ALL CATEGORY
Hina Warga Jakarta Tengil, Pelit, dan Songong, Ridwan Kamil Sulit Menang
Jakarta | FNN – Masa lalu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil yang terekam dalam media sosial, terus membekas di hati masyarakat Jakarta. Oleh karena itu masyarakat melampiaskan kekesalannya dengan tidak akan memilih Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Beberapa orang warga Jakarta yang dimintai pendapat, semua menyatakan tidak akan memilih pasangan Ridwan-Suswono dalam Pilkada DKI Rabu, 27 November 2024 besok. “Saya ajak keluarga untuk tidak memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono,” kata Sabenih warga Pejompongan. Demikian juga Ahmad warga Kebayoran Lama, Diania warga Jagakarsa, Basir warga Tebet, dan Nurohman warga Jelambar, rata-rata dari mereka merasa dilecehkan oleh pasangan Rido ini. Pengamat Pilkada Abdul Halim dalam perbincangan dengan media, Ahad (24/11/2024) di Jakarta memaklumi sikap yang diambil warga Jakarta karena kecewa dan terhina oleh pernyataan pasangan yang didukung oleh Jokowi tersebut. Halim menegaskan sebagai warga Jakarta dirinya merasakan betapa sakitnya dilecehkan oleh Ridwan Kamil dalam cuitan twiternya (sekarang X). Ridwan tak sungkan-sungkan menyebut warga Jakarta tengil, pelit, dan songong. “Emang salah apa warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil sehingga ia harus melontarkan kata-kata tak pantas dan mengundang permusuhan?” tanya Halim. Mewakili masyarakat Jakarta, Halim mempertanyakan cuitan Ridwan Kamil yang jauh dari adab baik. Memang diakui Halim bahwa kata-kata itu sudah terlontar sejak puluhan tahun yang lalu, tapi faknya sampai hari ini masih bisa terbaca dengan baik. “Perbedaan waktu tidak menghilangkan perilaku itu sendiri. Yang jelas Ridwan terbukti menulis kalimat itu. Isinya menyakitkan,” paparnya. Ketika cuitan lama Ridwan Kamil belum viral di media, Halim mengaku simpati terhadap mantan gubernur Jawa Barat itu. Citra Kang Emil – panggilan akrab RK - sejauh ini bagus dan positif, akan tetapi begitu membaca cuitan-cuitannya, penilaian terhadap Emil langsung berubah. “Jadi saya merasa menjadi korban pencitraan Ridwan Kamil. Oleh karena itu, mulai hari ini pandangan saya terhadap RK langsung berubah. Dia tak sebagus citra yang dibangun. Karakter seperti ini tidak cocok menjadi pemimpin Jakarta,” paparnya. Sementara Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah menilai Ridwan Kamil salah dalam mengambil simpati masyarakat Jawa Barat dengan merendahkan Jakarta. Rizal meyakini, cuitan itu untuk menaikkan popularisa Ridwan di mata orang Jawa Barat, khususnya Bandung dengan membanding-bandingkan dengan daerah lain, khususnya Jakarta. “RK menghina warga Jakarta dengan sebutan bokep, malas, tengil, dan hedon adalah gaya propaganda membangun spirit warga Jawa Barat atau Bandung. Padahal pola menghina seperti itu tidak bagus sebagai pemimpin negarawan. Semestinya membangun spirit itu dengan optimalisasi potensi dab karakter, bukan melakukan pemojokan, peminggiran atau penghinaan,” paparnya. Seperti diketahui jejak digital calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, dikuliti oleh warganet di platform X (dulu Twitter). Cuitan-cuitan lawas mantan Gubernur Jawa Barat itu banyak menyindir warga Jakarta yang membuat warganet kesal, geram, dan sakit hati. Tak hanya itu, Ridwan Kamil juga m.elontarkan candaan berbau seks di beberapa cuitan. \"Tengil, gaul, glamor. songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter orang JKT. #citybranding,\" tulis Ridwan Kamil, 6 Juni 2011. Awalnya, seorang warganet menemukan cuitan lawas Ridwan Kamil yang menyebut DPR sebagai Dewan Penipu Rakyat di tengah polemik RUU Pilkada. Alhasil, warganet lain pun ikut berburu jejak digital suami Praratya Atalia tersebut. Diketahui, Ridwan Kamil maju sebagai calon Gubernur Jakarta berpasangan dengan Suswono (RIDO) nomor urut 1. Keduanya diusung oleh 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Kelemahan-kelemahan pasangan RIDO terus dibongkar oleh netizen. Terakhir dalam kunjungan ke Gelanggang Olah Raga (GOR) Johar Baru, Jakarta Pusat, Ridwan Kamil berjanji akan membangun fasilitas gym di pinggir jalan raya terutama di dekat halte TransJakarta. Kang Emil ingin orang Jakarta banyak berolahraga, karena hidupnya harus diimbang fisik dan mental. Ridwan Kamil mencontohkan, fasilitas gym dibuat dekat dengan halte. Sehingga, masyarakat Jakarta bisa menggunakan gym tersebut di tengah-tengah menunggu Transjakarta datang. \"Termasuk kita mau ada alat-alat gym yang ada, ditaruh di pinggir jalan. Jadi sambil nunggu Transjakarta, nunggu apa, bisalah, sekeringat, dua keringat ya,\" kata Ridwan Kamil di GOR Johar Baru, Jakarta, Sabtu, 9 November 2024. Menanggapi rencana aneh tersebut, pengamat politik Abdul Halim menegaskan bahwa Ridwan Kamil tidak memahami karakter dan kesibukan masyarakat Jakarta. “Ini menandakan Ridwan Kamil masih buta soal Jakarta, sehingga ide-idenya tidak nyambung dan jauh dari kebutuhan,” paparnya. Masyarakat Jakarta, kata Halim setiap pagi sudah berkeringat karena harus berebut naik bus Transjakarta yang padat. “Bagaimana mungkin bisa olah raga, sementara ruangannya tidak ada, bahkan untuk berdiri saja sulit,” paparnya. Halim menyarankan, Ridwan Kami jangan asal usul beda. Pertimbangkan pula faktor keamanan, fungsional, dan perawatan. “Belum lagi faktor keamanan dan pemelihatan alat gym tersebut, sementara alat pemadam kebakaran yang nempel di halte TransJakarta saja banyak yang hilang,” tegasnya. Sejak blunder kasus pemuda pengangguran yang disematkan pada Nabi Muhammad oleh calon wakil gubernur Suswono, elektabitas pasangan RIDO terjun bebas. “Anjloknya elektabilitas pasangan RIDO dari 46 persen ke 39 persen merupakan musibah yang sulit disembuhkan,” kata pengamat politik Abdul Halim kepada media, Kamis (21/11/2024) di Jakarta. Menaikkan angka elektabilitas satu persen saja, kata Halim, sulitnya minta ampun, apalagi ini waktu tinggal satu minggu lagi, mustahil pasangan RIDO menang. “Sejak awal pasangan ini memang tidak dikehendaki masyarakat Jakarta. Gembar-gembor bakal menang satu putaran, itu hanya klaim sepihak dan tanpa dasar,” tegasnya. Hasil survei terakhir 7 lembaga survei ada 4 lembaga yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel dan 3 lembaga survei yang mengunggulkan Rido. Dengan demikian hasil survei memposisikan pasangan Pramono-Rano lebih unggul ketimbang pasangan Rido (Ridwan-Suswono). Adapun keempat lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel adalah Indikator Politik, SMRC, Litbang Kompas, dan LSI. Indikator Politik milik Burhanuddin Muhtadi merilis pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 42,9%, diikuti RIDO dengan 39,2%, dan Dharma-Kun sebesar 5%. Sisanya sebesar 12,8% merupakan massa mengambang atau swing voters. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa elektabilitas Pramono-Rano kini mendapat posisi nomor tertinggi dengan angka survei 46%. Kemudian, nomor urut kedua yaitu RIDO 39,1% dan terakhir pasangan Dharma-Kun 5,1%. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pram-Rano berada di posisi teratas dengan 38,3%, kemudian RIDO 34,6%, dan Dharma-Kun 3,3%. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,46%. Hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), merilis Pramono-Rano memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, mengalahkan elektabilitas RIDO yang sebesar 37,4% dan Dharma-Kun 6,6%, dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara lembaga survei yang merilis pasangan Rido lebih unggul adalah LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA, PPI (Parameter Politik Indonesia), dan Poltracking. Menurut survei LSI Denny JA, pasangan RIDO unggul tipis dengan perolehan 37,4% dibandingkan Pram-Rano yang sebesar 37,1%. Dharma-Kun memperoleh suara sebesar 4%. Metode survei yang dilakukan yakni multi stage random sampling dengan margin of error +- 3,5 persen. Kemudian, menurut Parameter Politik Indonesia (PPI) pasangan RIDO unggul dengan perolehan sebesar 47,8%, Pram-Rano sebesar 38% dan Dharma-Kun sebanyak 4,3% suara. Metode survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error +- 2,8%. Sementara itu, survei Poltracking, pasangan RK-Suswono memperoleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono - Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua, dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha, mengungkapkan ada potensi Pilkada di Jakarta berlangsung dalam satu putaran menimbang elektabilitas pasangan RIDO sebesar 51,6%. Namun, angka tersebut masih mepet dengan persyaratan Pilkada Jakarta, yakni 50%+1, artinya, potensi Pilkada berlangsung dua putaran masih terbuka lebar. Hasil survei Poltracking sempat diperiksa oleh Dewan Etik Persepsi hingga akhirnya memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Awal penyelidikan ini dilakukan karena hasil Poltracking berbanding terbalik dengan LSI. Poltracking kemudian memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Sementara Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah, menegaskan bahwa pasangan RIDO sulit kembali ke posisi awal setelah banyak blunder saat kampanye yang dilakukna oleh RK maupun Suswono. “Secara demonstratif Ridwan Kamil menghadap Prabowo dan Jokowi yang pengaruhnya tentu diharapkan, namun tak berhasil,” katanya. Rizal menegaskan bahwa gejala politiknya RK merasa bakal kalah sehingga butuh pegangan kuat kekuasaan. “Sebenarnya sejak awal Jokowi dan Prabowo ada di belakang RK-Suswono, akan tetapi dalam perkembangannya, yang ada justru pasangan ini ditinggalkan oleh partai pendukung,” paparnya. Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kata Rizal sudah malas mendukung RK. Dukungan KIM justru menguat ke kubu pesaingnya yakni Pramono-Rano Karno. “RK-Suswono tidak akan menang. Gerakan coblos semua menggerus suara, demikian juga pilihan lain rezim KIM yang bukan kepada pasangan \"serba salah\" ini. RK bakal keok. \"Keok kawas hayam loba nu macok\" (Kalah seperti ayam, banyak yang mematuk). RK-Suswono tampak semakin frustrasi dan bergoyang sendiri,” tegasnya. (wid)
Hina Nabi dan Janda, Masyarakat Jakarta Tak Mau Dipimpin Gubernur Gagal
Jakarta | FNN – Belum dingin kuping masyarakat Jakarta atas pernyataan calon wakil gubernur DKI Jakarta Suswono soal janda kaya, kini muncul pernyataan baru dari calon gubernur Ridwan Kamil. Lagi-lagi soal janda. Meski keduanya sudah minta maaf, namun masyarakat Jakarta tak bisa menghapus begitu saja pelecehan yang dilakukan pasangan nomor urut 1 Rido (Ridwam Kamil-Suswono). Oleh karena itu masyarakat melampiaskan kekesalannya dengan tidak akan memilih Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Beberapa orang warga Jakarta yang dimintai pendapat, semua menyatakan tidak akan memilih pasangan Ridwan-Suswono dalam Pilkada DKI Rabu, 27 November 2024 besok. “Saya ajak keluarga untuk tidak memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono,” kata Sabenih warga Pejompongan. Demikian juga Ahmad warga Kebayoran Lama, Diania warga Jagakarsa, Basir warga Tebet, dan Nurohman warga Jelambar, rata-rata dari mereka merasa dilecehkan oleh pasangan Rido ini. Penolakan warga Jakarta terhadap Ridwan Kamil menjadi gubernur DKI Jakarta juga disebabkan oleh gagalnya dalam memimpin Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang merasakan langsung hasil pembangunan selama Ridwan Kamil memimpin. Sebagian besar menyatakan sang gubernur gagal dalam membawa perubahan bagi masyarakat Jawa Barat. Janji-janji yang ia sampaikan mulai dari pengentasan kemiskinan, perbaikan lingkungan dan jalan, hingga peningkatan sarana dan prasarana sekolah, semuanya meleset. Hal ini diungkap oleh salah satu warga Jawa Barat yang juga pemerhati politik dan kebangsaan, Rizal Fadillah. Ia menyebut bahwa Ridwan Kamil gubernur yang gagal membawa perubahan bagi Jawa Barat. Banyak program yang hanya manis di bibir, pembangunan mangkrak dan target yang jauh dari realita. Kesakisan Rizal didukung juga oleh warganet melalui unggahan di media sosial. \"Sebuah proyek pengurai macet buatan Ridwan Kamil di Bandung dilaporkan mangkrak hingga membuat warga menagih janji. Adapun proyek rancangan Ridwan Kamil yang mangkrak tersebut ialah Underpass Cibiru,\" tulis @Marbot_Udien. \"Dijual di Jawa Barat gak laku karena banyak janji²nya yang belum dipenuhi.Warga Jawa Barat cerdas, gak mau dikibuli, warga Jawa Barat gak mau jatuh ke lubang yang sama. Warga Jawa Barat aja ogah dipimpin Ridwan Kamil, masak warga Jakarta mau,\" sambung @03_nakula dengan emoji tertawa ngakak. \"Rp 200 Miliar mubazir di tangan Ridwan Kamil, terkait MANGKRAK nya Proyek Pengurai Macet, Lahh kek gitu mo pimpin Jakarta..? Apa mo cari keuntungan lagi nih dari APBD Jakarta..? Nurul Susi jgn pilih Bobotoh tulen pendukung Persib ini ya,\" kata @jijindut Saking banyak warganet yang mengungkap kegagalan saat memimpin Jawa Barat dan Kota Bandung, bahkan pada Minggu pagi, 13 Oktober 2024, nama Ridwan Kamil trending di X. Sementara di lapangan seorang warga bernama Yamin mengungkapkan kekesalannya kepada Ridwan Kamil lantaran kemacetan parah yang terjadi di stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat. Padahal, dulu Ridwan Kamil pernah berjanji bahwa akan membangun underpass di sekitar stasiun Citayam yang menjadi langganan kemacetan setiap hari. “Citayam ini Jawa Barat lho, mana pernah gubernur datang ke sini. Saya pernah baca di media katanya mau dibikin underpass, tapi sampai dia lengser tak ada realiasinya,” katanya geram. Senada dengan Yamin, seorang warga Jawa Barat yang tinggal di Parung, Bogor bernama Ardian Rukmana juga meluapkan kekecewaannya terhadap Ridwan Kamil. Ia merasa tak pernah memperhatikan wilayah Bogor. Kesannya Jawa Barat