ALL CATEGORY
Konsistensi GCG Jadi Kunci PTPN IV PalmCo Dukung Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi
Jakarta | FNN - PTPN IV PalmCo, salah satu Sub Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) yang mengelola perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik negara di seantero Indonesia kembali berhasil mencatatkan penilaian positif terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Untuk tahun buku 2023, perusahaan yang mendapat mandat dari pemerintah untuk berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional tersebut memperoleh skor GCG mencapai 92,55 atau termasuk ke dalam kategori sangat baik. Dari enam aspek yang dinilai, mulai dari komitmen, pemegang saham, dewan komisaris, direksi, pengungkapan dan aspek lainnya, skor PTPN IV PalmCo menjadi penilaian yang tertinggi di lingkungan PTPN grup. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan skor yang tinggi bukan menjadi sasaran mutlak tetapi lebih kepada bagaimana tata kelola yang baik dapat diterapkan secara sempurna. \"Yang terpenting dalam penerapan GCG bukan sebatas pada tingginya skor, namun bagaimana dengan impelementasi governance yang baik, mampu mendorong setiap insan PalmCo agar menjaga integritas, bekerja profesional, dan tumbuh dalam kolaborasi,\" kata Jatmiko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (03/02/2025). \"Sehingga mampu membawa perusahaan tidak hanya sebagai yang terluas, namun juga yang terdepan dan membawa banyak manfaat bagi semua pemangku kepentingan,\" lanjut sosok yang persisten menjalankan transformasi selama enam tahun terakhir di PTPN tersebut. Penilaian GCG PTPN IV PalmCo tahun buku 2023 dilakukan melalui metode self assessment dengan quality assurance oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI melalui mekanisme fokus group diskusi (FGD). Skor yang diperoleh oleh Perusahaan yang mengelola perkebunan sawit terluas di dunia tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada pengukuran sebelum PTPN IV mengalami restrukturisasi, skor GCG yang meliputi sebanyak 43 indikator, 153 parameter, dan 568 faktor uji kesesuaian, Perusahaan mencatatkan skor 92,43. Jatmiko juga mengapresiasi BPKP RI yang telah memberikan asistensi serta kolaborasi yang apik sehingga pelaksanaan self assessment dapat berlangsung dengan baik. Juga untuk Holding Perkebunan yang telah menginisiasi agenda self asesmen bersama di lingkungan PTPN. \"Terimakasih kepada BPKP RI atas pendampingan dan kolaborasi yang sangat baik. Skor ini juga menjadi amanah agar perusahaan dan seluruh insannya betul-betul menunjukkan perilaku yang berAKHLAK,\" urainya. Walau hasil asesmen GCG meningkat Jatmiko berpesan bahwa ruang perbaikan masih terbuka lebar. Ia meminta kepada segenap karyawan untuk tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan komitmen serta kerja keras. \"Hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Kita punya amanah besar dalam ketahanan pangan dan energi negeri ini. Impelementasi GCG yang baik akan mengakselerasi kedua hal besar tersebut,” tutupnya. (Ida)
Bangkit dan Kembali Menjadi Negara yang Merdeka
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila SEJAK UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 hasil Amandemen bangsa dan negara ini kata Pujangga Ronggowarsito \"Koyodene gabah diinteri.\" Sebuah ungkapan bahasa Jawa. Yang mengibaratkan sebagaimana gabah (bulir padi) yang diinteri (diletakkan di atas nyiru, tampah, dan diputar putar). Ini merupakan upaya para petani untuk memilih padi yang bernas dan membuang padi yang kosong. Pada saat diputer itulah maka bulir padi itu akan senantiasa bergerak mengikuti manusia yang menggerakkan. Mau digerakkan ke kanan ikut ke kanan. Mau digerakkan ke kiri ikut ke kiri. Semuanya ikut. Nggak peduli yang berisi maupun yang kosong yang pandai maupun yang bodoh itu lah demokrasi Liberal yang sedang menjadi agama di negeri ini. Pernyataan di atas adalah permisalan suatu bangsa yang sedang kehilangan jatidiri nya , suatu kelompok masyarakat yang benar benar tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Suka ikut-ikutan. Dan sejak prinsip kita diamandemen bangsa ini tidak sadar apa yang sedang terjadi. IIkut sana ikut sini. Nggak tahu mana yang benar dan yang salah Tuntunan jadi tontonan begitupun sebaliknya. Para ulama dan pemimpin Agama juga tidak mampu memberikan nilai nilai kebenaran ,cerdik pandai guru -guru besar ikut terseret dengan demokrasi liberal demokrasi tanpa makna dan tanpa prinsip dalam berbangsa dan bernegara . Bung Karno sudah mengatakan jauh hari \"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Itulah yang terjadi sekarang ketika prinsip prinsip berbangsa dan bernegara ditinggalkan . Kita mempunyai proclamation of independence dan declaration of independence sekaligus.Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. (pidato Soekarno ). Prinsip kita sebagai bangsa dan negara telah diamandemen dan kita jika tidak sadar akan terjadi perang saudara.UUD 2002 semakin jauh untuk mewujudkan Ke adilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia . Kita gadaian negara ini pada negara China dan segala kekayaan ibu pertiwi digaruk dan kita biarkan keserakahan terus berlanjut. Bangsa Indonesia ini di beri kekayaan alam nya yang luar biasa tetapi salah dalam memimpin sehingga mengundang Negara China untuk menggadaikan negara . Sejak amandemen UUD1945 bangsa ini dikuasai oleh 9 Naga Oligarkhy ini yang menguasai negara dan oleh pejabat negara justru diberi kekuasaan untuk menguasai ekonomi Indonesia menguasai politik Indonesia dengan mengamandemen UUD 1945 ,menghapus prinsip-prinsip bernegara. Akibat nya yang terjadi \"4 Indonesian richest ppl\'s wealth is on par with 100 million people of its population [kekayaan 4 orang terkaya Indonesia setara 100 juta penduduk],\" cuitnya. Jadi kalau penduduk Indonesia berjumlah 280 juta hanya dikuasai oleh 9 Naga .Apakah yang demikian negara ini punya tujuan berdiri nya .Apa begini prinsip -prinsip negara yang di Proklamasikan Soekarno Hatta. Mengapa semua ini terjadi karena kita salah kelola dan berkhianat dalam berbangsa dan bernegara dan lebih para lagi kita serahkan negara bangsa ini pada negara Chiña . “Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuat.” Saat ini Tuhan mengirim pemimpin sekaliber Prabowo yang sedang memimpin dan melawan membersihkan residu yang ditinggalkan oleh penguasa sebelum nya ,tetapi juga sangat berat sebab menteri menteri yang ada masih residu kekuasaan masa lalu dan mereka masih memegang kunci seperti Kapolri,Menteri dalam negeri ,menteri keuangan ,dan bahkan Program strategis Makan Bergizi Gratis dikuasai Projo dan sudah tercium terjadi pembusukan . Sangat berat bagi Prabowo untuk menegakan Indonesia dan sedang terjadi perang dengan oligarkhy rupa nya dimulai dari reklamasi laut yang ilegal dan akan terus menyasar perkebunan sawit yang selama ini dikuasai mafia tanah akan disikat habis . Jadi akibat sepuluh tahun pemerintahan menghalalkan segala cara sampai memberi kosensi waktu pada investor selama 190 tahun jelas ini adalah pelanggaran konstitusi dan UU Agraria maka harus dibatalkan. Ingat apa yang sudah dikatakan Bung Karno. \"Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.” Merdeka saja tidak bisa berdiri apalagi Bersatu,Berdaulat,Adil dan Makmur .semakin jauh dari panggang api.Rakyat harus bersatu untuk kembali keUUD 1945 dan Pancasila untuk kembali menjadi bangsa yang Merdeka. (*)
PDKN Desak Presiden Prabowo Segera Ganti Kapolri Listyo Sigit
Jakarta | FNN - Skandal pemagaran laut sejauh 30,16 km di pesisir utara Tangerang Banteng, menguak kejahatan keagrarian: laut di perairan pesisir wilayah yang beririsan dengan ibukota Jakarta itu ternyata oleh BPN Tangerang diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan dan hak guna bangunan (SHGB) atas nama korporasi. Tindakan BPN yang dituding banyak kalangan sebagai delik pidana kelautan itu memantik murka semua kalangan, terutama aktivis masyarakat sipil. Polri yang berkewajiban menangani cepat masalah ini, ternyata ditengarai tak bergeming. “Kemana saja tuan Kapolri Listyo Sigit Prabowo? Toh Presiden Prabowo sudah perintahkan mengusut tuntas skandal pemagaran berikut sertifikasi wilayah laut itu, juga dalangnya,” kata Rahman Sabon Nama, Minggu pagi (2/2/2025). Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) ini justru mempertanyakan ketaat-asasan, integritas dan loyalitas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal tindak pidana skandal itu. Utamanya skandal ilegal sertifikasi (SHM dan SHGB) perairan laut yang melibatkan Kementerian Agraria dan pejabat BPN serta kepala desa. Terhadap Kapolri Listyo Sigit Rahman juga mengungkapkan bahwa di era kepemimpinannya, kelewat banyak kasus kejahatan hukum dilakukan anggota Polri: kasus kejahatan Sambo, kejahatan Cyber, kejahatan beking narkoba, judi online, penambangan ilegal, sampai dengan beking mafia pencaplokan tanah rakyat diberbagai wilayah. “Pelibatan diri anggota Polri dalam kejahatan-kejahatan itu memberi indikasi kuat bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit lalai mengemban tugas dan ketaatasasan dalam penegakan hukum dan menjaga nama baik, martabat, dan wibawa institusi Kepolisian Republik Indonesia kata Rahman. Alumnus Lemhanas ini mencatat sederet kasus hukum dugaan keterlibatan anggota Polri yang marak viral memenuhi ruang publik di medsos pada era Listyo Sigit menjadi Kapolri. Terkait hal diatas,maka urgen untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan pemerintahan Prabowo ,PDKN mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti Kapolri Lystio Sigit Prabowo, sekaligus segera melakukan reformasi ditubuh Polri secara menyeluruh, untuk menyikapi perkembangan negara saat ini dalam tatanan ketatanegaraan dan pemerintahan serta kemasyarakatan merujuk pada eskalasi tantangan Kamtibmas yg cepat berubah. Keberhasilan kinerja pemerintah 100 hari pertama sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024 , maka Presiden diminta untuk segera melakukan pembersihan ditubuh Polri secara menyeluruh dan konsisten guna memulihkan kepercayaan publik terhadap Institusi Polri untuk mendukung pemerintah dalam penegakan hukum dan menjaga Kamtibmas tegas Rahman. (*)
