ALL CATEGORY
Pagar Laut Tangerang: Nestapa Nelayan, Membaca Bahasa Tubuh Titiek Soeharto
Titiek Soeharto memantau langsung proses pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahasa tubuh mantan istri Prabowo ini menjadi perbincangan. Oleh : Miftah H. Yusufpati | Pemimpin Umum FNN HARI Rabu 22 Januari 2025 menjadi hari bersejarah bagi nelayan di Perairan perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada hari itu, pagar bambu yang mengganggu mata pencarian mereka dibongkar paksa. Pada hari itu, Siti Hediati Hariyadi yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto memantau langsung proses pembongkaran pagar laut. Putri kedua penguasa Orde Baru itu terlibat dalam urusan ini karena ia adalah Ketua Komisi IV DPR RI. Komisi ini membidangi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. Mengenakan topi bundar hitam, kemeja putih, dan rompi motif batik warna biru navy, Titiek tampak berbincang dengan para staf TNI Angkatan Laut (AL). Tiba-tiba, tampak seorang laki-laki menghampirinya untuk menyapa dan bersalaman. Laki-laki tersebut adalah musisi senior Erros Djarot. Titiek dan Erros lantas berjabat tangan dan saling menyapa dengan “cipika-cipiki”. Di kerumunan itu tampak pula mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Roy Suryo, yang ikut menyapa dan menyalami Titiek. Selanjutnya, mantan istri Prabowo Subianto itu menuju tank amfibi yang akan membawanya menuju ke perairan Tanjung Pasir. Sesampainya di dekat tank, sejumlah staf TNI AL telah siap untuk membantu Titiek naik ke atas tank. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksmana Muhammad Ali, yang sudah naik terlebih dulu ke atas tank tampak menunggu Titiek untuk naik. Perempuan kelahiran 14 April 1959 itu kemudian menaiki tank amfibi LTV-07 itu secara perlahan dengan dibantu para staf TNI AL. Setelah Titiek naik, tank bersiap berangkat. Tank itu turun dari pantai Tanjung Pasir menuju lokasi pagar laut di perairan Tanjung Pasir. Sejumlah perahu milik TNI AL hingga nelayan mengikuti dari belakang. “Mencengangkan,” komentar Rocky Gerung. “Bagaimanapun dia dikenal sebagai seorang yang hidup di dalam wilayah yang sebut saja luar kekuasaan zaman baru,” lanjutnya. Rocky menilai aksi Titiek Soehatro itu sebagai bagian tanggung jawab sebagai Ketua Komisi IV DPR RI. Selain itu, juga sebagai tanggung jawab atas keluhan rakyat. Bahasa tubuh Titiek Soeharto di tengah kegaduhan politik memberikan sinyal bahwa DPR sangat peduli dengan keadaan rakyat. “Pak Prabowo mungkin memberi semacam sinyal supaya Mbak Titiek pergi ke situ supaya ada ya ada semacam berita, kendati tidak di dalam satu ikatan perkawinan tetapi ada relasi yang masih terbangun,” ujar Rocky Gerung. Hal tersebut sebagai keindahan persahabatan antar manusia yang terpisah secara romansa tetapi terhubung secara politik. Kehadiran Titiek itu, memperlihatkan bahwa pagar laut merupakan persoalan serius yang harus dibuka ke publik. “Peristiwa sebelum Pak Prabowo jadi presiden peristiwa apa yang menyebabkan pagar laut itu berdiri kokoh tanpa tersentuh,” katanya. Semua sinyal ini yang memungkinkan kita membaca bahwa ada gejala baru yaitu pemastian apakah kimia politik antara rezim ini antara Prabowo dan dan rezim sebelumnya yaitu Jokowi itu betul-betul kimianya masih lekat atau betul-betul tidak nyambung lagi. Pada hari itu, pagar laut mulai dibongkar secara resmi oleh TNI AL, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka menargetkan dapat membongkar pagar laut mencapai 5 km dalam satu hari. Tak mudah membongkar pagar bambu yang menancap kokoh di lautan itu, ada 1.500 personel yang dikerahkan untuk membongkarnya. TNI AL mengerahkan 700 personel dan 400 pasukan katak, dengan tiga unit kendaraan tempur jenis amfibi LVT. Selain itu, ada bantuan 400 personel pasukan katak TNI AL, dan 500 orang nelayan Banten. Nestapa NelayanPara nelayan di Tangerang bisa sedikit bernafas lega setelah pagar-pagar laut mulai dicabut. Pagar-pagar bambu itu tak hanya membatasi aktivias mereka melaut, tetapi juga membahayakan. Nelayan asal Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten, Ujang (bukan nama sebenarnya), menjelaskan rata-rata nelayan di Desa Kohod menggunakan kapal kecil dengan jangkauan melaut tak terlalu jauh dari pantai. Pagar laut yang sudah terlihat sejak 2023 ini membuat posisi mereka sulit karena perlu menangkap ikan lebih jauh. “Ini berbahaya sekali untuk kami. Kalau tiba-tiba badai saat melaut dan posisi kami terlalu jauh di tengah laut, itu sangat berisiko untuk kapal kecil,” ujarnya. Selain berbahaya, pagar laut juga membuat mereka harus memutar untuk melaut. Biaya yang harus dikeluarkan untuk bensin pun naik hingga dua kali lipat. Padahal, tangkapan yang diperoleh justru kian sedikit. Cecep, melayan lainnya, mencatat volume tangkapannya turun hingga 50% sejak ada pagar laut. Ia mencontohkan, rata-rata hasil tangkapan ikan per hari yang sebelumnya mencapai 10 kg, kini hanya sekitar 5 kg per hari. Berkurangnya tangkapan cukup drastis ini disebabkan oleh lokasi pagar bambu di tempat biasa dia melaut. Jika memaksakan diri melaut di tempat biasa, jalanya kerap tersangkut di pagar bambu. Di sisi lain, volume solar yang harus dikeluarkan setiap melaut naik dua kali lipat dari 5 liter menjadi 10 liter. Kondisi ini membuat pendapatan para nelayan makin terpuruk. Apalagi, jika kapal mereka rusak karena menabrak pagar laut. Nelayan asal Desa Cituis, Asep juga mengaku kebutuhan solarnya naik 50% dari 10 liter menjadi 15 liter. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai tempat penangkapan ikan lebih lama hingga 30 menit setelah adanya pagar bambu. “Sebelumnya melaut, kapal hanya lurus. Sejak ada pagar laut, harus memutar mencari jalan keluar,” ujarnya. Sementara itu, Pedagang di Tempat Pelelangan Ikan Cituis, Sandi mencatat, volume ikan yang diperdagangkan turun hingga 65% setelah Desa Cituis ditutup pagar bambu. PSN Tropical IslandTumpukan kayu bekas kapal yang rusak tampak di dermaga sederhana yang berada di wilayah Desa Kohod. Kapal-kapal itu rusak setelah menabrak patok-patok bambu yang jaraknya sekitar 100 meter dari daratan desa dan viral dengan sebutan pagar laut Tangerang. Ujang bercerita, sudah ada lima kapal milik nelayan di desanya yang rusak hingga tak bisa lagi digunakan karena menabrak pagar laut hanya dalam sebulan terakhir. Pagar yang sebagian sudah lapuk dan patah menyebabkan baling-baling rusak hingga melubangi kapal. Desa Kohod adalah salah satu desa yang bersinggungan langsung dengan pagar laut. Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, panjang pagar laut mencapai 30,16 km yang meliputi wilayah 16 desa di enam kecamatan. Tiga desa di Kecamatan Kronjo, tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga. Jika melihat pada peta satelit Google, lokasi desa ini bersebelahan dengan Pantai Indah Kapuk Dua atau PIK 2 dengan batas Sungai Cisadane. Di Desa Kohod, ada pula area yang masuk dalam peta pengembangan Proyek Strategis Nasional atau PSN Tropical Island yang merupakan proyek dari PIK 2. Lokasi area PSN terbagi menjadi 5 titik, A hingga E yang terpisah-pisah. Titik A: Desa Tanjung Pasir seluas 54 ha Area; B: Desa Kohod seluas 342 ha Area; C: Desa Muara dan Tanjung Pasir seluas 302 ha Area; D: Desa Muara seluas 217 ha Area; E: Desa Mauk dan Desa Kronjo seluas 687 ha. Sejarah Pagar BambuPara nelayan di Desa Kohod mengatakan, deretan pagar bambu di laut itu sudah mulai tertancap sejak 2023. Ujang, bukan nama sebenarnya, mengaku pernah berpartisipasi memasang pagar laut selama satu bulan pada tahun lalu. Ia bercerita, satu kelompok pekerja yang terdiri dari lima orang diminta memasang pagar bambu setinggi 5,5 meter sepanjang 50 meter setiap hari. Bambu-bambu itu ditancap di dasar lautan agar kokoh meski diterjang gelombang, dan hanya tersisa dengan tinggi satu meter di atas permukaan laut. Menurut Ujang, para pekerja dibayar Rp120 ribu per hari. Namun, pembayaran tersebut sempat molor sehingga ia dan beberapa temannya enggan melanjutkan pekerjaan itu. Menurut informasi, pemasangan bambu dikerjakan oleh para nelayan di desa sekitar. Namun, tak ada yang bisa memastikan siapa di balik pemasangan pagar tersebut. Ujang pun membantah kemungkinan pagar laut dibangun swadaya oleh masyarakat karena biaya yang dibutuhkan untuk memagari laut sepanjang 30 km sangat besar. Ia bercerita, ada 4 truk berisi 400-500 bambu setiap harinya yang datang ke desa. Dari 4 truk bambu itu, dapat dibangun 100 meter pagar laut. Adapun jika menggunakan perhitungan kasar satu bambu dibeli dengan harga Rp10 ribu per batang, maka dana yang dibutuhkan untuk membangun pagar laut sepanjang 30,16 km mencapai Rp4,8 miliar hingga Rp6 miliar. “Jika pembangunan pagar bambu hasil swadaya nelayan, uangnya dari mana? Dapat uang Rp50 ribu sehari saja susah, boro-boro beli bambu,” kata Cecep, bukan nama sebenarnya, yang juga berprofesi sebagai nelayan di Desa Kohod. Para nelayan di Desa Kohod dan Pelelangan Ikan Cutuis enggan mengungkapkan identitas aslinya. Mereka mengaku beberapa kali menerima ancaman dari pihak yang tidak jelas asal usulnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti sebelumnya mengungkapkan bahwa mendapatkan informasi pertama terkait pagar laut pada 14 Agustus 2024. Adapun saat timnya terjun langsung ke lapangan pada 19 Agustus 2024, panjang pagar laut masih mencapai 7 km. Namun, investigasi terakhir yang ditemukan pada akhir tahun lalu menunjukkan, pagar panjang sudah mencapai 30,16 km. Sejatinya, para nelayan tak pasrah begitu saja dengan nasibnya. Mereka sudah beberapa kali melaporkan pagar laut ke pemerintah daerah setempat hingga pemerintah pusat sejak 2023. Tindakan baru benar-benar diambil pemerintah setelah informasi terkait pagar ini viral di media sosial. “Kami membuat laporan saat pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo). Kami sudah ke Pj Bupati sampai terakhir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tiga kali ke Jakarta, tapi saat itu, tidak ada satu pun yang kasih perhatian,” katanya. (*)
Cekal Aguan!
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Kejahatan Aguan yang berlindung pada kekuasaan Jokowi mulai terbongkar akibat ulah keserakahan sendiri. Pemberian status PSN untuk proyek yang dikelolanya adalah bom yang memporakporandakan agenda arogansi dan kolonialisasi. PSN PIK-2 menjadi boomerang keserakahan. Rakyat mulai berontak. Aguan musuh rakyat. Pagar laut sebagai batas rencana reklamasi mulai dibongkar. Namun itu bukan harapan akhir masyarakat. Pencabutan status PSN dan pembatalan PIK-2 adalah tuntutan. Kebijakan Prabowo diuji serius untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut. Berada di pihak rakyat atau konglomerat ? Khidmah pada demokrasi atau oligarki ? Aguan semakin terpojok. Skenario JRP sebagai pembuat pagar laut dan tidak tahu menahu akan kepemilikan pagar itu jelas tidak rasional. Konsekuensi pembongkaran adalah pengejaran Aguan sebagai perampok. Pengusaha raksasa etnis Cina ini menghadapi posisi sulit. Jika tidak sukses Operasi Penyelamatan Aguan (OPA) maka pilihan hanya dua yaitu bunuh diri atau kabur. Kabur mungkin pilihan sehat agar bisa berkeliaran di luar apakah Singapura, Cina, Hongkong atau lainnya. Di Indonesia dipastikan akan tertekan terus. Aguan sudah dianggap musuh rakyat, sebagai Kepala Naga yang layak untuk dipenggal. Agar tubuh dan ekornya tidak bisa bergerak leluasa. Saatnya dibuat lumpuh. Sebelum Aguan memilih kabur, imigrasi harus melakukan pencekalan. Dengan landasan Permenkumham No 38 tahun 2021 pencekalan dinilai penting untuk menjamin dan amannya penyelidikan dan penyidikan. Fenomena reklamasi di berbagai area pantai patut diduga ada kepentingan politik di balik bisnis. Bahkan berskala global. Program OBOR atau BRI adalah strategi penguasaan China di berbagai negara. Jalur laut adalah pilihan. Oleh karenanya domininasi pengusaha etnis China di Indonesia patut untuk diwaspadai akan peran-peran sebagai agen kepentingan Republik Rakyat China. Aguan termasuk di dalamnya. Jokowi dan Luhut Panjaitan yang membuka peluang layak dicurigai pula sebagai agen. Mulai pengusutan dari Aguan dan mulai pula dengan pencekalan. Saat ini Negara Indonesia menghadapi persoalan serius. Menjadi bagian dari target hegemoni kepentingan global. Di dalamnya ada elemen pengkhianatan dan subversif. Agen-agen China bergerak bebas. Cekal Aguan. (*)
"Beyond of Era" Trump, dari Kennedy hingga Palestina
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior PRESIDEN AS Donald Trump, bertindak \"lateral\". Di luar dugaan, di luar yang dipikirkan publik. Bahkan, melampaui zaman yang telah \"usang\". \"Beyond of era\". Saat Presiden AS ke-35, John Fitzgerald Kennedy (JFK) terbunuh (1963), Donald Trump belum menginjak usia 17. Begitu juga, saat Calon Presiden (Capres) ke-37, Robert Francis Kennedy (RFK) terbunuh (1968), Trump baru berusia 22 tahun kurang delapan hari. Donald Trump yang dilantik 20 Januari sebagai Presiden ke-47, berpikir dan bertindak \"lateral\". Mengejutkan, dan sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Berpikir lateral adalah, berpikir menggunakan banyak perspektif berbeda. Mengeksplorasi banyak pendekatan solusi yang \"menantang\". Sebut saja mencari solusi di luar kotak yang tersedia. Presiden John F. Kennedy terbunuh oleh tembakan jarak jauh. Dari gedung tinggi (22 November 1963), penembak jitu mengakhiri jabatan JFK. Yang mestinya berakhir 20 Januari 1965. Saat iring-iringan mobilnya melalui gedung Texas School Book Depository. Lee Harvey Oswald, manembak JFK dari lantai enam. Pembunuhan ini menjadi misteri yang tak berkesudahan hingga hari ini. Misteri yang tak berkesudahan! Saya pernah menonton sebuah film \"thriller\", yang sedikit menyerempet ke kisah JFK, \"Bonano, The Youngest Godfather II\". Namun, film ini tidak menjelaskan secara