ALL CATEGORY
Dukung Gibran, Luhut Dianggap Menentang Kepatutan dan Etika Publik
Jakarta | FNN - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa politik itu harus mengedepankan sopan santun dan etika ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pernyataan Puan tersebut diamini oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga. Menurut Jamiludin, politik Indonesia ditunjukkan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan pejabat publik. Bahkan ada yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum atau etika. \"Kasus penetapan batas usia capres-cawapres oleh MK (Mahkamah Konstitusi) misalnya, sudah diputuskan oleh MKMK. Dalam keputusan itu disebutkan Ketua MK melakukan pelanggaran etika berat,\" tegas Jamiludin di Jakarta, Selasa (21/11/2023). Sebelumnya, Luhut memberikan pernyataan terkait dengan perkembangan politik di tanah air. Ia menyebut jangan mudah untuk menilai seseorang ingusan hingga pengkhianat. Merespons itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik harus mengedepankan sopan santun dan etika. \"Ya, itu Pak Luhut punya pendapat. Saya tidak akan mengomentari pendapatnya Pak Luhut, tapi yang pasti saya selalu mengedepankan politik itu harus dengan santun dan beretika,\" jelas Puan. Jamiluddin menilai wajar bila publik mempersoalkan keputusan MK. Karena keputusan itu dinilai menguntungkan Gibran yang sebelumnya susah digadang-gadang sebagai cawapres. Kekhawatiran publik itu wajar karena dapat berdampak pada pelaksanaan Pilpres 2024. Publik khawatir Pilpres tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama netralitas penyelenggara Pemilu. \"Jadi, dalam konteks tersebut, tentu sangat beralasan bila publik menilai keputusan MK berpihak kepada Gibran, putra Jokowi. Justifikasi seperti ini tentu sangat logis, karena penilaian publik didasarkan pada putusan MKMK,\" ungkapnya. Jamiluddin justru menilai pendapat publik yang didasarkan pada fakta patut menjadi kontrol sosial atas perilaku penguasa. \"Pendapat seperti ini justru dibutuhkan untuk menegakkan kontrol sosial dari rakyat kepada pemerintahnya agar tidak semena-mena dalam memimpin negara tercinta,\" tegasnya. Tidak Menjaga Reformasi Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, arah dukungan Luhut sangat terang-benderang. \"Iya, nggak perlu ada analisa yang rumit melihat statement pak Luhut, hidupnya dia bersama Jokowi sehingga yang dia ucapkan, utarakan pasti ada kaitan dengan Jokowi. Kalau Jokowi sekarang membela Prabowo-Gibran, ya dia bicara tentang Prabowo-Gibran,\" kata pria yang akrab disapa Hensat ini. Dukungan Luhut kepada Presiden Jokowi adalah mutlak. Meski sahabatnya itu membangun dinasti politik dan oligarki, terlibat dalam skandal Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan pelanggaran konstitusi. \"Kemudian apakah peduli dengan dinasti politik, dan lain-lain ? Kan kepentingan Luhut tidak di situ. Itu kepentingan orang-orang yang menjaga amanah reformasi. Pak Luhut jaga reformasi atau tidak? Itu yang dipertanyakan masyarakat,\" kritik Hensat. (Sur)
Partai Gelora Temukan Tiga Model Potensi Kecurangan yang Bakal Terjadi di Pemilu 2024
JAKARTA | FNN - Untuk mengantisipasi kecurangan dalam Pemilu 2024 terutama dalam pemilu legislatif, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah membentuk Tim Advokasi dan Saksi yang akan bertugas untuk mengamankan suara rakyat yang dipercayakan kepada Partai Gelora. Tim ini diketuai Ketua Bidang Hukum DPN Partai Gelora. Amin Fahrudin, SH. MH, yang berprofesi sebagai seorang advokat. \"Kami telah mengidentifikasi praktek-praktek kecurangan yang biasa terjadi dalam Pemilu,\" kata Amin Fahrudin dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023). Menurut Amin, ada tiga model kecurangan yang terjadi dalam setiap Pemilu, termasuk yang akan terjadi di Pemilu 2024. Pertama adalah pencurian atau kecurangan di TPS yang dilakukan oleh oknum partai pesaing yang dibantu oleh oknum penyelenggara di KPPS, sehingga bisa mengurangi perolehan suara Partai Gelora. \"Untuk itu kami akan mengirimkan tim saksi di setiap TPS di seluruh pelosok tanah air yang berfungsi sebagai saksi sekaligus mengadvokasi/ memperjuangkan jika terjadi praktek pencurian atau kecurangan di masing-masing TPS,\" katanya. Sebab, jika pihaknya abai soal ini, maka Partai Gelora tidak dapat memperjuangkan atau memprotes kecurangan yang sudah terlanjur dihitung dan dilaporkan dalam Form C-1. Sedangkan kecurangan kedua dapat terjadi dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten. \"Dalam proses rekapitulasi suara jika tidak kita pantau dan tongkrongi, maka potensi kecurangan juga dapat