ALL CATEGORY
Mardani Ali Sera Resmi Diadukan ke MKD DPR, Ika Haryati Bawa Bukti Satu Buah Flashdisk
JAKARTA | FNN - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Ri Mardani Ali Sera secara resmi diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Eneng Ika Haryati, Senin (30/1/2025) siang. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, telah melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat \'Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina\' di Jakarta, Selasa (21/1/2025). \"Laporan saya langsung diterima dengan baik sama MKD. Tindak lanjutnya nanti dikabarin,\" kata Eneng Ika Haryati usai menyampaikan pengaduan ke MKD di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta (30/1/20250. Ia mengatakan, Mardani Ali Sera selaku Ketua BKSAP DPR dinilai telah melanggar kode etik sebagai Anggota DPR dengan mengolok-olok Partai Gelora dalam acara resmi DPR. Apalagi Mardani tidak hanya kali ini saja mengolok-olok Partai Gelora, dia bahkan sering mengolok-olok Partai Gelora dengan sebutan \'partai nol koma\' \"Itu saya pikir sudah melanggar kode etik ya karena dia selaku anggota Dewan, sebagai Ketua BKSAP juga, seharusnya tidak seperti itu bicaranya,\" katanya. Sebagai simpatisan Partai Gelora, Ika Haryati mengaku tidak dapat menerima sikap Ketua BKSAP Mardani Ali Sera tersebut. Hal itu yang mendasari dirinya untuk mengadukan Mardani Ali Sera ke MKD DPR agar diproses dan dijatuhi sanksi. \"Saya sebagai simpatisan Partai Gelora itu tidak terima. Itu melanggar kode etik, apalagi beliau itu kan Ketua BKSAP kan. Di mana di acara itu dia menjelaskan mengolok-olok dengan dalil bahwa PKS jangan dekat-dekat Partai Gelora dengan tertawa yang terbahak-bahak,\" ujar Ika Haryati. Ika Haryati berharap MKD tidak hanya mencopot jabatan Mardani Ali Sera selaku Ketua BKSAP, tetapi juga memberhentikannya sebagai Anggota DPR RI. \"Tindakan Mardani itu tidak pantas, salah dan menyalahi kode etik. Saya berharap Mardani diberhentikan sebagai Ketua BKSAP dan Anggota DPR,\" tegas Ika Haryati. Pengaduan Eneng Ika Haryati ke MKD pada Senin (30/1/2025) tersebut, mendapat nomor pengaduan 15 pada tanda terima surat pengaduan perorangan. Dalam pengaduan itu, Ika Haryati didampingi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gelora, Ratno Timur SH. Warga Setiabudi, Jakarta Selatan itu mengadukan Anggota DPR A-447, Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jakarta I sebagai Teradu. Pokok pengaduan adalah laporan dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan Teradu dalam sebuah acara resmi DPR RI (Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina pada 21 Januari 2025 kepada Partai Gelora. Hal itu dianggap sebagai penghinaan, diskriminasi, sarkasme, tidak adil dan lebih utamakan golongannya yang dilakukan secara sadar terbuka yang ditayangkan TVR Parlemen, sehingga diketahui oleh masyarakat luas. Dalam pengaduannya, Ika Haryati menyertakan bukti awal berupa satu buah flashdisk berisikan potongan video Teradu yang menyatakan kalimat yang diduga merupakan penghinaan dan mengolok-olok Partai Gelora. Pengaduan tersebut, diterima Sekretariat MKD DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Ditandatangani petugas Sekretariat MKD Cika Vanny dan Tenaga Ahli MKD Tria Novantika. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelor Mahfuz Sidik mengecam tindakan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera yang mengolok-ngolok Partai Gelora dalam \'Silahturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina\' di Jakarta, Selasa (21/1/2025) sore. Ia pun bereaksi keras terhadap pelecehan yang dilakukan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) itu. “Astaghfirullah … serendah itu perilaku Mardani Ali Sera, politisi PKS dan Ketua BKSAP DPR RI,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025). Menurut Mahfuz Sidik, perilaku dan tindakan Mardani Ali Sera sangat memalukan dan tidak pantas, karena acara tersebut, adalah acara resmi kelembagaan DPR, apalagi kehadiran yang bersangkutan kapasitasnya sebagai Ketua BKSAP DPR RI. Sehingga yang diundang adalah berbagai Ormas dan Lembaga Kemanusiaan, salah satunya adalah Baznas RI. Bahkan Baznas dalam kesempatan itu, juga menjadi narasumber bersama dengan perwakilan Kemenlu RI bersama dirinya di depan. \"Apakah pantas dan bermoral seorang Ketua BKSAP DPR bercanda dengan merendahkan parpol lain dengan nada permusuhan? Meski berdalih bercanda, apakah forum yang berbicara tentang membantu Palestina itu layak jadi forum bercanda?\" tukas Mahfuz. Sekjen Partai Gelora ini meminta agar Pimpinan DPR segera menindaklanjuti kasus itu, ke Mahkamah Kehormatan Dewah (MKD). Mahfuz minta MKD memberikan teguran keras kepada Mardani Ali Sera. \"Mardani Ali Sera harus ditegur keras dan diberikan sanksi. Pejabat publik jangan memberi contoh buruk kepada rakyat,\" tegas Ketua Komisi I DPR Periode 2010-2017 ini. (*)
