ALL CATEGORY
Pemerintahan Tikus Celurut
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PEMAGARAN laut tanpa izin dari sisi manapun tentu salah. Apalagi jika motifnya adalah penguasaan area untuk reklamasi demi kepentingan usaha. Pagar laut di area PIK-2 mudah untuk dibaca maksudnya, hanya pihak yang berniat melindungi berupaya membuat alasan berbelit-belit. Intinya adalah takut untuk menindak. Ada hantu raksasa di depan. Pemerintah sejak awal takut dan pengecut. 30,16 KM bukan jarak pendek yang tidak terlihat. Aparat pemerintahan dan penegak hukum pasti tahu tetapi mendiamkan. Setelah ramai baru bereaksi, itupun sekedarnya, baru pasang spanduk penghentian. Keharusan untuk menangkap dan mengadili masih dicoba untuk dihindari. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang awal menggebu teriak pelanggaran hukum oleh pengembang PIK-2 mulai beralasan sumier saat ditanya tentang pagar laut dengan memproteksi. Menurutnya tidak dapat menangkap karena tidak ada yang dicuri. Mungkin maksudnya laut aman-aman saja tidak tercuri. Bagi orang yang belajar hukum, membuat cerobong asap yang menghalangi pemandangan tetangga saja sudah bisa diproses. Dikenal dengan arrest cerobong asap. Lalu ingat interpretasi soal pencurian listrik, bukan pencuri itu yang mengambil kabel listrik, tapi mencantolkan aliran. Nah mencuri laut bukan dengan mengambil air laut, pak Nusron, tetapi membuat batas pagar laut ! Ada lagi Polisi yang menunggu gangguan ketertiban dan keamanan dulu untuk bertindak dalam masalah pagar laut PIK-2. Belum ada laporan katanya, ditunggu. Nah bapak-bapak Polairud kasus ini bukan delik aduan (klacht delict) atau harus ada laporan dulu baru melangkah. Pagar laut adalah pelanggaran. Karenanya Polisi mencari dan menangkap pelanggarnya. Memagar laut bukan perkara perdata. Pagar laut ini sudah diketahui banyak orang dan tentu diketahui oleh Polairud juga. Sudah ada yang mengaku seperti JRP, sudah ada yang menyebut Alijaya dan Engcun, sudah viral video Kades Kohod yang mengatur-ngatur, ada video penataan bambu-bambu. Mudah bagi Polairud untuk menyelidiki, tanpa menunggu laporan. Pencegahan dan penindakan merupakan tugas Kepolisian. Presiden Prabowo sudah keluar keringat berpidato tentang penegakan hukum, tidak ada negara dalam negara, evaluasi PSN hingga bongkar pagar. Akan tetapi aparat penerintahan di bawahnya seperti berbelit-belit menghindari tindakan nyata. Ada yang ditakuti seperti hantu jangjawokan atau genderuwo. Pemerintah takut berhadapan dengan Naga, takut pada Cina, takut pada pagar bambu, takut pada negara Tirai Bambu, takut pada tidak dapat cuan, takut terbongkar suap, takut pada hilang fasilitas, takut pada ancaman penyanderan, takut pada Aguan, takut pada Luhut, dan takut pada Jokowi. Pemerintah memang penakut alias pengecut. Kata Aguan pagar laut masalah kecil hwa ha ha Pemerintahan Prabowo adalah Pemerintahan Tikus Celurut. Bukan macan. (*)
Pemerintah Indonesia Minta Dunia Internasional Tidak Lupakan Kekejaman Israel Selama Perang Gaza
Jakarta | FNN - Hamas, Palestina dan Israel secara resmi sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina yang akan diberlakukan mulai Minggu (19/1/2025). Kesepakatan tersebut, diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Kamis (16/1/2025). Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Palestina dan Israel yang baru saja disepakati itu. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa gencatan senjata ini bukan hanya kemenangan bagi Palestina, tetapi juga kemenangan bagi kemanusiaan secara keseluruhan. \"Gencatan senjata ini merupakan kemenangan Palestina, dan yang paling utama adalah kemenangan kemanusiaan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025). Menurut dia, bangsa Palestina telah memberikan pengorbanan luar biasa selama 15 bulan perang dan mengubah sejarah perlawanan mereka menjadi perang kemerdekaan. \"Gencatan senjata ini bukanlah akhir, melainkan babak baru perjuangan bangsa Palestina menuju kemerdekaan,\" ujarnya. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menegaskan, bahwa bangsa Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, bersama seluruh warga dunia yang memiliki semangat yang sama, harus mensyukuri momentum ini sebagai momentum kemenangan keadilan dan kemanusiaan. \"Saya menghimbau umat Muslim di Indonesia untuk melakukan sujud syukur,\" kata Wamenlu Anis Matta. Ia berharap gencatan senjata ini dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. \"Kita juga mendorong masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional ikut berkontribusi untuk membangun kembali Palestina yang telah luluh-lantak karena perang, baik melalui bantuan kemanusiaan, maupun bantuan di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia,\" ajaknya Anis Matta meminta dunia internasional tidak boleh melupakan kekejaman Israel selama Perang Gaza dan mendukung Majelis Pidana Internasional (ICC) memperjuangkan keadilan bagi korban. \"Israel harus bertanggung jawab atas genosida yang telah mereka lakukan terhadap bangsa Palestina,\" tegas Anis Matta. Dukungan pemerintah Indonesia ini, menurut Anis Matta, merupakan perwujudkan amanat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (ida).
