ALL CATEGORY
Perintah Presiden Prabowo Mencabut Pagar Laut: APT2PHI Apresiasi Kesigapan TNI AL, Pertanyakan Integritas dan Kapabilitas Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono
Jakarta | FNN - Rahman Sabon Nama, Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia) mempertanyakan sikap melempem Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang tidak segera mencabut pagar Laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Tengerang Banten. “Untuk kasus pemagaran laut secara ilegal yang berjarak hanya selemparan batu dari kantor KKP, Menteri KKP tidak berdaya mencabut dan memusnahkannya dalam kerangka pengawasan dan pengamanan. Bagaimana mungkin sang menteri mampu mengawasi dan mengamani perairan di pulau besar lain, pun pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia!?” kata Rahman, Senin (20/1/2024). Menurut Rahman, negara sudah menyediakan anggaran dan segala fasilitasnya, termasuk regulasi tentang pengawasan dan pengamanan teritori laut. “Karena itu, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan Menteri KKP dalam kasus pemagaran laut di pesisir utara Tengerang memperlihatkan kelalaian serius Menteri KKP,” katanya. Sikap Menteri Sakti Wahyu Trenggono seperti itu menurut Rahman, sama halnya dengan ikut menggembosi langkah pemerintahan Prabowo dalam melaksanakan tugas pemerintahan maupun kenegaraan yang diembannya. Ada dua faktor kelalaian Menteri KKP Sakti Trenggono dalam kasus pemagaran laut secara ilegal itu menurut Rahman: Satu: Tidak melaksanakan perintah UU No.1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Dalam hal ini adanya pemagaran dan pengkavelingan laut yang mematikan matapencaharian para nelayan di pantai utara Jakarta dan Banten. Kedua ; Tidak segera melaksanakan perintah presiden untuk segera mencabut pagar laut sepanjang 30,16 km yang dikaveling dan dipagar oleh si pemagar, apalagi bergeming menangkap dalang tindak pidana pemagaran laut itu. Atas kelalaian yang dapat dikategorikan pembangkangan atas perintah presiden itu, kata Rahman, APT2PHI meminta Presiden Prabowo untuk segera menertibkan dan mengevaluasi ulang Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sebagai anggota kabinet. Menurut Rahman, Menteri KKP lebih layak dan presisi dijabat oleh TNI AL. “Sosok yang mumpuni seperti Laksdya TNI Purn Dr. Eko Djalmo, Dirjen KKP era Menteri KKP Susi Pujiastuti, layak menduduki jabatan itu (Menteri KKP-red.). Atau sosok mumpuni Laksamana TNI Muhammad Ali (Sekarang KASAL-red.),” tutur Rahman. Rahman mengatakan bahwa kesigapan KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengerahkan Pasukan Katak TNI AL untuk membongkar pagar laut yang sesak kritik di ruang publik atas perintah Presiden Prabowo, menunjukkan sikap ketaat-asasan, loyalitas dan integritas tinggi terhadap presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI. Selai itu, katanya, selaku Panglima TNI AL, Muhammad Ali menyadari betul kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang mutlak perlu diawasi, diamankan dan dipertahankan sebagai wilayah kedaulatan negara. Rahman, Alumnus Lemhanas RI ini, menjelaskan bahwa kedaulatan negara meliputi kedaulatan atas wilayah, kedaulatan atas kepentingan nasional lainnya, serta kedaulatan atas pengawasan terhadap kegiatan dalam wilayah negara. Ihwal pemagaran laut model pesisir utara Tangerang Banten, lanjut Rahman, boleh jadi dapat digunakan untuk membatasi akses pengawasan masyarakat nelayan dari upaya melindungi kejahatan penyelundupan di kawasan PIK seperti penyelundupan imigran gelap asal China daratan, perdagangan obat terlarang, narkoba, serta penyelundupan impor barang ilegal lainnya yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu Rahman yang juga Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) mengatakan negara memiliki hak dan wewenang untuk mengatur maupun membuat peraturan hukum mengawasi berlakunya peraturan serta menegakkan peraturan dan hukum yang berlaku demi kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Terhadap hal itu, dia mengatakan bahwa diperlukan kesamaan persepsi tentang keamanan laut. Khususnya, bagi komponen bangsa yang memiliki tugas fungsi dan wewenang di laut agar action plan yang akan dilaksanakan tepat sasaran, terarah dan terpadu dalam penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut. “Tugas dan fungsi itu dapat dijalankan dengan penuh tanggungjawab untuk menjaga perairan dan pulau pulau kecil di Indonesia. Dan, terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di pantai utara laut Jawa harus segera dihentikan karena ditengarai kuat di ruang-ruang publik akan digunakan untuk membangun pemukiman imigran gelap asal China,” pungkas pria asal pulau Adonara - NTT itu.[*]
Laksdya Erwin Aldedharma Diprediksi Calon Kuat KSAL
