Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih 

PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan, "Hidup saya, sumpah saya, saya ingin mati di atas kebenaran, saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang miskin, saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia, saya tidak ragu-ragu".

"Ingat, berbakti, bekerja untuk rakyat kita itu mulia. Kita berada di jalan yang benar. Kita tegak lurus. Kesetiaan kita kepada rakyat, kepada bangsa kita". Hal ini disampaikan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/9/2024.

Sumpah di atas sangat sakral, seluruh rakyat mendengar, membaca dan menyimpan dalam memori ingatan bahkan dalam teks tulisan yang tidak akan lapuk oleh waktu.

Sumpah itu menempel pada tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat UUD 1945.  "Tujuan negara  yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa,"

Saat ini kedaulatan negara sedang diacak acak. Kelangsungan kemerdekaan Indonesia sedang terancam oleh grand strategy bangsa lain untuk menguasai Indonesia.

Etnis China makin digdaya menguasainya setelah sukses mendominasi ekonomi dan perdagangan di Indonesia,  berkolaborasi dengan RRC. Para penguasa diternak menjadi piaraan dengan di cucuk hidungnya. Gurita kekuatan bangsa China semakin mencengkram Indonesia, 

Pedagang tenis Cina sejak menjajahan sampai saat ini tidak berubah ideologinya angpao (uang) untuk menaklukkan para penguasa.

Cara menyuap penguasa juga tetap sama dengan beragam jamuan, minuman keras, wanita dan memberikan Recognitiegeld,  "pemberian uang untuk mendapatkan pengakuan atas hak yang akan dikuasai untuk menguasai sumber-sumber ekonomi dan kekayaan alam Indonesia".

Pada era kompeni (Balanda) pedagang etnis Cina dari hasil judi dan candu, bagi pangkat perwira Belanda mendapatkan jatah 45 ribu Rds / tahun. Bagi pangkat perwira cina mendapatkah 15 ribu Rds / tahun.

Sejak dilantiknya Xi Jinping sebagai presiden RRC pada 14 Maret 2013, terkait dengan program BRI, Indonesia adalah teritorial yang harus di bawah pengaruh dominasi China, melalui operator Jokowi sejak berkuasa, pengiriman warga negara China sebagai tenaga kerja masuk ke Indonesia tanpa kendali.

Dengan  strategi membangun enclave-enclave etnis China di wilayah pesisir yang diadopsi dari strategi Mao yang dikenal dengan "Desa mengepung Kota”.

Penguasaan wilayah pesisir di beberapa kota besar, telah terjadi sejak tahun 1970, dilaksanakan secara berangsur-angsur mulai dilakukan di Pantai Indah Kapuk, Muara Karang, Pluit, Luar Batang, Ancol, Sunter, Kelapa Gading sampai Marunda, termasuk rawa-rawa di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, diuruk dan dijadikan pemukiman yang mayoritasnya adalah etnis Cina.

Penguasaan wilayah pesisir, memiliki nilai strategis untuk menyelundupkan warga negara RRC secara massal. Saat ini populasi etnis China di Indonesia berjumlah sekitar 17 juta jiwa, terbanyak ketiga setelah etnis Jawa dan Sunda.

Mega Proyek  PIK 2 dan reklamasi ilegal oleh PT Agung Sedayu Group yang dikomandoi oleh Gou Zaiyuan alias Sugianto Kusuma alias Aguan dan dibeking oleh kekuasaan di era Jokowi, adalah bagian dari grand scenario membuat negara dalam negara  adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan negara.

PIK 1  dan mega proyek PIK 2 termasuk PSN Rempang, dapat dikategorikan sebagai aneksasi terselubung wilayah Indonesia yang berdaulat.

Di sinilah sumpah Presiden Prabowo Subianto akan diuji akan menjadi sumpah sakral atau akan menjadi sumpah sampah (etok- etok). Untuk melakukan kebijakan penyelamatan kedaulatan negara terhadap setiap jengkal wilayah Indonesia.

Kalau tidak mampu membatalkan PSN yang jelas jelas menjadi sumber petaka kedaulatan negara akan di kuasai Oligarki, RRC dan korporasi dengan negara kapitalis akan menentukan esensi sumpah Prabowo Subianto.(*)