terjadi,\" katanya. Oleh karenanya, pada setiap rekapitulasi di tingkat PPK maupun KPUD Kabupaten/Kota, Tim Saksi Partai Gelora siap untuk mengawalnya sehingga potensi kecurangan yang berakibat pada kerugian suara dapat kita antisipasi. Sementara model kecurangan ketiga ini, yang lebih rumit karena biasanya tidak terkait langsung dengan hilangnya suara Partai Gelora. Yaitu jika terjadi jual beli suara dari oknum partai A kepada oknum partai B dengan melibatkan oknum penyelenggara yang berdampak pada melonjaknya suara partai pembeli. \"Memang suara kita tidak berkurang, tapi partai pesaing bisa melonjak drastis melampaui partai kita sehingga ketika dikonversi menjadi kursi parlemen, partai tersebutlah yang mendapat kursi,\" ujarnya. Tindakan antisipasi terhadap kecurangan model ini, lanjut Amin, harus mengerahkan tim yang besar untuk mengecek seluruh rekapitulasi di setiap level mulai dari TPS sampai KPUD, bahkan sampai KPU pusat. \"Untuk kerja pengamanan suara ini Partai Gelora telah membentuk Tim Hukum dan Advokasi yang diperkuat dengan 70 pengacara yang ada di pusat maupun di masing-masing wilayah,\" katanya. Para pengacara ini, kata Amin, sudah berpengalaman dalam menangani perkara pengawalan maupun penanganan sengketa pemilu, baik di pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada. Sebelumnya juga pada bulan September lalu, Partai Gelora bersama Mahkamah Konstitusi RI telah menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait sengketa Pemilu. Sehingga tim ini sudah siap bekerja dan beraksi di lapangan. \"Kami juga telah membentuk koordinator saksi dan advokasi di setiap kabupaten kota yang nantinya akan menerjunkan tim saksi di semua TPS di seluruh wilayah Indonesia,\" katanya. Amin mengatakan, Partai Gelora optimis lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4% dalam Pemilu 2024 nanti. Oleh karenanya, potensi-potensi kecurangan yang dapat merugikan suara Partai Gelora sedini mungkin diantisipasi, karena dalam setiap suara Pemilu terdapat mandat rakyat yang harus diperjuangkan. \"Mari kita jaga proses Pemilu ini secara sehat agar menghasilkan demokrasi yang makin matang untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia,\" pungkas Amin. (Ida)
Partai Gelora Optimistis Suara Pemilih Muda di Pilpres 2024 ke Prabowo-Gibran
JAKARTA | FNN - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rico Marbun mengaku optimistis pemilih muda akan memilih pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. \"Gelora yakin, bahwa pada Pilpres 2024, pemilih muda akan pilih yang benar-benar muda, pasangan calon presiden dan calon presiden yang kita dukung,\" kata Rico dalam diskusi Gelora Talks dengan tema\' Kemana Suara Milineal di Pilpres 2024?, Rabu (15/11/2023) sore. Berdasarkan data yang dimiliki Partai Gelora, menurut Rico, pemilih muda lebih menyukai pasangan capres-cawapres yang mampu menyelesaikan masalah, memiliki tantangan dan mempunyai harapan. \"Ada beberapa hal yang jadi perhatian anak muda. Misalnya, anak muda ini sangat perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Visi-misi para capres-cawapres itu dilihat satu persatu, apakah bisa menjadi aspirasi buat mereka atau tidak,\" katanya. Rico menilai generasi muda memiliki cara pandang sendiri dalam menyikapi suatu masalah, bukannya apatis atau tidak perhatian. Justru mereka sangat perhatian, namun pemilih muda ini menghendaki adanya bukti dan solutif. \"Nah, Pak Prabowo yang konsen dengan pendidikan dan kesejahteraan, bahkan kemandirian itu, dipandang sebagai sebuah harapan, semangat hidupnya semakin meningkat,\" katanya. Karena itu, pemilih muda yang suaranya berkisar antara 53-54 persen di Pemilu 2024 ini, sangat berpengaruh pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. \"Jadi parpol maupun capresnya akan dilihat, apakah mampu menyelesaikan problem dan tantangan yang dihadapi bangsa. Apakah mereka memberikan harapan, nanti kesanalah suara pemilih muda diberikan,\" katanya. Senior Analys Drone Emprit Yan Kurniawan mengatakan, ada hal penting terkait percakapan undian nomor urut capres-cawapres pada Selasa (14/2023). \"Ini belum kita rilis, belum kita sampaikan, ini khusus buat Gelora TV kita sampaikan. Pertama yang paling populer adalah Gibran. Harusnya biasanya kan yang paling populer itu calon presiden, ini tidak. Dia calon wakil presiden paling muda,\" kata Yan. Yan mengatakan, pada percakapan bulan lalu, cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD menduduki percakapan tertinggi, namun sekarang percakapan populer diambil-alih Gibran. \"Gibran dianggap telah memberikan tsunami politik yang sangat besar sampai sekarang, sehingga