Jakarta | FNN - Pengamat politik dan militer UNAS (Universitas Nasional), Selamat Ginting, mengungkapkan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya Erwin S Aldedharma menjadi calon kuat KSAL menggantikan Laksamana Muhammad Ali. \"Laksdya Erwin Aldedharma menjadi kandidat terkuat pengganti KSAL Laksamana Muhammad Ali yang tak lama lagi akan memasuki pensiun dari dinas militer,\" kata Selamat Ginting di Jakarta, Senin (20/1/2025). Menurut Selamat Ginting, Laksamana Muhammad Ali lulusan AAL (Akademi Angkatan Laut) 1989, akan pensiun pada Mei 2025. Maka dalam waktu dekat akan ada pergantian jabatan KSAL. Dikemukakan, ada lima Laksdya atau perwira bintang tiga yang menjadi kandidat KSAL pengganti Muhammad Ali. Pertama; Laksdya Tolhas SNB. Hutabarat, AAL 1989, Setjen Wantannas, pensiun Januari 2026. Kedua; Laksdya Irvansyah, AAL 1990, Kepala Bakamla, pensiun Juni 2026. Ketiga; Laksdya Denih Hendrata, AAL 1989, Panglima Koarmada RI, pensiun Agustus 2025. Keempat; Laksdya Erwin S. Aldedharma, AAL 1991, Wakil KSAL, pensiun Juni 2028. Kelima; Laksdya Budi Purwanto, AAL 1989, Danpushidrosal, pensiun April 2026. Kelimanya berasal dari Korps Pelaut, korps utama di TNI AL. Memang ada Letjen Marinir Nur Alamsyah, AAL 1989, Komandan Kodiklatad, pensiun November 2025. Namun karena korps utama di TNI AL adalah Korps Pelaut dan domain TNI AL adalah di laut bukan di darat, maka jenderal Marinir tidak akan pernah menjadi KSAL. Bahkan dalam sejarah TNI, belum pernah ada perwira tinggi Marinir yang menjadi KSAL. Jika belum ada mutasi dan promosi jenderal bintang dua AL ke bintang tiga pada Januari hingga April 2025 ini, lanjut Selamat Ginting, maka tidak akan ada dinamika yang luar biasa. \"Tidak ada kejutan yang mengubah kandidat pengganti Laksamana Muhammad Ali,\" ujar dosen tetap FISIP UNAS itu. Dikemukakan, apabila mengacu pada regenerasi, maka pengganti Muhammad Ali berasal dari lulusan AAL 1990 atau 1991. Oleh karena itu peluangnya ada pada Irwansyah dan Erwin S. Aldedharma. Namun biasanya calon KSAL adalah perwira tinggi Korps Pelaut yang masih berdinas di lingkungan TNI AL, TNI, maupun Kemhan. Sedangkan Irvansyah kini berdinas di Bakamla. \"Bahkan hingga saat ini belum pernah ada KSAL yang berasal dari posisi Kepala Bakamla,\" ungkap Ginting. Jika tradisi itu tetap dilaksanakan, lanjut Ginting, maka peluangnya hanya ada pada Erwin S. Aldedharma. Dia seangkatan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Akmil 1991. \"Erwin juga paling muda di antara lima Laksdya, dan pensiunnya masih panjang hingga Juni 2028,\" kata Ginting. Erwin dalam jabatan bintang dua dan tiga menduduki posisi-posisi strategis, yakni: Pangkolinlamil (2021—2022), Wadanjen Akademi TNI (2022—2023), Pangkoarmada I (2023), Pangkogabwilhan I (2023), dan Wakil KSAL (2023—sekarang). (*)
Jika Aguan Mangkir Lagi, Dia Kehilangan Hak Hukum
Oleh Juju Purwantoro | Kuasa Penggugat Proyek PIK-2 PERSIDANGAN Perdata untuk jadwal yang ke 3 dengan Tergugat Sugianto Kusuma alias Aguan Cs akan dilaksanakan pada Senin (20/1/25) di PN Jakarta Pusat. Pada sidang sidang sebelumnya Aguan dan sebagai turut Tergugat Antoni Salim, Joko Widodo, dll, tidak pernah hadir. Majelis hakim beralasan alamat tidak ditemukan dan Aguan tidak dikenal, terkesan dicari-cari (tidak masuk akal). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) para Penggugat (prinsipal) diwakili oleh kuasa hukumnya antara lain Juju Purwantoro,SH,MH, DR.Herman Kadir, SH,MH, Ahmad Khozinudin, SH, dkk. Apa yang telah dilakukan oleh Aguan, Cs, melalui kaki tangannya telah memaksa secara sepihak agar warga menjual lahannya atau digusur paksa. Mereka juga menimbun/menguruk lahan, sawah dan empang- empang milik warga, juga kaki (sungai) milik publik. Aguan Cs melalui PT Agung Sedayu patut diduga keras juga telah membuat pagar laut dengan bambu di laut area Kecamatan Muncung sampai Paku Haji Banten, sepanjang sekira 11 km secara sepihak. Walaupun sampai saat ini, tidak ada ada satupun pihak yang mengakui telah membangunnya. Pihak Aguan dan kroni-kroninya sebagai tergugat jika pada sidang ke 3 nanti tidak hadir juga, maka mereka bisa \'kehilangan hak hukumnya\' untuk membela diri. Jika hal itu terjadi, maka hakim dapat melanjutkan sidang tanpa kehadiran Tergugat, dan hakim dapat menjatuhkan putusan (verstek). Putusan verstek bisa dijatuhkan, karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut. Tergugat juga tidak menyuruh orang lain (kuasa hukum) untuk menghadap menggantikannya, walau tenggang waktu dan tata tertib hukum acara telah dipenuhi. Adapun, dasar hukum putusan verstek dapat disimak dalam ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 149 ayat (1) RBg, dan Pasal 78 Rv, sebagai berikut : Pasal 125 HIR ;Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Aguan Cs, jelas telah merugikan dan membuat sengsara rakyat pesisir pantai Banten. Sebagai salah satu konglomerasi (9 naga di Indonesia), Aguan tentu memiliki budget yang luar biasa besar, untuk membangun ambisi proyeknya (PIK-2). Tentu kemungkinan besar proyek tersebut dapat \'mendomleng dan berlindung\' dibalik PSN yang lokasinya bersebelahan dengan PIK 2. Pemerintah melalui Permenko Nomor 6 tahun 2024dari 14 PSN baru tersebut, salah satu di antaranya berada bersebelahan dengan kawasan PIK 2, yakni pengembangan Green Area dan Eco-City (Tropical Coastland). Kawasan PSN yang dimaksud pemerintah tersebut, lokasinya berhimpitan dengan proyek PIK-2, tidak tertutup kemungkinan terjadi \'penyelundupan hukum\' oleh PT Pantai Indah Kapuk. Mereka bisa saja mengklaim bahwa area tersebut adalah juga bagian dari PSN. Sebagai PSN pemerintah akan menggunakan lahan seluas 1.756 hektar, sementara total luas lahan yang diklaim milik PIK-2 sebesar lebih kurang 30.000 hektar. Gugatan para Penggugat adalah PMH, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Unsur-unsur PMH dapat berupa pelanggaran terhadap hak orang lain, kewajiban hukum, atau adanya kesalahan. Dalam hukum perdata, PMH sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Unsur-unsur PMH dalam hukum perdata; perbuatan yang menyebabkan kerugian, dilakukan dengan kesalahan, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Oleh karena PMH tersebut, para korban (proyek PIK-2) dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku (Aguan, Cs). Ganti rugi ini dapat berupa ganti rugi nominal, kompensasi, atau penghukuman sesuai vonis hakim. (*).
