ALL CATEGORY
KKB Membakar Gedung SMPN 1 Gome
Jayapura, FNN - Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo mengakui KKB melakukan pembakaran gedung SMPN1 Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. \"Saat ini keamanan di wilayah Kabupaten Puncak, khususnya Distrik Gome kembali terganggu setelah KKB selain membakar gedung SMPN 1 juga membakar honai warga di wilayah terpisah di Kampung Kunga, Distrik Ilaga,\" kata dia, di Jayapura, Sabtu. Ia mengatakan dari laporan Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia terungkap pada Jumat (10/11) sekitar pukul 17.15 WIT SMPN 1 Gome dilaporkan terbakar diikuti tembakan \'flare\' berwarna merah sebanyak 10 kali dari tiga arah yang berbeda. Beberapa menit kemudian, kata Benny, dari jarak sekitar 400 meter terdengar tembakan yang mengarah ke pos kodim persiapan yang diduga dilakukan KKB sehingga terjadi kontak tembak yang berakhir KKB lari menuju Kampung Kunga. Menurut Benny, pada pukul 20.45 WIT dilaporkan satu honai di Kampung Kunga dibakar Untuk menghindari gangguan susulan, ujar Benny, maka anggota TNI-Polri meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Sebelumnya Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa mengatakan Satgas Yonif 300/Bjw berhasil mengamankan berbagai peralatan milik KKB di Gome, Kabupaten Puncak. Peralatan milik KKB itu diamankan pada Jumat (10/11) sekitar pukul 07.37 WIT. Hal ini berkat adanya laporan keberadaan sekelompok orang yang bukan warga setempat di salah satu honai milik warga dan saat didekati mereka langsung melarikan diri ke hutan. Sempat terjadi kontak tembak karena salah seorang di antaranya membawa senjata laras panjang, kata Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa.(sof/ANTARA)
Bawaslu Diminta Menertibkan Baliho PPP Mendukung AMIN di Sleman
Jakarta, FNN - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk segera menertibkan baliho yang memperlihatkan dukungan partainya untuk pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden Anies-Muhaimin (AMIN), di Sleman, Yogyakarta.“Kami tidak tahu menahu, tentu kami minta aparat penegak hukum khususnya Bawaslu untuk menertibkan karena itu bukan ranah kami, dan itu (pemasangan) bukan PPP kami,” kata Baidowi, saat menghadiri acara pembekalan calon legislatif PPP seluruh Indonesia, di Jakarta, Sabtu.Saat ini PPP bersama PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Perindo mengusung dan mendukung pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md.Baidowi mengingatkan bahwa hukuman pidana bisa diterapkan bagi yang menyalahgunakan atribut partai.“Orang yang menyalahgunakan atribut (partai) yang secara resmi dimiliki oleh salah satu peserta pemilu itu kena pidana pemilu,” ujarnya.Baidowi mengatakan bahwa PPP siap berjuang untuk memenangkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia menyakini para kader PPP solid mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.“Kami yakin PPP nanti ketika pemilu lebih banyak yang memilih Pak Ganjar dan itu terbukti ketika kami turun ke bawah dan apalagi kalau wakil presidennya adalah Pak Mahfud Md,” katanya.Sebelumnya, di Jalan Wates Km 8, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman terpasang spanduk dukungan PPP untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.Adapun PPP bersama PDI Perjuangan, Perindo, dan Partai Hanura telah mendeklarasikan mengusung pasangan Ganjar-Mahfud dalam kontestasi Pemilu 2024. Sedangkan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.(sof/ANTARA)
Soal Pencopotan Baliho di Sumut, TPN Ganjar-Mahfud Buka Suara