percakapannya paling populer dibicarakan orang-orang,\" katanya. Menurut Yan, percakapan paling populer setelah Gibran adalah Ganjar Pranowo, sementara Mahfud MD berada di urutan ketiga. Percakapan antara Gibran dan Ganjar mendominasi media sosial pada 14-15 November 2023. \"Gibran dan Ganjar mendominasi percakapan. Itu kita ambil datanya tanggal 14 November sampai 15 November pagi. Untuk Gibran sekitar 22.333 mention, sedangkan untuk Ganjar 19.758,\" ungkapnya. Ia mengatakan, dua orang populer ini dibangun oleh isu konflik. Namun, kedepannya agar ada sentimen ke publik lebih baik, maka strategi komunikasi keduanya harus dibenahi. \"Gibran terbanyak diasosiakan kata sungkem, salaman dengan Ibu Megawati dan Ganjar diasosiasikan dengan drakor. Timnya Ganjar sengaja memunculkan ini dengan bahasa-bahasa anak muda, kekinian untuk menyaingi Gibran,\" katanya. Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, kehadiran Gibran telah mendongkrak suara Prabowo yang mendapat nomor urut 2 itu secara signifikan, karena dianggap mewakili suara generasi muda. Ia sependapat bahwa, cara pandang anda muda dalam melihat suatu permasalahan dengan generasi tua sangat berbeda jauh dalam berbagai hal seperti problem lapangan kerja, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. \"Imajinasi anak muda itu berbeda dengan generasi di atas 40 tahun, karena generasi di atas 40 tahun membayangkan misalnya pekerjaan itu, pekerjaan tetap, PNS atau pegawai BUMN atau kerja di pabrik. Sementara anak-anak muda memiliki pilihan ratusan pekerjaan,\" kata Hasan Nasbi. Sehingga ketika membahas anak muda, maka tidak bisa lagi sekedar membahas pekerjaan saja, tetapi juga soal imajinasi anak muda tentang pekerjaan. \"Soal kesehatan juga demikian, imajinasinya berbeda dengan yang tua. Orang tua hanya bicara fisik, tetapi kalau anak muda sudah berbicara mengenai kesehatan mental,\" katanya. Demikian pula soal kesejahteraan, lanjut pendiri Cyrus Network ini, imajinasi soal kesejahteraan dari anak muda juga berbeda dengan yang tua. \"Jadi kalau soal pilihan menurut saya, tidak berbeda dengan usia diatasnya. Tetapi ketika bicara soal kebutuhan-kebutuhan, pesan-pesan itu perlu disesuaikan dengan imajinasi anak muda. Jadi kalau kita melihat data survei, maka suara anak muda sangat positif untuk pasangan Prabowo-Gibran, dan diaminkan oleh poster-poster yang muda dipahami anak muda,\" pungkasnya. (ida)
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Pencawapresan Gibran Tidak Punya Legitimasi Hukum dan Cacat Legalitas
Jakarta | FNN - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran akan merugi karena tidak memiliki legitimasi dalam pencalonan mereka. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi landasan kandidasi Putra Sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka juga cacat legalitas. Bivitri yang juga Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera ini menambahkan, pencalonan Gibran telah mengobrak-abrik konstitusi, mencederai hukum, pun sudah terbukti melanggar etik berat. \"Sudah ada masalah dalam legitimasi pencalonan Gibran, karena ada masalah etik yang sudah terbukti di MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi). Ini kan konstitusi dimainkan untuk politik,\" jelas Bivitri dalam podcast yang dipandu Mantan Ketua KPK Abraham Samad. Ia menjelaskan, putusan MK atas perkara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 cacat secara legalitas. Pasalnya, kata Bivitri, putusan itu menabrak Undang Undang Kehakiman Pasal 17 yang menerangkan bahwa hakim yang punya benturan kepentingan terhadap perkara, dalam kasus ini yaitu Gibran Rakabuming, hakim harus mundur. Ayat berikutnya, jika hakim tidak mundur, maka putusan batal. Namun kenyataannya, tutur Bivitri, Hakim Anwar Usman tidak mundur, Gibran tetap melenggang dan ditetapkan KPU sebagai Cawapres. Itu menunjukkan karakter yang sebenarnya. \"Kita lihat konteks besar, ada seseorang yang mau maju, ada hukum menghalangi. Normalnya kalau kita taat hukum, peduli pada hukum, tunggu sajalah, tapi ini tidak.Malah hukumnya yang diganti dengan menggunakan kekuasaan, itu yang terjadi di negara hukum kita,\" ungkap Bivitri kecewa. Lebih lanjut pasca ditetapkannya pasangan Capres-Cawapres oleh KPU kemarin, Bivitri mengajak pemilih untuk melihat logika moral dari para calon. \"Pegangan kita adalah kompas moral kita. Kok bisa ada intelektual melihat suatu kesalahan tapi diam saja. Ini pertanda bahwa demokrasi kita sidah di ambang bahaya,\" tandas Bivitri lagi. \"Dan karena itu legitimasi ini sesuatu yang sangat penting, ini kan pilpres dan kedepannya pasti akan mengganggu