ALL CATEGORY
Selamat Ginting: Jika Kamala Harris Jadi Presiden, AS Berubah Arah Soal Israel di Palestina
Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting memprediksi, jika Kamala Harris menjadi presiden, kebijakan Amerika Serikat (AS) soal penjajahan Israel, terutama di Gaza dan Tepi Barat, Palestina, akan berubah total. Harris menolak kebijakan pendahulunya yang terang-terangan membela Israel walau sudah masuk kategori genosida. \"Semiotika politik yang ditampilkan Kamala Harris sudah tampak. Ia menolak hadir untuk mendengarkan pidato Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Kongres AS, hari ini, \" kata Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (25/7/2024). Sinyal Jelas Menurut Selamat Ginting, penolakan Kamala Harris menunjukkan itulah visi dan misinya jika kelak Partai Demokrat mempercayakan kepada dirinya untuk menjadi kandidat presiden sebagai pengganti Joe Biden yang mundur dari kontestasi pemilihan presiden (pilpres). Biden mendapatkan mosi tidak percaya publik. Sebaliknya Kamala Harris kini elektabilitasnya sudah dua poin melewati Donald Trump, kandidat dari Partai Republik. Dikemukakan, Wakil Presiden AS Kamala Harris, kini tengah menjadi sorotan dunia tentang visi dan misinya, termasuk kebijakan perempuan keturunan Jamaika Afrika dan India, Asia Selatan itu. Salah satunya soal perang Israel di Gaza , Palestina. \"Jadi sikap penolakan Kamala Harris merupakan sinyal yang jelas tentang kekhawatirannya atas jatuhnya korban sipil di Gaza,\" ujar dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAS itu. Seperti diketahui, korban tewas di Gaza hampir mencapai lebih dari 39 ribu jiwa dan hampir 90 ribu jiwa mengalami luka berat dan ringan. Serukan Gencatan Senjata Memang, lanjut Ginting, Kamala Harris tidak pernah secara eksplisit menentang kebijakan Presiden Joe Biden terkait Israel. Namun, secara implisit, ia berulang kali, menyerukan gencatan senjata dalam konflik tersebut. \"Kini dengan mundurnya Biden dari kontestasi pilpres, Kamala Harris berpeluang besar akan menang dalam konvensi presiden dari Partai Demokrat, tiga pekan ke depan. Sekaligus memiliki kesempatan untuk menduduki Gedung Putih, kantor Presiden AS,\" ungkap Ginting. Ginting melanjutkan, jika Kamala Harris berhasil menjadi presiden, ia akan membuat catatan baru soal sikap AS terhadap pemerintahan zionis Israel yang abai terhadap masalah kemanusiaan. \"Sebagai perempuan, hati nuraninya tinggi terhadap masalah kemanusiaan. Ia pun mantan Jaksa Agung California, sehingga harus menunjukkan keberpihakannya kepada hukum internasional yang menyatakan kehadiran Israel di Gaza ilegal,\" tutur Ginting. Beda dengan Biden Menurutnya, konflik antara Joe Biden dengan Kamala Harris yang tidak bisa ditutupi utamanya soal keberadaan Israel di Gaza. Sebagian publik AS, termasuk para mahasiswa yang terus menyuarakan agar Biden tidak memberikan dukungan terhadap kebiadaban Israel. \"Saya pikir tindakan AS mendukung genosida Israel di Gaza adalah tindakan memalukan, karena Amerika menganggap dirinya sebagai kampium demokrasi. Padahal demokrasi itu menentang kesewenangan-wenangan. Apalagi penjajahan di era modern seperti saat ini,\" ungkap Ginting. Publik Amerika, lanjut Ginting, menunjukkan harapan besar agar Kamala Harris bisa menjadi presiden ke 47 AS. Antara lain dengan banjirnya sumbangan untuk kampanye Kamala hingga kemarin mencapai sekitar Rp4 Triliun. Publik mulai mengabaikan masalah gender dan orangtua Kamala Harris yang keturunan Jamaika dan India. \"Itulah bentuk kemarahan publik AS terhadap Biden yang dinilai sangat mendukung perang Israel terhadap Hamas sejak serangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Biden terus memberikan bantuan militer kepada pemerintah zionis Israel,\" ungkap Ginting. Dunia Lega Dikemukakan, pada Maret 2024 lalu, Kamala Harris secara mengejutkan membuat pernyataan seruan kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri penderitaan yang sangat besar. Termasuk kritik keras terhadap Israel yang memblokade pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. \"Sikap Kamala Harris otomatis berbeda pula dengan kandidat Presiden Donald Trump yang terang-terangan akan membantu Israel,\" tambah Ginting. \"Sikap Kamala Harris membuat dunia lega, karena ada kandidat Presiden AS yang mau mendengarkan protes dunia internasional,\" tutup Ginting.(sws)
