ALL CATEGORY
Jangan Salah Pilih Capres agar Reformasi Tidak Kembali ke Titik Nol
Jakarta | FNN - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk bijaksana menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menambahkan, jika salah pilih, maka cita-cita reformasi terancam hilang. \"Mengingatkan bagi semua warga yang berhak memilih jangan lupa akan rekam jejak buruk calon pemimpin di masa lalu, yang belum jelas pertanggungjawaban hukum dan moralnya. Jika warga masyarakat salah memilih maka kita akan kembali harus memperjuangkan reformasi yang sekarang terancam hilang oleh ambisi kekuasaan tanpa moralitas ini,\" tegas Petrus pada wartawan, Kamis (30/11/2023). Dalam pidatonya Megawati di Jakarta beberapa waktu lalu, mantan Presiden RI ke-5 ini mengingatkan bahwa pada dasarnya reformasi adalah untuk membatasi kekuasaan. Sebagai sebuah amandemen, aturan tersebut mestinya cukup diikuti, dan tidak boleh dilanggar. \"Sebagai seorang mantan Presiden RI dan sebagai Ketua Umum Partai nasionalis terbesar di Indonesia, pernyataan keras Bu Mega dalam Rakernas PDIP soal pentingnya praktek bernegara tetap berada dalam frame konstitusi demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat,\" jelas Petrus. Harus ada orang-orang yang mengingatkan maksud dan tujuan kita bernegara, menjalankan demokrasi dan melaksanakan Pemilu yang Jurdil. \"Menjaga demokrasi yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, terutama lewat pemilu yang jujur, adil dan bebas tanpa ada pemaksaan kehendak, tanpa ada kecurangan, tanpa intimidasi, dan sebagainya,\" kata Petrus. Gelaran kampanye Pemilu sudah dimulai. Semua pihak harus menjunjung prinsip-prinsip Pemilu tanpa intervensi. \"Prinsip-prinsip pemilu harus ditegakkan, karena Indonesia adalah negara hukum menuntut adanya pemilu yang jujur dan damai, peradilan yang bebas tanpa intervensi, perlindungan terhadap HAM dengan tetap menghargai pembatasan yang dilakukan oleh UU untuk menjamin HAM orang lain,\" tandas Petrus. Kesadaran Masyarakat Dalam kesempatan terpisah, pakar politik Prof. Ikrar Nusa Bakti menilai berbagai upaya intervensi di bidang hukum dan politik yang terjadi akhir-akhir ini untuk melanggengkan sebuah kekuasaan telah membahayakan demokrasi Indonesia. \"Kami yang selama ini selalu bersuara keras itu bukan kita ingin menginjak konstitusi tapi kita ingin presiden menghormati konstitusi dan mengembalikan demokrasi pada rel yang benar. Ini bukan lagi haus kekuasaan tapi benar-benar seperti kata orang Jawa bilang adalah gragas, artinya rakus,\" tandasnya di Jakarta, Kamis (30/11/2023). Mantan Duta besar Indonesia untuk Tunisia ini menegaskan, \"Berpolitik itu harus ada etika!\" Etika itu sangat penting dan erat kaitannya dengan daya tahan politik. Dia menambahkan bahwa kita harus berhenti berpikir bahwa semua orang Indonesia \'memiliki niat baik\'. Dia mengkritisi tajam sikap-sikap politik Joko Widodo yang berlaku seperti seorang raja sekarang ini. \"Untuk itulah, saya berharap agar masyarakat bisa melihat dan sadar akan adanya upaya-upaya menciderai demokrasi bangsa. Hal itu berbahaya bagi masa depan Indonesia, sehingga diperlukan kekuatan bersama,\" pungkasnya. (Sur)
AMU Mantan Wartawan Jawa Pos Gowes SBY - JKT Tuntut Tunjangan Hari Tua Para Eks Awak Media
JAKARTA | FNN - Mantan wartawan senior Jawa Pos (JP), Abdul Muis berusia 60 tahun, Gowes Surabaya-Jakarta (800 Km). Setelah lima hari menempuh perjalanan, akhirnya mencapai finish di Lapangan Monas, Kamis siang (30/11/2023). Muis nekad Gowes berhari-hari karena ingin menyampaikan aspirasi seluruh mantan awak media Jawa Pos, menuntut dana tunjangan hari tua, yang diabaikan manajemen JP. Cak Amu -- sapaan akrab Abdul Muis -- menuntut hak saham 20 persen karyawan Jawa Pos, dan dividen yang belum pernah diberikan sejak 2002. Cak Amu mengatakan, banyak teman mantan awak media di seluruh Indonesia yang hidupnya susah karena tidak mendapatkan hak dana hari tua. Nasib mereka jauh berbeda dengan mantan karyawan Kompas yang sampai sekarang mendapatkan hak pensiun. Paling kecil Rp 5 juta per bulan. \"Nah, niat saya gowes ke Jakarta hanya ingin bertemu Komisaris Jawa Pos, Goenawan Mohamad dan para komisaris lainnya untuk mengetuk hati nurani mereka,\" kata Abdul Muis di Monas, Jakarta, Kamis (30/11/2023). Cak Amu berangkat dari Surabaya pada Sabtu (25/11/2023), mengambil start di Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan Surabaya. Dia berangkat dari Surabaya tidak sendirian, karena ditemani 11 para goweser dari Jawa Timur yang tergabung dalam tim GeSS (Gowes Suka-Suka). Dalam perjalanan, Cak Amu dan 11 goweser pendukungnya mampu bertahan. Meski usianya menginjak kepala 6, Cak Amu dalam mengayuh sepeda dari kota satu ke kota berikutnya kerap meninggalkan para goweser yang lain. \"Alhamdulillah, semangat saya untuk bisa segera bisa bertemu para komisaris JP Goenawan Mohamad Cs untuk menyampaikan derita panjang para teman-teman pensiunan Jawa Pos, mendapat karunia sehat sampai Monas ini,\" kata wartawan senior yang pernah bertugas jadi redaktur olahraga JP. \"Monas Jakarta sengaja jadi tempat finish dan Tugu Pahlawan Surabaya jadi lokasi start, ini simbol perjuangan melawan penderitaan di masa tua para rekan-rekan mantan Jawa Pos di seluruh Indonesia,\" tambah Cak Amu, yang