ALL CATEGORY
Gibran Jangan Dilantik
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KISAH Gibran memang menarik. Sejak maju sebagai Calon Walikota sudah menjadi bahan gunjingan. Anak Presiden menang mutlak lawan musuh \"pendamping\". Mendapat dukungan mayoritas dari partai politik. Gibran jumawa atas kemenangan buatan itu. Pengaruh ayah sangat menentukan terhadap kemenangan. Usaha ayah berlanjut dengan mengubah persyaratan menjadi Cawapres. Usia 40 tahun ditambah dengan pernah atau sedang menjabat Kepala Daerah Bupati/Walikota. MK yang diketuai Pamanda Anwar Usman mengabulkan dan Gibran pun lolos. Putusan kontroversial yang berefek pada pemecatan Anwar Usman dari Ketua MK dan Hasyim Asyari dari Ketua KPU tetap membuat Gibran melenggang. Seperti ayahnya, ia ingkar janji untuk menuaikan amanah jabatan. Tidak bisa menyelesaikan periode kepemimpinannya. Merasa hebat Inginnya terus naik dan naik dengan tidak mengukur kemampuan diri. Yang penting jadi Wapres meski dengan segala cara. Mungkin bagi Gibran tidak ada kata curang dalam dunia politik. Tidak ada yang dapat menghalangi tirani dan politik dinasti, pelantikan Wapres sudah di depan mata. Tinggal menghitung hari. Namun takdir menentukan lain, ada peristiwa pembocoran akun lama Fufufafa. Gibran kelabakan untuk membantah bahwa itu bukan akun miliknya, 99,99 % orang tidak percaya bantahannya. Sebelum klarifikasi super jelas, Fufufafa adalah gambaran bahwa pemilik akunnya menderita sakit mental dan jika itu adalah Wakil Presiden maka artinya negara dalam keadaan bahaya (state of emergency). Wakil Presiden yang memalukan tidak boleh ada di negara bermoral, negara Pancasila. Dua pilihan yang keduanya menjadi kompetensi MPR, yaitu Gibran dilantik lalu dengan alasan politik, hukum dan moral kemudian diberhentikan. Untuk ini butuh kerja keras berupa kesepkatan atau kekompakan semua fraksi DPR maupun anggota DPD. Pilihan kedua adalah dengan alasan yang sama tetapi tidak melantik Gibran. Wapres baru kelak dipilih dan ditetapkan oleh MPR. Langkah moderat MPR adalah dengan menunda pelantikan Gibran sebagai Wapres hingga semua masalah politik, hukum dan moral dirinya selesai dan clear. Meskipun demikian baik langkah moderat maupun tegas sudahlah jelas tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang, Gibran tidak boleh dilantik. Asasnya adalah \"prevention better than cure\"--mencegah lebih baik daripada mengobati. Presiden dan seluruh jajaran penyelenggara negara akan berada dalam kesulitan akibat memikul beban berat andai Gibran dipaksakan dilantik dan ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Kecacatannya sempurna apakah cacat demokrasi (KPU), cacat konstitusi (MK), cacat hak asasi (HCHR) maupun cacat moral (Fufufafa). MPR baru dituntut untuk mau mendengar dan melihat aspirasi atau perasaan rakyat. Tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang hanya berkutat pada kekuasaan pragmatis. Dahulu suara rakyat dibuang ke dalam keranjang sampah. Kini aspirasi dan suara rakyat itu adalah Gibran jangan dilantik. MPR harus mewujudkan. (*)
HUT TNI dan Dosa Menhan Prabowo
Oleh Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Ilmu Hukum Univ. Trisakti Euforia peringatan HUT TNI ke 79 menggemakan nada suka cita di balik dosa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terutama terkait, aksi gerak cepat naikkan anggaran pertahanan yang diduga disalahgunakan untuk modal suksesi kemenangannya pada ajang pilpres 2024 lalu. Menjelang masa pencoblosan, data Kementerian Keuangan mengungkapkan terjadi kenaikan anggaran secara tertutup, mendadak, dan tak wajar di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo menjelang pelaksanaan pilpres 2024. Peningkatannya fantastis. Mencapai US$ 4 miliar (Rp 61,85 triliun) yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Kenaikan anggaran disepakati Presiden Jokowi dalam rapat tertutup bersama Menhan Prabowo di Istana Bogor 28 November 2023 lalu. Secara prosedural, kenaikan anggaran ini tidak bermasalah karena dilakukan melalui upaya refocusing dan realokasi anggaran dari pagu belanja kementrian lembaga lainnya. Namun yang jadi persoalan, untuk tujuan apa kenaikan anggaran dilakukan? Kemenhan menjawab, kenaikan anggaran sudah sesuai kebutuhan untuk melanjutkan belanja prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) dibarengi Confident Building Measures (CBM). Jawaban basi. Hampir 4 tahun memimpin, alasan ini selalu diulang-ulang Prabowo sebagai kalimat pembenar kenaikan anggaran dan penarikan utang. Tapi hasil belanja dan kinerjanya, sangat mengecewakan. Kementrian Keuangan mencatat, Pada tahun 2018–2021, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,6%, dari Rp106,83 triliun menjadi Rp125,79 triliun. Anggaran kembali dinaikkan menjadi Rp 133,3 triliun di 2022. Lagi-lagi meningkat menjadi Rp134,3 triliun pada 2023 kemarin. Masalahnya, kenaikan anggaran belanja Kementerian Pertahanan, mayoritasnya, dipenuhi dari pinjaman luar negeri. Eksesnya, utang luar negeri Kemenhan pada periode tersebut meningkat tajam. