ALL CATEGORY
Negara Telah Dikangkangi Penguasa Merangkap Pengusaha
Oleh Rahman Sabon Nama | Ketua PDKN POTRET Indonesia terkini negara telah dikuasai mafia dan pengusaha merangkap penguasa. Laut pun dikavling dan tanah ulayat rakyat eks Kerajaan Kesultanan Nusantara pun dicaplok untuk kepentingan oligarki Cina. Ketimpangan dan keadilan dapat memicu konflik sosial tinggal dipelupuk mata apabila Presiden Prabowo lamban bertindak. Hanya satu prosen rakyat Indonesia menikmati kemerdekaan artinya pemimpin Republik Indonesia telah berkhianat pada para Raja Sultan Kerajaan Nusantara yang telah dengan sukarela menanggalkan mahkota kerajaannya dan menyerahkan rakyat dibekas wilayah kedaulatannya untuk kemerdekaan Indonesia Tetapi sekarang justru rakyatnya disia siakan janji kemerdekaan yg tertuang dalam konstutusi UUD 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945 dikhianti, kehidupan para petani dan nelayanpun dimatikan tanahnya dicaplok lautpun dikavlin-kavling artinya negara telah dikuasai para Mafia dan penguasa merangkap menjadi pengusaha.Padahal negara melarang atas pengkavlingan dan pemagaran laut ,dan anehnya ada yang mengaku pemegang Sertifikat HGB atas Pengkavlingan Laut . Maka saya pastikan sertifikat HGB itu Aspal (Asli tapi palsu) artinya ada permufakatan jahat kongkalokong anatara Menteri Agraria dan pengusaha melakukan tindak pidana makar dan subversif . Menterinya telah berkhianat pada negara dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya melakukan merfukatan jahat pada bangsa dan negara, hukumannya berat bisa hukuman mati . Kini rasio ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah dari rakyat pribumi Indonesia telah beralih ke WNI non pribumi China . Tanah tanah rakyat diberbagai wilayah dicaplok rakyat terusir paksa dari tempat tinggalnya dan lahan pertanian untuk kehidupannya dirampas dari tanah tumpah darah kelahirannya. Di era rezim Joko Widodo berbagai kebijakan dengan memfasilitasi Swasta China atas nama pemerintah menggunakan aparat negara mencaplok tanah rakyat , lautpun dikavling mematikan kehidupan masyarakat nelayan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di propinsi Banten , DKI , Riau ,Kalimantan dan Maluku maupun di seluruh wilayah NKRI banyak tanah-tanah Eigendom Verponding yang dikuasai pemerintah pusat maupun daerah dan oleh masyarakat yang tanahnya dicaplok dengan alasan untuk kepentingan Proyek PSN .Padahal tujuannya untuk memfasilitasi China membangun pemukiman dan industri diwilayah pesisir guna memindahkan imigran asal China daratan melalui proyek PSN untuk menguasai NKRI. Tantangan terbesar pemerintahan Prabowo saat ini adalah menghentikan dan mencabut ijin proyek PSN serta menghentikan Pengkavlingan laut dan pencaplokan tanah rakyat. Kepada yang menguasai tanah tersebut sesuai dengan UU No.51 Prp tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya. Bagi yang menguasai Tanah Eigendom Verponding hanya punya Surat HGB, HGU,HPL mereka tidak punya Surat Tanah Hak Milik. Berdasarkan Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yg mengatur tanah adat , negara mengakui bahwa tanah adat /tanah ulayat sebagai hak milik masyarakat adat eks kerajaan / kesultanan Nusantara.Untuk menjamin Kepastian hukum bahwa Hak ulayat masyarakat Melayu Rempang dan masyarakat Banten/ Sunda dan masyaraka Betawi adalah suatu persekutuan masyarakat adat atas suatu wilayah eks Kerajaaan Kesultanan Nusantara. Dalam UUPA tegas mengatur Hak Milik masyarakat adat atas hak ulayat untuk memanfaatkan tanah,hutan,air dan isi yang terkandung didalamnya. Dalam UUPA juga menyatakan hak milik atas tanah adalah turun temurun yang termuat dalam Eigendom Verponding merupakan Hak Perorangan dan Hak Komunal. Oleh karenanya kembalikan tanah hak ulayat masyarakat Melayu Rempang Riau, Banten dan di Batu Raden Cianjur serta tanah hak kesultunan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. (*).
PSN & Pagar Laut: Kekuatan Regulator Negara vs Kekuatan Kekayaan Oligarki
Oleh Gde Siriana | Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), kandidat doktor Ilmu Politik Dinamika relasi oligark pengembang dan pemprov DKI pada kasus reklamasi Teluk Jakarta. Dalam konteks pembangunan, kehadiran oligark adalah suatu keniscayaan. Negara yang mengejar pertumbuhan ekonomi mau tidak mau membutuhkan investor besar, sehingga memberi ruang pada oligark untuk berperan besar dalam pembangunan. Oligark dapat dijelaskan sebagai pengusaha yang super rich, menguasai struktur pasar di mana bisnisnya berlangsung yang ditandai dengan adanya hambatan kompetisi, dan memiliki kemampuan mempengaruhi pemerintah dalam rangka penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan mereka yang bertentangan dengan kepentingan publik (Gottfied, 2019). Tujuan oligark adalah pertahanan kekayaan (Winters, 2011), akumulasi kekayaan (Robison & Hadiz, 2004) dan keberlanjutan kekayaan (Gottfried, 2019). Relasi simbiosis yang terbangun antara negara atau pemerintah dengan oligark dapat mengalami pasang-surut. Dalam kurun waktu tertentu, pemerintah dapat mendominasi oligark, dan di kurun waktu yang lain oligark terlihat lebih mendominasi pemerintah (Siriana, 2025). Kemampuan pemerintah mendominasi oligark terletak pada keseimbangan kekuatan regulator pemerintah dan kekuatan kekayaan oligark. Pemerintah sebagai penguasa regulasi dapat menentukan kepada oligark mana distribusi ekonomi terbesar termasuk berbagai privilege tertentu diserahkan. Pemerintah juga dapat menentukan oligark mana yang harus disisihkan atau disingkirkan karena dianggap tidak loyal kepada penguasa. Sebaliknya oligark berupaya mendominasi pemerintah, atau setidaknya beradaptasi dengan penguasa baru, melalui kekuatan sumber daya tidak terbatas yang dimilikinya dan kolektivitas jejaring sesama oligark. Pada waktu tertentu oligark dapat tidak mendukung rezim penguasa bahkan menjatuhkan pemerintah yang sah bilamana dianggap mengancam keberlanjutan kekayaan oligark. Dengan demikian dalam proses upaya saling mendominasi tersebut menyebabkan relasi symbiosis antara oligark dan pemerintah dapat berjalan dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor basis kekuasaan, derajat kepentingan, ketergantungan sumberdaya, dan elemen-elemen demokrasi (Siriana, 2025). Sebagai contoh, dalam pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta (RTJ) di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, terlihat oligark pengembang mendominasi Pemprov DKI Jakarta melalui perijinan pelaksanaan yang diterbitkan tidak mematuhi aturan reklamasi yang lebih tinggi. Sebaliknya pemberlakuan aturan kontribusi tambahan terhadap pengembang oleh Gubernur Basuki, yang belum diatur dalam Perda Reklamasi, merupakan bentuk upaya Pemprov DKI mendominasi oligark