ALL CATEGORY
Pemotongan Anggaran Tidak Mengurangi Total APBN
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS | Political Economy and Policy Studies) Presiden Prabowo membuat gebrakan mengejutkan, dengan memotong anggaran belanja 2025 di sejumlah kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah. Alasan pemotongan anggaran untuk efisiensi atau meningkatkan kualitas belanja negara. Jumlah anggaran yang dipotong sangat fantastis, mencapai Rp306,7 triliun. Anggaran kementerian dan lembaga dipotong Rp256,1 triliun. Dana transfer ke daerah dipotong Rp50,6 triliun. Pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan. Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi. Seolah-olah, pemotongan anggaran ini akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan. Tetapi, keprihatinan tersebut tidak ada dasarnya. Pemotongan pos anggaran belanja ini tidak akan mengurangi total anggaran belanja negara yang sudah ditetapkan dalam APBN, yaitu sebesar Rp3.621,3 triliun. Selama total belanja negara masih sama jumlahnya seperti yang dianggarkan, maka kebijakan pengalihan anggaran dari satu pos belanja ke pos belanja lainnya tidak akan berpengaruh (besar) pada pertumbuhan ekonomi, ceteris paribus. Artinya, kebijakan pengalihan pos anggaran ini bukan merupakan kebijakan fiskal kontraksi. Pengalihan atau realokasi anggaran pada hakekatnya adalah kebijakan untuk melakukan redistribusi pendapatan, dengan menunjukkan keberpihakan anggaran kepada kelompok masyarakat tertentu, di atas kelompok masyarakat lainnya. Ini adalah salah satu fungsi fiskal yang sangat penting. Redistribusi pendapatan. Dalam hal ini, ekonomi politik anggaran presiden Prabowo tampaknya tidak berpihak pada sektor infrastruktur, tetapi lebih fokus dan menitikberatkan pada kelompok masyarakat miskin, yang menjadi sasaran makan bergizi gratis. —- 000 —-
Reshuffle Para Menteri KW3 Bermuka Tembok, Harapan para Pebisnis Nasional dan Investor Asing
Oleh Jon A. Masli, MBA. | Diaspora USA & Corporate Advisor Sinyal reshuffle Kabinet Merah Putih akhirnya datang juga ketika Presiden Prabowo menyampaikan dalam pidatonya alam acara Hari Ulang Tahun Nadhatul Ulama Minggu (9/2/25) kemarin. Seruan banyak kalangan masyarakat ber IQ 80an selama ini agar Presiden Prabowo mereshuffle para anggota kabinet yang tidak berprestasi, terutama mereka tim kunci bidang Ekonomi Keuangan Industri (Ekuin) seperti Kemenko Ekuin yang membawahi Kementerian Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Kelautan, ESDM dan lain lain. Selama 10 tahun mereka menjalankan pemerintahan tanpa GBHN yang jelas, terkesan reaktif dan auto pilot. APBN konon terkuras 30% untuk \"anggaran program -program konyol\"; mengutip Pak Hasyim Djojohadikusumo yang membongkar pemangkasan APBN 2025 sampai Rp 306 Triliun oleh Presiden Prabowo. Kalau di dunia korporasi ada istilah \"Management Revamp\" sebagai corporate action untuk menyingkirkan para executive KW3 yang kurang berprestasi. Biasanya pasar dan ekonomipun akan merespons positif langkah ini. Kebijakan konyol Menteri ESDM Bahlil Lahadalia minggu lalu jelas telah membuat susah rakyat dan berpotensi meniadakan peran ratusan ribu UMKMpengecer LPG. Untunglah Presiden Prabowo sigap menginstruksikan pembatalan kebijakan konyol tersebut. Rekam jejak Bahlil selama ini kerap penuh kontroversial. Bermula dari menggagas ide kekuasaan 3 periode Presiden Jokowi; penggusuran penduduk asli Pulau