ALL CATEGORY
PPN Naik 12 Persen, Rakyat Disuruh Berkorban Bayar Defisit APBN
Oleh Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Hukum Trisakti Kenaikan PPN dari 11% jadi 12%. Ada yg bilang, naiknya hanya 1%. Rendah sekali. Kenapa harus diributkan, dikiritisi ? Toh kenaikan PPN yang serendah itu juga dilakukan pemerintah untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kenaikan PPN akan menambah kemampuan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, menciptakan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kalimat pembelaan yang naif, irasional, melanggar batas moral, ilmu, keadilan, kenyataan dan inkonstitusional! Prosentasi kenaikan PPN memang hanya 1%. Tapi implikasi kenaikan PPN terhadap kenaikan inflasi atau harga barang mencapai 9,09 %. Tinggi sekali. Kok bisa? Rumus kenaikan PPN: (harga baru - harga lama) / harga lama) x 100. Harga baru 12 - harga lama 11 = 1 / harga lama 11 = 0,090 x 100 = 9,09. Simulasi Susenas menunjukkan, kenaikan inflasi 1% mendorong peningkatan rata-rata garis kemiskinan 1,8%, maka menambah jumlah kemiskinan baru 1,4 juta. Maka kenaikan inflasi 9,09% x 1,4 juta = 12,7 juta kemiskinan baru berpotensi bertambah. Pemerintah sebut, kenaikan PPN 12% akan mendorong kesehatan APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Kalimat ini, tidak bisa dibenarkan. Konsumsi masyarakat mengambil porsi terbesar 58% terhadap pertumbuham ekonomi. Kenaikan pajak yang mendorong naiknya inflasi dan meningkatnya kemiskinan justru menjadi gambaran jatuhnya daya beli masyarakat. Jika daya belinya jatuh, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi akan melemah yang selanjutnya mempengaruhi pelemahan pertumbuhan ekonomi. Belajar dari kasus kenaikan PPN dari 10% ke 11%. Ternyata memukul daya beli rakyat yang ditandai dengan deflasi beruntun selama 5 bulan sejak April 2024. Dengannya pertumbuhan ekonomi 2024, diprediksi lebih rendah dari 5%. Di bawah target asumsi dasar makro APBN 2025 sebesar 5,02%. Selain itu, contoh kasus kenaikan PPN dari 10 ke 11% juga hanya mampu menaikkan rasio Value at Risk menjadi 57,1%. Artinya, 42,9% dari potensi penerimaan PPN belum terkumpul. Artinya kenaikan PPN bukannya menaikkan penerimaan pajak, malah menjatuhkan. Menunjukkan bahwa kenaikan PPN yang mendorong kenaikan inflasi memang menekan daya beli masyarakat, penerimaan PPN pun melemah. Konsep pemerintahan kalap. Pengen cara praktis bayar defisit APBN dengan cara meningkatkan perilaku premanisme \"palak rakyat\" lewat kenaikan pajak yang \"ga ngotak\". Pertimbangannya tidak matang. Secara teori, kenaikan pajak adalah pendekatan lain selain cetak utang baru dalam rangka memperoleh dana segar untuk membayar defisit APBN. Peningkatan pajak dan cetak utang baru adalah pendekatan utama yang biasanya digunakan oleh negara penganut sistem dan politik ekonomi neoliberal seperti Indonesia. Defisit APBN 2025 bukan main besarnya. capai Rp 616,2 triliun. Kementrian keuangan menyebut, kenaikan PPN 12% sepanjang 2025 akan menambah pemasukan negara Rp 78,76 triliun. Sangat jauh dari kebutuhan bayar defisit APBN 2025. Untuk apa pemerintah ngotot naikan PPN jadi 12% kalau hanya mampu mendatangkan pemasukan yg sangat jauh dari kebutuhan defisit APBN dengan cara mengorbankan kesejahteraan masyarakat, menaikan kemiskinan sampai yg berpotensi capai 12,7 juta orang? Kebijakan naif seperti apa ini? Kenaikan PPN hanya mendatang tambahan pemasukan Rp 78,76 triliun. Digunakan untuk menambah kekurangan APBN. Lalu bagimana dengan nasib masyarakat miskin baru 12,7 juta jiwa itu? Ini tanggung jawab siapa? Bagimana cara pemerintah bertanggung jawab memulihkan kemiskinan baru itu? Mau dipulihkan pakai uang dari mana? Aturan macam apa ini? Catatan pentingnya, PPN dinaikan sebagai cara lain selain mencetak utang baru yg dilakukan pemerintah untuk bayar defisit APBN. Artinya, masyarakat disuruh berkorban dan menanggung beban pembayaran defisit APBN. Defisit APBN menunjukan APBN kekurangan uang Rp 616,2 triliun sepanjang 2025. APBN 2025 bolong-mines sebesar itu. Siapa yg bikin APBN bolong sebesar itu? Rakyat yg buat? Tentu saja bukan. Lalu siapa pemerintah sendiri yg bikin APBN bolong. Pemerintah yang mana pelakunya? Pemerimtahan Jokowi selama 10 tahun dengan model politik kebijakan anggaran yang melanggar UU 17 Tahun 2023 tentang manajemen akuntansi negara. Contohnya, pendanaan proyek infrastruktur dan IKN yang gila-gilaan di luar batas kemampuan keuangan negara. Mengakibatkan belanja meningkat, melampui jumlah pemasukan. Ada yang bilang, kenapa disalahkan, itu kan untuk rakyat. Rakyat yang mana? Buka lebar \"biji matamu\" lalu lihat jatuhnya kinerja industri manufaktur, jatuhnya jumlah kelas menengah hampir 10 juta, pengangguran terbuka paling tinggi di ASEAN, UMP paling rendah no. 5 dunia, orang cari kerja susah, giliran bangun usaha sendiri dan ada penghasiman dipalakin negara lewat kenaikan pajak, jumlab kemiskinan dan paling parah adalah kesenjangan distribusi pendapatan yang tercermin lewat tingginya gini rasio (yang kaya makin kaya, yang miskin makin mampus). Rakyat mana juga yang ingin habiskan APBN puluhan triliun untuk bangun IKN dan gelar upacara kemerdekaan di IKN? Belum lagi ditambah persoalan bocornya APBN akibat diselewengkan perilaku korup pejabat negara. Semua peroslan itu merusak APBN, menjebol APBN. Mengakibatkan lemahnya sisa saldo lebih atau SAL untuk pemerintahan baru ini menyusun anggaran belanja sehingga defisit APBN terus berlanjut dengan jumlah yg meningkat. Itulah salah satu sebab yg bikin prabowo safari ke negara-negara dunia mengemis-ngemis utang dan investasi. Lalu sekarang rakyat disuruh berkorban untuk membayar perilaku konyol pemerintah lewat kenaikan pajak? Enak sekali, enak bener jadi pemerintah? Enjoy the power, power and glory. Malas, tidak kreatif, menjajah rakyat. (*)
Pilkada Serentak 2024 Dinilai sebagai Upaya Pemerintah Lakukan Sinkronisasi Pembangunan di Pusat dan Daerah