Enak Bener Si Aguan, Risiko Cuma Dibongkar
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEWENANG-wenang buat pagar laut, kalau tidak keras reaksinya, pasti agenda akan berjalan terus dan mulus bisa sampai pengurugan. Masif reaksi dari berbagai kalangan baik tokoh seperti Said Didu, kelompok aktivis Aliansi Rakyat Anti Oligarki, Kesultanan Banten, Tim Advokasi Perlawanan Oligarki Properti Perampasan Tanah Rakyat, Lembaga Hukum Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kelompok masyarakat lainnya termasuk Jawara Banten dan APP TNI. Desakannya adalah cabut PSN atas PIK-2 karena PSN yang diperuntukkan bagi proyek Tropical Coastland telah disalahgunakan oleh pengusaha Aguan menjadi alat penggusuran dan pembelian murah tanah yang dikuasai rakyat. Ada pemaksaan atau intimidasi serta pergerakan dari aparat pemerintahan setempat. PSN sendiri terindikasi sebagai jembatan terjadinya kolusi dan suap. Pelanggaran hukum menjadi warna dari proyek PIK 2 termasuk pembuatan pagar laut yang membentang 30,16 KM. Meski skenario berbelit dibuat dari pengakuan palsu nelayan hingga forum jadi-jadian tetapi semua sudah mampu membaca bahwa pagar laut itu sangat terkait dengan Aguan. Soal pembongkaran dijamin sukses, siapa yang berani mencegah? Boss lho. Masalahnya adalah masih sembunyinya sang pembuat. Aguan dan jajaran berskema tidak mengakui. Polisi beralasan tidak ada yang lapor, padahal beberapa nama sudah bisa diminta keterangan seperti Ali Hanafiah, Ghozali alias Engcun, Kades \"Rubicorn\" Kohod, Sandi \"JRP\" Martapraja, dan nama lain yang muncul di media sosial. Pembongkaran pagar laut menggembirakan pembuat karena alat bukti sudah hilang. Oleh marinir lagi. Korps Marinir, dan juga Prabowo, sudah terjebak dalam \"obstruction of justice\" sehingga akan terpaksa menghentikan pengusutan pelaku. Ini kemauan Prabowo atau memang disain Aguan, atau keduanya? Publik terlanjur bahagia bahwa pagar laut dibongkar, tetapi di balik itu Aguan selamat. Belum ada satupun terperiksa apalagi tersangka. Akhirnya Aguan tentu sedang senyum atau tertawa-tawa bahwa risiko membangun pagar laut hanya dibongkar. Mungkin dalam hatinya \"gua bayarin pembongkaran juga, oke yang penting masalah pagar selesai\". Kini bisa jalan-jalan ke Singapura atau ke negeri leluhur, China. Atas serangan pada PIK-2 masih tetap dicari akal agar lolos dan dapat tetap berjalan. Meskipun demikian rakyat, khususnya rakyat Banten, tidak akan merasa bahwa masalah telah selesai sebelum tuntutan utama terealisasi, yakni cabut PSN dan batalkan PIK-2, ganti pihak yang dirugikan. Bonus primair tangkap dan adili Aguan. Bonus subsidair tangkap dan adili Jokowi, Lebih subsidair tangkap dan adili Airlangga. Lebih lebih subsidair lagi tangkap dan adili Aguan, Jokowi dan Airlangga. Jika ada rencana melakukan sertifikasi laut seperti area pagar laut bekasi, dipastikan bakal gagal. Aneh-aneh saja ada Sertifikat Tanah di laut. BPN itu Badan Pertanahan Nasional, bukan Badan Perlautan. Di negara Konoha memang segala bisa dan mengada-ada. Siapa dulu Presidennya? (*)
RATIFIKASI KESEPAKATAN, Israel Gagal Usir Hamas
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior AMBIVALEN menyelimuti sidang Kabinet Israel. Antara \"menjilat ludah\" kembali, gengsi, dan melanjutkan perang dengan Hamas. Rencana Kamis, berubah ke Jumat. Dibuatlah satu asumsi. Penundaan karena Hamas tidak konsekwen, yang kemudian dibantah Hamas. Tak ada masalah dengan draf Trio: Mesir-AS-Qatar. Sejak awal, Hamas setuju. Draf menarik seluruh IDF dari Gaza, mundur dari Poros Netzarim yang membelah Gaza jadi dua, dan mundur dari lorong Philadelphia. Itu substansi! Pukul 19.00 waktu Jerusalem, 32 anggota Kabinet Perang Israel telah berkumpul. Selama enam jam perdebatan sengit terjadi. Kecemasan akan terulang peristiwa 7 Oktober 2023 menghantui delapan anggota kabinet Israel. Perdamaian, tanpa kemenangan adalah perdamaian terpaksa dalam pikiran delapan anggota kabinet. Perdamaian, tanpa kekalahan Hamas adalah \"kemenangan bohong\". Kemenangan, dengan kematian 46.000 lebih \'orang\' Palestina, bukan kemenangan substantif. Justru, kematian ini, sebentuk \"kekalahan\" terstruktur Israel yang akan dikenang dunia sebagai \"holocaust\" di abad milenial. Sebelum peristiwa 15 bulan perang Gaza. Kaum Yahudi adalah korban \'holocaust\' Perang Dunia II. Tidak kurang dari enam juta orang Yahudi tewas oleh kekejaman Nazi Jerman. Kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina, menerawangkan dunia pada apa yang pernah mereka alami oleh Adolf Hitler (Nazi). Dunia cemas. Takut-takut, Kabinet Israel tak jadi meratifikasi gencatan senjata enam Minggu. Yang akan dimulai hari Minggu (19/1). Apalagi, yang terjadi di Jalur Gaza telah mencederai peradaban manusia modern. Jumlah 46.000 lebih, dan ribuan tertimbun bangunan, serta ratusan ribu terluka, adalah sebentuk kerentanan. Pelakunya (Israel), tersirat mengatakan. Perbuatan itu adalah bagian dari tindakan kebenaran dan membela diri. Israel enggan melihat kembali sejarah ke belakang, mengenang Deklarasi Balfour, atau peristiwa Nakhba. Terkesan, dengan menyebut Hamas dan bangsa Palestina yang menuntut dan memperjuangkan haknya, sebagai \"teroris\". Israel telah membentuk batasan moralnya sendiri. Atau membuat terminologi moral versi dirinya sendiri. Sejarah peperangan 1948, 1967, dan 1973 yang melibatkan Bangsa Palestina dan Israel, bisa memberi pelajaran tentang Kebohongan dan kejujuran. Sayangnya ketidakjujuran. Menyangkut terusirnya bangsa Palestina, telah dianggap sebagai relasi sosial normal. Dalam pola \"patron-client\', Israel adalah benar. Palestina (Hamas) salah! Hamas (Palestina) adalah teroris! Sementara Israel bukan! Relasi sosial, suksesnya diaspora Bangsa Yahudi di AS dan Eropa, seperti AIPAC dan J-Street. Berperan penting, menciptakan keuntungan efektif, men-stempel perjuangan rakyat Palestina (Hamas, Fatah, PFLP, PIJ). Sebagai tindakan terorisme. Kegagalan tekad PM Benyamin Netanyahu membuat \"finishing touch\" (mengusir Hamas), dan bukti bersipat anekdot, empiris, serta faktual di Gaza. Telah merubah perilaku masyarakat dunia dalam menilai Israel dan Hamas. Sebelum peristiwa \"Banjir Al-Aqsa\". Israel sering menggunakan \"isyarat verbal\" dalam menutupi tindakan represifnya kepada rakyat Palestina di Tepi Barat (West Bank). Dan, berhasil memberi image bahwa itu membela diri, menjaga keamanan negara dari tindakan teror. Sayangnya Israel \"out of control\". melebihi batas \"reasonable\" (kelayakan). Israel terpancing emosi berlebihan dan \"membabi buta\". Rumah Sakit, sekolah, jurnalis, Bantuan PBB, UNRWA, LSM, semua dihancurkan. Wanita dan anak-anak tak pandang bulu. Mereka terbantai dengan darah berceceran. Tak urung kemudian International Court Justice (ICJ) mencap PM Benyamin Netanyahu dan mantan Menhan Israel Joav Gallant terlibat kejahatan perang. Di situlah Hamas (Palestina) berada di titik kemenangan. Image dan asumsi dunia berubah. Terlebih video-video, foto-foto mengerikan yang terjadi pada anak-anak dan wanita beredar luas di media sosial. Banyak pertanyaan! Mengapa Israel akhirnya setuju dengan draf lama, yang notabene terikat perjanjian dengan Hamas? Bukankah perdamaian baru ada, bila Hamas telah terusir dari Gaza? Jam menunjukkan pukul 01.00 waktu Jerusalem. Ruang pertemuan Kabinet masih terlibat diskusi. Bazalel Smotrich, Ittamar Ben-Gvir, David Amsalem, serta lima Menteri lain mengangkat tangan. Tidak setuju berdamai! Hamas belum terusir! Mereka akan mengulangi tindakan terorisme! Palu tetap diketuk. Tanda \"yes\" gencatan senjata selama enam minggu (fase-I) disetujui. Suara mayoritas, 24 Menteri setuju meratifikasi gencatan senjata, yang akan dimulai Minggu (19/1). Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel, Menteri Luar Negeri Gideon Sa\'ar, Ze\'ev Elkin, Menteri Kebudayaan dan Olahraga Miki Zohar, Menteri Pendidikan Yoav Kisch, Menteri Pelayanan Keagamaan Michael Malkieli, Menteri Perumahan Yitzhak Goldkanopt, yang berasal dari sejumlah partai koalisi, sepakat berdamai. Saya lebih meyakini. Perdamaian ini bisa diratifikasi oleh Israel lewat sejumlah partimbangan. Bukan hanya, karena tekanan Donald Trump, atau oleh Presiden AS Joe Biden. Tapi, lebih pada compang-campingnya kredibilitas Israel di mata Internasional. Sementara kematian 46.000 rakyat Palestina, sejak awal diyakini adalah gerbang menjatuhkan moral Israel. Sekaligus menghapus stempel terorisme pada bangsa Palestina (baca:Hamas). Bagi Hamas, itu bukan kekalahan. Justru adalah kemenangan.Buktinya, Israel tak mampu mengalahkan mereka. Israel memyetujui tuntutan Hamas di sejumlah klausul. (***).