gamblang, siapa yang menghabisi JFK? Hanya digambarkan, Ayahnya JFK. Joseph Patrick Kennedy Sr (Joe Kennedy), punya kedekatan (berniaga) dengan sejumlah kalangan seperti Frank Castello. Dideskripsikan pula, saat JFK menjabat Presiden, posisi Jaksa Agung diisi oleh adik JFK, Robert Francis Kennedy (RFK). Robert F. Kennedy bertindak sangat keras terhadap perdagangan illegal (minuman keras) selama menjabat Jaksa Agung (1961-1964). Konon, kalangan yang pernah berniaga bersama Joe Patrick Kennedy (Sr), sangat terganggu oleh sepak terjang RFK. Saya pernah membaca buku \"Kennedy\'s: Familly & Disaster\" (John H. Davis), secara tersirat sang kompatriot memprotes tindakan RFK lewat sang Ayah, Joe Patrick Kennedy. \"Kita pernah bisnis bersama. dan kita membantu naiknya JFK sebagai Presiden. Sekarang Bisnis kita diberangus\". Cerita JFK berakhir sama dengan RFK. Robert Francis Kennedy (RFK), juga terbunuh. Usai berpidato merayakan kemenangannya, dalam pemilihan pendahuluan (Partai Demokrat) kepresidenan (6 Juni 1968). Surat kabar harian tertua Inggris (5 Mei 1821), dalam edisi 23 Januari ( kemarin) membuat \'headlines\' menarik. \"Trump Orders Release of Thousand of Classified Files on JFK Assassination\". \"Trump perintahkan rilis ribuan berkas rahasia tentang pembunuhan JFK\". Kira-kira, itulah \"translation\" yang dimuat oleh surat kabar. Yang terkenal sangat independen, dengan jurnalisme investigatif dan terkenal berani ini. Presiden Donald Trump, berbeda dengan Presiden-Presiden AS sebelumnya. Pemikiran konvensional yang mudah ditebak, dia tanggalkan. Berpikir lateral adalah komponen dasar dari inovasi Mengungkit, mengeksplorasi kembali peristiwa lebih dari 50 tahun lalu, di hari ini. Di saat pelaku sejarahnya (sebagian besar), telah tiada. Sangat inovatif dan unik. Perintah eksekutif Donald Trump untuk menyelidiki (apa dan siapa) rahasia kematian JFK. Telah dia tandatangani Kamis (23/1). Tujuannya adalah mendeklasifikasi catatan federal pembunuhan John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, dan juga Marthin Luther. Harap-harap cemas dunia, menghantui. Cara pandang Presiden Donald Trump dan spektrumnya, akan sangat terasa bagi semua kalangan. Berpikir lateral, banyaknya \"kejutan-kejutan\", dari berbagai sisi yang berkait dengan hubungan Internasional: perdagangan, politik, hubungan diplomatik, Timur Tengah, internal. Tak bisa dihindari. Terakhir, masyarakat Palestina di Tepi Barat (West Bank) sangat merasakannya. Berpikir \"lateral\" Trump, membuat 30 kelompok Pemukim ilegal Israel yang mendapat sanksi saat Presiden Joe Biden, kini bebas semaunya. Sanksi dicabut oleh Trump. Berpikir \"lateral\" Trump, sejatinya. Akan membuat dunia makin ganjang-ganjing. Palestina (Gaza dan Tepi Barat), perdagangan (dengan China), nuklir (dengan Iran), Ukraina (dengan Rusia), bakal panas. Kisah John F. Kennedy, Robert F. Kennedy saja yang telah kadaluwarsa, dan usang, \"hidup\" lagi. Itulah Trump, dengan berpikir \"lateral\"nya. (***).
Profil Proyek Swasta Senilai Rp40 Triliun yang Dibilang Strategis Itu
Yang disebut PSN itu ternyata adalah pembangunan Tropical Coastland. Lokasinya, di bekas hutan lindung mangrove di PIK 2. Berikut ini profil proyek itu. Layakkah ini disebut strategis? Oleh: Miftah H. Yusufpati | Pemimpin Umum FNN PANTAI Indah Kapuk Dua atau PIK-2 merupakan proyek yang dibangun oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group. Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono, mengatakan, lahan yang digunakan untuk membangun Tropical Coastland di PIK 2 merupakan area bekas hutan lindung mangrove. “Dulunya diperkirakan seluas 1600 ha, tapi sekarang tersisa tinggal 91 ha. Dalam rencana PSN ini harus direhabilitasi, karena tanah ini tadinya milik negara terkena abrasi pantai,” kata Nono dalam video YouTube Agung Sedayu Group Official. Selain terkena abrasi, lahan ini juga sudah digarap oleh masyarakat. Lahan ini dijadikan tambak dan sedikit pemukiman rumah rakyat, namun semua ini akan direlokasi. Meski hanya tersisa 91 ha, pihaknya menargetkan dapat merehabilitasi area hutan sehingga lahannya menjadi 515 ha. Secara keseluruhan, proyek Tropical Coastland ini akan mencakup 1800 ha, jika termasuk dengan pembangunan jalan di dalam proyek tersebut. Dana yang diperlukan untuk semua rehabilitasi, termasuk pembebasan tanah dan lainnya mencapai hampir Rp40 triliun. Duit ini murni dari sektor swasta. “Selain pemekaran hutan, kami juga sudah membuat master plan, kawasan ini akan dibungkus oleh beberapa proyek, seperti wisata dan religi,” ujarnya. Pengembangan kawasan bekas hutan lindung mangrove ini dibangun dengan nuansa hijau, kata Nono, tidak ada pembangunan gedung megah ataupun pencakar langit di sana. Dia menyebut, hal ini karena fasilitas yang ingin dibangun itu bertujuan untuk mengamankan area hutan, bersifat melindungi namun mendatangkan manfaat secara pariwisata. “Untuk bagaimana bisa menutupi anggaran hampir Rp40 triliun itu,” ucapnya. Mirip Blue Mosque di Turki Tropical Coastland ini dibagi menjadi lima area. Area pertama rencananya akan dibangun dengan mengusung konsep Taman Bhineka. Pengembangan area ini membutuhkan dana sekitar Rp2,5 triliun. “Di sini akan dibangun rumah ibadah semua agama yang ada di nusantara ini. Ada masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, wihara, dan klenteng,” katanya. Bangunan masjid di Kawasan, kata Nono, akan mirip dengan Blue Mosque di Turki, tetapi lebih besar dan lebih luas. Ia memastikan masyarakat bisa beribadah sekaligus berwisata di area ini. Area yang kedua akan dibagi menjadi dua kelompok, B1 dan B2. Pada area B1 akan dibangun seperti taman safari seluas dan kebun binatang, total luasnya mencapai 54 ha. “Jauh lebih besar dari yang ada di Puncak, Bogor,” tambah Nono. Sementara pada kelompok lainnya yakni B2, akan dibangun resort. Resort ini memiliki konsep ramah lingkungan, dengan komponen serba kayu. Area yang ketiga berisi tentang safari mangrove dan mangrove boardwalk. Dia menyebut masyarakat dapat melihat kawasan hutan bakau dari jembatan yang akan tersedia di sana. “Tapi di sini akan disisipkan lapangan polo, sport untuk berkuda,” ucapnya. Dia mengatakan pembangunan lapangan tersebut sebagai salah satu upaya persiapan jika suatu saat Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade. “Ini kan harus ada (lapangannya),” katanya. Area keempat akan dibangun sirkuit internasional. Nono menyebut sirkuit tersebut bisa digunakan untuk balapan Formula. Menurutnya, area ini akan lebih bagus dibandingkan sirkuit di Singapura. Area kelima, akan dibangun kawasan untuk olahraga ekstrem, seperti trail dan lain sebagainya. Namun, selain itu di area ini juga akan digunakan sebagai kawasan edukasi. “Jadi ecotourism dan edukasi, semua tanaman nanti ada disitu. Orang berwisata berkeliling akan melihat keindahan. Jadi tidak ada bangunan sama sekali di sini (tropical coastland),” katanya.