Jakarta, FNN - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud buka suara terkait pencopotan baliho bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pematang Siantar, Sumatera Utara.Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyayangkan tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.\"Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang mencederai proses demokrasi,\" kata Todung dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Menurutnya, dalam masa pemilu wajar apabila baliho pasangan bakal capres dan wapres ada di mana-mana. Namun, dia merasa hanya baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. yang diturunkan.Untuk itu, Todung mengajak semua elemen bangsa berjuang menjaga integritas Pemilu dan Pilpres 2024. Adapun pihaknya akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke \'call center\' netralitas aparat negara dalam waktu dekat.\"Kita harus terus menerus berteriak soal netralitas aparat,\" ujarnya.Ia menilai apabila laporan tidak ditanggapi, maka ada potensi ketidaknetralan. Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu.\"Ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh,\" jelas Todung.Todung menegaskan keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu. Kalau masyarakat terpecah-belah Indonesia akan mengalami kemunduran demokrasi.\"Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat Pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Surya Paloh Mengingatkan Pentingnya Keadilan bagi Bangsa Indonesia
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan pentingnya nilai keadilan bagi bangsa Indonesia dalam HUT ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu.Menurut dia, keadilan adalah nilai yang senantiasa membimbing manusia pada hidup yang sesuai dengan ajaran kebaikan.“Kita tidak bisa tinggal diam ketika ada penguasa, kekuasaan, yang berlaku tidak adil, demi kepentingan tertentu dan kelompoknya,” kata Surya Paloh, di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, di negara-negara yang makmur dan sejahtera, lembaga peradilan tetap berdiri, karena belum tentu keadilan sudah betul-betul ditegakkan di negara tersebut.Dia pun mengingatkan agar tidak menjadi orang oportunis yang memanfaatkan situasi krisis untuk meraih keuntungan pribadi, terutama melalui lembaga peradilan negara.Menurut dia, sifat oportunis dan mementingkan diri serta golongan sendiri, juga bisa dimiliki oleh orang-orang yang terdidik dan terpelajar.“Berbagai keistimewaan yang melekat pada dirinya, bukannya menyorotkan jiwa dan raga untuk kemaslahatan publik. Mereka malah menggadaikan kemaslahatan publik untuk keselamatan jiwa dan raga seorang,” katanya.Namun demikian, manusia selalu diberikan dua pilihan dalam menggunakan kepakarannya untuk kehidupan bernegara, yakni menyelamatkan masyarakat atau memanfaatkan kepakaran untuk keuntungan pribadi.\"Pilihan pertama adalah jalan sunyi yang jarang diambil sebagai pilihan utama,” katanya.(sof/ANTARA)
Cak Imin Menanggapi Hasil Berbagai Survei Terkait Elektabilitas AMIN
Jakarta, FNN - Bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi hasil berbagai survei yang menunjukkan bahwa dirinya dan Anies Baswedan memiliki elektabilitas terendah dibanding dua pasangan calon lain.Menurut dia, berbagai survei tersebut bisa saja merupakan upaya penggiringan opini publik terkait pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.“Pasti, pastilah itu (upaya menggiring opini publik),” kata Cak Imin usai Perayaan HUT ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu.Tak hanya itu, beberapa survei yang menyebutkan bahwa Pilpres 2024 berpotensi hanya berjalan satu putaran juga dinilai sebagai upaya menggiring opini publik.Sebelumnya, hasil survei beberapa lembaga seperti Charta Politika dan Populi Center menunjukkan bahwa elektabilitas Anies-Muhaimin (AMIN) terendah di antara pasangan bacapres/bacawapres.Dalam survei tatap muka yang dilaksanakan Charta Politika pada 26-31 Oktober 2023, elektabilitas AMIN hanya sebesar 24,3 persen atau di bawah dua pasangan bacapres/bacawapres lain. Elektabilitas Ganjar-Mahfud mencapai 36,8 persen dan Prabowo-Gibran mencapai 34,7 persen.Demikian pula, dalam survei Populi Center yang dilaksanakan secara tatap muka pada 29 Oktober sampai 5 November 2023, elektabilitas AMIN terendah di antara dua pasangan lain sebesar 22,3 persen.Dalam survei itu, elektabilitias Prabowo-Gibran unggul dengan nilai 43,1 persen, disusul oleh elektabilitas Ganjar-Mahfud sebesae 23 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.(sof/ANTARA)
Jokowi Presiden RI yang Terjorok