Jakarta | FNN -Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah digelar serentak secara nasional pada Rabu, 27 November 2024, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mensinkronkan kerja-kerja skala nasional (pusat) dan lokal (daerah) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini agar pembagunan yang dilakukan bisa sejalan dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, serta mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045. Penegasan itu disampaikan Ketua DPN Bidang Politik dan Pemerintahan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Sutriyono dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'PIlkada Serentak 2024, Indonesia Menyambut Pemimpin Baru Daerah\', Rabu (27/12/2024) sore. \"Jadi Pilkada Serentak 2024 ini, ini semacam sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau kemarin, pemerintah pusat berjalan 5 tahun, di tengah jalan kepala daerahnya diganti. Nah, ini yang selama ini mengganggu rencana pembangunan jangka menengah maupun panjang, makanya sekarang disinkronkan, waktunya hampir bersamaan,\" kata Sutriyono. Karena itu, menurut dia, banyak dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 seperti banyaknya penunjukan penjabat kepala daerah yang dilakukan untuk penyesuaian waktu masa jabatan di pemerintahan pusat dan daerah. \"Ini konsekuensi yang harus kita lalui dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Semua ini untuk efisiensi dan efektivitas pemerintahan,\" katanya. Partai Gelora berpandangan bahwa pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki target dan mimpi besar dalam capaian pembangunannya. Sehingga harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah agar program-program yang dicanangkan bisa dilaksanakan, dan tidak terhambat di daerah. Dalam kesempatan ini, DPN Partai Gelora Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresisasi kepada kader Partai Gelora yang ikut berpartisipasi dan berjuang dalam Pilkada Serentak 2024, baik sebagai calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah. \"Kami yakin sepenuhnya, teman-teman sudah berjuang maksimal, meskipun ada efek pahitnya. Tetapi ini adalah salah satu tonggak penting Partai Gelora sudah menyambut dan menyiapkan diri untuk ikut berkontribusi dalam rangka perbaikan dan berkualitasnya kita dalam bernegara,\" kata Sutriyono. Tata kekola dalam penyelenggaraan proses regenerasi kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah, saat ini kata Sutriyono, masih perlu perbaikan dalam hal regulasinya. \"Seperti Revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menggabungkan tiga Undang-undang, yaitu Pilpres, Pemilihan DPR/DPD/DPRD dan Penyelenggaraan Pemilu yang dilebur menjadi satu UU. Saat ini perlu disesuaikan dengan suasana kebatinan rakyat yang tengah berkembang dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita,\" ujarnya. Anggota Komisi II DPR Periode 2015-2019 ini menegaskan, bahwa beberapa UU memang perlu segera direvisi tidak hanya UU No.7 Tahun 2027 saja, tetapi juga UU Pemerintahan Daerah (Pemda) dan UU Pilkada, termasuk UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta UU Tata Ruang. \"Semua perlu dilakukan perubahan dan perbaikan, tidak hanya sekali revisi, tapi bisa berkali-kali disesuaikan dengan tingkat update yang berkembang terhadap suasana kebatinan rakyat. Nah, kita tunggu keputusan politiknya apa, karena pemerintah dan DPR sama-sama mengusulkan revisi,\" katanya. Sutriyono menilai perlunya dilakukan inventarisasi terhadap permasalahan yang muncul dari pelaksanaan UU tersebut, sepertinya halnya UU Pilkada. Sebab, Pilkada menurut sebagian orang dikatakan tidak masuk dalam rezim Pemilu, karena akarnya adalah rezim Pemerintahan Daerah. \"Makanya banyak yang tidak nyambung kemarin. Karena di UU Pemilu sudah diatur di dalamnya penyelenggara, tetapi di UU Pilkada ini ada pengaturan soal penyelenggara juga,\" katanya. Sehingga UU Pilkada terkesan tidak update, dan tertinggal dari UU Pemilu. Sebab, UU Pemilu sudah mengatur soal pengawas TPS, sementara UU Pilkada belum mengatur. \"Jadi ini yang perlu disinkronkan. Termasuk soal tata kelola penyebaran, serta penempatan SDM penyelenggara Pemilu yang sekarang sentralistik di Kesekjenan KPU RI, kalau dulu sekretariat KPUD bagian dari Pemerintah daerah,\" jelasnya. Sutriyono berharap semua fungsionaris dan kader Partai Gelora mulai ikut menyiapkan semacam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) untuk memberikan masukan dan perbaikan Revisi Undang-undang tengah berlangsung di DPR dan pemerintah. Diskusi Gelora Talks ini juga menghadirkan beberapa calon kepala dan wakil kepala daerah yang merupakan kader Partai Gelora yang maju di Pilkada Serentak 2024, antara lain calon Bupati Takalar, Sulawesi Selatan Syamsari Kitta dan calon Bupati Boalemo, Gorontalo Wahyudin Lihawa. Lalu, calon Wakil Walikota Balikpapan, Kalimantan Timur Syukri Wahid, calon Wakil Bupati Bona Bolango, Gorontalo Syamsu T Botituhe, dan calon Wakil Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat Zainal Abaidin. (Ida)
Raih 50% Plus 1, Pramono-Rano Menang Satu Putaran di Pilkada DKI Jakarta
Jakarta, FNN | Pasangan Pramono-Rano menang satu putaran di Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan meraih 50% Plus 1 berdasarkan hasil Real Count Formulir C1 internal Tim Pemenangan Pramono-Rano. Namun penetapan resmi baru akan dilakukan KPU, 15 Desember 2024 Sementara semua Quick Qount lembaga survei menunjukkan data jika pasangan Pramono-Rano unggul. Hasil Quick Qount SMRC (Saiful Mujani Riset dan Consulting) menyebutkan Pramono-Rano raih (51,03%) pasangan Ridwan Kamil-Suswono (38,80%) dan Dharma-Kun (10,17%). Keyakinan jika Pramono-Rano menang satu putaran tersebut disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Rano, Aria Bima kepada media berdasarkan hasıl perhitungan Real Count hasil rekapitulasi Formulir C1 dari seluruh TPS di Jakarta Dikatakan sebanyak 14.835 TPS telah masuk dan hanya 43 TPS Formulir C1 yang belum masuk. Dari total rekapitulasi jumlah suara yang dihitung mencapai 2.163.111 atau setara dengan 50,09%. Darı data itu, belum dihitung 43 TPS, suara Pramono-Rano sudah melebihi 3000 suara. Artinya sudah melebihi 50%+1. “Dengan demikian telah memenuhi Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Pasangan Pramono-Rano kami nyatakan menang satu putaran,” tegas Aria Bima Atas hasil perhitungan di mana suara Pramono-Rano dikatakan unggul satu putaran, memperoleh respons dari para Relawan Pramono-Rano. Relawan Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara dengan Ketua Umum, HM Jusuf Rizal, SH. Kepada media di Maskas Komando Pendopo Madas Nusantara, Cibubur, Jusuf Rizal didampingi Sekjen, H. Fauzi, Ketua Harian, H.Achmad Fauzi dan Bendum, H. Abbas Muni, menyatakan optimistis pada penetapan KPU, 15 Desember 2024, pasangan Pramono-Rano akan menang satu putaran. Namun, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu menggaris bawahi perlunya semua organ mengawasi dan mengawal perhitungan KPU agar tidak masuk angın, termasuk kemungkinan adanya intervensi serta cawe-cawe kelompok kepentingan. “Jika itu terjadi dipastikan akan ribut. Akar Rumput pendukung Pramono-Rano pasti akan bergerak melawan kecurangan. Karena itu kepada pihak berkepentingan agar sportif. Karena Presiden Prabowo juga tidak ingin Pilkada terciderai,” tegas Jusuf Rizal. Menurutnya, ada titik rawan yang perlu dijaga para relawan dan timses yaitu mulai dari perhitungan di TPS, PPS, PPK hingga input data di sistim IT. Karena bisa saja suara Dharma-Kun direkayasa migrasi ke Paslon Ridwan Kamil-Suswono dan suara Pramono-Rano berkurang, sehingga menjadi dua putaran. “Saya menghimbau Ormas Madas Nusantara dan organ Relawan lainnya menjadi mata dan telinga. Jika ada yang bermain, baik aparat dan pejabat tangkap dan pidanakan,” tegas Jusuf Rizal penggiat anti korupsi itu.
