Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

PRINSIP "right or wrong my country" tidak selalu benar, belajar yang baik kepada negeri lain kadang perlu juga. Tentu untuk memperbaiki hal-hal kurang di negeri sendiri. Ada berita bagus sekaligus ngeri-ngeri sedap datang dari Filipina. Wakil Presiden Sara Duterte, mantan Menteri Pendidikan dan Walikota Davao mendapat mosi pemakzulan dari DPR. 

Sara Duterte adalah puteri mantan Presiden Rodrigo Duterte. Ia dituduh banyak dosa dari mulai korupsi hingga menelikung Presiden Marcos Jr. Sewaktu menjadi Walikota Davao menyatakan sebenarnya tidak ingin menjadi politikus, ia ingin berprofesi sebagai dokter. Tapi sang ayah  Rodrigo Duterte "mendorong" berkarier politik seperti dirinya yang juga pernah menjadi Walikota kemudian Presiden Filipina. 

Nepotisme Rodrigo Duterte mantan Presiden dan Sara Duterte anaknya yang menjadi Wakil Presiden berujung pada pemakzulan sang anak. Ini hampir serupa dengan Indonesia, Jokowi yang mantan Presiden dengan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden. Sara dan Gibran sama-sama bermasalah bagi bangsanya. Wakil Presiden yang selalu mencari celah untuk  menelikung Presidennya.

Seruan pemakzulan Gibran juga gencar. Ia cacat administrasi, cacat konstitusi, dan berperilaku kriminal. Mungkin karena Jokowi masih berpengaruh maka upaya pemakzulan belum berhasil. DPR masih takut, begitu juga dengan MPR. Tidak seperti Filipina, DPR Indonesia seperti yang tersandera padahal Gibran itu Wapres terbutut dalam sejarah. Kesehatannya pun dipertanyakan. 

Gibran dan Jokowi merupakan satu paket kepemimpinan buruk. Menjadi tragedi dalam berbangsa dan bernegara. Saat ini tuntutan rakyat seragam yaitu mendesak penangkapan dan pengadilan Jokowi yang  berbarengan dengan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. 
Bila dibuat bertahap, maka proses politik dapat didahulukan yakni makzulkan Gibran. DPR Filipina telah memberi contoh akan ketegasan, kewibawaan dan keberanian.

Dahulu juga Filipina pernah memberi pelajaran melalui people power yang menginspirasi reformasi. Ada pelecehan demokrasi, utang luar negeri, pembunuhan politik, dan korupsi. Kini perilaku Jokowi dan kapasitas Gibran mendorong pengulangan pelajaran Filipina bagi Indonesia. People power sendiri pernah terjadi di Jerman, Georgia, Cekoslovakia dan negara-negara Timur Tengah. Filipina tetangga Indonesia.

Mari kita mulai pembenahan negeri yang dapat mencegah terjadinya people power, yaitu makzulkan Gibran, tangkap dan adili Jokowi. 
Tetapi jika itu tidak bisa, maka kekuatan rakyat terpaksa berbicara. 
Reformasi dapat bergeser menjadi Revolusi. 

People power Filipina saat itu dipicu oleh mandulnya parliament power. DPR yang hanya membebek. (*)