ALL CATEGORY
RATIFIKASI KESEPAKATAN, Israel Gagal Usir Hamas
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior AMBIVALEN menyelimuti sidang Kabinet Israel. Antara \"menjilat ludah\" kembali, gengsi, dan melanjutkan perang dengan Hamas. Rencana Kamis, berubah ke Jumat. Dibuatlah satu asumsi. Penundaan karena Hamas tidak konsekwen, yang kemudian dibantah Hamas. Tak ada masalah dengan draf Trio: Mesir-AS-Qatar. Sejak awal, Hamas setuju. Draf menarik seluruh IDF dari Gaza, mundur dari Poros Netzarim yang membelah Gaza jadi dua, dan mundur dari lorong Philadelphia. Itu substansi! Pukul 19.00 waktu Jerusalem, 32 anggota Kabinet Perang Israel telah berkumpul. Selama enam jam perdebatan sengit terjadi. Kecemasan akan terulang peristiwa 7 Oktober 2023 menghantui delapan anggota kabinet Israel. Perdamaian, tanpa kemenangan adalah perdamaian terpaksa dalam pikiran delapan anggota kabinet. Perdamaian, tanpa kekalahan Hamas adalah \"kemenangan bohong\". Kemenangan, dengan kematian 46.000 lebih \'orang\' Palestina, bukan kemenangan substantif. Justru, kematian ini, sebentuk \"kekalahan\" terstruktur Israel yang akan dikenang dunia sebagai \"holocaust\" di abad milenial. Sebelum peristiwa 15 bulan perang Gaza. Kaum Yahudi adalah korban \'holocaust\' Perang Dunia II. Tidak kurang dari enam juta orang Yahudi tewas oleh kekejaman Nazi Jerman. Kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina, menerawangkan dunia pada apa yang pernah mereka alami oleh Adolf Hitler (Nazi). Dunia cemas. Takut-takut, Kabinet Israel tak jadi meratifikasi gencatan senjata enam Minggu. Yang akan dimulai hari Minggu (19/1). Apalagi, yang terjadi di Jalur Gaza telah mencederai peradaban manusia modern. Jumlah 46.000 lebih, dan ribuan tertimbun bangunan, serta ratusan ribu terluka, adalah sebentuk kerentanan. Pelakunya (Israel), tersirat mengatakan. Perbuatan itu adalah bagian dari tindakan kebenaran dan membela diri. Israel enggan melihat kembali sejarah ke belakang, mengenang Deklarasi Balfour, atau peristiwa Nakhba. Terkesan, dengan menyebut Hamas dan bangsa Palestina yang menuntut dan memperjuangkan haknya, sebagai \"teroris\". Israel telah membentuk batasan moralnya sendiri. Atau membuat terminologi moral versi dirinya sendiri. Sejarah peperangan 1948, 1967, dan 1973 yang melibatkan Bangsa Palestina dan Israel, bisa memberi pelajaran tentang Kebohongan dan kejujuran. Sayangnya ketidakjujuran. Menyangkut terusirnya bangsa Palestina, telah dianggap sebagai relasi sosial normal. Dalam pola \"patron-client\', Israel adalah benar. Palestina (Hamas) salah! Hamas (Palestina) adalah teroris! Sementara Israel bukan! Relasi sosial, suksesnya diaspora Bangsa Yahudi di AS dan Eropa, seperti AIPAC dan J-Street. Berperan penting, menciptakan keuntungan efektif, men-stempel perjuangan rakyat Palestina (Hamas, Fatah, PFLP, PIJ). Sebagai tindakan terorisme. Kegagalan tekad PM Benyamin Netanyahu membuat \"finishing touch\" (mengusir Hamas), dan bukti bersipat anekdot, empiris, serta faktual di Gaza. Telah merubah perilaku masyarakat dunia dalam menilai Israel dan Hamas. Sebelum peristiwa \"Banjir Al-Aqsa\". Israel sering menggunakan \"isyarat verbal\" dalam menutupi tindakan represifnya kepada rakyat Palestina di Tepi Barat (West Bank). Dan, berhasil memberi image bahwa itu membela diri, menjaga keamanan negara dari tindakan teror. Sayangnya Israel \"out of control\". melebihi batas \"reasonable\" (kelayakan). Israel terpancing emosi berlebihan dan \"membabi buta\". Rumah Sakit, sekolah, jurnalis, Bantuan PBB, UNRWA, LSM, semua dihancurkan. Wanita dan anak-anak tak pandang bulu. Mereka terbantai dengan darah berceceran. Tak urung kemudian International Court Justice (ICJ) mencap PM Benyamin Netanyahu dan mantan Menhan Israel Joav Gallant terlibat kejahatan perang. Di situlah Hamas (Palestina) berada di titik kemenangan. Image dan asumsi dunia berubah. Terlebih video-video, foto-foto mengerikan yang terjadi pada anak-anak dan wanita beredar luas di media sosial. Banyak pertanyaan! Mengapa Israel akhirnya setuju dengan draf lama, yang notabene terikat perjanjian dengan Hamas? Bukankah perdamaian baru ada, bila Hamas telah terusir dari Gaza? Jam menunjukkan pukul 01.00 waktu Jerusalem. Ruang pertemuan Kabinet masih terlibat diskusi. Bazalel Smotrich, Ittamar Ben-Gvir, David Amsalem, serta lima Menteri lain mengangkat tangan. Tidak setuju berdamai! Hamas belum terusir! Mereka akan mengulangi tindakan terorisme! Palu tetap diketuk. Tanda \"yes\" gencatan senjata selama enam minggu (fase-I) disetujui. Suara mayoritas, 24 Menteri setuju meratifikasi gencatan senjata, yang akan dimulai Minggu (19/1). Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel, Menteri Luar Negeri Gideon Sa\'ar, Ze\'ev Elkin, Menteri Kebudayaan dan Olahraga Miki Zohar, Menteri Pendidikan Yoav Kisch, Menteri Pelayanan Keagamaan Michael Malkieli, Menteri Perumahan Yitzhak Goldkanopt, yang berasal dari sejumlah partai koalisi, sepakat berdamai. Saya lebih meyakini. Perdamaian ini bisa diratifikasi oleh Israel lewat sejumlah partimbangan. Bukan hanya, karena tekanan Donald Trump, atau oleh Presiden AS Joe Biden. Tapi, lebih pada compang-campingnya kredibilitas Israel di mata Internasional. Sementara kematian 46.000 rakyat Palestina, sejak awal diyakini adalah gerbang menjatuhkan moral Israel. Sekaligus menghapus stempel terorisme pada bangsa Palestina (baca:Hamas). Bagi Hamas, itu bukan kekalahan. Justru adalah kemenangan.Buktinya, Israel tak mampu mengalahkan mereka. Israel memyetujui tuntutan Hamas di sejumlah klausul. (***).