Bisnis Jokowi's Titipan Kilat
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Di hari-hari pencoblosan Pilkada beredar video Jokowi dengan berbagai kandidat jagoannya masing-masing mendapat \"titipan\" publikasi Jokowi \"saya titip\" Tegal, Kediri, Pemalang, Badung dan lain-lainnya. Netizen nakal menyebut Jokowi kini membuka perusahaan PT Titipan. Ya, dalam waktu pendek beredarlah video itu. Ini bisnis Jokowi\'s titipan kilat. Jadi pengiklan biasanya tidak gratisan, bisa bayar di muka atau di belakang. Lumayan bisnis jasa namanya. Baru kali ini politik menjadi lapangan kerja untuk jasa titipan. Rupanya Jokowi ikut menjadi pelopor ekonomi kreatif. Merenung, benar juga ucapan Rocky Gerung bahwa Jokowi itu bajingan. Bajingan titip menitip. Cawe-cawe mantan Presiden diikuti oleh iklan Presiden baru Prabowo yang juga \"menitipkan\" beberapa kandidat untuk dipilih. Maklum Prabowo juga produk dari cawe-cawe Jokowi. Indonesia nampaknya sedang memperkenalkan model demokrasi baru kepada dunia yaitu \"demokrasi cawe-cawe\". Demokrasi dimana kedaulatan rakyat hanya sebagai tipu-tipu. Sejak memperpanjang jabatan pada Pilpres 2019 Jokowi telah menjalankan demokrasi cawe-cawe dengan tidak berhentinya Presiden. Berbeda pada Gubernur dan Walikota/ Bupati. Ia tetap bisa mengerahkan semua aparat birokrasi untuk memenangkan dirinya. Prabowo akhirnya babak belur dihajar oleh status quo. Ini namya demokrasi cawe-cawe dewek. Pilpres 2024 demokrasi cawe-cawe Jokowi lebih kampungan dan semakin tidak intelek. Demi sukses menjadikan anaknya Wapres maka MK, KPU, Kementrian dan aparat negara menjadi tim sukses kepentingan Jokowi. Setelah sukses bermain dengan menghalalkan segala cara, maka Presiden baru dijadikan boneka atau wayang. Gemoy bergeboy-geboy sambil digantung dan diikat lehernya. Setelah tidak menjabat Presiden demokrasi cawe-cawe masih diteruskan melalui bisnis titipan kilat. Tentu bukan begitu saja titipan itu dikirim tetapi dikawal oleh partai politik baru yang bernama \"Chocolate Party\". Partai yang memiliki jaringan luas dan dana tak terbatas. Sejalan dengan konsep gila Mendagri sekarang Tito Karnavian yang seolah ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Polisi (Police State). Konsep ilmiahnya adalah Democratic Policing yakni polisi yang berperan dalam proses demokrasi atau proses politik. Konsep itu secara tak langsung adalah \"balas dendam\" dari kebijakan \"Dwi Fungsi ABRI\" dahulu. Polisi yang menjadi pengaman demokrasi berubah menjadi pemain, bahkan pengendali dari demokrasi. Berbeda dengan \"Green Party\" yang bermisi menjaga lingkungan maka \"Chocolate Party\" justru merusak. Demokrasi cawe-cawe Jokowi yang secara demonstratif mempertunjukkan sisa-sisa kekuasaannya tentu bukan tidak berisiko. Risiko terberat adalah Jokowi dipastikan akan menjadi musuh rakyat, penghianat negara, dan penjahat politik. Tidak ada kata maaf bagi kesalahan politik yang telah dilakukannya. Jokowi menjadi \"most wanted person\" yang diburu publik sampai ke lubang semut. Setelah selesai Pilkada yang menjadi ajang bisnis Jokowi melalui titipan kilatnya, maka Prabowo harus segera melepas tali di lehernya yang menjadikan dirinya sebagai wayang atau boneka. Ganti Kapolri dan Jagung dengan orang pilihan Prabowo sendiri. Tegaskan bahwa kedaulatan hukum dihormati dan Presiden tidak akan ikut campur dalam urusan hukum. Hukum berjalan mandiri. Ketika rakyat mendesak Jokowi dan dinastinya agar diproses hukum, maka Prabowo tidak berhak untuk memproteksi melainkan menyerahkan kepada obyektivitas dari hukum itu sendiri. Bila Jokowi tak bersalah (not guilty) hukum akan membebaskan, sebaliknya jika bersalah (guilty) maka hukum memberi sanksi baik bui ataupun mati. Bisnis Jokowi\'s titipan kilat sangat memprihatinkan dan menginjak-injak rasa keadilan, karenanya harus dihentikan. Caranya adalah dengan segera menangkap, menahan, dan menyeret Jokowi ke dalam proses peradilan. Sangat urgen keberadaan Kapolri dan Jagung baru. Prabowo harus berani. (*).
Sekali Berjiwa Pengkhianat Akan Tetap Menjadi Pengkhianat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Prof. Hafid Abbas dalam artikelnya \"Bajingan politik dan Idealisme Akademik\", dari Daoed Joesoef, dalam artikelnya di kolom Opini Kompas, “Politikus di Zaman Edan” yang terbit pada 2 Juli 2011. Memuat semua cerita situasi pasca pasukan Italia menaklukkan pasukan Etiopia. Angkatan perang Italia berhasil menduduki Etiopia pada 1935, tokoh- tokoh negeri Afrika Timur itu— yang telah membantu kemenangan—diundang Benito Mussolini naik ke pesawat terbang (joy flight). Mereka menerima undangan itu karena menganggapnya sebagai bukti penghargaan atas jasa mereka bagi kemenangan dan kejayaan Italia. Setelah terbang di atas Laut Merah, Mussolini memerintahkan supaya semua tokoh Etiopia itu dibuang keluar pesawat tanpa parasut. Atas pertanyaan para jenderalnya, mengapa tuan Benito Mussolini berbuat demikian, sang diktator fasis menjawab : \"Kepada negerinya sendiri mereka berkhianat, apalagi kelak kepada Italia. Sekali orang berjiwa pengkhianat, dia akan terus menjadi pengkhianat seumur hidupnya\". Pengkhianat seperti itu disebut “Bajingan” seperti pengkhianat Etiopia yang layak dibuang satu per satu ke laut seperti yang dilakukan oleh Benito Mussolini pada 1935. Penghianat memiliki watak dan profesi pencitraan, berbohong, menipu untuk membungkus / menutup prilakunya sebagai penghianat. Sebagai penguasa, politisi bahkan ilmuwan penghianat akan selalu lolos sensor melenggang dalam pengkhianatan karena selalu melekat dengan kekuasaan gemar mengumbar kejahatan tanpa rasa malu. Jean-Paul Sartre, filsuf Prancis, mengatakan bahwa ketika seseorang menyerahkan kebebasan dan nilai-nilainya demi kekuasaan, ia sebenarnya mengalami kejatuhan eksistensial. Ini momen di mana pejuang kebenaran justru menjadi bagian dari sistem yang mereka lawan dan berubah menjadi penghianat. Penghianat seperti ini berprilaku barbar (barbarian). Tidak ada standar moral dan etika dalam sistem orang barbar, siapa yang kuat itulah hukum. Selalu menggunakan instrumen kekuasan untuk melakukannya, termasuk agar aman dari kejahatannya. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menang. Tidak ada standar hukum, moralitas dan etika yang bisa membatasi sifat barbarian itu. Seorang penghianat selalu larut dalam budaya konformitas (culture of conformity), bahkan siap menjual dirinya sebagai budak dan boneka Taipan Oligarki dan asing, menindas, menyiksa bahkan membunuh bangsanya sendiri. Menarik contoh Benito Mussolini, penghianat akan tetap sebagai penghianat dan harus di buang ke laut. Penghianat yang merajalela saat ini yang dipertontonkan dengan telanjang terjadi dari contoh pemimpin atau para penguasa sebagai penghianat - ikan busuk dari kepalanya (rotten fish from its head). (*)