Mako Brimob Dipakai untuk Mengawal Kawasan Pecinan?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEDIH melihat aparat Kepolisian menjadi tunduk pada pemilik uang. Sejak viral seorang pengusaha Dato Sri Tahir dibopong anggota Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua dan mendapat Bintang Bhayangkara Nararya (BBN) masyarakat merasa kurang sreg dengan penghormatan berlebihan yang biasa diberikan kepada senior tersebut. Penghargaan kepada pengusaha seperti ini dianggap \"ada apa apanya\" atau dalam bahasa undang-undang disebut \"kolusi\". Dampaknya jangan-jangan ada anggota Brimob yang boleh mengawal pengusaha etnis China hingga rumah pribadinya. Peristiwa bopong pemilik Mayapada Group di Mako Brimob adalah puncak gunung es indikasi eratnya hubungan antara konglomerat dengan aparat. Hubungan yang tidak wajar dalam paradigma membangun \"esprit d\'corps\" dan nasionalisme. Groundbreaking Mako Brimob Batalyon A Pelopor Polda Metro Jaya di PIK-2 yang dihadiri dan diresmikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit bersama Boss PIK-2 Aguan itu kini viral setelah PIK-2 dengan PSN dan pagar lautnya dimasalahkan rakyat. Media memberitakan gencar pembongkaran pagar laut, sertifikat HGB laut hingga groundbreaking tersebut. Keberadaan Mako Pelopor Brimob Polda Metro Jaya di PIK-2 itu dipertanyakan urgensi dan relevansinya. Tangerang itu masuk Provinsi Banten. Cepat atau lambat Kota dan Kabupaten Tangerang akan berada di bawah wilayah hukum Polda Banten. Ada kekhawatiran keberadaanya justru untuk melindungi kawasan pecinan di PIK-2 Banten. Patung Naga raksasa di Gerbang PIK-2 adalah simbol eksklusivitas kawasan. China Town sedang dibangun di tanah puluhan ribu hektar.Betapa bahayanya negara ini. Benar sinyalemen Presiden Prabowo ada \"negara dalam negara\" dan \"kawasan eksklusif\" dimanapribumi semakin tergusur saja ke pinggiran. Sementara wilayah strategis telah direbut, dikuasai, dan dibangun untuk kawasan pecinan. Investasi adalah tahap awal untuk invasi. Invasi ekonomi, pengaruh politik, dan pada gilirannya invasi militer. Tentu melalui perang proksi dengan pecah belah sesama anak bangsa. Sejak Presiden Jokowi berakrab-akrab dengan Xi Jinping, maka Indonesia sepertinya telah membangun blok pertahanan dengan China. Ini sesungguhnya telah melanggar prinsip atau asas non blok dan politik bebas aktif. Masuk BRICS dan laporan Global Fire Power 2025 yang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu sekutu kuat China membuat \"bahaya kuning\" semakin nyata. Etnis China yang dipimpin oleh para konglomerat sudah dirasakan semakin besar dan berpengaruh. PIK-1 dan PIK-2 akan menjadi cermin. Perlu sensus seksama berbasis etnis di negeri Indonesia agar perilaku diskriminasi kelak dapat dihindari. Pembuatan peta etnis bukan hal yang tabu. Rakyat berhak mengetahui besaran dan sebaran berbagai etnis agar pengembangan dapat terkendali dan tidak mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan Mako Batalyon A Pelopor Brimob Polda Metro Jaya di PIK-2 patut dipertanyakan dalam hal kematangan perencanaan, sumber pembiayaan, pencegahan ketergantungan, kepentingan nasional atau komunal bahkan mungkin personal. Dan yang terpenting apakah ada agenda sebagai pengawalan khusus bagi pengembangan kawasan pecinan ? Tuntutan rakyat yang kini muncul akibat berbagai pelanggaran hukum yang terjadi adalah cabut PSN PIK-2 dan batalkan proyek PIK-2. Moga Brimob tidak menjadi alat atau tameng Aguan untuk menghadapi tuntutan rakyat tersebut. Brimob itu milik dan dibiayai oleh rakyat bukan pelindung proyek milik Sugianto Kusuma alias Aguan. (*)
Pemerintah Diminta Kritisi Gencatan Senjata Karena Jadi Taktik Trump-Netanyanhu Usir Warga Gaza
Jakarta | FNN - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof Hikmahanto Juwana meminta pemerintah mengkritisi pelaksanaan gencatan senjata antara Palestina-Israel. Sebab, gencatan senjata ini menjadi modus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengusir secara halus warga Gaza dari tanah airnya dan memuluskan langkah Israel untuk menguasai Palestina secara keseluruhan. Hal itu disampaikan Hikmahanto Juwana dalam Gelora Talks bertajuk \'Gencatan Senjata, Pembebasan Sandera & Apa Tantangannya?, Rabu (29/1/20250) sore. \"Saya ingin menegaskan, bahwa konflik Palestina ini sebenarnya adalah konflik terkait dengan masalah tanah. Karena tanah yang seharusnya punyanya rakyat Palestina ini, diokupasi dan diduduki oleh Israel,\" kata Hikmahanto. Menurut dia, gencatan senjata ini justru akan dimanfaatkan Israel untuk memuluskan langkah Israel untuk