Pemerintahan Baru Didorong Buka Perwakilan Kantor Kebudayaan di Ramallah dan Yerussalem Barat
JAKARTA | FNN - Putusan Mahkamah Internasional International Court of Justice/ICJ) pada Jumat (19/7/2024), yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal, menjadi momentum bagi Prabowo Subianto untuk menyampaikan isu Palestina dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Hal itu disampaikan Pakar Hubungan International Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah dalam Gelora Talk dengan tema \"Menanti PBB Bertindak, Akankah Israel Patuhi Putusan ICJ?\", Rabu (24/7/2024) sore. Menurut Reza, Palestina perlu disebutkan dalam pidato perdana Prabowo usai dilantik sebagai Presiden. Sebab, Prabowo dalam kampanyenya secara tegas akan mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina, termasuk saat menghadiri pertemuan Shangri-La Dialague di Singapura beberapa waktu lalu. Sehingga putusan ICJ ini menjadi angin segar bagi kemerdekaan Palestina, dan perlu disampaikan kepada Prabowo ketika resmi menjadi Presiden agar bisa membuka mata dunia, serta pentingnya solusi dua negara. \"Kata kunci Palestina perlu dimasukkan dalam pidato awal Pak Prabowo, termasuk kita akan mengirimkan pasukan perdamaian. Palestina ini adalah panggilan konsititusi kita, untuk turut serta memelihara perdamaian dunia,\" katanya. Indonesia saat ini, kata Teuku Rezasyah, dipandang sebagai mediator potensial secara global, karena sikap dan penerimaannya diangggap sebagai negara muslim moderat. Tinggal memperkuat upaya diplomatik untuk mendorong kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional. \"Kita bisa menyerukan solidaritas global dan kedudukan yang setara di antara semua negara. Dan perlunya perubahan sistemik di negara mereka sendiri untuk meningkatkan tekanan global terhadap Israel,\" katanya. Jadi Pemain Global Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Indonesia bisa menjadi pemain global asal memasukkan isu Palestina sebagai salah satu agenda utama. Dalam kesempatan itu, Mahfuz menggambarkan bagaimana China baru-baru ini mengambil peran sebagai pihak yang menengahi rekonsiliasi faksi-faksi Palestina, termasuk menyatuhkan Fatah dan Hamas di Beijing pada Selasa (23/7/2024). \"Ini menunjukkan bahwa China ingin mengambil posisi di tengah, yaitu situasi di persimpangan global agar kekuatan nasionalnya bisa menjadi lebih berpengaruh di tataran global,\" kata dia. Menurut Mahfuz, jika Indonesia ingin menjadi pemain besar seperti China sekarang, maka melibatkan diri dalam dinamika politik global mutlak dilakukan. Oleh sebab itu, Mahfuz menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto membawa isu Palestina yang disaksikan seluruh mata dunia saat ini menjadi perhatian utama di bawah kepemimpinannya. \"Setelah dilantik sebagai presiden yang harus dilakukan (Prabowo) adalah menjadikan Palestina sebagai salah satu isu besar Indonesia dalam diplomasi internasionalnya,\" tegasnya. Dikatakan Mahfuz, peningkatan dukungan terhadap Palestina di akar rumput harus terus didorong dan dibawa ke tingkat nasional. Sebab, kebijakan yang dibawa ke tataran pemerintah bisa digaungkan di kancah internasional dan berpengaruh pada pengambilan sikap PBB. \"Gelombang dunia yang saat ini sangat kuat di akar rumput ini memang harus terus didorong ke tingkat kebijakan negara maka nanti itu akan berpengaruh di sidang umum PBB,\" ujarnya. Kendati demikian, Mahfuz menilai penyelesaian konflik Palestina tidak bisa hanya bergantung sepenuhnya pada mekanisme multilateral seperti melalui PBB dan Mahkamah Internasonal. \"Benjamin Netanyahu buru-buru berangkat ke Washington setelah ICJ mengeluarkan putusan. Karena dia tahu bahwasanya harus ada yang menjaga palang pintunya di PBB yaitu Amerika,\"kata mantan Ketua Komisi I DPR ini. Buka Perwakilan di Palestina Sementara itu, Sejarawan dan Tokoh Agama Babeh Haikal Hassan mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera membuka perwakilan di Ramallah dan Yerussalem Barat di Palestina untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke dua negara. \"Kantor ini bukan kantor kedutaan, tapi sebuah kantor kebudayaan atau rumah Indonesia sebagai gagasan gerakan persaudaraan antara Indonesia dan Palestina, memberikan pelatihan, beasiswa