Mafia di Balik Sertifikat Tanah Laut
Proyek PIK-2 diduga banyak melakukan pelanggaran. Pagar laut salah satunya. Ditambah pula sertifikat laut yang dibatalkan pemerintah. Banyak pihak mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan proyek ambisius ini dari PSN. Oleh: Miftah H. Yusufpati | Pemimpin Umum FNN Pada Kamis 23 Januari 2025 menjadi hari buruk bagi emiten kongsi Agung Sedayu dan Salim Grup, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) atau PIK-2. Saham emiten ini mulai memasuki fase bearish atau penurunan usai terkoreksi 19,89% pada perdagangan hari itu. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PIK-2 terperosok 19,89% menuju level Rp11.075 hingga akhir perdagangan hari itu. Harga tersebut mencerminkan penurunan sebesar 28,66% selama sepekan dan sudah anjlok 31,64% sebulan terakhir. Kendati pada penutupan Jumat 24 Januari sempat menguat 14,90% menjadi Rp12.725. Pemasangan pagar laut menjadi salah satu isu membuat lantai bursa goyah. Sudah begitu, perilisan Laporan Keuangan PIK-2 untuk periode 2024 juga buram. Pagar laut itu memang terpasang di area lepas pantai yang berhadapan dengan seluruh area protek strategis nasional atau PSN. Belakangan juga diketahui bahwa ada ratusan bidang HGB yang ternyata dipetakan di atas laut yang dipagari. Pengamat perkotaan Elisa Sutanudjaja adalah yang awalnya membagikan temuan terkait lokasi pagar laut dengan sertifikat HGB. Temuan itu diperoleh dari aplikasi BHUMI, situs informasi spasial milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada Sabtu 18 Januari 2025. Ia memperkirakan total wilayah laut yang masuk area HGB mencapai 537,5 hektar. Temuan itu ramai dan viral di media sosial. Pada Senin 20 Januari 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menggelar konferensi pers dan mengakui terdapat ratusan sertifikat kepemilikan di area pagar laut Tangerang. Nusron mencatat, terdapat 263 bidang dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB dan 17 bidang dalam bentuk Sertifikat Hak Milik atau SHM. Sertifikat HGB, antara lain dimiliki atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, perseorangan sebanyak 9 bidang. \"Ada juga SHM atas nama 17 bidang,\" ujarnya. Pada Rabu 22 Januari 2025, Nusron akhirnya mencabut seluruh SHGB dan SHM di laut Tangerang atau dibatalkan statusnya demi hukum karena cacat prosedur dan material. Ratusan bidang sertifikat tanah ini berada di dalam bawah laut dan dicocokkan dengan data peta yang ada. Ia mengatakan, posisinya berada di luar garis pantai. \"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021, selama sertifikat belum lima tahun, maka Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabutnya atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan,\" ujarnya. Ia pun telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap petugas juru ukur maupun petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat tersebut sebagai langkah penegakan hukum yang berlaku. \"Kami sudah panggil kepada petugas itu oleh aparatur pengawas internal pemerintah terkait pemeriksaan kode etik,\" katanya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan, data hasil investigasi Kementerian ATR akan dijadikan modal untuk mengungkapan pemilik pagar laut di Tangerang. Dia menyatakan terdapat beberapa perusahaan yang diduga terafiliasi sebagai pemilik dari SHGB/SHM pada garis pagar laut di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang tersebut. \"Jadi kita akan cek izinnya. Tetapi siapa pun orangnya harus meminta izin terkait kegunaan atau penggunaan wilayah laut, setelah dapat itu proses selanjutnya pergi ke KLHK, dan seterusnya,\" kata Sakti pada Rabu 22 Januari 2026. Pemilik Ratusan HGB yang Dicabut Kementerian ATR maupun KKP belum mau menunjuk pihak di balik dua perusahaan pemilik HGB dan kaitannya dengan pagar laut. Namun, dokumen resmi Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa PT Cahaya Inti Sentosa berafiliasi langsung dengan PIK 2. Sedangkan Kementerian Hukum mendata alamat kantor utama PT Intan Agung Makmur ada di gedung yang sama dengan kantor utama PIK 2, yakni Jl. Inspeksi PIK 2 Nomor 5 (Terusan Jalan Perancis), Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Ada pula fakta-fakta lain yang menunjukkan hubungan dekat kedua perusahaan ini dengan PIK 2. Berdasarkan informasi profil perusahaan di Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk tercatat menjadi pemegang saham PT Cahaya Inti Sentosa sejak 2023 dengan kepemillikan mencapai Rp88,5 miliar melalui penempatan modal Rp89 miliar. Selain PIK 2, Cahaya Inti Sentosa juga dimiliki PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya. Kedua perusahaan ini sudah menjadi pemilik Cahaya Inti Sentosa lebih awal, sejak 2017. Perusahaan yang didirikan Ellen Kusumo dan Steven Kusumo melalui SK pengesahan AHU-01987.AH.01.01 pada 22 Januari 2013 ini dibangun dengan modal awal Rp200 juta. Steven Kusumo saat ini menjabat sebagai komisaris PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk sebagaimana diinformasikan di laman perusahaan. Pada 2015, Nono Sampono, yang saat ini menjadi Presiden Direktur Agung Sedayu Group, terdaftar sebagai direksi Cahaya Inti Sentosa, sedangkan Belly Djaliel yang tercatat menjadi direksi Agung Sedayu Group pada pertengahan tahun lalu terdaftar sebagai komisaris. Adapun Nono saat ini masih menjabat direktur utama, sedangkan Belly terdaftar sebagai direksi. Selain itu, terdapat pula Surya Pranoto Budihardjo dan Yohanes Edmond Budiman sebagai direktur, serta Kho Cing Siong sebagai komisaris utama dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi sebagai komisaris. Ada kesamaan antara Cahaya Inti Sentosa dan Intan Agung Makmur, yakni memiliki Nono sebagai direksi, dan Freddy Numberi sebagai komisaris. Berdasarkan dokumen AHU, Intan Agung Makmur baru berdiri pada 7 Juni 2023 dengan nomor SK pengesahan AHU-0040990.AH.01.01.Tahun 2023. Perusahaan ini memiliki modal dasar sebesar Rp5 miliar dan dimiliki dua pihak, yakni Kusuma Anugrah Abadi dan Inti Indah Raya dengan kepemilikan masing-masing 2500 lembar saham senilai Rp2,5 miliar. Kedua pemilik saham ini juga memiliki alamat yang sama persis, di Harco Elektronik Mangga Dua, lantai 4. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dalam pemberitaan di IDX Channel mengklarifikasi status PT Cahaya Inti Sentosa sebagia anak usaha PANI yang diakuisisi pada akhir 2023. Klarifikasi diberikan melalui Kuasa Hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid. Dia mengakui keterkaitan dua pemilik HGB tersebut dengan perusahaan. Namun, ia menegaskan, pagar laut yang dibangun dengan panjang 30 km tidak memiliki kaitan dengan Pantai Indah Kapuk 2 alias PIK 2. \"Dari 30 km pagar laut itu, kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK PANI dan PIK non-PANI hanya ada di dua desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji saja, di tempat lain tidak ada ada, sedangkan panjang pagar itu ada di 6 kecamatan,\" katanya pada 23 Januari 2025. Muannas mengklaim bahwa pagar laut sudah ada sejak 2014, menurut pengakuan mantan Bupati Tangerang Zaki Iskandar. Saat melakukan kunjungan pada tahun tersebut, Zaki bersama sejumlah awak media memantau langsung kondisi pesisir pantai utara Jawa alias Pantura dengan menyewa tiga boat. \"Sudah ada pagar laut sebelum PIK 2 ada bahkan sebelum Pak Jokowi (Joko Widodo) jadi presiden,\" katanya. Adapun terkait pembatalan SHGB, Muannas belum mau banyak berkomentar. Ia mengaku belum menerima surat resmi dari Kementerian ATR/BPN. \"Para pihak mesti cek dulu soal pernyataan menteri yang rencananya membatalkan SHGB itu. Kami mesti mempelajari alasan prosedur dan alasan yuridis yang menjadi pertimbangannya. Jadi, kami belum bisa tanggapi lebih jauh,\" katanya. Namun, menurut dia, sertifikat HGB yang dimiliki kedua perusahaan terbit sesuai prosedur. Area sertifikat HGB milik PT Cahaya Inti Sentosa dan PT Intan Agung Makmur semula adalah milik warga berupa lahan tambak yang memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Lahan tersebut kemudian diubah kepemilikannya dari warga ke perusahaan dalam bentuk SHGB. \"Itu SHM lahan tambak yang mulanya terabrasi berupa daratan, bukan laut disertifikat,\" ujarnya. Dikeluarkan dari PSN Ribut tentang PIK-2 membuat sejumlah Menteri sibuk meluruskan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu mengungkap Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi PSN untuk memastikan proyek tersebut sudah berjalan sesuai perencanaan. \"Pemerintah selalu melakukan evaluasi, masukan, review sehingga ingin meyakinkan mana yang sudah on the track, mana juga yang perlu mendapatkan koreksi atau penyesuaian paling tidak,\" katanya. PSN melibatkan banyak pihak, tidak hanya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis lainnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan, PSN di kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan ekowisata Tropical Coastland. “Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di ekowisata Tropical Coastland akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non-APBN dan disertai dengan komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap,” katanya. Proyek ini menyedot investasi sekitar Rp65 triliun. Nantinya proyek tersebut diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. PSN tersebut merupakan pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten. Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan rencana luas lebih kurang 1.755 hektare (ha) serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami. Lepas dari itu, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Muhamad Karim, mengingatkan pemagaran laut sejauh 30,16 km di perairan pesisir Kabupaten Tangerang memicu tanda tanya besar. Mengapa dipagari dan siapa pelakunya. Fenomena ini merupakan tindakan pengkavlingan perairan pesisir yang dahulu dikenal dalam UU No. 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K) sebagai hak pengusahaan perairan pesisir (HP3). HP3 dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan amarnya No. No 3/PUU-VIII/2010. Pemagaran laut ini berarti melanggar UU No. 27/2007 dan revisinya UU No. 1/2014. Secara kelembagaan, kisruhnya masalah dipicu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) No. 7/2023 dan tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga perubahannya No. 7/2023, No. 8/2023, dan No. 6/2024.
Kemenhub Tak Dapat Semena-mena Pindahkan ASN Tanpa Akuntabilitas
JAKARTA, FNN | Kementerian Perhubungan seyogianya tidak membuat kegaduan dalam lingkungan kerjanya saat Presiden Prabowo Subianto menjabat belum cukup satu tahun. \"Kalau ada usulan dari bawahannya terkait pemindahan anggota ASN di lingkungannya, perlu dilihat akuntabilitasnya agar semua berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan seperti yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi,\" kata pengamat publik di Jakarta, Jumat, malam Pengamat kebijakan Publik dari Universitas Nasional (Unas) Mas Subagyo Eko Prasetyo, SH MHum mengatakan, perpindahanan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap instansi itu hal biasa. Itu menjadi kewenangan Kementerian yang didelegasikan kepada bawahannya. Akan tetapi pemindahan itu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang ada rapor dari PPK apakah rapornya itu baik atau jelek, itu perlu disampaikan ke yang bersangkutan. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang berwenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). PPK juga berwenang untuk membina. Oleh karenanya, hasil dari rapor PPK itu harus jelas dan terbuka disampaikan kepada yang bersangkutan secara baik, kata Mas Subagyo, seraya menambahkan, hal itu akan menghilangkan dispute yang tak produktif. Pernyataan Mas Subagyo ini disampaikan ketika dimintai tanggapannya terkait adaya SK Menteri Perhubungan No SK.2059 Tahun 2025 tertanggal 10 Januari 2025 tentang pemindahan PNS Unit Kerja dilingkungan Ditjend Hubla. Lebih dari 38 anggota PNS dilingkungan Hubla dimutasi tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Mereka sebagian keberatan untuk dilakukan mutasi lantaran tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari atasannya atau PPK soal apakah perpindahan tersebut sebagai hukuman atau promosi (reword and punishment). Semuanya itu sebaiknya dijelaskan ke masing-masing PNS yang akan dipindah, kecuali yang akan pindah atas permintaan PNS bersangkutan/ \"Boleh pindah atau tidak juga tergantung atasannya dengan referensi dari kajian PPK,\" katanya. Minta Kepastian dan Keadilan Salah satu PNS yang melakukan keberatan terhadap kebijakan itu berasal dari Direktorat Kplp, dengan Jabatan penata keselamatan pelayaran terhadap perpindahan tersebut. Perpindahan PNS kesuluruh wilayah Indonesia sudah sejak awal masuk telah ditanda tangani para calon PNS. Akan tetapi semua itu by proses secara fair dan ukuntable sehingga tidak menimbulkan rasa \"dikhianati\" oleh pimpinan atau pengambil kebijakan. \"Saya telah berkirim surat keberatan tanggal 22 Januari 2025 terkait Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2059 Tahun 2025 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,\" kata salah satu ASN itu dengan tidak menyebut nama secara tegas. Intinya dia menyadari Pemindahan ke Unit Kerja Baru merupakan kebutuhan penyelenggaraan PNS, penyegaran, kepentingan Organisasi, serta bagian dari suatu Penugasan. Namun hal itu sebaiknya ada analisis dan adanya keterbukaan apakah dipindahkan karena kebutuhan organisasi, penyegaran, atau di pindahkan sebagai bentuk hukuman, Pemidahan ini terkesan penyalahgunaan mutasi karena merugikan, sebab selama ini tidak pernah dipanggil untuk diberitahu terkait perpindahan, atau jika perpindahan ini karena hukuman harusnya dia di panggil untuk diperiksa terlebih dahulu, karena sampai saat ini penilaian kerjanya baik dan ditelah ditandatangani