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, utang Kementerian Pertahanan naik dari US$ 1,75 miliar di 2018 menjadi US$ 4,35 miliar pada 2019. Meningkat lagi jadi US$ 4,41 miliar pada 2020. Dua tahun berikutnya meningkat jadi US$ 5,96 miliar di 2022. Kembali meningkat tajam menjadi US$ 7,13 miliar per kuartal III/2023. Namun apa yang dihasilkan Kementerian Pertahanan dari kenaikan anggaran tiap tahun diikuti utang yang menggunung? Indikator kinerja pertahanan, rontok semua. Sejumlah data pertahanan dan sistem keamanan jungkir balik. Mulai dari global peace index (GPI) yang jatuh dari peringkat 41 pada 2014 ke peringkat 53 dari 163 negara dunia (Institute for Economics and Peace, 2023l). Selain itu, global militarisation index (GMI) juga turun peringkat 95 di tahun 2019 ke peringkat 124 di 2023 (Bonn International Centre for Conflict Studies, 2023). Termasuk minimum essential force yang hanya mencapai 65,49% di 2023, sulit capai target 100% (Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, 2023). Sejak 2019 memimpin, dengan kenaikan anggaran tajam tiap tahunnya, Prabowo gagal menaikan GPI, GMI dan MEF. Terhitung empat tahun memimpin, masih gagal. Lalu bagaimana mungkin mampu membalikkan keadaan dalam sisa masa pemerintahan 7 bulan ke depan? Tarik satu saja, persoalan meningkatkan MEF, mustahil bagi Prabowo untuk bisa mencapai target 100% sebagaimana yang dicita-citakan dengan adanya kenaikan anggaran fantastis di 2024 ini. Kegagalan itu terbukti. Diberi waktu empat tahun saja tidak mampu. Apalagi hanya 7 bulan ke depan. Sulit untuk mengukur dan mencapai efektifitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir. Apalagi saat ini Prabowo maju sebagai kandidat presiden sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan. Maka tidak salah, jika publik mempertanyakan, apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu? Apalagi atas nama pertahanan anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024, sengaja dinaikkan untuk disalahgunakan mendukung-mendanai kemenangan Prabowo di pilpres 2024? Wajar kami menduga seperti itu momentumnya sangat pas, jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang menterinya adalah Prabowo yang waktu itu menjadi calon presiden yang berpasangan dengan anak dari presiden itu sendiri. Belum lagi, di Kementerian Pertahanan sendiri terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara, seperti program Food Estate yang gagal, bahkan justru merusak hutan. Belum lagi, terdapat dugaan korupsi besar di Kemhan pada proyek Komponen Cadangan dan Alutsista yang melibatkan perusahan kroni bentukan Prabowo PT TMI. Apalagi sejauh ini, pertahanan merupakan sektor tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran. Aparat penegak hukum lain, terutama KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di dalam sektor ini. Sehingga setiap dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sulit dibongkar karena alasan dan dalih rahasia negara. (*)
Diaspora Indonesia Dunia Mengecam Premanisme
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA, Aktivis FTA & Corporate Advisor Selama hampir seminggu berbagai podcast, media elektronik dan medsos di Indonesia menyiarkan peristiwa biadab yang ditunjukan oleh para preman yang berinisial J dan FEK beserta belasan oknum preman yang membubarkan dengan memporak porandakan acara silahturahmi Forum Tanah Air bersama para tokoh dan aktivis nasional di Hotel GrandKemang. Hal ini serempak telah memantik amarah para diaspora Indonesia yang berada di Amerika Serikat, Australia, Eropa, Timur Tengah bahkan Amerika Latin, yang lagi menonton live acara tersebut melalui youtube. Mereka mengutuk keras peristiwa berutal itu dan merasa malu betapa negeri kita yang katanya negara demokrasi ketiga terbesar didunia, tapi masih menunjukan adanya perilaku premanisme seperti dinegara negara Amerika Latin yang pemerintahannya dikendalikan oleh bos2 kartel, preman2 narkoba. Para diaspora menyaksikan acara Forum Tanah Air, sebuah komunitas/forum diskusi yang beranggotakan ratusan bahkan ribuan diaspora diseluruh dunia. Mereka marah menyaksikan bagaimana para preman itu beraksi seakan negeri ini punya mereka, kekuasaan dan hukum berada ditangan mereka yang terang2an memperlihatkan arogansi mereka dengan gamblang. Lebih miris lagi ketika Mr.J berpelukan dengan para polisi seusai peristiwa itu. Hal ini menimbulkan berbagai polemik para netizen ada apa hubungannya para preman dan polisi? Padahal de facto, pada demo2 mahasiswa selama ini, mereka kerap dipukuli dan di bawa ke kantor polisi; bahkan ada yang disiksa, seperti adinda mahasiswa Iqbal, putra biologis salah seorang Menteri Kabinet Orba. Betul akhirnya Mr.J dan FEK jadi tersangka dari beberapa preman yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi masyarakat masih menduga apakah ini drakor yang kesekian ribu kalinya dengan ujung2 nya sirna tidak berbekas. Seperti cerita para koruptor yang jadi tersangka dipertontonkan oleh KPK atau polisi dilayar kaca, lalu hilang cerita buntutnya. Memang polisi terus mendalami kasus ini dan sudah memeriksa 30 polisi untuk diminta keterangannya, bahkan tersangkanya pun sudah bertambah menjadi 3 orang. Namun masyarakat berharap agar polisi benar benar segera menuntaskan kasus ini, dan membuka tabir siapa aktor intelektual dibelakang insiden tersebut. Kini Said Didu, Din Syamsudin, Jend (purn) Sunarko dan beberapa tokoh pejuang perubahan nasional, konon akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan mengenai acara FTA tersebut. Persepsi negatif dan stigma peran kontroversial polisi yang terkesan memihak kekuasaan kini menguat dibenak para ribuan diaspora yang berharap Polisi akan berperan obyektif dipenghujung era kekuasaan Jokowi. Diaspora juga berharap besar kepada Forum Tanah Air terus berjuang menjalan misinya memberikan kontribusi positif kepada tumpah darah kita. Harapan besar mayoritas para diaspora terhadap pemerintahan baru Prabowo Subianto agar kehidupan demokrasi benar benar bisa di hidupkan dalam negara kita yang sudah memilih menjadi negara demokrasi. Jangan sampai potret Indonesia di mata dunia rusak hanya karena ulah segelintir preman yang dibayar, yang hasilnya akan berbuntut panjang tidak saja pada imvestasi tapi juga pariwisata yang terus kita dengungkan ke dunia luar. (*)