sudah menjadi kakek dua orang cucu dan masih aktif di profesi jurnalistik ini. Dana Masa Tua Dana hari tua yang diperjuangkan para awak media Jawa Pos, menurut Cak Amu, terkait dengan pembagian hak saham JP untuk karyawan sebanyak 20 persen sejak tahun 1985. Saham kolektif seluruh karyawan ini di bawah naungan Yayasan Karyawan Jawa Pos. \"Dulu, kita makmur setahun dapat lebih dari dua belas gaji, dan ada dividen karyawan. Tahun 2000, Dirut JP Eric Samola meninggal terjadi perubahan besar. RUPS 2001, manajemen di bawah kendali Dahlan Iskan membubarkan yayasan. Saham karyawan dititipkan Dahlan untuk dikelola, RUPS juga memerintahkan kepada Dahlan Iskan untuk segera membuat lembaga karyawan baru,\" jelas Cak Amu. Menurut Cak Amu, selama manajemen Jawa Pos di bawah kendali komisaris Goenawan Mohamad dkk, dan Dahlan Iskan sebagai Dirut selama 20 tahun Yayasan Karyawan tidak pernah dibentuk. \"Hak-hak karyawan sejak itu tidak lagi secerah sebelumnya. Tidak ada yang berani mempermasalahkan, karena kita takut dipecat,\" ungkap Cak Amu. Slamet Oerip Prihadi, yang 24 tahun jadi wartawan Jawa Pos sejak awal diakuisisi manajemen Majalah Tempo, menambahkan, tahun 2021 sejumlah mantan karyawan JP diundang Dahlan Iskan, yang kebetulan sudah tidak lagi jadi pucuk pimpinan JP untuk membahas soal 20 persen saham karyawan itu. Akhirnya, para mantan karyawan menunjuk pengacara Sudiman Sidabukke, SH hingga memperoleh legal standing dan berhasil menempuh cara damai di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Majelis hakim menetapkan akta van dading tertuang dalam putusan PN Surabaya Nomor: 125/Pdt.G/2022/PN Surabaya, tanggal 9 Mei 2002. Isi putusan, memerintahkan Dahlan Iskan membentuk lembaga karyawan bernama \"Yayasan Pena Jepe Sejahtera Surabaya. Selain itu, Dahlan juga diperintahkan mengembalikan saham karyawan JP ke yayasan baru itu. \"Yayasan berhasil memperoleh Akta Notaris pada 12 Agustus 2022. Namun terjadi stagnasi. Hak saham dan hak dividen dari manajemen Jawa Pos tidak kunjung direalisasikan,\" kata Slamet Oerip yang dikenal dengan inisial Sop. Karena tidak ada iktikad baik manajemen JP dan para komisaris, akhirnya para mantan wartawan dan karyawan JP menunjuk lawyer dari Jakarta, Dr Duke Arie Widagdo, SH, MH, CLA pada 21 Juli 2023. \"Pengacara baru itu langsung bergerak. Membawa kasus ini dipidanakan ke Polda Jatim. Saat ini, masih dalam tahap penyelidikan untuk dilakukan gelar perkara berlanjut ke penyidikan,\" pungkas Sop, 73 tahun, yang masih aktif memimpin media online CoWas (Konco Lawas) JePe. @ *Joko Irianto Hamid* (Eks. Wartawan JP) 081389665735
Didukung Tiga Gubernur, Pasangan Prabowo-Gibran Optimistis Menangi Kontestasi di Jatim
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, semua pihak saat ini tengah mengarahkan pandangannya untuk membaca \'fenomena Gibran\' dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto itu, tidak hanya menggerus basis suara PDIP di Jawa Tengah, tapi juga mengalahkan klaim atas kepemilikan suara tradisional di Jawa Timur (Jatim). \"Kita memang sedang membaca fenomena gibran ini dimana-mana cukup mengagetkan. Saya sendiri menganggap memang di Jawa Timur sedang terjadi guncangan yang cukup kuat,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema \'Kemana Suara di Jawa Timur: Muhaimin atau Gibran?, Rabu (29/11/2023). Menurut Fahri, kehadiran Gibran telah menggeliatkan suara pemilih pemula, milenial dan zelenial yang cukup masif. Sebab, Gibran dianggap sebagai politisi muda yang berani, sehingga kontroversi-kontroversi di tingkat pusat dilupakan. \"Rupanya Gibran itu cukup menyentak akar rumput pemilih pemula dan pemilih muda. Nah, saya kira ini menarik untuk dibedah. Gibran ini merepresentasikan pemilih baru, pemula, mileinal dan zelenial yang mampu mengalahkan klaim-klaim tradisional tentang kepemilikan suara di Jawa Timur. Afiliasi-afliasi berbasis tradisional itu dikalahkan,\" ujarnya. Fahri menduga akan ada mobilisasi pemindahan pemilih ke pasangan Prabowo-Gibran yang cukup besar dalam 20 hari terakhir masa kampanye. Sekarang, katanya, baru pada tahap awal pendahuluan. \"Selain kehadiran mas Gibran yang membuat guncangan di Jawa Timur. Pak Prabowo juga memiliki basis pengenalan yang luas di kalangan kiai dan santri di basis-basis pesantren sejak dulu. Makanya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu kawannya Pak Prabowo,\" katanya. Fahri juga mengatakan, elektabilitas suara PDIP salah satu pemenang di Jatim, berikut suara capresnya akan terguncang hebat, karena kemenanganya selama ini ada kontribusi dari Jokowi bakal terganggu. \"Dengan adanya Mas Gibran yang dianggap terafiliasi langsung dengan Pak Jokowi, maka elektablitas PDIP yang dipengaruhi dan dikontribusikan oleh Pak Jokowi, akan guncang juga mengganggu basis suara capres nomor 3,\" katanya. \"Nah, terkait calon nomor 1, terutama Pak Muhaimin Iskandar, dimana afiliasi cukup besar kepada PKB di Jawa Timur. Tetapi kita temukan justru afiliasi terhadap pribadi Pak Muhaimin selama ini tidak terlalu besar,\" imbuhnya. Ia menambahkan, Partai Gerindra akan mendapatkan coat-tail effect atau efek ekor jas di Jawa Timur sebagai kekuatan politik baru di Jatim, karena dukungannya kepada calon presiden (capres) Prabowo Subianto. \"Battleground di Jawa