pengembang, yang kemudian gagal dijalankan karena ditolak pengembang. Sedangkan di masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, terkesan Pemprov DKI Jakarta mendominasi oligark pengembang dengan dihentikan permanen pembangunan RTJ. Namun demikian, penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas properti yang telah dibangun di atas pulau reklamasi telah memungkinkan aktivitas komersial berlanjut di atas pulau reklamasi. Dengan demikian tujuan oligark pengembang, yaitu keberlanjutan kekayaan, tetap tercapai. Fenomena Pagar Laut Pesisir Tangerang Berbagai media mainstream nasional telah melaporkan ditemukan pagar laut yang dibangun sekitar 500 meter dari bibir pantai membentang sepanjang lebih dari 30 kilometer. Pagar laut tersebut melintasi wilayah pesisir puluhan desa nelayan di enam kecamatan. Anehnya, sejumlah pihak yang sebenarnya layak dianggap mengetahui, pada awal pagar laut viral di media sosial, menyatakan ketidaktahuan mereka mengenai pembangunan pagar laut tersebut. Misalnya Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepolisian Repubik Indonesia, hingga Kepala Desa. Padahal masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Tangerang telah memprotes keberadaan pagar laut tersebut sejak awal tahun 2024 karena menghalangi aktivitas mereka dalam menangkap dan menambak ikan. Tetapi protes tersebut tidak mendapatkan perhatian dan respon instansi terkait. Lokasi pagar laut yang berdekatan dengan area pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, membuat kecurigaan publik mengarah kepada pengembang. Tetapi pihak PIK 2 telah membantah keterlibatan dalam pembangunan pagar tersebut. Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pagar laut tersebut tidak terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Belakangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pagar laut dibuat secara terstruktur untuk jadi daratan dengan tujuan menahan abrasi. Sedangkan Menteri Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengakui bahwa terdapat 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di area pagar laut Tangerang. Dalam perkembangannya diketahui pemilik Sertifkat HGB tersebut, antara lain PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Melihat pembangunan pagar laut tersebut tidak berijin maka itu dapat dianggap illegal dan dapat dikenai sanksi pidana. Namun hingga saat ini identitas individu atau entitas yang secara langsung bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut belum diungkap pemerintah secara resmi. Pemerintah dan otoritas resmi beralasan masih melakukan investigasi untuk memastikan pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan pagar laut. Kasus pembangunan pagar laut Tangerang tersebut, sesungguhnya memiliki kesamaan dengan kasus pembangunan reklamasi Teluk Jakarta, yaitu pelanggaran atas ketentuan dan aturan yang berlaku terkait pembangunan wilayah pesisir. Pernyatan beberapa instansi pemerintah yang tidak mengetahui pembangunannya menunjukkan kelemahan dalam birokrasi pemerintah di berbagai level terkait tata ruang dan perizinan. Selain itu pagar laut telah menciptakan konflik ruang antara pengembang dan masyarakat sekitar. Sebagai contoh lainnya, fenomena konflik ruang juga terjadi di banyak tempat di Indonesia, seperti misalnya terjadi sebelumnya di Sentul City, Wadas, dan Rempang. Pengembang atau investor dengan berbekal perijinan tertentu, yang juga disertai dengan perlindungan hukum dan politik oleh penguasa, dapat melakukan penggusuran paksa terhadap masyarakat setempat. Kalaupun ada penggantian material, masyarakat menerima sejumlah uang yang jauh dari asas keadilan. Terlepas dari aturan-aturan terkait sertifikat HGB hanya diperuntukkan untuk daratan, dan tidak berlaku untuk sungai atau laut, pada prinsipnya proses penerbitan sertifikat HGB harus mengacu pada ketentuan tata ruang dan perizinan terkait lainnya. Kepatuhan dalam proses perijinan terkait pembangunan wilayah merupakan cara pemerintah mengendalikan pembangunan agar memenuhi prinsip keadilan, dan menunjukkan bahwa negara berdaulat penuh di darat, laut dan udara. Dominasi Oligarki Pengembang dan Peran Aktor Supra-power Mengamati kronologi pembangunan pagar laut Tangerang, dapat dipastikan bahwa proses awal pembangunan pagar laut dilakukan di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melihat bahwa pembangunan tersebut ‘tidak diketahui’ institusi terkait patut diduga adanya upaya sistematis dan terstruktur, yang mengendalikan birokrasi pemerintah sehingga tak berdaya, membiarkan, atau pura-pura tidak mengetahui. Dalam beberapa kajian operasional oligark, kekuatan sumberdaya oligark dan jejaring sesama oligark mampu mempengaruhi berbagai instansi terkait untuk memuluskan tujuan bisnis oligark. Tidak itu saja, oligark juga mampu memobilisasi masyarakat sipil, termasuk kepala desa, LSM dan media tertentu, untuk bekerja sama demi kepentingan oligark. Pengakuan sekelompok nelayan bahwa mereka yang mengerjakan pembangunan pagar laut dapat menjadi contoh. Mereka mungkin saja dipekerjakan dalam pembangunan tersebut, tetapi tentu saja ada pihak yang memberi pekerjaan dan membiaya pekerjaan tersebut. Pembangunan pagar laut sepanjang 30 kilometer yang diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp.10 miliar membuktikan bahwa tidak mungkin masyarakat nelayan setempat berswadaya dalam biaya pembangunan. Ada kekuatan kapital oligarki pengembang tertentu yang mempekerjakan mereka. Dari fakta-fakta di atas, ini menunjukkan bahwa oligark pengembang tertentu terlihat mendominasi pemerintahan Jokowi. Publik dapat melihat jejak kehadiran oligark pengembang pada kasus Reklamasi Teluk Jakarta, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga Proyek Strategis Nasional (PSN). Presiden Jokowi yang mengusung rezim infrastruktur selalu memberi karpet merah pada investor. Bahkan Presiden Jokowi pernah menginstruksikan para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk mengawal investasi. Saya mengkritisinya dalam sebuah artikel di Koran Tempo 8 Desember 2021, karena demi investasi tetapi berpotensi menabrak aturan perundang-undangan. Dalam operasinya, oligark menggunakan aktor Supra-power untuk menyelaraskan berbagai urusan yang terkait dengan berbagai institusi berwenang. Aktor Supra-power adalah pejabat negara yang kewenangannya melampaui posisinya dalam struktur birokrasi/institusi. Di dalam sistem yang korup dan tidak memiliki kepastian hukum, aktor Supra-power mampu memanfaatkan peluang dan cenderung melakukan abuse of power demi keuntungan dirinya dan kelompoknya, misalnya dengan memanfaatkan celah hukum/regulasi tertentu. Oligark selalu membutuhkan aktor Supra-power karena dianggap berani menabrak atau menyiasati aturan, kuat secara politik dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya karena memiliki kemampuan mengkoordinasikan banyak pihak yang berkepentingan (Siriana, 2025). Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, aktor supra-power diperankan oleh Gubernur Basuki. Dia tidak saja mampu memanfaatkan celah hukum dalam perizinan reklamasi, tetapi juga mampu mendapatkan dukungan politik dari pemerintah pusat saat itu. Gubernur Basuki memainkan perannya sebagai konduktor kepentingan oligark, misalnya terkait AMDAL, pengukuran dan permohonan sertifikat lahan reklamasi kepada instansi terkait. Bahkan dia tidak mendapatkan sanksi apapun dari Menteri Dalam Negeri saat itu meskipun pejabat pemerintah pusat lainnya menganggap perizinan reklamasi Teluk Jakarta dan ketentuan kontribusi tambahan menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Mengamati kronologi pembangunan pagar laut, dapat dipastikan juga terdapat peran aktor Supra-power, yang mampu mengendalikan situasi sehingga berbagai instansi menyatakan ketidak tahuan atas pembangunan tersebut. Seolah-olah sebagai ‘operasi senyap’ bagi institusi. Suatu operasi yang akan berjalan mulus jika tidak ada protes nelayan sekitarnya. Rekomendasi untuk Pemerintahan Prabowo 1. Presiden Prabowo memiliki peluang untuk membuktikan keberpihakannya pada prinsip keadilan dan masyarakat lemah, yang berualang kali disampaikan dalam beberapa pidatonya. Atas kasus pagar laut ini, pemerintah perlu membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan masyarakat dan kampus, tidak hanya elemen kementerian dan kepolisian saja. 2. Pemerintah perlu bersinergi dan harmoni dalam merespon persoalan ini, tidak menunjukkan sikap yang berbeda atau mengedepankan ego sektoral. Misalnya nampak dari perbedaan sikap antara KKP dan TNI AL. Perbedaan sikap hanya akan menimbulkan kebingungan dan kecurigaan public akan adanya kepentingan-kepentingan tertentu. 3. Pemerintah harus segera memerintahkan penanggung jawab pembangunan pagar laut illegal di Kabupaten Tangerang untuk segera membongkarnya. Selain itu menuntut semua pihak yang terlibat secara hukum. Pemerintah harus mengendalikan perilaku oligark agar sepak terjang mereka tidak merugikan kepentingan umum. Fakta-fakta telah menunjukkan bahwa perilaku oligark tak ubahnya seperti organisasi mafia yang menguasai birokasi dan institusi penegakan hukum. 4. Dalam rangka clean governance yang sering disampaikan Presiden Prabowo, perlu diungkap siapa aktor-aktor supra-power yang terlibat dalam pembangunan pagar laut, maupun penerbitan SHGB secara illegal di kawasan tersebut. Pejabat negara yang terlibat harus dikenakan sanksi etik dan pidana. Harus ada bentuk efek-jera yang diterapkan Presiden Prabowo untuk mendapatkan kepercayan rakyat. Meskipun survei kepuasan pada 100 hari pemerintahannya tinggi, tetapi evaluasi penuh atas kinerja pemerintah setelah enam bulan, seperti diinginkan Presiden Prabowo, dapat saja tingkat kepuasan masyarakat menurun bilamana persoalan pagar laut ini tidak transaparan dan hanya diselesaikan secara politik. 5. Dalam konteks tertentu, pembangunan oleh pihak swasta baik yang dilakukan di darat maupun laut tanpa diketahui oleh aparat negara, berpotensi membahayakan keamanan nasional sehingga dapat dianggap sebagai tindakan subversif. Karena itu peran TNI sangat penting dalam rangka menjaga kedaulatan negara. TNI harus mampu menjaga jarak dengan para oligark agar tidak terjadi konflik kepentingan. (*)
Sebelum Terlambat Presiden Segeralah Keluarkan Maklumat "Seret Jokowi"
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Thomas Jefferson mengatakan bahwa penindasan terhadap suatu bangsa lebih banyak dilakukan oleh penguasa dari bangsa itu sendiri daripada oleh penguasa asing. Kaum Pribumi sebagai Pendiri Negara, Pemilik Negara dan Penguasa Negara, saat ini kembali menjadi budak dan tamu di tanah airnya sendiri. Mantan Presiden Jokowi sebagai boneka Oligarki telah mengukir karya besar memberi karpet merah kepada Oligarki ikut mengelola negara, sampai pada perbuatan nekad telah dan akan mendirikan negara dalam negara seperti PIK 1 dan sedang berlangsung membangun Negara Aguan di PIK 2. Pada hari Senin 20 Januari 2025, menyertai Bapak Said Didu check perkembangan di PIK 2. Lokasi pertama yg kita kunjungi adalah Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang tempat TNI AL bongkar pagar kemarin - tapi hari ini istirahat. Sepanjang jalan yang di lalui terlihat dengan jelas pembangunan negara Aguan tetap berjalan, akibat lalu-lalang kendaraan berat jalan rusak parah, tanah yang sudah mereka kuasa ditutup pagar setinggi sekitar 4 meter. Lokasi yang masih terbuka yang sudah di kuasai berderet deret Dump Truck sedang berlangsung penimbunan tanah, terlihat di sana sini sudah berdiri bangunan (gedung) permanen menjulang tinggi lambang kekuasaan dan keangkuhan PIK 2. Di pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga laut sedang pasang, rakyat dan beberapa tokoh masyarakat yang tahu Said Didu datang menyambut dengan ramah dengan rintihan meminta tolong bebaskan kami masyarakat di sini dari ancaman, penindasan dan kepungan kampung rakyat dari banjir Hampir semua kampung bagian dalam, dekat pantai sudah terkepung banjir karena penimbunan tanah sudah tidak peduli lagi dampaknya bagi masyarakat sekitarnya. Pindah tempat menuju Desa Tanjung Burung, Kec Teluk Naga, Tangerang - pinggir Sungai Cisadane, bermaksud sewa kapal kecil akan mengitari pantai yang bisa dijangkau. Dalam persiapan dan kapal kecil sudah merapat datanglah preman mengaku ini wilayah saya. Menghindari keributan dan bahaya lainnya terpaksa kita pergi dan rencana sewa kapal, kontak via HP dibatalkan. Pindah tempat akan masuk Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang di gang masuk di kanan kiri sudah terpasang spanduk / baliho larangan masuk bagi Said Didu dkk. Mobil terus memutar di lokasi yang sedang melakukan penimbunan tanah. Sosok Said Didu dianggap musuh yang berbahaya bagi Aguan (PIK 2),terpampang foto baliho Said Didu di pintu masuk Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dan desa lainnya. Hebatnya Aguan membuat perlawanan oleh warga pribumi setempat yang sudah menjadi antek dan budaknya. Semua yang mengikuti perkembangan pembangunan negara dalam negara lebih luas dari negara Singapura khususnya di PIK 2, akan terkecoh kalau hanya fokus di pematokan laut. Pematokan laut di beberapa tempat sepertinya akan dibangun pelabuhan pantai pendukung Negara Agunan yang tidak lama akan berdiri megah sebagai hunian etnis cina sesuai perintah Xi Jinping. Jalan keluarnya Presiden Prabowo Subianto keluarkan situasi \"DARURAT PERANG, SERET JOKOWI\" untuk melawan perampas kedaulatan negara, tangkap adili dengan hukuman mati bagi siapapun yang terlibat. (*).