dan lain-lain,\" kata Babeh Haikal. Dengan adanya kantor kebudayaan di Palestina, lanjut Babeh Haikal, berbagai upaya diplomatik lebih lanjut dan negosiasi di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik, pembicaraannya bisa dilakukan di sini. Selama ini, kata Babeh Haikal, masalah Palestina dirangkap oleh Kedutaan Besar Indonesia di Yordania. Sehingga ketika pejabat/orang-orang Indonesia mau masuk Palestina dilarang dan harus mendapat izin Israel. \"Kalau kita punya kantor perwakilan kebudayaan di Palestina sendiri, tidak akan ada yang bisa melarang. Rumahnya kita beli untuk kegiatan budaya Indonesia, bisa jadi alat negosiasi. Jadi ini yang saya usulkan, mudah-mudahan menjadi tindakan nyata pada tahun 2025,\" pungkasnya. (*)
Kelapa Bioavtur dan Kepala Ngelantur
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ke-51 di Surabaya Jokowi menyatakan keinginannya agar kelapa diolah menjadi bioavtur atau bahan bakar pesawat terbang. Menurutnya Indonesia sebagai pengekspor kelapa terbesar kedua di dunia harus membuat kelapa lebih inovatif dan multi manfaat. \"Coba buat pohon kelapa lebih pendek\", katanya. Jika sekedar ide atau keinginan ya boleh-boleh saja tapi harus berdasar dan berprospek rasional. Apa tidak hebat jika dunia berminat menggunakan bahan bakar pesawat terbang dari minyak kelapa Indonesia? Tentu hebat, tapi kumaha? Sudahlah yang realistis saja omong itu. Apalagi jika memprediksi ekonomi Indonesia akan meroket dikarenakan mampu memproduksi bahan bakar pesawat dari kelapa. Besok mungkin muncul keinginan pak Jokowi agar kelapa menjadi bahan bakar roket. Omongan dan harapan Jokowi sering tak terbukti, omdo kata bahasa gaul mah. Dulu soal mobil Esemka mengagumkan warga sampai harus inden untuk mendapatkannya, eh yang terjadi malah es MK beku dan MK-90 yang jadi mainan untuk Gibran. Lalu ada anjuran untuk peningkatan pendapatan rakyat Indonesia dari usaha racun kalajengking. \"Itu kalau mau kaya\", kata Jokowi. Memang baru campuran bioavtur yang mungkin digunakan, itupun dengan risiko rendah. Uji coba baru pada angka 2,4 % dan 97,6 % fosilfuel. Jadi masih jauh, konon untuk tahun 2030 baru bisa 5 % saja. Masih panjang waktu untuk angka 100 %. Jangankan kebutuhan ekspor untuk penggunaan domestik saja angka 2,4 % (SAF 2,4) belum bisa terealisasi. Isu hilirisi terus digemakan. Jokowi hanya mimpi soal bahan bakar pesawat dari kelapa. Kita baru mencoba pada jenis biodisel itupun baru maksimum kadar 40 %. Perlu modal untuk mengolah kelapa menjadi biodiesel atau bioavtur yang dimulai dari penanaman. Jangan-jangan akan mengemis investasi dan impor petani dari China lagi. Ini artinya hilirisasi sama dengan Chinaisasi melalui Jokowisasi dan Luhutisasi. Optimalkan dulu Kilang Pertamina Cilacap untuk melakukan uji coba bioavtur dengan prosentase tinggi, baru pak Jokowi gembar gembor soal hilirisasi dan kehebatan Indonesia dalam memproduksi minyak kelapa untuk pesawat terbang yang akan digunakan oleh berbagai maskapai penerbangan di dunia. BRIN sendiri kan baru melakukan riset dan uji coba pengolahan bioavtur dari kelapa non standar. Persoalan pengelolaan perkebunan kelapa masih banyak problema, terutama bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani. Masalah tingkat pendidikan, kesehatan, alih fungsi lahan, mafia bahkan korupsi masih kuat melekat. Baru-baru ini urusan kelapa sawit Direktur PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng telah divonis 15 tahum karena korupsi merugikan uang negara sebesar 78 trilyun rupiah. Petani kelapa sawit belum menjadi pihak yang diuntungkan. Apalagi dengan harga yang semakin menekan. Jokowi perlu menyederhanakan manfaat dari kelapa. Urusan minyak goreng penting untuk diperhatikan secara serius. Agar harga tidak selalu meninggi dan tingkat ketersediaan yang kurang. Implementasi teknologi kelapa harus diorientasikan pada manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir pengusaha atau konglomerat. Bioavtur memang bagian manfaat kelapa, tapi baiknya fokus pada biodiesel dulu yang kini terus meningkat penggunaannya. PT KAI akan mencoba biodiesel 40 % sebagai bahan bakar KA nya. Kampanye pemanfaatan bioavtur dengan porsi 2,4 % masih jauh dari sebutan bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Lagi pula sudah terlalu banyak kampanye \"inovasi\" Jokowi yang mimpi dan berujung gagal. Karenanya kaitan dengan multi guna kelapa sebagaimana dalam Konperensi dan Pameran Kelapa Internasional di Surabaya baiknya yang urgen dan rasional saja dahulukan, tak perlu melompat-lompat seperti kodok. Kelapa bioavtur jangan sampai membuat kepala menjadi ngelantur. Pesawat American Airlines terbang dengan bahan bakar \"minyak kelapa Indonesia\". Gara-gara batok kelapa, kepala jadi botak. Lalu pemuja Jokowi pun ikut batuk-batuk. (*)