itu di luar Bogor sehingga perhatiannya terhadap wilayah ini jauh dari memadai. Ardian mencontohkan jalan Bomang (Bojonggede-Kemang) yang mangkrak puluhan tahun. Saking lamanya mangkrak, jalan ini menjadi tempat begal beraksi, karena tidak ada penerangan jalan. Apalagi kalau lewat malam hari, situasi horor sekali. Ardian juga menyoroti ujung jalan Bomang yang terhenti di rel Bojonggede. “Mengapa jalan tidak dibuka, sehingga bisa langsung menuju Jalan Tegar Beriman. Mengapa seluruh pengguna jalan harus memutar ke jalanan sempit di gang Paseban yang menimbulkan macet panjang? Coba dipikir di mana logikanya?” tanyanya geram. Rizal Fadillah menegaskan dampak dari masa lalu Ridwan Kamil di Jawa Barat tentu sangat berdampak pada elektabilitas RK-Suswono. Pasangan ini lanjutnya, tidak mendapat dukungan sebagaimana harapan dan kesumringahan awal. “RK menjadi figur yang tak disukai. Belum lagi informasi gencar pula bahwa RK gagal memimpin Jawa Barat. Ada pemberi raport merah atas kepemimpinan yang dominan atas pencitraan ketimbang prestasi,” tegasnya. Bayangan buruk tentang kekalahan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada DKI makin jelas. Hal ini diperkuat dengan merosotnya hasil survei pasangan yang disokong oleh 12 partai dalam komunitas KIM Plus ini. Survei tiga lembaga kesemuanya menunjukkan pasangan calon gubernur Jakarta Rido (Ridwan-Suswono) berada di bawah pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Survei Indopolling Research and Consulting menunjukkan elektabilitas individu calon gubernur nomor urut 01, Ridwan Kamil, sebesar 36,6 persen yang disusul Pramono Anung sebesar 35,6 persen. Sedangkan posisi terakhir, calon wakil gubernur nomor urut 02, Kun Wardana sebesar 2,8 persen. Kedua, Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyimpulkan, Pramono-Rano unggul signifikan dari RK-Suswono pada saat survei dilaksanakan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen. Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen. Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen. Sementara itu, hasil Survei Litbang Kompas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 juga menunjukkan persaingan ketat Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano bersaing ketat dengan 38,3 persen. Disusul Ridwan-Suswono dengan elektabilitas 34,6 persen. Sedangkan Dharma Pongrekun-Kun Wardana berjarak cukup jauh dengan elektabilitas 3,3 persen. Dalam survei LSI Denny JA hasilnya, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono unggul tipis dari paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno. Hasilnya Ridwan Kamil-Suswono: 37,4 persen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 4 persen, Pramono Anung-Rano Karno: 37,1 persen, Tidak Tahu/Tidak Menjawab: 21,5 persen, Survei LSI Denny JA pada Pilgub DKI Jakarta 2024 ini dilakukan periode 16 hingga 22 Oktober, dengan jumlah responden sebanyak 800 orang. Lembaga Survei Indonesia menggunakan sampel survei sebanyak 1.200 orang diambil dengan menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan atau margin of error +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini menggunakan asumsi simple random sampling, dan hasilnya Pramono-Rano Karno: 41,6 persen, Ridwan Kamil-Suswono: 37,4 persen, dan Dharma-Kun: 6,6 persen. Katadata Telco Survei melakukan survei elektabilitas di Pilgub DKI Jakarta 2024 terhadap 800 responden di Jakarta yang memiliki hak pilih dan menggunakan nomor handphone Telkomsel. Pengumpulan data dilakukan pada 4-9 September 2024 melalui survei telepon dengan toleransi kesalahan (Margin of Error) sekitar 3,5 persen. Hasilnya elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono paling tinggi, mengungguli Pramono-Rano Karno dan Dharma-Kun. Ridwan Kamil-Suswono: 48,4 persen, Pramono-Rano Karno: 22,1 persen, dan Dharma-Kun 2,1 persen. Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono terus merosot akibat ulah masa lalu dan masa kini. Terkini, Ridwan Kamil dalam sebuah kampanye mengeluarkan pernyataan yang menghina pada randa. Hasil survei yang awalnya rata-rata mencapai 46 persen, kini elektabilitas Rido di bawah 40 persen. (dwi)
Transformasi BULOG Harus Memenuhi Prinsip Supply Chain
Jakarta | FNM - Analis manajemen kebijakan pangan Sonya Mamoriska Mulia Harahap menegaskan, dalam melakukan operasionalnya transformasi BULOG harus mengacu pada rantai pasok (supplay chain) untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dengan melibatkan proses kegiatan perencanaan, pembelian, pengolahan, penyimpanan dan distribusi. Transformasi tidak hanya dalam bentuk kelembagaan semata, namun harus didukung sistem digitalisasi serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan budaya kerja agar dapat memberikan pelayanan excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien. “Apapun bentuk kelembagaan BULOG, tugas dan fungsinya dalam menghadapi era industri 4.0, operasional BULOG harus mengacu pada prinsip rantai pasok (supply chain) yang didukung sistem digitalisasi serta kompetensi SDM dan budaya kerja BULOG yang baru sehingga dapat memberikan pelayanan yang excellent kepada pemerintah dengan biaya yang efisien,” kata Sonya Mamoriska Mulia Harahap di Jakarta, Senin (25/11/2024). Pernyataan Sonya menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto agar BULOG melakukan transformasi kelembagaan dengan mengembalikan dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi badan yang menangani logistik nasional dan berada langsung di bawah Presiden seperti di era Presiden Soeharto. Empat Faktor Menurut Sonya yang juga mantan Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum BULOG, transformasi yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan visi untuk mewujudkan kemandirian pangan pada tahun 2029. Transformasi bentuk kelembagaan harus betul-betul mempertimbangkan setidaknya empat faktor. Pertama, perubahan status SDM. Apakah nantinya semua pegawai Perum BULOG kira-kira 4000 orang akan diserap semua menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)? Kedua, dalam hal aset lembaga. Bagaimana pertimbangannya agar aset-aset di daerah (kantor, gudang, rumah dinas dll) dapat dipertahankan sehingga BULOG bisa melakukan operasional sampai di daerah terpencil? Dengan adanya UU Otonomi Daerah, apabila bentuk BULOG adalan LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kementerian), tidak akan memiliki instansi vertikal di daerah, artinya aset di daerah akan dialihkan ke Pemda (Pemerintah Daerah). Ketiga, dari sisi keuangan. Bagaimana BULOG akan mendapatkan sumber pendanaan? Apabila bentuknya badan sumber keuangannya dari APBN. Namun mekanisme APBN adalah reimburse/penggantian, sehingga untuk mendanai pembelian komoditas pangan pada saat musim panen diperlukan ketersediaan dana di awal yang selanjutnya nanti akan diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum diganti oleh pemerintah. Proses penggantian yang terlalu lama sering membuat posisi keuangan institusi tidak sehat. Keempat, apabila menjadi badan, apakah BULOG bisa melakukan bisnis komersial seperti sekarang? Bagaimana dengan laporan keuangannya? Apakah bisa mencantumkan laba rugi atau hanya defisit surplus? “Keempat faktor tersebut harus dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya ketika diputuskan dilakukan perubahan kelembagaan BULOG menjadi Badan,” kata Sonya yang pernah berkarier selama 27 tahun di BULOG. Apalagi dia terlibat menjadi panitia pada saat perubahan BULOG dari LPND) menjadi Perum (perusahaan umum) pada 2003 yang lalu. Pada saat itu dampak dari perubahan sangat besar dan baru bisa diselesaikan beberapa tahun setelah terbentuknya Perum. Kendati demikian, lanjut Sonya, untuk mencapai kemandirian pangan artinya negara mampu memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negerinya sendiri. Hal ini terkait dengan produksi pangan dalam negeri mesti cukup yang merupakan kegiatan di hulu (on farm) dan merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian. “Hasil produksi inilah yang akan dibeli BULOG sebagai penyerap (off-taker) sehingga petani mendapatkan jaminan pasar atas hasil produksinya. Untuk itu perlu kerjasama dan koordinasi yang kuat antara Kementan, BULOG dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya agar visi Presiden dapat terlaksana,” ujar Sonya, doktor manajemen lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI). Tiga Pilar Akademisi di Universitas BINUS (Bina Nusantara), Jakarta itu mengungkapkan, dalam sejarah Perum BULOG melalui berbagai transformasi baik dalam bentuk kelembagaan maupun tugas dan fungsinya, peran BULOG terus berkembang sesuai dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Mulai dari mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga beras, menjadi memperluas lingkup hingga ke berbagai komoditas dan peningkatan mutu gizi pangan, lalu pengelolaan persediaan bahan pokok, dan penanganan komoditas beras. Dikemukakan, peran BULOG dalam ketahanan pangan diwujudkan melalui tiga pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas. Untuk mewujudkan ketersediaan BULOG berfungsi sebagai offtaker atas hasil produksi petani dalam negeri dengan membeli pada saat panen. Dalam mewujudkan keterjangkauan BULOG melakukan penyimpanan cadangan pangan pemerintah dan pemerataan stok agar tersedia di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau bagi konsumen. Sedangkan dalam mewujudkan stabilitas harga di tingkat petani, lanjut Sonya, peran BULOG melakukan pembelian hasil produksi petani dengan HPP (Harga Pembelian Pokok) berupa beras dan HAP (Harga Acuan Pembelian) berupa jagung dan kedelai, serta stabilitas di tingkat konsumen melalui operasi pasar untuk meredam gejolak harga pada musim paceklik. Proses Transformasi Diungkapkan, pada awal BULOG dibentuk pada 1967 sebagai LPND berperan sebagai regulator dan operator. Pada era reformasi, BULOG dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga pada 20 Januari 2003 kelembagaan BULOG berubah dari LPND menjadi Perum melalaui Peraturan Pemerintah No 13/2003. Dengan perubahan ini, peran BULOG berubah menjadi operator saja. Sedangkan peran regulator dilakukan Kementerian/Lembaga terkait. Misalnya, untuk urusan di hulu (on-farm) adalah Kementerian Pertanian, di hilir (konsumen) adalah Kementerian Perdagangan, urusan keuangan di Kementerian Keuangan, urusan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial, dll. Oleh karena itulah, lanjut Sonya, melalui berbagai regulasi, BULOG terus melanjutkan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa pengamanan harga beras, pengelolaan cadangan pangan beras Pemerintah, dan pendistribusian pangan beras kepada golongan masyarakat tertentu. Misalnya melalui Perpres No. 48, BULOG yang berperan untuk menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga pangan. Namun, kata Sonya, dengan jumlah regulator yang cukup banyak, seringkali mengakibatkan ketidaksinkronan kebijakan antara Kementerian/Lembaga dan kebijakan yang bersifat ad-hoc (sementara), sehingga berdampak pada berbagai kendala dalam melaksanakan penugasan BULOG, maka pada 2022 dibentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator berdasarkan Perpres No. 66 dengan tujuan agar koordinasi dengan regulator melalui satu pintu dan lebih sederhana. Selanjutnya, Perpres No. 125 tentang Cadangan Pangan Pemerintah diterbitkan untuk penguatan posisi BULOG sebagai Perusahaan Operator Pangan Pemerintah di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditugaskan untuk mengelola penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), utamanya untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai. “Singkatnya, baik bentuk LPND maupun perum, peran BULOG sebagai lembaga yang berperan di sektor pasca panen (off-farm) yang melakukan intervensi pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. BULOG adalah lembaga parastatal yang merupakan lembaga pemasaran pangan yang berperan menjaga kestabilan distribusi dan harga pangan. BULOG menggerakkan aliran produk pangan dari sentra produksi ke sentra konsumsi, sehingga tercapai keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan,” ujar pengamat Manajemen Kebijakan Pangan itu. Menurutnya, yang perlu mendapatkan perhatian dengan bentuk kelembagaan LPND ataupun perum dapat dilihat, BULOG telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selama 57 tahun ini secara garis besar dengan baik. Meskipun tidak dimungkiri tedapat kekurangan dan dijumpai kendala di sana sini, namun juga terdapat kelebihannya. Oleh karenanya, lanjut Sonya, rencana perubahan BULOG menjadi Badan tentunya harus dikaji secara mendalam agar fit (sesuai) dengan lingkungan strategis yang ada saat ini dengan menimbang kelebihan dan kekurangannya,” ujar Sonya yang menyelesaikan studi masternya di Melbourne Business School, University of Melbourne dan studi sarjananya di bidang Computer Engineering di Boston University, Massachusetts, USA. Terpenting, kata dia, transformasi proses operasionalnya dengan menganut prinsip rantai pasok (supply chain). Apabila operasionalnya terintegrasi dengan baik, BULOG akan memiliki early warning system (sistem peringatan dini) dalam bentuk food balance sheet (neraca pangan) dan akhirnya dapat memberikan pelayanan yang excellent, transparan dan efesien bagi pemerintah. “Semua dapat diprediksi dan tidak akan terjadi fluktuasi harga terlalu besar pada musim panen maupun paceklik, pada saat banjir maupun sungai mengering, atau saat normal maupun bencana di dalam negeri,” pungkas Sonya dalam wawancara dengan jurnalis senior Selamat Ginting di kanal Youtube SGinting Official. (sws)
Pemberontakan Dimulai
