ALL CATEGORY
Danny Pomanto Genap 61 Tahun: Perjuangan di MK, Harapan untuk Sulsel
Makassar | FNN – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan \"Danny\" Pomanto, atau yang akrab disapa Pak DP, memasuki usia 61 tahun pada Kamis, 30 Januari 2025. Namun, tak seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan ulang tahunnya kali ini berlangsung di tengah dinamika politik yang begitu menegangkan. Sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 pada Pilgub 27 November 2024 lalu, Pak DP kini tengah berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat hasil Pilgub yang dinilai penuh dengan dugaan kecurangan. Bagi Danny Pomanto, usia 61 tahun bukan hanya soal bertambahnya angka, melainkan titik refleksi atas perjalanan panjangnya dalam dunia politik dan pemerintahan. Dua periode sukses memimpin Makassar menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di Sulsel. Kini, dengan gugatan yang sedang berproses di MK, Pak DP menghadapi ujian terbesar dalam karier politiknya. Perjuangan Keadilan di MK, Kado Ulang Tahun yang Berbeda Juru Bicara pasangan Danny-Azhar, Asri Tadda, menegaskan bahwa peringatan ulang tahun Pak DP kali ini terasa sangat berbeda. Jika sebelumnya dirayakan dengan kebersamaan bersama masyarakat dan relawan, tahun ini justru menjadi momentum perjuangan hukum dan demokrasi. \"Di usia 61 tahun ini, Pak DP menghadapi tantangan besar, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai simbol perjuangan demokrasi di Sulawesi Selatan. Ulang tahun ini bukan sekadar perayaan, tetapi refleksi tentang integritas, keberanian, dan keteguhan dalam menghadapi dinamika politik yang begitu kompleks,\" ujar Asri di Makassar, Kamis (30/1/2025). Menurutnya, gugatan ke MK bukan hanya sekadar upaya hukum semata, tetapi bentuk komitmen Pak DP dalam menjaga demokrasi dan memastikan suara rakyat benar-benar dihargai. \"Perjuangan ini bukan hanya untuk Pak DP dan Bang Azhar, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Sulsel yang menginginkan proses demokrasi yang jujur dan adil. Tidak boleh ada ruang bagi kecurangan dalam pesta demokrasi, karena ini menyangkut masa depan daerah kita,\" tegasnya. Makna Usia 61 Tahun: Kedewasaan Politik dan Arah Masa Depan Dalam dunia politik, usia 61 tahun sering dianggap sebagai puncak kematangan kepemimpinan. Politisi di usia ini biasanya telah melewati berbagai tantangan dan memiliki pemahaman mendalam tentang pemerintahan, strategi politik, dan dinamika masyarakat. Bagi Danny Pomanto, usia ini bukan hanya tentang pencapaian masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana ia merancang langkah ke depan. Dengan rekam jejak kuat di Makassar dan dukungan luas dari berbagai kalangan, banyak pihak menilai bahwa Pak DP masih memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih jauh, baik di tingkat provinsi maupun nasional. \"Di usia ini, Pak DP telah membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang keberanian mengambil sikap. Gugatan ke MK ini adalah wujud dari itu—bahwa beliau tidak tinggal diam melihat ketidakadilan. Ini juga menjadi pesan bagi semua bahwa demokrasi harus terus diperjuangkan,\" tambah Asri. Dukungan Terus Mengalir, Perjuangan Belum Usai Sejak gugatan diajukan, dukungan terhadap Danny Pomanto dan Azhar Arsyad terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Relawan, simpatisan, dan berbagai kelompok masyarakat tetap solid mengawal proses hukum yang sedang berjalan di MK. \"Pak DP tidak hanya merayakan pertambahan usia, tetapi juga menegaskan bahwa perjuangan ini belum selesai. Kami percaya dengan proses hukum di MK dan berharap keadilan dapat ditegakkan. Ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana demokrasi harus dijaga,\" pungkas Asri. Kini, semua mata tertuju pada Mahkamah Konstitusi. Akankah gugatan ini menjadi momentum perubahan bagi politik Sulawesi Selatan? Satu hal yang pasti, di usia 61 tahun ini, Danny Pomanto tidak hanya merayakan hidup, tetapi juga menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan tidak mengenal batas usia. (*)
Simpatisan Partai Gelora Adukan Mardani Ali Sera ke MKD, Minta Dipecat dari Ketua BKSAP DPR