melakukan genosida terhadap etnis Palestina, dan menguasai Gaza secara halus. Apalagi ada upaya Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi sebagian pengungsi Gaza ke luar wilayah Palestina, ke Indonesia, Yordania dan Mesir selama rekonstruksi pasca perang berlangsung. \"Kenapa saya katakan setuju untuk dikritisi, karena ada yang mendasarinya. Tim mediatornya dari Qatar Mesir, dan Amerika Serikat. Sementara Amerika sendiri, terpecah dua kubu, yakni kubunya Joe Biden dan Donald Trump,\" katanya. Kubu Donald Trump yang dimotori PartaI Republik, selama ini lebih menyukai perang daripada perdamaian. Sehingga agak janggal apabila AS meminta Israel untuk menyetujui gencatan senjata. Padahal Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu diketahui menolak gencatan senjata. Ia menduga ada kesepakatan terselubung antara Donald Trump dan Netayanhu soal Gaza dan Palestina. \"Ketika semua sandera Israel sudah dibebaskan, maka semua petinggi dan pengikut Hamas harus dihabisi, serta Gaza harus dikuasai Israel dengan merelokasi rakyat Palestina,\" katanya. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini justru curiga gencatan senjata menjadi alasan terbaru untuk masuk kembali ke Gaza, karena Israel terbukti gagal memerangi Hamas. \"Sekarang ini sudah kelihatan namanya pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel, ada saja rakyat Palestina yang dibunuhi tiap hari. Saya kira ini adalah taktik agar Israel tetap bisa masuk Gaza,\" ujarnya. Hikmahanto berharap agar situasi gencatan senjata ini dapat dimanfatkan Presiden Prabowo Subianto untuk memainkan peran Indonesia secara maksimal mendukung kemerdekaan Palestina. \"Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan hal terdepan. Pertama, kehadiran pasukan kesehatan kita ditambah. Kedua mendapatkan mandat dari PBB untuk peacekeeping. Ketiga mengajak negara lain masuk dan membantu rekonstruksi Gaza. Kempat, mendorong Palestina segera merdeka melalui two state solution,\" tegasnya. Perlu Perubahan Narasi Sementera itu Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Tengku Zulkifli Usman mengatakan, bahwa Presiden AS Donald Trump akan membuat situasi geopolitik semakin tidak menentu dengan berbagai keputusan ekstremnya, terkait Palestina. \"Di periode pertama mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Dan di periode kedua juga akan banyak hal-hal ekstrim yang akan dilakukan dan tidak menguntungkan Palestina,\" kata Zulkifli Usman. Ia berharap ke depannya perlu ada perubahan narasi dalam memperjuangkan Palestina, tidak bisa lagi sekedar hanya memberikan bantuan kemanusiaan atau donasi. \"Jadi apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan menunjuk Wakil Menteri Luar Negeri yang khusus mengurus Dunia Islam (Anis Matta) adalah bagian dari perbaikan narasi pembelaan untuk Palestina,\" ujarnya. Pembelaan terhadap Palestina, menurutnya, kurang menyentuh substansi selama ini, sehingga solidaritas untuk Palestina hanya menjadi komoditas politik saja untuk mencari suara elektoral bagi kelompoknya saja. \"Jadi selama empat tahun, Pak Prabowo akan selalu berhubungan dengan Donald Trump untuk masalah Palestina. Dan ketika berhadapan dengan Trump, maka narasi-narasi Pak Prabowo harus terus diperkuat,\" ujarnya. Sebab, penyelesaian masalah Palestina tidak akan ada solusi selamanya, kecuali dengan pendekatan geopolitik global. Sebab, apabila terus berbicara masalah bantuan, donasi atau sumbangan, maka Palestina tidak ada harapan untuk merdeka. \"Kita bicara Palestina ini sudah hampir 100 tahun tidak selesai, berapa bantuan dan sumbangan yang telah diberikan. Makanya kita minta pemerintahan Pak Prabowo ini benar benar konsen terhadap Dunia Islam dan Palestina,\" katanya. \"Presiden akan lebih banyak ceramah di forum-forum internasional untuk menyakinkan dunia, Dimana Palestina harus merdeka dan rakyatnya menentukan nasibnya sendiri,\" tandasnya. Sedangkan aktivis Palestina, Muhammad Husein Gaza mengkhwatirkan akan adanya gelombang besar normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel pasca gencatan senjata. \"Saya khawatir gencatan senjata di Gaza adalah bagian dari upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kita berharap Indonesia terus konsisten dan komitmen dalam dukungannya terhadap Palestina, bukan sebaliknya ikut melakukan normalisasi hubungan diplomatik denfan Israel,\" katanya. (*)
Danny Pomanto Genap 61 Tahun: Perjuangan di MK, Harapan untuk Sulsel