Banten Melawan Aguan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MUNCUNG adalah Desa di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang sebagai salah satu Desa yang terbabat PIK 2 melalui manipulasi PSN. 1 Februari 2025 menjadi momen kebersamaan masyarakat Muncung denga aktivis dan Jawara Banten serta jajaran Kesultanan Banten. Ribuan rakyat tumpah ruah mengikuti aksi menolak proyek PIK 2. Pusat aksi dilaksanakan di batas area pesawahan yang telah direbut Aguan. Mengerikan keserakahan manusia kapitalis yang tega menggusur tanah rakyat. Dibantu oleh aparat mata duitan yang rela diperalat untuk menzalimi rakyatnya sendiri. Meski awalnya dihadang oleh preman bayaran hingga ada persekusi segala, namun ternyata keok oleh keberanian peserta aksi. Mahasiwa IMM ikut berada dalam barisan perlawanan. Beberapa perwakilan warga Muncung menyampaikan pengalaman buruk akibat penggusuran dan intimidasi. Beberapa tokoh berorasi baik dari unsur purnawirawan, kesultanan, kyai dan ulama, ormas, advokat, emak-emak, maupun jawara serta pondok pesantren. Sentral isu pada desakan pencabutan PSN, pembatalan PIK 2, dan penghukuman pelanggar hukum. Jokowi adalah sumber masalah, pelindung atas dugaan berbagai kejahatan yang dilakukan Aguan di PIK 2 baik korupsi, kolusi, subversi maupun pelanggaran HAM berat. Tangkap dan adili Jokowi mengemuka, demikian juga dengan tangkap dan adili Aguan. Perwakilan Kesultanan Banten menyinggung sikap penolakan pada proyek PIK 2. Sesungguhnya Sultan beserta tokoh-tokoh Banten sudah membuat pernyataan sikap yang isinya : Menolak PIK 2 dan memohon kepada Presiden untuk mencabut PIK 2 sebagai PSN. Adapun alasan penolakan adalah merugikan masyarakat Banten, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran etika, moral, hukum dan HAM, menimbulkan perpecahan dan adu domba, menumbuhkan kemiskinan dan mempersulit usaha pencarian nafkah (nelayan dan petani). Pernyataan Sikap ditandatangani oleh Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja, MBA (Sultan Banten Ke XVIII), KH Tb Fathul Adzhim Khotib (Penasehat Kesultanan), KH Lukman Harun (Tokoh Ulama Banten), Prof. Tb JIP Muhibuddin Hamid (Tokoh Masyarakat Banten), H. Chotib Afif Amrullah (Koordinator AHWA Banten, DKI, Jabar), KH Astari (Panglima Kesultanan Banten) dan A. Rauf Ismail (Ketua APP TNI Banten). Masyarakat Banten siap untuk melawan Aguan yang dinilai telah menodai kedamaian, keterbukaan, dan keadaban masyarakat Banten. Proyek PIK 2 telah menginjak-injak nilai keadilan, kebersamaan, bagkan keagamaan. Pernyataan Sikap Kesultanan diawali dengan motto \"Banten adalah Islam, Islam adalah Banten\". Perjuangan Banten melawan Aguan dengan PIK 2 nya berbasis pada nilai-nilai historis tokoh-tokoh pejuang Banten seperti Sultan Ageng Tirrayasa, Syekh Nawawi Al Bantani, dan Syekh Yusuf Al Makasari Al Bantani. Mereka berkhidmat dengan tulus dan berani untuk menjaga wibawa kesultanan, kemasyarakatan dan keagamaan. Masyarakat Banten bertekad akan bergerak terus untuk mendesak Pemerintah agar segera mencabut status PSN PIK 2, membatalkan proyek PIK 2 dan mengembalikan hak-hak rakyat Banten yang telah dirampas dengan paksa dan penuh tipu muslihat oleh Aguan dan mitra-mitra kolusi jahatnya. (*)
Jokowi Akan Menjegal, Menghambat, bahkan Menjatuhkan Prabowo Subianto
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEHIDUPAN politik adalah pertikaian dan konflik yang tidak pernah berakhir, masing - masing yang terlibat akan mempertahankan kepentingan dan kekuatannya untuk tetap eksis. Saling mengamati, mendeteksi, mengenal, mengidentifikasi tanda - tanda, pola yang tersingkap dari lawan atau musuh politiknya adalah variabel wajib untuk mengatakan perang atau berkawan, adalah prasyarat untuk menentukan tindakan, arah dan tujuan politiknya. Inilah yang sedang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi bersama timnya membuntuti sepak terjang semua kebijakan yang sedang dan akan diambil dan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Presiden Jokowi adalah pelaku politik sekalipun dalam perannya hanya sebagai budak, boneka Oligarki dan RRC dalam kesulitan melepaskan diri dari kewajiban dan beban tugasnya yang merasa belum selesai pada masa kekuasaannya. Situasi dan kondisi politik yang sudah lepas dari kekuasaannya memaksa dirinya harus bereaksi dengan fleksibel pada perkembangan politik yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jokowi selama ini sukses memaksakan putranya sebagai Wakil Presiden dan menempatkan orang - kepercayaannya di Kabinet Merah Putih, belum bisa merasa tenang dan menjamin dirinya, karena ancaman hukum setiap saat siap menerkam dirinya. Untuk terlibat secara langsung dalam kekuasaan adalah tidak mungkin sedangkan memutuskan diri dengan tugas melindungi dan mengamankan Oligarki sesuai mandat dari Xi Jinping terus menjadi tugas, beban yang harus dilaksanakan dengan rekayasa dan cara apapun yang harus dilaksanakan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno (masih berperan layaknya sebagai Sekretaris Negara - kabinet KIM ) mengabarkan bahwa para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) masih berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Komunikasi itu dilakukan melalui grup WhatsApp (konon anti sadap) berisi menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM ) di masa Jokowi. \"Ya tentu saja (ada komunikasi setelah Jokowi pulang ke Solo)\". Kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju. Pun