Baik Buruknya Wajah Polisi, Tergantung Prilaku Kapolri (Bagian-1)
Oleh Joharuddin Firdaus/Pemerhati Politik Sosial dan Budaya Ikan itu kalau membusuk, biasanya dimulai dari kepala. Begitu kata filusuf Marcus Tullius Cicero 106 – 43 tahun silam Sebelum Masehi. Untuk itu, kepala ikan yang sudah terlanjur busuk harusnya dipotong atau dilepaskan dari badan ikan. Tujuannya, agar daging ikan yang tidak ikut-ikutan membusuk bersama kepala ikan, sehingga bagian ikan yang lain masih bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber protein terbaik untuk tubuh manusia. SUATU hari di awal Fabruari tahun 1991 silam, Presiden Soeharto memanggil Mayor Jendral Polisi Kunarto ke kediaman pribadi di Jalan Cendana Jakarta. Dua hari kemudian Pak Kurnarto menumui Pak Harto di Jalan Cendana. Saat menemui Pak Harto, Pak Kunarto membawa buku catatan, seperti biasanya anak buah menghadap komandan. Pertemuan antara Pak Harto dan Pak Kunarto terjadi di pada sore hari. Sebenarnya pertemuan sore itu antara Pak Harto dengan Pak Kunarto itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Pertemuan tersebut bukan yang pertama kali. Sering terjadi pertemuan diantara dua tokoh bangsa ini. Apalagi Pak Kunarto adalah ajudan Presiden dari tahun 1979-1986. Hampir tujuh tahun Pak Kunarto menjabat sebagai ajudan Presiden Soeharto. Namun pertemuan Februari 1991 menjadi istimewa, karena beberapa hari lagi Pak Kunarto dilantik menjadi Kapolri yang ke-11. Selama dalam perjalanan menuju Jalan Cendana, Pak Kunarto mulai menduga-duga apa gerangan arahan yang bakal diberikan oleh Pak Harto kepadanya. Setelah salaman, Pak Harto mempersilahkan Pak Kunarto untuk duduk di kursi. Sementara Pak Harto mengambil cerutu untuk persiapan mengisap cerutu. Suasana pertemuan sangat santai. Terkesan seperti orang tua dengan anaknya sendiri atau dua sahabat. Setelah duduk beberapa menit, Pak Harto bertanya kepada Pak Kunarto, kapan dilantik sebagai Kapolri? Pak Kunarto jawab, siyap seminggu lagi. Kata Pak Harto, ya sudah, tunggu saja kalau begitu. Semoga semua berjalan dengan lancar sampai pelantikan nanti, lanjut Pak Harto. Dijawab Pak Kunarto, siyap Pak. Selanjutnya mohon arahan, do’a, nasehat dan bimbingan dari Bapak Presiden. “Hehehehe, ya ndak ada arahan, nasehat dan bimbingan, kata Pak Harto. Dilanjutkan Pak Harto, kalau mau lihat polisi itu baik dan bagus di mata rakyat, ya terserah kepada dirimu saja. Dari dirimu itulah wajah dan marwah polisi yang sebenanrnya. Kalau Kapolrinya baik, pasti polisi juga baik. Sebaliknya, bila Kapolrinya buruk, maka wajah polisi juga di mata masyarakat. Jika sudah buruk, maka sulit untuk diperbaiki lagi”. Penggalan nasehat dari Pak Harto itu, dicatat oleh Pak Kunarto kata per kata, kalimat per kalimat. Pak Kunarto masih setia menunggu untuk mencatat nasehat, arahan dan bimbingan dari Pak Harto berikutnya. Sayangnya, setelah tunggu hampir dua puluh menit, dengan posisi bolpoin tetap di tangan untuk mencatat, Pak Harto tidak juga memberi nasehat, arahan dan bimbingan untuk dicatat Pak Kunarto. Akibatnya Pak Kunarto memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Harto. “Mohon izin, selanjutnya Bapak Presiden? “tanya Pak Kunarto sambil berharap ada nasihat lagi dari Pak Harto. “Ya ndak ada lagi. Suah, cuma itu saja. Yang penting itu jaga dirimu baik-baik, agar tidak merusak dan memperburuk polisi di mata masyarakat. Wajah dan marwah polisi itu sangat tergantung kepada sikap dan prilaku Kapolri, “kata Pak Harto. Entah sangaja atau tidak. Apakah Pak Harto sudah lebih dulu membaca penggalan kalimat Cicero bahwa “ikan itu membusuk dari kepala”. Baik Marcus Tullius Cicero maupun Pak Harto mempunyai kesamaan pandangan bahwa baik-buruknya marwah dan wajah sebuah entitas pemerintahan itu, sangat tergantung kepada tampilan dan prilaku pucuk pemimpin tertingg di instansi tersebut. Pertanyaannya, bagaimana wajah polisi selama era reformasi? Terutama setelah polisi lepas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dulu itu bernama ABRI? Jawabannya, tergantung dari sudah pandang mana melihat wajah polisi. Ibarat gajah, kalau dari depan kelihatan taring atau belalai. Dari samping kelihatan perut gajah. Sedangkan kalau dari belakang kelihatan ekornya gajah. Semua sudut bisa. Diantara dua belas Kepolri selama reformasi, Jendral Polisi Roesmanhadi, Jendral Polisi Roesdihardjo, Jendral Polisi Surojo Bimantoro, Jendral Polisi Da’i Bachtiar, Jendral Polisi Sutanto, Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri, Jendral Polisi Timur Pradopo, Jendral Polisi Sutarman sampai Jendral Polisi Badrodin Haiti, wajah polisi masih bisa baik-baik saja. Mekipun banyak juga kekurangan disana-sini. Namun masih dalam batas-batas kewajaran sebagai institusi yang sedang menata diri. Saat Jendral Polisi Tito Karnavian menjabat Kapolri, institusi polisi mulai bermasalah. Tito banyak bicara tentang masalah-masalah banga