Oleh Damai Hari Lubis | Pengamat Hukum dan Politik PERSPEKTIF publik, walau Jokowi riil Presiden RI dua/ 2 periode. Namun alangkah banyak cacat diskresi yang telah Jokowi lakukan melalui pola kebijakan politik ekonomi dan hukum dan diskriminatif, yang kesemuanya telah dan bakal tercatat sebagai lembaran historis catatan cacatan hitam. Catatan hitam dimaksud, dikarenakan emperis melalui fakta, khususnya soal kebohongan terdapat puluhan, bahkan jika diakumulasi dan breakdown, bisa jadi estimasinya melebihi 100 kebohongan. Selebihnya catatan hitam Jokowi lainnya, dibidang politik dan ekonomi, data empirik menunjukan terdapat tumpukan utang negara walau sebelumnya Jokowi, dengan mimik serius mengatakan ; \" tidak akan berhutang \" Lalu, indikator kerjasama ekonomi negara ini, nampaknya lebih erat kepada negara RRC. termasuk RRC. dibiarkan sebagai negara tempat beberapa partai, diantaranya partai Jokowi menjadi kader, telah mengikuti \" kursus politik \" . Sehingga indikasinya, amat tranparan politik dan sektor ekonomi negara dibawah Jokowi, begitu spesial dan nyaman kepada negara yang berpaham komunis tersebut. Ideologi yang sesungguhnya terlarang, bahkan mendapat sanksi penjara jika ada individu atau kelompok yang coba - coba menyebarkannya. Hal larangan ini jelas terdapat pada tatanan hukum tinggi Negara RI. yakni, TAP MPR RI. No.XXV Tahun 1966 Jo. UU. RI No. 27 Tahun 1999 Tentang KUHP. Lalu diskresi hukum dan politik berkwalitas cacat yuridis lainnya adalah, Jokowi sengaja secara sadar, terhadap para terlapor terjerat korupsi yang ancaman hukumannya berat (Jo. UU. RI Tentang TIPIKOR) sebagai pelanggar hukum positif (ius konstitum) atau hukum yang harus berlaku, yang para terlapor tersebut masih dalam proses hukum, adapun proses terhenti karena faktor diskriminatif atau akibat diskresi hukum yang ala suka - suka, lalu menjadi legitimed, maka oleh sebab hukum tentu sewaktu - sewaktu kasusnya tidak mustahil akan dibuka atau terbuka kembali. Kemudian catatan sejarah yang ada pada publik, terbukti secara riil, bahwa sosok - sosok individu \" para terpapar temuan korup \" justru dijadikan orang - orang kepercayaan sebagai pejabat tinggi dan atau pejabat publik lainnya, untuk mengelola negara. Diantaranya Tito Karnavian, Airlangga Hartarto dan Zulkifl Hasan serta beberapa petinggi di BUMN salah satunya Ahok dan Erick Thohir. Dan selaku Presiden, Jokowi melakukan pembiaran terhadap tindakan keras dan tegas (tidak sepatutnya) yang dilakukan oleh para aparatur penegak hukum terhadap individu yang sekedar melanggar cita - cita hukum (ius konstituendum), dan rakyat sipil yang dituduh berkata bohong, namun tidak menjadi kegaduhan, lalu dituntut hukuman yang sama dengan pelaku extra ordinary crime (koruptor). Sebaliknya Jokowi mediamkan kebohongan Luhut Binsar Panjaitan/ LBP dengan pernyataannya , \" memiliki big data 110 juta rakyat indonesia, minta pemilu ditunda \" dan implikasinya, lahirkan anarkisme sedemikian rupa, yaitu, dibakarnya pospol dan eigenrichting kepada korban Ade Armando yang nyaris bugil, serta hilangnya nyawa orang lain (anggota Polri Kendari), namun Jokowi diskrimnatif (non equal) LBP bebas tak tersentuh serta lenggang kangkung. Selebihnya yang juga amat krusial dan akan menjadi polemik, Jokowi yang harus memiliki kepribadian leadership dengan attitude yang harus role model, dan pastinya tidak terlepas daripada asas fiksi hukum, teori hukum yang mewajibkan \" semua orang dianggap tahu akan keberadaan undang - undang serta ancaman hukumannya \". Namun Jokowi malah selaku penyelenggara hukum pemerintahan tertinggi negara, begitu mudah melupakan tentang \" percobaan makar terhadap Pancasila dan UUD. 1945 \" atas fakta hukum terbitnya RUU.HIP. dan begitu simpelnya Jokowi menerbitkan Kepres Nomor 17 Tahun 2022 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 yang materi hukumnya bertentangan dengan TAP. MPR No. XXV tersebut, perihal dilarangnya Partai Komunisme Indonesia aktivitas dan eksistensi dalam kancah perpolitikan tanah air termasuk apapun kegiatannya. Oleh sebaba atas dasar hukum terkait dengan otak pelaku peristiwa pemberontakan 30 September 1965 atau yang diketahui oleh publik bangsa ini, bahkan secara Internasional, dikenal sebagai peristiwa pemberontakan G 30 S. PKI. Oleh karenanya secara hirarkis diskresi politik