Timur selama ini menjadi persaingan PDIP dan PKB, dan sekarang masuk Gerindra. sebagai kekuatan baru. Dugaan saya Partai Gerindra akan mendapatkan coat-tail effect Pak Prabowo,\" pungkas Fahri. Menanggapi hal ini, Co-Kapten Timnas AMIN Jumhur Hidayat mengaku tidak percaya terhadap hasil-hasil survei yang selalu menempatkan elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan perolehan suara paling rendah. \"Saya tidak percaya dengan lembaga survei, bahwa apapun yang disampaikan buat saya tidak ada artinya. Kenapa dari fakta-fakta yang ada berbicara lain. Saya kasih contoh soal Sudirman di Jawa Tengah beberapa hari menjelang pencoblosan hanya mendapatkan 13-14 persen. Tapi begitu nyoblos dapat 43 persen,\" kata Jumhur. Tiga Gubernur Dukung Prabowo-Gibran Sementara itu, Ketua Pengarah Tim Kampanye Daerah Jatim Anwar Sadad mengatakan, Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawangsa bersama dua mantan gubernur, Soekarwo (Pak Dhe Karwo) dan Imam Utomo siap memenangkan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. \"Di TKD Jatim itu ada tiga gubernur, ada Imam Utomo, Pak Dhe Karwo dan Ibu Khofifah. Sehingga memberikan optimisme, bahwa ketokohan dan figur dua orang ini akan memberikan spririt di Jawa Timur,\" kata Anwar. Apalagi, kata Anwar, dari Pemilu ke Pemilu, pemenang suara di Jatim selalu berubah-ubah. Yakni pernah dimenangkan PDIP, PKB dan Partai Demokrat, itu menandakan bahwa kontestasi partai politik di Jatim begitu dinamis. \"Satu hal yang memberikan kami optimisme, terlepas dari fahta bahwa dua paslon di sebelah mewakili dua entitas yang tidak dimiliki paslon nomor 2, yaitu Jawa Timur dan NU. Tapi justu dengan itu kita punya optimisme,\" katanya. Pertama soal Jatim, menurut Anwar, pemilihan Gibran sebagai pendamping Prabowo adalah pilihan strategis untuk memenuhi kebutuhan mengenai tren pemilih muda di masa depan. Sebab, hal itu tidak hanya sekedar menjadi jargon, karena 56 persen pemilih milenial dan negeri z yang menjadi pemilih di Pemilu 2024. Mereka tumbuh bukan melalui sekat-sekat promodialimse dan identitas. \"Mereka tumbuh dari masyarakat yang tidak tumbuh dari mana mereka berasal, tapi yang paling penting adalah kompetisi mereka miliki. Inilah pentingnya menggandeng Mas Gibran,\" katanya. Sedangkan yang kedua soal Nahdtul Ulama (NU), lanjut Anwar, hubungan Prabowo dengan nahdliyin selama ini sudah cukup dalam terjalin sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. \"Seperti kata Pak Fahri Hamzah, itu sudah terjalin sejak Pilpres 2014, 2019 dan hubungan dengan para kiai dan tokoh-tokoh NU selama telah di maintance secara substantif. Misalkan 15 Anggota DPRD Partai Gerindra di Provinsi Jawa Timur, itu 11 orang merupakan kader-kader NU. Jadi kader NU itu diapresiasi, diberi ruang oleh partai yang kelahirannya tidak dari rahim NU,\" katanya. Selain itu, para Ketua DPD/DPW Jatim partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran juga merupakan kader NU seperti Ketua DPW Partai Gelora Jatim Muhammad Sirot. Sehingga dalam pandangan publik, akan lebih substantif memberi ruang kepada kader NU untuk berkiprah di partai yang kelahirannnya bukan difasilitasi NU. \"Itu jauh lebih subtantif, daripada mengambil sekedar identitas NU, jargon-jargon NU, tetapi dalam praktiknya tidak memberikan ruang yang besar kepada NU. Inilah optimisme kami, kehadiran kader NU di partai pendukung Pak Prabowo akan memenangkan pasangan nomor 2 Prabowo-Gibran,\" tandasnya. (Ida)
Soal Gemoy, Mahfuz Sidik: PKS Terbukti Plin-Plan
JAKARTA | FNN - Tidak lama setelah Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman Sohibul Iman mengkritik \'gemoy\', justru beredar poster iklan kampanye PKS memakai figur anak gemoy. Menanggapi temuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz sidik menyebut PKS plin-plan. \"Apa yang diomongin dengan apa yang dijalanin beda terus. Nggak jelas,\" kata Mahfuz dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023). Dalam poster iklan kampanye PKS itu, anak gemoy terlihat tengah mengendarai motor, menggunakan helm dan jaket orange bertuliskan angka 8 dan logo PKS Sementara di kanan-kirinya, anak gemoy tersebut tengah membawa kantong belanjaan berisi bahan pangan. Sedangkan di plat nomor bertuliskan PKS Menang: Pangan Murah, Kerja Gampang, Sehat Muda. Sebagai mantan kader PKS, Mahfuz mengetahui betul kalau PKS sering mengeluarkan janji-janji bombastis yang hampa. Dimana sejak awal sudah mengetahui, bahwa janji tersebut tidak dapat diperjuangkan dari awal, tapi tetap dijanjikan. \"Seperti janji SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera. Itu sejak awal memang sudah tahu tidak diperjuangkan dengan undang-undang, tapi tetap dijanjikan demi meraup suara,\" katanya. Menurut Mahfuz, masalah SIM dan STNK itu, memang tidak bisa ditetapkan dengan undang-undang, karena merupakan kewenangan dengan pemerintah daerah. Sebab, berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Sehingga aturan SIM seumur hidup dan bebas STNK itu ditetapkan Peraturan Daerah (Perda). Tetapi faktanya, hal itu tidak terbukti, hanya sekedar janji-janji PKS untuk meraup suara di Pemilu saja. \"Kan waktu itu, ada tiga yang jadi gubernur dari PKS. Ada DKI yang sekarang jadi calon presiden (Anies Baswedan), NTB (Zulkiflimansyah), Sumbar Irwan Prayitno, belum lagi yang wali kota. Kenapa SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan tidak diperjuangkan di wilayah itu,\" katanya. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, lanjut Mahfuz, dimana gubernurnya yang merupakan kader PKS justru menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan tertinggi daerah. \"Jangankan membebaskan pajak bermotor, faktanya Zulkiflimansyah selama menjadi Gubernur NTB tiap tahun justru menaikkan pajak motor,\" katanya. Jika PKS serius terhadap janji memperjuangkan SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) seperti yang disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pada Pemilu 2019 lalu, bisa dijalankan oleh kadernya yang menjadi kepala daerah. \"Sekali kebijakan Samsat adalah kebijakan gubernur, bukan kebijakan pusat. Harusnya program kampanye PKS bisa dilaksanakan di daerah yang kadernya menjadi kepala daerah. Bukan malah sebaliknya, gubernur justru tiap tahun menaikkan pajak motor,\" ungkapnya. Artinya, untuk merealisasikan janji-janji bombastis PKS yang hampa itu, kata Mahfuz, tidak perlu menunggu berkuasa di tingkat pusat terlebih dahulu, misalkan menjadi partai mayoritas di DPR atau menjadi Presiden. \"Tapi PKS bisa menjalankan program kampanyenya di daerah daerah yang PKS menjadi kepala daerah. Itu dengan catatan kalau PKS tidak plin-plan,\" tegas Mahfuz. Sekjen Partai Gelora ini juga menyindir soal perbedaan sikap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, yang didukung PKS dan Sekjen PKS Aboebakar Alhabsyi soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur. \"Capresnya menolak IKN dan ingin tetap Ibu Kota tetap di Jakarta, sementara Sekjen PKS mendukung pemindahan IKN. Jadi yang bener ini yang mana, apakah yang disampaikan capresnya atau partai pendukung capresnya,\" pungkas Mahfuz. (Ida)
Kecurangan Pemilu Masif, Kemunduran Demokrasi Tidak akan Terhindarkan
Jakarta | FNN - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri yang menyebut sikap penguasa saat ini mau seperti penguasa di masa Orde Baru. Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menilai pernyataan Megawati ada benarnya jika berkenaan dengan kemunduran demokrasi, namun belum sampai pada pengulangan pada apa yang terjadi di era Orde Baru. \"Kita akui bahwa ada kemunduran dalam kualitas demokrasi di Indonesia, tetapi mengatakan penguasa sekarang ini bertindak seperti orde baru masih belum,\" tegas Bonar di Jakarta, Rabu (29/11/2023). Menurutnya, sekarang ini memang ada sejumlah kejadian yang mencederai demokrasi. Namun, di sisi lain, masih ada pula kebebasan di negeri ini. \"Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan juga oposisi masih ada,\" ujarnya. Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa menegaskan pernyataan Megawati sebagai respons atas kondisi politik terkini. Pidatonya juga menyiratkan kekecewaan, kegelisahan, dan tanggung jawab moral. \"Saya kira ini respons Megawati melihat situasi atas konstelasi politik yang begitu dinamis dan cukup alot. Menurut saya respons Megawati lebih pada political surprise yang terjadi hingga hari ini. Sehingga pidatonya menurut semiotika politik juga bisa diartikan sebagai bentuk dari kekecewaan, kegelisahan, dan di samping posisinya sebagai Presiden ke-5 RI tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk menanggapi atau merespons situasi yang terjadi,\" ungkapnya. Kendati demikian, memang tidak bisa dipungkiri saat ini terjadi preseden buruk yang mengarah pada era Orde Baru. \"Dari peristiwa-peristiwa politik atau preseden politik yang terjadi, ada arah ke sana. Bahwasanya ada proses-proses di mana terjadinya intervensi politik atau penguasa terhadap suprastruktur politik lainnya atau lebih pada lembaga-lembaga negara,\" tambahnya. Pemilu saat ini dibayang-bayangi dengan isu netralitas aparat penegak hukum hingga aparatur negara yang dimobilisasi untuk mendukung dan memenangkan calon tertentu. “Saya kira ini adalah suatu preseden yang bisa diasosiasikan dengan insiden-insiden politik yang ada di era Orde Baru,\" jelasnya. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kekesalannya kepada situasi politik saat ini. \"Mestinya Ibu nggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa, Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru,\" kata Megawati di Jakarta. Pada pidato lainnya, Megawati mengajak masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya. Dan bijaksana menggunakan hak pilihnya. \"Kalau mau memilih pemimpin apa sih yang dilihat? Jangan hanya supaya dia nyoblos. Pilihlah yang baik yang bisa memimpin yang menaungi semuanya. Yang track record politiknya bukan hanya teori tapi punya pengalaman,\" tegas Megawati. Kekecewaan Beralasan Pengamat Politik dari Universitas Negeri Veteran Jakarta Danis TS mengatakan berapi-apinya pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP bukan tanpa alasan. \"Sangat bisa dibenarkan, karena kondisi pemilu 2024 memang sangat berbeda, benturan politik dan kepentingan yang sangat kuat namun semuanya sangat berhati-hati untuk menjaga stabilitas politik dan negara,\" kata Danis. Sikap Mega yang kritis, mencerminkan isi hati, kegundahannya melihat situasi politik hari ini. \"Dinamika masyarakat terasa sangat anomali,\" sebut Danis. Retaknya hubungan Megawati dengan Presiden Jokowi ditenggarai Danis membawa perubahan besar di partai berlambang Banteng ini. \"Ditengah berbagai Kontrovensi, elektabilitas Ganjar-Mahfud melemah, banyak relawan dan kader yang yang berpindah,\" ungkap Danis. Pekerjaan Rumah bagi PDIP untuk memenangkan Banteng ditengah maraknya penyelewengan kekuasaan dan penggunaan alat-alat negara pada Pemilu Kali ini. \"Pertanyaan pentinya adalah sejauhmana ibu megawati ,PDIP dan koalidi serius melakukan perlawanan politik?