kita pertahankan tinggal ditambahi alumni KIM, gitu,\" kata Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Informasi ini sesungguhnya sangat peka hanya bagi masyarakat awam dianggap info biasa. Bahkan di kalangan pengamat politik pun radar tangkapan dan analisis berbeda. Tetap datar dan menganggap sebagai informasi normal dan wajar. Dari rekaman kasak kusuk yang terekam bahwa Grup WA Kabinet Indonesia Maju (KIM) ide langsung dari mantan Presiden Jokowi, sama saja Jokowi sedang membangun kabinet bayangan, dengan anggota para Menteri Kabinet KIM untuk menandingi Kabinet Merah Putih. Visi kerjanya persis Visi Kabinet Indonesia Maju (KIM) termasuk sukses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan sukses Program Strategis Nasional (PSN) sama artinya sukses program oligarki dan misi OBOR / BRI RRC. Kekuatan oposisi inilah yang akan melawan Kabinet Merah Putih dengan tujuan dan arah memperlancar program Oligarki hampir dipastikan akan dipimpin mantan Presiden Jokowi dangan dukungan full dari oligarki. Kalau Presiden Prabowo Subianto masih bersifat lunak dan ramah atas sinyal yang membahayakan ini, bisa terjadi Prabowo Subianto akan dijegal, dihambat bahkan akan dijatuhkan di tengah jalan dari kekuasaannya. Wallua\'lam. (*)
Presiden Prabowo Kembalilah kepada Jati Dirinya (Negara dalam Kondisi Gawat Darurat)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Mencederai kesepuluh jari tidaklah seefektif memutuskan salah satunya. (Mao Tse-tung - 1983 - 1976). Mantan Presiden Jokowi akan melakukan gangguan, menghambat Presiden Prabowo Subianto, kalau pesan dari Jokowi di Solo, diabaikan \"jangan mengganti menteri titipannya, jangan mengganggu oligarki\". Strategi penghambatan yang tidak tampak di permukaan Jokowi \"memberikan ancaman\", Ancaman yang disampaikan bahwa oligarki akan menimpakan balasan yang lebih kuat seolah - olah akan membahayakan negara dan dirinya. Kalau mengganggu dan atau mengingkari janjinya akan mendatangkan kerusakan ekonomi negara yang hebat. Oligarki diserupakan seperti sarang lebah yang tidak boleh di ganggu\". Tampaknya mantan Presiden Jokowi dengan back up Oligarki merasa masih berkuasa, masih menghantui dan membayangi dirinya. Pakaian baju putih lengan panjang masih melekat seolah - olah masih sebagai Presiden, melakukan kunjungan ke beberapa daerah untuk memenuhi impiannya masih berkuasa dengan pengawalan layaknya seorang Presiden. Jokowi menyamarkan kelemahannya ingin tetap mengendalikan Prabowo Subianto, dengan strategi penyesatan, memanipulasi penampilan, membangun reputasi seolah olah masih tangguh, layak di hormati dan meminta agar disegani dengan menakut nakuti Presiden Prabowo Subianto. Merasa dirinya masih berkuasa, merekayasa akan menghambat, bahkan akan menjegalnya kalau Prabowo mengingkari janjinya dengan tindakan perlawanan \"Pasif Agresif\" diam diam akan menghambat kerja Kabinet Merah Putih. Tampaknya Presiden Prabowo Subianto mengetahui betul apa yang sedang dilakukan Jokowi, tetap bersikap ramah, seperti mencoba mengendalikan persepsi Jokowi tentang dirinya akan memenuhi janjinya \"tidak akan mengganti para menteri titipannya dan tidak akan mengganggu kerja Oligarki\" Presiden Prabowo Subianto sebenarnya memiliki karakter seperti John Boyd (1927 - 1997) : pilot pesawat tempur paling dihormati di basis Angkatan Udara Nellis di Nevada, \"berkeyakinan bahwa reputasi adalah kuncinya. Permainan politik tampak menyenangkan dan memuaskan, namun di saat berbahaya, sulit, politik yang hanya menyenangkan jauh lebih berbahaya akan merusak semuanya\" Bisa saja Prabowo Subianto selama ini bersikap ramah tetapi sesuai sumpahnya sebagai tentara (Jenderal) tidak boleh terus bersikap ramah dan penurut kepada Jokowi, sebagai pengkhianat yang telah menggadaikan kedaulatan negara. Kembalilah pada \"jati dirinya\" , negara dalam kondisi gawat darurat, kembalilah pada sikapnya sebagai patriot sejati membela rakyat dan negara. Adili Jokowi (potong salah satu jarinya), sikat Oligarki dan semua penghianat negara, Ketika sikap itu sudah muncul pada Presiden Prabowo Subianto, Jokowi tidak akan berani main-main mengancam atau mengintimidasi. Seperti kata Machiavelli, \"Anda lebih baik ditakuti daripada dikasihani\". Kembali pada jati dirinya. (*)
Gagal Sebagai Presiden Tiga Periode - Berhasil Sebagai Presiden Grup WA KIM
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih MANTAN Presiden Jokowi terus menapaki nasibnya dengan gemilang, gagal merekayasa jabatannya tiga periode sebagai Presiden, sukses besar sebagai Presiden Grup WA KIM dengan anggotanya tetap para menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Nasib baik atau mujur tetap berpihak pada dirinya, sebagai Presiden Grup WA KIM tanpa rekayasa yang rumit melalui Pemilu dengan biaya besar, proses aklamasi sebagai Presiden Grup WA KIM berjalan mulus tanpa pertikaian dan bebas persaingan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengakui, para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) masih berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menuturkan, komunikasi itu dilakukan melalui grup WhatsApp berisi menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju ( KIM ) di masa Jokowi. _\"Ya tentu saja ( ada komunikasi setelah Jokowi pulang ke Solo )\"_ Kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju. Pun kita pertahankan tinggal ditambahi alumni KIM, gitu,\" kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Hebatnya anggota KIM di grup WA tidak menuntut gaji bulanan, hanya tetap akan mendapatkan honor yang lebih besar dari pada sebagai menteri apabila sukses menjaga _*proyek Oligarki* dari semua gangguan termasuk gangguan dari Presiden Prabowo Subianto. Layakknya sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju, tetap di tuntut loyalitas, kepatuhan dan ketaatan wajib tegakkan lurus terhadap kepada Jokowi dengan pola kerja dan komandonya menyerupai Polit Biro PKI RRC. Semua anggota Kabinet KIM memiliki tugas pokok sesuai visi Presiden Jokowi mengawasi kerja Presiden Prabowo Subianto tetap mendukung dan mensukseskan proyek Oligarki, dengan pengawasan ketat Presiden Grup WA KIM. Apabila keadaan darurat karena Prabowo mengganggu atau menghambat proyek Oligarki, semua menteri KIM wajib melawan dan balik mengganggu Presiden Prabowo, apabila diperlukan segera bertindak cepat jatuhkan Presiden Probowo dari jabatannya sqebagai Presiden di tengah jalan. Dalam kondisi normal rapat Kabinet KIM cukup kordinasi dan rapat rapat via Grup WA KIM, dalam kondisi darurat akan ada panggilan untuk menghadap Presiden Grup WA KIM ke kediaman Presiden Jokowi di Kota Solo. Apabila kau sudah tidak punya malu, lakukan apapun sekehendamu. (*)
Gantung Aguan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADA tiga makna dari judul di atas yaitu Aguan menggantung, Aguan tergantung, dan Aguan digantung. Aguan menggantung artinya kasus Aguan akan tidak pasti, tuntas atau tidak. Aguan tergantung adalah tergantung kepada kemauan dan keberanian politik Prabowo. Sedangkan Aguan digantung itu sanksi atas perbuatan melanggar HAM berat dan makar atas kedaulatan Negara Republik Indonesia. MENGGANTUNG Jika ungkapan pengacara Aguan ditelan mentah-mentah bahwa Aguan tidak tahu menahu soal pagar laut di dekat PIK 2 maka itu sama saja dengan menelan kebohongan yang membuat kasus Aguan menggantung. Demikian juga ketika fokus hanya kepada pelanggaran Arsin Kades Kohod atau semata si keroco Lijaya dan Engcun. Guo Zaiyuan alias Aguan akan kipas-kipas..hayaa. TERGANTUNG Masalah hukum Aguan tergantung pengambil kebijakan politik. Prabowo memiliki keberaniankah untuk melepas Aguan atau masih melindungi. Jika dilindungi maka Aguan hatrick lolos atas dua kasus sebelumnya penyelundupan barang elektronik dan suap reklamasi pantai Jakarta. Di tangan Prabowo Aguan kini nasib tergantung. DIGANTUNG Aguan patut digantung jika berbasis pada ancaman perbuatan kolusi, korupsi, dan subversi. Kolusi sesungguhnya sudah pasti, lebih terbuka jika suap-suap sebagai delik korupsi dikejar, dan yang lebih menjamin hukuman mati adalah makar membuat negara dalam negara. Ideologi naga memakan garuda. Pasal 11 KUHP menegaskan bahwa bentuk hukuman matinya adalah gantung. Aguan layak digantung. PIK 2 dengan manipulasi PSN dan agenda jahat reklamasi area pagar laut adalah skandal besar yang tidak boleh menggantung atau tergantung. Harus tuntas penyelesaiannya, jangan menjadi modus bahwa investasi menghalalkan segala cara. Moralitas bangsa harus dijaga. Pemain-pemain kapitalis dan komunis harus dibasmi habis. PIK 2 menjadi uji nyali bagi pembela konstitusi dan ideologi. Aguan merupakan teman kolusi Jokowi. Jokowi yang waktu itu adalah Presiden ternyata hanya ulat pemakan daun, penggerus kekayaan negara. Ulat itu kemudian menjadi santapan Naga. Indonesia pun dimakan China. China bahagia bermitra dengan Jokowi dan keluarga. Ia bebas merajalela melalui agen-agen Naga yang ada di Indonesia. Setahap demi setahap mengubah Negara Pancasila menjadi Negara Mafia. Ketika pilihan hanya tiga menggantung, tergantung atau digantung, maka pembenahan untuk memajukan Indonesia harus dimulai dari solusi strategis, yaitu digantung. Bermitra dengan Aguan bukan bersimbiosis mutualisme tetapi simbiosis parasitisme. Aguan adalah parasit bangsa. PIK 2 menjadi fenomena bahkan fakta yang nyata. Agar Prabowo juga tidak menjadi parasit bangsa, maka lepaskan Aguan, bila takut atau tidak mampu menghukum di dalam negeri maka deportasi saja ke negeri bamboo curtain atau tirai bambu. Protozoa Plasmidium adalah parasit yang membuat malaria. Indonesia kini sedang sakit demam, panas dingin akibat digigit nyamuk-nyamuk China. Nyamuk durjana itu membawa malapetaka bagi Indonesia. (*)
Alhamdulillah Jelas Kalau Tentara dan Polisi Hanya Untuk Melindungi Rakyat