proses. Sebenarnya buruk untuk mereka, kalau menurut saya, orang Indonesia, semuanya bernalar, kita enggak bodoh-bodoh juga, kita bisa melihat dengan kasat mata bahwa ada benturan kepentingan, ada masalah, sehingga sebenarnya legitimasinya cacat,\" jelas perempuan yang akrab disapa Vitri ini. Tanpa Dua Legitimasi Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menyoroti pencalonan Gibran yang meskipun dianggap memenuhi syarat pencalonan berdasarkan keputusan MK, kendati putusan tersebut diwarnai pelanggaran etik berat. \"Proses-proses ini yang kemudian bicara moralitas. Dalam konteks ini, Gibran secara hukum menurut putusan MK, legal. Tapi secara proses dianggap bermasalah, cacat,\" ujarnya. Ketiga, adalah legitimasi elektoral. Nyarwi menyebut legitimasi itu disandarkan pada tingkat keterpilihan. Menurutnya, kalaupun nanti Gibran memenangi pertarungan, maka hanya ada legitimasi elektoral. \"Legitimasi ketiga dari pemilu. Seberapa besar pemilih melihat krisis moralitas itu? Kalau nanti seandainya terpilih, ya bearti dia mendapatkan legitimasi politik, tetapi itu hanya legitimasi elektoral,\" tandasnya. Karena itu, Nyarwi menekankan pemimpin harus mendapatkan legitimasi komprehensif untuk menjamin kehidupan demokrasi yang lebih baik. \"Seorang pemimpin mendapatkan legitimasi politik itu harus komprehensif. Masyarakat juga harus paham,\" pungkasnya.
Keterlibatan Publik Awasi Pemilu Dibutuhkan di Tengah Masifnya Ketidaknetralan
Jakarta | FNN - Ketua Umum Network For Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia, Muh. Afit Khomsani menilai isu pelanggaran pemilu terkait pencopotan maupun pemasangan baliho patut menjadi catatan para penyelenggara pemilu. \"Fakta itu, adanya pemasangan dan penurunan Baliho di beberapa tempat tentu menunjukan bahwa masih adanya ketidaksatupaduan pemahaman antarpenyelenggara pemilu. Yang Jelas, tahapan kampanye belum dilaksanakan,\" tegas Muh. Afit pada wartawan di Jakarta, Senin (13/11/2023). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga diminta untuk tegas dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan terkait pemilu, termasuk curi start kampanye. \"Betul, bawaslu harus tegas di sini, tidak boleh pilih,\" sambungnya. Afit mengimbau agar masyarakat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu serta berani melaporkan dugaan kecurangan yang melibatkan alat negara. \"Jika ada dan terbukti, adanya penggunaan kekuataan kekuasaan pemerintah yang berpihak pada salah satu kandidat maka wajib bagi kita untuk melaporkan hal tersebut,\" ujarnya. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mendesak Bawaslu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) proaktif menindak aparat negara yang ikut serta dalam proses tahapan hingga Pemilu 2024. Hal ini lantaran dalam beberapa hari terakhir banyak peristiwa dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi Pemilu 2024. Semisal pencopotan spanduk lawan politik pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Bali, hingga pemasangan baliho Prabowo-Gibran Jawa Tengah yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. \"Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan Pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka, Prabowo-Gibran,\" jelas Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangan tertulisnya. Julius menambahkan, pemasangan baliho yang diduga dilakukan kepolisian jelas mencederai sikap netral aparat dan merupakan bentuk kecurangan Pemilu. Menurutnya, dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan Presiden Joko Widodo terus menggunakan semua kekuataan untuk memenangkan sang anak, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, baliho dari lawan politik Prabowo-Gibran justru diturunkan aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali, Medan, dan lainnya. Jalankan Tugas Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang mengatakan bahwa Bawaslu sudah dibiayai negara triliunan rupiah, namun belum bisa menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya seperti diharapankan publik. \"Saat di mana banyak baliho bertebaran, dengan ukuran sangat besar dan dengan jumlah yang sangat massif, mestinya dapat jadi bahan awal bagi Bawaslu untuk melakukan fungsinya. Yakni pengawasan atas pengadaan, pemasangan dan peletakan baliho dimaksud,\" kata Ray, Senin (13/11/2023). \"Kewajiban pengawasan itu, seharusnya makin meningkat manakalah ditemukan potongan video yang menggambarkan pemasangan dan sekaligus pencopotan baliho-baliho dimaksud. Apakah dilakukan dengan cara yang tepat atau tidak. Memiliki izin atau tidak. Dipasang di tempat yang diperkenankan atau sebaliknya,\" ungkap Ray. Jelang dibukanya masa kampanye, pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sudah ditemukan sejumlah pelanggaran dan keterlibatan aparat dalam prosesnya. Maka, Bawaslu memiliki peran yang besar dalam mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut. \"Jika memang tidak ditemukan seperti hal yang disebutkan dalam berbagai tayangan media sosial dan laporan media tersebut maka dapat menghilangkan persepsi negatif masyarakat akan keterlibatan aparat dalam hal ini. Jelas, inilah salah satu tugas dan fungsi Bawaslu yang dibiayai oleh negara dengan dana sampai puluhan triliun rupiah,\" pungkas Ray. (sof)