Anis Matta Tegaskan Tiga Peran Dunia Internasional Dalam Mengawal Gencatan Senjata di Gaza
Jakarta | FNN - Dunia Internasional perlu menghukum Israel atas kejahatan mereka yang mengerikan selama ini terhadap rakyat Palestina di Gaza. Sebab, kejahatan \'mega crime\' yang telah dilakukan Israel selama perang panjang ini terhadap rakyat Palestina tidak bisa dilupakan. Hal ini untuk memastikan bahwa kejahatan serupa seperti di Gaza tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah kemanusiaan. \"Karena itu, Pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut baik gencatan senjata yang telah tercapai dalam perang Palestina-Israel selama 15 bulan ini,\" kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (18/1/2025). Anis Matta mengatakan, pemerintah Indonesia mengapresiasi kerja keras dan langkah-langkah konkret keterlibatan pemerintah Qatar, Mesir, dan pemerintah Amerika dalam kesepakatan gencatan senjata ini. Untuk menyambut gencatan senjata di Gaza ini, ratusan warga Indonesia berkumpul di depan kedutaan besar AS di Jakarta pada Jumat (17/1/2025). Mereka memberi dukungan kepada perlawanan rakyat Palestina kepada Isarel, serta pengorbanan mereka selama ini di Gaza. Kegiatan direncanakan akan berlanjut selama dua hari ke depan pada Sabtu-Minggu (18-19/1/2025) yang berasal dari berbagai lembaga, komunitas dan organisasi yang peduli dengan urusan Palestina. Menurut Anis Matta, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh perjanjian gencatan senjata di Palestina, yang ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan, yang telah memusnahkan sejumlah besar anak-anak, perempuan dan laki-laki dari Palestina, dan Gaza pada khususnya. \"Jika perjanjian tersebut benar-benar dilaksanakan, komunitas internasional harus memainkan tiga peran utama,\" kata Wamenlu RI Urusan Dunia Islam. Peran utama pertama adalah memantau pelaksanaan syarat-syarat perjanjian sampai dilaksanakan secara realistis sesuai jadwal yang telah disepakati. Kedua adalah membangun kembali Gaza, menganggapnya sebagai tugas semua orang. \"Ini adalah tugas kita semua. Kita semua menyaksikan genosida ini dalam waktu 15 bulan, dan komunitas internasional harus segera membangun kembali Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada khususnya, dan semuanya. Palestina pada umumnya,\" ujar Anis Matta. Ketiga, jangan lupakan genosida yang dilakukan pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina khususnya Gaza, mengacu pada keputusan Mahkamah Kriminal Internasional, dan menghimbau masyarakat internasional untuk memantau keputusannya agar para pelaku genosida tidak lolos dari hukum dan diadili secara adil dan memberi hukuman jera. Terkait dengan rekonstruksi Palestina, Anis Matta mengatakan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina hingga mencapai kemerdekaannya, dan akan berpartisipasi dalam rekonstruksi Gaza, sebagai pemerintah dan rakyat. \"Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) saat ini sedang mengoordinasikan seluruh kegiatan amal dengan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk Palestina,\" katanya. Ia menambahkan, koordinasi juga mencakup beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia untuk melakukan kerja sama dalam membantu Palestina, baik dalam bidang kemanusiaan maupun di bidang pembangunan dan rekonstruksi Gaza, apalagi Malaysia yang memimpin sidang ASEAN tahun ini. Sikap yang dikemukakan tersebut, kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ini selaras dengan pernyataan dan pernyataan tokoh serta lembaga resmi, rakyat, dan agama lainnya, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan Majelis Ulama Indonesia. \"Kita melihat momentum gencatan senjata ini adalah kemenangan rakyat Gaza dan kemenangan seluruh rakyat Palestina, dan yang paling penting, ini adalah kemenangan kemanusiaan secara global,\" pungkas Anis Matta. (Ida).
Presiden Prabowo Harus Keluar dari Kendali Mochtar Riady, James Riyady, dan Keren Brooks
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEBERANIAN Presiden Prabowo membongkar pagar laut di pantai utara Banten dengan perintahnya melalui Kepala Staf TNI AL, layak kita apresiasi. Selanjutnya dieksekusi oleh Brigadir Jenderal Harry Indarto, Tentara Angkatan Laut, bergerak cepat bersama 600 marinir, pasukan katak, pasukan penyelam bawah laut membongkar pagar laut ilegal yang terpasang berbulan bulan, tanpa ada seorangpun yang berani merubuhkannya. Ditengarai justru saat menteri dan instansi terkait masih berdiplomasi gaya kampungan, indikasi masih terkena gendam oligarki, TNI Angkatan Laut tidak ambil pusing bertindak cepat bongkar pagar laut tanpa basa basi. Jokowi pun dipastikan terkejut, sebagai mantan Presiden antek oligarki, yang masih diperintah oligarki agar bisa mengendalikan semua kebijakan Presiden Prabowo, kekuatan dan jaringannya mulai rontok berantakan. Mohtar Riyadi sesepuh jaringan Overseas Chinese, untuk mengamankan semua program Oligarki tidak boleh ada gangguan dan perlawanan dari kekuatan apapun, terbelalak harus berhitung ulang dengan keberanian Presiden Prabowo. Presiden Prabowo pasti sudah mempersiapkan antisipasi perlawanan dari Mohtar Riyadi dkk., yang tidak akan tinggal diam, karena selama ini merasa besar kepala akan melakukan perlawanan. Mochtar Riyadi merasa berpengalaman sebagai donatur partai Demokrat Amerika faksi Arkansas connection, dengan tokohnya mantan Presiden Bill Clinton, mantan Menlu Madelin Albright yang juga ketua NDI (National Demicratic Institute) arsitek/konsultan perubahan/amandemen 4 kali UUD 45 menjadi UUD 2002 yang liberal kapitalistik. Keberanian Presiden Prabowo pasti mengejutkan Faksi Arkansas connection dari Partai Demokrat USA yang juga mensponsori Jokowi jadi presiden Indonesia tahun 2014 dan diduga mensponsori Prabowo pada Pilpres 2024 ternyata melakukan perlawanan. Sejarahnya setelah AS dan RRC berhasil mencetak Indonesia menjadi negara liberal kapitalistik dengan mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002. Dan masih berfungsinya operator Karen Brooks Indonesianis yang pernah menjadi direktur Asia Tenggara di National Security Council (NSC) dan berkantor di gedung putih, tugasnya di indonesia antara lain membina Presiden Presiden dan calon presiden Indonesia, akan bereaksi lebih hati hati dengan Presiden Prabowo Subianto. Mochtar Riady karena usianya memberikan mandat kepada James Riady agar terus kerjasama dengan operator Karen Brooks untuk mengendalikan Presiden Indonesia, sesuai kepentingan politik dan ekonominya masing-masing. James Riady terus membangun jalinan politik dan ekonomi sesuai rempt Xi Jinping (RRC), untuk menjaga, mengamankan dan menjalankan program Belt and Road Initiative (BRI). Awal berkuasa Jokowi membuat kesepakatan Program Strategis Nasional sebagai pintu masuk RRC akan menguasai Indonesia. Termasuk perampasan tanah, pagar laut dan membuat hunian pendatang baru warga etnis Tionghoa. Politik konspirasi AS dan RRC telah menimbulkan bencana politik dan ekonomi yang mengerikan. Bencana menguras Sumber Daya Alam, perampasan tanah, pematokan laut dan bencana politik dan ekonomi lainnya yang makin liar. Presiden Prabowo harus berani keluar dari kendali AS dan RRC, pegang teguh amanah tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 45, lawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Pada waktu yang tepat negara harus kembali ke UUD 45. ( * ).