yang berkaitan dengan politik. Bukanya fokus pada persoalan-persoalan yang bekaitan dengan penegakkan hukum. Puncaknya, Tito membuat buku dengan judul “Politikal Polisi”. Wajah polisi yang mulai buram di eranya Tito Karnavian Kapolri tersebut, disempurnakan oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Akibatnya polisi jatuh terjerambak ke titik paling nadir paling dalam di mata masyarakat Indonesia. Polisi dihina, dicibir, dicemoh memalui berbagai satire, metapore dan mem. Sangat sempurna Jendral Listyo Sigit membuat wajah rendah dan hina di mata rakyat. Wajah polisi sekarang, mirip-mirip TNI di akhir Orde Baru dan awal reformasi dulu. Tito Karnavian merusak polisi dengan gagasan “Politikal Polisi”. Akibatnya, perjuangan panjang civil society selama puluhan tahun untuk melepaskan polisi dari TNI, hari ini hancur berantakan. Polisi seperti diluluhlantakan di depan pemiliknya sendiri, rakyat Indonesia. Semua penilaian buruk tentang polisi itu berawal dari libido, ambisi murahan, dan syahwat kekuasaan yang tinggi dari Jendral Polisi Prof. Dr. Tito Karnavian. Melalui konsep “Politikal Polisi” yang digagas Tito Karnavian, berhasil menyeret polisi masuk dalam kubangan lumpur yang dalam. Polisi seperti mengambil peran ABRI selama 32 tahun untuk menopong kekuasaan Presiden Soehato. Bedanya polisi menjadi penyangga utama kekuasaan Joko Widodo. Seperti ada dendam kekuasaan, karena tidak diikutkan bermain selama 32 tahun kekuasaan Orde baru. Selama Orde Baru, polisi hanya sebagai pelengkap penderita saja. Wajah polisi yang buram dan jatuh di masyarakat itu disempurnakan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Polisi benar-benar babak belur jatuh di titik nadir. Eranya Kapolri Listyo Sigit inilah, polisi mengukuhkan diri sebagai institusi tukang rekayasa perkara terbaik dan terhebat dibading Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Paling kurang ada dua jendral bintang dua polisi yang terlibat rekayasa perkara di era Kapolri Listyo Sigit. Ada kasus Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo yang menjadi aktor utama pembunuhan terhadap anak buahnya Brigadir Yosua Huatabat. Selama tiga hari Kapolri Sigit percaya semua cerita dan rekayasa Ferdy Sambo. Untung ada dua adik dari mamanya Yosua, Roslin Simanjuntak dan Rohani Simanjuntak. Dua wanita pemberani yang berani membongkar rekayasa Ferdy Sambo yang sudah dipercaya Kapolri Listyo Sigit. Selain itu, ada kasus Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, yang merekayasa perdagangan narkoba jenis sabu. Padahal dari fakta persiddangan, Teddy Minahasa sudah terlibat perdagangan narkoba jenis sabu sejak masih menjabat Staf Ahli Kapolri. Tragisnya dipromusikan dua kali sebagai Kapolda oleh Kapolri Listyo Sigit. Pertama sebagai Kapolda Sumatera Barat, dan kedua sebagai Kapolda Jawa Timur. Masih di Polda Sumatera Barat. Belum lama ini ada polisi yang menembak polisi sampai meninggal. Sementara di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Kepolsek Aipda Rudy Soik dipecat dari polisi. Padahal Aipda Rudy Soik terkenal di NTT sebagai sosok polisi yang berdiri paling depan melawan mafia perdagangan solar ilegel. Rekayasa perkara paling heboh yang dilakukan polisi adalah penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang. Polrestabes Semarang pamerkan barang bukti gadungan yang konon dipakai untuk tawuran antar geng motor. Padahal semua itu hanya kebohongan dan rekayasa polisi. Tentu kebiasaan rekayasa masih banyak lagi, namun belum diributin saja. Hari ini polisi juga punya nama baru sebagai Partai Coklat atau Parcok. Untuk pergantian Kapolri Listyo Sigit, sebaiknya Presiden Prabowo ambil dari jajaran Jendral Polisi bitang dua. Terutama mereka-mereka yang selama ini dizalimi Listyo Sigit. Mereka yang berprestasi, baik di penugasan maupun akademik seperti Irjen Polisi Rudi Darmoko, peraih Adhi Makayasa tahun 1993. Begitu juga dengan Irjen Polisi Alberd Teddy Benhard Sianipar sebagai peraih Adhi Makayasa tahun 1994, dan Irjen Polisi Sandi Nugroho sebagai peraih Adhi Makayasa tahun 1995, . Mereka lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa 1993, 1994 dan 1995 sampai sekarang belum juga diberikan jabatan Kapolda oleh Kapolri Listyo Sigit. Huebat benar Kapolri Listyo Sigit ini, entah apa pertimbangannya. Padahal lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1996 sudah ada yang menjadi Kapolda, yaitu Irjen Polisi Jhonny Edison Isir, yang menjabat sebagai Kapolda Papua Barat. Irjen Polisi Jhonny Edison Isir melewati tiga kaka tingkat tingkat di atasnya. Sudah satu tahun lebih Irjen Polisi Jhonny Edison Isir menjabat sebagai Kapolda Papua Barat, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai sekarang. Tampaknya merit system benar-benar lumpuh di eranya Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sementara praktek like and dislike begitu dominan dan subur. (bersambung).