Jokowi terkait Kepres sebagai keputusan presiden serta tehnis dan pelaksanan Kepres, perihal ganti rugi terhadap keluarga PKI melalui Inpres adalah cacat hukum, oleh sebab hukum TAP MPR No. XXV yang hirakis lebih tinggi dikangkangi oleh kepres yang berlaku sekedar non yusial, lalu menjadi obscur (kabur), tak berguna, seolah tak berkekuatan hukum sehingga tidak berkepastian hukum \" dikarenakan terbitnya keppres No. 17 tahun 2022 dan inpres No. 2 Tahun 2023. Sehingga oleh karenanya, menjadi pertanyaan besar bagi publik bangsa ini pada umumnya lintas SARA dan atau lintas strata, tentang \" siapa para korban dan siapa pelaku kejahatan pembunuhan dan atau makar \" pada peristiwa pembunuhan para jendral dan ribuan masyarakat serta para tokoh dan ulama yang menjadi korban puncak kebiadaban para komunisme (PKI) pada 30 September 1965 . Maka, patut dinyatakan sebagai presiden yang seharusnya menjadi pemimpin ideal, yang memiliki kecerdasan dan wibawa, serta berkewajiban berlaku bijaksana dan adil, maka parameter ideal ini, tidak terdapat pada jatidiri Jokowi, melainkan Jokowi adalah presiden terkotor, terjorok dari Presiden RI yang pernah ada. (*)
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Menghadiri HUT ke-12 NasDem
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhamin Iskandar (AMIN) menghadiri HUT Ke-12 Partai NasDem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu. Anies Baswedan tiba terlebih dahulu pada pukul 10.51 WIB, lalu disusul Muhaimin Iskandar. Bakal calon presiden ini disambut oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, tampak hadir pula Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, Ketua DPP NasDem Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem Charles Meikyansah, Ketua Fraksi Partai NasDem Robert Rouw, dan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid. Dalam acara tersebut, Ketum NasDen Surya Paloh dijadwalkan akan memberi orasi politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Anies-Muhaimin diusung dan didukung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung dan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung dan didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.(sof/ANTARA)
Memalukan, Jawaban Ganjar Terhadap Pertanyaan Dubes Jepang Tidak Nyambung
Jakarta, FNN – Tampaknya, antusiasme mahasiswa terhadap perubahan sangat luar biasa. Perubahan dalam konteks ini bukan berarti kampanye Anies, karena perubahan memang sunatullah dan harus kita lakukan. Mahasiswa tidak butuh pemimpin yang hanya pencitraan, pasang baliho, dan tidak ada otak. Mahasiswa ingin Indonesia dituntun dengan kemampuan berpikir. “Itu yang jadi tema mahasiswa sekarang, yaitu perubahan, dan mulai didasarkan pada argumentasi bahwa Indonesia ini harusnya dituntun dengan kemampuan berpikir. Jadi, bagi mereka, sudahlah, mau pencitraan, mau pasang baliho, kalau otak tidak ada, ya sudahlah,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edis Sabtu (11/11/23) menanggapi antusiasme mahasiswa terhadap perubahan. Mereka menyebut hal itu sebagai kegagalan Presiden Jokowi untuk memuliakan kebebasan akademis, lanjut Rocky, sehingga orang tidak terlatih untuk berargumentasi. Jadi, semua orang mengikuti kanal-kanal FNN, Refli Harun, dan lain sebagainya. Mereka justru bercerita pada Rocky bahwa mereka kehilangan semacam role model. Bagi mereka role model itu tidak ada di kampus, tapi justru di tempat-tempat lain. Mereka menganggap bahwa pemimpin-pemimpin yang ada sekarang juga kurang pengetahuannya. “Bahkan, mereka melihat bagaimana Ganjar Pranowo tidak mengerti persoalan, lalu berusaha menjawab dan tidak ada satu pun poin yang substansial yang dia jawab. Sudah pakai bahasa Indonesia pun masih tidak bisa menjawab. Kan gila,” ujar Rocky menanggapi jawaban Ganjar Pranowo terhadap pertanyaan Duta Besar (Dubes) Jepang, Kenji Kanasugi, dalam acara CSIS pada Selasa (7/11/23) lalu. Jawaban Ganjar tersebut dapat dilihat di video yang sedang sangat viral dalam acara yang digelar di forum CSIS. Dalam acara tersebut, pihak panitia mengundang tiga calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Prnaowo, tapi Prabowo kelihatannya