Seandainya Fufufafa Menjadi Wakil Presiden
Oleh Laksma TNI Pur Ir Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik SUKA atau tidak suka, namun saatnya menatap kedepan, Prabowo dan Gibran telah resmi dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah memenangkan Pemilu 2024. Pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 menjadi momen yang sangat dinantikan yang hanya tinggal menunggu hari. Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan menggantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka akan menggantikan KH. Ma\'ruf Amin. Namun apa mau dikata, menjelang saat pelantikan tersebut, bangsa Indonesia dihebohkan oleh munculnya akun Fufufafa. Nama Fufufafa terus menjadi perbincangan publik di media sosial hingga trending di X (dulu Twitter) dan turut menyeret nama anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka karena diduga pemilik akun fufufafa tersebut. Hebohnya akun fufufafa yang diduga milik Gibran sang calon Wakil Presiden tersebut karena menyerang bahkan secara pribadi calon Presiden Prabowo Subiato pada hal yang paling pribadi dan hina. Tidak akan menjadi masalah bila akun fufufafa tersebut tidak ada kaitannya dengan Gibran sang calon wakil presiden, namun bila ternyata benar bahwa wakil presiden dari presiden Prabowo Subiato adalah pemilik akun fufufafa, orang yang menghina diri Presiden Prabowo pada ucapan yang paling kasar dan kotor, maka sulit untuk disangkal hal ini akan menjadi duri dalam daging ditubuh bapak Prabowo Subianto. Bayangkan bapak Prabowo seorang yang telah matang asam garam kehidupan begitu direndahkan oleh seorang anak yang naik kepanggung calon wakil presiden dengan predikat anak haram konstitusi. Inilah salah satu beban yang harus dipikul oleh Presiden kita bapak Prabowo bila benar akun fufufafa pemiliknya adalah Gibran wakilnya sendiri. Presiden Prabowo sebagai orang yang berpengalaman, tentu dapat mengesampingkan perilaku buruk si fufufafa ini. Pintu maaf dari presiden Prabowo mungkin terbuka lebar bagi si Fufufafa, apapun yang dibuat oleh Fufufafa presiden Prabowo dapat mengabaikannya, Prabowo dapat menganggapnya bukan saja sekedar ban serep, tapi dapat pula menganggapnya tidak ada. Meskipun demikian ini menjadi hal yang berat bagi Presiden dalam mengemban amanah rakyatnya, presiden akan bekerja sendirian. Presiden Prabowo tentu dapat saja membiarkan Fufufafa terkubur oleh tingkah lakunya sendiri. Namun akan berbeda dengan si Fufufafa, loyalitasnya pada Presiden tentu menjadi amat diragukan, bahkan bukan hal yang mustahil Fufufafa sedang menyiapkan pukulan pamungkasnya bagi penghalang ambisi kekuasaan ayahandanya. Hal inilah yang harus benar benar diperhatikan oleh para loyalis presiden Prabowo Subianto. Bahwa musuh dapat menyerang dari mana saja. Disisi lain fakta bahwa keberadaan Fufufafa tidak bisa diabaikan. Presiden selaku pimpinan membawahi wakil presiden sehingga dapat mengabaikan keberadaan Fufufafa, namun apakah para menteri dan jajaran dibawahnya dapat mengesampingkan keberadaan Fufufafa? Ini akan menjadi masalah yang harus diperhatikan sejak dini. Itulah seadainya fufufafa benar benar menjadi wakil presiden, loyalitasnya terhadap presiden diragukan, bahkan dapat menjadi musuh dalam selimut. Disisi lain keberadaan Fufufafa bila menjadi wakil presiden akan dapat mempengaruhi atau mengganggu kebijakan para menteri menterinya serta jajaran dibawah hierarki wakil presiden. Persoalan Fufufafa bila menjadi wakil presiden akan menjadi lebih berat mengingat ambisi Jokowi selama ini dan tidak berhenti. Hanya dalam waktu kurang dari 10 Tahun Jokowi benar benar berupaya mengentaskan anak anak dan menantunya serta keluarga besarnya untuk memperoleh jabatan yang tinggi dinegeri ini. Bahkan apabila perlu aturan main atau undang undang dirubah demi meloloskan kepentingan keluarganya. Mengingat kerja keras Jokowi, kerja kerja dengan semua cara dalam wujud cawe cawe Jokowi, maka bukan hal yang mustahil akan muncul matahari lain disisi Presiden Prabowo Subianto. Indonesia berpotensi memiliki matahari kembar atau sebagai manusia Gibran tentu masih punya hati, apalagi bapaknya bukan lagi Raja Jawa, tentu ada rasa takut atas segala perbuatannya selama ini termasuk pada Presiden Prabowo Subianto yang telah dihujatnya. Semoga analisi ini tidak terjadi dan Fufufafa bukan wakil presiden Republik Indonesia. (*)
Indonesia Sudah Retak
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih INDONESIA retak akibat The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism (orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah). Indonesia retak dapat dipahami sebagai keadaan bahwa dalam bernegara telah menyimpang dari norma, etika dan konstitusi Pancasila dan UUD 45. Ini lebih parah. Sejak berlakunya UUD 2002 Indonesia retak seperti tidak disadari telah menimbulkan kerusakan dalam tata kelola negara, berakibat negara dalam guncangan hebat berjalan tampa arah Ada cara pandang yang berbeda dari generasi baru dalam memandang, bertindak, berpikir, merasa, pengetahuan atau pengalaman yang di miliki terhadap sejarah perjuangan para pendiri negara sampai mengganti UUD 45 dan menihilkan peran Pancasila. Harapan butuh waktu dan kepastian hanya Prabowo Subianto yang sebenar lagi resmi jadi Presiden RI, sampai saat ini belum keluar statemen yang tegas dan pasti dengan tekad yang kuat menjaga bahwa Indonesia harus kembali ke UUD 45 asli. Keadaan retak ini ini adalah akibat dari sebab yang sangat jelas dan terang benderang masih tertutup kabut