barat yang juga pemerhati politik dan kebangsaan, Rizal Fadillah. Ia menyebut bahwa Ridwan Kamil gubernur yang gagal membawa perubahan bagi Jawa Barat. Banyak program yang hanya manis di bibir, pembangunan mangkrak dan target yang jauh dari realita. Kesakisan Rizal didukung juga oleh warganet melalui unggahan di media sosial. \"Sebuah proyek pengurai macet buatan Ridwan Kamil di Bandung dilaporkan mangkrak hingga membuat warga menagih janji. Adapun proyek rancangan Ridwan Kamil yang mangkrak tersebut ialah Underpass Cibiru,\" tulis @Marbot_Udien. \"Dijual di Jawa Barat gak laku karena banyak janji²nya yang belum dipenuhi.Warga Jawa Barat cerdas, gak mau dikibuli, warga Jawa Barat gak mau jatuh ke lubang yang sama. Warga Jawa Barat aja ogah dipimpin Ridwan Kamil, masak warga Jakarta mau,\" sambung @03_nakula dengan emoji tertawa ngakak. \"Rp 200 Miliar mubazir di tangan Ridwan Kamil, terkait MANGKRAK nya Proyek Pengurai Macet, Lahh kek gitu mo pimpin Jakarta..? Apa mo cari keuntungan lagi nih dari APBD Jakarta..? Nurul Susi jgn pilih Bobotoh tulen pendukung Persib ini ya,\" kata @jijindut Saking banyak warganet yang mengungkap kegagalan saat memimpin Jawa Barat dan Kota Bandung, bahkan pada Minggu pagi, 13 Oktober 2024, nama Ridwan Kamil trending di X. Sementara di lapangan seorang warga bernama Yamin mengungkapkan kekesalannya kepada Ridwan Kamil lantaran kemacetan parah yang terjadi di stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat. Padahal, dulu Ridwan Kamil pernah berjanji bahwa akan membangun underpass di sekitar stasiun Citayam yang menjadi langganan kemacetan setiap hari. “Citayam ini Jawa Barat lho, mana pernah gubernur datang ke sini. Saya pernah baca di media katanya mau dibikin underpass, tapi sampai dia lengser tak ada realiasinya,” katanya geram. Senada dengan Yamin, seorang warga Jawa Barat yang tinggal di Parung, Bogor bernama Ardian Rukmana juga meluapkan kekecewaannya terhadap Ridwan Kamil. Ia merasa tak pernah memperhatikan wilayah Bogor. Kesannya Jawa Barat itu di luar Bogor sehingga perhatiannya terhadap wilayah ini jauh dari memadai. Ardian mencontohkan jalan Bomang (Bojonggede-Kemang) yang mangkrak puluhan tahun. Saking lamanya mangkrak, jalan ini menjadi tempat begal beraksi, karena tidak ada penerangan jalan. Apalagi kalau lewat malam hari, situasi horor sekali. Ardian juga menyoroti ujung jalan Bomang yang terhenti di rel Bojonggede. “Mengapa jalan tidak dibuka, sehingga bisa langsung menuju Jalan Tegar Beriman. Mengapa seluruh pengguna jalan harus memutar ke jalanan sempit di gang Paseban yang menimbulkan macet panjang? Coba dipikir di mana logikanya?” tanyanya geram. Rizal Fadillah menegaskan dampak dari masa lalu Ridwan Kamil di Jawa Barat tentu sangat berdampak pada elektabilitas RK-Suswono. Pasangan ini lanjutnya, tidak mendapat dukungan sebagaimana harapan dan kesumringahan awal. “RK menjadi figur yang tak disukai. Belum lagi informasi gencar pula bahwa RK gagal memimpin Jawa Barat. Ada pemberi raport merah atas kepemimpinan yang dominan atas pencitraan ketimbang prestasi,” tegasnya. Bayangan buruk tentang kekalahan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada DKI makin jelas. Hal ini diperkuat dengan merosotnya hasil survei pasangan yang disokong oleh 12 partai dalam komunitas KIM Plus ini. Survei tiga lembaga kesemuanya menunjukkan pasangan calon gubernur Jakarta Rido (Ridwan-Suswono) berada di bawah pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Survei Indopolling Research and Consulting menunjukkan elektabilitas individu calon gubernur nomor urut 01, Ridwan Kamil, sebesar 36,6 persen yang disusul Pramono Anung sebesar 35,6 persen. Sedangkan posisi terakhir, calon wakil gubernur nomor urut 02, Kun Wardana sebesar 2,8 persen. Kedua, Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyimpulkan, Pramono-Rano unggul signifikan dari RK-Suswono pada saat survei dilaksanakan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen. Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen. Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen. Sementara itu, hasil Survei Litbang Kompas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 juga menunjukkan persaingan ketat Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano bersaing ketat dengan 38,3 persen. Disusul Ridwan-Suswono dengan elektabilitas 34,6 persen. Sedangkan Dharma Pongrekun-Kun Wardana berjarak cukup jauh dengan elektabilitas 3,3 persen. Dalam survei LSI Denny JA hasilnya, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono unggul tipis dari paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno. Hasilnya Ridwan Kamil-Suswono: 37,4 persen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 4 persen, Pramono Anung-Rano Karno: 37,1 persen, Tidak Tahu/Tidak Menjawab: 21,5 persen, Survei LSI Denny JA pada Pilgub DKI Jakarta 2024 ini dilakukan periode 16 hingga 22 Oktober, dengan jumlah responden sebanyak 800 orang. Lembaga Survei Indonesia menggunakan sampel survei sebanyak 1.200 orang diambil dengan menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan atau margin of error +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini menggunakan asumsi simple random sampling, dan hasilnya Pramono-Rano Karno: 41,6 persen, Ridwan Kamil-Suswono: 37,4 persen, dan Dharma-Kun: 6,6 persen. Katadata Telco Survei melakukan survei elektabilitas di Pilgub DKI Jakarta 2024 terhadap 800 responden di Jakarta yang memiliki hak pilih dan menggunakan nomor handphone Telkomsel. Pengumpulan data dilakukan pada 4-9 September 2024 melalui survei telepon dengan toleransi kesalahan (Margin of Error) sekitar 3,5 persen. Hasilnya elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono paling tinggi, mengungguli Pramono-Rano Karno dan Dharma-Kun. Ridwan Kamil-Suswono: 48,4 persen, Pramono-Rano Karno: 22,1 persen, dan Dharma-Kun 2,1 persen. Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono terus merosot akibat ulah masa lalu dan masa kini. Terkini, Ridwan Kamil dalam sebuah kampanye mengeluarkan pernyataan yang menghina pada randa. Hasil survei yang awalnya rata-rata mencapai 46 persen, kini elektabilitas Rido di bawah 40 persen. (dwi)
Transformasi BULOG Harus Memenuhi Prinsip Supply Chain
Jakarta | FNM - Analis manajemen kebijakan pangan Sonya Mamoriska Mulia Harahap menegaskan, dalam melakukan operasionalnya transformasi BULOG harus mengacu pada rantai pasok (supplay chain) untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dengan melibatkan proses kegiatan perencanaan, pembelian, pengolahan, penyimpanan dan distribusi. Transformasi tidak hanya dalam bentuk kelembagaan semata, namun harus didukung sistem digitalisasi serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan budaya kerja agar dapat memberikan pelayanan excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien. “Apapun bentuk kelembagaan BULOG, tugas dan fungsinya dalam menghadapi era industri 4.0, operasional BULOG harus mengacu pada prinsip rantai pasok (supply chain) yang didukung sistem digitalisasi serta kompetensi SDM dan budaya kerja BULOG yang baru sehingga dapat memberikan pelayanan yang excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien,” kata Sonya Mamoriska Mulia Harahap di Jakarta, Senin (25/11/2024). Pernyataan Sonya menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto agar BULOG melakukan transformasi kelembagaan dengan mengembalikan dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi badan yang menangani logistik nasional dan berada langsung di bawah Presiden seperti di era Presiden Soeharto. Empat Faktor Menurut Sonya yang juga mantan Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum BULOG, transformasi yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan visi untuk mewujudkan kemandirian pangan pada tahun 