Jakarta | FNN - Simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mengadukan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena telah melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat \'Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina\' di Jakarta, Selasa (21/1/2025). \"Untuk itu menjadi dasar bagi saya melaporkan saudara Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan meminta MKD memecat saudara Mardani Ali Sera dari posisi Pimpinan BKSAP,\" kata Eneng Ika Haryati, Simpatisan Partai Gelora dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025). Ika Haryati mengungkapkan, ia akan melaporkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu secara resmi ke MKD pada Kamis (30/1/2025). \"Insya Allah, Kamis (30/1/2025) sekitar pukul 11.00 WIB, saya sebagai Simpatisan Partai Gelora akan mengadukan saudara Mardani selaku Ketua BKSAP dari Fraksi PKS ke MKD DPR,\" katanya. Menurut Ika Haryati, Mardani selaku Ketua BKSAP dan Anggota DPR secara sengaja telah mengolok-olok dan menghina Partai Gelora di dalam acara resmi DPR yang dibuka Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid. Acara tersebut difasilitasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memiliki tujuan mulia, memperjuangkan bantuan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. \"Mardani Ali Sera selaku Anggota DPR RI selalu menghina dan mengolok-olok Partai Gelora, sebelumnya dia bersama istrinya (Siti Onah) mengolok-olok Partai Gelora sebagai partai \'Nol Koma. Sekarang dia mengolok-olok lagi di acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri 103 Ormas dan Lembaga Peduli Kemanusiaan Palestina yang disiarkan langsung oleh TVParlemen pada, Selasa (21/1/2025),\" ungkapnya. Pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina. Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, \"PKS jangan dekatin ke Gelora,\" ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TVR Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial. Sejumlah perwakilan ormas dan lembaga yang hadir juga tampak terkejut dengan candaan bernada olok-olokan dari politisi PKS itu kepada Partai Gelora. \"Mardani Ali Sera ketawa terbahak bahak panjang sekaligus berdalih mengatakan bercanda dalam menit 03:06 dan 03:19:19. Atas dasar itu saya mengadukan saudara Mardani Ali Sera ke MKD DPR RI,\" tegasnya. Ika Haryati menegaskan, bahwa Mardani Ali Sera sebagai Ketua BKSAP telah merendahkan DPR RI, sekaligus BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI. Apalagi, katanya, sesungguhnya acara Silaturahmi Nasional dengan ormas-ormas tidak ada korelasinya dengan Tupoksi BKSAP sendiri. \"Dengan ini patut diduga kuat BKSAP dimanfaatkan oleh saudara Mardani yang posisinya sebagai ketua/pimpinan BKSAP untuk kepentingan PKS,\" ujar Ika Haryati. Sebab, Tupoksi BKSAP DPR telah diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 116 Udang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3), namun hal itu disalahgunakan oleh politisi PKS tersebut. \"Acara ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan PKS, tidak hanya oleh saudara Mardani Ali Sera dan tapi juga oleh saudara Hidayat Nurwahid sebagai alat konsolidasi dengan ormas dan lembaga Islam dengan dalih Ormas dan Lembaga yang peduli Palestina,\" tegasnya. Ika Haryati berpandangan, bahwa isu Palestina merupakan isu humanisme dan isu global. Sehingga tidak sepatutnya Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatur, mendikotomi hak elemen bangsa dalam berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan dan isu humanisme Palestina, karena ini amanat Konstitusi. \"Dimana Bahwa Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan\". Karena itu, ketika perjuangan Palestina hanya ingin memperluas dukungan ke PKS dan menyempitkan urusan Palestina. \"Maka. mindset saudara Mardani Ali Sera ini sangat berbahaya. Hal ini telah menyebabkan terjadinya abuse of power pada BKSAP DPR RI. Yakni menyempitkan urusan Palestina sebatas PKS dan beberapa parpol saja,\" jelasnya. Ika Haryati menilai pernyataan Mardani Ali Sera tersebut sudah termasuk kategori penghinaan, diskriminasi, sarkasme, tidak adil, dan lebih utamakan golongannya yang dilakukan secara sadar terbuka yang ditayangkan oleh TVR Parlemen, sehingga diketahui oleh masyarakat luas. \"Hal tersebut jelas melanggar sumpah dan janji anggota DPR RI terpilih Periode 2024-2029. Yang berbunyi: Saya bersumpah. Saya akan memenuhi kewajibannya saya sebagai anggota dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik -baiknya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pedoman pada Pancasila dan UUD RI 1945, bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban akan berkerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dari pada golongan. Bahwa saya, akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa dan NKRI,\" pungkas Ika Haryati. ( Ida).