gelap oleh kekuatan yang begitu kuat paham liberalisme , individualisme, dan pragmatisme Kita yakini para pemimpin negara ini sudah mengetahui dan mengenali sebab Indonesia retak tetapi masih menikmati hidup hedonis di alam liberalis tidak peduli negara susah di tepi jurang kehancurannya. Belajar dari sejarah apapun alasannya sebelum negara kembali ke Pancasila dan UUD 45 kehidupan negara ini tetap berada di atas fondasi yang goyah. Siapapun dan kapanpun Presidennya mengelola dan mengendalikan negara ini dengan UUD 2002 akan terus dalam guncangan hebat dan menjadi korban beruntun sejarah gelap sampai negara kembali ke UUD 45 asli. Situasi sedang berpacu dengan waktu yang akan menciptakan kebaikan atau akan menciptakan pemimpin baru yang tetap tidak peduli dengan nasib rakyatnya yang terus menderita. Proses mengetahui dan mengetahui Indonesia retak sampai saat ini belum ada titik terang jalan Indonesia akan menjadi normal. Salah satu kunci pendekatan berbasis keyakinan untuk mengembalikan Indonesia yang sudah retak, jauhi presiden Jokowi sebagai presiden jadi jadian (boneka), setelah lengser dari kekuasaannya harus berhadapan dengan resiko hukum yang sangat berat. Sejarah dan kehidupan bangsa masih berjalan semua memberi waktu dan harapan untuk berbagai hal dan kemungkinan yang akan terjadi mencari ritme atau pola untuk menuntun bangsa Indonesia menapaki sejarahnya kembali normal atau hancur. (*)
Preman Pengeroyok Diskusi FTA Terancam Hukuman 7 Tahun Penjara
Oleh Juju Purwantoro | Aktivis UI Watch POLISI adalah profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.Seperti yang tercantum dalam asal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa \"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum\". Sementara itu tugas pokok Kepolisian RI tercantum dalam \"UU No. 2 Tahun 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Pasal 13 ;Tugas Pokok Kepolisian Negara adalah: a. \"memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat\". Sedangkan konstitusi Pasal 28 UUD 1945 juga menegaskan bahwa \"kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul\" ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, \"UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia\" memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Norma hukum tersebut adalah bertolak belakang, bila kita kaitkan dengan Peristiwa memalukan dan memilukan yang terjadi pada tanggal 28 September 2028 di Ball Room Grand Kemang Hotel, Jakarta Selatan. Sekelompok preman (bayaran) yang seluruhnya bermasker, tiba-tiba menyerbu ruangan tempat yang akan digunakan untuk berdiskusi. Gerombolan tersebut langsung mencabuti dan merusak atribut atau fasilitas diskusi yang sedianya diselenggarakan oleh Diaspora Forum Tanah Air (FTA) yang bermarkas di New York USA. Kejadian itu juga didahului dengan insiden keributan kecil di depan hotel, antara pihak gerombolan dengan Satpam Hotel. Sebagian tamu dan para tokoh nasional yang hadir tampak kaget dengan serbuan brutal dan tiba-tiba tersebut. Mereka tampak merusak dan membawa serta fasilitas terkait, di ruang diskusi. Walaupun acara diskusi belum dimulai, tapi gerombolan tersebut sambil berteriak-teriak memerintahkan acara diskusi dibubarkan. Tampak aneh, aparat kepolisian disekitar kejadian sepertinya membiarkan seolah tidak terjadi apa-apa. Pimpinan gerombolan juga sempat mengatakan kepada aparat kepolisian bahwa tindakannya adalah atas \'perintah atasan\'.Tentu kita bisa pahami siapakah yang dimaksud dengan perintah atasan tersebut. Lucunya lagi setelah kejadian penyerbuan, pimpinan gerombolan tampak akrab berangkulan dengan petugas Kepolisian. Pihak kepolisian tampak melakukan pembiaran, seharusnya bisa mencegah sebagai upaya tindakan preventif. Sejak awal memang menjadi tugas kepolisian, untuk melarang gerombolan tersebut yang jelas terindikasi berbuat tidakan kriminal. Dihadapan kepolisian pula mereka mulai merangsek secara brutal ke ruang Forum diskusi tersebut. Padahal Forum diskusi tersebut dihadiri oleh antara lain ; Tata Kesantra (Ketua FTA), Prof Dien Syamsuddin, Jendral Purn. Fahru Rozi, Mayjen.Purn Soenarko, Said Didu, Refly Harun, Marwan Batubara, Abraham Samad, Rizal Fadillah, dll. Acara diskusi yang di relay ke berbagai negara di lima benua itu, merupakan pelanggaran demokrasi, hukum dan HAM yang sungguh sangat mencoreng (memalukan) wibawa dan kedaulatan negara. Adalah sangat kontroversial jika seorang Kapolsek Mampang Prapatan (Kompol Edy Purwanto mengatakan), tidak mengetahui adanya rencana kegiatan diskusi tersebut. Padahal setiap ada acara/kegiatan yang melibatkan publik (massa) maka pihak manajemen hotel harus menginformasikan ke pihak kepolisian setempat. Persekusi (violence of law) oleh para gerombolan (preman ) perusuh yang berjumlah sekitar 30 orang tersebut harus dijerat dan ditindak dengan hukuman maksimal. Hal itu sesuai Pasal 170, 351 dan 406 KUHP tentang pengeroyokan, penganiayaan dan perusakan dengan ancaman penjara 7 tahun 6 bulan. Sedangkan terhadap semua anggota kepolisian yang bertugas dan terindikasi (terlibat) kasus tersebut, haruslah dikenakan tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI sesusai PP No.2 tahun 2003. Proses hukum (due process of law) dan penindakan hukum (law enforcement) haruslah dijalankan dan berlakukan kepada setiap orang yang terlibat tanpa pandang bulu.Presiden Jokowi diujung masa jabatannya, serta Kapolri Listyo Sigit, Kapolda Metro Jaya, harus ikut bertanggung jawab atas kejadian terhadap FTA ini, kita tidak sedang dalam negara kekuasaan (machtstaat). Walaupun sebagian besar pelaku pidana sudah tertangkap, terpenting kepolisian haruslah menyidik dan mengungkap sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1, siapa dalang (otak) yang menyuruh melakukan (doenplegen), yang melakukan (pleger) dan yang turut serta melakukan (medepleger), semua pihak yang telibat wajib diproses hukum. (*)