Rempang; proses lihai ia menjadi ketum Golkar; kebijakan penataan izin-izin pertambangan di bawah kekuasaannya; proses perolehan kilat gelar dokternya di Universitas Indonesia; dan selfie viralnya bermiras whisky super mahal. Contoh-contoh buruk ini membuat banyak orang menilai sebagai sosok yang terkesan kurang mementingkan rakyat tapi hanya cuan. Kalau kita jeli, memang ada selusinan atau lebih menteri di Kabinet Merah Putih yang berkualitas KW3 terutama mereka eks kabinet Jokowi. Mereka berada di comfort zone dekat dengan Presiden Jokowi. CELIOS, suatu lembaga riset independen nasional menyebut ada 10 menteri yang punya rapor merah. Mayoritas mereka adalah dari 16 menteri eks pemerintahan dulu dengan prestasi amat minim, bahkan konon ada 5 atau 6 orang berpredikat “tersangkut korupsi\". Survei kepuasan Presiden Prabowo sudah lebih dari 80%, namun kebijakan konyol seperti yang Menteri ESDM Bahlil lakukan itu akan merusak citra pemerintahannya. Bahlil memang seorang pebisnis ulung, cerdik, dan kaya sejak dia menjabat Ketum HIPMI dan sempat Menteri BKPM. Ini orang memang hebat, walau tidak sekolah tinggi dan tidak bisa berbahasa Inggris. Para pelaku UMKM sudah mencium arah kebijakan pangkalan Menteri ESDM yang berdalih untuk tepat sasaran yang mengarah ke pola bisnis oligopoli berjamaah. Artinya para kelompok pengusaha yang bermodal kuat yang akan menguasai bisnis gas 3 kg. Sistim distribusi selama ini memang telah menghidupi para pelaku UMKM dari pengecer, pengojek, hingga usaha angkutan distribusi mengantar tabung gas ke konsumen. Namun apakah Bahlil tidak paham dampak economic multiplier effect? Sepertinya di Indonesia para menteri sudah terbiasa nyaman bekerja dengan auto pilot, fasilitas mobil, rumah dinas mewah dan pengawalan polisi TET-TOT TET-TOT serta tunjangan-tunjangan lain. Mereka bermoto \"kerja, kerja, kerja\", hanya retorika asbun belaka. Banyak dari mereka memang tidak mampu membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Motivasi di benak mereka lebih ke cuan belaka, ketimbang kepentingan rakyat. Lebih miris lagi mereka terang-terangan berpolitik ria, menjilat penguasa selama 10 tahun ini, merangkap petinggi-petinggi partai, mempelototi APBN gemuk dengan membuat program-program konyol. Anehnya Menkeunya terkesan mengiyakan saja selama ini, walau dia harus mencari hutang untuk pembiayaan dan menggenjot pajak. Sebagian besar mereka sepertinya bermuka tembok tidak tahu diri. Sudah tidak berprestasi di pemerintahan Jokowi dan jarang menelurkan kebijakan stimulus ekonomi, bahkan ada yang sudah 2 periode, sekarang duduk lagi di kabinet Presiden Prabowo. Sepertinya mereka tidak tahu malu. Apakah dari 275 juta orang Indonesia, kita tidak punya orang berkompeten dan berintegritas seperti Anies Baswedan dan putra-putri Indonesia yang lebih kompeten dari mereka? Gaya auto pilot pemerintahan sebelumnya masih melekat dipola kerja para menteri eks Jokowi. Solusinya Presiden Prabowo harus segera mereshuffle kabinet KW3 ini ASAP, terutama mereka yang tidak berprestasi dan bermuka tembok! Inilah yang diharapkan para pebisnis nasional dan investor asing/foreign direct investment untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang sekarang masih 5,03%. Tanpa reshuffle mereka akan menjadi disrupsi pertumbuhan ekonomi 8% yang Presiden Prabowo targetkan. (*)
Presiden Kumpulkan 1000 Satuan Komandan di Istana Bagor, Apakah Prabowo Baru Sadar dalam Ancaman?