pimpinan, nah ini harus jelas, dikarenakan telah memberikan dampak negatif, karena prosedur pemindahan yang tidak sesuai dari ketentuan yang ada, sehingga PNS tersebut ingin memastikan prosedur perpindahan ini melalui PTUN jika tidak ada tanggapan yang adil atas surat keberatan yang sudah disampaikan. Dalam UU No 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil negara serta PP No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No 11 Tahun 2017 tetang Managemen PNS yang dilanjutkan dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tata cara pelaksanaan mutasi, antara lain menyebutkan, penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan atas asas; kepastian hukum; profesionalitas; netralitas; dan akuntabilitas, serta keterbukaan. Oleh karenanya, pejabat itu boleh saja mengambil kebijakan, namun untuk menuju kepastian dan keadilan, perlu berlandasakan pada norma dan UU serta Peraturan turunnya yang terkait didalamnya yakni adanya akuntabilitas, keterbukaan dan netralitas. Makanya analisis dari PPK yang nantinya akan direkomendasi oleh BKN itu penting, sehingga akan muncul kepastian dan keadilan, katanya. Semua aturan telah dibuat untuk dilaksanakan, bukan untuk disimpangi, kata anggota PSN itu. (DH)
Olok-olok Mardani Ali Sera kepada Partai Gelora Berpotensi Ganggu Persatuan Umat Bela Palestina
Jakarta | FNN -Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelombang Rakyart (Gelora) Indonesia saat \'Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina\' di Jakarta, Selasa (21/1/2025). Pemerhati Hubungan Internasional Rico Marbun menilai olok-olok Mardani kepada Partai Gelora ini bisa merusak persatuan umat dalam membela Palestina. \"Saya menyayangkan pernyataan Mardani. Acara silaturahmi yang difasilitasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memiliki tujuan mulia, memperjuangkan kemerdekaan Palestina,\" ujar Rico Marbun dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025). Dia menyesalkan acara resmi dan penuh makna ini dinodai oleh pernyataan Mardani yang menyindir agar ormas tidak mendekati Partai Gelora, meskipun dibalut dengan candaan. \"Ini sama sekali tidak pantas,\" tegas Alumnus Rajaratnam School of International Studies, Singapura itu. Rico menambahkan bahwa penderitaan warga Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, terus berlangsung meski gencatan senjata telah diberlakukan. Ribuan warga menjadi korban akibat serangan membabi-buta Israel. \"Di tengah upaya global untuk membantu Palestina, kita membutuhkan persatuan seluruh elemen bangsa tanpa ada sikap partisan yang merugikan. Isu Palestina adalah amanah konstitusi Indonesia, yang seharusnya menjadi perjuangan semua pihak, tanpa memandang golongan atau partai politik,\" Imbuhnya. Pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina. Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, \"PKS jangan dekatin ke Gelora,\" ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TV Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial. Sejumlah perwakilan ormas dan lembaga yang hadir juga tampak terkejut dengan candaan bernada olok-olokan dari politisi PKS itu kepada Partai Gelora. Sehingga banyak yang menilai pernyataan itu, tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi merusak persatuan umat yang sedang berjuang untuk Palestina. Acara yang dihadiri oleh sekitar 103 ormas dan lembaga ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid. Silaturahmi Nasional ini difasilitasi Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Sufmi Dasco Ahmad, bertempat di Ruang Abbudl Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Acara ini juga menghadirkan sejumlah tokoh, seperti Wakil Ketua BKSAP Ravindra Hartarto, Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu RI Andy Rachmianto. \"Upaya mengolok-olok seperti ini bisa menodai persatuan umat dalam isu Palestina. Apakah pantas seseorang yang terhormat mengeluarkan pernyataan seperti itu?\" pungkas Rico. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengecam tindakan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera yang mengolok-ngolok Partai Gelora dalam \'Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina\' di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore. Ia pun bereaksi keras terhadap pelecehan yang dilakukan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) itu. \"Astaghfirullah ... serendah itu perilaku Mardani Ali Sera, politisi PKS dan Ketua BKSAP DPR RI,\" kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025). Menurut Mahfuz Sidik, perilaku dan tindakan Mardani Ali Sera sangat memalukan dan tidak pantas, karena acara tersebut, adalah acara resmi kelembagaan DPR, apalagi kehadiran yang bersangkutan kapasitasnya sebagai Ketua BKSAP DPR RI. Sehingga yang diundang adalah berbagai Ormas dan Lembaga Kemanusiaan, salah satunya adalah Baznas RI. Bahkan Baznas dalam kesempatan itu, juga menjadi narasumber bersama dengan perwakilan Kemenlu RI bersama dirinya di depan. \"Apakah pantas dan bermoral seorang Ketua BKSAP DPR bercanda dengan merendahkan parpol lain dengan nada permusuhan? Meski berdalih bercanda, apakah forum yang berbicara tentang membantu Palestina itu layak jadi forum bercanda?\" tukas Mahfuz. Sekjen Partai Gelora ini meminta agar Pimpinan DPR segera menindaklanjuti kasus itu, ke Mahkamah Kehormatan Dewah (MKD). Mahfuz minta MKD memberikan teguran keras kepada Mardani Ali Sera. \"Mardani Ali Sera ditegur keras dan diberikan sanksi. Pejabat publik jangan memberi contoh buruk kepada rakyat,\" tegas Ketua Komisi I DPR Periode 2010-2017 ini. (ida)
Sosialitas Ekonomi dalam Negara Pancasila
Oleh. Fathorrahman Fadli | Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) dan Dosen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang PEMBANGUNAN bidang ekonomi yang selama ini berjalan, diakui atau tidak telah membawa bangsa ini pada kebangkrutan. Penumpukan kapital dari negara hanya menempel pada sege lintir orang. Inilah sebenarnya muara dari prinsip ekonomi kapitalis, sebab kapital dan resources yang sejatinya milik negara, pada kenyataannya tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa resources negara yang begitu besar justru menyeret rakyatnya menjadi miskin. Mengapa kas dari negara kosong di tengah kekayaan negara yang sangat berlimpah? Mengapa negara kemudian kalah dan diatur-atur oleh kekuatan kapitalis yang menghisap sumber daya alam negara? Untuk menjawab hal itu tidak membutuhkan pemikiran dan teori yang terlalu rumit. Sebab jawaban yang rumit dan penuh teori hanya semakin membingungkan dan tidak mencerahkan. Apalagi mampu mencarikan solusi atas masalah pokok yang sedang diderita negara dan rakyatnya. Negara yang baik dan modern tak ubahnya sebagai pemerintah yang modern. Moderen atau tidaknya suatu rezim pemerintahan sangat ditentukan oleh prinsip rasionalitas dalam menentukan kebijakan publiknya. Kebijakan publik yang baik