ALL CATEGORY
Maklumat Jogjakarta, Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD '45?
Oleh Sutoyo Abadi dan Setyo Sularso | Peneliti Kajian Politik Merah Putih KITA bangsa yang belum pernah selesai mengatasi persoalan kebangsaan. Undang-undang Dasar menjadi obyek konflik sesama anak bangsa yang tanpa disadari sudah mengalami 4 periodisasi. Pertama UUD \'45 sejak 18 Agustus \' 45 sampai dengan 27 Desember \' 49, berganti ke UUD RIS sampai dengan 18 Agustus tahun 50. Setelah itu berganti lagi ke UUDS sampai 18 Agustus \'50 dan kembali ke UUD \' 45 melalui Dekrit Presiden 5 Juli \'59. Sangat disayangkan, kemudian diobrak- abrik 4 kali amandemen dengan kendali asing ( AS ) sejak tahun 1999 sampai tahun 2002. Mereka orang yg tidak pernah mengangkat Bambu Runcing, sok ngerti ngurus negara dengan segala akibatnya ? Tengoklah apa yg terjadi disekitar kita hari ini. Yang menonjol dan mudah diingat adalah UUD 45 Pasal 6 ayat 1, semula berbunyi *Presiden adalah orang Indonesia asli* dirubah menjadi : Calon presiden dan calon wakil presiden adalah WNI dan seterusnya.. Pagar yang diwariskan generasi pejuang telah roboh dan dihancurkan, generasi kita sendiri yang buta. Sejak itu Barongsai berlompatan menari dengan aduhai, merayakan kemenangan yang terhalang oleh *kekuatan integritas Kertanegara pada abad ke-13* . Hari ini kita menemui diri kita di abad benturan peradaban, Reog melawan Barongsai , Naga melilit Garuda. Akan ada yang tersungkur?. Kita generasi yang tidak merasakan susahnya mendirikan Republik, tapi gagal mengemban amanah yg diwarisan Generasi Pejuang Bambu Runcing. Ketika pendiri Bangsa Indonesia menyusun Pancasila dan UUD\'45, bambu runcing masih tersandar di sisinya, bau mesiu masih lengket di hidungnya dan tangannyapun masih merasakannya getaran ketika mengangkat teman seperjuangan yang berlumuran darah dibantai penjajah. Maka para pendiri bangsa dengan bijak, arief bagaimana menulis ijab qobul dengan rakyat Indonesia, sekaligus sebagai warisan untuk generasi berikutnya yaitu yg menjadi ideologi Pancasila dan UUD 45 untuk menjaga jamrud Khatulistiwa. Lagi lagi sayang lahir generasi yang merasa lebih pintar dari para pendiri bangsa yang sudah terbujur di banyak Taman Makam Pribumi dari Sabang sampai Merauke. Pancasila dan UUD\' 45 adalah saripati Republik yang beliau wariskan agar hasil perjuanganya berumur panjang. Kita sendiri yang mendegradasi dan melupakan prinsip Trilogi Pribumisme tentang berdirinya sebuah negara. Pribumi pendiri negara, Pribumi penguasa negara, Pribumi pemilik negara. Yang terjadi saat ini, mereka dipinggirkan, dilibas dan tidak mustahil akan di musnahkan. Pejabat negara metamorfosa menjadi Pejabat Barongsai, jumpalitan menggunakan jubah kebesaran kekuasaannya menjadi budak dan jongos oligarki, mentalnya langsung nyungsep ketika disuapi angpao, setelah itu digiring untuk cap jempol. Lahir 9 (sembilan) naga, PIK 1, PIK 2 dan PIK lainnya dibalut PSN dan Giant Seaworld palsu dengan wujud pagar bambu di hamparan pantai tempat di mana nelayan pribumi mencari nafkah. Mudah dipahami, itu cara mereka membuat simbul etnisitas sekaligus sebagai pancangan pantai, entah untuk apa...(ada saatnya kita pura pura tidak tahu) yang sangat murah. Kalau cari tanah daratan harganya bisa 100 x lipat,.. Muncul kekuatan yang dengan kejam dan sadis dengan jumawa merampas tanah rakyat dengan kekerasan untuk hunian etnis Cina. Mereka menciptakan kaum pribumi berantem sendiri, mengenaskan. Kita hari ini berada di alam reformasi dan sudah berada di genggaman untuk dijadikan alat menterjemahkan tujuan pembangunan nasional. Apa yang tertulis di pembukaan UUD\' 45, seperti semakin menjauh. Ketika reformasi melenceng harus diluruskan, jangan sampai menjadi kegagalan besar dalam sejarah kita bernegara. Gejala itu sudah nampak, harus ada upaya untuk menghentikan. Perlu duduk satu meja, dengan hati yang jernih mencari kesepakan untuk kepentingan bersama. Semua kekuatan bangsa yang tetap setia dengan Pancasila dan UUD 45 harus menyelamatkan anak cucu dari kibasan ekor naga. Kita harus bisa mewariskan kepada anak cucu kebaikan kebaikan seperti yang kita terima dari generasi pejuang. Hanya ada satu alat dan satu jawaban yang bisa mewujudkan itu, yakni kembali ke UUD \'45 (*).