Partai Gelora Usulkan Wajib Belajar 16 Tahun dan Makan Siang Gratis untuk Ciptakan Generasi Unggul
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Partai Gelora adalah partai masa depan yang paham sejarah dan mengerti realita hari ini. Menurut Anis Matta, narasi besar partai di Indonesia itu ada tiga. Yakni partai masa lalu, masa kini dan masa depan. Partai masa lalu itu, andalannya memori sejarah, masa kini didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dan masa depan itu, biasanya imajinatif. \"Nah, kalau mau menempatkan Partai Gelora itu, adalah partai masa depan yang paham sejarah dengan baik dan mengerti realita hari ini,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (14/11/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #21 dengan tema \"Apa Agenda Kampanye Partai Gelora? Dari Narasi ke Aksi\" yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (13/11/2023) malam. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar ini, Anis Matta menegaskan, bahwa sebagai partai masa depan, Partai Gelora memiliki agenda panjang dan tidak akan lapuk oleh waktu. \"Kita punya narasi besar, menjadikan Indonesia superpower baru dengan menggabungkan tiga dimenesi, yakni agama, demokrasi dan keadilan sosial atau kemakmuran,\" katanya. Anis Matta menilai tahun 2024 mendatang akan menjadi titik awal atau nol km dari gelombang ketiga, sejarah baru yang akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Adapun gelombang pertama itu dimulai pada masa ketika menjadi Indonesia hingga kemerdekaan RI, sedangkan gelombang kedua menjadi negara modern hingga reformasi. \"Kalau kita punya mimpi besar, maka kita perlu langkah kecil. Karena dengan langkah kecil yang tidak berhenti itu, kita akan menuju mimpi besar menjadikan Indonesia superpower baru,\" katanya. Langkah kecil itu, kata Anis Matta, diwujudkan dengan membangun manusianya, karena generasi tersebut akan menjadi tulang punggungnya dan pemikul beban sejarah. Maka sepertiga umurnya harus \'diintervensi negara\' dari mulai dari kandungan hingga umur 22-23 tahun. \"Jadi kalau ditanya, darimana kita mulai perjalanan menjadi Indonesia superpower baru, saya bilang dari ibu hamil. Ibu hamil itu, simbol kehidupan dan simbol generasi atau simbol kesinambungan,\" ujarnya. Intervensi negara yang ia maksud adalah memberikan gizi, vitamin kepada ibu hamil hingga 1.000 hari kelahiran sang bayi. Hal ini penting agar bayi yang dilahirkan tidak stunting dan menjadi beban negara. Setelah itu, negara harus menyiapkan sistem wajib belajar selama 16 tahun, yakni wajib belajar 12 tahun sekarang ditambah 4 tahun lagi hingga kuliah di perguruan tinggi. Sebelum memasuki kuliah, setiap anak yang sekolah di jenjang SD-SMA akan diberikan makan siang gratis dan lain-lain, karena sistem belajar yang digunakan adalah sistem full day school. \"Dengan konsep itu, saya kira anggarannya tidak masalah, karena kebijakan anggaran, menyangkut kebijakan makro. Kalau fokusnya ke sana, ya kita bisa arahkan. Kenapa kita perlu fokus, karena itu penting untuk pembangunan sumber daya manusia,\" ujarnya. Anis Matta menegaskan, konsep pembangunan sumber daya manusia yang disampaikan Partai Gelora itu, menyatukan antara pendidikan dan kesehatan, sehingga menciptakan manusia Indonesia yang kuat. \"Kalau semua sudah diberikan negara, maka negara bisa menuntut mereka untuk memberikan kontribusi kepada negara. Inilah yang nanti akan menjadi moment of luck, momen keberuntungan bagi Indonesia untuk menjadi superpower baru,\" katanya. Ia menambahkan, konsep Partai Gelora soal \'manusia Indonesia\' ini juga yang menjadi dasar dukungan kepada calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan upaya melanjutkan legacy Presiden Joko Widodo (Jokowi). \"Jadi ide Indonesia Superpower baru ini, mirip dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo menjadi Macan Asia dan program Indonesia Emas 2045-nya Pak Jokowi. Karena itu kita berkolaborasi, karena narasinya ketemu,\" katanya. Sehingga isu pendidikan, lanjut Anis Matta, menjadi fokus utama pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, selain masalah infrasktur, hilirisasi industri, UMKM dan lain-lain. \"Infrastrukturnya sesuatu yang sudah berjalan tinggal dilanjutkan, fokus ke depan adalah pembangunan sumber saya manusia. Ini sudah jadi agenda koalisi, sebagai gerakan kebangkitan menuju gelombang ketiga, sejarah baru menjadikan Indonesia sebagai superpower baru,\" pungkasnya. (ida)