Indonesia Perlu Segera Buat Buku Putih Pertahanan Antisipasi Terjadinya Perang Nuklir Skala Global
Jakarta | FNN - Ketua Komisi I DPR Periode 2005-2010 Mahfuz Sidik meminta pemerintah segera menyiapkan skenario terburuk menghadapi situasi geopolitik global yang semakin memanas, apabila Israel terus memperluas zona perang. Sebab, ancaman perang kawasan dan perang dunia (PD) III semakin nyata jika Israel menyerang Iran, serta menyeret Amerika Serikat (AS) dan Rusia terlibat dalam perang tersebut. Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'1 Tahun Perang Palestina & Matinya Nurani Dunia\' , Rabu (2/10/2024) sore. \"Israel sekarang semakin kehilangan muka dan ingin terus memperluas zona perang. Israel ingin menarik kekuatan besar seperti Amerika terlibat. Kalau Iran diserang, maka Rusia juga akan terlibat,\" kata Mahfuz Sidik. Dalam pengamatannya, beberapa saat ke depan, Israel akan lebih fokus membuat perang dengan Iran semakin terbuka, pasca Iran meluncurkan ratusan rudal hipersonik ke Israel. \"Oleh karena itu, saya kira memang kita harus mempersiapkan skenario yang lebih buruk kalau betul, misalnya Iran terpancing, lalu ada kemudian perang terbuka dengan Israel,\" katanya. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini berpandangan Presiden Israel Benyamin Netanyahu punya kepentingan untuk mengelola konflik di kawasan dalam rangka mempertahankan kekuasaanya. \"Israel akan terus memicu konflik di kawasan semakin meluas hingga terjadi perang terbuka. Jadi saya kira kita harus mulai mempersiapkan skenario yang lebih buruk menghadapi situasi global sekarang,\" katanya. Menurut dia, hal ini menjadi pekerjaan rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran Indonesia dalam kancah geopolitik global, dan mencegah peran kawasan semakin meluas. \"Indonesia juga harus bisa mengubah posisi Mesir dan Yordania untuk tidak menutup diri lagi dan menyelamatkan nasib warga Gaza yang tersisa dalam beberapa bulan ke depan ini, karena situasi kawasan akan semakin panas,\" katanya. Jika perang kawasan semakin meluas, dalam jangka panjang akan mempengaruhi rantai pasokan pangan dan energi dunia, termasuk ke Indonesia. \"Sehingga secara geopolitik, Indonesia harus mengambil perannya lebih kuat. Menyelamatkan situasi kemanusiaan di Gaza dan mengambil langkah-langkah internasionalnya untuk kemerdekaan Palestina, dan tidak sekedar menyampaikan pidato keprihatinan,\" katanya. Mahfuz menambahkan, Israel sekarang berusaha sekuat tenaga menargetkan agar Amerika terlibat perang secara terbuka di kawasan Timur Tengah menjelang Pilpres AS. \"Amerika sekarang sedang mengkalkulasi secara geopolitik terlibat perang di kawasan, karena efeknya akan ada perang nuklir dengan Rusia. Netanyahu sengaja menyerang proxy-proxy Iran agar ada perang dunia III,\" pungkasnya. Cegah Perang Kawasan Sementara itu, Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Lebanon Hajriyanto Thohari berharap agar Indonesia berperan agar bisa mencegah terjadinya perang kawasan atau regional. Sebab, Israel pada prinsipnya tidak akan berhenti menyerang Lebanon sampai Hizbullah bisa dihancurkan, seperti halnya Hamas di Gaza, Palestina. \"Tidak hanya Iran, di Lebanon ada banyak negara yang punya proxy-nya. Di situ ada Amerika, Prancis, Iran, dan Arab. Saya berharap Indonesia membuat seruan agar kekuatan besar bisa mengerem diri supaya tidak terjadi perang regional,\" kata Hajriyanto. Keberadaan pasukan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) yang didukung 43 negara, termasuk Indonesia sejak 2006 lalu, yang didukung sekitar 11.500 pasukan perlu diefektifkan untuk mencegah perang regional tersebut. \"Selama ini Hizbullah kalau menyerang Israel hanya sekedar simbolik saja, tapi kalau agresi Israel ke Lebanon seperti ke Gaza, perang besar pasti terjadi. Kehadiran peacekeeping di Lebanon itu dalam rangka memisahkan Hizbullah dan Israel. Peacekeeping harus diefektifkan mencegah perang regional,\" ujarnya. Mantan Wakil Ketua MPR ini menegaskan, bahwa Israel tidak takut dengan kekuatan militer negara-negara arab, bahkan pesawat tempurnya sering berlalu-lalang dan rudalnya berseliweran, dibiarkan saja. \"Negara-negara arab itu tidak punya sistem pertahanan anti roket, sehingga pesawat Israel bisa terbang rendah berjoget-joget dan menari nari dari Lebanon hingga Damaskus, Suriah. Negara-negara arab itu, seperti tidak berdaya,\" ujarnya. Cara efektif untuk menekan Israel itu, lanjut Hajriyanto, dengan menggalang solidaritas dan aksi demontrasi di negara-negara barat. Hal ini membuat dukungan barat kepada Israel dan Netanyahu rontok. \"Jadi yang paling ditakut Israel dan Netanyahu itu, demo-demo di negara-negara Eropa dan Amerika. Sehingga dukungan barat dan legitimasi terhadap mereka langsung rontok seperti beberapa waktu lalu. Kalau demo di negara arab dan Islam tidak berdampak sama sekali,\" pungkasnya. Sedangkan mantan diplomat senor Ple Priatna menyesalkan sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno dan para delegasi Indonesia yang walkout saat Presiden Israel Benyamin Netanyahu berpidato di Sidang Majelis PBB ke-79 beberapa waktu lalu. \"Ngapain harus walkout, utus saja diplomat paling rendah. Caci maki Neyatanyu di situ, sampaikan semua sikap pemerintah Indonesia, dan jangan pernah berpikir untuk membuka hubungan diplomatik dengan Isarel,\" kata