Anis Matta Tegaskan Tiga Peran Dunia Internasional Dalam Mengawal Gencatan Senjata di Gaza
Jakarta | FNN - Dunia Internasional perlu menghukum Israel atas kejahatan mereka yang mengerikan selama ini terhadap rakyat Palestina di Gaza. Sebab, kejahatan \'mega crime\' yang telah dilakukan Israel selama perang panjang ini terhadap rakyat Palestina tidak bisa dilupakan. Hal ini untuk memastikan bahwa kejahatan serupa seperti di Gaza tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah kemanusiaan. \"Karena itu, Pemerintah dan rakyat Indonesia menyambut baik gencatan senjata yang telah tercapai dalam perang Palestina-Israel selama 15 bulan ini,\" kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (18/1/2025). Anis Matta mengatakan, pemerintah Indonesia mengapresiasi kerja keras dan langkah-langkah konkret keterlibatan pemerintah Qatar, Mesir, dan pemerintah Amerika dalam kesepakatan gencatan senjata ini. Untuk menyambut gencatan senjata di Gaza ini, ratusan warga Indonesia berkumpul di depan kedutaan besar AS di Jakarta pada Jumat (17/1/2025). Mereka memberi dukungan kepada perlawanan rakyat Palestina kepada Isarel, serta pengorbanan mereka selama ini di Gaza. Kegiatan direncanakan akan berlanjut selama dua hari ke depan pada Sabtu-Minggu (18-19/1/2025) yang berasal dari berbagai lembaga, komunitas dan organisasi yang peduli dengan urusan Palestina. Menurut Anis Matta, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh perjanjian gencatan senjata di Palestina, yang ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan, yang telah memusnahkan sejumlah besar anak-anak, perempuan dan laki-laki dari Palestina, dan Gaza pada khususnya. \"Jika perjanjian tersebut benar-benar dilaksanakan, komunitas internasional harus memainkan tiga peran utama,\" kata Wamenlu RI Urusan Dunia Islam. Peran utama pertama adalah memantau pelaksanaan syarat-syarat perjanjian sampai dilaksanakan secara realistis sesuai jadwal yang telah disepakati. Kedua adalah membangun kembali Gaza, menganggapnya sebagai tugas semua orang. \"Ini adalah tugas kita semua. Kita semua menyaksikan genosida ini dalam waktu 15 bulan, dan komunitas internasional harus segera membangun kembali Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada khususnya, dan semuanya. Palestina pada umumnya,\" ujar Anis Matta. Ketiga, jangan lupakan genosida yang dilakukan pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina khususnya Gaza, mengacu pada keputusan Mahkamah Kriminal Internasional, dan menghimbau masyarakat internasional untuk memantau keputusannya agar para pelaku genosida tidak lolos dari hukum dan diadili secara adil dan memberi hukuman jera. Terkait dengan rekonstruksi Palestina, Anis Matta mengatakan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina hingga mencapai kemerdekaannya, dan akan berpartisipasi dalam rekonstruksi Gaza, sebagai pemerintah dan rakyat. \"Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) saat ini sedang mengoordinasikan seluruh kegiatan amal dengan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk Palestina,\" katanya. Ia menambahkan, koordinasi juga mencakup beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia untuk melakukan kerja sama dalam membantu Palestina, baik dalam bidang kemanusiaan maupun di bidang pembangunan dan rekonstruksi Gaza, apalagi Malaysia yang memimpin sidang ASEAN tahun ini. Sikap yang dikemukakan tersebut, kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ini selaras dengan pernyataan dan pernyataan tokoh serta lembaga resmi, rakyat, dan agama lainnya, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan Majelis Ulama Indonesia. \"Kita melihat momentum gencatan senjata ini adalah kemenangan rakyat Gaza dan kemenangan seluruh rakyat Palestina, dan yang paling penting, ini adalah kemenangan kemanusiaan secara global,\" pungkas Anis Matta. (Ida).