Arus Bawah Bergerak, Polemik PSN PIK 2 dan Seruan untuk Istana
Oleh Ida N. Kusdianti | Sekjen Forum Tanah Air (FTA) POLEMIK seputar Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 terus menjadi perhatian publik. Isu yang telah berlangsung selama berbulan-bulan ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga menjadi sorotan utama karena melibatkan hak rakyat dan kedaulatan bangsa. Dr. Said Didu, tokoh yang dikenal vokal, menjadi pelopor dalam membuka fakta-fakta terkait PSN PIK 2. Dengan data yang ia paparkan, berbagai aksi penolakan mulai dari deklarasi, pernyataan sikap, hingga demonstrasi telah dilakukan. Namun, hingga kini, solusi konkret masih jauh dari harapan rakyat. 9Spanduk-spanduk protes memang dicabut, tetapi pagar-pagar di pesisir utara tetap berdiri kokoh, simbol dari perlawanan yang belum usai. Media Mulai Angkat Suara KOMPAS TV dan TV One menjadi media pertama yang berani mengangkat isu PSN PIK 2, meskipun baru satu kali. KOMPAS TV menyoroti isu ini pada 3 Desember 2024, diikuti oleh TV One pada 14 Januari 2025. Kedua media ini memberikan panggung bagi rakyat untuk bersuara langsung, langkah yang diapresiasi sebagai bentuk dukungan terhadap arus bawah. “Ini langkah awal yang baik. Suara rakyat harus terus didengar dan disampaikan tanpa manipulasi,”. Arogansi Oligarki dan Tantangan Perjuangan Perjuangan mempertahankan wilayah yang diduga akan dikuasai oleh oligarki atas nama PSN tidaklah mudah. Para aktivis menghadapi tembok keadilan yang dianggap telah tergadai. “Arogansi kapitalis terus mencoba memiskinkan pribumi. Mereka menawarkan hedonisme kepada para pengambil kebijakan, dari tingkat elit hingga akar rumput,” Di sisi lain, perjuangan rakyat sering kali dirusak oleh “penumpang gelap” yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Harapan dari Arus Bawah Meski demikian, harapan tetap ada. “Selama masih ada rakyat yang berpikir waras dan berniat lurus, perjuangan ini akan terus hidup,” ujar seorang pejuang dari lapangan. Pesan untuk rakyat adalah tetap waspada, peka terhadap siapa yang benar-benar berpihak pada perjuangan, dan tidak takut untuk bergerak. “Arus bawah lebih kuat daripada arus permukaan. Bergeraklah!” Pesan untuk Presiden Prabowo SubiantoPesan khusus juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Pasang mata dan telinga, lihat rakyat sudah bergerak. Ambil keputusan dan berpihaklah kepada rakyat. Akankah Istana memanggil rakyat, atau rakyat yang mendatangi Istana secara paksa?” #PSNPIK2 #ArusBawahBergerak #KedaulatanRakyat #PrabowoDengarRakyat (*)
3 Hari Menjelang 100 Hari Kerja, Prabowo Masih di Bawah Bayang-Bayang Jokowi
Oleh Ida N. Kusdianti | Sekjen Forum Tanah Air (FTA) DINAMIKA politik Indonesia semakin menarik menjelang 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga saat ini, belum ada gebrakan besar dari sang presiden terkait isu-isu fundamental yang menyentuh hak-hak rakyat, sebagaimana dijanjikan dalam kampanye. Salah satu polemik yang mencuat adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2. Presiden Prabowo diharapkan mengambil langkah tegas dan konkret untuk menyelesaikan masalah ini, terutama karena dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat Banten. Kasus ini menggambarkan bagaimana oligarki, yang menjadi sorotan publik, terus memperlihatkan kekuasaannya tanpa batas. Nama besar seperti Aguan kembali menjadi pembicaraan, terutama setelah dugaan pelanggaran hukum terkait penggusuran pribumi dan pemagaran laut yang menuai kontroversi. Jokowi Masih Mencuri Panggung Meskipun sudah tidak menjabat, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya masih aktif di panggung politik. Kunjungan Jokowi ke Jawa Tengah beberapa hari lalu dengan pengawalan ketat dan ribuan aparat menunjukkan upaya untuk tetap relevan. Namun, kehadirannya dianggap mengganggu momentum Prabowo sebagai presiden baru. Lebih jauh, nama Gibran Rakabuming, putra Jokowi, juga terus menjadi sorotan. Dengan dukungan oligarki dan sorotan media yang besar, Gibran dianggap sebagai \"anak macan\" yang suatu hari bisa menjadi ancaman bagi Prabowo. Pernyataan legendaris Dr. Conny tentang Jokowi sebagai seorang pengkhianat kembali relevan: “Bu Megawati saja dikhianati, apalagi Pak Prabowo?” Raport 100 Hari Kerja: Ujian bagi Kabinet Merah Putih Rakyat Indonesia kini menanti apa yang akan ditunjukkan oleh Kabinet Merah Putih dalam 100 hari kerja pertama. Akan ada banyak pihak yang memberikan \"rapor sementara\" untuk menilai apakah pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat atau justru tunduk pada oligarki. Masalah besar seperti konflik sosial akibat PSN PIK 2 harus segera ditangani. Salah satu fakta mencolok adalah pengakuan Tasrin, yang mengaku sebagai nelayan dan membangun pagar laut secara swadaya. Banyak pihak melihat ini sebagai upaya cuci muka oleh Aguan dan kelompoknya. Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mencabut PSN PIK 2. Jika tidak, potensi konflik sosial yang lebih besar bisa saja terjadi, dengan dampak buruk bagi hubungan etnis dan stabilitas nasional. Rakyat Harus Tetap Waspada Dalam perjalanan menuju satu semester masa kerja, rakyat harus tetap kritis dan mengawasi setiap langkah pemerintahan. Jika Prabowo terus berada di bawah bayang-bayang Jokowi, kepercayaan publik bisa semakin menurun. Akhirnya, masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Jangan biarkan oligarki dan kepentingan segelintir pihak menguasai Indonesia. Prabowo harus mendengar suara rakyat dan bertindak tegas! #BatalkanPSNPIK2 #SaveNelayanCilamayaKarawang #PrabowoBersamaRakyat #ArusBawahBergerak #KembaliKeUUD1945Asli #ForumTanahAir
KESEPAKATAN ISRAEL-HAMAS: Pergi ke Bulan, atau ke "Neraka"!