Bongkar Terus Ijazah Palsu dan Fufufafa
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Jokowi, dan kini, Gibran adalah pemimpin yang sarat dengan skandal. Skandal adalah insiden yang dipublikasikan dan melibatkan dugaan pelanggaran, aib atau pencabulan moral. Skandal bisa didasarkan pada kenyataan, produk dugaan salah, atau campuran keduanya (KBBI). Jika skandal terjadi pada warga biasa mungkin masih wajar, tetapi jika dilakukan oleh seorang pemimpin maka hal itu tidak boleh dibiarkan bahkan harus dikenakan sanksi. Konstitusi negara Republik Indonesia UUD 1945 memberi ruang untuk memberhentikan seorang Presiden atau Wakil Presiden yang terlibat skandal dengan sebutan \"perbuatan tercela\". Demikian juga Ketetapan MPR No VI tahun 2000 mengatur hal itu sebagai pelanggaran \"etika kehidupan berbangsa\" serta ideologi Pancasila telah menarasikan dengan \"kemanusiaan yang adil dan beradab\". Di antara skandal Jokowi yang terus berkembang dari awal hingga akhir masa jabatan adalah ijazah palsu. Bagaimana bangsa besar dan konon beradab dapat mentolerir dan membiarkan Presidennya berijazah palsu ? Tanpa merasa salah ia telah menjalankan jabatannya hingga dua periode. Rakyat mengusik status ijazah ini. Diawali tuduhan Bambang Tri, namun alih-alih Jokowi membantah kebenaran tuduhan itu justru mengkriminalisasi Bambang Tri dan Gus Nur. Keduanya dipenjara akibat \"ujaran kebencian\" bukan akibat Jokowi telah mampu membuktikan keaslian ijazah Sekolah Menengah atau Perguruan Tingginya. Saat digugat perdata ulang melalui PN Jakarta Pusat Jokowi pun berbelit-belit lewat debat status sebagai Presiden atau pribadi untuk membuktikan kepemilikan dan keaslian ijazah Perguruan Tinggi. Hingga tahap ini baik saat mediasi maupun proses perkara, ijazah asli yang ditunggu rakyat untuk ditunjukkan itu tidak muncul juga. Jokowi tidak memiliki itikad baik dan hal ini menimbulkan konklusi bahwa Jokowi memang tidak memiliki ijazah atau ijazahnya tidak asli alias palsu. Pemalsuan dokumen baik pemalsu, penyuruh, pembujuk atau penyerta dari pembuatan suatu dokumen terancam pidana penjara. Begitu juga dengan yang membantu dan pengguna. Pasal 263 KUHP mengancam maksimal 6 tahun sedangkan Pasal 266 KUHP 7 tahun penjara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga berskandal baik soal ijazah MDIS Singapura dan ijazah UTS Insearch Australia dengan Keterangan Dirjen PAUD tentang kesetaraan, juga skandal Fufufafa yang menghebohkan. Cermin kerendahan moral dan ketidakpatutan seorang Wakil Presiden. Sebagaimana ayahnya Gibran juga perlu diusut dan disidik status ijazah baik yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan Cawalkot maupun Cawapres nya. Skandal ijazah ini menjadi ironi karena bangsa Indonesia sedang berjuang untuk memiliki pejabat atau pemimpin yang cerdas, jujur, berakhlak serta kompeten. Skandal lain Gibran yang meruntuhkan kecerdasan dan moralitas dirinya adalah Fufufafa. Keyakinan publik bahwa pemilik akun itu adalah Gibran sulit untuk dibantah. Ada penodaan agama, ujaran kebencian dan pornografi pada konten Fufufafa tersebut. Seluruh perilaku kriminal itu diancam dengan hukuman penjara. Atas perbuatan penodaan agama melanggar Pasal 156a KUHP Gibran terancam penjara maksimal 5 tahun, atas ujaran kebencian Pasal 27 dan 28 UU ITE ancaman 6 tahun dan atas pidana pornografi UU No 44 tahun 2008 Gibran terancam maksimal 12 tahun. Dengan ancaman tersebut Gibran Rakabuming Raka bisa ditangkap dan ditahan sambil menjalani proses peradilan. Skandal ijazah palsu Jokowi dan Gibran harus dibongkar tuntas. Demikian juga dengan politik dinasti yang dijalankannya. Hal ini menjadi konsekuensi dari pengakuan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Jokowi sebagai mantan Presiden dan Gibran sebagai Wakil Presiden berkedudukan sama di depan hukum. Jika hukum obyektif diberlakukan, maka bukan mimpi bahwa bapak dan anak itu Jokowi dan Gibran akan berlama-lama berada dalam sel penjara sambil merenung, menyesal, dan bertobat. Itupun jika keduanya memang beriman atau beragama. *) Bandung, 26 November 2024
Lecehkan Jakarta Sebagai Kampung Raksasa dan Warganya Kampungan, Ridwan Kamil Diminta Pulang ke Bandung
Jakarta | FNN - Pose manyun bibir Atalia Praratya Kamil, istri Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, menjadi bahan perbincangan warganet di musim Pilkada tahun ini. Padahal kejadiannya sudah satu tahun lalu, tepatnya 11 Januari 2023, di mana Atalia memoncongkan bibirnya sembari membawa foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak. Penyebaran foto dengan pose tersebut ternyata menyakiti suporter Persija. Sebelumnya Ridwan Kamil juga mengunggah status di akun X (dulu twitter) yang menyebut Jakarta bukan metropolitan tetapi kampung raksasa, serta penduduknya kampungan. “Ada yang menyebut Jakarta=kampung raksasa, bukan true metropolitan. Katanya fisik memang metropolitan, tapi perialkunya masih banyak yang kampungan,” kata RK dalam twitt-nya 12 tahun yang lalu. “Suami istri sama saja, senangnya menghina orang lain, tak cocok model begini jadi pemimpin,” kata Zubaedah, salah satu warga Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Salah satu kelompok suporter Persib Bandung, Viking Persib Club (VPC) angkat bicara soal pose manyun Atalia Praratya Kamil sembari membawa foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak tersebut. Pengurus VPC, Arland Siddha menjelaskan, yang telah dilakukan oleh Atalia Praratya Kamil dalam konteks sepak bola memang akan menuai pro dan kontra. Apalagi, saat itu sedang ada pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada Rabu (11/1/2023) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). \"Terlebih beliau (Atalia) sebagai istri pejabat (Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil),\" jelas Arland melalui sambungan telepon, Jumat (13/1/2023). Apabila dilihat dari sisi konten yang diunggah, Arlan menilai Atalia Kamil Atalia tidak bermaksud untuk memberikan pesan apa-apa selain hanya \'lucu-lucuan\'. \"Jadi apa yang diunggah oleh Atalia terkait dengan foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak hanya lucu-lucuan,\" ucapnya. Namun, ketika konten tersebut masuk ke ranah publik akan memiliki tafsir yang berbeda-beda. Satu sisi orang akan berpikir konten menjadi bagian dari provokasi setelah pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Jagad medsos juga ramai setelah salah satu akun Instagram memosting ulang foto tersebut dan membubuhkan komentar. Salah satunya adalah akun IG @pr4sety0bhagas: Kamil dan Istrinya pernah h1na Persija. Sekarang Nyagub di Kandang Persija salah tempat kau mil... RK juga pernah beberapa kali membuat cuitan bernada menghina Jakarta dan warganya yang artinya juga termasuk dianggap menghina Persija. Akibatnya, frasa hina Jakarta menjadi