\"kata Danis. Pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indodata ini menjelaskan, ada beberapa opsi yang dapat dilakukan PDIP sebagai upaya politik perlawanan yang dilakukannya. \"Menarik semua menteri PDIP dan koalisi dari Kabinet. Menyusun Koalisi baru pasca pemilihan putaran pertama, jika Ganjar-Mahfud masuk putaran kedua, Semua timnya harus bersiap menerima semua kelompok Anies, dan jika sebaliknya semua harus masuk dan bergabung dengan koalisi Amien,\" tambah Danis. Namun diatas kepentingan pemenangan Pemilu, Danis percaya baik PDIP maupun koalisi lain memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ketentraman bangsa. \"Betapapun beratnya Kondisi dan kompetisi pada pemilu 2024 semua komponen harus bersatu pasca pemilu dan melanjutkan agenda-agenda kebangsaan,\" pungkas Danis. (Sur)
Partai Gelora Perjuangkan Program Kuliah Gratis agar Bonus Demografi Tidak Layu
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Partai Gelora akan mendorong kebijakan program kuliah gratis sebagai alat perjuangan untuk menciptakan masyarakat berpengetahuan yang memiliki basis dasar pendidikan tinggi. \"Sebab, jangan sampai bonus demokrasi ini menjadi layu, karena yang ada hanya orang umur muda, tapi kapasitasnya rendah. Energinya besar, tapi pengetahuannya sedikit karena pendidikannya rendah. JIka itu terjadi, maka tidak akan bisa memikul cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode dengan tema \'Memperjuangkan Kuliah Gratis\' yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (27/11/2023) malam lalu. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar ini, Anis Matta menegaskan, bahwa bonus demografi tidak boleh hanya dilihat sebagai hadiah sejarah saja, karena dalam struktur populasinya yang dominan adalah orang muda. \"Tetapi dengan bonus demografi itu, kita ingin membangun masyarakat berpengetahuan agar bonus demografi tidak menjadi beban negara. Tetapi ini harus ada poltical will atau keinginan politik dan tekad politik dari pemerintah,\" katanya. Pemerintah, kata Anis Matta, harus menjadikan program kuliah gratis ini sebagai program prioritas. Sehingga nantinya, basis dasar pendidikan manusia Indonesia lebih tinggi, tidak lagi jenjang SMA, tapi sudah jenjang S1 (sarjana). \"Program beasiswa saja tidak cukup, itupun sifatnya juga terbatas. Tapi kalau ini, kita wajibkan semua orang kuliah, kita buat kebijakan kuliah gratis. Kalau ini bisa dieksekusi, Insya Allah akan menjadi moment of luck, momen keberuntungan bagi pemerintah,\" katanya. Generasi yang mendapatkan kebijakan kuliah gratis, lanjut Anis Matta, akan mengenang sepanjang hidup, karena dia tidak termasuk bagian 30 persen generasi yang tidak bisa menikmati pendidikan tinggi. \"Ini yang akan menciptakan moment of luck seperti Pak Harto (Presiden Soeharto) yang membuat SD Inpres. Saya, Bang Miing, Pak Fahri Hamzah itu produk SD Inpres. Jadi yang diingat dari Pak Harto iti bukan banyaknya bendungan yang diresmikan, tapi karena SD Inpres yang kita ingat,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, kuliah gratis adalah bagian dari revolusi pendidikan dalam menyiapkan manusia Indonesia yang unggul, selain mencegah stunting dengan merawat ibu hamil hingga asupan gizi pada anak, serta program sekolah full day dan makan siang gratis hingga SMA. \"Kuliah gratis ini adalah persoalan riil kita sekarang dan ini yang harus menjadi prioritas, kalau kita ingin membangun masyarakat berpengetahuan. Kalau berbicara anggaran, Itu anggarannya bisa kita adakan, yang penting ada political will menjadikannya sebagai prioritas,\" katanya. Sebagai mantan Wakil Ketua DPR yang mengkoordinatori bidang anggaran, Anis Matta mengaku tahu betul bagaimana cara menghemat anggaran negara. Sebab, banyak anggaran tidak berguna yang hanya sekedar buang-buang duit, bisa disisir dan dialihkan untuk program lebih produktif seperti kuliah gratis. Apalagi sejak era reformasi, pemerintah juga telah menetapkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen di APBN, sehingga program kuliah gratis tersebut bukan hal mustahil. \"Jadi yang lebih penting itu, bukan sekedar anggaran, tapi political will pemerintah, anggaran bisa menyusul. Sebab, ketika sudah menjadi prioritas, kalau tidak ada anggarannya, kita bikin penghematan di tempat-tempat lain,\" katanya. \"Saya pernah menjadi koordinator anggaran di DPR, bahwa anggaran kita yang tidak efisien tidak efektif itu, terlalu banyak. Kalau kita lebih detil saja, menyisir program-program yang tidak berguna sekedar buang-buang duit, lalu dialihkan semua anggaran itu ke yang produktif, Insya Alah akan ketemu jalannya kebijakan kuliah gratis. Itu bisa, kata kuncinya adalah di political will,\" pungkasnya. (Ida)
Sindir Gimik 'Gemoy', Mahfuz Sidik: PKS Kayaknya Lupa Ingatan?