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior \"KITA memilih pergi ke Bulan\"! Presiden AS John F. Kennedy (JFK) berujar, suatu hari. Setelah terpilih dan dilantik sebagai Presiden AS ke-35 (20 Januari 1961). Tak sampai satu dasawarsa. Dari Kennedy Space Center, tepatnya 8,5 tahun kemudian (1969). Pesawat Apollo 11 mendarat ke Bulan. Kata-kata seorang Presiden, dan janjinya tertepati. \"Bersepakatlah (gencatan senjata)! Atau neraka akan terjadi di Timur Tengah. Jika perdamaian tidak tercapai, sebelum pelantikan Presiden\" (20 Januari 2025). Kata-kata Presiden terpilih AS ke-47 (Donald Trump), akan tertepati? Seperti memperingatkan, dan mengancam. Hari itu, hari \"Sabat\". Hari dimana tidak ada yang bekerja ke kantor, menanam pohon, menggembalakan ternak. Dalam agama Yahudi, itu adalah hari istirahat, dan berasal dari bahasa \'ibrani\' (Sabbath). Tergopoh-gopoh. PM Benyamin Netanyahu \"melanggar\" ketentuan hari istirahatnya. Di bawah protes stafnya, pemimpin Partai Likud ini masuk kantor (bekerja). Menerima Utusan Presiden terpilih Donald Trump, Steve Witkoff, pastinya ada pesan dari Donald Trump. Sebegitu pentingkah! Menerima seorang Utusan Presiden yang belum dilantik? Tak punya jabatan kenegaraan. Hanya sekali! Catat! Hanya sekali pertemuan, Netanyahu langsung memerintahkan Kepala Mossad (David Barnea), dan Kepala Shin Bet (Ronen Bar), berangkat bertemu perunding Qatar, Mesir, dan AS. Dalam hitungan jam, ter-\"declared\", kesepakatan gencatan senjata, dalam klausul yang sama seperti draf Mei 2024. Hampir semua pihak: Mesir, Qatar, AS, Hamas, dan Israel menyebutkan, perundingan hampir mencapai kesepakatan. Semua orang terkejut. Ini ajaib. Bahkan, PM Benyamin Netanyahu, setelahnya menyempatkan menelepon Donald Trump. Untuk mengucapkan terima kasih. Di luar nalar saya! Sebegitu kukuhnya Netanyahu. Alot menolak klausul Hamas, sejak Mei 2024. Harga perdamaian yang dituntut Hamas: tarik semua pasukan IDF dari Gaza, mundur dari koridor Philadelphia sepanjang 14 kilometer (Gaza Selatan), juga Poros Netzarim selebar 4 km (Gaza Tengah). Israel tak pernah setuju. Setahunan Menlu AS Antony J. Blinken bolak-balik Washington-Qatar-Mesir, untuk mengupayakan titik temu Israel-Hamas. Hasilnya nihil. Israel semakin ganas membom Gaza, secara acak (random). Korban tak terkirakan. Semua diabaikan! Israel tak peduli: PBB, sanksi kejahatan perang di Den Haag, himbauan badan pangan dunia, dan anggota NATO. Dianggap remeh! Target Operasi (TO) Israel adalah mengusir Hamas (mengeliminasi) dari Gaza. Bila itu telah tercapai, Netanyahu baru mau membuat kesepakatan perdamaian permanen dengan Palestina. Lantas, mengapa tiba-tiba Israel setuju dengan klausul tersebut? Bahkan, selepas pertemuannya dengan Steve Witkoff. Netanyahu menelepon terlebih dahulu Donald Trump. Bukan Joe Biden selaku ex-officio Presiden AS. Sekali lagi! Kata-katanya. Terima kasih atas bantuan Trump, dalam membantu Israel mengakhiri penderitaan puluhan sandera, dan keluarga mereka. Bagi saya sebagai pengamat, narasi Netanyahu ini mengejutkan! Media ternama Inggris \"The Guardian\", bahkan menyebut. Utusan Donald Trump (David Witkoff), mempengaruhi PM Benyamin Netanyahu, hanya dalam sekali pertemuan saja. Dibanding dengan pertemuan-pertemuan dengan Biden (Utusan), sepanjang tahun (berkali-kali). Hasilnya minimalis. Apa yang terjadi setelah 15 bulan perang berdarah berlangsung di Gaza (sejak 7 Oktober 2023)? Semua orang frustrasi. Rasanya \"moon shot\" (jauh sekali) untuk menggapai penghentian pembantaian rakyat Gaza. Tak ada yang bisa berbuat, apalagi mencegah Israel meluluhlantakkan perisai \"Tanah Gaza\". Tak ada penduduk yang mau pergi keluar (mengosongkan) Gaza. Meski beresiko kematian. Seperti yang diharapkan Israel. Bahkan, dalam dialog beberapa keluarga yang kehilangan anggotanya menyebut. Kematian adalah satu \"keberuntungan\". Saking \"kejam\" dan rasa sakit tak terperikan yang mereka alami. Mengapa bisa seperti ini daya tahan rakyat Gaza? Jim Collins, seorang penulis. Dalam bukunya \"Good To Great & Built To Last mengatakan satu idiom yang disebut BHAG, yaitu: Sebuah sasaran yang besar (big), berbahaya dan mengerikan (hairy), serta menuntut keberanian (audacious), telah dilalui. Rakyat Gaza khususnya, dan Palestina umumnya sudah melewati fase yang sangat sulit dan kini telah datang \"moonlight\". Sinar Bulan yang mencerahkan. Pertanyaan yang muncul sekarang. Siapa yang berperan melunakkan Israel? Mengapa PM Israel menempuh \"bahaya\", yaitu bakal ditinggalkan koalisi garis kerasnya? Neraka Timur Tengah, lebih menakutkan Netanyahu? Tekanan Donald Trump lewat Steve Witkoff, jelas lebih dominan terhadap Netanyahu. Trump tanpa \"basa basi\", telah memaksa Netanyahu menerima klausul dan konsesi Hamas menyangkut: Koridor Philadelphia, Netzarim, dan keluarnya Israel dari Gaza. Israel paham karakter Donald Trump yang ingin perang \"gila\" (\'unhinged war\') ini, diakhiri lebih cepat. Israel memahami, cara beroperasi Trump, sangat berbeda dengan Biden. Satu lagi, Trump akan menjabat Presiden kurun empat tahun ke depan. Terlepas dari itu, Israel juga telah letih. Perekonomian hancur, pariwisata tak bergerak. Yang juga penting, Hamas adalah sebuah Ideologi yang tak bisa diberangus. Israel akhirnya memahami. Semoga gencatan senjata Israel-Hamas yang akan dimulai Minggu (19 Januari) lusa, tanpa halangan. Persetujuan Knesset (Parlemen Israel) dan pemungutan suara Kabinet Israel hari ini, adalah tantangan yang sulit. Namun, optimistis dunia terus membuncah. Keduanya (Israel-Palestina) bisa hidup berdampingan, tanpa perlu lagi darah tertumpah. (***).