Bahlil Tampak Nyata Bahlulnya
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SEMAKIN membela diri, semakin terlihat motif sebenarnya. Semakin telanjang. Bahlil mengaku, kebijakan elpiji 3 kg yang menguasai hajat hidup orang banyak miskin, diberlakukan tanpa koordinasi sama sekali, dan bukan merupakan instruksi Presiden Prabowo. Memang nekat ini orang! Yang mengejutkan, Bahlil mengaku, kebijakan ini diambil hanya berdasarkan audit dari BPK yang mengatakan ada penyalahgunaan oknum pengecer. Alasan Bahlil sangat tidak masuk akal. Mengada-ada. Mencari alibi. Pertama, tindak lanjut temuan BPK harus dilaksanakan oleh atau harus mendapat persetujuan dari Presiden sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan keuangan negara (APBN). Menteri tidak boleh bertindak tanpa instruksi atau persetujuan dari Presiden, apalagi untuk hal yang sangat penting dan genting seperti distribusi gas elpiji 3 kg yang melibatkan masyarakat miskin. Kedua, kalau Bahlil mau menindak lanjuti temuan BPK sejak 2023 terkait distribusi gas elpiji 3kg ini, kenapa tidak dilakukan di masa pemerintahan Jokowi tahun 2024? Kenapa kebijakan kisruh yang menghebohkan ini dilakukan pada 100 hari pemerintahan Prabowo, tanpa koordinasi, dan tanpa instruksi dari Presiden Prabowo. Oleh karena itu, kesimpulannya tidak bisa lain, ini merupakan sabotase, Bahlil dengan bos dia yang sebenarnya di Solo, Jokowi. https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2025/02/04/kata-bahlil-soal-hapus-pengecer-elpiji-3-kg-bukan-instruksi-prabowo-pengaturan-penjualan-sejak-2023
GEOPOLITIK TIMTENG, Hiperbolis Trump, Picu Konflik
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior SIFAT permanen manusia adalah \"Serigala\". Homo Homini Lupus, kata filsuf Thomas Hobbes. Seperti apa membacanya? Dua momentum, untuk menyimak \"kocok ulang\" geopolitik Timur Tengah: kunjungan pemimpin baru Suriah Ahmed Al-Sharaa kepada Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi (Mohammed bin Salman), dan pernyataan Presiden AS Donald Trump, saat menerima PM Israel Benyamin Netanyahu. Tak main-main, pemimpin pertama yang diterima Donald Trump (setelah dilantik) adalah Netanyahu. Ini merupakan simbolik, sebagai bentuk dukungan 100 persen. \"Israel adalah AS\", dan \"AS adalah Israel\". Sebuah hiperbol dan dramatis, ketika dalam sesi tanya jawab (Trump dan Netanyahu) dengan Pers di Gedung Putih. \"Saya tidak berpikir orang-orang (Palestina-red) harus kembali ke Gaza. Mereka tak punya pilihan,\"kata Presiden Donald Trump (The Guardian, 2/2). Pernyataan Trump untuk merelokasi hampir dua juta penduduk Gaza ke: Mesir, Yordania, dan negara jazirah Arab lainnya. Menciptakan imajinasi, dan \"politically correct\" yang merendahkan sebuah bangsa pemilik tanah Gaza (sebelum 1967). Daya tahan penduduk Gaza selama 15 bulan, dalam gempuran brutal mesin canggih Israel. Menjadikan statemen Presiden Trump sebagai imajinasi dan hiperbolik. Lebih mudah disebut sebagai sebuah \"grafis linear\" yang sejalan dengan kepentingan Israel. Seandainya penduduk Gaza mau, mengikuti pola \"lateral\" yang dikatakan Trump, itu tidak sekarang. Mungkin sejak setahun, atau 13 bulan lalu. Kini Sudah terlambat! Korban rakyat Palestina tidak akan mencapai 47.000 lebih, hilang tertimbun runtuhan 12.000-an, dan luka-luka 100.000 lebih. Bila pola pikir lateral (bukan konvensional) yang diusulkan Trump, memang dianggap tepat oleh penduduk Gaza. Substansi penyelesaian Gaza, dan Palestina, terletak pada solusi dua negara. Pemerintahan Presiden Joe Biden (sebelum Trump) acap menyebut, solusi dua negara. Kembali ke perbatasan sebelum perang 1967. Di mana, Jalur Gaza (Gaza Straits) dan Tepi Barat (West Bank), merupakan wilayah Palestina. Dengan Yerusalem Timur (Masjid Al Aqsa) sebagai ibukota Palestina. Dua grafik linear, Gaza dan Tepi Barat inilah yang tidak pernah disentuh oleh para \"jawara\" dunia, terutama AS. Sehingga, pemindahan warga Gaza ke luar Gaza dengan dalih apa pun. Sama saja ingin memantik kembali \"bara api\" fundamental, dengan apa yang disebut Barat dalam label \"teroris\". Apakah bangsa yang menuntut kemerdekaan dan meminta kembali haknya bisa disebut \"teroris\"? \"Road map\" Timur Tengah (Timteng), dengan statemen Presiden AS Donald Trump. Bisa memetamorfosis geopolitik kawasan. Kunjungan Pemimpin Suriah Ahmed Al-Sharaa ke Arab Saudi. Akan menjadi jembatan kokoh, kembalinya negara-negara fundamental ke dalam garis persatuan Arab (Pan Arab). Arab Saudi beberapa waktu lalu, atas prakarsa China, telah berbaikan dengan Iran. Sekarang, Suriah yang juga \"setali tiga uang\" dengan Iran merapat ke Arab Saudi. Yang terbaca dari ini semua. Garis politik Donald Trump, sangat mengkhawatirkan dan berbahaya bagi Liga Arab. Bisa saja, pola \"lateral\" Donald Trump, nantinya menyasar pada negara-negara Arab lain, demi kepentingan Israel. Meminta Yordania dan Mesir untuk menerima jutaan rakyat Gaza. Sama dengan \"pressure\" yang bersipat \'pre-eliminary\', sebelum \"pressure\" yang lebih keras terjadi. Hiperbolis seperti ini menjadikan dua kerucut (Liga Arab) dan AS (baca: Israel) akan saling berhadapan di kemudian hari. Empiris Perang Arab-Israel (1948,1967,dan 1973) merupakan pelajaran berharga. Pressure yang hiperbolik, akan memicu konflik kawasan yang lebih bedar. (***).