Gibran Harus Segera Disingkirkan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SUDAH bapaknya menjadi Presiden terburuk, kini anaknya Gibran menjadi Wakil Presiden terburuk. Indonesia bernasib jelek memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang tidak bermutu, penuh kepalsuan, dan dicibir rakyatnya. Hampir jenuh bicara kebusukan ayahnya, saking banyaknya, kini Gibran juga patut untuk disorot. Tiga M menandai dirinya yaitu Mutu, Moral, dan Menjadi (MMM). Soal \"mutu\" semua bisa menilai kemampuan Gibran, terakhir ia memimpin rapat kabinet harus dengan membaca teks. Memimpin rapat saja tidak becus. Sungguh memilukan, para jenderal dan professor terpaksa harus celingukan mengukuti anak ingusan sedang berlatih dengan tertatih-tatih. Masih senang dengan mainan anak-anak, Wapres bermata sendu ini salah menyebut nutrisi ibu hamil dengan asam sulfat padahal yang benar asam folat. Asam sulfat berbahaya jika dikonsumsi ibu hamil, bisa hancur janin. Berbeda dengan asam folat yang berguna untuk kesehatan janin termasuk mencegah kerusakan tabung syaraf (neural tube defect). Keprihatinan atas \"moral\" muncul setelah terkuak akun fufufafa yang berkonten buruk. Ada narasi yang menistakan agama, ujaran kebencian, mencemarkan nama baik, hingga celetukan-celetukan porno. Sekurangnya tiga undang-undang telah dilanggar, yaitu KUHP delik penodaan agama, UU ITE untuk pencemaran dan kebencian, dan UU Pornografi. Masalah \"menjadi\" itu menyangkut proses penetapan Wapres yang tidak fair. Mulai dari Putusan curang MK yang melibatkan bapak, ibu, dan paman Gibran, hingga KPU yang dihukum DKPP. Gibran dipaksakan atas pengaruh bapaknya yang jadi Presiden. Aroma nepotisme yang melanggar Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tercium sangat menyengat. Gibran Rakabuming Raka adalah penyakit bangsa yang tidak boleh dibiarkan atau ditoleransi. Akan terjadi pembusukan politik dengan memeliharanya. Moral, undang-undang, konstitusi dan ideologi dicabik-cabik oleh ulahnya. Gibran harus segera disingkirkan. Penyingkiran konstitusional dilakukan melalui Pasal 7A UUD 1945. MPR harus segera bersidang untuk itu. Wapres yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketrntuan UU No 7 tahun 2017 dan telah melakukan perbuatan tercela patut untuk dimakzulkan. Indonesia itu negara hukum bukan negara kekuasaan. Tidak boleh ada perlindungan politik bagi pelanggar hukum. Indonesia keluar dari negeri main-main, negeri tamiya dan game mobile legends, mengurus rakyat harus serius. Bangsa ini terus menerus dibuat bodoh. Baru saja kita dikagetkan oleh gagasan untuk Makanan Bergizi Gratis (MBG) program unggulan Prabowo dengan menu serangga. Duh di negara miskin Afrika saja tidak harus makan serangga. Begini saja, gaji dan fasilitas Wapres stop dengan pemakzulan. Lumayan bisa dialokasikan untuk MBG. Sabar saja dulu Prabowo sementara tanpa Wapres, toh Gibran juga tidak berguna. Nah hayo pindah dari MMM ke MBG. (*)
Indonesia Bubar
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di kediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 13 Oktober 2024. Sebelumnya, Jokowi dan Prabowo telah bertemu di Jakarta. Membicarakan apa sebenarnya, yang tertangkap di media sosial hanyalah informasi basa basi, jauh dari topik yang sesungguhnya mereka bicarakan. Bagi pejabat yang memiliki kompetensi tentang apa yang di bicarakan karena terlalu peka dan sensitif ditutup rapat, seolah-olah cukuplah menjadi rahasia Prabowo dan Jokowi. Serapat rapatnya, rahasia tersebut ditutup akhir bergerak pelan keluar sekalipun tetap dengan code konfidensial (rahasia), masing masing pihak yang mengetahuinya tidak berani membuka keluar sekalipun di bungkus dengan \"kalimat diduga sebagai pengaman membuka rahasianya\". Pihak yang tidak mau disebut sebagai sumbernya menyatakan layak dipercaya, ada tiga point penting yang pada pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi pada tanggal 