Tidak Sudi Dijajah Cina (3)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Cina Sudah Masuk Aliran Darah Kekuasaan Di Indonesia. Pada abad ke- 5 masa kerajaan Kalingga (Holing) Cina sudah masuk ke Nusantara, berlangsung terus menerus sampai hari ini. Dalam jejak sejarahnya, Cina sudah ribuan tahun ingin menguasai Nusantara. Berawal di jaman Sriwijaya pada abad ke - 6 Cina sudah berbondong bondong masuk masuk ke Nusantara menguasai jalur utara sebagai jalur perdagangan dunia.. Bukan hanya dalam sejarah pelayaran Cina bahkan sangat monumental dalam sejarah pelayaran dunia \"Cheng Ho\" (1371 -1433 M) atau \"Wai Ping\" dari dinasti Ming sudah melakulan agresi politik untuk misi penaklukan raja raja di Nusantara. Misi yang di bawa : 1). Motif politik pencitraan Kaisar Yonle. 2). Diplomatis. 3). Perdagangan luar negeri. 4). Menabur budaya Cina. 5). Membuat peta pelayaran. 6). Penaklukan dengan membentuk persekutuan militer. 7). Menebar kebesaran kekuasaan Cina. Misi penaklukan Cina adalah daerah yang sudah di taklukan harus mengakui kekaisarah Cina, mengirimkan upeti. Sehingga kekuatan militer melekat dalam misinya. Jalan damai pilihan utama apabila tidak tercapai (melawan) pilihannya dengan kekuatan militer (kekerasan). \"Cheng Ho\" bukan penyebar agama (Islam) melainkan kegiatan politik dinasti Ming. Sejarah ingin menguasai Nusantara (Jawa) tidak pernah surut sepanjang jaman warga Cina terus berdatangan. \"Di jaman kolonial, Belanda awalnya hanya meminjam gudang gudang saudagar Cina untuk menyimpan hasil pembelanjaannya, lambat laun untuk keamanan, mereka mempersenjatai penjaga gudang sebagai pasukan kecil\" \"Kerjasama Cina dengan Belanda makin kuat , peluang saudagar Cina makin besar dan lebar. Pedagang Cina memandu kaum Pribumi di beri tempat sebagai buruh, tenaga kasar atau budak\". Toh saat itu Belanda mengetahui bahaya pedagang Cina maka membuat peraturan \"larangan penyewaan dan penjualan tanah pertanian di Jawa kepada orang orang Cina\". Periksa sejarah \"DIY melarang Cina memiliki tanah di Jogjakarta\" Kolaborasi Belanda dan Cina untuk menguasai Nusantara lahirlah kekuatan yang disebut \"Opsir Tionghoa atau Kapitan Cina\". Di persenjatai oleh Belanda dan memiliki \"hak exlusive\" menarik pajak , menguasai pembangunan infrastruktur , boleh menangkap dan membunuh dalam menjaga keamanan. Opsir Tionghoa di pulau Jawa memiliki gelar \"Sia\" secara turun temurun. Sejarah watak saudagar Cina di Indonesia adalah penjajah ... \"Tidak Sudi Di Jajah Cina\" Tidak pernah menyangka dan membayangkan di era Presiden Jokowi Cina di persilahkan dengan leluasa sebagai penjajah - masuk pada denyut nadi aliran darah kekuasaan di Indonesia. (Barsambung).
Tajurhalang Bogor Jadi Lautan Sampah, Ini Salah Satu Pelakunya
Bogor | FNN - Jalan raya Bomang (Bojonggede - Kemang) semakin ramai dilintasi pengguna jalan. Jalan arteri yang merupakan terusan Jalan Tegar Beriman menuju Parung itu kini penuh sampah di kiri dan kanan jalan. Jajaran Muspika Kecamatan Tajurhalang mengadakan patroli dan menangkap seorang pria yang membuang sampah di jalan raya yang belum jadi itu. Penangkapan itu viral di sejumlah media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria mengenakan kaos putih dengan topi, sedang membacakan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya membuang sampah di Jalan Raya Bomang, Tajurhalang. \"Saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Apabila saya membuang sampah sembarang lagi, saya siap kenakan sanksi dan hukuman yang berlaku,\" ucap pembuang sampah dalam video postingan akun Instagram @kantorkecamatantajurhalang yang dilihat Radar Bogor Selasa (23/7/2024) pagi. Dikonfirmasi, Camat Tajurhalang Ivan Pramudya membenarkan perihal adanya tangkap tangan oknum masyarakat yang membuang sampah sembarang di Jalan Raya Bomang. Kata dia oknum masyarakat