belum tampil. Selain ketiga capres, panitia juga mengundang para duta besar dari beberapa negara sahabat. Forum-forum semacam ini akan menunjukkan seperti apa kualitas dari para calon presiden kita. Jika melihat jawabannya, memang tidak terlalu salah, tapi tidak substansial. Itu persoalannya. Ganjar menjawab sesuatu yang poinnya tidak nyambung dengan pertanyaannya. Dia seperti tidak bisa menerangkan atau tidak bisa mengerti apa yang ditanyakan. Sepertinya dia sudah tahu bahwa penanya adalah orang Jepang sehingga dia mulai membuat semacam gimik soal Jepang. Tetapi, bukan itu yang ditanya. Bahkan, diterangkan di dalam bahasa Indonesia pun itu tidak substansial. “Jadi, dia enggak ngerti inti persoalan. Bayangkan mau jadi presiden, sebentar lagi Indonesia akan diseret di dalam proksi-proksi di kawasan Asia Pasifik ini, dan presiden kita (kalau Ganjar jadi presiden) dia enggak paham mau ngapain. Kan gila tuh. Ini ditonton dan menjadi viral. Ini memalukan betul,” ungkap Rocky. Jadi, lanjut Rocky, itu yang sering saya tegur dan dari awal saya kasih kritik bahwa PDIP itu didesain untuk menjadi semacam kemuliaan atau kemewahan kita dalam politik luar negeri, karena Bung Karno adalah tokoh politik luar negeri. Dia dikenal di internasional, lebih dari sekadar ide Sukarnoisme. Nah, ini Ganjar adalah kader PDIP, tapi buta huruf tentang global politics. “Jadi, sudahlah, kita anggap saja bahwa ini ada yang memang tidak pas pada Ganjar, begitu kira-kira,” tegas Rocky. Dari video viral itu juga terlihat bahwa persoalannya bukan masalah bahasa karena dia memakai earphone, yang berarti ada penerjemah. Jika dia menjadi presiden nanti, dalam forum internasional dia memang juga harus memakai bahasa Indonesia, tapi dia harus paham dengan konteksnya. “Itu bahayanya kalau orang itu terlalu picik. Ini jadi konyol. Tetapi, sudahlah, itu pelajaran buat Ganjar supaya belajar lebih banyak. Kira-kira begitu,” ujar Rocky lagi. Hal yang sama mungkin akan terjadi juga pada Gibran. Ironis memang. Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar jangan salah pilih pemimpin karena situasi geopolitik global sekarang sedang memburuk. Ternyata, semua yang disampaikan itu hanya retorika kosong belaka, karena Ganjar juga semula orang yang digadang-gadang jadi the next Jokowi. “Iya, ini bagian dari the next Jokowi yang justru lebih buruk dari Jokowi sebetulnya. Bagaimanapun Jokowi masih kasih-kasih sinyal walaupun nyontek-nyontek di laptop. Ini bahaya betul Saudara Ganjar ini, dan akan diperlihatkan pada dunia internasional,” ujar Rocky. Dalam pandangan Rocky, Majalah Times sedang mengintai Indonesia, majalah-majalah Eropa juga sedang mengintai. Ini ada kasus baru seperti ini, bahwa Indonesia buta huruf terhadap global politics. Bukan sekadar buta huruf, tapi tidak paham pertanyaan inti yang disampaikan oleh wartawan asing. “Jadi, berbahaya betul bagi kita bangsa besar ini, tetapi pengetahuan dari pemimpin-pemimpin ini sangat kerdil,” ujar Rocky.(sof)
24 Dubes OKI Kecam Agresi Militer Israel terhadap Palestina kepada Menlu Swedia
Stockholm | FNN - 24 Duta Besar dan kepala perwakilan negara anggota OKI berkedudukan di Stockholm bertemu dengan Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billström, pada Kamis, 9 November 2023. Mereka menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina serta kecaman atas tindakan agresi militer oleh Israel baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Luar Negeri Swedia. Seluruh Duta Besar OKI yang hadir menyampaikan bahwa tindakan Israel merupakan pelanggaran norma, nilai dan hukum HAM dan humaniter internasional. Israel tidak konsisten dengan Piagam PBB maupun konvensi internasional yang selama ini menjadi rujukan seluruh negara anggota PBB. Duta Besar OKI meminta Swedia mendesak Israel agar melakukan gencatan senjata dan menghentikan serangan militer, membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional serta tetap konsisten untuk mendukung solusi dua negara di mana Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara damai berdasarkan pembagian wilayah pada tahun 1967. Korban Wartawan Pada kesempatan tersebut, Duta Besar RI untuk