KPK Akan Periksa Megakorupsi Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan LAPORAN Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada tanggal 10 Januari 2025 telah ditindaklanjuti pihak KPK dan kini laporan beserta dokumen pendukung tersebut telah berada di tangan Pimpinan KPK. Hal ini diketahui berdasarkan Surat KPK No K/190/PM 00.0/30-35/01/2025 dengan sifat Segera yang ditujukan kepada Azam Khan dan Rizal Fadillah Advokat dari TPUA tanggal 15 Januari 2025. Isi Surat tersebut sebagai berikut : \"Sehubungan dengan laporan Saudara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan langsung tanggal 10 Januari 2025, kami menyampaikan apresiasi atas peran serta Saudara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut kami teruskan kepada Pimpinan KPK dan Biro Hubungan Masyarakat KPK\" Surat ditandatangani Eko Marjono Divisi Bidang Informasi dan Data a.n Pimpinan setelah melalui proses Konsultasi saat penyerahan dan Verifikasi atau Penelaahan pasca penyerahan. TPUA tentu mengapresiasi tahap kajian dan langkah yang disiapkan oleh Pimpinan KPK untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Jokowi tersebut. TPUA menyampaikan harapan bahwa KPK dapat merespons rilis OCCRP tentang status mantan Presiden RI Joko Widodo yang masuk sebagai Finalis Orang Terkorup untuk Tahun 2024. TPUA berharap KPK dapat memanggil Joko Widodo atau Jokowi agar rilis segera terklarifikasi. Publik pun banyak yang menduga bahwa memang selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, Jokowi itu melakukan korupsi bahkan mega korupsi. Pada Pilpres 2019 saja sudah ada kesaksian dari Danto Restyawan mantan Direktur KA dalam persidangan korupsi DJKA bahwa ada tugas dari Menhub untuk menggalang dana pemenangan Jokowi-Ma\'ruf Amin. Jokowi bungkam saat ditanya. Itu baru Kereta Api, bagaimana dengan BUMN lain. Dana APBN untuk Covid 19 luar biasa tersedot tanpa pengawasan. Jokowi menerbitkan Perppu pembebasan hukum perdata, pidana maupun administrasi bagi penggunaan dana APBN. Bila ini diaudit dengan seksama pasti besar sekali jebolnya uang negara. Jokowi ongkang-ongkang kaki. Saat Konsultasi TPUA menyampaikan dua contoh kasus \"besar\" dan \"kecil\" yang semuanya mudah untuk disidik. Pertama, dugaan korupsi pada ratusan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan segala kemudahannya yang menyebabkan pengawasan lemah. Jokowi kuat dalam memegang kendali otoritas. Lebih dari 500 trilyun disinyalir menguap. PPATK menyatakan 36,67 % mengalir kepada ASN dan politisi. Airlangga menyebut bahwa dana PSN selama 8 tahun telah teralokasi 1500 trilyun. Kedua, kasus rumah hadiah negara untuk Jokowi. Ia mendapat hadiah jauh lebih besar daripada Presiden sebelumnya yang berdasar aturan rumah senilai maksimal 20 Milyar atau tanah 1500 M2. Sedangkan Jokowi memperoleh 12.000 M2 yang jika dinilai harga tanahnya saja minimal 120 Milyar belum bangunan. Tanah itupun sudah \"dikorupsi\" 3000 M2. Penggelontoran Bansos Pilpres 2024, dana APBN proyek IKN, bancakan tambang nikel, timah, batubara, emas dan lainnya, manipulasi hutang luar negeri, Kereta Cepat, Tax Amnesti, gratifikasi dan fadilitasi famili, BTS, hingga Judi Online potensial untuk menggendutkan rekening Jokowi. Kolusi penguasa dan pengusaha menjadi modus dari korupsi strategis nasional (KSN). Strategis dan sistematis korupsi Jokowi dimulai dari identitas atau ijazah palsu (documentary corruption) kemudian penyalahgunaan jabatan atau wewenang (authority corruption) dan berakhir pada perampokan kekayaan (financially corruption). Pemeriksaan korupsi Jokowi harus bersifat menyeluruh, meski KPK dapat memulai dari kasus per kasus. Mega korupsi Jokowi harus mulai diusut. OCCRP tidak sembarang mempublikasi. (*)
PRESIDEN BARU AS Trump, dan "Distopia" Gaza!
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior BAGI bangsa Palestina! Apakah AS di tangan Donald Trump. Lebih memungkinkan, untuk menggapai Kemerdekaan? Atau sama saja! Ambigu, itulah yang ada dalam pikiran saya. Donald Trump adalah sosok yang paling pro-Israel dalam histori Presiden AS pasca-1948 (terbentuknya Israel). Donald Trump menolak kembalinya Israel ke Jalur Gaza. Trump menganggap Gaza, bukanlah substansi yang teramat penting. Untuk memperkuat atau mempertahankan eksistensi Israel. Asumsi penguasaan Gaza, untuk menjamin keamanan Israel. Donald Trump, telah memberi garansi bantuan persenjataan, finansial yang \"unlimited\". Trump memandang Gaza tidak spesial. Gaza dianggap telah merusak reputasi AS sebagai negara demokrasi terbesar, dan polisi dunia. Peristiwa Gaza (Operasi udara dan darat Israel), telah menjepit AS dan membuat AS serba salah dan kikuk dalam \'pergaulan\' dunia. Presiden ke-45, dan 47, yang akan dilantik hari ini. Justru lebih tertarik melihat siapa yang akan memerintah Gaza? Apakah itu Hamas, Otoritas Palestina, hasil rekonsiliasi (Hamas, PFLP, PIJ, Fatah), atau entitas lain? Setelah dilantik hari ini, Trump akan mendorong Israel untuk membiarkan Gaza dipimpin oleh siapa pun. Trump tidak ingin ada jejak genosida (sejak 7 Oktober 2023) masih bersisa, mulai dari hari pertama Pemerintahannya. Baginya, biarlah Joe Biden yang mendapatkan \"point\" tersebut. Donald Trump ingin membantu Israel, menjaga eksistensinya. Namun tidak dengan cara \"membabibuta\", seperti menghancurkan, dan memberi hukuman kolektif bagi 2,5 juta rakyat Gaza yang tak bersenjata. Jumlah hampir 47.000 jiwa, tidak sepadan dengan 1.200 warga Israel yang terbunuh. Image melakukan kejahatan perang oleh para pemimpin Israel, sangat mengganggu Donald Trump dalam memberi dukungan kepada \"close friend\"nya (Israel). Sikap dan partimbangan Donald Trump terhadap perang Gaza sudah tepat. Israel tidak akan mampu mengusir sebuah bangsa dari \"Tanah yang dipijaknya\". Tidak akan ada kata menyerah, sekalipun lewat penderitaan yang teramat sangat. Terbukti, sampai detik gencatan senjata Israel-Hamas (19 Januari). Tidak ada deklarasi kekalahan Hamas atas kecanggihan arsenal (mesin perang) Israel. Hamas juga tetap berada di \"enclave\" Gaza. Sampai titik tewas pimpinan terasnya, Hamas masih memiliki dua brigade yang kuat. Berikut Komandan seniornya. Brigade Utara pimpinan Ezzedine Haddad, dan Brigade Rafah pimpinan Mohammed Shabaneh. Kedua brigade inilah yang terus \"mengganggu\" IDF, lewat perang gerilya dan menyebabkan terbunuhnya tentara IDF. Tak kurang 900-an anggota pasukan Israel terbunuh. Itu adalah angka resmi. Namun, sejumlah pihak menyebut, angka tersebut sejatinya lebih besar lagi. Hari ini, pengusaha Donald Trump, dilantik jadi Presiden AS. Melihat persentase masyarakat Israel, juga persentase masyarakat Palestina (baca: saling curiga). Rasanya, tidak mudah untuk mengatakan Gaza akan \"diam\", dan tak lagi \"menyalak\". Apalagi, dari punggung bukit Sderot (Kota Israel di perbatasan Gaza berjarak 1 km), nampak. Reruntuhan Gaza menjulang tinggi. Gaza yang tadinya adalah kota \"humanisasi\", kini dipenuhi semak. Gaza, seperti alam liar dan \"distopia\" (fiktif dan menakutkan). Gaza telah menjadi bencana lingkungan dan \"dehumanisasi\". Utopia yang ideal untuk kemanusiaan, masih \"question mark\", pasca dilantiknya Presiden AS Donald Trump. Donald Trump yang dilantik hari ini, akankah memberi harapan perdamaian untuk Palestina-Israel. Untuk hidup bersama, berdampingan, dan humanis. Atau sebaliknya. Menjadi lebih berdarah dalam bentuk \'neo-distopia\'. Semoga Gaza lebih tenang. (***).