pembuang sampah membuang sampah secara sembarang tersebut dilakukan pada malam hari. \"Kemarin Satpol PP yang menangkap dan membuat surat pernyataan,\" katanya kepada Radar Bogor Selasa (23/7/2024). Ia meminta agar masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang. Jika menemukan oknum masyarakat yang membuang sampah sembarang, bisa melapor ke Muspika Kecamatan Tajurhalang. Sementara itu, kondisi Jalan Raya Bomang masih dipenuhi sampah liar. Pantauan Radar Bogor Selasa (23/7/2024) tumpukan sampah di sepanjang jalan masih ditemukan. Sebagian sampah ada yang sudah dibakar. Ada pula yang berserakan hingga menutupi sebagian jalan. (Rdr)
Pemilu Amerika Serikat, Selamat Ginting: Netanyahu Cenderung Dukung Trump Daripada Kamala Harris
Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting melihat kecenderungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu lebih condong akan mendukung Donald Trump daripada Kamala Harris dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS), November 2024 mendatang. Apalagi saat menjadi presiden, Trump mendukung Israel memindahkan ibukota negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem. \"Netanyahu akan cenderung mendukung Trump daripada Kamala Harris dalam pilpres mendatang. Saat dunia mengutuk pemindahan ibukota Israel pada Desember 2016 sebagai provokasi, Trump malah abaikan protes dunia. Bahkan Trump memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada pertengahan 2017,\" kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Rabu (24/7/2924). Kamala Humanis Ginting melanjutkan, Kamala Harris sebagai perempuan akan lebih humanis dalam penyelesaian kasus di Timur Tengah. Bahkan cenderung tidak akan melanjutkan kebijakan Joe Biden yang terus memasuk senjata dan amunisi kepada tentara Israel di Gaza, Palestina. \"Sebagai mantan jaksa agung di California, Kamala akan lebih menghormati hukum. Apalagi Perserikatan Bangsa Bangsa dan Mahkamah Internasional telah membuat keputusan keberadaan Israel di Gaza adalah ilegal. Kebengisan tentara Israel di Gaza adalah genosida yang harus dihentikan dan Netanyahu dianggap penjahat perang paling dicari dunia,\" ungkap Ginting. Saat ini PM Netanyahu sedang berada di AS dan akan berpidato di depan Kongres AS. Dalam agendanya Netanyahu juga akan bertemu Presiden AS Joe Biden serta Donald Trump yang sedang berjuang untuk kembali menjadi presiden AS. Lobi Politik Menurut Ginting, Netanyahu memanfaatkan masa reses DPR Israel untuk mendapatkan dukungan dari AS, siapa pun yang akan menjadi presiden baru setelah Joe Biden mengundurkan diri dari kontestasi pilpres AS. Sehingga kunjungan Netanyahu ke AS saat ini akan dimanfaatkan dengan lobi politik untuk memengaruhi elite AS, terutama calon presiden mendatang agar dapat memberikan keuntungan bagi Israel dalam konstalasi global di Timur Tengah. \"Lobi politik dilakukan Netanyahu agar siapa pun Presiden AS mendatang tetap menjadi sekutu kuat Israel di tengah ancaman perang regional di Timur Tengah,\" ujar dosen tetap (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) FISIP UNAS itu. Apalagi, kata dia, saat ini Israel harus berhadapan dengan tiga milisi Hamas di Palestina, Hizbullah di Libanon, dan Houthi di Yaman. Termasuk ancaman dari Iran akibat tindakan Israel yang menyerang konsulat Iran di Suriah. Di Bawah Tekanan Ginting mengungkapkan, saat ini Netanyahu berada di bawah tekanan yang semakin meningkat di dalam negeri. Termasuk dari publik Israel dan pimpinan militer, untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan beberapa dari perkiraan 116 sandera yang masih ditahan oleh Hamas dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina di penjara Israel dan penghentian pertempuran. Jadi, lanjut Ginting, kunjungan Netanyahu ke AS antara lain dilakukan untuk meredakan ketegangan di Israel utara dan Lebanon selatan. Tentara Israel sedang berperang dengan militan Hizbollah yang didukung Iran, dan mencegah perang regional. Termasuk dengan milisi Houthi di Yaman dan milisi Hamas di Palestina,\" ujar Ginting. \"Rakyat Israel saat ini sudah tidak tenang, karena serangan balasan dari milisi Hamas, Hizbullah, dan Houthi sudah menyasar ke wilayah strategis Israel. Belum lagi kuatnya militer Iran akan menjadi ancaman serius bagi pemerintahan zionis Israel,\" pungkas Ginting. (sws).