2029. Transformasi bentuk kelembagaan harus betul-betul mempertimbangkan setidaknya empat faktor. Pertama, perubahan status SDM. Apakah nantinya semua pegawai Perum BULOG kira-kira 4000 orang akan diserap semua menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)? Kedua, dalam hal aset lembaga. Bagaimana pertimbangannya agar aset-aset di daerah (kantor, gudang, rumah dinas dll) dapat dipertahankan sehingga BULOG bisa melakukan operasional sampai di daerah terpencil? Dengan adanya UU Otonomi Daerah, apabila bentuk BULOG adalan LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kementerian), tidak akan memiliki instansi vertikal di daerah, artinya aset di daerah akan dialihkan ke Pemda (Pemerintah Daerah). Ketiga, dari sisi keuangan. Bagaimana BULOG akan mendapatkan sumber pendanaan? Apabila bentuknya badan sumber keuangannya dari APBN. Namun mekanisme APBN adalah reimburse/penggantian, sehingga untuk mendanai pembelian komoditas pangan pada saat musim panen diperlukan ketersediaan dana di awal yang selanjutnya nanti akan diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum diganti oleh pemerintah. Proses penggantian yang terlalu lama sering membuat posisi keuangan institusi tidak sehat. Keempat, apabila menjadi badan, apakah BULOG bisa melakukan bisnis komersial seperti sekarang? Bagaimana dengan laporan keuangannya? Apakah bisa mencantumkan laba rugi atau hanya defisit surplus? “Keempat faktor tersebut harus dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya ketika diputuskan dilakukan perubahan kelembagaan BULOG menjadi Badan,” kata Sonya yang pernah berkarier selama 27 tahun di BULOG. Apalagi dia terlibat menjadi panitia pada saat perubahan BULOG dari LPND) menjadi Perum (perusahaan umum) pada 2003 yang lalu. Pada saat itu dampak dari perubahan sangat besar dan baru bisa diselesaikan beberapa tahun setelah terbentuknya Perum. Kendati demikian, lanjut Sonya, untuk mencapai kemandirian pangan artinya negara mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negerinya sendiri. Hal ini terkait dengan produksi pangan dalam negeri mesti cukup yang merupakan kegiatan di hulu (on farm) dan merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian. “Hasil produksi inilah yang akan dibeli BULOG sebagai penyerap (off-taker) sehingga petani mendapatkan jaminan pasar atas hasil produksinya. Untuk itu perlu kerjasama dan koordinasi yang kuat antara Kementan, BULOG dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya agar visi Presiden dapat terlaksana,” ujar Sonya, doktor manajemen lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI). Tiga Pilar Akademisi di Universitas BINUS (Bina Nusantara), Jakarta itu mengungkapkan, dalam sejarah Perum BULOG melalui berbagai transformasi baik dalam bentuk kelembagaan maupun tugas dan fungsinya, peran BULOG terus berkembang sesuai dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Mulai dari mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga beras, menjadi memperluas lingkup hingga ke berbagai komoditas dan peningkatan mutu gizi pangan, lalu pengelolaan persediaan bahan pokok, dan penanganan komoditas beras. Dikemukakan, peran BULOG dalam ketahanan pangan diwujudkan melalui tiga pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas. Untuk mewujudkan ketersediaan BULOG berfungsi sebagai offtaker atas hasil produksi petani dalam negeri dengan membeli pada saat panen. Dalam mewujudkan keterjangkauan BULOG melakukan penyimpanan cadangan pangan pemerintah dan pemerataan stok agar tersedia di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau bagi konsumen. Sedangkan dalam mewujudkan stabilitas harga di tingkat petani, lanjut Sonya, peran BULOG melakukan pembelian hasil produksi petani dengan HPP (Harga Pembelian Pokok) berupa beras dan HAP (Harga Acuan Pembelian) berupa jagung dan kedelai, serta stabilitas di tingkat konsumen melalui operasi pasar untuk meredam