13 Oktober 2024 di di kediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo menjelajah pembentukan kabinet Merah Putih : Pertama: Jokowi menitipkan nama orangnya untuk masuk kabinet Merah Putih.Kedua: Jokowi meminta Prabowo untuk tidak mengubah atau mengganggu program oligarki yang telah mendapatkan persetujuan Ci Jinping (RRC).Ketiga, Bernada mengancam apabila point 1 dan 2 diganggu, maka oligarki akan menggangu dan atau akan merusak ekonomi negara. Sampai di sini sekiranya informasi itu benar dan saat itu Prabowo tidak menolak dengan pertimbangan akibat kedaulatan negara terancam, Prabowo Subianto tanpa ada keberanian keluar dari semacam perjanjian tersebut akan terus dalam kendali Jokowi dan oligarki. Riak dan gelombang kecil nampaknya Prabowo mulai berani keluar dari jerat perjanjian tersebut, seperti membongkar pagar laut PIK 2, akan membersihkan korupsi yang telah menjadi wadah nasional, agar semua menteri bekerja demi kepentingan Bangsa dan Negara. Hanya kesan Prabowo Subianto masih dalam bayang bayang oligarki, ragu ragu keluar dari jerat perjanjian diatas masih sangat terasa. Belum ada keberanian mengentikan Program Strategis Nasional ( PSN ) pintu masuk Oligarki dengan jumawa meng acak-acak kedaulatan negara. Ambisi dan cita-cita James Riady dengan Oligarki akan mengeliminasi kaum pribumi, membuat hunian pendatang imigran dari RRC dengan mengusir warga pribumi dan menguasai pantai di seluruh pantai di Nusantara dengan target 200 juta masuk di seluruh wilayah Indonesia, belum ada tanda tanda Prabowo Subianto akan menghentikan. Sementara warga pribumi terus diadu domba bahkan harus berjuang sendiri dengan oknum alat keamanan negara yang telah menjadi budak oligarki. Terlintas dalam pikiran kita apakah Prabowo Subianto akan membuktikan sendiri ucapannya ketika membuat heboh se-Indonesia di bulan ketiga 2018. Mengutip buku Ghost Fleet karangan August Cole dan P. W. Singer. Prabowo Subianto menyampaikan prediksi bahwa negara ini bakal bubar tahun 2030. Terpantau dalam videonya diunggah di akun Facebook Gerindra, @gerindra, pada Minggu (18/3/2018). Wallahua\'lam. (*)
PROSPEK GAZA: Kernyit Dahi, dan Kukuhnya Hamas
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior \"KEBOHONGAN tidak akan masuk akal. Kecuali kebenarannya dirasa membahayakan\" (Alfred Adler). Harian \"The Guardian\" (Inggris), lebih berimbang dalam melaporkan gencatan senjata, kondisi Gaza, dan kepulangan ribuan pengungsi Palestina. Dari Selatan ke Gaza Utara. Kita menyebut \"cover both side\". Harian Jerusalem Post (Israel)? Ketika menyebut kata Hamas, maka di kata awal sering diikuti dengan \"phrasa\" teroris. \"Forum Keluarga Sandera merilis pernyataan keluarga Arbel Yehoud (sandera) yang saat ini ditawan oleh \'teroris\' Hamas. Menjalani hari-hari menegangkan (Jerusalem Post/27 January. Pandangan masyakat Israel terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, sangat dipengaruhi oleh publik opini tersebut. Citra buruk ini terbentuk sangat kuat, tanpa melihat pada \"causa-prima\", atau faktor sebab-akibat. Identik dengan sebuah akuarium yang kotor dan airnya perlu diganti. Apa yang dilakukan Hamas dalam sandi \"Banjir Al Aqsa\" (7 Oktober 2023), adalah sebentuk \"protes\" agar air di dalam akuarium tadi diganti. Tidak ada jalan, semua pintu buntu, sejak perdamaian Palestina-Israel dimulai 1993 (Oslo/Norwegia). Pandangan, Hamas sebagai \"teroris\", seperti pandangan yang dibentuk oleh media Israel. Tak menemui \"titik pijak\". Ketika prajurit Israel: Liri Albag, Naama Levy, Karina Ariev, dan Daniella Gilboa, berpakaian bersih, wajah klimis bersih-ceria, langkah gagah, senyum manis, diantar pejuang Hamas untuk bebas. Maka, kata teroris itu menjadi \"hambar\". Dunia menyaksikan lewat layar kaca. Begitukah cara teroris memperlakukan sanderanya? Membayangkan (kalau boleh bicara), para sandera mungkin terharu berpisah dengan penyanderanya. \"Innocent face\" para