Asta Cita dan Optimisme Kepada Pemerintahan Prabowo
Dr. Ahmad Yani/Ketua Umum Partai Masyumi MENYAMBUT tahun baru 2025, kita perlu bersyukur bahwa kita masih menjadi sebuah bangsa yang optimis untuk terus maju menuju negara super power dunia. Sebagai Bangsa yang besar, Indonesia cukup memiliki alasan menjadi negara kuat. Dari segi politik kita adalah bangsa yang memiliki dimanika politik dan dinamika demokrasi yang sangat baik. Dari segi ekonomi, kita merupakan negara dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang besar. Dalam politik demokrasi, kita menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Umum 2024, baik pemilu legislatif dan presiden, terlaksana secara baik, demokratis, konstitusional dan damai. Begitu juga dengan maupun pemilihan kepala daerah yang baru saja kita laksanakan di 37 provinsi dan 509 kabupaten kota. Demokrasi politik kita semakin memberikan optimisme untuk menjadi negara maju. Kedewasaan politik sudah mulai tumbuh. Masyarakat indonesia secara politik mengalami kematangan. Meskipun demikian kita juga tidak memungkiri bahwa demokrasi politik kita masih prosedural dengan biaya politik yang mahal. Menjadi salah satu pekerjaan rumah kita semua, khususnya pemerintah agar bagaimana bisa meminimalisir politik uang dan biaya politi yang mahal ini. Dengan money politic akan merusak demokrasi dan melahirkan pemerintahan yang korup. Untuk itu, penguatan demokrasi politik tidak hanya tentang prosedur (demokrasi prosedural), tetapi tentang substansi demokrasi (demokrasi substansial). Meskipun baru berjalan lebih kurang 90 hari, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memperlihatkan konsolidasi demokrasi yang cukup baik. Komitmen itu dapat kita saksikan dari pidato Presiden di Sidang Paripurna MPR RI saat pelantikan. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa koalisi pemerintahannya tidak berdasar pada kebijakan kiri atau kanan. Namun pada kebijakan politik dan ekonomi berdasarkan Pancasila. Presiden ingin mengirim pesan bahwa kebijakannya dari segi ekonomi dia tidak kapitalis-liberal, tidak pula sosialis-komunis. Dari segi politik, presiden juga ingin menyatakan bahwa dia bukan kelompok kanan, maupun kelompok kiri, dia moderat. Karena itu pemerintahan yang akan dibangun adalah pemerintahan yang rekonsiliatif, moderat dan untuk kepentingan nasional. Presiden juga membangun Rekonsiliasi politik saat menyusun pemerintahannya. Dimana presiden mengajak seluruh partai politik dengan tidak membedakan antara koalisi dan oposisi. Presiden mengajak semua komponen bangsa pada satu tanggungjawab, yaitu membangun negara secara bersama- sama dalam semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan visi besar pemerintahan ini, cukup beralasan bagi kita untuk optimisme menghadapi tantangan dan peluang kedepan. Dengan Misi dan Program Prabowo-Gibran yang kita kenal sebagai Asta Cita. Kita juga optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara kuat dan jaya ke depan. Untuk bidang ekonomi, Presiden menghendaki berdasarkan konsep ekonomi Pancasila. Presiden Prabowo menjelaskan, ekonomi Pancasila adalah sebuah paham ekonomi yang mengombinasikan hal-hal positif dari ekonomi pasar bebas. Ekonomi yang direncanakan (planned economy). Bukan ekonomi liberal dan kapitalesmi. Sistem ekonomi pasar bebas menempatkan negara hanya sebagai regulator. Kegiatan ekonomi didorong sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Para pendiri bangsa tidak menghendaki sistem ekonomi mekanisme pasar. Keinginan pendiri bansga itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. \"Pendiri-pendiri negara ini kata Presiden, menganut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, melainkan pemerintah yang bertanggung jawab\". Ekonomi Pancasila telah diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Dimana ekonomi diatur secara kekeluargaan, gotong royong, dan berbasis kerakyatan. Dalam konteks inilah program makan gratis merupakan bentuk lain dari membangun kesejahteraan rakyat dengan memberikan makanan bergizi gratis. Bentuk lain lagi dari ekonomi Pancasila ini adalah penghapusan kredit macet UMKM di bidang pertanian dan nelayan. Rakyat harus diurus. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat berkompetisi tanpa adanya intervensi kekuasaan negara. Begitulah kira-kira konsep perekonomian yang hendak dibangun oleh presiden terhadap rakyat kecil. Mengurangi beban rakyat Kebijakan konkrit yang langsung menyentuh masyarakat bawah seperti ini harus diapresiasi. Berbeda dengan pembagian sembako, yang hanya bersifat taktis. Kebijakan Presiden Prabowo ini jauh lebih strategis. Indonesia tidak anti pasar sebagai sebuah keniscayaan. Sebagai alat yang lebih unggul dibandingkan bentuk koordinasi ekonomi lainnya. Namun, pasar yang dibiarkan tanpa koordinasi, akan buta secara sosial dan ekologis. Ekonomi pasar tidak mampu menyediakan layanan publik secara layak. Tujuanya, pasar bisa mengembangkan sisi positifnya, diperlukan aturan dari sebuah negara yang mampu memberikan sangsi berupa undang-undang dan pembentukan harga yang adil. Presiden tegas menekankan tentang penetiongnya Demokrasi Ekonomi. Gagasan ini tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. UUD 1945 kita tegas mempermaklumkan diri sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution, the constitution of economic policy), disamping sebagai konstitusi politik (political constitution). Semua kebijakan-kebijakan ekonomi yang kita kembangkan haruslah mengacu dan atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Prinsip demokrasi ekonomi ini telah tertuang secara jelas dalam konstitusi kita. Dimana Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. Menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara hadir bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Begnilah yang menjadi dasar fundamental bagi bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional kita. Karena itu, hal yang paling penting bagi bangsa ini adalah mematuhi secara bersama- sama aturan hukum sebagai acuan bagi penyelenggara negara. Aturan hukum bukan hanya sebagai dokumen tertulis. lebih dari itu, harus menjadi kompas moral bagi kita bersama untuk mengelola bangsa ini. Masih banyak persoalan yang menghambat pembangunan nasional kita. Salah satunya korupsi yang