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Jokowi adalah penyandera, penjajah dan penjahat. Hampir semua menteri dan aparat berada di bawah kendali dirinya. Ia bukan sekedar seorang Presiden tetapi boss mafia. Cara kerja mafia digunakan untuk menundukkan lawan dan kawan politiknya. Jokowi bukan profil negarawan tetapi penipu, pembohong dan dajjal munafikun. Sekelas Prabowo mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad mati kutu seperti kerbau dicocok hidungnya. Setelah jadi Presiden kabinetnya diatur-atur, dipanggil ke Solo untuk menghadap, menutup mata atas cacian dan hinaan anaknya. Pura-pura tak peduli Fufufafa. Bahlil menjadi bahlul mewanti-wanti agar tidak berurusan dengan Raja Jawa. Bahlil seperti menggambarkan Jokowi itu dedemit atau genderuwo yang menakutkan. Ketum Partai bertekuk lutut tidak berani mengangkat muka. Setelah Nasdem terakhir PKS yang bersujud ikut memuji keberhasilan Jokowi. Jangan tanya PAN, PKB atau PPP. Golkar jauh lebih dulu. PDIP yang menciptakan monster Jokowi, setelah dikhianati juga tidak berdaya untuk melawan. Mengecam sebentar kemudian berbasa-basi, menghindar untuk berurusan serius. Ketua DPR Puan Maharani dalam cengkeraman, sekurangnya tersandera. Pasca lengser dari jabatan Presiden 20 Oktober 2024 jaringan laba-labanya tetap dibuat dan dipasang. Masih berusaha untuk menguasai semua. Lucu, menteri menteri Prabowo masih sowan dan minta nasehat ke Solo. Jokowi permanen sebagai boss mafia. Memilih mana yang harus dihabisi dan dipertahankan. Ada tiga nama yang sedang dicoba untuk ditundukkan yaitu Tom Lembong, Said Didu, dan Hasto Kristiyanto. Tom Lembong ditersangkakan dalam kasus kebijakan impor gula, kebijakan yang sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh menteri-menteri perdagangan lainnya bahkan dengan tonase yang jauh lebih besar. Tom dikriminalisasi untuk memukul Anies Baswedan. Tom melawan meski ditahan. Ia nyatakan kebijakan impor gula itu atas sepengetahuan atau menjalankan perintah Jokowi. Said Didu dilaporkan oleh Kades Belimbing yang membela Aguan dalam pembangunan PIK 2. Tuduhan melanggar UU ITE dinilai mengada-ada, yang jelas itu adalah upaya untuk meredam sikap kritis Didu yang lantang membela rakyat dari penggusuran dan pembelian tanah rakyat dengan harga murah. Said Didu \"manusia merdeka\" melawan Aguan pengusaha peliharaan Jokowi. Mediasi yang ditawarkan ditolak Didu mentah-mentah. Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP diperiksa kasus Harun Masiku ceritra hukum lama sebagai tabungan politik baru. Wawancara terakhir dengan Connie Rakahundini menyulut semangat Hasto untuk siap melawan Jokowi dan pasukan \"partai coklat\" nya Listyo Sigit. Hasto siap membongkar peran Jokowi dalam menghalangi Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta. Jika ketiga tokoh tersebut serius melawan kejahatan rezim dengan terus membongkar konspirasi Jokowi dalam menipu dan membodohi rakyat, maka benih pemberontakan telah ditaburkan. Akan tumbuh membesar bersama semangat rakyat yang sudah lama jengkel dan muak pada perilaku politik Jokowi dan kroninya. Jokowi tidak cukup turun dari jabatan, karena faktanya meski tidak menjabat sebagai Presiden ia masih mampu menguasai semua. Jokowi harus dibuat tidak berdaya, ditumbangkan, dan diadili agar dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya. Jokowi adalah sumber masalah, selama Jokowi leluasa bertindak maka masalah bangsa ini akan terus membelit. Pemberontakan tokoh telah dimulai. Dari orang dekat hingga oposisi. Tom, Didu, dan Hasto menggebrak. Anies dengan aksi dukung Pram-Doel melakukan perlawanan pula. Gumpalan oposisi akan semakin berani untuk menggergaji Jokowi. Selama Jokowi masih merajalela jangan harap negara akan berjalan normal. Sikap yang paling bijak adalah dengan segera menghentikan langkahnya. Penghentian itu secara revolusioner. (*)
PPN Jadi 12 Persen Langgar Wewenang Presiden dan DPR Periode 2024-2029: Wajib Batal
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Ekonomi sedang tidak baik. Melemah. Deflasi berlangsung 7 bulan berturut-turut, menandakan daya beli masyarakat anjlok. Jumlah penduduk kelas menengah menyusut 9,48 juta orang selama 5 tahun terakhir, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Atau turun sekitar 16,5 persen. Sungguh besar. Ekonomi sedang tidak baik. Jumlah penduduk miskin juga naik dari 25,15 juta (2019) menjadi 25,22 juta (2024), meskipun dalam persentase turun dari 9,41 persen menjadi 9,03 persen. Artinya, tingkat kemiskinan hanya turun 0,4 persen dalam lima tahun menandakan gagal dalam pemberantasan kemiskinan. Salah satu faktor pemicu utama anjloknya kelas menengah adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022, di tengah gejolak harga komoditas global yang melonjak tinggi, yang memicu suku bunga global naik tajam. Belum genap 3 tahun, tarif PPN akan dinaikkan lagi, dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2015, pada hari pertama, APBN Tahun Anggaran pertama, pemerintahan Prabowo Subianto, di tengah kondisi ekonomi sedang tidak baik, dan memburuk, serta daya beli yang masih terus melemah. Indeks aktivitas produksi di zona kontraksi selama 4 bulan. Jumlah PHK bertambah terus. Karena itu, tidak ada alasan yang bisa membenarkan PPN naik. Kenaikan pajak, termasuk PPN, merupakan instrumen kebijakan fiskal yang bersifat kontraksi. Kenaikan PPN akan membuat aktivitas ekonomi turun. Artinya, di tengah ekonomi sedang melemah, kebijakan menaikkan PPN merupakan blunder besar. Pertumbuhan Ekonomi akan anjlok. Jumlah penduduk miskin bisa naik lagi. Jumlah penduduk kelas menengah akan menyusut lebih dalam. Sekali lagi, tidak ada alasan ekonomi yang bisa membenarkan kenaikan PPN pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN akan membuat rakyat tambah menderita dan tambah miskin. Rakyat akan kehilangan paling sedikit Rp50 triliun, akibat kenaikan pajak semena-mena ini. Tidak heran, rencana kenaikan PPN menuai protes masyarakat luas. Petisi tolak kenaikan PPN bergema. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241121094613-532-1168993/petisi-tolak-ppn-naik-jadi-12-persen-mulai-1-januari-2025-menggema/amp Penolakan juga datang dari pengusaha. Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman), menyatakan tidak setuju dengan kenaikan PPN pada 1 Januari 2025. https://infobanknews.com/apindo-tolak-kenaikan-ppn-12-persen-ancam-daya-beli-dan-pertumbuhan-ekonomi/amp/ https://www.inilah.com/pengusaha-ritel-tolak-kenaikan-ppn-12-persen-awal-tahun-depan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga bersuara, menegaskan menolak kenaikan PPN.https://amp.kontan.co.id/news/rakyat-makin-susah-ylki-tolak-kenaikan-tarif-ppn-12-di-2025 Masih banyak elemen masyarakat lainnya yang menolak kenaikan PPN menjadi 12 persen, termasuk dari kalangan buruh. Kenapa PPN harus naik pada 1 Januari 2025? Alasannya, kenaikan PPN menjadi 12 persen sudah diatur di Bab IV, Pajak Pertambahan Nilai, UU Pajak tahun 2021 (tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pasal 7 ayat (1) huruf b mengatakan, tarif PPN sebesar 12 persen mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Aturan kenaikan PPN ini bermasalah secara hukum dan etika. Pertama, kenapa selama ini Jokowi tidak menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen, sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024 yang lalu? Kenapa Jokowi sengaja membiarkan bola panas PPN ini kepada presiden Prabowo Subianto (atau presiden periode 2024-2029) yang belum genap berusia 2 bulan? Kedua, mengubah tarif pajak merupakan wewenang presiden dan DPR dalam masa jabatan, karena merupakan bagian dari kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi. Artinya, Jokowi tidak bisa mengubah tarif pajak di luar masa jabatannya, yaitu 20 Oktober 2024. Jokowi tidak bisa mengubah tarif pajak untuk 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan melampaui masa jabatannya. Pasal 7 ayat (3) mengatur, tarif PPN bisa diubah antara 5 persen sampai 15 persen. Tetapi ayat (4) mengatur, perubahan ini harus disampaikan oleh Pemerintah dan disetujui DPR. Ini baru peraturan yang benar. Setiap perubahan tarif pajak harus mendapat persetujuan dari DPR, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini. Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) mencerminkan, kebijakan fiskal pada periode tertentu sepenuhnya menjadi wewenang presiden dan DPR di masa periode tersebut. Artinya, kebijakan fiskal (dan perubahan tarif pajak) tahun 2025 sepenuhnya merupakan wewenang presiden Prabowo Subianto dan DPR periode 2024-2029. Artinya, Jokowi dan DPR periode 2019-2024 tidak mempunyai hak dan wewenang menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Tidak heran, mayoritas fraksi DPR (periode 2024-2029) keberatan dan menolak kenaikan PPN pada 1 Januari 2025, mengingat kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik. https://www.beritasatu.com/ekonomi/2856273/mayoritas-fraksi-dpr-minta-kenaikan-ppn-12-persen-ditunda-dan-dipertimbangkan-lagi/amp Berdasarkan penjelasan di atas, maka Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Pajak tahun 2021 yang mengatur kenaikan PPN menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025 wajib batal demi hukum, karena melanggar wewenang presiden dan DPR periode 2024-2029. —- 000 —-
Kader Muhammadiyah Siap Menangkan RIDO
JAKARTA, FNN | Relawan Cahaya Jakarta yang isinya Kader Muhammadiyah menandatangani kontrak politik dengan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. Penandatanganan kontrak itu dilakukan dalam acara silaturahmi dan doa menjelang kampanye terakhir mereka di Hotel Borobudur, Sabtu siang. \"Kontrak politik ini bukan hanya menandai kesepakatan untuk bekerja sama dalam Pilkada, tetapi juga menjadi bukti komitmen Relawan Cahaya Jakarta untuk mengawal kemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono,\" ujar ketua Relawan Cahaya Jakarta, Fadhli Arsil, kepada wartawan, Ahad 24 November 2024. Acara silaturahmi itu dihadiri oleh para tokoh dan relawan dari berbagai kalangan terutama kader-kader Muhammadiyah. Relawan Cahaya Jakarta menegaskan siap berjuang bersama pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam memenangkan Pilkada DKI Jakarta. \"Kami memiliki komitmen kuat untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Kami yakin bahwa pasangan ini memiliki visi dan misi yang sejalan dengan aspirasi masyarakat DKI Jakarta, khususnya warga Muhammadiyah,\" ujar Fadhli Arsil. Kontrak politik yang ditandatangani memuat komitmen pasangan Ridwan Kamil-Suswono terhadap program dan kebijakan yang berkaitan dengan: Pertama, Penguatan nilai-nilai Islam Berkemajuan. Pasangan calon berkomitmen menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan inklusif. Mereka juga mendukung pengembangan pendidikan agama Islam yang berkualitas dan berwawasan kebangsaan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga Muhammadiyah dan umat Islam di DKI Jakarta. Kedua, peningkatan kesejahteraan warga. Pasangan calon berkomitmen meningkatkan akses terhadap pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Mereka juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, melalui program-program UMKM dan kemudahan akses perizinan usaha. Ketiga, penguatan peran Muhammadiyah. Pasangan calon mendukung peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Mereka juga menjanjikan fasilitas dan kemudahan bagi Muhammadiyah dalam menjalankan program-programnya di DKI Jakarta, serta keterlibatan Muhammadiyah dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Keempat, tata kelola pemerintahan yang Baik. Pasangan calon berkomitmen menjalankan pemerintahan yang bersih,transparan, dan akuntabel. \"Mereka juga berjanji untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan menegakkan hukum yang adil dan merata,\" ujar Fadhli Jaringan Kuat Menurut Fadhli, Relawan Cahaya Jakarta, dengan jaringan yang kuat di seluruh wilayah DKI Jakarta, akan menjadi garda terdepan dalam memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Mereka akan memobilisasi seluruh potensi yang dimiliki untuk mengajak warga DKI Jakarta, khususnya warga Muhammadiyah, memberikan suara kepada pasangan calon yang mereka yakini dapat membawa perubahan positif bagi Jakarta. \"Kami berkomitmen untuk menjaga citra positif pasangan calon dan menghindari tindakan yang dapat merugikan mereka. Kami akan bekerja keras dan cerdas untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta bersama Ridwan Kamil-Suswono,\" tegas Fadhli Arsil. Penandatanganan kontrak politik ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pasangan calon dan Relawan Cahaya Jakarta dalam membangun DKI Jakarta yang lebih maju. Relawan Cahaya Jakarta siap untuk berjuang bersama Ridwan Kamil-Suswono untuk mewujudkan mimpi dan harapan masyarakat DKI Jakarta. Dukungan Din Syamsuddin Sebelumnya, pasangan RIDO juga mendapat dukungan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof M Din Syamsuddin.\"Saya sebagai warga Jakarta, sebagai sahabat beliau yang sudah kenal lama, memberikan dorongan, dukungan kepada Kang Emil dengan pendampingnya Bang Suswono,\" kata Din di kediamannya, Jakarta mengutip dari keterangan tim RK, Senin (4/11). Din menilai Jakarta memerlukan kepala daerah yang visioner dan memiliki visi ke depan yang kuat dan jelas.Ia pun berpendapat RK dan Suswono merupakan duet yang tepat untuk memimpin Jakarta. Menurut Din, pengalaman keduanya, seperti RK yang pernah menjabat Gubernur Jabar serta Suswono yang merupakan menteri di era Presiden SBY, sangatlah mumpuni. (DH)
Said "Daud" vs Aguan "Goliath"