MK Putuskan Sengketa Pilkada Kabupaten Puncak, Calon Kepala Daerah yang Didukung Partai Gelora Lanjut
Jakarta | FNN - Mahkamah Konstitusi pagi hari ini, 5 februari 2025 telah melakukan sidang pembacaan putusan dismissal sebanyak 49 perkara. Dari 49 perkara sebanyak 7 perkara dinyatakan lanjut pada pemeriksaan alat bukti dan 42 perkara dinyatakan ditolak. Hal ini terungkap saat Hakim Mahkamah Konstitusi Membaca Putusan Sengketa Pilkada di sidang pembacaan putusan dismissal sengketa pilkada, Rabu (5/2/2025). Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan terdapat 49 perkara yang diundang hadir dalam putusan dismissal sesi pertama. Sebanyak, 42 perkara telah diputus dan 7 perkara lanjut pembuktian. \"Dari sejumlah 49 perkara telah 42 perkara yang telah diucapkan dan diputuskan ketetapan. Ada 7 perkara yang belum diucapkan ketetapannya atau keputusannya, dikarenakan 7 perkara tersebut berlanjut ke persidangan lanjutan pembuktian,\" ujar Arief. Hakim Arief Hidayat menyebutkan diantara perkara yang lanjut adalah Perkara nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Adapun Peniel Waker dan Saulimus Murib merupakan Pemohon Perkara nomor 283 yang diusung Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Perindo, Ummat, PSI, dan PPP yang dinyatakan lanjut ke tahap persidangan pemeriksaan bukti. Menurut Kuasa Hukum Pemohon. Ahmad Hafiz mengatakan dalam keterangannya menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan fatal yang dilakukan KPU Puncak dalam proses penetapan Hasil Rekapitulasi dan penetapan calon bupati/wakil bupati terpilih. \"Iya. KPU Puncak telah lakukan kesalahan fatal dalam SK KPU nomor 85 tentang rekapitulasi dan penetapan calon bupati/wakil bupati, makanya kami ajukan gugatan ke MK RI\"ujar Hafiz SK KPU Nomor 85 yang diberikan KPU kepada saksi pasangan calon bupati/wakil bupati Puncak yang didukung Partai Gelora ini diberikan setelah Pleno Rekapitulasi dan Penetapan pada tanggal 12 desember 2024 di Nabire. Dalam persidangan pendahuluan diketahui Ahmad Hafiz selaku Kuasa Pemohon ada SK KPU Nomor 85 versi lain yang dikeluarkan KPU Puncak setelah dipertanyakan oleh Hakim Prof. Enny Nurbaningsih. \"Kami baru tahu ada SK KPU Nomor 85 versi terbaru dengan jumlah halaman 4 halaman dan ada perubahan pada diktum ketiganya setelah Hakim Prof. Enny pertanyakan kepada kami dalam sidang pendahuluan. Kami bertahan dengan SK KPU yang kami dapat dari KPU pada tanggal 12 desember di Nabire.\" terangnya. Hakim Enny Nurbaningsih dalam sidang jawaban Pihak Termohon dan Pihak Terkait melakukan klarifikasi langsung kepada ketua KPU Puncak terkait Tanda Tangan pada SK KPU Nomor 85 yang dijadikan bukti oleh Pemohon. \"Apakah betul itu tanda tangan bapak sebagai ketua KPU?.\"tanya Enny Adapun ketua KPU Puncak membenarkan itu tanda tangannya. \"Benar. Ini tanda tangan saya.\" Jawabnya. Setelah melakukan klarifikasi atas tanda tangan ketua KPU langsung didalami oleh Hakim Enny. Dan persidangan dilanjutkan pada sidang mendengar putusan dismissal yang dilakukan pada tanggal 4 dan 5 februari 2025. (*)
Kudeta Jokowi Mulai Tercium oleh Prabowo
Oleh Ida N. Kusdianti | Sekretaris Jenderal FTA MENJELANG dan paska 100 hari kerja Presiden Prabowo diwarnai dengan pembangkangan para menteri titipan Jokowi, dimulai dari Menteri KKP sampai lambatnya Bareskrim dalam penanganan pagar Laut di wilayah Tangerang, Banten. Langkah Kabareskrim yang terkesan mengukur-ulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Aguan dari segala kontrovesialnya, menuai banyak cibiran dari masyarakat. Mereka membandingkan dengan kasus pembunuhan yang sering bisa diungkapkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi publik tidak terhenti pada Kabareskrim Polri mengingat Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri adalah orang yang sangat patuh terhadap Jokowi, bahkan menurut Bocor Alus Tempo, Jokowi sampai mengemis pada Prabowo agar Kapolri Sigit Sulistyo jangan diberhentikan, minimal satu tahun. Tapi baru-baru ini adik Prabowo dengan berapi-api mengatakan bahwa dalam pemerintahan sebelumnya banyak program yang tidak masuk akal dan jauh dari kepentingan rakyat. Permyataan Hasyim tersebut seperti gertakan pada orang-orang Jokowi yang saat ini bikin ulah di Kabinet Merah Putih. Kapolri, Mentri KKP, Bahlil dan Menteri Menteri titipan lainnya akan menjadi batu kerikil yang membuat tidak nyaman, karena mereka bekerja setengah hati, antara memikirkan rakyat dan melindungi kebusukan Jokowi yang terus terendorse ke publik saat ini. Di sisi lain Bahlil membuat kebijakan tata niaga Elpiji yang membuat resah rakyat kecil, membuat susah pedagang kecil tanpa memikirkan akibat dari keputusan yang dibuat, atau ini jangan-jangan strategi Jokowi untuk mengganggu pemerintahan Prabowo? Jokowi memang bak belut yang susah dipegang dari omongan dan tindakannya yang sering bertolak belakang dari kehendak rakyat. Presiden Prabowo ada di dalam lingkaran setan yang dibuat oleh Jokowi, ada dalam cengkeraman gurita, di mana kaki tangan dan lehernya sudah terikat kuat. Saat ini bantuan rakyat dibutuhkan untuk bisa melepaskan itu semua. Tak ada jalan lain kembali penulis katakan bahwa kekuatan arus bawah sangat dibutuhkan, dan inipun membutuhkan konsentrasi penuh, fokus menggalang, mengedukasi dan menyampaikan kondisi riil bangsa, karena yang terimbas langsung adalah rakyat. PSN PIK 2, akan menjadi bumerang dan bom waktu untuk negara ini, jika tidak dihentikan dengan cepat. Ada sedikit terlibtas di pikiran apakah keputusan Bahlil mengenai aturan penyaluran Gas ELPIJI yang jelas-jelas mengganggu hajat rakyat adalah sebuah pengalihan isu dari PIK 2 untuk menyelamatkan Aguan, dimana saat ini rakyat sedang gencar memburu Aguan? Butuh kecerdasan rakyat, untuk menyikapi kondisi saat ini. Jokowi dengan segala akal busuknya terus berupaya untuk memuluskan agenda jahatnya mencaplok Indonesia melalui tangan para pengkhianat. Gunakan otak bukan hanya otot dalam memperjuangkan hak rakyat. #TangkapJokowi#PecatBAHLIL#TangkapAguan#BatalkanPSNPIK2#ForumTanahAir#FTAForBrighterIndonesia#FAKSI (*).