Ple Priatna. Ple berharap agar Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih memilih menteri luar negeri yang tepat, tidak hanya sekedar menjadi juru bicara di PBB atau forum-forum internasional, tetapi juga mengambil langkah-langkah visioner kebijakan politik luar negerinya. \"Menteri luar negeri ke depan jangan hanya bisa menyampaikan keprihatinan, atau ikut narasi barat. Jangan menganggap biasa persoalan Palestina, kenapa negara lain seperti bisa membawa Israel ke ICC, sementara Indonesia tidak bisa. Karena kita menganggapnya biasa, dan bisanya hanya menyampaikan keprihatan saja,\" kata Diplomat Indonesia 1998-2021 ini. Sementara Penulis Buku Hamas: Superpower Baru Dunia Islam Pizaro Gozali Idrus mengatakan, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sengaja memperluas perang kawasan untuk sekedar \'buying time\' menunggu kemenangan Donald Trump di Pilpres 2024. \"Netanyahu melakukan buying time, menunggu hasil Pilpres. Netanyahu ingin Donald Trump yang menang. Jika Donald Trump menang dan ekskalasi berlanjut, maka skala perang antara Israel dan Iran akan semakin besar,\" kata Pizaro. \"Tapi kalau perang dengan skala nuklir, kita we can see. Tapi kalau perang dengan skala besar, itu terbuka terjadi apalagi kalau Donald Trump terpilih,\" imbuhnya. Peneliti Asia Middle East Center for Research and Dialog ini sependapat, bahwa situasi geopolitik global sekarang memungkinkan terjadinya PD III, meskipun efeknya tidak secara langsung ke Indonesia, tetapi persiapan harus tetap dilakukan. \"Karena itu, Indonesia perlu membuat buku putih pertahanan mengantisipasi hal ini terjadi. Dan Presiden Prabowo nantinya harus nelpon satu-satu menteri luar negeri. Menlu Iran, Lebanon, Amerika dan lain sebagainya,untuk melakukan deeskalasi perang. Semoga kedepan Indonesia lebih banyak berkecimpung di forum-forum internasional,\" tegasnya. (*)
Muncul Kekuatan Pura-pura Berjuang Kembali ke UUD 1945
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM mewujudkan tujuan negara dalam pembangunan dewasa ini sangat lemah, tidak terencana secara sistematis dan tidak menunjukkan adanya konsistensi secara kesinambungan bahkan terkesan benturan satu dengan lainnya. Sangat dirasakan negara merindukan hadirnya kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan kita. Kehadirannya hanya bisa terwujud apabila negara kembali ke UUD 45 sebagai dasar konstitusi negara dan haluan negara sebagai kebijakan dasar pembangunan negara. Munculnya wacana melakukan kembali amandemen terbatas akan sia sia dan kalau itu dilaksanakan justru akan menambah ketidak konsisten dengan kaidah sistem tertib hukum Indonesia. Karena akan muncul persoalan bagaimana konsekuensi yuridis atas dasar hukum GBHN. UUD 2002 semakin memperkuat fakta bahwa inkonsisten dan inkoherensi dengan UUD 45 dan Pancasila sebagai sebagai sumber segala sumber hukum telah membawa bencana di Indonesia. Hukum sebagai suatu sistem mengandung arti bahwa hukum yang berlaku di Indonesia merupakan sistem nilai terdiri atas bagian -bagian yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan merupakan keseluruhan/kesatuan. Hukum bukan merupakan suatu institusi teknis yang kosong dengan moral atau steril terhadap moral. Sebaliknya hukum harus berbasis pada nilai yang berkembang dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. UUD 2002 tidak lagi meletakkan musyawarah mufakat sebagaimana terkandung dalam budaya filosofi Pancasila. UUD 2002 sudah tidak ada hubungannya dengan Revolusi perjuangan bangsa 17 Agustus 1945. Bahkan merupakan tindakan pembubaran negara Proklamasi 17 Agustus 1945. UUD 2002 memang masih mencantumkan dasar filsafat negara Pancasila pada Pembukaan UUD 45 pada Alinea IV, namun dalam penjabaran pasal pasalnya di UUD 2002 yang 97 % sudah dirubah berisi paham liberalisme - individualisme. Nilai nilai filosofis Pancasila serta asas - asas \"Staatsfundamentalnorm\" telah dimarjinalkan dengan filosofis liberalisme, individualisme, dan pragmatisme. Dampaknya sumber sumber strategis kesejahteraan rakyat di kuasai kapitalis asing. Dalam pelaksanaan demokrasi Pemilu / Pilpres bukan hanya bangsa ini terbelah, juga di kuasai oleh oligarki dan asing. Sampai disini akan memberikan gambaran khususnya saat negara berdasar UUD 2002 Presiden Joko Widodo bersama kekuatan Taipan Oligarki dan kekuatan asing bebas melakukan apapun di Indonesia. Joko Widodo harus menanggung akibatnya sebagai korban UUD 2002 dan siapapun presidennya selama masih berlaku UUD 2002 akan menjadi korban berikutnya. Anehnya akhir akhir banyak kekuatan yang seolah olah sedang berjuang kembali kembali ke UUD 45 asli tetapi perilaku terbaca dengan jelas dan terang sedang mempertahankan paham liberalisme, individualisme dan prakmatisme.(*)
Bravo Iran, Bravo Sinwar