Swedia, Kamapradipta Isnomo, menekankan kembali kecaman Indonesia atas tindak kekerasan Israel terhadap penduduk dan sarana sipil, khususnya rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah, di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. ”Indonesia juga mengecam jatuhnya korban lebih dari 40 wartawan yang meliput di Jalur Gaza dan meminta Swedia untuk melanjutkan pemberian bantuan pembangunan internasional kepada Palestina,” ujarnya. Dutabes Kamapradipta juga menekankan bahwa penangguhan atau penghentian bantuan kerja sama pembangunan jangka panjang untuk Palestina dapat menjadi preseden buruk dan dapat menjadi bagian dari collective punishment (hukuman kolektif) terhadap Palestina dalam konteks bantuan internasional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Swedia dalam pertemuan tersebut telah menyampaikan apresiasi atas pertemuan dan dialog dengan Duta Besar dan kepala perwakilan OKI di Stockholm. Menlu Swedia menyampaikan komitmen bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza senilai SEK210 juta (US$2 juta) dan akan mengupayakan gencatan senjata dan pemberian akses kemanusiaan bersama negara anggota Uni Eropa lainnya. Pertemuan telah berjalan secara konstruktif dan terbuka sebagai wadah bagi penyampaian posisi negara anggota OKI kepada Menlu Swedia dan sebaliknya dalam konteks konflik di PalesHna saat ini. Swedia adalah negara anggota Uni Eropa pertama yang secara resmi telah membuka hubungan diplomatik dengan Palestina pada tanggal 30 Oktober 2014. Melalui Swedish International Development Agency (SIDA), Swedia adalah salah satu kontributor bantuan pembangunan terbesar di Uni Eropa, melalui program tematis seperti demokrasi, kesetaraan gender, HAM, lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi inklusif. Nina Hanson
Polisi Didesak untuk Mengusut Kasus Intimidasi Wartawan yang Dilakukan Pengawal Firli
Jakarta, FNN - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendesak Kepolisian Daerah Aceh mengusut kasus dugaan intimidasi terhadap dua wartawan yang dilakukan pengawal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.\"Kepolisian setempat harus mengusut tuntas siapa pelaku aksi premanisme tersebut,\" kata Bambang di Jakarta, Jumat, menanggapi kasus dugaan intimidasi yang dialami wartawan di Aceh.Sebelumnya, dua jurnalis Aceh diduga diintimidasi oleh pengawal Firli Bahuri saat meliput pertemuan Ketua KPK itu bersama organisasi perusahaan media Aceh di Warung Sekretariat Bersama (Sekber) wartawan Aceh, Kamis (9/11).Dua jurnalis korban intimidasi itu adalah Raja Umar yang merupakan wartawan Kompas TV dan Kompas.com, serta pewarta media lokal Puja TV Lala Nurmala.Intimidasi diduga terjadi saat Firli bersama sejumlah pengurus JMSI Aceh, organisasi perusahaan media, sedang ngopi dan makan durian di Sekber wartawan. Sekber selama ini menjadi tempat berkumpul wartawan lintas media dan organisasi untuk bekerja dan membuat berita maupun saat menunggu liputan.\"Saya dihampiri oleh polisi yang mengenakan pakaian preman dan meminta agar saya hapus foto pertemuan Firli,\" kata Raja Umar dikonfirmasi di Banda Aceh, Jumat.Bambang Rukminto mengatakan intimidasi tersebut termasuk aksi-aksi premanisme yang tidak dibenarkan, terlebih menghalang-halangi kerja jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers.\"Saksi mata tentunya banyak, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa menangkap pelaku,\" ujarnya.Bambang pun meminta agar pelaku intimindasi terhadap dua jurnalis Aceh tersebut dikenakan sanksi tegas, selain pidana pelanggaran UU Pers.\"Bila benar pelakunya itu adalah oknum polisi, sanksi disiplin dan etik harus diberikan kepada pelaku,\" tambahnya.Senada dengan Bambang, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap juga meminta institusi kepolisian mengusut tuntas kasus intimidasi terhadap jurnalis di Aceh tersebut.Menurut Yudi, aparat penegak hukum harus menghormati tugas jurnalistik. \"Seharusnya hormati tugas pers. Siapa sebenarnya yang menghalangi kerja pers harus diusut tuntas. Sampai meminta hapus foto itu menghalangi, jika ditemukan perbuatan ini merupakan kesalahan,\" kata Yudi.(ida/ANTARA)
POPULER