Makassar | FNN – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan \"Danny\" Pomanto, atau yang akrab disapa Pak DP, memasuki usia 61 tahun pada Kamis, 30 Januari 2025. Namun, tak seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan ulang tahunnya kali ini berlangsung di tengah dinamika politik yang begitu menegangkan. Sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 pada Pilgub 27 November 2024 lalu, Pak DP kini tengah berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat hasil Pilgub yang dinilai penuh dengan dugaan kecurangan. Bagi Danny Pomanto, usia 61 tahun bukan hanya soal bertambahnya angka, melainkan titik refleksi atas perjalanan panjangnya dalam dunia politik dan pemerintahan. Dua periode sukses memimpin Makassar menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di Sulsel. Kini, dengan gugatan yang sedang berproses di MK, Pak DP menghadapi ujian terbesar dalam karier politiknya. Perjuangan Keadilan di MK, Kado Ulang Tahun yang Berbeda Juru Bicara pasangan Danny-Azhar, Asri Tadda, menegaskan bahwa peringatan ulang tahun Pak DP kali ini terasa sangat berbeda. Jika sebelumnya dirayakan dengan kebersamaan bersama masyarakat dan relawan, tahun ini justru menjadi momentum perjuangan hukum dan demokrasi. \"Di usia 61 tahun ini, Pak DP menghadapi tantangan besar, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai simbol perjuangan demokrasi di Sulawesi Selatan. Ulang tahun ini bukan sekadar perayaan, tetapi refleksi tentang integritas, keberanian, dan keteguhan dalam menghadapi dinamika politik yang begitu kompleks,\" ujar Asri di Makassar, Kamis (30/1/2025). Menurutnya, gugatan ke MK bukan hanya sekadar upaya hukum semata, tetapi bentuk komitmen Pak DP dalam menjaga demokrasi dan memastikan suara rakyat benar-benar dihargai. \"Perjuangan ini bukan hanya untuk Pak DP dan Bang Azhar, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Sulsel yang menginginkan proses demokrasi yang jujur dan adil. Tidak boleh ada ruang bagi kecurangan dalam pesta demokrasi, karena ini menyangkut masa depan daerah kita,\" tegasnya. Makna Usia 61 Tahun: Kedewasaan Politik dan Arah Masa Depan Dalam dunia politik, usia 61 tahun sering dianggap sebagai puncak kematangan kepemimpinan. Politisi di usia ini biasanya telah melewati berbagai tantangan dan memiliki pemahaman mendalam tentang pemerintahan, strategi politik, dan dinamika masyarakat. Bagi Danny Pomanto, usia ini bukan hanya tentang pencapaian masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana ia merancang langkah ke depan. Dengan rekam jejak kuat di Makassar dan dukungan luas dari berbagai kalangan, banyak pihak menilai bahwa Pak DP masih memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih jauh, baik di tingkat provinsi maupun nasional. \"Di usia ini, Pak DP telah membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang keberanian mengambil sikap. Gugatan ke MK ini adalah wujud dari itu—bahwa beliau tidak tinggal diam melihat ketidakadilan. Ini juga menjadi pesan bagi semua bahwa demokrasi harus terus diperjuangkan,\" tambah Asri. Dukungan Terus Mengalir, Perjuangan Belum Usai Sejak gugatan diajukan, dukungan terhadap Danny Pomanto dan Azhar Arsyad terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Relawan, simpatisan, dan berbagai kelompok masyarakat tetap solid mengawal proses hukum yang sedang berjalan di MK. \"Pak DP tidak hanya merayakan pertambahan usia, tetapi juga menegaskan bahwa perjuangan ini belum selesai. Kami percaya dengan proses hukum di MK dan berharap keadilan dapat ditegakkan. Ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana demokrasi harus dijaga,\" pungkas Asri. Kini, semua mata tertuju pada Mahkamah Konstitusi. Akankah gugatan ini menjadi momentum perubahan bagi politik Sulawesi Selatan? Satu hal yang pasti, di usia 61 tahun ini, Danny Pomanto tidak hanya merayakan hidup, tetapi juga menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan tidak mengenal batas usia. (*)
Simpatisan Partai Gelora Adukan Mardani Ali Sera ke MKD, Minta Dipecat dari Ketua BKSAP DPR
Jakarta | FNN - Simpatisan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mengadukan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena telah melontarkan olokan yang ditujukan kepada Partai Gelora saat \'Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina\' di Jakarta, Selasa (21/1/2025). \"Untuk itu menjadi dasar bagi saya melaporkan saudara Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan meminta MKD memecat saudara Mardani Ali Sera dari posisi Pimpinan BKSAP,\" kata Eneng Ika Haryati, Simpatisan Partai Gelora dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025). Ika Haryati mengungkapkan, ia akan melaporkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu secara resmi ke MKD pada Kamis (30/1/2025). \"Insya Allah, Kamis (30/1/2025) sekitar pukul 11.00 WIB, saya sebagai Simpatisan Partai Gelora akan mengadukan saudara Mardani selaku Ketua BKSAP dari Fraksi PKS ke MKD DPR,\" katanya. Menurut Ika Haryati, Mardani selaku