JAKARTA | FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik bereaksi keras menanggapi pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang menyidir penggunaan gimik \'gemoy\' oleh calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk meraup suara pada Pemilu 2024. \"Saya menduga, PKS ini sepertinya lupa ingatan, kalau mengkritik Pak Prabowo. Padahal di setiap Pemilu, PKS-lah yang paling sering main gimik. Gimik-gimik Itu dibuat langsung secara resmi oleh PKS sebagai partai,\" kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023). Menurut Mahfuz, salah satu gimik yang dibuat PKS adalah program SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 lalu. Gimik ini telah menaikkan suara PKS pada Pemilu Legislatif 2019. \"Mana buktinya, kan nggak ada sampai sekarang. Itu berarti soal SIM seumur hidup itu gimik saja dalam kampanye. Kalau soal gimik, PKS itu ahlinya, bukan Prabowo,\" katanya. Mahfuz juga mengingatkan agar PKS tidak lupa ingatan, bahwa pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 lalu, PKS mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ketika itu, yang mengarahkan dukungan adalah Sohibul Iman selaku Presiden PKS. \"Jadi kalau PKS sekarang mengkritik Prabowo dibilang tidak punya ide atau gagasan, padahal Pemilu 2014 dan 2019 mengusung calon presiden Prabowo Subianto. Kalau Prabowo tidak punya ide, ngapain didukung dulu sama PKS,\" kilahnya. Dengan dua hal itu, Mahfuz kembali menegaskan, bahwa PKS dan Sohibul Iman lupa ingatan. Ia menilai Sohibul sengaja menebar gimik untuk melakukan serangan secara pribadi kepada Prabowo Subianto, yang dinilai memiliki ide lebih baik dan punya narasi besar dibandingkan capres yang didukungnya. \"Pak Prabowo itu justru capres yang punya ide dan gagasan, dibandingkan capres lainnya. Itu sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan sejak dulu. Dalam kampanye juga sudah ada 17 program prioritas Prabowo dan 8 program cepat Prabowo. Itu semua program dan ide, bukan gimik,\" katanya. Sekjen Partai Gelora menegaskan, bahwa gimik \'gemoy\' tersebut bukan berasal dari Prabowo maupun tim kampanyenya, tetapi merupakan penyebutan dari nitizen yang merasa gemas melihat sosok Menteri Pertahanan itu. \"Jadi gemoy itu bukan ide Pak Prabowo, juga bukan dari TKN, itu dari nitizen. Kalau PKS mau marah , silahkan ke nitizen. Kalau marah, marah ke nitizen, nggak perlu buat gimik-gimik, kita tahu siapa PKS,\" pungkas Mahfuz Sidik. Sepertu diketahui, dalam acara \'Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024\' di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023) lalu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyindir pihak yang menggunakan gimik \'gemoy\' dan \'santuy\' untuk meraup suara pada pemilu 2024 dan tak mau beradu gagasan. \"Sekarang ada istilah gemoy, santuy, seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat,\" kata Sohibul. (Ida)
UGM Terlambat Hadir dan Mikir
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih Setelah UGM tidur panjang, terasa hadir kembali bermula dari beredarnya hasil sebuah diskusi di Fakultas Hukum UGM, disimpulkan ada lima mitos palsu yang harus dibongkar di era pemerintahan Jokowi. Yakni: satu, Jokowi adalah orang baik. Kedua, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memegang jabatan publik. Ketiga, mitos pemimpin muda. Keempat, perlunya pemimpin tegas, sekaligus “gemoy” untuk menarik pemilih dari generasi Z. Kelima, Presiden netral dalam Pilpres dan Pileg 2024. Senin 27 November 2023 menanggapi hasil diskusi di Fakultas Hukum UGM. Memantik komentar dari kerinduan keberanian UGM yang selama ini terkesan, tidur dan diam tak berkutik dibawah tekanan dan pengaruh rezim Jokowi. Prof Daniel M Rosyid guru besar dari ITS Surabaya, bergumam bahwa Universitas Gajah Muda terlambat lagi, lebih dari 10 tahun. Banyak kampus negeri hanya menjadi kaki tangan penguasa, gagal menjadi _whistle blower_ atau simpul peringatan dini deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak saja sejak reformasi, bahkan sejak Orde Lama. Sudah sepuluh tahun terakhir ini, politik praktis makin merasuki kampus. Senat Akademik makin _losing touch_ dengan dunia etika. Majelis Wali Amanah makin _losing grip_ dengan amanat penderitaan rakyat. Gaung bersambut DR. Sri Bintang Pamungkas aktifis kawakan sepanjang masa, tak kuasa menahan nalar analisa kritiknya yang biasa muncul tepat pada momentumnya bahwa Selain terlambat 10 tahun, Gajah Mada sebagai sumber ilmuan kok baru bisa bikin analisis seperti ini. Bahkan lebih tajam mengatakan analisis ini miskin pandangan dan dasar berpikir. Sebab salah memilih pemimpin tidak hanya terjadi dimasa Jokowi tetapi pada masa masa sebelumnya. Semua kesalahan yang terjadi adalah kesalahan kita semua bangsa Indonesia yaitu : Pada saat saat genting kita terlalu permisif , gampang memaafkan bahkan lebih fatal sering menghindar dari masalah yang sedang membelit dan membahayakan \"biarin saja - usah ikut ikutan, kita netral saja.