Anis Matta: DKI Jakarta Jadi Lumbung Suara, Partai Gelora Yakin Lolos Parlemen Treshold 4 Persen
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengaku optimistis DKI Jakarta akan menjadi lumbung suara di Pemilu 2024, yang berasal dari tiga daerah pemilihan (dapil) yang ada. \"Dari survei yang kita baca, kita optimis di dapil 3 dan dua lainnya, merata dalam mendapatkan kursi dari DKI ini. Sebagian besar dari treshold 4 persen ini. Insya Alla akan disumbangkan oleh DKi Jakarta,\" kata Anis Matta saat memberikan arahan dalam Konsolidasi Pemenangan Partai Gelora Dapil 3 DKI Jakarta, Minggu (12/11/2023). Anis Matta menegaskan, Dapil 3 DKI Jakarta bukan merupakan \'dapil neraka\', karena memang pada dasarnya semua dapil bukan \'dapil surga\'. Malahan Dapil 3 ini akan menjadi lumbung suara bagi Partai Gelora. \"Saya selalu ditanya, Dapil 3 DKI itu dapil neraka. Tapi pada dasarnya tidak ada dapil surga. Tidak ada dapil yang enak, seluruhnya tidak enak. Tapi kita akan menjadikan dapil 3 ini menjadi lumbung suara kita,\" katanya. Pada prinsipnya, kata Anis Matta, semua dapil memiliki tantangan sendiri-sendiri, tergantung populasi atau geografi. Sebab, secara geografi atau wilayah, Jawa itu mengandung anomali, karena memiliki populasi sekitar 55-60 persen dari wilayahnya. Sementara di luar Jawa populasinya sedikit, tetapi wilayahnya sangat luas. \"Jangan dianggap kursi di luar Jawa jauh lebih murah, tapi tantangan juga berat, karena wilayahnya sangat luas. Di Sulawesi Tengah misalkan untuk mendapatkan satu kursi, itu wilayahnya terbentang dari Jakarta ke Jogya,\" ujarnya. Karena itu, kata Anis Matta, tantangan di Jawa itu lebih banyak pada populasinya yang jumlahnya sangat besar, sementara di luar Jawa itu pada geografi wilayahnya sangat luas. Selain itu, kata Anis Matta, bahwa Partai Gelora merupakan partai yang memiliki narasi besar, bukan partai yang dibangun berdasarkan memori sejarah atau partai hari ini yang pragmatis dan realistis. \"Partai Gelora itu, partai masa depan yang punya visi, jangkauannya ke depan dan ingin membuat peta jalan bagi Indonesia. Ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena disebut partai ini, imajinatif,\" katanya. Namun, ia yakin Partai Gelora ada dalam grafik pencapaiannya akan mengalami tren kenaikan dari waktu ke waktu. Karena Partai Gelora ini, akan menghubungkan jalan hari ini dan jalan yang akan dicapai di masa depan. \"Kita sengaja mendirikan Partai Gelora ini pada hari Sumpah Pemuda. Kita ingin menyampaikan satu pesan, bahwa ketika Partai Gelora dideklarasikan memang tidak ada gaungnya. Tapi setelah 20 tahun partai ini didirikan gaungnya akan besar seperti Sumpah Pemuda, kira-kira 20 tahun kemudian Indonesia Merdeka,\" katanya. Artinya, mulai Pemilu 2024 ini, Partai Gelora akan tumbuh dan terus tumbuh hingga mencapai puncaknya dalam kurun waktu 20 tahun sejak didirikan pada 28 Oktober 2019 lalu. \"Partai Gelora ini, fondasinya lahir dari satu futuristik. Dia lahir lahir dari kedaaan hari ini dan proyeksi masa depan. Jadi pada dasarnya Partai Gelora menggabungkan unsur sejarah, hari ini dan masa depan,\" ungkapnya. Karena itu, Anis Matta berharap kepada para calon anggota legislatif (caleg) Partai Gelora di seluruh tingkatkan baik itu, DPR maupun DPRD di provinsi dan kabupaten/kota untuk mulai menurunkan grand narasi besar partai yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 ini. Yakni menjadikan sebagai bahan kampanye yang bisa dikonsumsi oleh semua kelompok di masyarakat, seperti narasi menjadikan Indonesia Superpower baru dalam jangka panjang. \"Itu harus mulai kita cicil sekarang, dan fondasinya adalah pembangunan SDM. Nah, kalau mau membangun SDM, ya kita mulai dari ibu hamil,\" katanya. Berdasarkan data, kata Anis Matta, ada sekitar 4 persen ibu hamil setiap tahunnya, dan dari angka kelahiran, sepertiganya adalah stunting., sehingga dalam jangka panjang akan menjadi beban negara. \"Jadi ibu hamil itu harus kita rawat. Sekarang berarti setiap manusia yang ada di perut ibunya diintervensi negara dan di rawat negara,\" katanya. Lalu, setelah lahir perlu mendapatkan bantuan gizi dan vitamin yang cukup untuk membangun fondasi fisik kuat pada 