Ketua BKSAP dan Anggota DPR secara sengaja telah mengolok-olok dan menghina Partai Gelora di dalam acara resmi DPR yang dibuka Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid. Acara tersebut difasilitasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memiliki tujuan mulia, memperjuangkan bantuan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. \"Mardani Ali Sera selaku Anggota DPR RI selalu menghina dan mengolok-olok Partai Gelora, sebelumnya dia bersama istrinya (Siti Onah) mengolok-olok Partai Gelora sebagai partai \'Nol Koma. Sekarang dia mengolok-olok lagi di acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri 103 Ormas dan Lembaga Peduli Kemanusiaan Palestina yang disiarkan langsung oleh TVParlemen pada, Selasa (21/1/2025),\" ungkapnya. Pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat, memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina. Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, \"PKS jangan dekatin ke Gelora,\" ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TVR Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial. Sejumlah perwakilan ormas dan lembaga yang hadir juga tampak terkejut dengan candaan bernada olok-olokan dari politisi PKS itu kepada Partai Gelora. \"Mardani Ali Sera ketawa terbahak bahak panjang sekaligus berdalih mengatakan bercanda dalam menit 03:06 dan 03:19:19. Atas dasar itu saya mengadukan saudara Mardani Ali Sera ke MKD DPR RI,\" tegasnya. Ika Haryati menegaskan, bahwa Mardani Ali Sera sebagai Ketua BKSAP telah merendahkan DPR RI, sekaligus BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI. Apalagi, katanya, sesungguhnya acara Silaturahmi Nasional dengan ormas-ormas tidak ada korelasinya dengan Tupoksi BKSAP sendiri. \"Dengan ini patut diduga kuat BKSAP dimanfaatkan oleh saudara Mardani yang posisinya sebagai ketua/pimpinan BKSAP untuk kepentingan PKS,\" ujar Ika Haryati. Sebab, Tupoksi BKSAP DPR telah diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 116 Udang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3), namun hal itu disalahgunakan oleh politisi PKS tersebut. \"Acara ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan PKS, tidak hanya oleh saudara Mardani Ali Sera dan tapi juga oleh saudara Hidayat Nurwahid sebagai alat konsolidasi dengan ormas dan lembaga Islam dengan dalih Ormas dan Lembaga yang peduli Palestina,\" tegasnya. Ika Haryati berpandangan, bahwa isu Palestina merupakan isu humanisme dan isu global. Sehingga tidak sepatutnya Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatur, mendikotomi hak elemen bangsa dalam berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan dan isu humanisme Palestina, karena ini amanat Konstitusi. \"Dimana Bahwa Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan\". Karena itu, ketika perjuangan Palestina hanya ingin memperluas dukungan ke PKS dan menyempitkan urusan Palestina. \"Maka. mindset saudara Mardani Ali Sera ini sangat berbahaya. Hal ini telah menyebabkan terjadinya abuse of power pada BKSAP DPR RI. Yakni menyempitkan urusan Palestina sebatas PKS dan beberapa parpol saja,\" jelasnya. Ika Haryati menilai pernyataan Mardani Ali Sera tersebut sudah termasuk kategori penghinaan, diskriminasi, sarkasme, tidak adil, dan lebih utamakan golongannya yang dilakukan secara sadar terbuka yang ditayangkan oleh TVR Parlemen, sehingga diketahui oleh masyarakat luas. \"Hal tersebut jelas melanggar sumpah dan janji anggota DPR RI terpilih Periode 2024-2029. Yang berbunyi: Saya bersumpah. Saya akan memenuhi kewajibannya saya sebagai anggota dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik -baiknya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pedoman pada Pancasila dan UUD RI 1945, bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban akan berkerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dari pada golongan. Bahwa saya, akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili, untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa dan NKRI,\" pungkas Ika Haryati. ( Ida).