Keterlibatan Dalam Berbagai Platform Kerjasama Dinilai Dapat Memperkuat Suara-suara Indonesia di Tingkat Global
Jakarta | FNN - Ketua Komisi I DPR 2005-2010 berharap semua partai politik (parpol), terutama yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung kebijakan pemerintah masuk menjadi anggota BRICS (Brasil, Rusia, China dan Afrika Selatan) secara moral dan politik. Hal itu merupakan upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru. Sebab, dunia diketahui dalam kondisi tidak baik-baik saja, dimana banyak titik-titik hotspot yang bisa mengarah pada konflik dan perang secara global. Penegasan tersebut, disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi narasumber dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Indonesia Resmi Gabung BRICS, Apa Targetnya?, Rabu (15/1/2025) sore. \"Jadi saya kira kira begini, kita semua bukan hanya partai politik, apalagi partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan kita, semua memang punya kewajiban beban moril secara politik untuk membantu dan mendukung pemerintah di dalam menciptakan mesin pertumbuhan baru secara ekonomi,\" kata Mahfuz Sidik. Mahfuz berpandangan, langkah pemerintah Indonesia masuk menjadi anggota BRICS merupakan terobosan kerjasama ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo dengan pertimbangan geopolitik yang matang. Presiden memprediksi situasi dunia sekarang bisa berkembang cepat pada potensi konflik peperangan, sehingga diperlukan kerjasama ekonomi yang bisa meminimalkan potensi konflik tersebut, agar muncul mesin pertumbuhan baru. \"Dan untuk mendapatkan capaian itu, maka Ditjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri (Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan) di aktivasi kembali. Agar tidak sekedar menjalankan fungsi diplomasi luar negeri saja, tetapi juga untuk mengintegrasikan semua kepentingan dari kementerian teknis di dalam kerjasama bilateral regional maupun multilateral,\" ujarnya. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengatakan, Presiden Prabowo akan mengambil banyak langkah terobosan dalam kebijakan politik luar negerinya selama 5 tahun ke depan. \"Langkah-langkah terobosan ini pada awalnya juga membuat elemen-elemen di pemerintahan tergopoh-gopoh, tapi sekarang semua pejabat di kementerian sudah mulai mengakselerasinya agar punya kesadaran dan pemahaman tentang geopolitik ,\" ujar Mahfuz Sidik. Mahfuz menambahkan, bahwa langkah-langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo dalam rangka mengembangkan platform kerjasama regional maupun multilateral merupakan upaya memitigasi terhadap situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. \"Semakin banyak platform kerjasama bilateral dan multirateral yang akan kita masukin, tidak hanya BRICS, agar nasional interest kita semaksimal mungkin dapat diperjuangkan. Kita berharap Kemenlu tidak hanya mengambil porsi sebagai event organizer saja, tapi harus menjadi leading sector di dalam mengelola semua platform kerjasama tersebut,\" pungkasnya. Politik Luar Negeri Bebas Aktif Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar (Kemenlu) RI Rolliansyah Soemirat mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mereformasi lembaga lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerjasama selatan-selatan. \"Karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS,\" kata Rolliansyah (Roy) Soemirat. Indonesia, kata Roy Soemirat, berkomitmen untuk mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan berdasarkan prinsip kesetaraan. Sehingga Indonesia akan menjalin kerjasama multirateral lainya, tidak hanya BRICS. \"Kalau soal OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) kita masih dalam proses menjadi anggota. Sehingga nantinya bisa mengambil manfaat dari partisipasi kita baik di OECD maupun di dalam BRICS,\" katanya. Roy Soemirat beralasan mengapa Indonesia lebih dahulu memilih menjadi anggota BRICS ketimbang OECD, karena lebih realistis dalam meningkatkan peran politik luar negerinya saat ini. \"Paling tidak kita pegang dulu itu, yang ingin kita raih. Ini yang paling realistis, dan assessmentnya sudah menjadi keputusan bersama tidak hanya di Kementerian Luar Negeri saja,\" ujarnya. Kemenlu menegaskan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS, tidak melanggar kebijakan politik Luar negeri bebas aktif. Indonesia justru sedang menerapkan politik bebas aktif. \" Jadi kita tidak tertarik untuk bergabung dengan adanya rivalitas kelompok negara tertentu yang saling mengeksklusifkan diri dan saling menyerang rivalnya. Tujuan kita bergabung adalah agar dapat memberikan manfaat kepada semua negara. Tanpa harus terlibat dengan rivalitas negara-negara atau kelompok negara lain,\" tegasnya. Indonesia berharap menjadi jembatan antara negara berkembang atau selatan-selatan dengan negara maju atau kelompok negara tertentu di tingkat global. \"Jadi politik luar negeri bebas aktif itu, tidak dapat di identikkan dengan isu pasif atau diartikan netral. Tapi kita akan mengambil kebijakan yang paling baik bagi bangsa dan negara kita. Kita akan memilih berdasarkan kepentingan nasional,\" tegasnya. Pakar Hubungan International Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra sependapat dengan Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat. Ia mengatakan, dalam konteks bebas aktif politik luar negeri itu, tidak dapatkan Indonesia berada di tengah dan bersikap netral. \"Semua kebijakan politik luar negeri kita harus berdasarkan kepentingan nasional. Dan kepentingan nasional Indonesia bergabung ke BRICS itu, murni kepentingan ekonomi dan geopolitik,\" kata Radityo Dharmaputra. Radityo menilai sudah banyak negara yang menjadi anggota BRICS mendapatkan manfaat positif antara lain membuka pasar baru dalam mengirim atau mengekspor barang-barang komoditas tertentu. \"Indonesia juga bisa menjadi jembatan dan tidak terlibat dalam rivalitas negara atau kelompok negara. Beberapa hari lagi Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika, dan sebelum dilantik sudah mengancam akan memberikan sanksi negara yang bergabung ke BRICS. Dengan ada Indonesia, diharapkan tensi politik Trump bisa turun,\" ujarnya. Pakar Hubungan International Universitas yakin, bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengitung kalkulasi dampak politiknya apabila Indonesia menjadi anggota BRICS, termasuk kemungkinan akan mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. \"Jadi era Pak Prabowo ini, saya melihat Indonesia akan menggunakan banyak platform kerjasama, tidak hanya forum G-7 yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Indonesia juga berusaha untuk menjembatani kelompok-kelompok yang bersitegang,\" katanya. Tentu saja hal ini, menurutnya, akan menjadi pengalaman baru bagi Indonesia dalam berdiplomasi dalam forum-forum inklusif dan eksklusif, tidak hanya kerjasama dengan negara-negara maju, tapi juga dengan negara selatan-selatan. \"Dan ini juga akan menjadi jembatan untuk menguatkan suara-suara Indonesia di tingkat global. Apakah ini berhasil atau tidak, salah satu kuncinya adalah diplomat. Apakah diplomat yang ditempatkan di level itu, sudah punya pengalaman tinggi dan reputasi,\" pungkasnya. (ida).