Pemerintahan Tikus Celurut
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PEMAGARAN laut tanpa izin dari sisi manapun tentu salah. Apalagi jika motifnya adalah penguasaan area untuk reklamasi demi kepentingan usaha. Pagar laut di area PIK-2 mudah untuk dibaca maksudnya, hanya pihak yang berniat melindungi berupaya membuat alasan berbelit-belit. Intinya adalah takut untuk menindak. Ada hantu raksasa di depan. Pemerintah sejak awal takut dan pengecut. 30,16 KM bukan jarak pendek yang tidak terlihat. Aparat pemerintahan dan penegak hukum pasti tahu tetapi mendiamkan. Setelah ramai baru bereaksi, itupun sekedarnya, baru pasang spanduk penghentian. Keharusan untuk menangkap dan mengadili masih dicoba untuk dihindari. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang awal menggebu teriak pelanggaran hukum oleh pengembang PIK-2 mulai beralasan sumier saat ditanya tentang pagar laut dengan memproteksi. Menurutnya tidak dapat menangkap karena tidak ada yang dicuri. Mungkin maksudnya laut aman-aman saja tidak tercuri. Bagi orang yang belajar hukum, membuat cerobong asap yang menghalangi pemandangan tetangga saja sudah bisa diproses. Dikenal dengan arrest cerobong asap. Lalu ingat interpretasi soal pencurian listrik, bukan pencuri itu yang mengambil kabel listrik, tapi mencantolkan aliran. Nah mencuri laut bukan dengan mengambil air laut, pak Nusron, tetapi membuat batas pagar laut ! Ada lagi Polisi yang menunggu gangguan ketertiban dan keamanan dulu untuk bertindak dalam masalah pagar laut PIK-2. Belum ada laporan katanya, ditunggu. Nah bapak-bapak Polairud kasus ini bukan delik aduan (klacht delict) atau harus ada laporan dulu baru melangkah. Pagar laut adalah pelanggaran. Karenanya Polisi mencari dan menangkap pelanggarnya. Memagar laut bukan perkara perdata. Pagar laut ini sudah diketahui banyak orang dan tentu diketahui oleh Polairud juga. Sudah ada yang mengaku seperti JRP, sudah ada yang menyebut Alijaya dan Engcun, sudah viral video Kades Kohod yang mengatur-ngatur, ada video penataan bambu-bambu. Mudah bagi Polairud untuk menyelidiki, tanpa menunggu laporan. Pencegahan dan penindakan merupakan tugas Kepolisian. Presiden Prabowo sudah keluar keringat berpidato tentang penegakan hukum, tidak ada negara dalam negara, evaluasi PSN hingga bongkar pagar. Akan tetapi aparat penerintahan di bawahnya seperti berbelit-belit menghindari tindakan nyata. Ada yang ditakuti seperti hantu jangjawokan atau genderuwo. Pemerintah takut berhadapan dengan Naga, takut pada Cina, takut pada pagar bambu, takut pada negara Tirai Bambu, takut pada tidak dapat cuan, takut terbongkar suap, takut pada hilang fasilitas, takut pada ancaman penyanderan, takut pada Aguan, takut pada Luhut, dan takut pada Jokowi. Pemerintah memang penakut alias pengecut. Kata Aguan pagar laut masalah kecil hwa ha ha Pemerintahan Prabowo adalah Pemerintahan Tikus Celurut. Bukan macan. (*)
Pemerintah Indonesia Minta Dunia Internasional Tidak Lupakan Kekejaman Israel Selama Perang Gaza
Jakarta | FNN - Hamas, Palestina dan Israel secara resmi sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina yang akan diberlakukan mulai Minggu (19/1/2025). Kesepakatan tersebut, diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Kamis (16/1/2025). Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Palestina dan Israel yang baru saja disepakati itu. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa gencatan senjata ini bukan hanya kemenangan bagi Palestina, tetapi juga kemenangan bagi kemanusiaan secara keseluruhan. \"Gencatan senjata ini merupakan kemenangan Palestina, dan yang paling utama adalah kemenangan kemanusiaan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025). Menurut dia, bangsa Palestina telah memberikan pengorbanan luar biasa selama 15 bulan perang dan mengubah sejarah perlawanan mereka menjadi perang kemerdekaan. \"Gencatan senjata ini bukanlah akhir, melainkan babak baru perjuangan bangsa Palestina menuju kemerdekaan,\" ujarnya. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menegaskan, bahwa bangsa Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, bersama seluruh warga dunia yang memiliki semangat yang sama, harus mensyukuri momentum ini sebagai momentum kemenangan keadilan dan kemanusiaan. \"Saya menghimbau umat Muslim di Indonesia untuk melakukan sujud syukur,\" kata Wamenlu Anis Matta. Ia berharap gencatan senjata ini dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. \"Kita juga mendorong masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional ikut berkontribusi untuk membangun kembali Palestina yang telah luluh-lantak karena perang, baik melalui bantuan kemanusiaan, maupun bantuan di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia,\" ajaknya Anis Matta meminta dunia internasional tidak boleh melupakan kekejaman Israel selama Perang Gaza dan mendukung Majelis Pidana Internasional (ICC) memperjuangkan keadilan bagi korban. \"Israel harus bertanggung jawab atas genosida yang telah mereka lakukan terhadap bangsa Palestina,\" tegas Anis Matta. Dukungan pemerintah Indonesia ini, menurut Anis Matta, merupakan perwujudkan amanat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (ida).