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA Selama Presiden Prabowo tidak mengamputasi orang-orang Jokowi di Polri, TNI, dan Kabinet, maka pemerintahan Prabowo akan stagnan, bahkan bisa lebih buruk. Saat ini pastinya Indonesia dalam ancaman kedaulatan. Oligarki sudah terlalui kuat dalam satu dekade pemerintahan Jokowi. Sebanyak 1000 Satuan Komandan dikumpulkan oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor, sementara di saat yang sama Dirjen Kemenkeu ditangkap terkait raibnya dana Jiwasraya Tp16,8 trilliun. Lebih mengagetkan lagi, di malam harinya kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR ) terbakar. Apakah ini pertanda oligarki sudah berani melawan negara? Ada beberapa peristiwa menarik pada tanggal 8 Februari 2025 kemarin, pertama ditangkapnya Isa Martamarwata Dirjen Kementrian Keuangan Negara atas dugaan korupsi pada kasus Jiwasraya yang merugikan negara Rp 16,8 trilliun. Isa diketahui menjabat Dirjen Anggaran Kemenkeu sejak tahun 2021. Sebuah peristiwa yang mengejutkan karena malingnya berada di lingkungan Kemenkeu, yang seharusnya menjadi contoh bagi instansi pemerintahan lainnya. Peristiwa kedua terjadinya kebakaran di kantor Kementerian ATR di bagian arsip seluas 8 x 7 M². Tentu saja publik mengaitkan peristiwa kebakaran ini adalah upaya pihak-pihak yang kesal terhadap Kementerian ATR yang dengan berani mencabut puluhan sertifikat hak guna dan hak milik di atas laut Pantura Tangerang. Pada dasarnya negara tidak boleh kalah dengan preman, meskipun diback up oleh naga raksasa yang sedang berusaha mengangkangi negara lewat tangan tangan pejabat pengkhianat. Namun demikian rakyat harus terus mengawal dan mengawasi gerak gerik buzzeer dan orang-orang Aguan yang terus melakukan pembodohan publik lewat kuasa hukumnya Moanas Alaidid, dengan membelokkan fakta bahwa sertifikat dibuat berdasarkan kepemilikan oleh pemilik tanah yang mengalami abrasi dari tahun ke tahun. Ini adalah kebohongan besar antek-antek Aguan agar kasus ini bisa dilerai. Presiden Prabowo sadar bahwa negara dalam ancaman oligarki dan pejabat pengkhianat yang saat ini masih banyak bercokol di birokrasi, baik dari bawah sampai pusat. Makanya Presiden Prabowo berungkali mengingatkan pada aparatur negara untuk tidak main-main dengan amanah rakyat. Terakhir 1000 Satuan Komandan dikumpulkan di istana Bogor, mewanti-wanti agar aparat tetap berpihak pada negara dan rakyat, bukan pada pihak lain. Presiden Prabowo dengan tegas meminta kepada para menteri untuk mengembalikan aset negara yang telah dikuasai oleh pihak lain tanpa kompromi. Dua peristiwa di atas semoga menjadikan rakyat lebih jeli, lebih cerdas, dan paham bagaimana harus bertindak serta bagaimana harus berjuang.. Yang kita hadapi adalah naga buas dan lapar. Rakyat harus bisa lebih buas daripada naga, penuh dengan akal, cerdik dan seimbangkan otot dan otak. Teringat pidato Presiden Prabowo beberapa hari lalu bahwa dengan tegas beliau katakan, \"Silahkan bersih bersih sendiri, atau akan saya bersihkan!\". Pernyataan keras ini semoga bisa menjadi pegangan rakyat bahwa beberapa kalimat sudah beliau keluarkan, adalah kalimat perlawanan terhadap oligarki Waktunya rakyat mendorong dan mengawal terus kinerja Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan.. Jangan pernah berhenti apalagi menyerah menghadapi kekuatan oligarki yang makin hari makin arogan, karena sejatinya mereka bukan siapa-siapa. Jika rakyat bersatu, maka mudah bagi kita melawan mereka. Sepertinya bom waktu akan meledak jika Presiden Prabowo tidak cepat ambil-alih penyelesaian PIK 2 yang menjadi barometer bagi pemerintah Kabinet Merah Putih saat ini. Tak ada perjuangan yang sia-sia, teruslah berdiri tegak bersama para penegak keadilan Republik Indonesia ini. #AdiliJokowi#TangkapAguan#BantenMelawan#PIK2AncamanNKRI#RatakanPIK2#ForumTanahAir#FTAForBrighterIndonesia#FAKSI#KembaliKeUUD1945Asli (*)