BAHLIL JADI BAHLUL Perintah Siapa?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENTERI ESDM Bahlil Lahadalia bikin kontroversi lagi. Kebijakan distribusi gas melon 3 Kg membuat gaduh rakyat, kegaduhan yang membuat rakyat susah. Antrian panjang memilukan bahkan telah menelan korban. Saat bertemu DPR Bahlil yang juga Ketum Partai Golkar itu beralasan bahwa hal ini sebagai konsekuensi dari sebuah penataan. Penataan jangka panjang yang berisiko jangka pendek. Bahlil lupa bahwa sejak masa pemerintahan Jokowi rakyat dicekoki dengan pola fikir pendek. Berbagai kartu, bansos, hingga lempar lempar kaos. Semua menciptakan perasaan miskin pada rakyat. Kini Bahlil sok hebat mengajarkan rakyat agar berpandangan jauh ke depan untuk memahami kebijakan penataan. Rakyat mengeluh akibat berjalan jauh dan harus antri untuk mendapatkan gas 3 Kg, padahal sebelumnya baru sajal terkejut karena dipaksa harus mengganti minyak tanah dengan gas untuk masak di dapur. Akibat ulah Bahlil maka pemerintahan Prabowo dinilai telah menyusahkan rakyat. Manuver Bahlil yang dinilai bahlul itu dilakukan atas perintah siapa ? Hal ini perlu dipertanyakan mengingat Bahlil Lahadalia faktanya berperan sebagai \"double agent\" dengan kemampuan mengabdi sana-sini. Sebagai Menteri dalam Kabinet Prabowo atasan Bahlil adalah Prabowo, sehingga kebijakan gas 3 Kg tentu atas perintah atau sepengetahuan Prabowo. Di sisi lain sukses Bahlil menjadi Ketum Partai Golkar juga atas tekanan Jokowi pada Airlangga. Demikian juga ia menjadi Menteri ESDM pada Kabinet Prabowo sebagai barang titipan Jokowi. Bagi Bahlil Jokowi adalah segalanya. Ia mewanti-wanti siapapun agar tidak mencoba main-main dengan \"Raja Jawa\" itu. Bermain pada dua kaki seperti ini Bahlil mampu memainkan ritme dan berpengaruh. Terakhir dengan kesiapan untuk menarik kebijakan penataan distribusi gas 3 Kg asal DPR setuju, maka ia mencoba berrmain pada tiga kaki. Prabowo dibuat sulit oleh Bahlil. Ada kesan Jokowi sedang bermain melalui politisi Bahlil. Prabowo memukul Jokowi untuk kasus PIK 2 dengan pembongkaran pagar laut dan evaluasi PSN, kini ia mendapat pukulan balik Jokowi melalui serangan tiba-tiba gas 3 Kg. Pembongkaran 30 Km melawan penataan 3 Kg. Agenda koalisi Prabowo dengan Megawati PDIP rupanya diganjal oleh penguatan posisi Jokowi-Bahlil Golkar. Gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Rakyat kecil dipaksa untuk menjerit karena terinjak-injak. Prabowo semestinya cepat ambil tindakan dengan perintah batalkan kebijakan Bahlil yang melarang pengecer menjual gas melon 3 Kg. Buat rakyat senang dengan membuktikan bahwa Presiden Indonesia tidak gentar pada Raja Jawa. Pertanyaan Bahlil menjadi bahlul itu atas perintah siapa menjadi relevan karena selama 100 hari pemerintahan Prabowo, salah satu isu yang mengemuka adalah adanya matahari kembar. Siapa penguasa negeri ini Prabowo atau Jokowi ? Adakah pelumpuhan Prabowo dipercepat untuk kudeta Gibran ? Lalu 2029 Jokowi Presiden lagi ? Semua bisa saja terjadi, hanya kasihan jika rakyat yang harus terinjak-injak. Saatnya semut menggigit gajah, agar gajah-gajah itu yang menggelepar kesakitan. Semut harus mulai bangkit bersama dan berteriak : \"kill or to be killed !\". Melawan dengan gagah arogansi gajah yang hanya memikirkan dan bertindak demi kepentingan diri dan kelompoknya sendiri saja. (*)
Perusahaan adalah Rumah Kedua bagi Karyawan J99 Corp., Bukan Hanya Bangun Karir tapi Bangun Masa Depan