Baik Buruknya Wajah Polisi, Tergantung Prilaku Kapolri (Bagian-1)
Oleh Joharuddin Firdaus/Pemerhati Politik Sosial dan Budaya Ikan itu kalau membusuk, biasanya dimulai dari kepala. Begitu kata filusuf Marcus Tullius Cicero 106 – 43 tahun silam Sebelum Masehi. Untuk itu, kepala ikan yang sudah terlanjur busuk harusnya dipotong atau dilepaskan dari badan ikan. Tujuannya, agar daging ikan yang tidak ikut-ikutan membusuk bersama kepala ikan, sehingga bagian ikan yang lain masih bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber protein terbaik untuk tubuh manusia. SUATU hari di awal Fabruari tahun 1991 silam, Presiden Soeharto memanggil Mayor Jendral Polisi Kunarto ke kediaman pribadi di Jalan Cendana Jakarta. Dua hari kemudian Pak Kurnarto menumui Pak Harto di Jalan Cendana. Saat menemui Pak Harto, Pak Kunarto membawa buku catatan, seperti biasanya anak buah menghadap komandan. Pertemuan antara Pak Harto dan Pak Kunarto terjadi di pada sore hari. Sebenarnya pertemuan sore itu antara Pak Harto dengan Pak Kunarto itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Pertemuan tersebut bukan yang pertama kali. Sering terjadi pertemuan diantara dua tokoh bangsa ini. Apalagi Pak Kunarto adalah ajudan Presiden dari tahun 1979-1986. Hampir tujuh tahun Pak Kunarto menjabat sebagai ajudan Presiden Soeharto. Namun pertemuan Februari 1991 menjadi istimewa, karena beberapa hari lagi Pak Kunarto dilantik menjadi Kapolri yang ke-11. Selama dalam perjalanan menuju Jalan Cendana, Pak Kunarto mulai menduga-duga apa gerangan arahan yang bakal diberikan oleh Pak Harto kepadanya. Setelah salaman, Pak Harto mempersilahkan Pak Kunarto untuk duduk di kursi. Sementara Pak Harto mengambil cerutu untuk persiapan mengisap cerutu. Suasana pertemuan sangat santai. Terkesan seperti orang tua dengan anaknya sendiri atau dua sahabat. Setelah duduk beberapa menit, Pak Harto bertanya kepada Pak Kunarto, kapan dilantik sebagai Kapolri? Pak Kunarto jawab, siyap seminggu lagi. Kata Pak Harto, ya sudah, tunggu saja kalau begitu. Semoga semua berjalan dengan lancar sampai pelantikan nanti, lanjut Pak Harto. Dijawab Pak Kunarto, siyap Pak. Selanjutnya mohon arahan, do’a, nasehat dan bimbingan dari Bapak Presiden. “Hehehehe, ya ndak ada arahan, nasehat dan bimbingan, kata Pak Harto. Dilanjutkan Pak Harto, kalau mau lihat polisi itu baik dan bagus di mata rakyat, ya terserah kepada dirimu saja. Dari dirimu itulah wajah dan marwah polisi yang sebenanrnya. Kalau Kapolrinya baik, pasti polisi juga baik. Sebaliknya, bila Kapolrinya buruk, maka wajah polisi juga di mata masyarakat. Jika sudah buruk, maka sulit untuk diperbaiki lagi”. Penggalan nasehat dari Pak Harto itu, dicatat oleh Pak Kunarto kata per kata, kalimat per kalimat. Pak Kunarto masih setia menunggu untuk mencatat nasehat, arahan dan bimbingan dari Pak Harto berikutnya. Sayangnya, setelah tunggu hampir dua puluh menit, dengan posisi bolpoin tetap di tangan untuk mencatat, Pak Harto tidak juga memberi nasehat, arahan dan bimbingan untuk dicatat Pak Kunarto. Akibatnya Pak Kunarto memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Harto. “Mohon izin, selanjutnya Bapak Presiden? “tanya Pak Kunarto sambil berharap ada nasihat lagi dari Pak Harto. “Ya ndak ada lagi. Suah, cuma itu saja. Yang penting itu jaga dirimu baik-baik, agar tidak merusak dan memperburuk polisi di mata masyarakat. Wajah dan marwah polisi itu sangat tergantung kepada sikap dan prilaku Kapolri, “kata Pak Harto. Entah sangaja atau tidak. Apakah Pak Harto sudah lebih dulu membaca penggalan kalimat Cicero bahwa “ikan itu membusuk dari kepala”. Baik Marcus Tullius Cicero maupun Pak Harto mempunyai kesamaan pandangan bahwa baik-buruknya marwah dan wajah sebuah entitas pemerintahan itu, sangat tergantung kepada tampilan dan prilaku pucuk pemimpin tertingg di instansi tersebut. Pertanyaannya, bagaimana wajah polisi selama era reformasi? Terutama setelah polisi lepas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dulu itu bernama ABRI? Jawabannya, tergantung dari sudah pandang mana melihat wajah polisi. Ibarat gajah, kalau dari depan kelihatan taring atau belalai. Dari samping kelihatan perut gajah. Sedangkan kalau dari belakang kelihatan ekornya gajah. Semua sudut bisa. Diantara dua belas Kepolri selama reformasi, Jendral Polisi Roesmanhadi, Jendral Polisi Roesdihardjo, Jendral Polisi Surojo Bimantoro, Jendral Polisi Da’i Bachtiar, Jendral Polisi Sutanto, Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri, Jendral Polisi Timur Pradopo, Jendral Polisi Sutarman sampai Jendral Polisi Badrodin Haiti, wajah polisi masih bisa baik-baik saja. Mekipun banyak juga kekurangan disana-sini. Namun masih dalam batas-batas kewajaran sebagai institusi yang sedang menata diri. Saat Jendral Polisi Tito Karnavian menjabat Kapolri, institusi polisi mulai bermasalah. Tito banyak bicara tentang masalah-masalah banga