viral.Selain twit bernada kritik yang kini seolah berbalik, twit berbau seksual milik RK di akun Twitter atau X miliknya, @ridwankamil juga menjadi sorotan dan diungkit kembali. Beberapa bahkan menjurus kepada cuitan bernada seksisme. Menanggapi cuitan lama Ridwan Kamil di medsos, musisi Betawi kontemporer Muhammad Amrullah, yang dikenal sebagai Kojek Betawi memahami jika masyarakat Jakarta kini mengadakan penolakan terhadap (RK). Misalnya, RK pernah dianggap menyindir Jakarta hingga menghina klub sepak bola Persija. Penolakan terhadap RK, kata Amrullah, juga terkait program yang dia bawa seperti akan mendukung agenda reklamasi yang berpihak pada kepentingan penggede. \"Kalau gue secara pribadi sebagai orang Betawi atau Jakarta dan juga suporter Persija menolak keras RK jadi gubernur Jakarta. Tidak ada RK untuk Jakarta. Dulu menghina, sekarang ngemis suara. Sorry ye,\" ujarnya. Sementara menurut Pengamat Pilkada Abdul Halim, kekesalan warga Jakarta terhadap nyinyiran Ridwan Kamil dan istrinya sangat bisa dipahami. Apalagi rivalitas antara Maung Bandung (suporter Persib) dengan Macan Kemayoran (suporter Persija) tidak akan pernah surut selama kedua klub berhadap-hadapan. “Ini sebuah realita yang harus kita terima. Hanya saja, kita perlu bijak dalam menghadapi realita tersebut,” paparnya. Macan Kemayoran, kata Halim pasti tidak mau dipimpin oleh Maung Bandung, di mana hal seperti ini seharusnya dipahami oleh Ridwan Kamil. “Macan Kemayoran lebih memilih Anies Baswedan, tetapi oleh para politisi dipaksa untuk memilih Ridwan Kamil, sesuatu yang mustahil. Janganlah atas nama politik, semua bisa dilanggar,” tegasnya. Hal senada dikemukakan oleh Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebangsaan. RK kata Rizal banyak mendapat penolakan dari warga Jakarta karena warga menginginkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan ikut dalam kompetisi pemilihan Gubernur, akan tetapi rezim Jokowi menghalangi dengan merekayasa partai-partai agar tidak ada yang mengusung Anies. Batalnya Anies nyapres lantaran Koalisi Indonesia Maju (KIM) mampu membujuk PKS untuk bergabung. Akhirnya pasangan pengganti Anies sodoran KIM adalah RK-Suswono. “Jadi bisa disimpulkan bahwa RK merupakan boneka rezim sekaligus pembunuh Anies. Warga Jakarta paham akan hal ini, karenanya mereka menolak RK,” tegasnya. Di samping itu lanjut Rizal bahwa RK merupakan mantan Gubernur Jabar dan Walikota Bandung. Sementara Persib adalah musuh bebuyutan Persija dan Jakmania sensitif pada bos bobotoh. “Aspek historis dan psikopolitis ini menyebabkan RK menjadi musuh rakyat Jakarta khususnya pendukung Persija. RK ditolak dan hanya berharap menang dengan modal dukungan atau permainan kekuasaan Prabowo dan Jokowi. RK terasing dari masyarakat Jakarta. Ia ingin berakrab-akrab dengan panggilan Betawi \"Bang\" tapi gagal karena panggilan Sunda adalah \"Akang atau Teteh,\" tegasnya. Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono terus merosot akibat ulah masa lalu dan masa kini. Terkini, Ridwan Kamil dalam sebuah kampanye mengeluarkan pernyataan yang menghina pada randa. Hasil survei yang awalnya rata-rata mencapai 46 persen, kini elektabilitas Rido di bawah 40 persen. (ida)
Jejak Digital Tak Bisa Bohong, Ridwan Kamil Punya Penilaian Buruk terhadap Jakarta
Jakarta | FNN – Entah ada masalah apa dengan keluarga Ridwan Kamil, pasangan suami istri itu gemar menghina Jakarta dan warganya. Setelah Ridwan Kamil menghina rakyat Jakarta dengan sebutan negatif seperti tengil, jorok, dan kampungan, istrinya Atalia Praratya Kamil, juga melakukan hal yang sama. Dalam sebuah pose ia menampakkan bibirnya yang sengaja dimanyun-manyunkan, istri calon gubernur Jakarta nomor urut 1 itu, menjadi bahan perbincangan warganet di musim Pilkada tahun ini. Padahal kejadiannya sudah satu tahun lalu, tepatnya 11 Januari 2023, di mana Atalia memoncongkan bibirnya sembari membawa foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak. Penyebaran foto dengan pose tersebut ternyata menyakiti suporter Persija. Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadillah mencatat banyak sekali konten-konten medsos Ridwan Kamil yang berisi kebencian terhadap Jakarta dan warganya. Ia tidak tahu apa yang menjadi penyebab, yang jelas, apa yang dilakukan masa lalu akan dipetik pada masa kini. Rizal yang juga warga Bandung Jawa Barat tersebut mendata setidaknya ada 7 penyebab kekalahan Ridwan Kamil, antara lain: pertama, RK banyak penolakan dari warga Jakarta karena warga menginginkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan ikut dalam kompetisi akan tetapi rezim Jokowi menghalangi dengan merekayasa partai-partai agar tidak ada yang mengusung Anies. KIM mampu menarik atau membujuk PKS untuk bergabung. Pasangan pengganti Anies sodoran KIM adalah RK-Suswono. RK boneka rezim sekaligus pembunuh Anies. Warga Jakarta paham akan hal ini, karenanya mereka menolak RK. Kedua, di samping itu RK adalah mantan Gubernur Jabar dan Walikota Bandung. Persib adalah musuh bebuyutan Persija. Jakmania sensitif pada boss bobotoh. Aspek historis dan psikopolitis ini menyebabkan RK menjadi musuh rakyat Jakarta khususnya pendukung Persija. RK ditolak dan hanya berharap menang dengan modal dukungan atau permainan kekuasaan Prabowo dan Jokowi. RK terasing dari masyarakat Jakarta. Ingin berakrab-akrab dengan panggilan Betawi \"Bang\" gagal karena panggilan Sunda adalah \"Akang atau Teteh\". Ketiga, RK pernah menghina warga Jakarta dengan bokep atau malas dan hedon adalah gaya propaganda membangun spirit warga Jawa Barat atau Bandung. Padahal pola menghina tidak bagus sebagai pemimpin negarawan. Semestinya membangun spirit itu dengan optimalisasi potensi dan karakter, bukan melakukan pemojokan, peminggiran atau penghinaan. Keempat, dampak sikap egois dan tidak dewasa seperti itu tentu berdampak pada elektabilitas RK-Suswono. Pasangan ini tidak mendapat dukungan sebagaimana harapan dan kesumringahan awal. RK menjadi figur yang tak disukai. Belum lagi informasi gencar pula bahwa RK gagal memimpin Jawa Barat. Ada pemberi raport merah atas kepemimpinan yang dominan atas pencitraan ketimbang prestasi. Kelima, Suswono PKS blunder besar \"menodai agama\" lewat ucapannya. Suswono dikenal sebagai Menteri dari PKS era SBY dan terseret kasus suap kuota impor daging dan terima uang SKRT saat menjadi anggota DPR. Rekam jejak Suswono tidak sebersih moto PKS. Menjadi pasangan RK dinilai kontroversial karena beralasan pada threshold. MK telah mengubah threshold Pilkada yang memungkinkan PKS tidak tergantung. Keenam, RK-Suswono tidak akan menang. Gerakan coblos semua menggerus suara, demikian juga pilihan lain rezim KIM yang bukan kepada pasangan \"serba salah\" ini. RK bakal keok. \"Keok kawas hayam loba nu macok\" (Kalah seperti ayam, banyak yang mematuk). RK-Suswono