sandera terlihat jelas. Tak ada mimik marah, atau benci. Penipuan paling produktif terhadap hak-hak bangsa Palestina adalah. Dengan me-label \"phrasa\" \"teroris\" pada aksi pembebasan Tepi Barat (West Bank) dan Jalur Gaza. Untuk kembali ke garis perbatasan, seperti sebelum Perang 1967 (boder line). Pembebasan sandera IDF, tidak mencerminkan idiom \"teroris\" kepada Hamas (baca:Palestina). Pengakuan para sandera, bahwa mereka diperlakukan baik selama dalam tawanan (makanan, pakaian, dan kesehatan). Itulah mimik yang sama, dengan kesan saat pembebasan sandera Israel (November 2023) lalu. Para sandera wanita, melambaikan tangan tanda perpisahan dengan para pejuang Hamas. Kurun 15 bulan dalam tawanan, sandera seharusnya berwajah lusuh kurang makanan (malnutrisi). Faktanya, kulit mereka masih bening, bersih, dan baik. Kebohongan-kebohongan yang tercipta, sangat tidak masuk akal. Dalam 15 bulan gempuran dan penghancuran Gaza. Beribu-ribu ton bom dijatuhkan oleh Israel Air Force (IAF). Mereka yang dibebaskan tersirat justru merasa terlindungi dari kematian oleh bom-bom negaranya sendiri. Aldert Vrij (2008), dalam \"What Psychological Science Tell Us About Lying and How You Can Avoid Being Duped\" (Psikologi Kebohongan) mengatakan. Motivasi berbohong terbagi dalam tiga dimensi: orang yang mendapat manfaat dari kebohongan, kebohongan untuk menghindari kerugian, dan kebohongan untuk alasan materialistis. Dalam hal pembebasan Arbel Yehoud, Israel menuduh Hamas telah ingkar (berbohong). Israel menyebut Yehoud adalah sandera sipil yang harus dibebaskan terlebih dahulu (sesuai kesepakatan). Sebelum sandera militer, seperti : Liri Albaag, Naama Levy, Karina Ariev, Daniella Gilboa dibebaskan. Namun Hamas meng-klaim, Arbel Yehoud adalah sandera militer. Pakar, dan menguasai ilmu astronomi yang memang dibutuhkan dalam kegiatan militer. Siapa yang berbohong? Israel, atau Hamas? Apa motif dan kekukuhan Hamas untuk tetap taat pada skejul pembebasan Arbel Yehud di hari Sabtu ke-3 (gelombang ketiga) dari kesepakatan gencatan senjata? Apakah karena ada tekanan dari tokoh sayap kanan Israel: Bezalel Smotrich dan Ittamar Ben-Gvir (garis keras). Bahwa, kembalinya pengungsi Palestina ke rumah mereka di Gaza Utara, sebagai bentuk kekalahan dan menyerahnya Israel? Sempat menahan pengungsi untuk tidak ke Gaza Utara, sebelum Arbel Yehud dibebaskan. PM Benyamin Netanyahu, akhirnya membolehkan, setelah Hamas menjamin Arbel akan dimajukan pembebasannya di Kamis (lusa). Maju dua hari dari skejul (Sabtu). \'Linear\' dengan Smotrich dan Ittamar Ben-Gvir, Presiden AS Donald Trump meminta Mesir dan Yordania menampung jutaan rakyat Gaza. Pergi dari Gaza! Itu sejalan pula dengan permintaan militer Israel (di awal perang), agar penduduk Gaza yang ingin selamat dari gempuran Israel. Untuk keluar Gaza, dan mengungsi ke Sinai. (Mesir). Jumlah 47.000 penduduk Gaza yang tewas, adalah bentuk pertahanan yang memunculkan kebingungan Israel. Israel putus asa melihat motivasi bangsa Palestina untuk merdeka, seperti tak tertahankan. Kehancuran Gaza tak menghalangi mereka pulang ke rumah. Peristiwa 1948 (Nakhba), ketika ratusan ribu warga Palestina \"dirayu\" untuk pergi, dan boleh kembali nanti. Keluar sementara dari desa-desa mereka, dengan tetap memegang kunci rumah. Adalah pengelabuan. Inilah aspek \"penipuan\" dalam bentuk yang berbeda. Bangsa Palestina yang pergi, kemudian tak lagi bisa kembali ke rumahnya. Persis seperti yang dikatakan Aldert Vrij, di mana Israel mendapat manfaat dari hal ini. Berita lain yang bisa ditarik \"benang merah\"nya adalah, Presiden Donald Trump telah memerintahkan. Dimulainya pengiriman beberapa bom terbesar (seberat 2000 pon/907 kg) untuk Israel. \"Mereka membelinya,\"kata Trump (The Guardian). Membayangkan perdamaian Hamas-Israel! Membayangkan kemerdekaan Palestina! Membayangkan masa depan perdamaian Timur Tengah. Rasanya, kita akan mengernyitkan dahi! (***).