yang berkaitan dengan politik. Bukanya fokus pada persoalan-persoalan yang bekaitan dengan penegakkan hukum. Puncaknya, Tito membuat buku dengan judul “Politikal Polisi”. Wajah polisi yang mulai buram di eranya Tito Karnavian Kapolri tersebut, disempurnakan oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Akibatnya polisi jatuh terjerambak ke titik paling nadir paling dalam di mata masyarakat Indonesia. Polisi dihina, dicibir, dicemoh memalui berbagai satire, metapore dan mem. Sangat sempurna Jendral Listyo Sigit membuat wajah rendah dan hina di mata rakyat. Wajah polisi sekarang, mirip-mirip TNI di akhir Orde Baru dan awal reformasi dulu. Tito Karnavian merusak polisi dengan gagasan “Politikal Polisi”. Akibatnya, perjuangan panjang civil society selama puluhan tahun untuk melepaskan polisi dari TNI, hari ini hancur berantakan. Polisi seperti diluluhlantakan di depan pemiliknya sendiri, rakyat Indonesia. Semua penilaian buruk tentang polisi itu berawal dari libido, ambisi murahan, dan syahwat kekuasaan yang tinggi dari Jendral Polisi Prof. Dr. Tito Karnavian. Melalui konsep “Politikal Polisi” yang digagas Tito Karnavian, berhasil menyeret polisi masuk dalam kubangan lumpur yang dalam. Polisi seperti mengambil peran ABRI selama 32 tahun untuk menopong kekuasaan Presiden Soehato. Bedanya polisi menjadi penyangga utama kekuasaan Joko Widodo. Seperti ada dendam kekuasaan, karena tidak diikutkan bermain selama 32 tahun kekuasaan Orde baru. Selama Orde Baru, polisi hanya sebagai pelengkap penderita saja. Wajah polisi yang buram dan jatuh di masyarakat itu disempurnakan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Polisi benar-benar babak belur jatuh di titik nadir. Eranya Kapolri Listyo Sigit inilah, polisi mengukuhkan diri sebagai institusi tukang rekayasa perkara terbaik dan terhebat dibading Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Paling kurang ada dua jendral bintang dua polisi yang terlibat rekayasa perkara di era Kapolri Listyo Sigit. Ada kasus Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo yang menjadi aktor utama pembunuhan terhadap anak buahnya Brigadir Yosua Huatabat. Selama tiga hari Kapolri Sigit percaya semua cerita dan rekayasa Ferdy Sambo. Untung ada dua adik dari mamanya Yosua, Roslin Simanjuntak dan Rohani Simanjuntak. Dua wanita pemberani yang berani membongkar rekayasa Ferdy Sambo yang sudah dipercaya Kapolri Listyo Sigit. Selain itu, ada kasus Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, yang merekayasa perdagangan narkoba jenis sabu. Padahal dari fakta persiddangan, Teddy Minahasa sudah terlibat perdagangan narkoba jenis sabu sejak masih menjabat Staf Ahli Kapolri. Tragisnya dipromusikan dua kali sebagai Kapolda oleh Kapolri Listyo Sigit. Pertama sebagai Kapolda Sumatera Barat, dan kedua sebagai Kapolda Jawa Timur. Masih di Polda Sumatera Barat. Belum lama ini ada polisi yang menembak polisi sampai meninggal. Sementara di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Kepolsek Aipda Rudy Soik dipecat dari polisi. Padahal Aipda Rudy Soik terkenal di NTT sebagai sosok polisi yang berdiri paling depan melawan mafia perdagangan solar ilegel. Rekayasa perkara paling heboh yang dilakukan polisi adalah penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang. Polrestabes Semarang pamerkan barang bukti gadungan yang konon dipakai untuk tawuran antar geng motor. Padahal semua itu hanya kebohongan dan rekayasa polisi. Tentu kebiasaan rekayasa masih banyak lagi, namun belum diributin saja. Hari ini polisi juga punya nama baru sebagai Partai Coklat atau Parcok. Untuk pergantian Kapolri Listyo Sigit, sebaiknya Presiden Prabowo ambil dari jajaran Jendral Polisi bitang dua. Terutama mereka-mereka yang selama ini dizalimi Listyo Sigit. Mereka yang berprestasi, baik di penugasan maupun akademik seperti Irjen Polisi Rudi Darmoko, peraih Adhi Makayasa tahun 1993. Begitu juga dengan Irjen Polisi Alberd Teddy Benhard Sianipar sebagai peraih Adhi Makayasa tahun 1994, dan Irjen Polisi Sandi Nugroho sebagai peraih Adhi Makayasa tahun 1995, . Mereka lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa 1993, 1994 dan 1995 sampai sekarang belum juga diberikan jabatan Kapolda oleh Kapolri Listyo Sigit. Huebat benar Kapolri Listyo Sigit ini, entah apa pertimbangannya. Padahal lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1996 sudah ada yang menjadi Kapolda, yaitu Irjen Polisi Jhonny Edison Isir, yang menjabat sebagai Kapolda Papua Barat. Irjen Polisi Jhonny Edison Isir melewati tiga kaka tingkat tingkat di atasnya. Sudah satu tahun lebih Irjen Polisi Jhonny Edison Isir menjabat sebagai Kapolda Papua Barat, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai sekarang. Tampaknya merit system benar-benar lumpuh di eranya Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sementara praktek like and dislike begitu dominan dan subur. (bersambung).