gejolak harga pada musim paceklik. Proses Transformasi Diungkapkan, pada awal BULOG dibentuk pada 1967 sebagai LPND berperan sebagai regulator dan operator. Pada era reformasi, BULOG dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga pada 20 Januari 2003 kelembagaan BULOG berubah dari LPND menjadi Perum melalaui Peraturan Pemerintah No 13/2003. Dengan perubahan ini, peran BULOG berubah menjadi operator saja. Sedangkan peran regulator dilakukan Kementerian/Lembaga terkait. Misalnya, untuk urusan di hulu (on-farm) adalah Kementerian Pertanian, di hilir (konsumen) adalah Kementerian Perdagangan, urusan keuangan di Kementerian Keuangan, urusan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial, dll. Oleh karena itulah, lanjut Sonya, melalui berbagai regulasi, BULOG terus melanjutkan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa pengamanan harga beras, pengelolaan cadangan pangan beras Pemerintah, dan pendistribusian pangan beras kepada golongan masyarakat tertentu. Misalnya melalui Perpres No. 48, BULOG yang berperan untuk menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga pangan. Namun, kata Sonya, dengan jumlah regulator yang cukup banyak, seringkali mengakibatkan ketidaksinkronan kebijakan antara Kementerian/Lembaga dan kebijakan yang bersifat ad-hoc (sementara), sehingga berdampak pada berbagai kendala dalam melaksanakan penugasan BULOG, maka pada 2022 dibentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator berdasarkan Perpres No. 66 dengan tujuan agar koordinasi dengan regulator melalui satu pintu dan lebih sederhana. Selanjutnya, Perpres No. 125 tentang Cadangan Pangan Pemerintah diterbitkan untuk penguatan posisi BULOG sebagai Perusahaan Operator Pangan Pemerintah di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditugaskan untuk mengelola penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), utamanya untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. “Singkatnya, baik bentuk LPND maupun perum, peran BULOG sebagai lembaga yang berperan di sektor pasca panen (off-farm) yang melakukan intervensi pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. BULOG adalah lembaga parastatal yang merupakan lembaga pemasaran pangan yang berperan menjaga kestabilan distribusi dan harga pangan. BULOG menggerakkan aliran produk pangan dari sentra produksi ke sentra konsumsi, sehingga tercapai keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan,” ujar pengamat Manajemen Kebijakan Pangan itu. Menurutnya, yang perlu mendapatkan perhatian dengan bentuk kelembagaan LPND ataupun perum dapat dilihat, BULOG telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selama 57 tahun ini secara garis besar dengan baik. Meskipun tidak dimungkiri tedapat kekurangan dan dijumpai kendala di sana sini, namun juga terdapat kelebihannya. Oleh karenanya, lanjut Sonya, rencana perubahan BULOG menjadi Badan tentunya harus dikaji secara mendalam agar fit (sesuai) dengan lingkungan strategis yang ada saat ini dengan menimbang kelebihan dan kekurangannya,” ujar Sonya yang menyelesaikan studi masternya di Melbourne Business School, University of Melbourne dan studi sarjananya di bidang Computer Engineering di Boston University, Massachusetts, USA. Terpenting, kata dia, transformasi proses operasionalnya dengan menganut prinsip rantai pasok (supply chain). Apabila operasionalnya terintegrasi dengan baik, BULOG akan memiliki early warning system (sistem peringatan dini) dalam bentuk food balance sheet (neraca pangan) dan akhirnya dapat memberikan pelayanan yang excellent, transparan dan efesien bagi pemerintah. “Semua dapat diprediksi dan tidak akan terjadi fluktuasi harga terlalu besar pada musim panen maupun paceklik, pada saat banjir maupun sungai mengering, atau saat normal maupun bencana di dalam negeri,” pungkas Sonya dalam wawancara dengan jurnalis senior Selamat Ginting di kanal Youtube SGinting Official. (sws)