Manusia Sebagai Setan Akhros dan Naathiq
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih ORANG yang berdiam diri dari menyampaikan kebenaran (padahal ia mampu menyampaikan) adalah Syaithon Akhros (setan bisu dari jenis manusia) - (Majmu\' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah). Demikian juga Imam Ibnul Qoyyim Al Jauziyyah rahimahullah mengatakan : \"Orang yang hatinya dingin, lisannya diam (dari menyampaikan kebenaran dan mengingkari kemungkaran), dia adalah Syaithon Akhros (setan bisu dari jenis manusia), sebagaimana orang yang berbicara dengan kebatilan dinamakan Syaithon Naathiq (setan yang berbicara dari jenis manusia)\". Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang ungkapan di atas \"Kita tenang-tenang saja seraya berkata , toh saya sholeh, saya gak ikut maksiat, tapi diam saja melihat maksiat, maka masuk ke dalam kelompok yang dzolim.\" Sedih dan miris, begitulah yang dirasakan melihat banyak orang ditindas, diusir dengan paksa dan kekerasan dari tempat tinggalnya, kita menyaksikan dengan mata telanjang tak perlu mata batin (bashiroh). Orang yang selalu disebut sebagai ulama bahkan ada yang pernah sebagai pemimpin organisasi Islam besar di Indonesia, terang - terangan menyetujui program PIK yang sangat jelas sebagai penjajah akan mengusir warga pribumi. Apakah masih ada sebutan lain untuk makhluk di atas selain Syaithon Akhros, Syaitan Naathiq, Dhalim. Hebatnya di beberapa majlis masih tampil memakai sorban, dengan fasih menjual ayat. Christiaan Snouck Hurgronje gaya baru di Indonesia merajalela makin canggih menelan umat Islam sendiri. Mengekploitasi ayat ayat suci dengan harga dunia (angpao) untuk menggulung, melemahkan dan merontokkan umat Islam makin beragam, wilayah agama yang bersifat unspeakable dicangkuli gaya Dajjal. Umat Islam di Indonesia dalam perjuangan politiknya, sangat rentan bertengkar, terpecah belah dan begitu mudahnya diadudomba, menjadi budak nafsu dunia dan begitu mudahnya menjadi budak Iblis Oligarki. Umat Islam sangat rentan terserang wabah mematikan penyakit WAHN (takut mati dan miskin) semua lunglai tanpa daya, menyerah sebagai pengemis remah - remah dari berbagai oligarki. Kalau umat Islami ingin tumbuh sebagai Rohmatal lil alamin, harus memiliki kekuatan dengan arah perjuangan yang kokoh sebagai mukmin bukan sebagai Syetan Akhros dan Naathiq (*)
Negara Oknum
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan JUDUL itu muncul setelah membaca perilaku pejabat atau aparat yang tidak ajeg. Orang yang melakukan hal yang menyimpang sering disebut dengan oknum. Sebutan ini untuk mencitrakan bahwa orang-orang baik sebenarnya mengisi lingkungan tersebut, kecuali sedikit yang disebut oknum tadi. Masalahnya adalah ketidakajegan itu sering menyangkut jumlah orang yang banyak sehingga menyerupai suatu budaya. Menurut KBBI oknum itu mengandung tiga arti yaitu pertama, penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik; pribadi. Kedua, orang seorang; perseorangan. Ketiga, orang atau anasir (dengan arti yang kurang baik). Memang lebih populer untuk makna ketiga. Oknum dalam perilaku buruk. Fungsi sebutan oknum adalah untuk melindungi atau menjaga institusi atau untuk menutupi nama-nama orang yang berbuat buruk dari satu instansi atau institusi itu. Biasa sebutan untuk terkait dengan penegakan hukum atau lainnya. Misalnya oknum Polisi, oknum Jaksa hingga oknum Hakim. Oknum TNI dan pengacara juga ada. Jarang didengar ada sebutan oknum pedagang, petani, guru, dosen, atau nelayan. Hal ini menggambarkan penyimpangan pada bidang penegakan hukum jauh lebih dominan. Ada aspek kekuasaan dan pemaksaan di dalamnya. Efek negatif dari penyebutan