Jokowi yang Terkutuk
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Keagamaan SETELAH lengser dari jabatan, semakin gencar caci maki kepada Jokowi. Saat berkuasa masih terasa ketakutan publik atasnya. Maklum ada Kepolisian dan Kejaksaan yang mudah digerakkan atas titah sang raja ini. Kini walau seperti masih ada geliat-geliat kuasa, Jokowi sesungguhnya telah tamat dan hanya berfantasi tentang tahta. Coba simak sepenggal syair lagu ini : Adili JokowiPenjahat demokrasiAdili Jokowi Jongosnya oligarki Wahai seluruh rakyat negeriSadarkah engkau kiniSi Jokowi yang tiraniMengoyak bangsa ini Sederhana tapi itulah hukuman bagi Presiden yang tidak bermutu, korup dan jagonya kodok eh jagonya bohong. Tidak ada wibawa, tanpa penghargaan, apalagi kasihan. Perampok atau pemerkosa pasti dibenci dan dicaci maki. Puisi, nyanyi hingga literasi memberi penilaian yang pantas bagi pengkhianat dan penjual kedaulatan negeri. Qur\'an mengutuk Abu Lahab dan Fir\'aun serta menghinakan oligarki kaum Ad dan Tsamud yang telah meminggirkan kebenaran dan keadilan. Syetan yang mewujud pada mereka menjadi musuh dari orang beriman. Allah mengingatkan bahaya dari penyimpangan kekuasaan. Ada keserakahan, keangkuhan, dan makar jahat. Dengan enteng penjahat itu menginjak-injak rakyat. Dalam berbagai aksi dan orasi tangkap dan adili Jokowi, biasa terselip yel atau dendang \"mars\" pejuangan : Tangkap, tangkap JokowiTangkap Jokowi sekarang jugaGantung, gantung JokowiGantung Jokowi sekarang juga Kepada para buzzer pendukung Jokowi sampai mati, perlu merenungi ayat ini : \"Qul auudzu birobinnas, malikinnas, ilahinnas min syarril waswasil khonnas, alladzi yuwaswisu fie shuduurinnas, minal jinnati wan nas\" Katakanlah : \'Aku berlindung kepada Allah yang memelihara, menguasai, dan disembah manusia, dari kejahatan Syaithan yang membisiki ke dalan dada manusia. Dari kalangan Jin dan Manusia\" Syaithan itu mewujud Jin dan Manusia. Pekerjaannya menghasut untuk melakukan perbuatan jahat, merusak tatanan dan melanggar hukum. Adakah Jokowi sang perusak itu adalah Syaithan dari kalangan Manusia ?Wallahu a\'lam. Auudzu billahi minasy syaithoonir rojiim. Aku berlindung kepada Allah dari Syaithan yang terkutuk. (*).