belum juga dapat diatasi. Fakta ini menjadi tugas bersama kita untuk diperangi. Korupsi akan menghambat pembangunan. menghambat pengembangan diri berdasarkan bakat dan prestasi. Presiden Prabowo menyatakan akan memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Kita bersyukur karena presiden yanmemimpin langsung pemberantasan korupsi. Ada banyak kasus yang dikomentari langsung oleh presiden tentang vonis ringan para koruptor. Sikap yang jujur dan berani ini harus kita dukung secara penuh. Memberantas korupsi bukan hanya tugas penegak hokum. Namun menjadi tugas kita semua. Dimulai dari diri dan sekitar kita. Dalam konteks yang lebih luas, tentu tugas pemuda dan aktivis sebagai insan yang memiliki semangat yang kuat serta idealism yang tinggi untuk membantu pemerintah memberantas korupsi ini. Salah satu sikap anti korupsi adalah mentaati konstitusi dan aturan bernegara secara lahir batin sebagai bagian dari penuntun bernegara. Konstitusi dan aturan harus kita jadikan sebagai petunjuk utama dalam bernegara. Aturan-aturan main konstitusi harus ditaati sepenuhnya. Tugas utama kita sebagai warga negara, mentaati konstitusi dalam kata dan perbuatan. Menempatkan konstitusi sebagai kiblat bernegara, maka kita memiliki peta jalan menuju indonesia emas. Untuk itu, pembentukan regulasi bernegara harus selaras dan sejalan dengan konstitusi bernegara. Tidak boleh asal-asalan. Tidak juga berbasis keinginan segelintir orang atau aligarki Untuk politik hukum, setiap produk hokum, baik itu Undang-Undang, maupun aturan turunannya harus benar-benar memberikan kebermanfaatan. Tepat dan adil untuk semua masyarakat. Karena aturan hukum yang baik akan menjadi acuan untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi Kulusi dan Nepotisne (KKN). Sebaliknya aturan hukum yang buruk akan melahirkan pemerintahan yang buruk dan sangat rentang terhadap praktek KKN. Penegak hukum harus diawasi dengan ketat. Tindakan abuse of power penegak hukum harus diakhiri, baik itu di kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga-lembaga hukum lainnya. Setiap tindakan abuse of power harus diberi efek jera. Kebijakan politik, ekonomi dan aturan hukum harus benar-benar untuk kepentingan Bersama. Untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Kalau fundamental ekonomi kuat, maka negara akan kuat. Kalau politik bisa menuntun kita untuk mengatur negara dengan segala keputusannya, maka negara akan berjalan sesuai dengan cita-cita kita bersama. Kalau aturan hukum kita baik, maka kita akan memiliki sistem bernegara yang baik. Apabila semua itu tercapai maka kita mencapai negara yang makmur. Kita tidak bisa membiarkan ekonomi memutuskan segala sesuatu dengan logikanya sendiri. Politik juga tidak boleh dibiarkan memutuskan nasib seluruh anak negeri hanya dengan logikanya sendiri. Beginilah hakikat makna bahwa negara kita adalah negara demokrasi konstitusional, Negara Hukum, rechtsstaat, the Rule of Law, not of nan.
Pesan Mudrick Sangidu: Rakyat Perlu Demo Bambu Runcing
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SAAT itu tepatnya pada hari, Senin 23 Desember 2024, setelah mengikuti diskusi di forum Maklumat Yogyakarta, mobil meluncur ke Solo untuk menengok Bapak Murdrick M Sangidu yang baru masuk kembali ke Rumah Sakit (RS) Indriati Solo Baru. Sekitar pukul 18.43 WIB mobil sudah merapat di parkiran Rumah Sakit, langsung ke lantai Murdrick M Sangidu istirahat. Beliau dalam kondisi sakit dan terlihat ada 4 (empat) kabel sudah nempel di tubuhnya dengan posisi yang berbeda, masih sempat berdialog dengan semangat layaknya seperti dalam kondisi normal (sehat). Beliau sesuai ciri, kebiasaan dan naluri politiknya saat mengajak diskusi atau perintah untuk sebuah pergerakan, tidak akan ada kalimat basa basi tetapi langsung pada point yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan sesuai waktu dan rencana yang diinginkan. Kebetulan suasana ruangan masih lengang belum ada keluarga yang datang selain Sdr. Tresno Subagyo yang selalu mendampingi beliau memulai pembicaraan dengan intonasi instruksinya. \"Saat ini negara dalam kondisi gawat, perjuangan kita tidak boleh berhenti apapun kendala atau rintangan yang harus kita hadapi\" \"Setelah saya keluar dari rumah sakit ini saya akan mengadakan aksi atau demo perlawanan atas keadaan yang membuat negara dalam kondisi mendung dan negara sedang terancam oleh kekuatan hitam yang akan menghancurkan NKRI\" \"Mas Sutoyo Abadi bantu saya persiapan yang akan saya laksanakan dalam aksinya nanti semua rakyat wajib membawa BAMBU RUNCING sebagai simbol perlawanan dan setelah aksi selesai Bambu Runcing itu akan saya minta dipasang di depan rumah masing masing\" \"Bambu runcing itu jangan dicabut sebelum kondisi negara kembali normal dari macam gangguan yang sedang terjadi saat ini\". Hampir makan waktu sekitar 45 menit beliau menyampaikan instruksinya tanpa henti, dengan semangat luar biasa seperti dialog rutin yang kita lakukan selama ini. Pesan dan semangat tersebut belum saya sampaikan ke masyarakat Solo, karena beliau benar benar dalam kondisi sakit butuh istirahat tanpa banyak pikiran, tetapi nampaknya semangat perjuangannya tidak akan bisa dipadamkan sampai beliau harus kembali ke hadirat Allah SWT. Perintah, instruksi dan keinginan beliau baru berhenti ketika keluarga mulai masuk dalam ruangan. Karena pihak keluarga sangat ketat menjaga ketenangannya selama dalam perawatan di rumah sakit. Dalam perjalanan dari sebuah perjuangan pada hari Minggu sore, 19 Januari 2025, saya sedang istirahat setelah keliling Proyek PIK 2 di kediaman Bp. Said Didu - Boulevard Golf No. IV / 178 Blok G, Poris Plawad Indah Modernland - Tangerang masuk berita duka dari Solo. Informasi masuk bahwa pada sekitar pukul 14.00 WIB Bp. Mudrick M Sangidu telah dipanggil kembali ke hadapan Allah SWT. Said Didu langsung menggelar sajadah shalat jamaah Ashar dilanjutkan shalat ghaib. Saat itu juga saya minta diantar ke Stasiun Gambir kembali ke Semarang dan esok hari harus menuju Solo mengikuti prosesi pemakaman Mudrick Sangidu. Perjuangan tidak boleh berhenti sebelum kembali ke hadirat Allah SWT. Pesan perjuangan berupa aksi dengan membawa bambu runcing masih terbenam dalam pikiran untuk realiasasinya, Insya Allah Tuhan tetap bersama dan melindungi kita semua. Aamiin, YRA (*).