Presiden Prabowo Harus Keluar dari Kendali Mochtar Riady, James Riyady, dan Keren Brooks
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEBERANIAN Presiden Prabowo membongkar pagar laut di pantai utara Banten dengan perintahnya melalui Kepala Staf TNI AL, layak kita apresiasi. Selanjutnya dieksekusi oleh Brigadir Jenderal Harry Indarto, Tentara Angkatan Laut, bergerak cepat bersama 600 marinir, pasukan katak, pasukan penyelam bawah laut membongkar pagar laut ilegal yang terpasang berbulan bulan, tanpa ada seorangpun yang berani merubuhkannya. Ditengarai justru saat menteri dan instansi terkait masih berdiplomasi gaya kampungan, indikasi masih terkena gendam oligarki, TNI Angkatan Laut tidak ambil pusing bertindak cepat bongkar pagar laut tanpa basa basi. Jokowi pun dipastikan terkejut, sebagai mantan Presiden antek oligarki, yang masih diperintah oligarki agar bisa mengendalikan semua kebijakan Presiden Prabowo, kekuatan dan jaringannya mulai rontok berantakan. Mohtar Riyadi sesepuh jaringan Overseas Chinese, untuk mengamankan semua program Oligarki tidak boleh ada gangguan dan perlawanan dari kekuatan apapun, terbelalak harus berhitung ulang dengan keberanian Presiden Prabowo. Presiden Prabowo pasti sudah mempersiapkan antisipasi perlawanan dari Mohtar Riyadi dkk., yang tidak akan tinggal diam, karena selama ini merasa besar kepala akan melakukan perlawanan. Mochtar Riyadi merasa berpengalaman sebagai donatur partai Demokrat Amerika faksi Arkansas connection, dengan tokohnya mantan Presiden Bill Clinton, mantan Menlu Madelin Albright yang juga ketua NDI (National Demicratic Institute) arsitek/konsultan perubahan/amandemen 4 kali UUD 45 menjadi UUD 2002 yang liberal kapitalistik. Keberanian Presiden Prabowo pasti mengejutkan Faksi Arkansas connection dari Partai Demokrat USA yang juga mensponsori Jokowi jadi presiden Indonesia tahun 2014 dan diduga mensponsori Prabowo pada Pilpres 2024 ternyata melakukan perlawanan. Sejarahnya setelah AS dan RRC berhasil mencetak Indonesia menjadi negara liberal kapitalistik dengan mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002. Dan masih berfungsinya operator Karen Brooks Indonesianis yang pernah menjadi direktur Asia Tenggara di National Security Council (NSC) dan berkantor di gedung putih, tugasnya di indonesia antara lain membina Presiden Presiden dan calon presiden Indonesia, akan bereaksi lebih hati hati dengan Presiden Prabowo Subianto. Mochtar Riady karena usianya memberikan mandat kepada James Riady agar terus kerjasama dengan operator Karen Brooks untuk mengendalikan Presiden Indonesia, sesuai kepentingan politik dan ekonominya masing-masing. James Riady terus membangun jalinan politik dan ekonomi sesuai rempt Xi Jinping (RRC), untuk menjaga, mengamankan dan menjalankan program Belt and Road Initiative (BRI). Awal berkuasa Jokowi membuat kesepakatan Program Strategis Nasional sebagai pintu masuk RRC akan menguasai Indonesia. Termasuk perampasan tanah, pagar laut dan membuat hunian pendatang baru warga etnis Tionghoa. Politik konspirasi AS dan RRC telah menimbulkan bencana politik dan ekonomi yang mengerikan. Bencana menguras Sumber Daya Alam, perampasan tanah, pematokan laut dan bencana politik dan ekonomi lainnya yang makin liar. Presiden Prabowo harus berani keluar dari kendali AS dan RRC, pegang teguh amanah tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 45, lawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Pada waktu yang tepat negara harus kembali ke UUD 45. ( * ).
Arus Bawah Bergerak, Polemik PSN PIK 2 dan Seruan untuk Istana
Oleh Ida N. Kusdianti | Sekjen Forum Tanah Air (FTA) POLEMIK seputar Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 terus menjadi perhatian publik. Isu yang telah berlangsung selama berbulan-bulan ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga menjadi sorotan utama karena melibatkan hak rakyat dan kedaulatan bangsa. Dr. Said Didu, tokoh yang dikenal vokal, menjadi pelopor dalam membuka fakta-fakta terkait PSN PIK 2. Dengan data yang ia paparkan, berbagai aksi penolakan mulai dari deklarasi, pernyataan sikap, hingga demonstrasi telah dilakukan. Namun, hingga kini, solusi konkret masih jauh dari harapan rakyat. 