Presiden Prabowo Jangan Bunuh Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PAGAR laut Banten, belajarlah dari perjuangan masyarakat Bali. Tahun 2014, sebelum lengser Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Keppres No. 51 tahun 2014: tentang reklamasi Teluk Benoa Bali, sekitar 700 ha. Proyek ini akan dikerjakan oleh Tomy Winata atau sering dikenal dengan inisial TW, akan menjadi daerah wisata, dibangun Hotel dll. Master plan nya sudah jadi. Dipajang di loby Hotel Kartika Kuta, masyarakat Bali rame rame menolak, akhirnya di batalkan, karena menabrak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Pematokan laut di wilayah Banten, sama menabrak atau melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur tentang: \"Pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan rencana pengelolaan, rencana zonasi, rencana strategis, dan rencana aksi pengelolaan. Pengaturan izin pengelolaan dan izin lokasi bagi masyarakat lokal, masyarakat adat, dan masyarakat tradisional. Pengaturan pemanfaatan perairan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pemberian kewenangan kepada bupati/wali kota, gubernur, dan menteri dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil\" Pematokan laut di wilayah Banten, perbuatan liar karena kegiatan pemagaran laut tanpa dasar aturan dan izin, melanggar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Sangat fantastis panjang pagar patok bambu bertambah hingga mencapai 30 kilometer pada September 2023, mutlak harus di musnahkan atau di hancurkan. Masyarakat Banten bukan hanya wajib menolak pematokan laut juga wajib menolak proyek PIK 2. Apabila pengembang bandel dengan alasan berlindung pada PSN. Harus di ingat PSN adalah program State Corporate Crime, yakni proyek di era Presiden boneka Jokowi. Presiden Prabowo wajib melaksanakan dan mewujudkan tujuan negara adalah mengatur kehidupan rakyat dan kesejahteraan umum, serta melindungi rakyat dari bahaya luar. Segera ambil tindakan keras dan tegas batalkan PSN, PIK 2 dan bongkar secepatnya patok laut di pantai Banten, yang merupakan proyek persekongkolan antara pengusaha bengis dengan pejabat pejabat publik yang telah berkhianat kepada rakyatnya sendiri Bahkan berkhianat kepada negara merampas dan menjual kedaulatan negara maka layak semua bangunan dan fasilitas yang ada harus di hancurkan. Presiden Prabowo jangan bunuh diri karena ragu ragu melaksanakan amanah tujuan negara. Kalau lamban bahkan tidak mampu melindungi rakyat dari ancaman Oligarki maka Kabinet Merah putih akan berubah menjadi Kabinet Lentera Kuning itu tanda kematian. (*).
Menyibak Tabir Misteri Nusantara: Budak Angon Memiliki Sifat Waliyullah (8 Selesai)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Serat Kalatidha Ronggowarsito Setelah kita melewati cerita siapa Budak Angon (Waliyullah) yang akan muncul dan agar di cari dengan tempat yang ditunjuknya adalah Lebak Cawéné = Gunung Perahu = Semarang Tembayat Ronggowarsito memberikan nasehat sifat Waliyullah digambarkan seorang pandhita - Putra Betara Indra yang juga Budak Angon seperti telah diungkap di atas. Berikut ini adalah sifat-sifat yang dimiliki dengan lambang : 1. Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro: Melambangkan sifat yang dimiliki oleh orang yang telah menguasai Artadaya (ma’rifat sebenar-benar ma’rifat). Diberikan anugerah kewaskitaan atau kesaktian oleh Allah SWT, namun tidak pernah menampakkan kesaktiannya itu. Jadi sifat ini melambangkan orang berilmu yang amat sangat tawadhu’. 2. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar : Melambangkan orang yang kaya akan ilmu dan berwibawa, namun hidupnya kesandung kesampar, artinya penderitaan dan pengorbanan telah menjadi teman hidupnya yang setia. Tidak terkecuali fitnah dan caci maki selalu menyertainya. Semua itu dihadapinya dengan penuh kesabaran, ikhlas dan tawakal. 3. Satrio Jinumput Sumelo Atur : Melambangkan orang yang terpilih oleh Allah SWT guna melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjalankan missi-Nya. Hal ini dibuktikan dengan pemberian anugerah-Nya berupa ilmu laduni kepada orang tersebut. 4. Satrio Lelono Topo Ngrame: Melambangkan orang yang sepanjang hidupnya melakukan perjalanan spiritual dengan melakukan tasawuf hidup (tapaning ngaurip). Bersikap zuhud dan selalu membantu (tetulung) kepada orang-orang yang dirundung kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya. 5. Satrio Hamong Tuwuh : Melambangkan orang yang memiliki dan membawa kharisma leluhur suci serta memiliki tuah karena itu selalu mendapatkan pengayoman dan petunjuk dari Allah SWT. Dalam budaya Jawa orang tersebut biasanya ditandai dengan wasilah memegang pusaka tertentu sebagai perlambangnya. 6. Satrio Boyong Pambukaning Gapuro: Melambangkan orang yang melakukan hijrah dari suatu tempat ke tempat lain yang diberkahi Allah SWT atas petunjuk-Nya. Hakekat hijrah ini adalah sebagai perlambang diri menuju pada kesempurnaan hidup (kasampurnaning ngaurip). 7. Satrio Pinandhito Sinisihan Wahyu: Melambangkan orang yang memiliki enam sifat di atas. Sehingga orang tersebut digambarkan sebagai seorang pinandhita atau alim yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Maka hakekat Satrio Pinandhito Sinisihan Wahyu adalah utusan Allah SWT atau bisa dikatakan seorang Aulia (Waliyullah). Memahami makna tersebut sepertinya kita harus hati hati dengan istilah Satrio Piningit kalau akan disentuhkan dengan nama Presiden yang telah muncul selama ini. Karena Satrio Piningit yang di sebut Budak Angon (melayani rakyat) yang diramalkan akan muncul adalah Waliyullah ( * )