Pengkhianatan Terbesar Jokowi Jadikan Negara dalam Cengkeraman Taipan, Prabowo Tak Berkutik di Hadapan Oligarki
Oleh Ida N. Kusdianti - Sekjen Forum Tanah Air (FTA) MUNCULNYA sertifikat kepemilikan laut ataupun pantai secara tiba-tiba membuat mata publik terbelalak atas pengelolaan negara selama ini. Kasus semacam ini sebenarnya sudah pernah terjadi di Madura pada tahun 2023 yang menjadikan polemik di masyarakat karena rakyat menganggap pantai adalah wilayah publik yang tidak bisa dijadikan wilayah private. Dimana pantai adalah area publik dan merupakan tanah milik negara, sehingga dilarang untuk dijadikan sebagai area privat atau diprivatisasi. Pemda seharusnya memberikan sosialisasi agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan akses bagi publik.Kalau seluruh pesisir pantai sudah menjadi seperti kawasan PIK semua, itu artinya Negara sudah tidak mempedulikan rakyat sedikitpun Pejabat Negara sudah melacurkan diri dihadapan oligarki demi kenyamanan sesaat para jajarannya, Sama artinya penyelenggara negara telah mengamputasi kesejahteraan rakyat secara dini. Pada saat itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan investigasi dan penelitian terhadap proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dikawasan Pantai Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura. Kita tidak boleh berhenti untuk membuat mata penguasa terbuka, Presiden Prabowo sudah tegas tapi para menteri dan pejabat di bawahnya terlihat lebih patuh pada oligarki dan Jokowi, mestinya Negara dalam hal ini Menteri terkait sigap dan tidak blunder seperti yang terlihat saat ini saling melempar tanggung jawab dalam mengatasi pemagaran laut dan PSN PIK 2. Jutaan lahan sudah mereka kuasai, seluruh sendi sendi ekonomi sudah mereka monopoli negara dibuat tidak mampu mengendalikan pasar, akibatnya rakyat menjadi objek ekploitasi APBN yang disebabkan lemahnya negara dalam mengelola sumber daya alam di Republik ini. Kita flashback pada masa orde baru yang dimata pembencinya seolah warisan orde baru adalah rezim yang otoritarian. Namun sejahat jahatnya orde baru masih memberikan lahan bagi rakyatnya dengan program transmigrasi yang biaya hidupnya ditanggung Negara selama belum mendapatkan panen tapi saat ini yang ada lahan dibagikan kepada para konglomerat secara ugal ugalan oleh pejabat pengkhianat yang tidak merasakan bagaimana negara ini berdiri atas pengorbanan darah para pejuang. Pemimpin negara seperti Jokowi telah terlena oleh gaya hedonisme sehingga hal hal yang bersifat fundamental ditukar dengan receh yang berakibat mengorbankan masa depan rakyatnya. Presiden Prabowo harus mewujudkan janji janjinya yang akan mengembalikan hak hak rakyat tidak berhenti pada tataran narasi. Oligarki tidak boleh menang terhadap negara apalagi mengangkangi negara , semua tinggal good will dari Presiden Prabowo yang bisa membekukan aset aset oligarki dengan secarik kertas kapan saja presiden mau. Yang saat ini sedang terjadi adalah proses perampasan lahan rakyat, proses perpindahan kedaulatan rakyat dan bangsa. PSN dijadikan kendaraan oleh Oligarki untuk mengambilalih kekuasaan negeri ini, dan mereka punya modal cukup besar untuk menutup mulut rakyat yang minim pengetahuan, minim iman dan tidak berpikir jauh ke depan untuk nasib anak cucunya. Pemagaran laut adalah bagian terkecil dari ambisi mereka untuk menguasai seluruh perairan Indonesia disamping penguasaan daratan dan pembongkaran pagar laut di perairan Banten utara belum masuk ke dalam proses pembatalan PSN PIK 2. Inti masalah adalah PSN di antaranya PSN PIK 2, dan Presiden Prabowo belum pernah mengatakan secara gamblang batalkan PSN PIK 2, padahal masalah ini sudah jadi isue centre di Indonesia. Begitu pula dengan Menteri ATR yang beberapa waktu lalu mengatakan akan mengkaji ulang pembangunan PSN PIK 2 karena ada pelanggaran tata ruang, tapi sampai saat ini hal itu menguap. Rupanya Menteri ATR menunggu rakyat lupa dan berusaha mengalihkan perhatian. Pesan untuk Menteri ATR & Presiden Prabowo Kami akan tagih janji Bapak Menteri untuk mengkaji ulang PSN PIK 2 dan mengingatkan Presiden RI untuk membawa masalah ini ke rapat kabinet dan batalkan demi rakyat dan kedaualatan bangsa. Keluarlah dari ketiak Jokowi dan cengkraman oligarki, rakyat bersama pemimpin yang amanah. (*)
Prabowo, di Antara Iminicus dan Hostis
Oleh. Fathorrahman Fadli | Direktur Eksekutif Indonesia Development Research-IDR dan Dosen Manajemen SDM, FEB Universitas Pamulang DALAN kehidupan politik yang seringkali kompleks, inimicus (musuh pribadi) dapat merepresentasikan seseorang yang berada di sekitar kita namun memiliki hubungan yang kurang harmonis atau bersifat antagonis. Ini bukan hanya soal permusuhan fisik, tetapi juga bisa mencakup persaingan pribadi atau seseorang yang terus-menerus bersaing atau merasa iri. Iminicus juga bisa berupa ketidakharmonisan emosional. Artinya, orang yang secara emosional tidak mendukung atau bahkan mencoba menjatuhkan. Biasanya, berupa hubungan negatif berupa konflik teman, keluarga, atau kolega yang berujung pada ketidaksukaan atau bahkan perpecahan. Manakala konflik hubungan pribadi tidak terkelola dengan baik, maka sesuatu yang sifatnya pribadi akan berubah menjadi konflik terbuka atau sering disebut dengan hostis. Contoh yang mutakhir dalam politik hari ini adalah konflik terbuka antara Jokowi dan Hasto Kristiyanto yang telah menyeret PDIP dan Megawati kedalam pusaran konflik yang rumit. Dalam kehidupan bersama, musuh pribadi ini sering menguji kesabaran, toleransi, dan kemampuan kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Terkadang, mereka mencerminkan kelemahan atau pelajaran yang perlu kita atasi. Namun, inimicus juga mengingatkan kita bahwa tidak semua hubungan buruk harus disikapi dengan permusuhan. Kita bisa memilih untuk berdamai, atau setidaknya menjaga jarak demi ketenangan jiwa. Mengatasi Iminicus Mengatasi inimicus dalam konteks politik kekuasaan