9Spanduk-spanduk protes memang dicabut, tetapi pagar-pagar di pesisir utara tetap berdiri kokoh, simbol dari perlawanan yang belum usai. Media Mulai Angkat Suara KOMPAS TV dan TV One menjadi media pertama yang berani mengangkat isu PSN PIK 2, meskipun baru satu kali. KOMPAS TV menyoroti isu ini pada 3 Desember 2024, diikuti oleh TV One pada 14 Januari 2025. Kedua media ini memberikan panggung bagi rakyat untuk bersuara langsung, langkah yang diapresiasi sebagai bentuk dukungan terhadap arus bawah. “Ini langkah awal yang baik. Suara rakyat harus terus didengar dan disampaikan tanpa manipulasi,”. Arogansi Oligarki dan Tantangan Perjuangan Perjuangan mempertahankan wilayah yang diduga akan dikuasai oleh oligarki atas nama PSN tidaklah mudah. Para aktivis menghadapi tembok keadilan yang dianggap telah tergadai. “Arogansi kapitalis terus mencoba memiskinkan pribumi. Mereka menawarkan hedonisme kepada para pengambil kebijakan, dari tingkat elit hingga akar rumput,” Di sisi lain, perjuangan rakyat sering kali dirusak oleh “penumpang gelap” yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Harapan dari Arus Bawah Meski demikian, harapan tetap ada. “Selama masih ada rakyat yang berpikir waras dan berniat lurus, perjuangan ini akan terus hidup,” ujar seorang pejuang dari lapangan. Pesan untuk rakyat adalah tetap waspada, peka terhadap siapa yang benar-benar berpihak pada perjuangan, dan tidak takut untuk bergerak. “Arus bawah lebih kuat daripada arus permukaan. Bergeraklah!” Pesan untuk Presiden Prabowo SubiantoPesan khusus juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Pasang mata dan telinga, lihat rakyat sudah bergerak. Ambil keputusan dan berpihaklah kepada rakyat. Akankah Istana memanggil rakyat, atau rakyat yang mendatangi Istana secara paksa?” #PSNPIK2 #ArusBawahBergerak #KedaulatanRakyat #PrabowoDengarRakyat (*)
3 Hari Menjelang 100 Hari Kerja, Prabowo Masih di Bawah Bayang-Bayang Jokowi
Oleh Ida N. Kusdianti | Sekjen Forum Tanah Air (FTA) DINAMIKA politik Indonesia semakin menarik menjelang 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga saat ini, belum ada gebrakan besar dari sang presiden terkait isu-isu fundamental yang menyentuh hak-hak rakyat, sebagaimana dijanjikan dalam kampanye. Salah satu polemik yang mencuat adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2. Presiden Prabowo diharapkan mengambil langkah tegas dan konkret untuk menyelesaikan masalah ini, terutama karena dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat Banten. Kasus ini menggambarkan bagaimana oligarki, yang menjadi sorotan publik, terus memperlihatkan kekuasaannya tanpa batas. Nama besar seperti Aguan kembali menjadi pembicaraan, terutama setelah dugaan pelanggaran hukum terkait penggusuran pribumi dan pemagaran laut yang menuai kontroversi. Jokowi Masih Mencuri Panggung Meskipun sudah tidak menjabat, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya masih aktif di panggung politik. Kunjungan Jokowi ke Jawa Tengah beberapa hari lalu dengan pengawalan ketat dan ribuan aparat menunjukkan upaya untuk tetap relevan. Namun, kehadirannya dianggap mengganggu momentum Prabowo sebagai presiden baru. Lebih jauh, nama Gibran Rakabuming, putra Jokowi, juga terus menjadi sorotan. Dengan dukungan oligarki dan sorotan media yang besar, Gibran dianggap sebagai \"anak macan\" yang suatu hari bisa menjadi ancaman bagi Prabowo. Pernyataan legendaris Dr. Conny tentang Jokowi sebagai seorang pengkhianat kembali relevan: “Bu Megawati saja dikhianati, apalagi Pak Prabowo?” Raport 100 Hari Kerja: Ujian bagi Kabinet Merah Putih Rakyat Indonesia kini menanti apa yang akan ditunjukkan oleh Kabinet Merah Putih dalam 100 hari kerja pertama. Akan ada banyak pihak yang memberikan \"rapor sementara\" untuk menilai apakah pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat atau justru tunduk pada oligarki. Masalah besar seperti konflik sosial akibat PSN PIK 2 harus segera ditangani. Salah satu fakta mencolok adalah pengakuan Tasrin, yang mengaku sebagai nelayan dan membangun pagar laut secara swadaya. Banyak pihak melihat ini sebagai upaya cuci muka oleh Aguan dan kelompoknya. Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mencabut PSN PIK 2. Jika tidak, potensi konflik sosial yang lebih besar bisa saja terjadi, dengan dampak buruk bagi hubungan etnis dan stabilitas nasional. Rakyat Harus Tetap Waspada Dalam perjalanan menuju satu semester masa kerja, rakyat harus tetap kritis dan mengawasi setiap langkah pemerintahan. Jika Prabowo terus berada di bawah bayang-bayang Jokowi, kepercayaan publik bisa semakin menurun. Akhirnya, masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Jangan biarkan oligarki dan kepentingan segelintir pihak menguasai Indonesia. Prabowo harus mendengar suara rakyat dan bertindak tegas! #BatalkanPSNPIK2 #SaveNelayanCilamayaKarawang #PrabowoBersamaRakyat #ArusBawahBergerak #KembaliKeUUD1945Asli #ForumTanahAir
KESEPAKATAN ISRAEL-HAMAS: Pergi ke Bulan, atau ke "Neraka"!