Jakarta | FNN - Selalu ada gebrakan yang dilakukan pasangan pengusaha muda, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dan sang istri, Shandy Purnamasari. Baru-baru ini mereka menggelar acara employee gathering bagi seluruh karyawan di bawah naungan J99 Corp., yang cukup menyita perhatian. Gilang dan Shandy membawa ratusan karyawannya berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan sesuai dengan pesan dan goals perusahaan yang digaungkan yakni: grow, solid, be a champion! Bukan hanya bersenang-senang, acara digelar dengan penuh kejutan bagi para karyawan, dengan berbagai hiburan dan pemberian apresiasi bagi sejumlah karyawan berprestasi. “Pesan perusahaan di tahun ini mengandung makna bahwa kita harus terus bertumbuh, baik dari segi kompetensi dan skill karyawan; mindset, inovasi, serta dukungan terhadap kesejahteraan dan kebermanfaatan bagi masyarakat (GROW). Selain itu, tidak ada individu yang mencapai puncak sendirian, keberhasilan perusahan hasil dari sinergi seluruh team. semua unit bisnis solid saling mendukung satu sama lain untuk bisa berkontribusi maksimal terhadap perusahaan (SOLID). Segala pencapaian perusahaan, adalah berkat kerja keras bersama yang memiliki jiwa champion di dalamnya (CHAMPION). Kami ingin agar seluruh J99 People, tidak hanya membangun karir disini, tapi juga membangun kehidupan dan masa depan yang lebih baik,” ungkap Gilang Juragan 99. Beragam kegiatan dilakukan, mulai dari sesi team-building, hingga hiburan dengan penyanyi papan atas Sal Priadi dan King Nassar. Namun yang paling mengesankan adalah sorotan terhadap apresiasi Gilang dan Shandy kepada para karyawannya. Selama ini J99 Corp memiliki 3 benefit tetap yakni asuransi, bonus akhir tahun, dan recognition berupa umroh dan fresh money; yang secara reguler diberikan kepada karyawan berprestasi. Pada acara employee gathering tahun ini, Gilang dan Shandy memberikan reward kepada 20 karyawan terbaik berupa ibadah umroh. Dan tak cukup sampai di situ, tahun ini, ada beberapa apresiasi yang dicanangkan oleh Gilang dan Shandy yakni:• Loyalty Champion: reward emas mulia, bagi karyawan yang setia mengabdi.• Berkah Perjalanan Suci: reward ibadah umroh• Bintang Masa Depan: beasiswa pendidikan bagi anak karyawan• Car Ownership Program: reward kendaraan• Langkah Menuju Baitulah: reward haji plusSerta yang paling dinanti adalah reward berupa pemberian rumah bagi karyawan berprestasi. Di acara employee gathering J99 Champion Camp 2025, 4 orang J99 People (security, pengemudi dan operator teknik, dan manajer operasional) dari berbagai unit bisnis mendapatkan reward rumah untuk pertama kalinya dari Gilang dan Shandy. Shandy Purnamasari mengungkapkan, “Kami optimis karena kita sudah membuat pondasi yang kokoh, yang kita bangun bersama sejak bebereapa tahun lalu dan kita sudah kembali on the track ke awal perusahaan ini berdiri. Perusahaan ini adalah rumah kedua bagi seluruh karyawan dan kami berdua (Gilang dan Shandy) akan memperjuangkan mimpi seluruh karyawan, seperti mereka mengejar mimpinya sendiri,”. Meski masih berusia muda, PT Juragan 99 Corp besutan Gilang dan Shandy, tidak luput dalam memperhatikan kesejahteraan karyawannya. J99 Corp. berkomitmen untuk membawa manfaat bagi sekitar melalui unit-unit bisnisnya yang bergerak di berbagai bidang. J99 Corp berkantor pusat di Jakarta dan secara resmi berdiri pada tahun 2020 dengan membawahi lebih dari berbagai unit bisnis yang tersebar di Jakarta, Cikarang, Surabaya, serta Malang, Jawa Timur. J99 Corp terus berupaya untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat melalui produk-produknya seperti MS GLOW, MS Glow For Men, MS GLOW Aesthetic Clinic, Juragan 99 Trans, Jiwater, Kosme Health, Kosme Pack, Kosme Manufaktur, Kosme Nutrition, dan juga memenuhi tanggung jawab sosial masyarakat melalui J99 Foundation. (adv).