adalah tantangan besar, karena konflik pribadi sering kali meluas menjadi intrik dan persaingan yang memengaruhi keputusan atau stabilitas kekuasaan. Namun, pemimpin Ikhlas seperti Prabowo hendaknya dapat menata dirinya dengan banyak pendekatan. Sebagai sosok yang matang menghadapi konflik kepentingan, ia dapat melakukan beberapa cara untuk menghadapinya. Pertama, Prabowo harus memahami dengan benar, betapa mahalnya kepentingan bersama di tengah-tengah rakyat yang menderita akibat tekanan ekonomi. Sebab dalam politik, kepentingan sering kali lebih besar daripada konflik pribadi. Dari sinilah sebenarnya, setiap pemimpin harus pandai mencari titik temu atau kepentingan yang bisa mempertemukan kedua pihak. Kedua, Prabowo harus semakin fokus pada tujuan kolektif, seperti kesejahteraan rakyat atau stabilitas politik. Hal ini sangatlah penting agar rakyat tidak menjadi korban dari polarisasi kepentingan elit yang kerapkali didasari oleh interest pribadi yang sempit dan berjangka pendek. Ketiga, Prabowo harus mampu memisahkan urusan pribadi dari profesionalitas dia sebagai pemimpin rakyat. Jika hal ini dipegang teguh, maka rakyat akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk mengukuhkan kekuasaan yang ia kendalikan saat ini. Keperbihakan kepada rakyat adalah modalitas utama Prabowo sebagai prasyarat pokok untuk bertahan. Jangan biarkan permusuhan pribadi memengaruhi kebijakan atau tindakan strategis. Bertindaklah dengan objektivitas dan logika. Keempat, Prabowo harus menggunakan diplomasi. Dalam kehidupan yang luas, negosiasi adalah kunci. Bersikaplah terbuka terhadap dialog meskipun ada ketidaksukaan pribadi. Pada kenyataannya, dalam hidup yamg penuh dinamika, terkadang seorang musuh bisa berubah menjadi sekutu terkuat jika didekati dengan cara yang tepat. Kelima, Prabowo harus menghindari balas dendam atau konfrontasi langsung. Sebab duniapolitik penuh dengan jebakan emosional. Balas dendam hanya akan memperbesar konflik. Sebaliknya, gunakan strategi cerdas untuk mengurangi ketegangan. Bangun aliansi yang kuat Dalam politik, kekuatan jaringan adalah senjata. Jika inimicus mencoba melemahkan Prabowo, maka dia harus pastikan memiliki dukungan dari orang-orang yang setia dan memiliki pengaruh.Disinilah sangat dibutuhkan sikap dan konsistensi tersendiri. Apabila Prabowo selalu mwnunjukkan sikap yang bermartabat dan konsisten, maka saya pastikan para inimicus kehilangan legitimasi dalam menyerangnya. Usahakan, jangan beri peluang bagi mereka membuat alasan untuk merusak reputasinya. Tekait dengan itu semua, belajar dari sejarah adalah penting sekali. Banyak pemimpin besar menghadapi musuh pribadi dalam kekuasaan, seperti Julius Caesar dan Cicero di Roma Kuno. Mereka berhasil atau gagal bergantung pada kemampuan mereka mengelola konflik pribadi dalam konteks politik. Dalam politik, mengelola inimicus bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang bagaimana konflik itu dapat diubah menjadi peluang untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan
Mudrick Sangidu: "Ayo People Power!"
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETIKA menghadiri undangan pernikahan putera seorang teman di Gedung BRIN Jl Gatot Subroto Jakarta Sabtu malam 18 Januari 2025 teman dari Solo H Sutoyo Abadi dan M Dono Raharjo mengabarkan bahwa tokoh PPP Mudrick M Sangidu yang dikenal sebagai Mudrick Mega Bintang keluar masuk ICU dan kini dalam kondisi koma. Keesokan harinya Ahad sekitar pukul 14.00 terberitakan Mudrick Sangidu meninggal dunia di RS Indriati Sukoharjo dalam usia 81 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roojiuun. Ada rasa kehilangan dan guyuran do\'a untuk pejuang PPP dan umat Islam Solo ini. Figur kharismatik ini dihormati teman dan disegani lawan. Ia cukup tajam dalam mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai tidak demokratis atau cenderung oligarkis. Ia faham karakter Jokowi sejak menjadi Walikota Solo. Bersahabat dengan Ketua PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. Saat ditawari untuk bergabung dalam Petisi 100 dengan cepat ia menerimanya. Isu saat itu adalah pemakzulan Jokowi. Siapa yang tidak tahu Mudrick Malkan Sangidu ? Gelar Mega Bintang dihubungkan dengan peristiwa penzaliman PDI pimpinan Megawati oleh pemerintahan Soeharto yang mendukung PDI Suryadi. Akibatnya pada Pemilu 1997 terjadi peralihan suara dari PDI \"Mega\" ke PPP lambang \"Bintang\". Saat itu sama-sama melawan \"Beringin\" partainya pemerintahan Soeharto. PDI kondisinya teracak-acak dan terbelah. Gebrakan terakhir Mudrick adalah memelopori aksi People Power yang diawali pertemuan tokoh dan aktivis di Solo pada bulan Juli 2023 di Gedung Umat Islam. Hadir Prof Amin Rais, Dr Taufik, Prof Eggi Sudjana, KH Syukri Fadholi, Rizal Fadillah, Eddy Mulyadi, Syafril Sjofyan, A Khozinudin, Mayjen Purn Deddy S Budiman dan lainnya. Pada pokoknya Mudrick Sangidu dan pembicara lainnya memandang bahwa untuk mengatasi persoalan bangsa akibat kesewenang wenangan rezim hanya dapat dilakukan dengan cara people power. Jokowi dan rezim otoriter manapun akan mudah untuk ditumbangkan dengan gerakan rakyat semesta atau people power tersebut. Mudrick menolak keras cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres, ia membuat surat terbuka untuk Presiden yang meminta agar Istana tidak dijadikan Posko Pemenangan bagi salah satu Calon. Pembelaan kepada masyarakat adalah prinsip hidup yang ia jaga hingga akhir hayatnya. Menurutnya :\"Sebagai orang Islam wajib untuk membela orang yang didzalimi, perlakuan tidak adil itu. Karena yang jadi korban ketidakadilan adalah orang miskin, toh\". Pejuang gigih itu kini sudah tiada, ia meninggalkan tauladan bagi generasi pelanjut khususnya generasi muda.Selamat jalan Pak Mudrick Sangidu, banyak pelajaran yang telah diberikan bagi bangsa ini. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memasukkan ke dalam Surga Jannatun Naim. Aamiin. (*).
POPULER