Pelantikan Presiden AS: Demi "Legacy", Biden 'Tekan' Israel
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior BERPACU dengan waktu! Tanpa \"legacy\", atau dengan \"legacy\"? Presiden Amerika Serikat (AS)Joe Biden risau! masa jabatan tinggal lima hari. \"Legacy\"nya? Membiarkan Israel sebebas-bebasnya. Semau-maunya, sekehendak hatinya. Padahal, siapa yang berani menolak \"hardikan\", siapa yang berani melawan \"political will\" AS? Perasaan \"tidak enak\" pada dunia. Meninggalkan \"White House\" 20 Januari, dengan Gaza seperti \"neraka\". Meninggalkan Gedung Putih dalam paradigma AS tidak berani menekan Israel. Sejatinya adalah \"legacy berdarah\" (bloody legacy). Tiba-tiba kita dikejutkan, hal yang bukan Israel \'an sich\'. Kesepakatan damai Israel-Hamas, hampir rampung! Apa yang terjadi? Sebegitu cepatkah pembicaraan yang titik temunya sangat rumit? Diperkenalkan oleh filsuf Jerman Immanuel Kant dalam konsep filsafat \"Ding an sich\", yang artinya \"pada dirinya sendiri\". Merefleksikan sebuah dominasi dan kegagahan satu pihak, terhadap pihak yang lain. Israel telah menjadi \"hukum positif\" yang tidak akan pernah keliru. Dibenarkan, dengan banyak varian asumsi. Apa pun yang dilakukan, harus dibenarkan. Protes di mana-mana, demo di seantero. Tak ada arti! Tak ada yang bisa menghentikan, kecuali \"political will\" AS. Memblokade makanan, menghancurkan RS, memberangus jurnalis, bisa dibenarkan. Itulah \"Israel an sich\". Joe Biden, kini berpacu dengan waktu! Tak ada \'remah\' kebaikan yang akan dikenang dunia, dan khususnya oleh rakyat Palestina. Kecuali darah, dan darah. Sejumlah 46.000 lebih korban, entah itu kombatan (Hamas). Entah itu anak-anak, perempuan, orangtua. Israel tetap merasa tak bersalah. Israel merasa membela diri. Dunia, pun menonton dan meng-iyakan! Kita dikejutkan! Secepat itukah kesepakatan untuk berdamai? Secepat itukah Israel setuju dengan klausul Palestina. Padahal, hampir setahun ini, misi bolak-balik perunding AS-Mesir-Qatar, buntu! Mentok! Israel butuh pembebasan 90-an sandera yang masih hidup! Palestina butuh pembebasan pemimpin kharismatik Palestina Marwan Barghouti (faksi bersenjata Fatah). Dan, satu tokoh lagi Ahmad Saadat (faksi PFLP). Di samping, tentu delapan tokoh utama lain. Tahukah? Marwan Barghouti bukanlah Hamas. Tokoh 65 tahun ini, berasal dari faksi berseberangan dengan Hamas (baca: Fatah). Dia adalah tokoh yang sangat dihormati bangsa Palestina secara inklusif. Tanpa sekat, oleh Hamas sekalipun. Hamas mensyaratkan pembebasan Barghouti untuk dipertukarkan dengan sandera. Saya memprediksi, andaikan Palestina merdeka. Barghouti bisa diterima oleh semua faksi untuk menjadi Presiden dan pemimpin bangsa Palestina. Dalam wilayah sebelum Perang 1967 (Tepi Barat dan Jalur Gaza). Marwan Barghouti merupakan harapan bangsa Palestina. Di tangannya, akan terjadi Persatuan Palestina ketimbang Mahmoud Abbas yang dinilai terlalu lembek, kompromistis, dan fragmatis. Atau Muhammad Dahlan, sosok yang disukai AS-Mesir-Israel. Ditahan tahun 2002, tokoh Intifada Palestina ini, dihukum seumur hidup oleh pengadilan Israel. Hingga kini, Barghouti telah mendekam sekitar 23 tahun di penjara Israel. Alotnya perundingan Israel-Hamas, karena Israel tetap ingin berperang. Setelah sandera dibebaskan. PM Israel Benyamin Netanyahu implisit, mau kesepakatan yang dibuat tersegmentasi. Tidak inklusif! Israel memaksakan. Hak prerogatif pembebasan tahanan Palestina (di penjara Israel), berada di pihaknya. Hamas tidak diperkenankan meminta pembebasan dan pertukaran dengan menyebut nama. Negeri zionis ini akan memilih siapa yang bisa dibebaskan, siapa yang tidak. Satu hal yang juga berbahaya, hak prerogatif menyebut Israel boleh memulai lagi pertempuran (permusuhan), setelah tenggat kesepakatan berakhir. Gaza, sungguh sudah sangat menderita. Hamas menginginkan perdamaian, dengan membebaskan seluruh sandera Israel. Imbalannya: pengakhiran peperangan, penarikan Pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan Marwan Barghouti. Syarat Hamas ini tak pernah disetujui Israel. Sejak perundingan Agustus 2024 lalu. Lantas, tiba-tiba setelah ada Utusan Presiden terpilih AS Donald Trump, Steve Witkoff dan Utusan Presiden Joe Biden (Bret McGurk), ter-\'declared\' kesepakatan. Perdamaian sudah hampir terlaksana (rampung). Saya menganalisis, \"pressure\" AS mulai serius terhadap Israel. Masa jabatan Joe Biden sudah \"injury time\". Sementara, mentahnya normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi, opini publik yang memperburuk citra AS sebagai negara demokrasi terbesar. Membuat AS tak punya pilihan. Waktunya sudah habis. Sebelum ini, AS berasumsi. Hamas akan menyerah pasca habisnya para pimpinan teras: Saleh Al-Aroury, Mohammad Deif, Marwan Issa, Ismail Haniyeh, dan Yahya Sinwar. Ternyata tidak! \"Deadline\" hingga jelang 20 Januari (pelantikan Presiden AS), ternyata Hamas masih berdiri kokoh. Tak ada pilihan, demi \"legacy\" baik, dan \"happy ending\"nya Joe Biden saat lengser. Kali ini Israel harus menuruti apa kata AS! Penuhi prasyarat Hamas, sekalipun berisiko jatuhnya PM Benyamin Netanyahu. Dengan begitu. Potensi ditinggalkan Menteri Keuangan Bazalel Smotrich (partai Jewish Home) dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Ittamar Ben-Gvir (partai Otzma Yehudit), terbuka lebar. Keduanya tokoh garis keras Israel. Itu artinya, koalisi Pemerintahan akan bubar, dan Benyamin Netanyahu harus mundur. Pilihan sulit, namun Joe Biden juga tak ingin meninggalkan \"jejak berdarah\", ! (*).