Gibran Harus Segera Disingkirkan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SUDAH bapaknya menjadi Presiden terburuk, kini anaknya Gibran menjadi Wakil Presiden terburuk. Indonesia bernasib jelek memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang tidak bermutu, penuh kepalsuan, dan dicibir rakyatnya. Hampir jenuh bicara kebusukan ayahnya, saking banyaknya, kini Gibran juga patut untuk disorot. Tiga M menandai dirinya yaitu Mutu, Moral, dan Menjadi (MMM). Soal \"mutu\" semua bisa menilai kemampuan Gibran, terakhir ia memimpin rapat kabinet harus dengan membaca teks. Memimpin rapat saja tidak becus. Sungguh memilukan, para jenderal dan professor terpaksa harus celingukan mengukuti anak ingusan sedang berlatih dengan tertatih-tatih. Masih senang dengan mainan anak-anak, Wapres bermata sendu ini salah menyebut nutrisi ibu hamil dengan asam sulfat padahal yang benar asam folat. Asam sulfat berbahaya jika dikonsumsi ibu hamil, bisa hancur janin. Berbeda dengan asam folat yang berguna untuk kesehatan janin termasuk mencegah kerusakan tabung syaraf (neural tube defect). Keprihatinan atas \"moral\" muncul setelah terkuak akun fufufafa yang berkonten buruk. Ada narasi yang menistakan agama, ujaran kebencian, mencemarkan nama baik, hingga celetukan-celetukan porno. Sekurangnya tiga undang-undang telah dilanggar, yaitu KUHP delik penodaan agama, UU ITE untuk pencemaran dan kebencian, dan UU Pornografi. Masalah \"menjadi\" itu menyangkut proses penetapan Wapres yang tidak fair. Mulai dari Putusan curang MK yang melibatkan bapak, ibu, dan paman Gibran, hingga KPU yang dihukum DKPP. Gibran dipaksakan atas pengaruh bapaknya yang jadi Presiden. Aroma nepotisme yang melanggar Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tercium sangat menyengat. Gibran Rakabuming Raka adalah penyakit bangsa yang tidak boleh dibiarkan atau ditoleransi. Akan terjadi pembusukan politik dengan memeliharanya. Moral, undang-undang, konstitusi dan ideologi dicabik-cabik oleh ulahnya. Gibran harus segera disingkirkan. Penyingkiran konstitusional dilakukan melalui Pasal 7A UUD 1945. MPR harus segera bersidang untuk itu. Wapres yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketrntuan UU No 7 tahun 2017 dan telah melakukan perbuatan tercela patut untuk dimakzulkan. Indonesia itu negara hukum bukan negara kekuasaan. Tidak boleh ada perlindungan politik bagi pelanggar hukum. Indonesia keluar dari negeri main-main, negeri tamiya dan game mobile legends, mengurus rakyat harus serius. Bangsa ini terus menerus dibuat bodoh. Baru saja kita dikagetkan oleh gagasan untuk Makanan Bergizi Gratis (MBG) program unggulan Prabowo dengan menu serangga. Duh di negara miskin Afrika saja tidak harus makan serangga. Begini saja, gaji dan fasilitas Wapres stop dengan pemakzulan. Lumayan bisa dialokasikan untuk MBG. Sabar saja dulu Prabowo sementara tanpa Wapres, toh Gibran juga tidak berguna. Nah hayo pindah dari MMM ke MBG. (*)
Indonesia Bubar
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di kediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 13 Oktober 2024. Sebelumnya, Jokowi dan Prabowo telah bertemu di Jakarta. Membicarakan apa sebenarnya, yang tertangkap di media sosial hanyalah informasi basa basi, jauh dari topik yang sesungguhnya mereka bicarakan. Bagi pejabat yang memiliki kompetensi tentang apa yang di bicarakan karena terlalu peka dan sensitif ditutup rapat, seolah-olah cukuplah menjadi rahasia Prabowo dan Jokowi. Serapat rapatnya, rahasia tersebut ditutup akhir bergerak pelan keluar sekalipun tetap dengan code konfidensial (rahasia), masing masing pihak yang mengetahuinya tidak berani membuka keluar sekalipun di bungkus dengan \"kalimat diduga sebagai pengaman membuka rahasianya\". Pihak yang tidak mau disebut sebagai sumbernya menyatakan layak dipercaya, ada tiga point penting yang pada pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi pada tanggal 13 Oktober 2024 di di kediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo menjelajah pembentukan kabinet Merah Putih : Pertama: Jokowi menitipkan nama orangnya untuk masuk kabinet Merah Putih.Kedua: Jokowi meminta Prabowo untuk tidak mengubah atau mengganggu program oligarki yang telah mendapatkan persetujuan Ci Jinping (RRC).Ketiga, Bernada mengancam apabila point 1 dan 2 diganggu, maka oligarki akan menggangu dan atau akan merusak ekonomi negara. Sampai di sini sekiranya informasi itu benar dan saat itu Prabowo tidak menolak dengan pertimbangan akibat kedaulatan negara terancam, Prabowo Subianto tanpa ada keberanian keluar dari semacam perjanjian tersebut akan terus dalam kendali Jokowi dan oligarki. Riak dan gelombang kecil nampaknya Prabowo mulai berani keluar dari jerat perjanjian tersebut, seperti membongkar pagar laut PIK 2, akan membersihkan korupsi yang telah menjadi wadah nasional, agar semua menteri bekerja demi kepentingan Bangsa dan Negara. Hanya kesan Prabowo Subianto masih dalam bayang bayang oligarki, ragu ragu keluar dari jerat perjanjian diatas masih sangat terasa. Belum ada keberanian mengentikan Program Strategis Nasional ( PSN ) pintu masuk Oligarki dengan jumawa meng acak-acak kedaulatan negara. Ambisi dan cita-cita James Riady dengan Oligarki akan mengeliminasi kaum pribumi, membuat hunian pendatang imigran dari RRC dengan mengusir warga pribumi dan menguasai pantai di seluruh pantai di Nusantara dengan target 200 juta masuk di seluruh wilayah Indonesia, belum ada tanda tanda Prabowo Subianto akan menghentikan. Sementara warga pribumi terus diadu domba bahkan harus berjuang sendiri dengan oknum alat keamanan negara yang telah menjadi budak oligarki. Terlintas dalam pikiran kita apakah Prabowo Subianto akan membuktikan sendiri ucapannya ketika membuat heboh se-Indonesia di bulan ketiga 2018. Mengutip buku Ghost Fleet karangan August Cole dan P. W. Singer. Prabowo Subianto menyampaikan prediksi bahwa negara ini bakal bubar tahun 2030. Terpantau dalam videonya diunggah di akun Facebook Gerindra, @gerindra, pada Minggu (18/3/2018). Wallahua\'lam. (*)