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Dalam sejarah terjadi pertempuran antara bangsa Amaliqah dipimpin Raja dan Panglima Jalut (Goliath) yang menguasai dan menjajah Palestina dengan Bani Israel dipimpin Raja Thalut bersama rekrutan prajurit bernama Daud. Pasukan Thalut berjumlah sedikit dibanding Jalut. Demikian juga secara fisik antara keduanya timpang. Dalam perang tanding Jalut melawan Daud, Jalut secara mengejutkan kalah dan tewas. Daud menjadi pahlawan dan kelak menjadi Raja. Dalam kasus PIK 2 bukan bermaksud menjadikan Said Didu sebagai Raja akan tetapi pertarungan antara Said \"Daud\" dan Aguan \"Jalut\" menjadi menarik. Sulit mengabaikan ada kepentingan Aguan dari pelaporan Said Didu oleh Kades Belimbing. Ia harus repot memenuhi panggilan Kepolisian untuk pemeriksaan. Said Didu menyalak dengan membongkar penyelundupan hukum Aguan dalam PIK 2. Menurut Didu, Aguan harus diproses hukum karena memanipulasi dan menyerobot program PSN. Status PSN yang hanya untuk kawasan wisata diklaim termasuk perumahan dan lainnya. Fasilitas PSN PIK 2 pun dimanfaatkan untuk PIK 1 hingga PlK 11 dengan pola penggabungan. Akal-akalan Aguan mendapatkan tanah kurang lebih 100 ribu hektar dengan harga yang sangat murah. Ini namanya zalim dan kejahatan berfasilitas PSN. Pasukan Said Didu adalah rakyat tertindas dan para aktivis yang bergerak tanpa fasilitas. Bermodal katapel teriakan suara keadilan dan kebenaran. Dengan semangat tinggi, mengerahkan tenaga, serta dibarengi do\'a mengarahkan sasaran pada kepala Jalut yang arogan. Aguan Jalut atau \"Goliath\" dipastikan dapat membiayai apa dan siapapun. Pasukan besarnya terdiri dari pejabat, aparat, pemuda bayaran, atau kepala desa yang diperalat. Semua mampu dikerahkan untuk berperan sebagai perampok tanah-tanah rakyat. Bercitra kawasan untuk menyuburkan investasi demi kesejahteraan rakyat. Bagus sekali meme \"Jokowi sukses menyejahterakan rakyat serta membuka lapangan kerja bagi rakyat..China !\". Kriminalisasi Said Didu adalah tampilan dari kejahatan penguasa dengan bersenjata hukum untuk membela pengusaha China. Nekad membungkam kritik demi uang dan uang. Disinilah kongkalikong penguasa dengan penguasa dalam mengatur bangsa. Penguasa dapat duit, pengusaha dapat fasilitas. PSN hanya satu contoh kecil. Hukum yang dimiliki penguasa membantu pengusaha. Indonesia telah terjebak dalam jaringan kerja mafia. Tanpa perubahan Indonesia semakin miskin dan memilukan. Prabowo di KTT G 20 Brazil mempermalukan bangsa dengan laporan 25 % rakyat Indonesia yang kelaparan. Pendekatan tambal sulam atau evolusi untuk perubahan sangat belepotan. Hanya dengan revolusi maka koalisi pengusaha dan penguasa dapat dieliminasi. Kolusi Naga dan imitasi Garuda harus dibasmi. Pertarungan Said \"Daud\" dengan Aguan \"Goliath\" hanya permulaan saja. Membaca ibrah sejarah maka pasukan kecil, lemah tetapi bersemangat dan beriman dapat mengalahkan pasukan besar, kuat tetapi abai terhadap nilai moral dan agama. Dikalahkan, dihancurkan dan digantikan. Dimana Prabowo berada ? Terserah pada pilihannya sendiri. Mau bersama Daud atau Jalut (Goliath), bersama rakyat atau konglomerat, menang gemilang atau kalah sebagai pecundang ? Sebaiknya ia sering membaca kisah-kisah dalam Kitab Suci, agar faham tentang makna dari kebahagiaan abadi. Bukan hidup untuk sekedar memenuhi ambisi. Rugi dan menyesal di alam nanti. \"Yaa laitahaa kaanatil qoodiyah, maa aghnaa anni maaliyah, halaka anni sulthooniyah, hudzuuhu wa ghuluuhu, tsummal jahiima sholuuhu\" (Aduh celaka kematian ini, tidak berguna kekayaanku, telah hilang kekuasaanku, tangkap dan belenggulah tangan di lehernya, kemudian masuklah ke dalam neraka yang menyala nyala)--QS Al Haqqoh 27-31. (*)
Tangkap Netanyahu dan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan International Criminal Court (ICC) yang berkedudukan di Den Haag telah memutuskan untuk menangkap PM Israel Benyamin Netanyahu dan mantan otoritas pertahanan Yoav Gallant dengan tuduhan melakukan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan perang (war crimes) atas warga Gaza Palestina. Kejahatan itu dilakukan terhitung sejak 8 Oktober 2023 hingga 24 Mei 2024. Meski AS sekutu Israel menolak keputusan ini tetapi 124 negara ICC terikat untuk menjalankannya. Biden dan Trump marah-marah mengecam ICC. Menurutnya ICC tidak memiliki yuridiksi untuk itu. AS dan Israel memang tidak masuk anggota ICC karena tidak ikut menandatangani Statuta Roma. Sementara negara-negara Uni Eropa menerima dan siap menjalankan. Jubir Josep Borell menyatakan \"Ini bukan keputusan politik. Ini keputusan pengadilan dari pengadilan internasional\". Penjahat perang dan penjahat kemanusiaan Benyamin Netanyahu memasuki fase baru yakni resmi menjadi musuh kemanusiaan. Ia menjadi buronan internasional. Hidup tidak tenang oleh siksaan batin dimusuhi dunia. Di dalam negeri pun Netanyahu dianggap telah gagal mengatasi permasalahan Palestina dan membawa warga Israel dalam keadaan terancam oleh berbagai serangan pejuang Palestina dan pendukungnya. Baru kali ini Israel babak belur. Amnesty Internasional mendukung putusan ICC. Sekjen Amnesty Internasional Agnes Callamard menilai keputusan ini adil. Kelompok HAM Israel B\'T Selem mendukung dan sejalan dengan Partai Komunis Arab Israel Habash \"Ini langkah awal menuju keadilan bagi Palestina\". Dunia Arab menyambut gembira dan menjadi kekuatan moral dan hukum untuk meningkatkan dukungan perjuangan bagi kemerdekaan Palestina. Indonesia belum bersikap. Semestinya segera mendukung perintah penangkapan Netanyahu meski bukan anggota ICC. Kejahatan kemanusiaan bukan hanya dikecam tetapi harus bersanksi hukum. Sebagai negara bermoral dan beradab Indonesia tidak boleh diam, apalagi kita sudah memiliki Pengadilan HAM untuk memproses kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat lainnya. Jokowi pun ternyata pelanggar HAM berat. Sebagaimana Israel meski operasionalnya ada pada Menteri Pertahanan Yoav Gallant tetapi penanggungjawab kejahatan itu adalah Benyamin Netanyahu sang Perdana Menteri. Keduanya diperintahkan ICC untuk ditangkap. Netanyahu bukan hanya \"nyaho\" tetapi kendali di tangan dirinya. Jokowi adalah penanggungjawab dari pelanggaran HAM berat Indonesia di masa pemerintahannya. Kasus penyiksaan dan pembantaian KM 50, pembunuhan 21-22 Mei 2019 dan tewasnya 800 petugas Pemilu 2019 yang dibiarkan tanpa pengusutan adalah pelanggaran HAM berat. Jokowi tidak bisa lepas begitu saja. Ia dipastikan tahu bahkan bukan mustahil berperan sebagai perencana. Netanyahu yang berlumuran darah (covered in blood) dan Jokowi dengan tangan berdarah (bloody hands) patut untuk ditangkap dan diadili. Jokowi sebenarnya lebih parah dari Netanyahu, ia berlumuran dosa politik. Di samping melanggar hak asasi, korupsi, politik dinasti, juga penghianatan ideologi dan konstitusi. Semuanya menjadi causa bagi penangkapan dan pengadilan. Perbuatan busuk Benyamin Netanyahu dan Joko Widodo selama memerintah akan berakibat busuk di akhir kehidupannya seperti busuknya sang penjagal PM Israel Ariel Sharon.Dunia mulai memburu Netanyahu. Indonesia harus segera menangkap Jokowi. (*).
