Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

SEWENANG-wenang buat pagar laut, kalau tidak keras reaksinya, pasti agenda akan berjalan terus dan mulus bisa sampai pengurugan. Masif reaksi dari berbagai kalangan baik tokoh seperti Said Didu, kelompok aktivis Aliansi Rakyat Anti Oligarki, Kesultanan Banten, Tim Advokasi Perlawanan Oligarki Properti Perampasan Tanah Rakyat, Lembaga Hukum Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kelompok masyarakat lainnya termasuk Jawara Banten dan APP TNI.

Desakannya adalah cabut PSN atas PIK-2 karena PSN yang diperuntukkan bagi proyek Tropical Coastland telah disalahgunakan oleh pengusaha Aguan menjadi alat penggusuran dan pembelian murah tanah yang dikuasai rakyat. Ada pemaksaan atau intimidasi serta pergerakan dari aparat pemerintahan setempat. PSN sendiri terindikasi sebagai jembatan terjadinya kolusi dan suap.

Pelanggaran hukum menjadi warna dari proyek PIK 2 termasuk pembuatan pagar laut yang membentang 30,16 KM. Meski skenario berbelit dibuat dari pengakuan palsu nelayan hingga forum jadi-jadian tetapi semua sudah mampu membaca bahwa pagar laut itu sangat terkait dengan Aguan. Soal pembongkaran dijamin sukses, siapa yang berani mencegah? Boss lho. 

Masalahnya adalah masih sembunyinya sang pembuat. Aguan dan jajaran berskema tidak mengakui. Polisi beralasan tidak ada yang lapor, padahal beberapa nama sudah bisa diminta keterangan seperti Ali Hanafiah, Ghozali alias Engcun, Kades "Rubicorn" Kohod, Sandi "JRP" Martapraja, dan nama lain yang muncul di media sosial. Pembongkaran pagar laut menggembirakan pembuat karena alat bukti sudah hilang. Oleh marinir lagi. 

Korps Marinir, dan juga Prabowo, sudah terjebak dalam "obstruction of justice" sehingga akan terpaksa menghentikan pengusutan pelaku. Ini kemauan Prabowo atau memang disain Aguan, atau keduanya? Publik terlanjur bahagia bahwa  pagar laut dibongkar, tetapi di balik itu Aguan selamat. Belum ada satupun terperiksa apalagi tersangka. 

Akhirnya Aguan tentu sedang senyum atau tertawa-tawa bahwa risiko membangun pagar laut hanya dibongkar. Mungkin dalam hatinya "gua bayarin pembongkaran juga, oke yang penting masalah pagar selesai". Kini bisa jalan-jalan ke Singapura atau ke negeri leluhur, China. Atas serangan pada PIK-2 masih tetap dicari akal agar lolos dan dapat tetap berjalan.

Meskipun demikian rakyat, khususnya rakyat Banten, tidak akan merasa bahwa masalah telah selesai sebelum tuntutan utama terealisasi, yakni cabut PSN dan batalkan PIK-2, ganti pihak yang dirugikan. Bonus primair tangkap dan adili Aguan. Bonus subsidair tangkap dan adili Jokowi, Lebih subsidair tangkap dan adili Airlangga. Lebih lebih subsidair lagi tangkap dan adili Aguan, Jokowi dan Airlangga.

Jika ada rencana melakukan sertifikasi laut seperti area pagar laut bekasi, dipastikan bakal gagal. Aneh-aneh saja ada Sertifikat Tanah di laut. BPN itu Badan Pertanahan Nasional, bukan Badan Perlautan. Di negara Konoha memang segala bisa dan mengada-ada. Siapa dulu Presidennya? (*)