PROSPEK GAZA: Kernyit Dahi, dan Kukuhnya Hamas
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior \"KEBOHONGAN tidak akan masuk akal. Kecuali kebenarannya dirasa membahayakan\" (Alfred Adler). Harian \"The Guardian\" (Inggris), lebih berimbang dalam melaporkan gencatan senjata, kondisi Gaza, dan kepulangan ribuan pengungsi Palestina. Dari Selatan ke Gaza Utara. Kita menyebut \"cover both side\". Harian Jerusalem Post (Israel)? Ketika menyebut kata Hamas, maka di kata awal sering diikuti dengan \"phrasa\" teroris. \"Forum Keluarga Sandera merilis pernyataan keluarga Arbel Yehoud (sandera) yang saat ini ditawan oleh \'teroris\' Hamas. Menjalani hari-hari menegangkan (Jerusalem Post/27 January. Pandangan masyakat Israel terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, sangat dipengaruhi oleh publik opini tersebut. Citra buruk ini terbentuk sangat kuat, tanpa melihat pada \"causa-prima\", atau faktor sebab-akibat. Identik dengan sebuah akuarium yang kotor dan airnya perlu diganti. Apa yang dilakukan Hamas dalam sandi \"Banjir Al Aqsa\" (7 Oktober 2023), adalah sebentuk \"protes\" agar air di dalam akuarium tadi diganti. Tidak ada jalan, semua pintu buntu, sejak perdamaian Palestina-Israel dimulai 1993 (Oslo/Norwegia). Pandangan, Hamas sebagai \"teroris\", seperti pandangan yang dibentuk oleh media Israel. Tak menemui \"titik pijak\". Ketika prajurit Israel: Liri Albag, Naama Levy, Karina Ariev, dan Daniella Gilboa, berpakaian bersih, wajah klimis bersih-ceria, langkah gagah, senyum manis, diantar pejuang Hamas untuk bebas. Maka, kata teroris itu menjadi \"hambar\". Dunia menyaksikan lewat layar kaca. Begitukah cara teroris memperlakukan sanderanya? Membayangkan (kalau boleh bicara), para sandera mungkin terharu berpisah dengan penyanderanya. \"Innocent face\" para sandera terlihat jelas. Tak ada mimik marah, atau benci. Penipuan paling produktif terhadap hak-hak bangsa Palestina adalah. Dengan me-label \"phrasa\" \"teroris\" pada aksi pembebasan Tepi Barat (West Bank) dan Jalur Gaza. Untuk kembali ke garis perbatasan, seperti sebelum Perang 1967 (boder line). Pembebasan sandera IDF, tidak mencerminkan idiom \"teroris\" kepada Hamas (baca:Palestina). Pengakuan para sandera, bahwa mereka diperlakukan baik selama dalam tawanan (makanan, pakaian, dan kesehatan). Itulah mimik yang sama, dengan kesan saat pembebasan sandera Israel (November 2023) lalu. Para sandera wanita, melambaikan tangan tanda perpisahan dengan para pejuang Hamas. Kurun 15 bulan dalam tawanan, sandera seharusnya berwajah lusuh kurang makanan (malnutrisi). Faktanya, kulit mereka masih bening, bersih, dan baik. Kebohongan-kebohongan yang tercipta, sangat tidak masuk akal. Dalam 15 bulan gempuran dan penghancuran Gaza. Beribu-ribu ton bom dijatuhkan oleh Israel Air Force (IAF). Mereka yang dibebaskan tersirat justru merasa terlindungi dari kematian oleh bom-bom negaranya sendiri. Aldert Vrij (2008), dalam \"What Psychological Science Tell Us About Lying and How You Can Avoid Being Duped\" (Psikologi Kebohongan) mengatakan. Motivasi berbohong terbagi dalam tiga dimensi: orang yang mendapat manfaat dari kebohongan, kebohongan untuk menghindari kerugian, dan kebohongan untuk alasan materialistis. Dalam hal pembebasan Arbel Yehoud, Israel menuduh Hamas telah ingkar (berbohong). Israel menyebut Yehoud adalah sandera sipil yang harus dibebaskan terlebih dahulu (sesuai kesepakatan). Sebelum sandera militer, seperti : Liri Albaag, Naama Levy, Karina Ariev, Daniella Gilboa dibebaskan. Namun Hamas meng-klaim, Arbel Yehoud adalah sandera militer. Pakar, dan menguasai ilmu astronomi yang memang dibutuhkan dalam kegiatan militer. Siapa yang berbohong? Israel, atau Hamas? Apa motif dan kekukuhan Hamas untuk tetap taat pada skejul pembebasan Arbel Yehud di hari Sabtu ke-3 (gelombang ketiga) dari kesepakatan gencatan senjata? Apakah karena ada tekanan dari tokoh sayap kanan Israel: Bezalel Smotrich dan Ittamar Ben-Gvir (garis keras). Bahwa, kembalinya pengungsi Palestina ke rumah mereka di Gaza Utara, sebagai bentuk kekalahan dan menyerahnya Israel? Sempat menahan pengungsi untuk tidak ke Gaza