tampak semakin frustrasi dan bergoyang sendiri. Ketujuh, RK secara demonstratif menghadap Prabowo dan Jokowi yang pengaruhnya tentu diharapkan. Gejala politiknya RK merasa bakal kalah sehingga butuh pegangan kuat kekuasaan. Sebenarnya awal Jokowi dan Prabowo ada di belakang RK-Suswono, tetapi perkembangan yang ada justru pasangan ini ditinggalkan. KIM sudah malas mendukung RK. Dukungan menguat ke kubu pesaing Pramono-Rano Karno. Hasil survei terakhir 7 lembaga survei ada 4 lembaga yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel dan 3 lembaga survei yang mengunggulkan Rido. Dengan demikian hasil survei memposisikan pasangan Pramono-Rano lebih unggul ketimbang pasangan Rido (Ridwan-Suswono). Adapun keempat lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel adalah Indikator Politik, SMRC, Litbang Kompas, dan LSI. Indikator Politik milik Burhanuddin Muhtadi merilis pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 42,9%, diikuti RIDO dengan 39,2%, dan Dharma-Kun sebesar 5%. Sisanya sebesar 12,8% merupakan massa mengambang atau swing voters. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa elektabilitas Pramono-Rano kini mendapat posisi nomor tertinggi dengan angka survei 46%. Kemudian, nomor urut kedua yaitu RIDO 39,1% dan terakhir pasangan Dharma-Kun 5,1%. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pram-Rano berada di posisi teratas dengan 38,3%, kemudian RIDO 34,6%, dan Dharma-Kun 3,3%. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,46%. Hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), merilis Pramono-Rano memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, mengalahkan elektabilitas RIDO yang sebesar 37,4% dan Dharma-Kun 6,6%, dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara lembaga survei yang merilis pasangan Rido lebih unggul adalah LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA, PPI (Parameter Politik Indonesia), dan Poltracking. Menurut lembaga survei LSI Denny JA, pasangan RIDO unggul tipis dengan perolehan 37,4% dibandingkan Pram-Rano yang sebesar 37,1%. Dharma-Kun memperoleh suara sebesar 4%. Metode survei yang dilakukan yakni multi stage random sampling dengan margin of error +- 3,5 persen. Kemudian, menurut Parameter Politik Indonesia (PPI) pasangan RIDO unggul dengan perolehan sebesar 47,8%, Pram-Rano sebesar 38% dan Dharma-Kun sebanyak 4,3% suara. Metode survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error +- 2,8%. Sementara itu, survei Poltracking, pasangan RK-Suswono memperoleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono - Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua, dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha, mengungkapkan ada potensi Pilkada di Jakarta berlangsung dalam satu putaran menimbang elektabilitas pasangan RIDO sebesar 51,6%. Namun, angka tersebut masih mepet dengan persyaratan Pilkada Jakarta, yakni 50%+1. artinya, potensi Pilkada berlangsung dua putaran masih terbuka lebar. Hasil survei Poltracking sempat diperiksa oleh Dewan Etik Persepsi hingga akhirnya memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Awal penyelidikan ini dilakukan karena hasil Poltracking berbanding terbalik dengan LSI. Poltracking kemudian memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). (ayun)
Inilah 10 Cuitan Masa Lalu Yang Merontokkan Elektabilitas Paslon Rido dalam Pilkada Jakarta
Jakarta | FNN – Jejak digital memang kejam. Begitulah kata anak muda. Cuitan Ridwan Kamil kembali mengudara setelah 15 tahun yang lalu tenggelam. Cuitan nyinyir terhadap masyarakat Jakarta, kini menjadi virus yang mematikan, khususnya dalam persaingan perebutan orang nomor 1 di Jakarta. Dengan cuitan ini dipastikan Ridwan Kamil – Suswono sulit menang di Jakarta. Analisa ini disampaikan oleh Pengamat Pilkada Abdul Halim. Kepada media Halim menerangkan bahwa pemimpin itu wajib bersih lingkungan, moral, dan akhlak. \"Sudah menjadi tuntutan masyarakat bahwa siapapun pemimpinnya wajib hukumnya menjadi tauladan yang baik dan tidak boleh ada cacat sedikit pun,\" katanya Ahad, (24/11/2024) di Jakarta. Halim mencontohkan negara Amerika Serikat yang dikenal liberal, tetapi urusan moral dan akhlak tetap dijunjung tinggi. Skandal Bill Clinton dan Monica Lewinsky merupakan contoh nyata bahwa seorang pemimpin harus memiliki standar moral yang baik dan tegas. Demikian juga di Indonesia yang berdasar Pancasila, moral adalah nomor satu. Ridwan Kamil, kata Halim memiliki catatan buruk tentang moralitas. Maka sosok seperti ini tidak cocok menjadi pemimpin. Halim menegaskan bahwa Ridwan Kamil (RK) pernah menghina warga Jakarta dengan bokep atau malas dan hedon adalah gaya propaganda membangun spirit warga Jawa Barat atau Bandung. Padahal pola menghina tidak bagus sebagai pemimpin negarawan. “Semestinya membangun spirit itu dengan optimalisasi potensi dan karakter, bukan melakukan pemojokan, peminggiran atau penghinaan,” paparnya. Sementara pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadillah mengaskan bahwa dampak sikap egois dan tidak dewasa seperti itu tentu berdampak pada elektabilitas RK-Suswono. Pasangan ini tidak mendapat dukungan sebagaimana harapan dan kesumringahan awal. RK menjadi figur yang tak disukai. Belum lagi informasi gencar pula bahwa RK gagal memimpin Jawa Barat. Ada pemberi raport merah atas kepemimpinan yang dominan atas pencitraan ketimbang prestasi. Puncak kehancuran elektabilitas RIDO terjadi sejak Suswono melakukan blunder besar \"menodai agama\" lewat ucapannya. Suswono dikenal sebagai Menteri dari PKS era SBY dan terseret kasus suap kuota impor daging dan terima uang SKRT saat menjadi anggota DPR. Rekam jejak Suswono tidak sebersih moto PKS. Menjadi pasangan RK dinilai kontroversial karena beralasan pada threshold. MK telah mengubah threshold Pilkada yang memungkinkan PKS tidak tergantung. Berikut 10 daftar cuitan Ridwan Kamil yang menuai badai setelah 15 tahun berlalu: 1. Pada 12 Juni 2010: \"Selain uangnya, adakah alasan lain untuk menyukai Jakarta,\" \"Ada yg menyebut Jakarta=kampung raksasa bkn true metropolitan. Katanya fisik mmg metropolitan tp perilaku msh byk yg kampungan. :),\" 2. Pada 17 Agustus 2010: \"sawityowit @vincentrompies Kota rada bokep: Zakkarta. Kota bokep: Pornorogo. Kota plg bokep: Fakfak di Irian :),\" 3. Pada 12 September 2010: \"#jamansd cinta pertama malah ke guru olahraga SD. Ibu Ningsih namanya. Seksi sih kayak Ratna Listy,\" 4. Pada 12 September 2010: \"#jamansd ngintip rok pake serutan yg ada cerminnya :D,\" 010. 