Komnasham Harus Bongkar Kembali Tragedi KM 50
Oleh M Rizal Fadillah | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KOMNASHAM baru pimpinan Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc didesak melalui aksi-aksi Front Persaudaraan Islam (FPI) untuk melakukan penyelidikan ulang peristiwa pembantaian 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) yang dikenal dengan kasus KM 50. Komnas HAM lama yang diketuai Ahmad Taufan Damanik dinilai tidak maksimal dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Penyelidikan dahulu jelas keliru dasar hukum yang digunakan yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM semestinya mendasari pada UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa telah terjadi pembunuhan sistematis yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM berat. Penyelidikan berdasarkan UU No 26 tahun 2000 dapat melibatkan unsur masyarakat. Akibat pemeriksaan pelanggaran HAM biasa maka terdakwa \"ecek-ecek\" dua orang anggota Kepolisian yaitu Briptu Fikri Ramadhan dan Iptu Yusmin Ohorella divonis bersalah tapi dibebaskan. Peradilan sesat \"dagelan\" itu tentu tidak memenuhi rasa keadilan. Bahkan lucunya, sejak awal para terdakwa itu berkeliaran bebas, tidak ditahan. Diduga dibebaskannya kedua terdakwa terkait dengan operasi Satgassus pimpinan Ferdy Sambo yang saat itu merangkap sebagai Kadiv Propam Mabes Polri. Ada keterlibatan \"orang-orang Sambo\" dalam operasi pembantaian sistematis KM 50 tersebut. Hal ini penting untuk digali oleh Komnas HAM periode 2022-2027 pimpinan Dr. Atnike Nova. Desakan kepada Komnas HAM untuk bekerja adalah satu di antara 3 opsi kelanjutan proses membongkar kembali kasus KM 50. Dua lainnya adalah mendesak Kepolisian untuk memeriksa ulang berdasarkan novum yang sudah ditemukan atau mendesak Kepolisian untuk menuntaskan Rekomendasi Komnas HAM terdahulu yang hingga kini masih menggantung. Sebagai extra ordinary crime atau sering disebut unlawful killing, maka kejahatan kemanusiaan ini akan menjadi hutang yang terus ditagih, khususnya oleh umat Islam. Dikejar dan diperiksa berbagai figur yang diduga terlibat seperti Fadil Imran, Dudung Abdurahman, Budi Gunawan, Listyo Sigit, bahkan Tito Karnavian dan Jokowi. Mantan Menkopolhukam Mahfud MD pun harus berbicara jujur. Melalui Komnas HAM baru yang bekerja berdasarkan UU No 26 tahun 2000 maka diharapkan kabut kasus KM 50 dapat tersingkap, keadilan harus ditegakkan. HRS sudah bertekad untuk mengejar para pelaku dan pihak terlibat agar segera diseret ke meja hijau. Dagelan peradilan kemarin harus dikoreksi dan diluruskan kembali. Kebetulan Jokowi sang Ketua Umum rezim sudah tiada. Pertanyaan seriusnya adalah apakah Jokowi mengetahui dan membiarkan pembantaian 6 anggota Laskar FPI itu atau Jokowi yang memang telah memerintahkan operasi pengejaran HRS dan keluarganya yang berujung pada penyiksaan dan pembunuhan tersebut? Kasus KM 50 adalah kasus serius di masa pemerintahan Jokowi yang dicoba diselesaikan dengan pementasan drama yang sangat menistakan nilai-nilai kemanusiaan. Jika Jokowi, Fadil Imran, Budi Gunawan, Dudung Abdurahman dan lainnya benar terlibat dalam kejahatan ini maka wajar seluruhnya untuk dapat dihukum Mati.Prabowo Subianto yang kini menjadi Presiden dan dahulu Menteri Pertahanan tidak boleh diam saja. Harus berbuat dan bertindak tegas demi tegaknya kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jangan sampai muncul pertanyaan yang lebih serius yaitu apakah Prabowo Subianto juga terlibat? Sikap dan kebijakan Prabowo dalam penuntasan kasus KM 50 ini akan menjadi indikator. Pernah ada acara menarik yang dipandu oleh Dr. Refly Harun bertema : \"Pak Prabowo, Ada KM 50\". Nah, remember and get it done--ingat dan selesaikan! (*)
Jokowi Post Power Syndrome atau Memang Sakit?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan DIHALANGI banyak orang ke rumahnya, pejabatpun diipanggil untuk menghadap, keluyuran diabring-abring, bagi-bagi bingkisan hingga tandatangan sana tandatangan sini. Tidak ada prasasti, motor Vespa pun ditandatangani. Bak artis, orang mengerubungi entah karena prihatin atau lumayan dapat berfoto-foto dengan mantan. Seperti gembira gerak-gerik Jokowi purna tugas tapi sesungguhnya raut wajahnya ruwet. Ketika menjawab persoalan rilis OCCRP nampak kusut meski spesialis ngeles ini tetap menyeletuk \"mana bukti\" he he ia mengerti atau pura-pura tidak mengerti bahwa OCCRP itu bukan ICC atau ICJ yang berbasis bukti. OCCRP adalah lembaga jurnalisme yang menampung input jaringan investigasi dunia. Banyak tokoh dunia jika sudah \"dikepret\" OCCRP langsung \"klepek-klepek\". Negara yang disorot selalu heboh bahkan koruptor Bashar Assad tumbang. Jokowi terkejut namanya melejit di luar dugaan. Bergabung bersama William Ruto juga Sheikh Hasina. Jangan main-main dengan OCCRP, karena lembaga ini kredibel. Jokowi tidak usah berfikir mau lapor atas pencemaran nama baik ke Polsek Colomadu. Nanti dipertanyakan kesehatan jiwanya. Bercitra bahwa Jokowi adalah Presiden tiga periode merupakan Post Power Syndrome (PPS). Ia kesana kesini merasa masih sebagai Presiden yang dielu-elukan dan sakti mandraguna. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Rasanya semua masih mengabdi dan \"nurut\" kepadanya. Patung pun dibuat untuk memperhebat dirinya. Dengan pakaian putih blusukan mengkampanyekan Cawalkot/bupati, titip ini titip itu, hingga kunjungan kerja dengan pengawalan dan penyambutan khusus. Ia gemar bermain di alam presiden-presidenan. Sebenarnya kasihan juga pak Jokowi. Tapi mengingat dosa politiknya yang menumpuk, maka rasa kasihan dapat dikalahkan oleh semangat untuk mengadili dan menghukum. Jika terus \"jet lag\" dan tidak bisa sadar-sadar, maka tentu hal ini bukan lagi Post Power Syndrome, tetapi sakit kekuasaan. Bisa Megalomania atau gangguan kepribadian narsistik (Narcissistic Personality Disorder) yang tidak pernah merasa salah atau jika salah ia bermain sebagai korban (Playing Victim). Contohnya adalah ungkapan \"mana bukti\", lalu \"framing jahat\". Narcissistic Personality Disorder (NPD) termasuk gangguan menetap artinya sulit disembuhkan. Butuh terapi serius dengan obat-obatan, baik obat anti depresan, anti kecemasan, anti psikotik, anti kejang, penstabil mood dan tentu juga harus sering konsultasi kepada psikolog atau psikiater. Sebaiknya Jokowi segera sadar bahwa dirinya bukan lagi Presiden. Setelah berstatus Ksatria saatnya menjadi Brahmana pasca mungkin pernah menjadi Waisya dan Sudra. Jika itu memakai konsepsi kasta. Jadilah petapa yang bijak, guru kehidupan, bukan terus cawe-cawe merendahkan diri seperti orang stress karena tidak berkuasa lagi. Masuk ke gorong-gorong kembali. Jika orang NPD tidak mendapat respons selayaknya dan di luar kendali, maka bisa mengalami gangguan mental lebih parah yaitu Skizofrenia. Ada delusi, halusinasi, emosi datar, tidak tahu diri sendiri, kekacauan berfikir dan tidak bisa membedakan khayalan dengan realita. Jokowi mungkin baru NPD setingkat lebih dari PPS oleh karenanya masih dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itu seruan atau desakan agar Jokowi ditangkap dan diadili adalah rasional, obyektif dan semestinya. Adalah kerugian besar bagi rakyat dan bangsa Indonesia jika Jokowi ternyata sudah tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan segala perbuatan jahatnya. Menurut Pasal 44 KUHP gila itu menjadi alasan pemaaf. Jika Jokowi ingin dimaafkan, ya gila dulu. (*)
Wujudkan Generasi Indonesia Emas, PTPN IV PalmCo Usung Makan Bergizi Gratis di Sumatera dan Kalimantan
Jakarta | FNN - Ribuan pelajar dari berbagai sekolah di Sumatera dan Kalimantan antusias menyambut program makan bergizi gratis yang dilaksanakan Sub Holding PTPN IV PalmCo. Program yang diusung anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) tersebut merupakan bagian dari implementasi tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) PTPN IV PalmCo dalam mendukung program pemerintah menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (13/01) mengatakan program makan bergizi gratis dilaksanakan bertahap di sejumlah sekolah melibatkan ribuan pelajar di Sumatera dan Kalimatan. “Kami memahami pentingnya asupan gizi yang baik untuk mendukung perkembangan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif. Program ini juga menjadi salah satu ikhtiar kami untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional,” kata dia. Dalam implementasinya, ia memaparkan PTPN IV PalmCo menggandeng berbagai pihak untuk menyukseskan program tersebut, mulai dari pemerintah setempat, asosiasi penyelenggara jasa boga, hingga perangkat sekolah. Langkah itu ditempuh untuk memastikan seluruh nutrisi bagi para pelajar dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan gizi sesuai usia para pelajar. “Sinergi itu untuk memastikan seluruh kebutuhan nutrisi sesuai dengan standar para ahli. Mulai dari gizi, kalori, serat, karbohidrat, dan keamanan pangan seluruhnya telah diperiksa dan diteliti dengan lengkap sesuai kebutuhan nutrisi pelajar. Sampai pemilihan susu juga diseleksi ketat,” jelas dia. Jatmiko menuturkan bahwa program makan bergizi gratis yang diusung PTPN IV PalmCo kian memperkuat program TJSL lainnya yang telah berjalan secara berkesinambungan, seperti pemenuhan gizi untuk mencegah dan mengatasi stunting, bantuan perlengkapan sekolah, hingga program PalmCo scholarship. Untuk makan bergizi gratis, program ini merupakan pilot project yang ditargetkan dapat dilaksanakan berkesinambungan. Langkah itu, jelas Jatmiko, sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal mengentaskan kelaparan (SDG 2) dan mengurangi ketimpangan (SDG 10) serta Pendidikan berkualitas (SDG 4). Lebih jauh, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Irwan Perangin-angin menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis sukses dilaksanakan pada akhir 2024 kemarin. Di Sumatera, program tersebut berlangsung di SMA Negeri 1 Dayun dan SMK Negeri 1 Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau. Sementara di Kalimantan, program serupa dilaksanakan di SMP Negeri 2 Meliau dan SMP Tenera Sungai Dekan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. “Alhamdulillah, antusiasme adik-adik begitu besar. Dan Insya Allah, nantinya kita akan siap ambil bagian menyukseskan program yang sangat baik ini,” tuturnya. “Karena kami percaya, bahwa program ini bukan hanya tentang penyediaan makanan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Melalui gizi yang lebih baik, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, kreatif, dan inovatif, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045,” demikian Irwan. (ida)
POPULER