\" Takut kepada penguasa sekalipun dzalim, bego, bodoh dan ugal ugalan, jangan melawan, takut resiko tidak kebagian, resiko benturan dan akibat tekanan lainnya. Bahkan berdalih agama cepat menyerah bahwa semua kejadian telah menjadi takdirnya. Sebagai kawulo alit ( rakyat kecil ) harus manut mituhu ( taat total ) kepada penguasa. Analisa diatas mengingatkan kita peringatan lama bahwa sebagian bangsa Indonesia masih berjiwa terjajah persis seperti yang dikatakan Gubernur Jenderal De Jonge di tahun 1930-an masih juga berkata, Belanda akan menjajah 300 tahun lagi. Lemahnya mentalitas bangsa ini yang mudah dipecah-belah adalah “bangsa yang paling lunak di dunia” Sun Yat Sen mengatakan Indonesia adalah bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebaskan diri dari penindasan ibarat “a sheet of loose sand”. Bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Tiada keteguhan, sehingga mudah ditiup ke mana-mana. Apaka Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebaskan diri dari penindasan ibarat _\"A sheet of looses sand\"_ . Saat ini anehnya mental penindas justru muncul muncul penguasa yang bermental jongos dan budak dan boneka Oligargi dan kekuasaan besar dari luar dirinya. Pemunculan pikiran dari UGM yang mulai berani mengkritik pemerintah sekalipun selama ini terkesan terlambat hadir dan mikir, semoga menjadi awal kebangkitan perubahan di Indonesia **
Perpanjangan Izin Usaha (IUPK) Freeport Sampai 2061 Melanggar Hukum dan Konstitusi
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Di tengah kunjungannya ke Amerika Serikat, Jokowi menjamu Chairman dan CEO Freeport-McMoran Inc., Richard Adkerson, di hotel Waldorf Astoria, Washington DC. Entah apa yang dibicarakan. Yang pasti, patut diduga keras, salah satunya terkait perpanjangan izin usaha PT Freeport Indonesia (Freeport), yang masa berlakunya baru akan berakhir pada 30 Desember 2041. Masih 18 tahun lagi. Masih sangat lama. Tetapi, Jokowi berniat memperpanjang izin usaha Freeport tersebut secepatnya, mungkin dipaksakan pada tahun ini juga, untuk 20 tahun ke depan sampai 2061. Kalau benar terjadi, perpanjangan izin usaha Freeport tersebut melanggar hukum, dan juga melanggar konstitusi. Alasannya sebagai berikut. Pertama, perpanjangan izin usaha (IUPK) Freeport melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 96 tahun 2021 yang mengatakan, perpanjangan IUPK hanya bisa dilakukan paling cepat 5 (lima) tahun atau paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku izin usaha berakhir. Sehingga, memperpanjang masa berlaku izin usaha Freeport, yang baru akan berakhir 18 tahun lagi, 30 Desember 2041, jelas melanggar Pasal 109 ayat (4) PP dimaksud. Kedua, berdasarkan PP tersebut, izin usaha Freeport baru bisa diperpanjang paling cepat 30 Desember 2036, oleh Presiden pada saat itu, yaitu Presiden periode 2034-2039. Oleh karena itu, apabila Jokowi memperpanjang izin usaha Freeport yang seharusnya dilakukan oleh Presiden periode 2034-2039, maka Jokowi melangggar, dan merampas, wewenang Presiden yang akan datang. Artinya, Jokowi melanggar Pasal 7 UUD yang menyatakan “Presiden memegang jabatan selama lima tahun”. Dalam hal ini, Jabatan Jokowi hanya sampai 20 Oktober 2024. Karena itu, tidak boleh merampas wewenang Presiden periode 2034-2039. Ketiga, perpanjangan izin usaha pertambangan (IUPK) hanya boleh dilakukan 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Sehingga, memperpanjang IUPK sekaligus 20 (dua puluh) tahun, dari 2041 sampai 2061, jelas melanggar Pasal 109 ayat (1) huruf a PP No 96/2021, dan juga Pasal 83 huruf f UU No 3/2020 tentang Minerba. Pasal 109 ayat (1) huruf a PP No 96/2021 menjelaskan “Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi …. dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan untuk Pertambangan Mineral logam sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.” Pasal 83 huruf f UU No 3/2020: Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok Usaha Pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi “jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam … dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun …. Keempat, izin usaha Freeport sudah dikonversi dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 17 Februari 2017, yang akan berakhir pada 30 Desember 2021 (sesuai sisa masa berlaku KK). Freeport kemudian sudah mendapat perpanjangan izin usaha selama 20 tahun, dari 2021 sampai 2041, pada 21 Desember 2018. Tentu saja, perpanjangan izin usaha Freeport selama 20 tahun ini juga melanggar peraturan dan undang-undang, karena perpanjangan hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Pasal 83 huruf g UU No 23/2009 yang berlaku ketika itu berbunyi, “jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam …. dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Setelah mendapat perpanjangan 2 (dua) kali, atau maksimal 20 tahun, IUPK tidak bisa diperpanjang lagi dan wajib dikembalikan kepada pemerintah. Pasal 72 ayat (6) PP No 23/2010 berbunyi “Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, wajib mengembalikan WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Freeport sudah mendapat perpanjangan izin usaha selama 20 tahun, dari 2021 sam pai 2041. Oleh karena itu, izin usaha Freeport tidak bisa diperpanjang