Presiden Prabowo Harus Keluar dari Kendali Mochtar Riady, James Riyady, dan Keren Brooks

Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih 

KEBERANIAN Presiden Prabowo membongkar pagar laut di pantai utara Banten dengan perintahnya 
melalui Kepala Staf TNI AL, layak kita apresiasi. 

Selanjutnya dieksekusi oleh Brigadir Jenderal Harry Indarto, Tentara Angkatan Laut, bergerak cepat bersama 600 marinir, pasukan katak, pasukan penyelam bawah laut  membongkar pagar laut ilegal  yang terpasang berbulan bulan, tanpa ada seorangpun yang berani merubuhkannya.

Ditengarai justru saat menteri dan instansi terkait masih berdiplomasi gaya kampungan, indikasi masih terkena gendam oligarki, TNI Angkatan Laut tidak ambil pusing bertindak cepat bongkar pagar laut tanpa basa basi.

Jokowi pun dipastikan terkejut, sebagai mantan Presiden antek oligarki, yang masih diperintah oligarki agar  bisa mengendalikan semua kebijakan Presiden Prabowo,  kekuatan dan jaringannya mulai rontok berantakan.

Mohtar Riyadi sesepuh jaringan Overseas Chinese, untuk mengamankan semua program Oligarki tidak boleh ada gangguan dan perlawanan dari kekuatan apapun, terbelalak harus  berhitung ulang dengan keberanian Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pasti sudah mempersiapkan antisipasi perlawanan dari Mohtar Riyadi dkk., yang tidak akan tinggal diam, karena selama ini merasa besar kepala akan melakukan perlawanan.

 Mochtar Riyadi merasa berpengalaman sebagai donatur   partai Demokrat Amerika faksi Arkansas connection, dengan tokohnya mantan Presiden Bill Clinton, mantan Menlu Madelin Albright yang juga ketua NDI (National Demicratic Institute) arsitek/konsultan perubahan/amandemen 4 kali  UUD 45 menjadi UUD 2002 yang liberal kapitalistik.

Keberanian Presiden Prabowo pasti mengejutkan Faksi Arkansas connection dari Partai Demokrat USA yang juga mensponsori Jokowi jadi presiden Indonesia tahun 2014 dan diduga mensponsori Prabowo pada Pilpres 2024 ternyata melakukan perlawanan.
 
Sejarahnya setelah AS dan RRC berhasil mencetak Indonesia menjadi negara liberal kapitalistik dengan mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002. Dan masih berfungsinya operator Karen Brooks Indonesianis yang pernah menjadi direktur Asia Tenggara di National Security Council (NSC) dan berkantor di gedung putih, tugasnya di indonesia antara lain membina Presiden Presiden dan calon presiden Indonesia, akan bereaksi lebih hati hati dengan Presiden Prabowo Subianto.

Mochtar Riady karena usianya memberikan mandat kepada James Riady agar terus kerjasama dengan operator Karen Brooks untuk mengendalikan Presiden Indonesia, sesuai kepentingan politik dan ekonominya masing-masing.

James Riady terus membangun  jalinan  politik dan ekonomi sesuai rempt  Xi Jinping (RRC), untuk menjaga, mengamankan dan menjalankan program Belt and Road Initiative (BRI).

Awal berkuasa Jokowi membuat kesepakatan Program Strategis Nasional sebagai pintu masuk RRC akan menguasai Indonesia. Termasuk perampasan tanah, pagar laut dan membuat hunian pendatang baru warga etnis Tionghoa.

Politik konspirasi AS dan RRC telah menimbulkan bencana politik dan ekonomi yang mengerikan. Bencana  menguras Sumber Daya  Alam, perampasan tanah, pematokan laut dan bencana politik dan ekonomi lainnya yang makin liar.

Presiden Prabowo harus berani keluar dari kendali AS dan RRC, pegang teguh amanah tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 45, lawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Pada waktu yang tepat negara harus kembali ke UUD 45. ( * ).

74

Related Post