Pemberontakan Dimulai
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Jokowi adalah penyandera, penjajah dan penjahat. Hampir semua menteri dan aparat berada di bawah kendali dirinya. Ia bukan sekedar seorang Presiden tetapi boss mafia. Cara kerja mafia digunakan untuk menundukkan lawan dan kawan politiknya. Jokowi bukan profil negarawan tetapi penipu, pembohong dan dajjal munafikun. Sekelas Prabowo mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad mati kutu seperti kerbau dicocok hidungnya. Setelah jadi Presiden kabinetnya diatur-atur, dipanggil ke Solo untuk menghadap, menutup mata atas cacian dan hinaan anaknya. Pura-pura tak peduli Fufufafa. Bahlil menjadi bahlul mewanti-wanti agar tidak berurusan dengan Raja Jawa. Bahlil seperti menggambarkan Jokowi itu dedemit atau genderuwo yang menakutkan. Ketum Partai bertekuk lutut tidak berani mengangkat muka. Setelah Nasdem terakhir PKS yang bersujud ikut memuji keberhasilan Jokowi. Jangan tanya PAN, PKB atau PPP. Golkar jauh lebih dulu. PDIP yang menciptakan monster Jokowi, setelah dikhianati juga tidak berdaya untuk melawan. Mengecam sebentar kemudian berbasa-basi, menghindar untuk berurusan serius. Ketua DPR Puan Maharani dalam cengkeraman, sekurangnya tersandera. Pasca lengser dari jabatan Presiden 20 Oktober 2024 jaringan laba-labanya tetap dibuat dan dipasang. Masih berusaha untuk menguasai semua. Lucu, menteri menteri Prabowo masih sowan dan minta nasehat ke Solo. Jokowi permanen sebagai boss mafia. Memilih mana yang harus dihabisi dan dipertahankan. Ada tiga nama yang sedang dicoba untuk ditundukkan yaitu Tom Lembong, Said Didu, dan Hasto Kristiyanto. Tom Lembong ditersangkakan dalam kasus kebijakan impor gula, kebijakan yang sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh menteri-menteri perdagangan lainnya bahkan dengan tonase yang jauh lebih besar. Tom dikriminalisasi untuk memukul Anies Baswedan. Tom melawan meski ditahan. Ia nyatakan kebijakan impor gula itu atas sepengetahuan atau menjalankan perintah Jokowi. Said Didu dilaporkan oleh Kades Belimbing yang membela Aguan dalam pembangunan PIK 2. Tuduhan melanggar UU ITE dinilai mengada-ada, yang jelas itu adalah upaya untuk meredam sikap kritis Didu yang lantang membela rakyat dari penggusuran dan pembelian tanah rakyat dengan harga murah. Said Didu \"manusia merdeka\" melawan Aguan pengusaha peliharaan Jokowi. Mediasi yang ditawarkan ditolak Didu mentah-mentah. Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP diperiksa kasus Harun Masiku ceritra hukum lama sebagai tabungan politik baru. Wawancara terakhir dengan Connie Rakahundini menyulut semangat Hasto untuk siap melawan Jokowi dan pasukan \"partai coklat\" nya Listyo Sigit. Hasto siap membongkar peran Jokowi dalam menghalangi Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta. Jika ketiga tokoh tersebut serius melawan kejahatan rezim dengan terus membongkar konspirasi Jokowi dalam menipu dan membodohi rakyat, maka benih pemberontakan telah ditaburkan. Akan tumbuh membesar bersama semangat rakyat yang sudah lama jengkel dan muak pada perilaku politik Jokowi dan kroninya. Jokowi tidak cukup turun dari jabatan, karena faktanya meski tidak menjabat sebagai Presiden ia masih mampu menguasai semua. Jokowi harus dibuat tidak berdaya, ditumbangkan, dan diadili agar dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya. Jokowi adalah sumber masalah, selama Jokowi leluasa bertindak maka masalah bangsa ini akan terus membelit. Pemberontakan tokoh telah dimulai. Dari orang dekat hingga oposisi. Tom, Didu, dan Hasto menggebrak. Anies dengan aksi dukung Pram-Doel melakukan perlawanan pula. Gumpalan oposisi akan semakin berani untuk menggergaji Jokowi. Selama Jokowi masih merajalela jangan harap negara akan berjalan normal. Sikap yang paling bijak adalah dengan segera menghentikan langkahnya. Penghentian itu secara revolusioner. (*)