Tidak Sudi Dijajah Cina (2): Cina Sudah Menduduki Semua Lini Kekuasaan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TEREKAM sebuah kejadian pada tahun 2015 saat Gubernur DKI Ahok datang ke Makostrad pada sebuah acara seremonial kecil saat Kostrad menerima bantuan sejumlah uang, sebagian diwujudkan kendaraan dinas. Kaskostrad saat itu di jabat Mayjen TNI Setyo Sularso. Upacara penyerahan bantuan dilaksanakan di loby Makostrad tanggal 24 Juli 2015. Ahok berdiri di mimbar kehormatan bersama Panglima Kostrad, pasukan dipimpim Kepala Staf Kostrad MayjenTNI Setyo Sularso. Ahok dalam sambutannya seperti biasa diawali menyebut .. \"yang terhomat Panglima Kostrad \". Hanya saat menyebut .. \"yang terhormat Kaskostrad Mayjen TNI Setyo Sularso\"_ ada tambahan kata \"Pak Setyo Sularso yang mana\", penanda sebelumnya tidak saling kenal dan bertemu. Kaskostrad spontan mengangkat tangan \"saya .. ada apa?\". Ahok tampak terkejut, merespons dengan kata bukan pada tempatnya di luar kepatutan sopan santun sebagai pejabat negara, seraya mengucapkan \"Pak Setyo ... kita hidup di atas konstitusi!\" Mayjen TNI Setyo Sularso sebagai tuan rumah menahan diri dan tidak mengkonfirmasi apa maksud ucapan \"Ahok\". Bagi seorang perwira tinggi selevel Kaskostrad pasti memiliki kepekaan tinggi, layak \"sign-nya nyala\", menyentuh koordinatnya \". Hanya bantuan uang rakyat tidak seberapa Ahok menempatkan dirinya merasa di atas level Kaskostrad. Ini sinyal prilaku \"Barongsai\": \"betul kita hidup di atas konstitusi, lalu siapa yang bermain dengan konstitusi, untuk kepentingan siapa?\". Belakangan tercium Ahok sudah membuat buku \"Merubah Indonesia\" Pantas \"sign Jenderal Setyo Sularso menyala. Bagi Bangsa Indonesia (TNI) NKRI adalah harga mati. Pantang untuk diubah dan jangan sampai berubah\". Dari sinilah bagi seorang TNI sangat peka melihat dan mengamati apa yang tersirat dari ucapan dan sorot mata seorang \"Ahok\" di depan pasukan Kostrad. Gambaran di atas bagi TNI apalagi selevel Kostrad merekam ada permainan dan skenario yang sedang dimainkan dan kompetisi yang dipaksakan untuk memudarkan peran Bumi Putra dalam kancah politik di Indonesia. Simak saja mulai dari Jakarta, apa yang terjadi dengan reklamasi Teluk Jakarta. Saat ini sudah melebar Proyek swasta Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 masuk daftar Proyek Strategis Pemerintah (PSN), dengan biaya APBN. Ini proyek siapa untuk siapa? Wajar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam pengarahan di depan petinggi TNI dan siswa Sesko TNI di Bandung 2 Mei 2017, \"mewanti wanti akan ancaman di depan mata yang sedang berlangsung\". Belajar dari sejarah tentang tamatnya riwayat peran melayu di Singapore, dulu sebagai pendiri negara, kini tersingkirkan. Abogirin penduduk asli Australia tesinggkir dengan bangsa pendatang dari Inggris. Bangsa Indian Amerika terpinggirkan oleh bangsa Eropa. Tidak hati hati dan waspada akan terjadi warga Pribumi dengan \"Trilogi Pribumisme-nya\" : \"Pribumi pendiri NKRI, Pribumi pemilik NKRI dan Pribumi Penguasa NKRI\" , tinggal nama tersingkir oleh warga Cina. Cerita Ahok adalah simbol kekuasaan dan politik Cina\", Cina sudah berada di semua lini kekuasaan - \"Tidak Sudi Dijajah Cina\". (*).
Sistem Pemilihan Lewat MPR Bukan Hanya Suara Terwakili, tetapi Juga Pikiran
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila SEJAK UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 ternyata Indonesia bukan melakukan reformasi tetapi telah melakukan deformasi. Deformasi menurut ķamus bahasa Indonesia adalah de·for·ma·si /déformasi/ n perubahan bentuk atau wujud dari yang baik menjadi kurang baik: Apa yang terjadi dengan NKRI selama 22 tahun telah terjadi deformasi. Kerusakan paling utama adalah pada sistem ketatanegaraan yang tidak lagi mempunyai tata nilai, bahkan negara yang dirahmati Allah dengan sistem permusyawaratan perwakilan diganti dengan sistem perjudian banyak banyakan suara, kalah menang, kuat kuatan, pertarungan kaya -kayaan dengan sistem presidensiil. Padahal aslinya negara dan bangsa ini adalah negara yang mengutamakan persaudaraan, tolong menolong, kekeluargaan, gotong royong, persatuan dengan sistem MPR. Sistem partai politik inilah yang mengusung pemilihan langsung dengan model pilpres, pilkada, pileg, telah merusak mental dan akhlak bangsa ini, sebab telah terjadi permainan uang sogok-menyogok transaksional. Apalagi pileg jual beli suara di tingkat TPS sudah terjadi bagaimana memindahkan suara agar yang mampu bayar bisa menang dan transaksional ini melibatkan semua stake holder pelaksana pemilu. SBY pun mengeluh butuh 40 milyar sampai 100 milyar untuk bisa menjadi anggota DPR, bahkan Bambang Soesatyo mengatakan dalam pilsung dengan