oknum untuk penyimpang adalah institusi itu dikesankan bersih dan suci sehingga tidak perlu mendapat koreksi. Keburukan hanya ada orang perorang yang disebut oknum itu. Pada tingkat makronya negara atau pemerintahan tidak bisa disalahkan, personalnya saja. Satu satu. Dalam realitanya ada negara atau pemerintahan yang gagal, bobrok, korup, rampok, menindas atau hal buruk lainnya. Artinya kualifikasi penyimpangan oknum sudah menyeluruh. Untuk itu muncul celotehan bahwa budaya menyebut oknum ditinggalkan saja. Ganti dengan nama-nama langsung tanpa sembunyi atau melindungi insitusi. Masa kita harus menyebut perampok aset negara itu oknum Presiden, sebut saja langsung perampok itu adalah Jokowi. Begitu juga ada oknum menteri yang menjadi tangan RRC, nah tangan China itu adalah Luhut Panjaitan. Tidak perlu tedeng aling-aling bahwa centeng TNI di PIK-2 adalah Laks Madya Purn Freddy Numberi dan Letjen Mar Purn Nono Sampono. Kitapun tidak perlu ragu untuk menyatakan bshwa PIK-2 itu dimiliki oleh perampas tanah negara dan rakyat Aguan etnis Cina jahat. Ini untuk membedakan ada etnis Cina yang tidak jahat. Tidak perlu sembunyi pula dengan hanya menyebut bahwa itu oknum oligarki. Oligarki itu sendiri bukan oknum, tetapi penjahat. Negara Indonesia sedang dikuasai oleh para penjahat. Karenanya pembenahan negara mulai dari tangkap dan adili para penjahat itu. Jokowi, Aguan, Luhut, Tito dan orang-orang di lingkaran dalam rezim Jokowi lainnya. Negara oknum adalah negara dengan pemerintahan zalim, perampok, dan penindas. Seperti pemerintahan Jokowi. Basmi. (*)
Kemenko Pangan Proyeksi Padi di Areal PSR PTPN Siak Hasilkan 50 Ton Gabah Sekali Panen
Pekanbaru | FNN - Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengapresiasi komitmen Holding Perkebunan Nusantara yang menginiasi Program Tanam Padi Perkebunan Nusantara (Tampan) dengan melibatkan para petani mitra melalui penanaman padi gogo di sela-sela areal peremajaan sawit. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. saat meninjau perkembangan lokasi pilot project program Tampan yang diinisiasi PTPN IV di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengatakan tanaman padi gogo di sela-sela hamparan sawit muda itu merupakan wujud nyata dukungan BUMN Perkebunan dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional pada 2027 mendatang. \"Program Tampan PTPN ini merupakan inovasi yang sangat baik. Pola ini adalah yang pertama dilaksanakan di lahan peremajaan sawit. Hasilnya bisa kita lihat bersama, bulir-bulir padi telah muncul. Progresnya sangat baik sekali dan insya Allah bisa memproduksi 2,5 ton per hektare,\" kata Nani, Sabtu (8/2/2025). Dengan progres pertumbuhan padi gogo yang terhampar di areal seluas 20 hektare disela-sela tanaman sawit muda KUD Karya Maju dan ditanam dengan menggunakan bibit unggul hasil riset Institut Pertanian Bogor tersebut, ia yakin akan mampu menghasilkan 50 ton gabah kering saat musim panen tiba. Meski begitu, dalam kunjungan yang turut dihadiri Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Dwi Sutoro, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Peranginangin, serta jajaran Regional Management Regional III tersebut, Nani turut meminta agar potensi pada pilot project perdana program Tampan itu bisa dioptimalkan. \"Karena ini merupakan pilot project pertama, diharapkan bisa menjadi pembelajaran yang baik dan potensinya dapat terus ditingkatkan. Karena memang kondisi di Kabupaten Siak ini tentu berbeda dengan demplot yang di Pulau Jawa, sehingga perlu ada perlakuan-perlakuan khusus,\" paparnya lagi. Sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa swasembada pangan adalah salah satu langkah utama guna menghadapi tantangan global, juga sebagai antisipasi situasi krisis global, dimana negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Indonesia harus dapat mencapai swasembada pangan pada tahun 2027. Nani mengatakan target ini merupakan sebuah tantangan, namun langkah dan sinergi bersama seluruh pihak serta penyatuan visi dan misi, maka ketahanan dan swasembada pangan bisa diakselerasi. Sementara itu, Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Dwi Sutoro menjelaskan bahwa program Tampan yang dieksekusi PTPN IV dilaksanakan dengan merangkul para petani mitra yang tengah melakukan peremajaan sawit rakyat (PSR). Secara tidak langsung, melalui Tampan, PTPN berupaya mengoptimalkan areal peremajaan sawit rakyat dengan pola intercropping atau tumpang sari tanaman padi saat areal perkebunan sawit petani dalam posisi idle atau belum menghasilkan. Program yang didukung penuh Kementerian BUMN melalui kolaborasi strategis bareng Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, serta Institut Pertanian Bogor (IPB University) tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Untuk mencapai visi tersebut, ia mengatakan bahwa Kementerian BUMN memberikan dukungan agar program TAMPAN dapat berjalan secara berkelanjutan. Saat ini, ia mengatakan bahwa Kementerian BUMN telah memiliki ekosistem berupa program Makmur atau Mari Kita Majukan Usaha Rakyat. \"Hari ini kami ingin menyampaikan kepada ibu Deputi bahwa perkembangan padi ini sangat baik. Dan insya Allah Kami yakin dengan dukungan pemerintah dan seluruh pihak, bersama kita bahu membahu, bersama mewujudkan kemandirian pangan sesuai target dari presiden,\" kata Dwi. Selain itu, melalui program Tampan, ia mengatakan turut memberikan dampak positif signifikan berupa tambahan pendapatan para petani jelang menunggu sawit mereka memasuki usia panen produktif. \"Yang sebelumnya lahan PSR pada masa TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) 1 dan 2 berstatus, idle dapat dimanfaatkan untuk menanam padi gogo selama dua tahun pertama. Ini menjadi peluang besar untuk mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,\" kata pria berkacamata itu. Senada, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-Angin juga mengatakan bahwa PTPN IV PalmCo sangat fokus dalam khittahnya untuk terus tumbuh dan berkembang bersama petani. Beragam kemudahan disiapkan perusahaan dalam memperkuat para petani swadaya Indonesia. Untuk itu, ia pun mengimbau kepada petani yang sedang dilema saat sawitnya memasuki usia renta untuk menjadi bagian dari gerakan akselerasi PSR dan penguatan ketahanan pangan. \"Kemitraan ini benar-benar kita bangun untuk memberikan rekan-rekan petani terus bertumbuh. Bermitra, berarti kami akan membantu seluruh daya upaya. Termasuk, saat telah menjalin kemitraan, maka petani dapat segera mengurus CPCL untuk mendapatkan bantuan benih dan pestisida dari Kementerian Pertanian. Hal ini mempercepat proses produksi dan meningkatkan hasil panen,\" ujarnya. Usai sukses dilaksanakan di Bumi Lancang Kuning, program Tampan PTPN kini turut diperluas ke Provinsi Jambi, tepatnya di KUD Dwi Jaya Desa Tanjung Sari, Bahar Selatan, Muaro Jambi. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan perluasan program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Swasembada pangan, tuturnya, merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang terus diakselerasi melalui program 100 hari pemerintah. Sehingga, ia mengatakan telah menjadi kewajiban bagi PTPN IV PalmCo yang sejak awal menjadi inisiator penanaman padi Gogo di sela-sela areal peremajaan sawit agar terus diperluas. \"Sejalan dengan arahan Holding Perkebunan dan Kementerian BUMN RI selaku pemegang saham, PTPN IV PalmCo berkomitmen mendukung program dimaksud, di antaranya melalui penanaman padi gogo dengan pola intercropping di lahan tanam ulang sawit rakyat,\" demikian Jatmiko.