Oleh Joharuddin Firdaus/Pemerhati Politik, Sosial dan Budaya “Semua yang dipakai oleh Tentara dan Polisi itu milik rakyat. Rakyat yang sebenarnya menggaji dan memberi makan tentara dan polisi. Semua, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut yang dipakai Tentara dan Polisi itu adalah milik rakyat. Rakyat juga yang memberi kekuasaan sangat besar kepada Tentara dan Polisi untuk monopoli fisik senjata. Semua yang telah diberikan rakyat itu hanya digunakan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan rakyat, bangsa dan nenagar “ujar Presiden Praboowo Subianto di depan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Kamis 29 Januari 2025. PANGKAT dan bintang yang ada di pundak semua anggota Tentara dan Polisi adalah wujud dari penghormatan rakyat. Artinya rakyat telah menyerahkan nasib keamanan hidupnya kepada Tentara dan Polisi untuk menjaganya. Rakyat juga menyerahkan perlindungan diri dan masa depannya di atas pundak Tentara dan Polisi. Pangkat dan bintang yang diberikan kepada Tentara dan Polisi itu bila pada saatnya diperlukan, maka harus mengutamakan kepentingan rakyat. Tentara dan Polisi harus berada paling depan untuk keperluan dan kebutuhan rakyat. Tentara dan Polisi tidak perlu ragu-ragu untuk membela rakyat. “Kalau berani pakai pangkat jendral bintang, maka itu artinya saudara harus yang pertama memberi nyawa untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, “tegas Presiden Prabowo. Ciri khas dari negara gagal kalau Tentara dan Polisi yang gagal. Tentara dan Polisi adalah dua institusi yang mewujudkan kehadiran negara. Penegakkan kedaulatan dan eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Keputusan Presiden tidak ada artinya kalau tidak bisa diimplementasikan. Semua rencana terbaik suatu bangsa menjadi tidak berarti kalau tidak bisa ditegakkan. Tentara dan Polisi adalah bagian negara yang memiliki kekuasaan khusus. Kekuasaan untuk memegang dan monopoli fisik senjata. Bentuk kekuasaan yang tentu saja sangat besar dampak dan pengaruhnya. Untuk itu, agar kekuasaan monopoli fisk senjata yang besar tersebut harus digunakan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jangan sampai kekuasaan monopoli fisik senjata yang besar itu dipakai Tentara dan Polisi untuk melindungi kepentingan para oligarki dan konglomerat hitam, licik, picik, tamak dan rakus. Bukan juga dipakai untuk menembaki rakyat sendiri. Apalagi senjata di tangan Tentara dan Polisi itu dibeli dengan uang dari pajak rakyat. Jujur saya harus bilang kalau pidato Presiden Prabowo di depan Rapim TNI-Polri tahun 2025 ini paling hebat. Pidato paling berbobot dan berkelas untuk didengar rakyat. Rugi kalau tidak mendengar berulang-ulang. Saya benafsu untuk menonton vedeo ini di bebrbagai kanal youtube sampai sembilan kali. Saya butuh waktu hampir dua jam lebih untuk menonton pidato Presiden Prabowo ini berulang-ulang. Setiap selesai menonton, ada perasaan bangga dan haru yang membuncak. Memang top markotop ini Presiden Prabowo ini. Mungkin saja ini adalah salah satu pidato terbaik dan terhebat seorang Presiden di depan Rapim TNI-Polri yang pernah saya dengar. Wajar saja kalau muncul persaan antara percaya dan tidak percaya. Mungkin juga karena telah rindu untuk mendengar pidato seperti. Akhirnya, saya sampai pada keyakinan bahwa “oh, ternyata Prabowo ini tidak bergeser sedikipun cita-citanya besarnya untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk rakyat, bangsa dan negara Indonesia”. Prabowo yang hari ini sudah Presiden, ternyata masih tetap saja sama dengan Prabowo dulu sebelum menjadi Presiden. Prabowo yang tetap punya keinginan kuat dan ambisi besar untuk melihat dan menyaksikan rakyat Indonesia yang tidak lagi miskin. Tidak lagi tertinggal dan terkebelakang. Prabowo ingin melihat rakyat Indonesia yang mempunyai daya saing setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Minimal setara negara-negara untuk di kawassan Asia. Untuk itu mewujdukan semua keinginan dan ambisi Prabowo itu, diperlukan Tentara dan Polisi yang hebat dan top markotop. Tentara dan Polisi yang sadar dan paham dengan posisinya sebagai pelindung dan pengaman utama kepentingan rakyat. Juga pengayom kehidupan rakyat. Hanya untuk rakyat, bukan yang selain rakyat. Bukan juga oligarki dan konglomerat hitam, licik, picik, tamak dan rakus. Sudah kaya-raya, namun masih saja kurang dan kurang. Tidak puas dengan kekayaan telah dikusainya. Pak Prabowo mungkin tidak ingin selama menjabat Presiden, rakyat tak ditempatkan atau diposisikan sebagai pemilik dan pemegang saham sebenanrnya Tentara dan Polisi. Tentara mungkin sudah sadar posisinya ini sejak lahir 5 Oktober 1945. Namun mungkin Polisi yang masih perlu diingatkan berulang-upang. Tujuanya agar Polisi balik badan memposisikan diri sebagai Polisi rakyat, Polisi bangsa dan negara Indonesia. Rakyat sebagai pemilik sebenarnya Tentara dan Polisi mungkin terlalu lama hanya ditempatkan sebagai unsur pelengkap bangsa dan negara. Sementara yang menikmati kekuasaan negara adalah segelintir oligarki dan konglomerat hitam, busuk, licik, picik, tamak dan rakus. Mereka ini berhasil menguasai 90% kekayaan negara. Dampkanya adalah 25% anak-anak Indonesia masih miskin. Fakta bahwa 25% anak Indonesia miskin ini tragis, sedih dan menyakitkan. Kemiskinan terjadi di negara yang sangat kaya dengan sumberdaya alamnya. Hasil alam melimpah-ruah seperti minyak, gas, emas, batubara, nikel, tembaga, ikan, kelapa sawit, kayu dan masih banyak lagi. Namun telah terjadi tata kelola pemerintahan tidak benar, kacau-balau dan amburadul pemerintahan sebelumnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak lahir telah memposisikan diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara pembangunan. Tentara rakyat, karena dilahirkan oleh rakyat. TNI terlahir sebagai anak kandung rakyat. Tentara pejuang, karena ikut bersama-sama rakyat berjuang memerdekakn Indonesia. Tentara