Namarin: Rencana Penggabungan Pelni dan ASDP ke Pelindo Keblinger
JAKARTA, FNN | Wacana penggabungan PT ASDP dan PT Pelni ke PT Pelindo yang pernah dilontarkan Menteri BUMN Erick Thohir dan telah disetujui Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merupakan kebijakan yang sesat pikir. Hal itu diutarakan Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, Senin malam, 3 Februari 2025. “Erick Thohir sepertinya tak berpikir panjang dengan gagasan penggabungan tadi. Ini kebijakan yang sesat dan juga keblinger,” kata Siswanto. Menurut dia, merger Pelindo saat ini dinilai banyak pihak berhasil dan sejauh ini ada sejumlah pencapaian yang patut diapresiasi. “Namun bukan berarti tidak ada masalah atau tantangan yang mencuat dan belum dapat diatasi oleh top management sampai saat ini,” jelasnya. Sambung Siswanto, dengan akan bergabungnya Pelni dan ASDP ke dalam jajaran Pelindo, tentunya masalah akan semakin besar. Ia menjelaskan bahwa tantangan pertama dari integrasi asimetris ini pada sisi bisnis yang cukup berbeda jauh. Dua entitas pertama adalah perusahaan pelayaran sedangkan entitas kedua merupakan operator pelabuhan. “Direksi Pelindo jelas akan menghadapi kendala pengelolaan nantinya karena tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam bidang pelayaran,” bebernya. Kondisinya tidak akan lebih baik seandainya “penghuni” baru grup Pelindo itu nantinya dijadikan anak usaha yang membidangi bisnis perusahaan. “Masalahnya terletak pada ketidakcocokan genetis kedua bidang usaha, bagai air dan minyak,” ungkapnya. Ia mencontohkan perusahaan pelayaran Malaysia, MISC, yang berada di bawah bendera Petronas, boleh dibilang “hidup segan mati tak mau”. Grup Pelindo memang memiliki cucu usaha dalam usaha pelayaran, dalam hal ini Jasa Armada Indonesia (JAI), tetapi status ini tidak dengan sendirinya menjadikan Pelindo dapat mengelola bisnis pelayaran. Soalnya, kata Siswanto, JAI hanyalah perusahaan pelayaran yang bergerak dalam jasa towing di seputaran pelabuhan sementara Pelni dan ASDP merupakan pemain perairan jauh alias lintas wilayah. Tantangan berikutnya menurut Siswanto ialah masa depan bisnis yang tidak prospektif. “Baik Pelni dan ASDP sesungguhnya perusahaan yang kinerjanya biasa-biasa saja. Malah relatif berdarah-berdarah. Segmen usaha yang digeluti tergolong bidang yang tidak menjanjikan,” ungkapnya. “Kalau ini sudah keputusan menteri, ya semoga penggabungan ini berjalan baik lah,” pungkas Siswanto. (Dh)
Saran ke Presiden Prabowo:Menuju Indonesia Emas, Mulai Hari ini Adili Dalang Pagar Laut!
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA & Corporate Advisor KITA diaspora AS semingguan lebih kenyang menonton video-video youtube yang mengekspos bentrokan warga masyarakat Banten dengan para oknum preman, konon ternak oligarki PIK2 soal pagar laut yang dikapling kapling bersertifikat. Berbagai bentrokan antara kelompok rakyat dan sekelompok kecil preman garang yang mati matian membela Ko Aguan telah menjadi drama tontonan kita. Sedih bak perang saudara sesama orang miskin. Seorang teman diaspora saksi hidup peristiwa berdarah Mei 98 berkomentar begini: \"Ya Tuhanku, jangan sampai gara gara proyek PIK2 punya Ko Aguan, kejadian nahas Mei 98 berulang lagi...sadarkanlah mereka yang bertikai untuk berdamai demi persatuan bangsa. Kalian sedang diadu domba \". Ada lagi video yang mengekspos para preman memperkusi pengacara/aktivis Achmad Khozinudin yang membela hak rakyat Banten. Dia dikeroyok para preman hingga tidak berdaya.De facto kedua kelompok itu adalah masyarakat ekonomi lemah pribumi(maaf kalau istilah kuno pribumi dipakai). Miris mereka seperti domba domba yang diadu pemodal. Disatu sisi kelompok rakyat kampung Moncong merasa ditindas oleh bos PIK2 karena tanah mereka dibayar murah dan sungai mereka diuruk dengan dalih untuk proyek PSN. Sementara kelompok para preman sudah tentu membela bosnya all out demi upah uang yang mereka terima. Konyolya Khozinudin ini berada dilokasi berniat bela rakyat Banten, sayang tidak dikawal oleh Ruslan Buton atau Said Didu. Sehingga dia diperkus para preman hampir bonyok. Bos PIK2 Ko Aguan ini adalah etnis Tionghoa seperti juga mayoritas para konglomerat oligarki, kecuali Bakri Grup, CT Grup, dan oligarki pendatang baru seperti Toba Grup milik LBP. Stigma negative oknum kelompok usaha oligarki etnis Tionghoa 9 Naga kembali merebak dan kali ini Ko Aguan yang disinyalir menjadi sumber pemicu konflik dipesisir Banten. Bukan saja diaspora, banyak masyarakat Indonesia luas yang menilai dan kuatir bahwa pola ekspansi PIK2 yang terkesan manipulatif ini berpotensi memicu konflik horizontal seperti yang dikuatirkan para diaspora AS tadi.Untuk mencegah kemungkinan ini kita berharap para aparat penegak hukum akan dapat menyelesaikan konflik Banten ini dengan terang benderang tanpa menyisakan kasus hukum yang mengambang dan tidak berkeadilan. Law enforcement yang pasti mengadili siapapun yang bertanggung jawab dengan pagar laut, pengurukzn sungai dan pemalsuan sertifikat. Bila bentrokan bentrokan ini berlanjut terus, ini berpotensi membuat orang orang Indonesia keturunan Tionghoa yang juga rakyat biasa seperti saudara saudarinya kelas menengah dan kelas menengah kebawah yang tidak tahu apa apa, akan menjadi korban