Kontrak Layanan Haji di Saudi Mulai Ditandatangani, Target Selesai Sebelum 14 Februari 2025
Jakarta | FNN -;Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi. Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah. Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/1/2025) Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo. \"Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,\" terang Nasrullah Jasam. Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan. \"Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah,\" jelas Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA). \"Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,\" jelas Nasrullah Jasam. Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang. Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun. Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia. \"Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia,\" jelas Yusron. (*)
Kebijakan Manipulatif dan Koruptif Jokowi Membahayakan Masa Depan Bangsa
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SEKARANG masyarakat baru tersadar, dan merasakan kerusakan sistemik yang dilakukan Jokowi. Bahkan laut dikapling dan dibuat sertifikat untuk kepentingan oligarki dan pasti untuk kepentingan pribadinya juga. Kami sejak lama mengkritisi dan mengungkap (dugaan) pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran konstitusi, yang dilakukan Jokowi, serta berbagai pelanggaran dan kebijakan publik yang bersifat manipulatif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, kami berpendapat Jokowi sudah sangat layak untuk dimakzulkan atau diberhentikan dalam masa jabatannya, yang kemudian disajikan dalam sebuah buku dengan judul “… Pemakzulan Presiden”, ditulis oleh almarhum Desmond Mahesa dan Anthony Budiawan. Buku Pemakzulan Presiden (Jokowi) menguraikan berbagai pelanggaran yang dilakukan Jokowi melalui kebijakan manipulatif selama periode 2020-2022. Kemudian, kami bersama Petisi 100 berulang kali menyampaikan permohonan menghadap DPR untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak DPR untuk makzulkan Jokowi. Tetapi permohonan audiensi kami tidak pernah ditanggapi. Kami akhirnya diterima oleh perwakilan DPD yang berjanji akan menyalurkan aspirasi pemakzulan Jokowi kepada DPR. Tetapi, juga kandas. Alhasil, kerusakan yang dibuat Jokowi, melalui berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi, melalui Semoga semua ini menjadi pembelajaran bagi para politisi dan elit politik untuk senantiasa taat hukum dan konstitusi, dan tidak memberi toleransi sekecil apapun terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dan konstitusi. Selain itu, yang terpenting, semua dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Jokowi harus segera diproses hukum, demi menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan oleh kebijakan Jokowi yang masuk kategori OCC: Organized Crime and Corruption. (*)
Tidak Ada Abrasi di Pantai Banten Utara
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih INFORMASI bahwa SHGB dan SHM di pantai Banten Utara adalah saat lokasi tersebut masih berupa daratan sebelum terjadi abrasi adalah kebohongan besar, sebuah kebodohan dan ketololan yang nyata. Kerja satelit bisa mendeteksi danmembuktikan suatu daerah pantai pernah terjadi abrasi atau tidak akibat gelombang besarnya yang telah menerjangnya. Kepemilikan SHGB dan SHM dari laut yang di patok dan saat ini di bongkar adalah surat palsu, tidak akan bisa dibalut dengan rekayasa berbohong lagi. Informasi dari satelit akan menjadi hakim agung yang jujur, adil dan tidak terbantahkan karena berdasarkan fakta alam yang berbicara. Informasi yang akurat dari wawancara di TVOne News pada 26 Januari 2025, Dr. Agustan, Ketua Umum Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) dan peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan H-index 15, dalam menit ke 3 hingga menit ke 8. Menyampaikan temuannya mengenai kondisi wilayah pagar laut yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahwa berdasarkan analisis citra satelit dan peta yang diterbitkan selama 50 tahun terakhir, di wilayah tersebut tidak pernah terjadi abrasi atau mengalami pengikisan pantai. Yang terjadi justru proses sedimentasi, artinya diarea tersebut mengalami penumpukan sedimen (sedimentasi), yang menyebabkan perluasan daratan. Temuan ini sejalan dengan kondisi alam setempat, di mana area tersebut tidak pernah terjadi gelombang