istilah politik NPWP (Nomor Piro Wani Piro) jadi kerusakan sudah begitu parah. Kerusakan ini diakui juga oleh Prof Amin Rais bahwa amandemen dengan melucuti kewenangan MPR adalah suatu yang naif. Arus balik mulai terasa dari demokrasi mbelgedes menuju sistem pemilihan lewat MPR dengan permusyawaratan perwakilan dari demokrasi brutal kembali pada demokrasi permusyawaratan yang bermartabat. Ada kesalahan yang akut pada sebagian intelektual atau mungkin juga mereka agen asing yang tidak ingin kembali ke UUD 1945. Mereka mengatakan pemilihan lewat MPR itu kata mereka penghinaan karena suara kaum cerdik pandai itu diwakilkan pada orang-orang yang tidak jelas di MPR. Dari berbagai diskusi persepsi ini sengaja dibangun, padahal jika pemilihan lewat MPR bukan hanya suara yang diwakilkan tetapi pikiran pikiran mereka juga akan tersampaikan. Bukannya kaum cerdik pandai itu diwakili oleh organisasi profesinya bahkan bisa diwakili oleh tiga atau lebih organisasi yang diikuti contoh. Saya Muhammadyah, saya juga seorang Insinyur dan saya juga ikut anggota KADIN dan suara saya diwakili utusan golongan dari Muhammadyah, juga utusan golongan profesi PII dan KADIN.dan pikiran-pikiran saya terwakili di tiga organisasi yang saya sebagai anggota. Maka pikiran pikiran itu akan dituangkan di dalam GBHN, sehingga peran serta intelektual dihargai sesuai dengan profesinya. Bagaimana dengan pemilihan langsung maka suara saya berhenti pada bilik suara dan gelar pendidikan saya Profesor Doktor disetarakan dengan kuli pelabuhan, kuli bangunan sama satu suara. Jadi sebagai intelektual anda tidak dihargai dalam pemilihan langsung.Tetapi jika pemilihan lewat MPR kepintaran anda dihargai bukan hanya suara anda. Bahkan lebih jauh pikiran pikiran kaum intelektual itu tidak berhenti menjadi Garis Garis Besar Haluan Negara, tetapi juga menjadi kontrol pelaksanaan GBHN. Jika presiden yang diberi mandat lalu menyelewengkan GBHN maka bisa diturunkan. Itulah yang namanya kedaulatan rakyat. Bandingkan dengan pilsung ketika kita tidak setuju dengan UU Cipta Kerja, maķa buruh akan berdemo berjilid jilid ya ngak direspon. Ketika tidak setuju dengan IKN protes demo berhari hari bahkan Rocky Gerung dengan bangganya melontarkan perkataan pada Jokowi \"Bajingan Tolil \" juga dianggap angin lalu. Jika sistem MPR dikembalikan, maka terjadi disrupsi pada para blantik demokrasi mbelgedes, maka yang paling tidak setuju lembaga survei ,konsultan politik, oligarki, gerombolan pendukung yang jika menang bisa jadi komisaris di BUMN dan partai politik yang tidak pernah berpikir tentang bangsa dan negara, tetapi asyik korupsi memperkaya diri sendiri. Coba perhatikan saja partai partai yang tidak setuju kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Partai-partai yang tidak mau kembali ke UUD 1945 dan Pancasila adalah para koruptor dan pengkhianat terhadap bangsa dan negaranya sebab UUD 2002 telah membubarkan negara yang diproklamasikan 17Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta. (*)
UU Ibu Kota Negara Melanggar Konstitusi dan Kedaulatan Daerah: Pemerintah Pusat Aneksasi Pemerintah Daerah
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MENURUT Pasal 33 ayat (3) UUD, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan …… Bunyi Pasal ini menegaskan, bumi dan air (dan kekayaan alam ….), di dalam wilayah Indonesia, bukan milik Negara: bukan milik Pemerintah Pusat. Artinya, pemilik bumi dan air (dan kekayaan alam ….) tidak bisa lain adalah milik Daerah: lebih spesifik lagi, milik Daerah Kabupaten dan Kota, sebagai satuan Daerah terkecil yang diatur di dalam Konstitusi, Pasal 18 ayat (1), yang berbunyi: _Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, ….,_ Hal ini dibuktikan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Air Tanah (PAT) dipungut oleh Daerah Kabupaten dan Kota (Kecuali DKI Jakarta yang tidak mempunyai Kabupaten dan Kota), seperti diatur Pasal 4 ayat (2) UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB;….. e. Pajak Air Tanah; ….. Di samping itu, konstitusi juga mewajibkan Daerah agar menjalankan otonomi seluas-luasnya, seperti diatur Pasal 18 ayat (5) UUD: Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Yang dimaksud dengan otonomi adalah kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri dan independen, tanpa campur tangan pihak lain; dan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, menjalankan otonomi daerah, atau Kedaulatan Daerah, seluas-luasnya bukan hanya hak dan wewenang, tetapi juga kewajiban konstitusi bagi Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara itu, pemerintahan Jokowi menerbitkan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Selain melanggar konstitusi, Pemerintahan Jokowi melalui