1.000 hari pertama. Kemudian ketika sekolah SD, SMP dan SMA hingga kuliah mendapatkan bantuan pendidikan gratis, sehingga ketika selesai menempuh pendidikan akan menjadi generasi yang kuat. \"Satu persoalan bonus demografi kita adalah asupan gizi yang kurang bagus, dan sistem pendidikan kita harus kita ubah. Sistem pendidikan kita harus berorientasi full day school, dan anak-anak harus mendapatkan makan siang gratis di sekolah,\" ujarnya. Sehingga ketika manusia Indonesia sudah diintervensi sejak dalam kandungan, dan sampai selesai pendidikan tinggi, maka negara bisa menagih mereka untuk berkontribusi kepada negara. \"Di sinilah akan banyak tercipta generasi yang pintar di Indonesia, yang akan akhirnya menjadi menjadi tulang punggung bangsa. Kita harus menciptakan generasi-generasi masa depan agar kita memperoleh moment of luck, momen keberuntungan menjadikan Indonesia sebagai Superpower baru,\" pungkasnya. Konsolidasi Pemenangan Partai Gelora di D\'Arcici Hotel ini dihadiri oleh kader Partai Gelora dari Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, serta Ketua DPW DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana. Hadir pula dalam konsolidasi, selain Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, juga hadir Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bappilu DPN Partai Gelora Rico Marbun, serta Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Raihan Iskandar yang menjadi caleg Dapil 3 DKI Jakarta. (Ida)
Dua Karya Seni Visual Indonesia Tampil di Tokyo Lights 2023
Tokyo, FNN - Dua karya seni visual project mapping atau seni pencahayaan artistik menggunakan benda selain layar untuk latar proyeksi video dari Indonesia, yakni karya Sembilan Matahari dan The Fox, The Folks tampil di Tokyo Lights 2023, Jumat malam (10/11).Karya-karya anak bangsa asal Bandung itu merupakan pemenang kompetisi seni visual project mapping, yakni Sembilan Matahari di 2012 saat ajang tersebut perdana digelar dan The Fox, The Folks di 2021.Sembilan Matahari menampilkan karya yang berjudul “Japan Menyala” yang bercerita tentang transformasi grup tersebut yang dilambangkan dengan burung Garuda sebagai ikon Indonesia selama 10 tahun bekerja sama dengan Project Mapping Association of Japan (PMAJ).“Jadi, kita memberikan surat cinta kepada PMAJ sebagai tanda terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga kita dan penanda milestone kita. Kalau di situ garuda bertransformasi, sebagaimana kita juga sembilan matahari bertransformasi dari 2012 sampai saat ini,” kata perwakilan tim Sembilan Matahari, Ina.Dalam karya yang dipantulkan di gedung bersejarah Meiji Memorial Museum itu, Sembilan Matahari juga menampilkan sejumlah karakter Jepang yang bersama dengan garuda melawan monster gunung sebagai simbol kejahatan.“Selama 10 tahun ini, kita reunite, kembali bersama-sama. Jadi, memang lebih personal dan Sembilan Matahari menyampaikan pesan itu, kita berjalan bersama di bidang production mapping, kita bertemu lagi dari 2012,” katanya.Ina menuturkan kesulitan dalam proses pembuatan karya tersebut yakni merangkum cerita dalam bentuk visual selama satu menit serta dari sisi teknis, yakni mengombinasikan dengan laser dan lampu sebagai sesuatu yang baru.“Karena kita awalnya pengin memberikan satu yang spesial. Kita enggak pengin bikin production mapping yang bermain visual saja, tetapi juga menampilkan pesan storytelling. Jadi kita bongkar pasang banget dari awal gimana caranya memberikan kesan kita sama-sama selama 10 tahun itu kita ketemu lagi di sini,” katanya.Ina berharap ke depannya, seni visual itu dapat berkembang di Indonesia meskipun saat ini sudah mulai bermunculan dan lebih banyak lagi seniman-seniman muda yang berkarya serta memenangkan kompetisi.Fadjar Kurnia dan Fahry Aziz dari The Fox, The Folks menuturkan karya tersebut bercerita tentang kebahagiaan sebagai emosi yang terkoneksi antarsesama.“Karya kita ini surat cinta bagi keluarga kami, saudara, teman dan mungkin seluruh orang di dunia tentang bagaimana kebahagiaan menjadi sebuah emosi yang terkoneksi antarmanusia,” ujar Fadjar.Pesan akan kebahagiaan itu terproyeksi dalam sebuah parade panjang di akhir visual yang mengajak orang untuk merayakan kesenangan.Kesulitan yang dihadapi tim itu saat proses pembuatan karya adalah menggunakan teknis yang terbilang baru, yakni moving lights dan laser.“Tapi, karena setahun sebelumnya kami sudah pernah bikin karya di gedung yang sama ini, kita cukup menguasai medan,” kata Fahry.Tampil di Tokyo bukan pertama kalinya bagi seniman jebolan ITB itu, sebelumnya mereka juga pernah memamerkan karyanya di sejumlah negara, seperti Yordania, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat.“Kalau di Jepang, karena kami memang melihat karakteristik masyarakatnya cinta dengan storytelling, jadi memang karya-karya yang kami bikin di Jepang itu sangat berat di storytelling bukan cuma visual,” kata Fadjar.Fahry menambahkan animasi dalam cerita itu dibuat cukup ringkas, sehingga penikmat seni semua umur bisa dengan mudah menangkap pesannya.Keduanya berharap lebih banyak lagi ajang project mapping di Indonesia, sehingga bisa mengundang para seniman visual dari lokal maupun mancanegara.General Produser Project Mapping Association of Japan (PMAJ) Michiyuki Ishita menyebutkan total terdapat 280 yang mendaftar dari 58 negara pada kompetisi September lalu.“Pada November ini adalah pameran spesial yang menampilkan juara dari 10 kali kompetisi ini diadakan. Dan project mapping ini tidak hanya menggunakan gambar saja, melainkan juga laser dan moving lights,” katanya.Para pemenang tersebut, di antaranya Sembilan Matahari-Indonesia (2012), Flightgraf-Jepang (2013), Maxim Guislain-Belgia (2013), Neba Studio-Macau (2014), EuroVideoMapping-Jerman/Ukraina (2016), Antaless Visual Design-Italia (2017), Li Cheng-China (2018), Julia Shamsheieva-Ukraina (2019), The Fox, The Folks-Indonesia (2012) dan Eper Digital-Hungaria (2022).(sof/ANTARA)
Akibat Bahan Bakar Habis, RS Indonesia di Gaza Beroperasi Dalam Gelap
Jakarta, FNN - Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza utara, Palestina, beroperasi dalam gelap selama berjam-jam sejak Jumat pagi akibat kehabisan bahan bakar.\"Kamis malam itu kami mendengar dari ketua servis Rumah Sakit Indonesia bahwa Jumat mereka akan mengatur aliran listrik di RS Indonesia,\" kata Relawan MER-C di Gaza Fikri Rofiul Haq, melalui keterangan dalam akun media resmi lembaga kemanusiaan itu di X, @mercindonesia, pada Sabtu.Aliran listrik di rumah sakit itu akan dinyalakan untuk beberapa ruangan saja demi menghemat bahan bakar.Beberapa ruangan yang dialiri listrik tersebut antara lain ruang operasi, ruang perawatan intensif, ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan pompa air.Pengurangan pemakaian listrik, kata Fikri, telah dimulai sejak Jumat pagi. Namun, pemadaman lampu dilakukan mulai sore sampai malam hari. Pada Jumat malam itu, hanya ruangan-ruangan tertentu yang diusahakan tetap menyala.Sabtu ini RS Indonesia mencoba menyalakan aliran listrik dengan menggunakan minyak goreng.\"Namun, percobaan ini tidak untuk dua generator besar yang dimiliki RS Indonesia, tapi pada generator kecil yang beberapa waktu lalu dibawa ke rumah sakit Indonesia,\" tutup Fikri.(sof/ANTARA)
Menlu RI dan PEA Memimpin SKB, Membahas Konflik di Gaza
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab (PEA) Abdullah bin Zayed Al Nahyan memimpin Sidang Komisi Bersama (SKB) pertama kedua negara di Kementerian Luar Negeri PEA pada Kamis (09/11).Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas perkembangan kerja sama kedua negara, termasuk dalam menyikapi konflik dan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.\"Indonesia dan PEA memiliki perhatian yang sama terhadap krisis kemanusiaan di Palestina,\" kata Menlu Retno, melalui rilis pers Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, yang diunggah di situs web Kemlu RI, Jumat.Terkait konflik di Gaza tersebut, Menlu Retno mengatakan kedua negara berharap gencatan senjata dapat segera tercapai, dan bantuan kemanusiaan dapat terus masuk ke Gaza.Selain isu Palestina, pertemuan SKB juga membahas perkembangan kerja sama kedua negara di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi, energi, perubahan iklim, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).Indonesia dan PEA juga menyepakati beberapa usulan kerja sama yang meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, kesehatan, tenaga kerja, dan lainnya.Lebih lanjut, Menlu Retno menyampaikan bahwa SKB yang pertama itu menjadi tonggak sejarah dalam memperkokoh hubungan bilateral dan kerja sama antara Indonesia dan PEA.Sementara itu, Dubes RI untuk PEA, Husin Bagis menyampaikan harapan agar SKB dapat memperkuat kedekatan kedua negara di berbagai bidang seperti ekonomi hingga people-to-people contact sehingga hubungan dari level pemimpin hingga masyarakat semakin dekat.Sebagai bagian dari kunjungan ke PEA, Menlu Retno telah melakukan peresmian Gedung KBRI Abu Dhabi yang baru.Peresmian turut dihadiri pejabat tinggi PEA, yaitu Menteri Energi dan Infrastruktur Suhail Al Mazroui, Menteri Negara Kemlu PEA Ahmad Al Sayegh, Dubes PEA untuk Indonesia Abdulla Salem Aldhaheri, dan Direktur Asia dan Pasifik Kemlu PEA Nooh Al Hammadi.(sof/ANTARA)
POPULER