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior \"KITA memilih pergi ke Bulan\"! Presiden AS John F. Kennedy (JFK) berujar, suatu hari. Setelah terpilih dan dilantik sebagai Presiden AS ke-35 (20 Januari 1961). Tak sampai satu dasawarsa. Dari Kennedy Space Center, tepatnya 8,5 tahun kemudian (1969). Pesawat Apollo 11 mendarat ke Bulan. Kata-kata seorang Presiden, dan janjinya tertepati. \"Bersepakatlah (gencatan senjata)! Atau neraka akan terjadi di Timur Tengah. Jika perdamaian tidak tercapai, sebelum pelantikan Presiden\" (20 Januari 2025). Kata-kata Presiden terpilih AS ke-47 (Donald Trump), akan tertepati? Seperti memperingatkan, dan mengancam. Hari itu, hari \"Sabat\". Hari dimana tidak ada yang bekerja ke kantor, menanam pohon, menggembalakan ternak. Dalam agama Yahudi, itu adalah hari istirahat, dan berasal dari bahasa \'ibrani\' (Sabbath). Tergopoh-gopoh. PM Benyamin Netanyahu \"melanggar\" ketentuan hari istirahatnya. Di bawah protes stafnya, pemimpin Partai Likud ini masuk kantor (bekerja). Menerima Utusan Presiden terpilih Donald Trump, Steve Witkoff, pastinya ada pesan dari Donald Trump. Sebegitu pentingkah! Menerima seorang Utusan Presiden yang belum dilantik? Tak punya jabatan kenegaraan. Hanya sekali! Catat! Hanya sekali pertemuan, Netanyahu langsung memerintahkan Kepala Mossad (David Barnea), dan Kepala Shin Bet (Ronen Bar), berangkat bertemu perunding Qatar, Mesir, dan AS. Dalam hitungan jam, ter-\"declared\", kesepakatan gencatan senjata, dalam klausul yang sama seperti draf Mei 2024. Hampir semua pihak: Mesir, Qatar, AS, Hamas, dan Israel menyebutkan, perundingan hampir mencapai kesepakatan. Semua orang terkejut. Ini ajaib. Bahkan, PM Benyamin Netanyahu, setelahnya menyempatkan menelepon Donald Trump. Untuk mengucapkan terima kasih. Di luar nalar saya! Sebegitu kukuhnya Netanyahu. Alot menolak klausul Hamas, sejak Mei 2024. Harga perdamaian yang dituntut Hamas: tarik semua pasukan IDF dari Gaza, mundur dari koridor Philadelphia sepanjang 14 kilometer (Gaza Selatan), juga Poros Netzarim selebar 4 km (Gaza Tengah). Israel tak pernah setuju. Setahunan Menlu AS Antony J. Blinken bolak-balik Washington-Qatar-Mesir, untuk mengupayakan titik temu Israel-Hamas. Hasilnya nihil. Israel semakin ganas membom Gaza, secara acak (random). Korban tak terkirakan. Semua diabaikan! Israel tak peduli: PBB, sanksi kejahatan perang di Den Haag, himbauan badan pangan dunia, dan anggota NATO. Dianggap remeh! Target Operasi (TO) Israel adalah mengusir Hamas (mengeliminasi) dari Gaza. Bila itu telah tercapai, Netanyahu baru mau membuat kesepakatan perdamaian permanen dengan Palestina. Lantas, mengapa tiba-tiba Israel setuju dengan klausul tersebut? Bahkan, selepas pertemuannya dengan Steve Witkoff. Netanyahu menelepon terlebih dahulu Donald Trump. Bukan Joe Biden selaku ex-officio Presiden AS. Sekali lagi! Kata-katanya. Terima kasih atas bantuan Trump, dalam membantu Israel mengakhiri penderitaan puluhan sandera, dan keluarga mereka. Bagi saya sebagai pengamat, narasi Netanyahu ini mengejutkan! Media ternama Inggris \"The Guardian\", bahkan menyebut. Utusan Donald Trump (David Witkoff), mempengaruhi PM Benyamin Netanyahu, hanya dalam sekali pertemuan saja. Dibanding dengan pertemuan-pertemuan dengan Biden (Utusan), sepanjang tahun (berkali-kali). Hasilnya minimalis. Apa yang terjadi setelah 15 bulan perang berdarah berlangsung di Gaza (sejak 7 Oktober 2023)? Semua orang frustrasi. Rasanya \"moon shot\" (jauh sekali) untuk menggapai penghentian pembantaian rakyat Gaza. Tak ada yang bisa berbuat, apalagi mencegah Israel meluluhlantakkan perisai \"Tanah Gaza\". Tak ada penduduk yang mau pergi keluar (mengosongkan) Gaza. Meski beresiko kematian. Seperti yang diharapkan Israel. Bahkan, dalam dialog beberapa keluarga yang kehilangan anggotanya menyebut. Kematian adalah satu \"keberuntungan\". Saking \"kejam\" dan rasa sakit tak terperikan yang mereka alami. Mengapa bisa seperti ini daya tahan rakyat Gaza? Jim Collins, seorang penulis. Dalam bukunya \"Good To Great & Built To Last mengatakan satu idiom yang disebut BHAG, yaitu: Sebuah sasaran yang besar (big), berbahaya dan mengerikan (hairy), serta menuntut keberanian (audacious), telah dilalui. Rakyat Gaza khususnya, dan Palestina umumnya sudah melewati fase yang sangat sulit dan kini telah datang \"moonlight\". Sinar Bulan yang mencerahkan. Pertanyaan yang muncul sekarang. Siapa yang berperan melunakkan Israel? Mengapa PM Israel menempuh \"bahaya\", yaitu bakal ditinggalkan koalisi garis kerasnya? Neraka Timur Tengah, lebih menakutkan Netanyahu? Tekanan Donald Trump lewat Steve Witkoff, jelas lebih dominan terhadap Netanyahu. Trump tanpa \"basa basi\", telah memaksa Netanyahu menerima klausul dan konsesi Hamas menyangkut: Koridor Philadelphia, Netzarim, dan keluarnya Israel dari Gaza. Israel paham karakter Donald Trump yang ingin perang \"gila\" (\'unhinged war\') ini, diakhiri lebih cepat. Israel memahami, cara beroperasi Trump, sangat berbeda dengan Biden. Satu lagi, Trump akan menjabat Presiden kurun empat tahun ke depan. Terlepas dari itu, Israel juga telah letih. Perekonomian hancur, pariwisata tak bergerak. Yang juga penting, Hamas adalah sebuah Ideologi yang tak bisa diberangus. Israel akhirnya memahami. Semoga gencatan senjata Israel-Hamas yang akan dimulai Minggu (19 Januari) lusa, tanpa halangan. Persetujuan Knesset (Parlemen Israel) dan pemungutan suara Kabinet Israel hari ini, adalah tantangan yang sulit. Namun, optimistis dunia terus membuncah. Keduanya (Israel-Palestina) bisa hidup berdampingan, tanpa perlu lagi darah tertumpah. (***).
POPULER