otorita IKN juga melanggar Kedaulatan Daerah, merebut sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur. https://www.kedaipena.com/undang-undang-ibu-kota-negara-melanggar-konstitusi-wajib-batal/?amp=1 Total wilayah yang direbut Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah seluas 256.142 hektar wilayah darat dan 68.189 hektar wilayah laut, seperti tercantum di dalam Pasal 6 UU IKN. Dinamakan aneksasi, karena pengambilan wilayah untuk Otorita IKN di Provinsi Kalimantan Timur, di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur, dilakukan sewenang-wenang dengan melanggar UU tentang Pemerintahan Daerah. Jokowi bertindak bagaikan pemilik negeri ini, pemilik Bumi dan Air Indonesia, dengan merebut sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur untuk diberikan kepada Otorita IKN. Jokowi melanggar UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait Pembentukan Daerah. Menurut UU Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah baru wajib dilakukan melalui 1) Pemekaran Daerah seperti dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf a; 2) Pemecahan Daerah seperti dimaksud Pasal 33 ayat (1) huruf a; dan berbagai persyaratan lainnya seperti dimaksud Pasal 34 sampai dengan Pasal 43. Pasal 32 ayat (1) huruf a: _Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa: a. pemekaran Daerah;_ Pasal 33 ayat (1) huruf a: _Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru;_ Pasal 33 ayat (3): Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif; Persyaratan administratif antara lain wajib mendapat persetujuan DPRD seperti diatur Pasal 37, sebagai berikut: a. untuk Daerah provinsi meliputi:1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk. b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan_3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk. Semua persyaratan di atas tidak dipenuhi oleh Jokowi dalam pembentukan Daerah Ibu Kota Negara. Sebagai konsekuensi, maka pertama UU IKN tidak sah; kedua, bentuk Otorita IKN sebagai daerah tidak sah; ketiga, wilayah IKN tidak sah. Artinya, UU IKN wajib batal. (*)
Tidak Sudi Dijajah Cina (1)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJARAH panjang membentantangkan lembaran putih menorehkan tulisan bercak sejarah terbaca dengan jelas sejak abad 13 Cina sudah memiliki nafsu birahi ingin menguasai Indonesia (Jawa). Pada abad 13 di Jawa telah berdiri kerajaan Singosari dengan Rajanya Sri Maharaja Kerta Negara. Pada masa itulah Raja Khubilai Khan dari daratan Cina mengutus \"Mengki (Meng Chi)\" untuk datang ke Jawa menundukkan Singosari. Pada tahun 1289 pasukan \"Meng Chi\" mendarat di Tuban Jawa Timur, merasa kuat, sombong dan angkuh meminta Raja Sri Maharaja Kerta Negara takluk dan tunduk dengan Raja Khubilai Khan. Sri Maharaja Kerta Negara tersinggung merasa kehormatan dan harga dirinya terhina dan dihinakan \"Tidak Sudi Dijajah Cina\" Meng Chi langsung dipotong telinganya dan diminta pulang ke negaranya. \"Khubilai Khan,\" sangat marah dan dendam, maka pada tahun 1293 empat tahun kemudian di bawah panglima \"Ike Mese\" dengan seribu kapal perang kembali datang dengan pendaratan yang sama di pelabuan Tuban untuk menundukkan Singosari. Sayang Kerta Negara sudah tidak ada setelah diserang Raja Kediri Jaya Katwang digantikan menantunya Raden Wijaya. Terjadilah siasat cerdik Raden Wijaya, memanfaatkan tentara \"Ike Mese\" untuk menumbangkan \"Jaya Katwang\". Setetelah tumbang tak terduga Raden Wijaya memiliki tekad yang sama dengan mertuanya \"Tidak Sudi Dijajah Cina\". Tentara \"Ike Mese\" sebagian kapalnya dilumpuhkan (dibakar) sebagian pasukannnya dibunuh dalam peperangan, sisanya diusir untuk kembali ke negaranya. Inilah kegagalan pertama sang penakluk menundukkan sasarannya. Sejarah penaklulan tidak pernah berhenti, tanpa putus asa pada akhirnya di kemudian Cina mampu menguasai Indonesia tanpa perang fisik. Cina mengubah strategi politiknya dengan \"Barongsai dan angpaonya\". Dengan mudah penguasa Indonesia di alam kemerdekaan diserang perutnya. Lahirlah oligarki menjadi kekuatan lebih dahsyat perang tanpa fisik. Politik perang Barongsai dengan \"Ternak Penguasa\" kekuatan politik dan ekonomi Indonesia luluh lantak. Bukan saja mampu membeli semua peraturan dan UU yang mengatur negara. Negarapun dibeli dengan mengubah UUD 45. Setelah psl.6 ( 1 ) syarat menjadi Presiden \"Orang Indonesia Asli\" jadi ubah maka tinggal selangkah lagi secara fisik dan psychis etnis Cina sebagai Presiden RI. Sangat terasa NKRI telah masuk dalam jaring liputan perangkap negara Cina. Mereka ingin menguasai Nusantara sejak \"Jaman Sriwijaya\". Indonesia berhasil runtuh total di era Nusantara dalam genggaman kekuasaan \"Raja Joko Widodo\" (Bersambung).
POPULER