amukan masa ke Ko Aguan yang sampai hari ini belum kedengaran keberadaannya. Tidak semua konglomerat itu berprilaku nakal seperti persepsi masyarakat terhadap grup usaha Agung Sedayu oligarki Tionghoa yang serakah itu. Data Google menunjukan bahwa rencana luas PSN PIK2 itu 2650 hektar!Bandingkan dengan Disneyland di Anaheim, Amerika Serikat, 30 menit dari Los Angeles, yang hanya 268 hektar! Jadi PSN PIK2 itu ternyata 10 x lebih besar dari Disneyland! Luar biasa.Disatu sisi kita mengapresiasi ide besar Aguan untuk membangun dan menggerakkan sektor properti di PIK2.Tapi kita prihatin melihat pola tata laksana pembebasan tanah rakyat yang terkesan manipulatif tidak manusiawi dan melanggar hukum seperti kasus pagar laut dan terbitnya sertifikat sertifikat dilaut Jawa dengan proses kilat berdalih proyek PSN PIK2. Kalau di AS kasus begini sudah masuk perkara organized crime. Dan sudah pasti FBI turun tangan. Beda memang di Indonesia, penegakan hukum itu bertautan erat dengan uang dan kekuasaan. Sepertinya keadilan dan demokrasi itu bukan milik semua orang ditanah air kita yang tercinta ini. Terkesan hukum kita itu milik yang berkuasa dan berduit, milik penguasa dan oligarki, tajam kebawah, tumpul keatas dengan orkestrasi para pengacara jahat. Katanya kita menuju era emas ditahun 2045. Beda sekali dengan Donald Trump yang kekeuh bilang : \"The golden age of America begins TODAY.\"Kalau kasus pagar laut dan PSN PIK 2 diadili para dalangnya, maka Presiden Prabowo dapat berkata dengan lantang:\"Kita menuju Indonesia Emas TODAY dengan menegakkan HUKUM dan memberantas KORUPSI!\" Indonesia Emas, Prabowo adMulai Hari ini dengan Aksi Adili Dalang Pagar Laut! Oleh Jon A.Masli, MBA(Diaspora USA&Corporate Advisor). Kita diaspora AS semingguan lebih kenyang menonton video video youtube yang mengekspos bentrokan warga masyarakat Banten dengan para oknum preman, konon ternak oligarki PIK2 soal pagar laut yang dikapling kapling bersertifikat. Berbagai bentrokan antara kelompok rakyat dan sekelompok kecil preman garang yang mati matian membela Ko Aguan telah menjadi drama tontonan kita. Sedih bak perang saudara sesama orang miskin. Seorang teman diaspora saksi hidup peristiwa berdarah Mei 98 berkomentar begini:\"Ya Tuhanku...Jangan sampai gara gara proyek PIK2 punya Ko Aguan, kejadian nahas Mei 98 berulang lagi...sadarkanlah mereka yang bertikai untuk berdamai demi persatuan bangsa. Kalian sedang diadu domba \". Ada lagi video yang mengekspos para preman memperkusi pengacara/aktivis Achmad Khozinudin yang membela hak rakyat Banten. Dia dikeroyok para preman hingga tidak berdaya.De facto kedua kelompok itu adalah masyarakat ekonomi lemah pribumi(maaf kalau istilah kuno pribumi dipakai). Miris mereka seperti domba domba yang diadu pemodal. Disatu sisi kelompok rakyat kampung Moncong merasa ditindas oleh bos PIK2 karena tanah mereka dibayar murah dan sungai mereka diuruk dengan dalih untuk proyek PSN. Sementara kelompok para preman sudah tentu membela bosnya all out demi upah uang yang mereka terima. Konyolya Khozinudin ini berada dilokasi berniat bela rakyat Banten, sayang tidak dikawal oleh Ruslan Buton atau Said Didu. Sehingga dia diperkus para preman hampir bonyok. Bos PIK2 Ko Aguan ini adalah etnis Tionghoa seperti juga mayoritas para konglomerat oligarki, kecuali Bakri Grup, CT Grup, dan oligarki pendatang baru seperti Toba Grup milik LBP. Stigma negative oknum kelompok usaha oligarki etnis Tionghoa 9 Naga kembali merebak dan kali ini Ko Aguan yang disinyalir menjadi sumber pemicu konflik dipesisir Banten. Bukan saja diaspora, banyak masyarakat Indonesia luas yang menilai dan kuatir bahwa pola ekspansi PIK2 yang terkesan manipulatif ini berpotensi memicu konflik horizontal seperti yang dikuatirkan para diaspora AS tadi.Untuk mencegah kemungkinan ini kita berharap para aparat penegak hukum akan dapat menyelesaikan konflik Banten ini dengan terang benderang tanpa menyisakan kasus hukum yang mengambang dan tidak berkeadilan. Law enforcement yang pasti mengadili siapapun yang bertanggung jawab dengan pagar laut, pengurukzn sungai dan pemalsuan sertifikat. Bila bentrokan bentrokan ini berlanjut terus, ini berpotensi membuat orang orang Indonesia keturunan Tionghoa yang juga rakyat biasa seperti saudara saudarinya kelas menengah dan kelas menengah kebawah yang tidak tahu apa apa, akan menjadi korban amukan masa ke Ko Aguan yang sampai hari ini belum kedengaran keberadaannya. Tidak semua konglomerat itu berprilaku nakal seperti persepsi masyarakat terhadap grup usaha Agung Sedayu oligarki Tionghoa yang serakah itu. Data Google menunjukan bahwa rencana luas PSN PIK2 itu 2650 hektar!Bandingkan dengan Disneyland di Anaheim, Amerika Serikat, 30 menit dari Los Angeles, yang hanya 268 hektar! Jadi PSN PIK2 itu ternyata 10 x lebih besar dari Disneyland! Luar biasa.Disatu sisi kita mengapresiasi ide besar Aguan untuk membangun dan menggerakkan sektor properti di PIK2.Tapi kita prihatin melihat pola tata laksana pembebasan tanah rakyat yang terkesan manipulatif tidak manusiawi dan melanggar hukum seperti kasus pagar laut dan terbitnya sertifikat sertifikat dilaut Jawa dengan proses kilat berdalih proyek PSN PIK2. Kalau di AS kasus begini sudah masuk perkara organized crime. Dan sudah pasti FBI turun tangan. Beda memang di Indonesia, penegakan hukum itu bertautan erat dengan uang dan kekuasaan. Sepertinya keadilan dan demokrasi itu bukan milik semua orang ditanah air kita yang tercinta ini. Terkesan hukum kita itu milik yang berkuasa dan berduit, milik penguasa dan oligarki, tajam kebawah, tumpul keatas dengan orkestrasi para pengacara jahat. Katanya kita menuju era emas ditahun 2045. Beda sekali dengan Donald Trump yang kekeuh bilang : \"The golden age of America begins TODAY.\"Kalau kasus pagar laut dan PSN PIK 2 diadili para dalangnya, maka Presiden Prabowo dapat berkata dengan lantang:\"Kita menuju Indonesia Emas TODAY dengan menegakkan HUKUM dan memberantas KORUPSI!\"