lagi, dan wajib dikembalikan kepada pemerintah. Karena itu, memperpanjang IUPK Freeport sampai 2061 melanggar UU, dan sekaligus merugikan keuangan negara. https://www.liputan6.com/amp/3854290/dikuasai-indonesia-kontrak-freeport-diperpanjang-hingga-2041 Jokowi berdalih, perpanjangan IUPK Freeport, dibarter dengan penambahan kepemilikan saham pemerintah di Freeport sebesar 10 persen, sehingga total saham pemerintah menjadi 61 persen terhitung 2041, seolah-olah menguntungkan pihak Indonesia. Padahal sebaliknya, sangat merugikan. Karena seluruh daerah pertambangan Freeport pada 2041 seharusnya kembali menjadi milik Indonesia 100 persen. Bukan 61 persen. Apakah Jokowi tidak mengerti, atau memang berniat berbohong? Bisa saja, perpanjangan IUPK Freeport ini untuk menutupi potensi kerugian pengambilalihan saham freeport pada 2018 menjadi 51 persen, dengan nilai akusisi 3,85 miliar dolar AS. Selain itu, Jokowi seharusnya juga tidak berwenang memperpanjang izin usaha Freeport sampai 2041 pada 2018 yang lalu. Karena menurut peraturan yang berlaku ketika itu, perpanjangan IUPK hanya boleh dilakukan paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku IUPK berakhir. Dalam hal ini, perpanjangan izin usaha Freeport paling cepat dilakukan pada 30 Desembetr 2019. Sedangkan, jabatan Jokowi ketika itu akan berakhir pada 20 Oktober 2019. Kalau Jokowi tidak terpilih lagi pada pilpres 2019, maka wewenang memperpanjang IUPK Freeport yang akan berakhir pada 30 Desember 2021 ada di Presiden berikutnya, periode 2019-2024. Tetapi, wewenang ini diambil Jokowi dengan menetapkan PP No 1/2017 yang mempercepat perpanjangan IUPK, dari paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan menjadi paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun, sehingga memungkinkan Jokowi bisa memperpanjang izin usaha Freeport pada Desember 2018. Percepatan perpanjangan izin usaha tersebut pada hakekatnya mengambil wewenang Presiden berikutnya, dan termasuk kebijakan bersifat koruptif karena menguntungkan pihak Freeport. Karena itu, DPR wajib menyelidiki apa motif Jokowi yang sebenarnya terkait penetapan PP No 1/2017, yang pada intinya memaksakan agar Jokowi dapat memperpanjang izin usaha Freeport, yang sebenarnya bukan wewenangnya sebagai Presiden periode 2014-2019? (*)
Anis Matta Yakin Pemilu 2024 akan Jauh Lebih Damai Dibandingkan Pemilu 2019
Jakarta | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Pemilu 2024 akan jauh lebih damai dibandingkan pelaksanaan pemilu sebelumnya, terutama Pemilu 2019. \"Saya yakin betul Pemilu 2024, Isya Allah jauh berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu 2019 terutama dari sisi keamanan juga dari sisi penegakan hukum,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (27/11/2023). Menurut Anis Matta, Pemilu 2024 lebih terbuka dan memungkinkan adanya kontrol publik yang kuat apabila terjadi kecurangan dalam proses Pemilu. \"Karena itu, saya yakin bahwa Pemilu kita kali ini agak jauh lebih damai dan jauh lebih terbuka. Kontrol publik atas kemungkinan terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam proses Pemilu juga juga jauh lebih kuat,\" katanya. Anis Matta berharap agar semua pihak menyambut Pemilu 2024 ini dengan suka cita dan gembira. Sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai, terbuka dan adil. \"Mudah-mudahan kita menghadapi Pemilu 2024 ini, dengan hati yang lapang, dengan hati riang gembira, dan semangat menyelenggarakan Pemilu ini secara damai, terbuka dan adil,\" pungkas Anis Matta. Pada Senin (27/11/2023), Badan Pangawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar acara Deklarasi Pemilu Damai yang dihadiri para pimpinan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dan tiga kandidat pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presifen (cawapres). Deklarasi Pemilu Damai Bawaslu digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, sekaligus menjadi Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Kampanye Pemilu 2024. Sementara acara Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai digelar digelar di Halaman Kantor KPU RI, Jakarta Pusat. Sebab, KPU akan memulai jadwal masa kampanye mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Anis Matta terlihat hadir dalam Deklarasi Pemilu Damai yang diadakan Bawaslu. Anis Matta didampingi Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Namun, saat Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai di KPU ini, Partai Gelora diwakili oleh Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik. Dalam kesempatan ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik menandatangani Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai. Selain itu, tiga pasangan capres-cawapres juga mendatangani Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai. Sebelumnya, di Bawaslu mereka juga menandantangani Deklarasi Pemilu Damai Partai Gelora sendiri menjadi peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7. Sedangkan pasangan capres-cawapres yang didukung dalam Pilpres 2024, adalah pasangan nomor urut 2, yakni pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Ida)
POPULER