Keterlibatan Dalam Berbagai Platform Kerjasama Dinilai Dapat Memperkuat Suara-suara Indonesia di Tingkat Global
Jakarta | FNN - Ketua Komisi I DPR 2005-2010 berharap semua partai politik (parpol), terutama yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung kebijakan pemerintah masuk menjadi anggota BRICS (Brasil, Rusia, China dan Afrika Selatan) secara moral dan politik. Hal itu merupakan upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru. Sebab, dunia diketahui dalam kondisi tidak baik-baik saja, dimana banyak titik-titik hotspot yang bisa mengarah pada konflik dan perang secara global. Penegasan tersebut, disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi narasumber dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Indonesia Resmi Gabung BRICS, Apa Targetnya?, Rabu (15/1/2025) sore. \"Jadi saya kira kira begini, kita semua bukan hanya partai politik, apalagi partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan kita, semua memang punya kewajiban beban moril secara politik untuk membantu dan mendukung pemerintah di dalam menciptakan mesin pertumbuhan baru secara ekonomi,\" kata Mahfuz Sidik. Mahfuz berpandangan, langkah pemerintah Indonesia masuk menjadi anggota BRICS merupakan terobosan kerjasama ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo dengan pertimbangan geopolitik yang matang. Presiden memprediksi situasi dunia sekarang bisa berkembang cepat pada potensi konflik peperangan, sehingga diperlukan kerjasama ekonomi yang bisa meminimalkan potensi konflik tersebut, agar muncul mesin pertumbuhan baru. \"Dan untuk mendapatkan capaian itu, maka Ditjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri (Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan) di aktivasi kembali. Agar tidak sekedar menjalankan fungsi diplomasi luar negeri saja, tetapi juga untuk mengintegrasikan semua kepentingan dari kementerian teknis di dalam kerjasama bilateral regional maupun multilateral,\" ujarnya. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengatakan, Presiden Prabowo akan mengambil banyak langkah terobosan dalam kebijakan politik luar negerinya selama 5 tahun ke depan. \"Langkah-langkah terobosan ini pada awalnya juga membuat elemen-elemen di pemerintahan tergopoh-gopoh, tapi sekarang semua pejabat di kementerian sudah mulai mengakselerasinya agar punya kesadaran dan pemahaman tentang geopolitik ,\" ujar Mahfuz Sidik. Mahfuz menambahkan, bahwa langkah-langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo dalam rangka mengembangkan platform kerjasama regional maupun multilateral merupakan upaya memitigasi terhadap situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. \"Semakin banyak platform kerjasama bilateral dan multirateral yang akan kita masukin, tidak hanya BRICS, agar nasional interest kita semaksimal mungkin dapat diperjuangkan. Kita berharap Kemenlu tidak hanya mengambil porsi sebagai event organizer saja, tapi harus menjadi leading sector di dalam mengelola semua platform kerjasama tersebut,\" pungkasnya. Politik Luar Negeri Bebas Aktif Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar (Kemenlu) RI Rolliansyah Soemirat mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mereformasi lembaga lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerjasama selatan-selatan. \"Karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS,\" kata Rolliansyah (Roy) Soemirat. Indonesia, kata Roy Soemirat, berkomitmen untuk mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan berdasarkan prinsip kesetaraan. Sehingga Indonesia akan menjalin kerjasama multirateral lainya, tidak hanya BRICS. \"Kalau soal OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) kita masih dalam proses menjadi anggota. Sehingga nantinya bisa mengambil manfaat dari partisipasi kita baik di OECD maupun di dalam BRICS,\" katanya. Roy Soemirat beralasan mengapa Indonesia lebih dahulu memilih menjadi anggota BRICS ketimbang OECD, karena lebih realistis dalam meningkatkan peran politik luar negerinya saat ini. \"Paling tidak kita pegang dulu itu, yang ingin kita raih. Ini yang paling realistis, dan assessmentnya sudah menjadi keputusan bersama tidak hanya di Kementerian Luar Negeri saja,\" ujarnya. Kemenlu menegaskan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS, tidak melanggar kebijakan politik Luar negeri bebas aktif. Indonesia justru sedang menerapkan politik bebas aktif. \" Jadi kita tidak tertarik untuk bergabung dengan adanya rivalitas kelompok negara tertentu yang saling mengeksklusifkan diri dan saling menyerang rivalnya. Tujuan kita bergabung adalah agar dapat memberikan manfaat kepada semua negara. Tanpa harus terlibat dengan rivalitas negara-negara atau kelompok negara lain,\" tegasnya. Indonesia berharap menjadi jembatan antara negara berkembang atau selatan-selatan dengan negara maju atau kelompok negara tertentu di tingkat global. \"Jadi politik luar negeri bebas aktif itu, tidak dapat di identikkan dengan isu pasif atau diartikan netral. Tapi kita akan mengambil kebijakan yang paling baik bagi bangsa dan negara kita. Kita akan memilih berdasarkan kepentingan nasional,\" tegasnya. Pakar Hubungan International Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra sependapat dengan Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat. Ia mengatakan, dalam konteks bebas aktif politik luar negeri itu, tidak dapatkan Indonesia berada di tengah dan bersikap netral. \"Semua kebijakan politik luar negeri kita harus berdasarkan kepentingan nasional. Dan kepentingan nasional Indonesia bergabung ke BRICS itu, murni kepentingan ekonomi dan geopolitik,\" kata Radityo Dharmaputra. Radityo menilai sudah banyak negara yang menjadi anggota BRICS mendapatkan manfaat positif antara lain membuka pasar baru dalam mengirim atau mengekspor barang-barang komoditas tertentu. \"Indonesia juga bisa menjadi jembatan dan tidak terlibat dalam rivalitas negara atau kelompok negara. Beberapa hari lagi Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika, dan sebelum dilantik sudah mengancam akan memberikan sanksi negara yang bergabung ke BRICS. Dengan ada Indonesia, diharapkan tensi politik Trump bisa turun,\" ujarnya. Pakar Hubungan International Universitas yakin, bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengitung kalkulasi dampak politiknya apabila Indonesia menjadi anggota BRICS, termasuk kemungkinan akan mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. \"Jadi era Pak Prabowo ini, saya melihat Indonesia akan menggunakan banyak platform kerjasama, tidak hanya forum G-7 yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Indonesia juga berusaha untuk menjembatani kelompok-kelompok yang bersitegang,\" katanya. Tentu saja hal ini, menurutnya, akan menjadi pengalaman baru bagi Indonesia dalam berdiplomasi dalam forum-forum inklusif dan eksklusif, tidak hanya kerjasama dengan negara-negara maju, tapi juga dengan negara selatan-selatan. \"Dan ini juga akan menjadi jembatan untuk menguatkan suara-suara Indonesia di tingkat global. Apakah ini berhasil atau tidak, salah satu kuncinya adalah diplomat. Apakah diplomat yang ditempatkan di level itu, sudah punya pengalaman tinggi dan reputasi,\" pungkasnya. (ida).
POPULER