Utara, sebelum Arbel Yehud dibebaskan. PM Benyamin Netanyahu, akhirnya membolehkan, setelah Hamas menjamin Arbel akan dimajukan pembebasannya di Kamis (lusa). Maju dua hari dari skejul (Sabtu). \'Linear\' dengan Smotrich dan Ittamar Ben-Gvir, Presiden AS Donald Trump meminta Mesir dan Yordania menampung jutaan rakyat Gaza. Pergi dari Gaza! Itu sejalan pula dengan permintaan militer Israel (di awal perang), agar penduduk Gaza yang ingin selamat dari gempuran Israel. Untuk keluar Gaza, dan mengungsi ke Sinai. (Mesir). Jumlah 47.000 penduduk Gaza yang tewas, adalah bentuk pertahanan yang memunculkan kebingungan Israel. Israel putus asa melihat motivasi bangsa Palestina untuk merdeka, seperti tak tertahankan. Kehancuran Gaza tak menghalangi mereka pulang ke rumah. Peristiwa 1948 (Nakhba), ketika ratusan ribu warga Palestina \"dirayu\" untuk pergi, dan boleh kembali nanti. Keluar sementara dari desa-desa mereka, dengan tetap memegang kunci rumah. Adalah pengelabuan. Inilah aspek \"penipuan\" dalam bentuk yang berbeda. Bangsa Palestina yang pergi, kemudian tak lagi bisa kembali ke rumahnya. Persis seperti yang dikatakan Aldert Vrij, di mana Israel mendapat manfaat dari hal ini. Berita lain yang bisa ditarik \"benang merah\"nya adalah, Presiden Donald Trump telah memerintahkan. Dimulainya pengiriman beberapa bom terbesar (seberat 2000 pon/907 kg) untuk Israel. \"Mereka membelinya,\"kata Trump (The Guardian). Membayangkan perdamaian Hamas-Israel! Membayangkan kemerdekaan Palestina! Membayangkan masa depan perdamaian Timur Tengah. Rasanya, kita akan mengernyitkan dahi! (***).
Jokowi yang Terkutuk
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Keagamaan SETELAH lengser dari jabatan, semakin gencar caci maki kepada Jokowi. Saat berkuasa masih terasa ketakutan publik atasnya. Maklum ada Kepolisian dan Kejaksaan yang mudah digerakkan atas titah sang raja ini. Kini walau seperti masih ada geliat-geliat kuasa, Jokowi sesungguhnya telah tamat dan hanya berfantasi tentang tahta. Coba simak sepenggal syair lagu ini : Adili JokowiPenjahat demokrasiAdili Jokowi Jongosnya oligarki Wahai seluruh rakyat negeriSadarkah engkau kiniSi Jokowi yang tiraniMengoyak bangsa ini Sederhana tapi itulah hukuman bagi Presiden yang tidak bermutu, korup dan jagonya kodok eh jagonya bohong. Tidak ada wibawa, tanpa penghargaan, apalagi kasihan. Perampok atau pemerkosa pasti dibenci dan dicaci maki. Puisi, nyanyi hingga literasi memberi penilaian yang pantas bagi pengkhianat dan penjual kedaulatan negeri. Qur\'an mengutuk Abu Lahab dan Fir\'aun serta menghinakan oligarki kaum Ad dan Tsamud yang telah meminggirkan kebenaran dan keadilan. Syetan yang mewujud pada mereka menjadi musuh dari orang beriman. Allah mengingatkan bahaya dari penyimpangan kekuasaan. Ada keserakahan, keangkuhan, dan makar jahat. Dengan enteng penjahat itu menginjak-injak rakyat. Dalam berbagai aksi dan orasi tangkap dan adili Jokowi, biasa terselip yel atau dendang \"mars\" pejuangan : Tangkap, tangkap JokowiTangkap Jokowi sekarang jugaGantung, gantung JokowiGantung Jokowi sekarang juga Kepada para buzzer pendukung Jokowi sampai mati, perlu merenungi ayat ini : \"Qul auudzu birobinnas, malikinnas, ilahinnas min syarril waswasil khonnas, alladzi yuwaswisu fie shuduurinnas, minal jinnati wan nas\" Katakanlah : \'Aku berlindung kepada Allah yang memelihara, menguasai, dan disembah manusia, dari kejahatan Syaithan yang membisiki ke dalan dada manusia. Dari kalangan Jin dan Manusia\" Syaithan itu mewujud Jin dan Manusia. Pekerjaannya menghasut untuk melakukan perbuatan jahat, merusak tatanan dan melanggar hukum. Adakah Jokowi sang perusak itu adalah Syaithan dari kalangan Manusia ?Wallahu a\'lam. Auudzu billahi minasy syaithoonir rojiim. Aku berlindung kepada Allah dari Syaithan yang terkutuk. (*).
Kontrak Layanan Haji di Saudi Mulai Ditandatangani, Target Selesai Sebelum 14 Februari 2025
Jakarta | FNN -;Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi. Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah. Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/1/2025) Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo. \"Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,\" terang Nasrullah Jasam. Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan. \"Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah,\" jelas Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA). \"Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,\" jelas Nasrullah Jasam. Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang. Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun. Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia. \"Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia,\" jelas Yusron. (*)
POPULER