pembangunan, karena selalu bersama-sama rakyat bahu-membahu dalam susah-senang untuk mengisi pemangunan bangsa. Semua calon anggota tentara telah ditanamkan doktrin bahwa TNI itu tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara pembangunan. Rakyat adalah orang tua yang melahirkan TNI. Sebelum menjadi TNI, namanya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dari BKR, lalu berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Setelah itu, menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setelah reformasi 1997, nama ABRI berubah lagi menjadi TNI, karena Polisi keluar dari ABRI. Sebenarnya Polisi telah memiliki doktrin yang sangat hebat, bagus dan mulia. Doktrin Polisi adalah melindungi, mengayomi dan mengamankan masyarakat. Doktrin yang sangat hebat dan berkelas ini kalau saja dilaksanakan dengan baik dan benar, maka citra Polisi terangkat. Apalagi doktrin polisi ini tertuang di pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Untuk meleksanakan doktrin melindungi, mengayomi dan mengamankan masyarakat itu, maka didukung lagi dengan tiga tugas pokok Polisi. Tugas pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua adalah menegakkan hukum. Sementara tugas ketiga adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sungguh doktrin dan tugas yang sangat mulia, hebat, berkelas dan mengagumkan. Polisi itu harus melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat secara adil. Terutama masyarakat yang termarjinalkan. Meraka yang termarjinalkan itu adalah rakyat yang terpinggirkan karena berbagai faktor kehidupan. Misalnya tekanan ekonomi, sosial budaya, politik, hukum serta kebijakan negara yang tidak berpihak kepada mereka. Sayangnya belakangan polisi ikut-ikutan menjadi bagian yang membuat masyarakat tambah marjinal. Contok kasus Nenek Minah yang kedapatan mencuri tiga buah kakao di perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA). Pencurian yang terpaksa dilakukan seorang nenek, karena butuh makan untuk hidup. Namun Polisi memprosesnya kasusunya untuk dibawa ke persidangan ddi pengadilan. Fungsi pengayoman Polisi hilang seketika. Belakangan posisi polisi sangat prihatin dan menyedihkan. Polisi terjerat berbagai skandal rekayasa perkara. Polisi menjadi sangat terkenal sebagai tukang rekayasa perkara. Kasus Vina Cirebon, kilometer 50, Irjen Ferdy Sambo, Irjen Teddy Minahasa, dan penembakan siswa SMA di semarang. Terakhir, skandal pemerasan, penipuan dan pengelapan yang diduga dilakukan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro kepada anak dari pemilik Laboraatorium PRODIA sebesar Rp 20 miliar lebih. Polisi kini jatuh ke titik nadir setelah diberikan gelar atau stigma “PARCOK” oleh masyarakat. PARCOK itu kepanjangan dari Partai Coklat. Stigma ini diberikan, karena masyarakat merasakan polisi ikut-ikutan terlibat bermain politik praktis di setiap pelasanaan pemilu, baik pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Peran dan fungsi ini sebenarya sudah ditinggalkan oleh TNI sejak 27 tahun silam. Sejak awal reformasi 1998. Komitmen Presiden Prabowo menempatkan rakyat sebagai pemilik dan pemegang saham yang sebenarnya dari Tentara dan Polisi adalah sikap mulia seorang kesatria. Sikap dari negarawan sejati. Sikap ini hebat, berkelas, mengagumkan dan sangat membanggakan. Harapnnya Tentara dan Polisi hanya mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara. Bukan untuk melindungi oligarki dan konglomerat hitam, licik, picik, tamak dan rakus. Kelompok yang tidak pernah puas dengan kekayaan yang mereka miliki. Rakyat sudah lama rindu dengar pesan Kepala Negara yang hebat dan berkelas seperti ini. Semoga Polisi agar segera perbaiki diri. Segera berbenah diri untuk memperbaiki citra yang terlanjur jatuh ke titik nadir. Reformasi di tubuh Polisi jauh dari harapan masyarakat. Sementara TNI sudah 27 tahun silam kembali ke jati diri sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan Tentara Pembangunan. Reformasi yang dilakukan Polisi masih slogan semata. Kalaupun ada reformasi, itu hanya sebatas reformasi organisasi. Belum menyentuh reformasi strutrural, apalagi aspek instrumental. Kenyataan ini sangat disayangkan, karena sudah 23 tahun Polisi keluar dari TNI. Namun reformasi masih berjalan di tempat. Malah patut untuk diduga saat ini reformasi Polisi mundur ke belakang. Mundur seperti sebelum reformasi 1998. Keinginann dan ambisi Prabowo mengabdikan hidupnya hanya untuk rakyat itu, tidak bergeser sedikpun dari tujuannya terjun ke politik. Sejak ikut Konvensi Partai Golkar tahun 2002 dulu, Prabowo selalu tampil dengan isu keterbalakangan dan kemiskinan rakyat. Prabowo mau menjadi Capres dari Partai Golkar tahun 2004 dan mungkin Presiden Indonesia untuk melepaskan rakyat dari kemiskinan dan ketebalakangan. Harapan Prabowo, rakyat Indonesia tidak boleh miskin dan terbelakang. Rakyat harus maju dan sejahtera kehidupannya. Ekonomi Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Rakyat tidak boleh juga hidup di bawah dominasi, monopoli dan tekanan oligarki dan konglomerat hitam, licik, picik rakus dan tamak. Apalagi kekayaan yang diberikan negara kepada mereka sudah meluap-luap dan muntah. Mungkin saja kekayaan mereka itu sampai 17 turunan sekalipun tidak akan habis-habisnya.