laut yang besar yang berakibat terjadi abrasi, sehingga proses sedimentasi lebih dominan daripada abrasi. Penemuan ini menegaskan pentingnya penggunaan teknologi penginderaan jauh dalam memantau dan memahami dinamika wilayah pesisir. Dengan data historis yang akurat, menutup semua rekayasa niat jahat yang akan merugikan negara karena pematokan laut sedang terjadi di seluruh wilayah pantai di Nusantara. Sekalian seandainya terjadi abrasi sertifikat SHGB dan SHM dari tanah daratan kemudian karena proses alam terendam air laut, maka tanah tersebut disebut sebagai tanah musnah otomatis hak yg melekat di atasnya batal demi hukum, untuk pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan. Rekayasa penerbitan SHGB dan SHM dengan lanjutan mematok laut sangat fatal, terlalu ceroboh apalagi melibatkan oknum pejabat bahkan pejabat terkait dengan bidangnya hanya untuk memenuhi keinginan perampokan kedaulatan negara baik di darat dan lautan. (*)
PIK-2 Dapat Memancing Gerakan Anti-Cina
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Berlindung pada UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras, etnis China semakin merajalela di Indonesia. Oknum penjahat etnis ini merampok kekayaan bangsa dan melakukan korupsi melalui suap dan perilaku nir-moral lainnya. Hal ini dilakukan oleh elit pengusaha yang realitanya mendominasi perekonomian Indonesia. Para pejabat penyelenggara negara bukannya mengatur dan mengendalikan, tapi ikut dalam irama para pengusaha etnis China tersebut. Aparat terkontaminasi untuk menjadi pelindung atau centeng kepentingan. Penghormatan pada pengusaha kaya mereka sangat berlebihan. Oknum kepolisian bukan mencegah dan menindak tetapi menjadi pengawal bayaran. Mungkin keperluan tambahan cuan untuk instansi atau kesatuan. Kasus PIK 2 membuka borok dan menimbulkan kesadaran baru akan perlunya konsolidasi kaum pribumi atas dominasi etnis China di bumi pertiwi. Aguan dan Anthoni Salim dua naga yang selama ini dianggap dilindungi Jokowi mulai dibenci oleh rakyat pribumi, khususnya masyarakat Banten. Kolusi dengan Kepala-Kepala Desa dianggap bergaya kolonial. Merasa digjaya sukses PIK 1 lalu merambah ke PIK 2 sampai PIK 11 yang kemudian digabung. Mungkin PIK 3 nantinya seluas gabungan itu pula. Aguan memang serakah dan jahat yang bergerak menggunakan tangan-tangan \"londo ireng\" bayaran. Rakyat tidak berdaya atas proyek \"mulia\" Jokowi. Investasi slogannya, invasi prakteknya. China memanfaatkan rezim yang juga lapar dan rakus. PIK-2 demonstratif bersimbol naga di gerbang lambang kemenangan etnis. Monumen ini pemanggil warga China manca negara untuk datang membeli rumah-rumah dan fasilitas didalamnya. Proses naturalisasi dipermudah demi memeriahkan kawasan wisata PSN. Pengamanan ? Markas Kepolisian dan TNI dibangun. Pokoknya jangan takut etnis China terlindungi di dalam benteng. Menyentuh sentimen etnis ada aturan UU No 40 tahun 2008 itu. Orang pribumi tidak boleh diskriminatif tetapi etnis China boleh-boleh saja. Buat kawasan tertutup, beres. PIK 2 menjadi \"Kota Terlarang\" atau Forbidden City sebagaimana di masa Kekaisaran China di Beijing. Darat di pagar, laut direklamasi, nelayan dibuat mati, semua demi investasi. Jokowi memang penjahat yang dengan enteng menjual kedaulatan negeri untuk meningkatkan angka rekening pribadi, famili, dan kroni. Jokowi itu korupsi, kolusi, membangun dinasti, dan subversi. KPK, Kepolisian, Jagung, TNI, bahkan Presiden pengganti masih diam saja, tidak enak hati untuk menindak Jokowi sang perusak negeri. Jika semua pihak yang berwenang tidak mencegah dan menindak, rakyat terpaksa harus melangkah dan berjuang sendiri. Penjajahan di muka bumi harus dibasmi demi menjalankan pesan Konstitusi. Faktanya adalah etnis China sudah jumawa dan merajalela. Rakyat akan tidak peduli lagi pada UU penghapusan diskrimnasi yang telah disalahgunakan dan dijadikan senjata untuk membunuh pribumi. PSN PIK-2 harus dicabut oleh Prabowo. Batalkan proyek \"Kota Terlarang\" simbol arogansi naga PIK-2. Jangan buat PIK-2 sebagai pemancing Gerakan Anti China yang dimulai dari Banten. Banten memiliki sejarah perjuangan Anti Belanda dipimpin Sultan Banten Sultan Ageng Tirtayasa. Tidak mudah menaklukan rakyat Banten. Sentimen dan kekecewaan rakyat pribumi atas dominasi etnis China dapat menemukan momen. Prabowo harus cepat bertindak demi rakyat, demi demokrasi, dan demi kedaulatan Republik Indonesia. (*)
POPULER