ditentukan oleh seberapa besar kemanfaatan kebijakan pemerintah yang mewakili negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Disinilah ilmu manajemen negara sangat diperlukan dalam tata kelola negara agar dapat mencapai tujuan pokok dalam bernegara? Apakah krisis ekonomi suatu negara disebabkan oleh buruknya manajemen negara? Betul sekali! Manajemen negara yang buruk akan menghasilkan negara gagal yang tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu dalam usaha mengelola negara tidak bisa seorang presiden bersikap ugal-ugalan, tidak pakai ilmu modern, dan berbuat tidak adil pada rakyatnya. Sosialitas ekonomi Sosialitas ekonomi sejatinya istilah yang tidak begitu dikenal dalam historical theory ekonomi dunia. Ia adalah bentuk pemikiran ekonomi neo-sosialisme yang dikembangkan oleh negara-negara yang memiliki kesadaran baru bahwa ekonomi harus diarahkan dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bukan seperti yang terjadi dalam negara sosialis kuno yang dalam praktiknya masyarakat dikungkung agar hidup dalam kecukupan dasar ekonomi, sementara elit politik dalam negara hidup dalam kelimpahan ekonomi. Ekonomi sosialis kenyataannya telah membunuh inisiatif ekonomi individual untuk berprestasi secara ekonomi. Sosialitas ekonomi juga bukan berarti sebagaimana yang terjadi dalam negara liberal kapitalis dimana ekonomi dibangun atas dasar kemampuan dan prestasi individual secara bebas tanpa batas. Pada kenyataannya kedua model ekonomi itu pada faktanya telah menyeret negara pada kebangkrutan. Amerika yang liberal dan kapitalistik disatu sisi sudah menampakkan kebangkrutan ekonomi dan sosialnya. Uni Sovyet yang komunis sosialis telah bangkrut tidak sampai 100 tahun. Sebab pada faktanya prinsip-prinsip sosialisme ekonomi yang ekstrim bertentangan dengan kenyataan hidup masyarakatnya. Ekonomi Negara Pancasila Bagaimana dengan bangunan ekonomi yang seharusnya dibangun dalam negara Pancasila. Secara politik, pakar hukum tata negara Dahlan Ranuwihardjo mengatakan bahwa Indonesia adalah bentuk negara ketiga selain negara teokrasi dan negara sekuler. Negara Pancasila adalah negara yang tetap meletakkan Tuhan/ Allah sebagai Pencipta alam raya yang melahirkan inspirasi hidup, dan pada saat yang sama, negara Pancasila juga percaya bahwa kenyataan dunia sebagai fakta objektifnya. Jadi secara filosofis, negara Pancasila tidak pernah terlibat secara ekstrim untuk menyeret negaranya menjadi Negara Teokrasi maupun Negara Sekular. Negara Pancasila juga bukan negara yang ekstrim atas keduanya. Ia adalah bentuk atau jenis negara yang selalu adaptif terhadap nilai-nilai ketuhanan sekaligus nilai-nilai kebaikan (maslahat) dalam masyarakat. Negara Pancasila dapat mengembangkan ekonomi sosialis jika keadaan negara sedang berada dalam posisi ekstrim kapitalis. Begitu juga negara Pancasila dapat mengembangkan model ekonomi kapitalis jika keadaan terlalu mengarah pada sosialisme yang ekstrim. Dengan demikian, maka ekonomi Pancasila menganut prinsip ekonomi keseimbangan dan berkelanjutan (balanced and sustainable economy). Ekonomi negara Pancasila tidak mengenal penumpukan kapital pada segelitir orang. Sebab penumpukan itu telah menutup akses ekonomi orang lain untuk meraih kesejahteraan dalam hidupnya. Begitu pula sebaliknya, ekonomi Pancasila bukan model ekonomi negara sosialis dimana rakyatnya hidup pas-pasan sementara elit politiknya hidup bermewah-mewah sebagai mana yang terjadi di Polandia saat dipimpin oleh Lech Wałęsa. Pengalaman Polandia Di Polandia dan mungkin di negara-negara komunis Eropa Timur lainnya dapat dilihat apa artinya “demokrasi rakyat”. Ternyata rakyatnya sama sekali tidak menentukan apa-apa dan sekadar sebagai robot mematuhi perintah pimpinan partai Komunis. Yang berlainan pendapat atau para pembangkang disingkirkan, bahkan dieliminir. Nampak sekali ada perbedaan besar antara pemimpin partai dan rakyatnya. Para pemimpin partai komunis di Polandia hidup dalam serba kemewahan: menempati rumah-rumah mewah di suatu “satellite city”, terpisah dari Warsawa, dengan segala fasilitas modern antara lain toko-toko yang mereka tidak perlu antre. Kebanyakan pemimpin partai komunis berkendaraan Mercedes. Ada pula yang mempunyai simpanan uang di bank di luar negeri antara lain di Swiss. Ada yang mempunyai vila di daerah pegunungan dengan memelihara kuda pacuan dan/atau mempunyai vila di pantai Lautan Baltik lengkap dengan kapal layar (yacht) yang mewah. Tetapi anehnya pemerintah Polandia melarang pembangunan lapangan golf, karena dianggap berbau kapitalisme. Untuk rakyat memang dibangun perumahan (apartemen). Namun jumlahnya tidak mencukupi. Apartemen dengan tiga kamar nampak mewah, tetapi dihuni oleh tiga keluarga! Akibatnya keluarga Polandia umumnya mempunyai satu anak atau tidak sama sekali. Karena itu pada 1971 ada sejumlah Sekolah Dasar yang ditutup, karena tidak ada muridnya, tidak ada population growth. Makanan bagi rakyat “diransum”, ditentukan banyaknya, beratnya, harganya dan sebagainya yang dapat dibeli rakyat. Biasanya di tempat-tempat penjualan barang-barang makanan terdapat orang antre panjang. Bahkan sering terjadi, bahwa sampai pertengahan barisan, barang dikatakan sudah habis oleh penjual. Hal semacam itu sering dialami oleh pegawai setempat KBRI, jadi bukan merupakan cerita yang dibuat-buat. Pembeli tidak boleh memilih barang, misalnya di toko daging. Si pembeli harus menerima apa yang diberikan si penjual yang boleh jadi hanya setumpuk tulang. Kalau hal-hal ini yang dimaksud Menlu Polandia dengan kemajuan dan kesejahteraan Polandia, saya kira hal itu adalah bohong belaka. Di Eropa Timur yang pegang kendali adalah Uni Soviet. Negara-negara Eropa Timur tunduk pada pimpinan Moskow. Sebagian besar dari hasil industri Polandia harus dijual kepada Uni Soviet, yang membayar dengan harga yang jauh lebih rendah daripada ongkos produksi, atau dibayar dengan gandum. Pemerintah negara-negara Eropa Timur dikendalikan dari Moskow secara “remote control”. Maka tidak mengherankan kalau semakin banyak timbul gerakan-gerakan yang akhirnya berani muncul ke permukaan berupa “Solidarnosç” yang dipimpin Lech Walensa. Lalu bagaimana dengan Indonesia ditangan Prabowo Subianto? Rasa-rasanya penting kiranya Prabowo mengarahkan sistem politik dan ekonomi kita berdasarkan prinsip negara Pancasila. Sebab Pancasila adalah dasar kita bernegara. Secara politik, terutama aspirasi rakyat disalurkan secara baik danlancar melalui sistem perwakilan yang baik pula. Sedangkan untuk menumbuhkan ekonomi nasional harus memperhatikan prinsip sosialitas ekonomi negara Pancasila yang adaptif dengan dinamika perkembangan ekonomi dunia yang progresif. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berhikmat pada kebutuhan dasar seluruh rakyat, namun pada saat yang sama, negara harus tetap konsisten dan berkelanjutan dalam mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi ekonomi dalam masyarakat.