Oleh Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Hukum Universitas Trisakti SELAMA 75 Tahun arogansi Israel di Timur Tengah, terutama di Palestina, inilah kali pertama Israel berbalik menerima pukulan telak yang memalukan. israel menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan sepanjang sejarah. Dihantam sekitar 500 rudal hipersonik Iran. Semua orang, terutama masyarakat Gaza dan Lebanon, menyambut gembira. Termasuk masyarakat dunia lainnya yang selama ini mengutuk arogansi Israel. Pastinya, detik-detik serangan masif rudal Iran ke Israel, sudah sangat lama dinantikan. Iran benar-benar mewujudkan janjinya. Mengejutkan dunia, terutama Israel, Amerika dan sekutu lainnya. Lewat operasi \"Janji Setia 2\", ratusan rudal disasarkan secara terorientasi ke target-target utama. Iran melesatkan rudalnya ke titik-titik pangkalan militer Israel di sekitar Tel Aviv: Nevatim, Netzarin Tel Nof. Meskipun wilayah ini dilindungi sistem pertahanan (Iron Dom) paling canggih di Israel, tapi suksesi serangan mencapai 90% merusak target. Selain Tel Aviv, rudal Iran juga terlibat jatuh di beberapa kota lainnya dan berhasil merusak fasilitas vital termasuk gedung pencakar langit. Suasana horor begitu mencekam, raungan sirine dan teriakan histeris warga sahut-menyahut. Iron Dom yg dibangga-banggakan, tak berdaya mencegah serangan rudal Iran. Paling fenomenal dari serangan Iran, sampai detik ini, meskipun berhasil mengahncurkan fasilitas militer dan vital lainnya, tapi tidak satupun jatuh korban dari kalangan sipil Israel. Netanyahu tampil dalam konfrensi pers dengan kondisi tangan dan suara yang terlihat gemetar tanpa henti. Antara menahan rasa takut, rasa marah dan rasa malu. Menyatakan siap melangsungkan serangan balasan yang lebih dahsyat. Begitupun Amerika dan Prancis yang langsung mengutuk dan mendorong Dewan Kemanan PBB menggelar rapat darurat pukul 10 WIB pagi tadi. Presiden Biden menyatakan dukungan penuh ke Israel. Tengah didiskusikan bersama Netanyahu terkait rancangan serangan balasan Israel ke Iran. Amerika memastikan konsekuensi berat akan segera diterima Iran. Juru bicara Gedung Putih, Jack Sullivan juga menegaskan, pihaknya, bersama Israel dalam waktu dekat akan memastikan terjadinya serangan balasan. Iran meresponnya dengan kalimat elegan. Untuk saat ini, untuk sementara, serangan rudal balistik kami selesai. Namun jika Israel, Amerika dan sekutu melakukan serangan balik, maka kami akan merespon serangan berikutnya dengan kehancuran yang lebih besar terhadap infrastruktur Israel. Iran juga mengancam akan menargetkan aset-aset regional sekutu Israel yang selama ini terlibat bersama Israel. Serangan Iran membuka alternatif baru dalam wajah konflik di kawasan. Menjadi pemicu meningkatnya ketagangan regional dengan potensi akselerasi eskalasi menuju perang terbuka yg lebih masif dan meluas. Hal ini bergantung pada langkah balasan yang nnti dilakukan Israel dan Amerika. Semakin tinggi intensitas balasan Israel dan sekutu, semakin besar respon Iran, semakin dahsyat eskalasi konflik. Artinya, potensi kecamuk perang makin tidak terkendali dan akan menyeret banyak pihak. Pernyataan Iran, selain membalas kematian petinggi Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, pemimpin sayap milisi luar negeri Iran yang paling tua (dibentuk 1982) yang tewas dalam akibat rudal Israel di Lebanon, serangan terbaru ini juga untuk membalasa provokasi, serangan dan genosida Israel di Palestina, terutama di Gaza yang berlangsung hampir setahun. Di sinilah titik menariknya. Sejauh ini, Iran hanya mampu merealisasikan dukungannya secara tertutup kepada kelompok pejuang Hamas di Gaza. Bahkan hingga kasus kematian Ismail Haniyeh, Iran hanya mampu berjanji akan balik menyerang Israel. Masyarakat dunia, terutama oposisi di Iran dan warga Gaza, berharap Iran lewat IRGC akan balik menyerang israel dalam waktu dekat. Tapi kenyataannya, Iran hanya mampu bermain lewat sayap milisi IRGC di Lebanon, Irak dan Houthi di Yaman. Dimana konsentrasi serangannya berpusat di Lebanon. Belakangan, Pemimpin Hamas terbaru, Yahya Sinwar, sukses merajut komunikasi lebih intens, strategis dengan Hassan Nasrallah sehingga mempengaruhi pola serangan Hizbullah menjadi lebih agresif dan masif terhadap Israel. Pola lebih agresif yang dipraktikan Hizbullah dari perbatasan Lebanon, sukses menyulut Netanyahu melakukan serangan yang lebih masif ke Lebanon. Eskalasi serangan yajg meningkat, dilakukan secara random tanpa ada target yang terorientasi. Bukan hanya menyasar milisi Hizbullah, kebanyakan justru berdampak terhadap kerusakan fasilitas publik, perumahan dan ribuan korban jiwa dari kalangan sipil Lebanon. Didalamnya termasuk ekses terbunuhnya pemimlin Hizbullah, Hassan Nasrallah dan komandan Garda Revolusi Iran, Abbas Nilforoshan. Hanya berselang sepekan, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei memerintahkan langsung serangan terbuka dari Iran ke Israel. Ali Khamenei mengatakan: \"Dengan pertolongan Allah, pukulan front pemberontakan akan semakin kuat dan menyakitkan bagi tubuh rezim Zionis yang sudah usang dan membusuk. Serangan garis depan perlawanan terhadap tubuh rezim Zionis yang sudah usang dan membusuk akan lebih dahsyat lagi\". Pola komunikasi Yahya Sinwar dengan para pendukungn regionalnya, terutama dengan Hizbullah dan Pimpinan Iran sangat efektif, mampu mendorong Kesediaan Iran melancarkan serangan langsung ke Israel. Eksesnya, telah membuka babak baru yg sedikit memberi kelegaan bagi warga palestina dan Hamas hadapi intensitas gempuran Israel di Gaza. Saat ini Israel dibuat sibuk, harus berfikir keras, membentuk pertahanan anti rudal yang lebih canggih untuk cegah serangan lanjutan rudal Iran, meningkatkan kemampuan alustistanya, belanja perangnya, termasuk mengorinetasikan perang secara masif di dua front selain Gaza, yakni Lebanon dan Iran sebagai sumber ancaman terbesarnya. Sinwar berusaha keras memanfaatkan papun yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi intensitas serangan Israel ke Gaza. Termasuk memanfaatkan Iran dan seluruh froxy milisinya yang juga sangat berguna untuk mengisi kelemahan strategis-alustista Hamas dalam melawan Arogansi Israel. Sinwar sadar, smanatomi kepemimoinan tertinggi dan militer Iran juga banyak pengkianat, kaki tangan-informan Israel. Tapi secara mayor, Sinwar juga mengerti, pola relasi Iran dan Israel saat ini berada dalam fase ke-4, permusuhan terbuka, setelah periode Ambivalen, persahabatan