5. Pada 22 Oktober 2010: \"Tonight Let\'s talk about sex, 1. Kurang ajar : Breng-SEX. 2. Tempat polisi nongkrong : Pol-SEX 3. Mancung Kedalem : Pe-SEX,\" 6. Pada 26 November 2010: \"\'Udah kaya, belagu dan sok tau\'. Itu tipe klien yg banyak sekali di JKT. Maaf,\" 7. Pada 5 Desember 2010: \"Masa ada fim: \'Susah Jaga Keperawanan di Jakarta\'?. Knp gak sekalian \'Susah Banget Jaga & Pelihara Keperawanan di Jakarta Selatan\',\" 8. Pada 1 April 2011: \'Tips Bank: Sblm buka rek, lihat ukuran lingkar dada customer service anda. Kl terlalu besar, curigai. Segera pindah ke Bank lain. #MD,\" 9. Pada Kamis, 06 Juni 2011: \"Tengil, gaul, glamor. songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter orang JKT. #citybranding. 10. Pada 12 Juni 2011.\"Kawasan Mangga Besar Jakarta itu seperti Azahari Sisters: Gak jelas dan suka bikin kehebohan menggelinjang,\" Ridwan Kamil tak membantah cuitan miringnya soal warga Jakarta yang mau dipimpinnya kalau menang di Pilgub Jakarta 2024. Ia mengakui kesalahannya dalam tweet-tweet lamanya yang bikin gempar seantero jagat maya. “Saya tidak membela diri atau berusaha membenarkan. Itu memang saya yang dulu, saya yang kurang bijak,” kata Ridwan Kamil di akun X, Minggu (25/08). Sejak masa lalu Ridwan Kamil dikuliti warganet, elektabilitas pasangan RIDO tersebut ambyar dan terjun bebas, terutama saat Suswono melecehkan Nabi Muhammad. “Anjloknya elektabilitas pasangan RIDO dari 46 persen ke 39 persen merupakan musibah yang sulit disembuhkan,” kata pengamat politik Abdul Halim kepada media, Kamis (21/11/2024) di Jakarta. Menaikkan angka elektabilitas satu persen saja, kata Halim, sulitnya minta ampun, apalagi ini waktu tinggal satu minggu lagi, mustahil pasangan RIDO menang. “Sejak awal pasangan ini memang tidak dikehendaki masyarakat Jakarta. Gembar-gembor bakal menang satu putaran, itu hanya klaim sepihak dan tanpa dasar,” tegasnya. Sementara Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah, menegaskan bahwa pasangan RIDO sulit kembali ke posisi awal setelah banyak blunder saat kampanye yang dilakukan oleh RK maupun Ssuwono. “Secara demonstratif Ridwan Kamil menghadap Prabowo dan Jokowi yang pengaruhnya tentu diharapkan, namun tak berhasil,” katanya. Rizal menegaskan bahwa gejala politiknya RK merasa bakal kalah sehingga butuh pegangan kuat kekuasaan. “Sebenarnya sejak awal Jokowi dan Prabowo ada di belakang RK-Suswono, akan tetapi dalam perkembangannya, yang ada justru pasangan ini ditinggalkan oleh partai pendukung,” paparnya. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kata Rizal sudah malas mendukung RK. Dukungan KIM justru menguat ke kubu pesaingnya yakni Pramono-Rano Karno. “RK-Suswono tidak akan menang. Gerakan coblos semua menggerus suara, demikian juga pilihan lain rezim KIM yang bukan kepada pasangan \"serba salah\" ini. RK bakal keok. \"Keok kawas hayam loba nu macok\" (Kalah seperti ayam, banyak yang mematuk). RK-Suswono tampak semakin frustrasi dan bergoyang sendiri,” tegasnya. Apa yang diramalkan oleh para pengamat semakin terbukti dengan adanya rilis survei terakhir. Survei paling anyar yang dilakukan Polmark Indonesia pada 7 - 15 November 2024 mencatat elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno \'Si Doel\' unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Paslon nomor urut 3 itu meraih elektabilitas tertinggi dengan perolehan 40,3 persen, mengungguli RK-Suswono dengan 34,8 persen, dan Dharma-Kun di angka 3,2 persen. Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono terus merosot akibat ulah masa lalu dan masa kini. Terkini, Ridwan Kamil dalam sebuah kampanye mengeluarkan pernyataan yang menghina pada randa. Hasil survei yang awalnya rata-rata mencapai 46 persen, kini elektabilitas Rido di bawah 40 persen. (abd)
Hina Warga Jakarta Tengil, Pelit, dan Songong, Ridwan Kamil Sulit Menang
Jakarta | FNN – Masa lalu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil yang terekam dalam media sosial, terus membekas di hati masyarakat Jakarta. Oleh karena itu masyarakat melampiaskan kekesalannya dengan tidak akan memilih Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Beberapa orang warga Jakarta yang dimintai pendapat, semua menyatakan tidak akan memilih pasangan Ridwan-Suswono dalam Pilkada DKI Rabu, 27 November 2024 besok. “Saya ajak keluarga untuk tidak memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono,” kata Sabenih warga Pejompongan. Demikian juga Ahmad warga Kebayoran Lama, Diania warga Jagakarsa, Basir warga Tebet, dan Nurohman warga Jelambar, rata-rata dari mereka merasa dilecehkan oleh pasangan Rido ini. Pengamat Pilkada Abdul Halim dalam perbincangan dengan media, Ahad (24/11/2024) di Jakarta memaklumi sikap yang diambil warga Jakarta karena kecewa dan terhina oleh pernyataan pasangan yang didukung oleh Jokowi tersebut. Halim menegaskan sebagai warga Jakarta dirinya merasakan betapa sakitnya dilecehkan oleh Ridwan Kamil dalam cuitan twiternya (sekarang X). Ridwan tak sungkan-sungkan menyebut warga Jakarta tengil, pelit, dan songong. “Emang salah apa warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil sehingga ia harus melontarkan kata-kata tak pantas dan mengundang permusuhan?” tanya Halim. Mewakili masyarakat Jakarta, Halim mempertanyakan cuitan Ridwan Kamil yang jauh dari adab baik. Memang diakui Halim bahwa kata-kata itu sudah terlontar sejak puluhan tahun yang lalu, tapi faknya sampai hari ini masih bisa terbaca dengan baik. “Perbedaan waktu tidak menghilangkan perilaku itu sendiri. Yang jelas Ridwan terbukti menulis kalimat itu. Isinya menyakitkan,” paparnya. Ketika cuitan lama Ridwan Kamil belum viral di media, Halim mengaku simpati terhadap mantan gubernur Jawa Barat itu. Citra Kang Emil – panggilan akrab RK - sejauh ini bagus dan positif, akan tetapi begitu membaca cuitan-cuitannya, penilaian terhadap Emil langsung berubah. “Jadi saya merasa menjadi korban pencitraan Ridwan Kamil. Oleh karena itu, mulai hari ini pandangan saya terhadap RK langsung berubah. Dia tak sebagus citra yang dibangun. Karakter seperti ini tidak cocok menjadi pemimpin Jakarta,” paparnya. Sementara Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah menilai Ridwan Kamil salah dalam mengambil simpati masyarakat Jawa Barat dengan merendahkan Jakarta. Rizal meyakini, cuitan itu untuk menaikkan popularisa Ridwan di mata orang Jawa Barat, khususnya Bandung dengan membanding-bandingkan dengan daerah lain, khususnya Jakarta. “RK menghina warga Jakarta dengan sebutan bokep, malas, tengil, dan hedon adalah gaya propaganda membangun spirit warga Jawa Barat atau Bandung. Padahal pola menghina seperti itu tidak bagus sebagai pemimpin negarawan. Semestinya membangun spirit itu dengan optimalisasi potensi dab karakter, bukan melakukan pemojokan, peminggiran atau penghinaan,” paparnya. Seperti diketahui jejak digital calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, dikuliti oleh warganet di platform X (dulu Twitter). Cuitan-cuitan lawas mantan Gubernur Jawa Barat itu banyak menyindir warga Jakarta yang membuat warganet kesal, geram, dan sakit hati. Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga m.elontarkan candaan berbau seks di beberapa cuitan. \"Tengil, gaul, glamor. songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter orang JKT. #citybranding,\" tulis Ridwan Kamil, 6 Juni 2011. Awalnya, seorang warganet menemukan cuitan lawas Ridwan Kamil yang menyebut DPR sebagai Dewan Penipu Rakyat di tengah polemik RUU Pilkada. Alhasil, warganet lain pun ikut berburu jejak digital suami Praratya Atalia tersebut. Diketahui, Ridwan Kamil maju sebagai calon Gubernur Jakarta berpasangan dengan Suswono (RIDO) nomor urut 1. Keduanya diusung oleh 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Kelemahan-kelemahan pasangan RIDO terus dibongkar oleh netizen. Terakhir dalam kunjungan ke Gelanggang Olah Raga (GOR) Johar Baru, Jakarta Pusat, Ridwan Kamil berjanji akan membangun fasilitas gym di pinggir jalan raya terutama di dekat halte TransJakarta. Kang Emil ingin orang Jakarta banyak berolahraga, karena hidupnya harus diimbang fisik dan mental. Ridwan Kamil mencontohkan, fasilitas gym dibuat dekat dengan halte. Sehingga, masyarakat Jakarta bisa menggunakan gym tersebut di tengah-tengah menunggu Transjakarta datang. \"Termasuk kita mau ada alat-alat gym yang ada, ditaruh di pinggir jalan. Jadi sambil nunggu Transjakarta, nunggu apa, bisalah, sekeringat, dua keringat ya,\" kata Ridwan Kamil di GOR Johar Baru, Jakarta, Sabtu, 9 November 2024. Menanggapi rencana aneh tersebut, pengamat politik Abdul Halim menegaskan bahwa Ridwan Kamil tidak memahami karakter dan kesibukan masyarakat Jakarta. “Ini menandakan Ridwan Kamil masih buta soal Jakarta, sehingga ide-idenya tidak nyambung dan jauh dari kebutuhan,” paparnya. Masyarakat Jakarta, kata Halim setiap pagi sudah berkeringat karena harus berebut naik bus Transjakarta yang padat. “Bagaimana mungkin bisa olah raga, sementara ruangannya tidak ada, bahkan untuk berdiri saja sulit,” paparnya. Halim menyarankan, Ridwan Kami jangan asal usul beda. Pertimbangkan pula faktor keamanan, fungsional, dan perawatan. “Belum lagi faktor keamanan dan pemelihatan alat gym tersebut, sementara alat pemadam kebakaran yang nempel di halte TransJakarta saja banyak yang hilang,” tegasnya. Sejak blunder kasus pemuda pengangguran yang disematkan pada Nabi Muhammad oleh calon wakil gubernur Suswono, elektabitas pasangan RIDO terjun bebas. “Anjloknya elektabilitas pasangan RIDO dari 46 persen ke 39 persen merupakan musibah yang sulit disembuhkan,” kata pengamat politik Abdul Halim kepada media, Kamis (21/11/2024) di Jakarta. Menaikkan angka elektabilitas satu persen saja, kata Halim, sulitnya minta ampun, apalagi ini waktu tinggal satu minggu lagi, mustahil pasangan RIDO menang. “Sejak awal pasangan ini memang tidak dikehendaki masyarakat Jakarta. Gembar-gembor bakal menang satu putaran, itu hanya klaim sepihak dan tanpa dasar,” tegasnya. Hasil survei terakhir 7 lembaga survei ada 4 lembaga yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel dan 3 lembaga survei yang mengunggulkan Rido. Dengan demikian hasil survei memposisikan pasangan Pramono-Rano lebih unggul ketimbang pasangan Rido (Ridwan-Suswono). Adapun keempat lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel adalah Indikator Politik, SMRC, Litbang Kompas, dan LSI. Indikator Politik milik Burhanuddin Muhtadi merilis pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 42,9%, diikuti RIDO dengan 39,2%, dan Dharma-Kun sebesar 5%. Sisanya sebesar 12,8% merupakan massa mengambang atau swing voters. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa elektabilitas Pramono-Rano kini mendapat posisi nomor tertinggi dengan angka survei 46%. Kemudian, nomor urut kedua yaitu RIDO 39,1% dan terakhir pasangan Dharma-Kun 5,1%. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pram-Rano berada di posisi teratas dengan 38,3%, kemudian RIDO 34,6%, dan Dharma-Kun 3,3%. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,46%. Hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), merilis Pramono-Rano memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, mengalahkan elektabilitas RIDO yang sebesar 37,4% dan Dharma-Kun 6,6%, dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara lembaga survei yang merilis pasangan Rido lebih unggul adalah LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA, PPI (Parameter Politik Indonesia), dan Poltracking. Menurut survei LSI Denny JA, pasangan RIDO unggul tipis dengan perolehan 37,4% dibandingkan Pram-Rano yang sebesar 37,1%. Dharma-Kun memperoleh suara sebesar 4%. Metode survei yang dilakukan yakni multi stage random sampling dengan margin of error +- 3,5 persen. Kemudian, menurut Parameter Politik Indonesia (PPI) pasangan RIDO unggul dengan perolehan sebesar 47,8%, Pram-Rano sebesar 38% dan Dharma-Kun sebanyak 4,3% suara. Metode survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error +- 2,8%. Sementara itu, survei Poltracking, pasangan RK-Suswono memperoleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono - Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua, dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha, mengungkapkan ada potensi Pilkada di Jakarta berlangsung dalam satu putaran menimbang elektabilitas pasangan RIDO sebesar 51,6%. Namun, angka tersebut masih mepet dengan persyaratan Pilkada Jakarta, yakni 50%+1, artinya, potensi Pilkada berlangsung dua putaran masih terbuka lebar. Hasil survei Poltracking sempat diperiksa oleh Dewan Etik Persepsi hingga akhirnya memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Awal penyelidikan ini dilakukan karena hasil Poltracking berbanding terbalik dengan LSI. Poltracking kemudian memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Sementara Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah, menegaskan bahwa pasangan RIDO sulit kembali ke posisi awal setelah banyak blunder saat kampanye yang dilakukna oleh RK maupun Suswono. “Secara demonstratif Ridwan Kamil menghadap Prabowo dan Jokowi yang pengaruhnya tentu diharapkan, namun tak berhasil,” katanya. Rizal menegaskan bahwa gejala politiknya RK merasa bakal kalah sehingga butuh pegangan kuat kekuasaan. “Sebenarnya sejak awal Jokowi dan Prabowo ada di belakang RK-Suswono, akan tetapi dalam perkembangannya, yang ada justru pasangan ini ditinggalkan oleh partai pendukung,” paparnya. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kata Rizal sudah malas mendukung RK. Dukungan KIM justru menguat ke kubu pesaingnya yakni Pramono-Rano Karno. “RK-Suswono tidak akan menang. Gerakan coblos semua menggerus suara, demikian juga pilihan lain rezim KIM yang bukan kepada pasangan \"serba salah\" ini. RK bakal keok. \"Keok kawas hayam loba nu macok\" (Kalah seperti ayam, banyak yang mematuk). RK-Suswono tampak semakin frustrasi dan bergoyang sendiri,” tegasnya. (wid)
POPULER