Presiden Terjahat dalam Sejarah, Jokowi Korupsi, Kolusi, dan Subversi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH membongkar pagar laut PIK 2 oleh Marinir, KKP, Nelayan, dan Masyarakat, maka masalah berikut menanti. Di samping antisipasi dampak ikutan dari pembongkaran, maka membongkar apa yang ada di dalam laut jauh lebih penting. Laut kolusi dan korupsi bahkan subversi. Sumber masalah PIK 2 yakni Aguan dan Jokowi harus didalami. Persiapan reklamasi dengan HGB dini adalah bukti kolusi. Menteri ATR/BPN saat itu berada di bawah komando Presiden Jokowi. Semua berjalan diam-diam. PIK 2 \"negara dalam negara\" dengan pagar lautnya merupakan disain jahat penguasaan negara yang dimulai dari pantai utara. Aguan Naga yang sukses atas PIK-1 adalah agen penggerus kedaulatan negara. Benar bahwa Naga mulai menggigit Garuda. PSN PIK-2 yang diberikan oleh Jokowi melalui Menko Airlangga bukanlah hal yang kebetulan. Ada upaya sistematis untuk itu. Bau operasi China mulai menyengat. Ini yang mesti diwaspadai dan dilawan oleh pemerintahan Prabowo. Program OBOR atau BRI telah menempatkan Kepala Naga berada di Pantai Utara Indonesia. KOLUSI Perintah Jokowi kepada Menko Airlangga untuk mengeluarkan Permenko No 6 tahun 2024 yang menguntungkan Aguan dengan mendapatkan status PSN. PSN PIK-2 adalah produk kolusi penguasa dengan pengusaha. Jokowi dan Aguam itu satu. Investasi IKN menjadi bukti hubungan keduanya. KORUPSI Kasus dugaan suap Aguan yang ditangani KPK untuk Raperda DKI tentang Reklamasi Pantai Jakarta Utara adalah gambaran perilaku. Sayang tidak berlanjut. OCCRP merilis figur korup Jokowi yang semestinya ditindaklanjuti Kejagung atau KPK. Ada kasus Bansos, Covid, Tax Amnesty, Kereta Cepat, IKN, rumah hadiah negara, PSN dan lainnya. SUBVERSI Kedaulatan negara yang \"dijual\" ke China di Rempang, kerjasama dengan PKC, program OBOR atau BRI, bahkan terakhir soal PIK-2 dengan sertifikasi laut bukan saja menggerus kedaulatan negara (negara dalam negara) juga bertentangan dengan Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Jokowi telah menghancurkan atau melemahkan sistem politik dan pemerintahan. Pembongkaran pagar laut PIK 2 bukan final tetapi awal dari pembuktian. Perlu langkah lanjut pendalaman. Ada kejahatan ekonomi, politik, hukum, dan hankam di dalamnya. Semua tidak bisa dibiarkan. PIK-2 adalah sarang kolusi, korupsi dan subversi. Oleh karenanya sudah sangat tepat jika Kepolisilian, Kejaksaan atau KPK bergerak dengan mulai melalukan penyidikan atau pemeriksaan hukum. Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi lembaga strategis untuk turut mendalami. PIK 2 bukan proyek biasa. (*)
Bertobatlah Kalian Para Koruptor Rakus
Oleh Jon A. Masli, MBA | Diaspora USA & Corporate Advisor SEBAGAI WNI yang bermukim di Amerika Serikat, perkenankan saya memberikan pendapat hati nurani dengan ikhlas tentang kondisi di tanah air yang menjadi kepedulian kita bersama. Kondisi sosial, politik dan ekonomi serta hukum RI tidak baik-baik saja. Korupsi merajalela. Demokrasi, Hukum dan Konstitusi pun dipermainkan oleh para oknum penguasa dan politikus korup yang konon berafiliasi dengan oknum pengusaha rakus oligarki. Hal ini dapat kita simak laporan OCCRP yang menominasi Jokowi sebagai finalis presiden terkorup di dunia. Jadi negeri ini memang banyak sekali para oknum pejabat yang berkuasa dan politikus korup yang bersinergi dengan sekelompok oknum pengusaha oligarki serakah. Rakyat sudah pasrah dengan kelompok manusia begini yang nota bene adalah pengkhianat bangsa, perusak demokrasi, hukum dan juga konstitusi. Mereka haus kekuasaan dan harta yang tidak bermoral. Di mata masyarakat 5 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi terkesan penguasa otoriter dengan berbagai pembohongan publik dan manipulasi hukum dengan motivasi untuk memuluskan kekuasaan (power) dan keserakahan harta (greed) kelompok tertentu. Ujung ujungnya mengkorupsi APBN dan merampok sumber daya alam Indonesia secara terorganisir, sistematis dan masif, organised crimes. Kasus yang lagi mencuat seperti Pagar Laut adalah bukti nyata merampok sumber daya alam. Kita selalu dipertontonkan dengan para pejabat dari Kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pandai bersilat lidah dengan pertemuan DPR. Kualitas kompetensi dan moralitas mereka amat memalukan dan mengecewakan. Anggota komisi 4 DPR Firman Subagio yang keras menegur Menteri KKP Sakti Trenggono yang terkesan kurang serius dan berkilah menangani kasus Pagar Laut. Jangan salahkan rakyat kalau mereka berpersepsi disgraceful denganpara oknum pejabat Kementerian, DPR, POLRI, MK, MA KEJAGUNG, KPK, dan lembaga lembaga institusi yang terkesan tidak berfungsi merah putih karena terkesan tersusupi oleh manusia toxic, licik nan korup dengan kemasan kejahatan terorganisir melindungi kelompk oligarki tertentu. Index demokrasi, index korupsi, dan index kualitas SDM terus menurun selama 6 tahun ini. Masyarakat dipertontonkan oleh kasus kasus korupsi bak drama Korea yang berseri - seri tiada ujungnya, sehingga konklusinya sudah jelas bahwa di Indonesia itu hukum bisa dibeli dan - dipermainkan dengan uang oleh oknum penguasa. Contoh kasus BLBI dan berbagai kasus mega korupsi, termasuk Harvey Moeis yang korupsi 300-an triliun hanya dihukum 6.5 tahun. Kini kasus pagar laut. Adalah PT Agung Sedayu, satu dari 9 naga konglomerat yang lagi diduga menjadi dalang memagar laut. Pemilik Agung Sedayu jelas adalah Aguan. Terlepas benar atau tidaknya dia pelaku yang bertanggung jawab, hukum akan membuktikan. Tuduhan tokoh etnis Tionghoa Aguan sudah kadung viral di mata para netizen. Memang kasus ini harus dibuktikan secara hukum agar kasus konyol demikian tidak terulang lagi. Tapi persepsi sekelompok masyarakat rasis yang menggeneralisasikan bahwa biang kerok kondisi kerusakan tatanan pemerintah RI, adalah KKN para oknum pejabat penguasaatau politisi korup dengan oknum pengusaha etnis Tionghoa tertentu dengan kemasan organized crime atau kejahatan terorganisir. Ini stigma negatif yang mulai berkembang di medos. Mirisnya dari fakta fakta drama kasus kasus korupsi yang dipertontonkan dari miles stone kasus BLBI sampai hari ini, STIGMA ini ada benarnya. Kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa Pola Korupsi selama ini adalah KKN para oknum pejabat penguasa dari etnis Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan dan etnis etnis lain dengan (terutama) para oknum pengusaha etnis Tionghoa konglomerat tertentu. Aguan dan Harvey, adalah tokoh sentral etnis Tionghoa yang lagi viral di medsos. Kita berharap besar pemerintahan Prabowo akan membuat perbaikan besar memberantas korupsi dengan catatan, kalau boleh usul:\" Kalian para oknum penguasa pejabat/politisi korup dan pengusaha konglomerat rakus segera BERTOBATLAH!\" Bukankah kalian sudah kaya raya dengan tumpukan harta tidak habis puluhan keturunan? Rakyat sudah gemas melihat ulah kalian para koruptor bajingan, pengkhianat bangsa dan oknum pengusaha rakus yang amat berpotensi mendisrupsi pemerintahan baru Presiden Prabowo. Para diaspora di Amerika terutama orang orang yang mengalami peristiwa berdarah Mei 1998 pun merasa kawatir bila perilaku korup dan serakah kelompok ini tidak berubah atau bertobat, maka akan berpotensi menyulut konflik horizontal SARA yang kita semua anak bangsa tidak ingin terjadi. Pola KKN klasik ini sudah sangat keterlaluan. Banyak orang Tionghoa adalah warga middle class, bukan orang sugih seperti Aguan dan Harvey Moeis. Mereka orang Indonesia juga dan ada rasa kawatir menjadi tumbal perilaku kejahatan terorganisir tersebut bila seandainya ada kelompok rasis yang berpotensi menyulut teror. Kita tentu tidak ingin adanya konflik SARA yang mengguncang pemerintahan Presiden Prabowo yang sedang membawa kita menuju Indonesia emas. (*).
POPULER