Usut Pidana Penipuan dan Pemalsuan SHM dan SHGB Laut sampai Jokowi
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) di atas perairan laut dapat dipastikan merupakan dokumen bodong, alias palsu, dan tindak pidana pemalsuan dokumen, dengan ancaman hukuman penjara 8 tahun. Pelaku dan pihak yang terlibat sudah jelas, terang-benderang. Polisi tunggu apa? Pejabat penerbit sertifikat dan pembeli atau penadah sertifikat (SHM dan SHGB) palsu ini mengaku, lahan di perairan laut tersebut dulunya, tahun 1980an, merupakan tanah daratan. Mereka berdalih, tanah daratan tersebut sekarang menjadi daerah perairan laut karena terjadi abrasi, yaitu proses pengikisan tanah di daerah pesisir pantai, sehingga membuat tanahnya musnah dan menjadi daerah perairan. Pengakuan telah terjadi proses abrasi di pantai utara Tangerang sejak 1980 hingga sekarang, sehingga membuat tanah daratan hilang menjadi perairan laut, sangat mengada-ada, dan masuk modus penipuan. Oleh karena itu, sertifikat tanah (SHM dan SHGB) yang diterbitkan berdasarkan fakta palsu (penipuan) merupakan sertifikat tanah tidak sah, alias palsu. Ada dua alasan kenapa pengakuan abrasi di pantai utara Tangerang merupakan berita bohong dan masuk tindak pidana penipuan. Pertama, faktanya tidak ada abrasi di pantai utara Tangerang sejak 1980an sampai sekarang. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa ilmuwan, antara lain oleh Pakar Geospasial Departemen Geodesi Fakultas Teknik UGM, I Made Andi Arsana. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250201103218-199-1193423/beber-data-satelit-pakar-bantah-pagar-laut-tangerang-untuk-abrasi Sebelum itu juga sudah banyak kajian dan penelitian yang dimuat di berbagai jurnal ilmiah yang mengamati garis pantai utara Jawa, termasuk Tangerang, untuk kurun waktu tertentu, misalnya 30 tahun. Berdasarkan penelitian ini, juga terbukti tidak ada abrasi di pantai utara Tangerang. Kedua, seandainya terjadi abrasi sehingga membuat tanah daratan musnah, dan menjadi daerah perairan laut, maka hak atas tanah tersebut juga musnah. Menurut UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria, Pasal 27 huruf b menyatakan bahwa hak milik akan hilang (atau hapus) apabila tanahnya musnah: “Hak milik hapus bila tanahnya musnah”. Tanah bisa musnah karena peristiwa erosi atau abrasi, atau bencara alam lainnya. Hak milik yang hilang (hapus) atas tanah yang musnah tidak bisa dipulihkan kembali. Karena itu, pengakuan hak atas tanah di perairan pantai utara Tangerang jelas mengandung unsur tindak pidana penipuan. Sebagai konsekuensi, semua dokumen kepemilikan tanah yang diterbitkan atas dasar pernyataan palsu (baca: penipuan) tersebut merupakan dokumen atau sertifikat tidak sah, baik penerbitan surat Girik dan Letter C yang menjadi dasar penerbitan sertifikat, maupun konversi surat tersebut menjadi SHM atau SHGB. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam penerbitan dokumen dan sertifikat “aspal”, asli tapi palsu, tersebut terbukti secara bersama-sama melakukan persekongkolan jahat pemalsuan dokumen (sertifikat) kepemilikan tanah. Dalam hal ini, kepala desa, pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional), termasuk kepala BPN, sampai notaris, patut diduga secara bersama-sama terlibat dalam sindikasi pembuatan sertifikat bodong di perairan pantai utara Tangerang tersebut. Tindak pidana pemalsuan dokumen diatur di dalam UU Pidana, antara lain Pasal 264 KUHP, dengan ancaman penjara 8 tahun. Selain itu, pembeli atau penadah sertifikat tanah palsu di perairan pantai utara Tangerang juga patut diduga kuat menjadi bagian tidak terpisah dari sindikat pemalsuan sertifikat tanah. Pembeli sertifikat palsu pantai utara Tangerang diperkirakan mendapatkan keuntungan paling besar dari pemalsuan sertifikat ini. Yang terakhir, proses pemalsuan sertifikat pantai utara Tangerang sudah terjadi sejak 2022/2023, pada masa pemerintahan Jokowi. Pemalsuan dokumen ini berjalan sangat lancar karena melibatkan sindikat dari pejabat desa sampai pejabat tinggi negara, termasuk menteri dan wakil menteri ATR. Bahkan patut diduga, juga melibatkan, atau atas sepengetahuan, Jokowi. Karena, jumlah sertifikat palsu tersebut sangat banyak, dengan luas tanah sangat luas, bisa mencapai ratusan bahkan ribuan hektar. Oleh karena itu, pihak kepolisian RI wajib mengusut tuntas skandal sertifikat palsu yang membuat gaduh seisi Republik ini sampai ke pelaku intelektualnya, sampai ke pejabat tinggi negara termasuk Jokowi. Presiden Prabowo harus memastikan skandal sertifikat palsu ini dapat dibongkar tuntas. (*)
POPULER