Prabowo Pejuang atau Pecundang
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Kunjungan Prabowo ke China, 31 Maret – 2 April 2024 dengan menyebut Prabowo sebagai Elected President adalah awal sebuah propaganda babak baru China untuk tetap menguasai Indonesia. Kembali ke Cina, resmi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto datang pada 8-10 November 2024. Cina berharap Prabowo bisa jadi estafet kepemimpinan pro RRC dibawah kendali Xi Jinping Oligarki dan RRC sangat hawatir Prabowo mengubah sikapnya yang berpotensi mengancam kekuasaan oligarki kalau tidak bisa ditundukkan RRC. Ratusan tahunbChina akan menjajah Indonesia dan mengeruk seluruh kekayaan alam Indonesia. Sedangkan bangsa Indonesia hanya akan dijadikan budak dan jongos-jongos yang harus melayani mereka. Xi Jinping pasang target proyek-proyek China yang harus dilaksanakan Prabowo jadi Presiden dengan pengawalan ketat Xi Jinping : Pertama, Oligarki harus tetap terlibat langsung atau tidak langsung dalam kebijakan politik dan ekonomi Kedua, TKA China harus tetap aman tanpa gangguan baik dari negara atau serangan kaum pribumi. ( Tidak boleh di sentuh hukum atas pelanggaran hukum apapun yang mereka lakukan) Ketiga, semua proyek oligarki yang berlindung dengan Proyek Strategis Nasional ( PSN ) baik PIK, reklamasi pantai dan lainnya, harus aman tanpa gangguan. Keempat, Pembangunan IKN ( memindah Ibu Kota ) harus tetap jalan untuk melancarkan penaklukan Jakarta dan sekitarnya ( proyek aglomerasi bersama wilayah sekitarnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Kelima, Oligarki bebas menguasai tambang dan kekayaan alam lainnya. Keenam, Pembangunan pangkalan militer, tidak boleh ada gangguan. Diduga diam-diam China tengah membangun Pangkalan Militer di Pulau Triton Kepulauan Paracel telah dibangun landasan terbang berpanjang 600 meter (2.000 kaki) . Hal itu terekam melalui foto satelit perusahaan pencitraan Bumi, Labs. PBC. Kedunguan dan ketololan para penguasa / pejabat Indonesia ( sipil dan oknum polisi dan militer ) kalau sudah kena tembakan amunisi angpaosemuanya linglung bahkan siap pasang badan menyiksa, menindas dan membunuh rakyatnya sendiri. Aneksasi wilayah oleh Taipan ( PIK 1 dan 2 ) jelas jelas telah merusak dan menggoyahkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI ), Presiden Prabowo masih membisu ( tidak peduli ) membiarkan rakyat harus bertarung dengan aparat keamanan di duga kuat boneka oligarki. Sikap Presiden Prabowo akan tunduk atau jadi negarawan bebas dari kendali para Taipan dan Xi Jinping sampai saat ini belum bisa di baca dengan pasti akan menjadi pahlawan, pejuang atau penghianat, hanya waktu yang akan membuktikan. (*)
Kebijakan Ekonomi Jokowi Membunuh Kelas Menengah ke Bawah, Jahat!
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Banyak kebijakan ekonomi dan sosial Jokowi selama menjabat Presiden sangat lalim, sangat jahat, sangat kejam, khususnya terhadap kelompok masyarakat berpendapat menengah bawah. Kejahatan kebijakan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat kecil ini melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Subsidi dipangkas seenaknya. Harga BBM Premium naik menjelang akhir tahun 2014, di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia hingga 50 persen. Subsidi 20 Kereta ekonomi dihapus pada 1 Januari 2015, membuat harga tiket melonjak dua sampai tiga kali lipat. Anggaran subsidi tersebut dialihkan ke berbagai proyek, yang akhirnya banyak yang terbengkalai, atau dikorupsi, mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah tidak terbayangkan besarnya. Di lain sisi, Jokowi memberi fasilitas pengampunan pajak kepada “penjahat pajak” yang notabene adalah orang kaya. Kata lain dari pengampunan pajak adalah “legalisasi pencucian uang kotor” oleh negara: Legalized money laundering. Bahkan fasilitas pengampunan pajak diberikan lagi tahun 2022. Tidak ada negara di dunia memberi pengampunan pajak sampai dua kali dalam 5 tahun: 2016/2017 dan 2022. Nampaknya, uang kotor 2020-2021 hasil korupsi covid, proyek APBN, tambang ilegal, judi online, dan lainnya, mau segera dicuci lagi. Defisit APBN 2020 dan 2021 mencapai Rp1.700 triliun lebih, dengan belanja negara mencapai Rp5.300 triliun lebih. Tingkat kebocoran bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Kasus korupsi proyek BTS Kominfo luar bisa besar, tidak masuk akal. Proyek Rp10 triliun dikorupsi Rp8 triliun. Yang tertangkap hanya kelas teri. Kelas kakap masih berkeliaran, mungkin menunggu peluang korupsi lagi. Belum lagi proyek Kartu Prakerja, Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN), dan berbagai proyek infrastruktur, termasuk Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau proyek strategis nasional. Tahun 2020 saja, realisasi pengeluaran negara untuk PC PEN mencapai Rp695 triliun. Dari semua itu, kebijakan Jokowi dan Sri Mulyani dalam bidang ekonomi dan sosial yang sangat kejam kepada kelompok masyarakat bawah, atau rakyat miskin, adalah kebijakan di tahun 2022. Pajak PPN naik dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022. Belum puas juga, harga BBM naik pada 3 September 2022. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Harga Solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Alasannya, pemerintah tidak sanggup menanggung subsidi BBM yang membengkak, mencapai Rp502 triliun. Alasan ini tidak benar. Jokowi dan Sri Mulyani secara terbuka telah melakukan pembohongan publik. Faktanya, pendapatan negara 2022 naik Rp623 triliun dibandingkan 2021. Sedangkan defisit APBN yang dianggarkan Rp868 triliun hanya dipakai Rp464 triliun, atau Rp400 triliun lebih rendah dari anggaran. Artinya, ada ruang fiskal sangat besar, dari penerimaan negara dan defisit anggaran, yang totalnya mencapai lebih dari Rp1.000 triliun, tetapi tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan sebaliknya, masyarakat dikenakan kenaikan PPN dan harga BBM. Apakah ini bukan berarti kejam? Sangat kejam. Hasilnya, tingkat kemiskinan September 2022 naik dibandingkan Maret 2022. Peristiwa 2022 sepertinya akan terulang lagi. PPN akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Di lain sisi, DPR sedang menggodok program pengampunan pajak lagi. Apakah sudah sedemikian besarnya uang ilegal yang terakumulasi dalam waktu 3 tahun terakhir ini, sehingga memerlukan pencucian uang lagi? Indonesia memang surga bagi para koruptor dan penjahat aktivitas ilegal. Secara periodik pemerintah memberi fasilitas pencucian uang kotor, menjadi bersih kembali dalam sekejap. Tidak ada negara di dunia memberi program pengampunan pajak 2 kali dalam 5 tahun, apalagi 3 kali dalam 8 tahun. Selamat datang di negeri para bandit. (*)
POPULER