dan memburuk yang berakhir pada revolusi Iran 1979. Sinwar sadar, negara Arab di sekitar Palestina, hampir semuanya, termasuk Yordania dan Mesir udah masuk perangkap Jongos, dengan model mutakhir basis Abraham Accords buatan Amerika. Mendorong seluruh negara arab normalisasi hubungan dengan Israel. Ini alasan kenapa negara-negara Arab, mayoritasnya tetap diam, hanya sebatas ngoceh doang. Di sisi lain, iran juga mendapatkan manfaat yang berbeda dengan mendukung Hamas dan warga Palestina. Dengan membela Palestina, Iran bisa mempolitisasi dukungan dan kemarahan umat Islam dunia dalam rangka menggoyang konstrasi dan tindak lanjut Abraham Accords menyeret negara-negara Arab ber-makmum pada Israel menjadikan Iran sebagai common ennemy. Eksistensi Iran sebagai sandaran kekuatan militer utama di Gaza, tidak berdiri sendiri. Di belakang Iran berdiri Rusia, Cina dan beberapa koalisi lainnya. Iran sejalan kepentingan dan mewakili kepentingan oposisi Amerika dan Barat di kawasan regional. Artinya yang terjadi sekarang adalah perang froxy beserta milisi turunan. Perang kepentingan pengaruh dan dominasi adidaya dunia. Dalam konteks ini, Hamas di bawah pimpinan Sinwar, pasti memilih memanfaatkan kekuatan Iran yang mewakili kelompok oposisi Amerika, Barat, Israel. Memanfaatkan kelompok oposisi, membuat Hamas punya banyak kesempatan untuk menahan laju genosida dan ambisi Israel yg memang sudah sangat ngotot kuasai tanah Palestina lebih cepat. Pastinya, melihat Israel dihajar tak berdaya seperti ini adalah impian, harapan, cita-cita mayoritas manusia di dunia, terutama warga Palestina. Dan yang melakukannya adalah negara Syiah terbesar dunia Iran, bukan negara Sunni yang se-aqidah dengan warga Palestina. Sungguh hina negara-negara muslim Arab Sunni di sekitar Palestina, mampunya hanya menjadi jongos, sekutu Israel, Amerika dan Barat. Apapun motif serangannya, Iran patut diapresiasi. Banyak emosi dan kemarahan umat Islam dunia terbalaskan lewat aksi serangan Iran ke Israel. Semoga, serangan balasan berikutnya lebih dahsyat lagi..(*)
Karikatur Babi Panggang
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Di salah satu Group WA ada karikatur lucu dan menusuk yang mungkin berhubungan dengan peristiwa penyerangan acara silaturahmi dan diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang 28 September 2024 lalu. Ada tiga blok gambar karikatur tersebut, yang pertama berjudul \"DatangTak Diundang..\". Ada beberapa ekor babi hutan liar dan beringas menyeruduk dan mengobrak-abrik fasilitas sekitarnya, sementara di depannya ada orang-orang duduk mengelilingi meja yang terkaget-kaget memperhatikan serudukan babi-babi tersebut. Tertulis pada layar di pinggir meja \"Diskusi Tanah Air\". Blok kedua berjudul \"Salam Salaman..\". Tergambar babi-babi beringas tadi kini santai bersalaman dan berpelukan dengan figur-figur yang mirip dengan aparat Kepolisian. Blok ketiga berjudul \"Dipanggang..\" disini aparat Kepolisian berjajar bersiap duduk untuk Konperensi Pers sementara dibelakangnya bergantungan tontonan lima babi yang dipanggang. Di bawah jajaran aparat Kepolisian tertulis \"jadi pahlawan\". Karikatur di atas mendekati gambaran peristiwa penyerbuan dan perusakan atribut Diskusi Kebangsaan FTA di Grand Hotel Kemang pada hari sabtu lalu. Peristiwa yang berspektrum mulai sikap anti demokrasi, pelanggaran hukum, keterlibatan aparat hingga dalang di balik penyerbuan. Gerombolan itu membuat perangkap lalu terjebak dalam perangkapnya sendiri. Terkuak lagi melalui video baru yang tersebar, ternyata sebelum aksi dilakukan, ada pembicaraan di suatu ruangan hotel antara anggota tim penyerbu dengan pihak Kepolisian yang diduga Polsek Mampang. Tampak ketidaksabaran para gerombolan untuk segera bertindak atau bergerak. Pihak Kepolisian menenangkan khawatir mengganggu kenyamanan tamu-tamu hotel. Dengan fakta ini maka semakin terbukti bahwa semua gerak gerombolan diketahui oleh pihak Kepolisian. Diduga pihak Polsek bukan instansi \"dalang\" penggerakan aksi, ada intansi yang lebih tinggi yang \"menguasai\" gerombolan tersebut. Tidak ada alasan kuat bahwa gerombolan itu bertindak sendiri. Ada kerjasama dan fasilitasi. Tekanan publik yang kuat atas \"blunder\" aksi ini memaksa plan B dijalankan. Babi-babi itu harus dipanggang dan dipertontonkan. Pekerjaan dengan mengorder etnis tertetu telah memancing ketersinggungan elemen betawi dan organisasi keagamaan. Konsolidasi dukungan dan perlawanan atas perlakuan biadab kepada tokoh-tokoh kritis merupakan keniscayaan. Tokoh yang hadir bukan orang sembarangan. Benar ucapan Said Didu \"mereka salah pilih lawan\". Mungkin jika karikatur berlanjut akan muncul blok kermpat, aparat Kepolisian sedang dibriefing atau diarahkan oleh \"invicible hands\" hitam untuk mengatasi dampak hebat akibat perbuatan bodoh penyerbuan kegiatan diskusi di sebuah hotel. Demonstrasi di depan hotel saja sudah salah kaprah, apalagi menyerbu ke dalam lalu mengobrak-abrik fasilitas hotel. Tindakan itu dibilang nekad dan gambaran dari kepanikan tingkat dewa. Tidak ada pilihan lain selain menuntaskan secara obyektif faktor penyebab perbuatan nekad atas sebuah organisasi berjaringan internasional tersebut. Membongkar aktor di belakang atau dalang yang ternyata berujung pada babi-babi panggang yang dipertontonkan. Sampai tahap sekarang publik belum percaya aparat melakukan langkah yang obyektif dan serius. Kasus Sambo dan Km 50 dengan disain tipu-tipu publik jangan diulangi dan dibudidayakan. Negara Pancasila itu berasas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, bukan Kebinatangan Yang Kerdil dan Biadab. (*)
POPULER