Dugaan 1,6 Juta Suara Siluman di Pilgub Sulsel, Tim Danny-Azhar Yakin Gugatan di MK Lanjut ke Pokok Perkara
Jakarta | FNN - Juru Bicara Danny Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 M. Ramdhan \"Danny\" Pomanto – Azhar Arsyad (DIA), Asri Tadda, optimistis Mahkamah Konstitusi akan memutus lanjut sidang sengketa Pilgub Sulsel 2024. \"Tentu kami yakin dalam putusan sela pekan depan hakim MK akan memutuskan bahwa sidang Pilgub Sulsel 2024 dilanjutkan,\" kata Asri di Makassar, Jumat (31/1/2025). Keyakinan Asri dan Tim DIA, bukan tanpa alasan. Menurutnya, dugaan tanda tangan palsu pemilih pada Pilgub Sulsel 2024 sangat signifikan. \"Bisa dilihat dalam persidangan di MK bagaimana KPU dan Bawaslu Sulsel alibinya tidak meyakinkan dan bicara saja gugup,\" tambah Asri. MK akan membacakan putusan sela atau dismissal terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada 4–5 Februari 2025. Keputusan sela ini akan menentukan apakah suatu gugatan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian atau dihentikan. Keputusan tersebut disampaikan dalam jadwal resmi yang dirilis MK, untuk mempercepat tahapan yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 11–13 Februari 2025 sesuai dengan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, dalam keterangannya menjelaskan, percepatan ini dilakukan agar proses penyelesaian sengketa Pilkada dapat berlangsung lebih efektif tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam menilai setiap perkara. “Kami ingin memastikan bahwa setiap gugatan yang masuk diproses dengan adil, objektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Saldi Isra di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Tim hukum pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIA sebelumnya menyampaikan dasar logika dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024. Menurut Asri, Tim Hukum menemukan 90 hingga 130 tandatangan palsu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Sulawesi Selatan. \"Kalau direratakan, kami dapatkan sekitar 110 tandatangan palsu per TPS dari jumlah 14.548 TPS yang tersebar di Sulsel. Dengan demikian maka terdapat 1.600.280 tandatangan palsu,\" ungkap Asri. \"Angka 1.600.280 tandatangan palsu itu, kami sebutkan sebagai suara siluman. Dugaan tersebut dapat kami perlihatkan di hadapan majelis hakim mahkamah konstitusi nantinya,\" tambah Asri. Dijelaskan Asri, dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan massif (TSM) pada Pilgub Sulsel 27 November 2024 lalu, dapat dilihat dari dua pendekatan. \"Pertama adalah pendekatan selisih partisipasi pemilih, dan kedua dilihat dari temuan tanda tangan palsu di daftar pemilih di seluruh TPS se-Sulsel,\" jelas Asri. Dari pendekatan selisih partisipasi pemilih, didapatkan fakta bahwa jumlah warga yang menerima undangan memilih rata-rata hanya 50% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). \"Hal ini sejalan pernyataan KPU Sulsel pada headline Koran Fajar terbit tanggal 4 Desember 2024,\" ungkap Asri. Fakta lainnya adalah, total pemilih yang mendapatkan undangan tetapi kemudian tidak datang ke TPS karena persoalan jarak. \"Kami temukan rata-rata ada 9 orang per TPS yang tidak datang mencoblos karena persoalan jarak. Jadi itu sekitar 1,96% dari total DPT,\" bebernya. Dari kedua fakta ini, terlihat bahwa total realisasi pemilih di Pilgub Sulsel adalah 100% - 50% - 1,96% = 48,04%. Sementara hasil rekap akhir KPU Sulsel disebutkan partisipasi pemilih mencapai 71,8%. \"Jika angka partisipasi versi KPU Sulsel ini dikurangi dengan realisasi pemilih temuan kami, maka ada 23,76% suara tak bertuan, atau sekitar 1.587.360 suara dari total 6.680.807 DPT di Sulsel,\" pungkas Asri Tadda. (*)
POPULER