DPR Filipina Lebih Berani Daripada Indonesia
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PRINSIP \"right or wrong my country\" tidak selalu benar, belajar yang baik kepada negeri lain kadang perlu juga. Tentu untuk memperbaiki hal-hal kurang di negeri sendiri. Ada berita bagus sekaligus ngeri-ngeri sedap datang dari Filipina. Wakil Presiden Sara Duterte, mantan Menteri Pendidikan dan Walikota Davao mendapat mosi pemakzulan dari DPR. Sara Duterte adalah puteri mantan Presiden Rodrigo Duterte. Ia dituduh banyak dosa dari mulai korupsi hingga menelikung Presiden Marcos Jr. Sewaktu menjadi Walikota Davao menyatakan sebenarnya tidak ingin menjadi politikus, ia ingin berprofesi sebagai dokter. Tapi sang ayah Rodrigo Duterte \"mendorong\" berkarier politik seperti dirinya yang juga pernah menjadi Walikota kemudian Presiden Filipina. Nepotisme Rodrigo Duterte mantan Presiden dan Sara Duterte anaknya yang menjadi Wakil Presiden berujung pada pemakzulan sang anak. Ini hampir serupa dengan Indonesia, Jokowi yang mantan Presiden dengan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden. Sara dan Gibran sama-sama bermasalah bagi bangsanya. Wakil Presiden yang selalu mencari celah untuk menelikung Presidennya. Seruan pemakzulan Gibran juga gencar. Ia cacat administrasi, cacat konstitusi, dan berperilaku kriminal. Mungkin karena Jokowi masih berpengaruh maka upaya pemakzulan belum berhasil. DPR masih takut, begitu juga dengan MPR. Tidak seperti Filipina, DPR Indonesia seperti yang tersandera padahal Gibran itu Wapres terbutut dalam sejarah. Kesehatannya pun dipertanyakan. Gibran dan Jokowi merupakan satu paket kepemimpinan buruk. Menjadi tragedi dalam berbangsa dan bernegara. Saat ini tuntutan rakyat seragam yaitu mendesak penangkapan dan pengadilan Jokowi yang berbarengan dengan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Bila dibuat bertahap, maka proses politik dapat didahulukan yakni makzulkan Gibran. DPR Filipina telah memberi contoh akan ketegasan, kewibawaan dan keberanian. Dahulu juga Filipina pernah memberi pelajaran melalui people power yang menginspirasi reformasi. Ada pelecehan demokrasi, utang luar negeri, pembunuhan politik, dan korupsi. Kini perilaku Jokowi dan kapasitas Gibran mendorong pengulangan pelajaran Filipina bagi Indonesia. People power sendiri pernah terjadi di Jerman, Georgia, Cekoslovakia dan negara-negara Timur Tengah. Filipina tetangga Indonesia. Mari kita mulai pembenahan negeri yang dapat mencegah terjadinya people power, yaitu makzulkan Gibran, tangkap dan adili Jokowi. Tetapi jika itu tidak bisa, maka kekuatan rakyat terpaksa berbicara. Reformasi dapat bergeser menjadi Revolusi. People power Filipina saat itu dipicu oleh mandulnya parliament power. DPR yang hanya membebek. (*)
Presiden Akan Terus Beretorika atau Bertindak Cepat: Negara Dipertaruhkan Selamat atau Hancur
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih ULAH Etnis China (Tionghoa ) yang tergabung dalam 9 naga sebagai oligarki pengusaha hitam makin berani, setelah sukses melakukan ternak para pejabat negara dari pusat sampai daerah. Terang terangan dengan kejam, sadis dan keji merampas tanah rakyat pribumi, mengacak-acak kondisi sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia dengan menyuap pejabat dan aparat keamanan sebagai budak piaraannya. Kedaulatan negara terancam, potensi konflik dengan etnis China terasa makin dekat dan membesar akibat kebencian kaum pribumi yang merasa dihina, direndah, diremehkan dengan perilaku tidak tahu diri sebagai warga pendatang merasa sebagai pemilik dan pengendali negara. Kepentingan tanah air, bangsa, negara dan rakyat Indonesia terancam. Anehnya pemerintah beserta alat keamanan yang semestinya melindungi rakyatnya tidak hanya diam justru terus mempertontonkan dengan arogan berpihak kepada etnis China, hanya karena telah menjadi budaknya. Keadaan makin mencekam kalau Presiden Prabowo Subianto, hanya beretorika seolah olah sebagai patriot pembela rakyat dan negara sesuai tujuan negara dalam Pembukaan UUD 45, tetapi yang namak terkesan ragu-ragu, ambivalen, mengambil sikap cepat dan tegas melindungi rakyatnya yang diusir dari tempat tinggalnya setelah tanah leluhurnya dirampas dengan paksa oleh Oligarki hitam etnis China. Rakyat (kaum pribumi) merasa muak dengan pemerintah mengulang ulang pidato patriotik yang hanya retorika belaka. Multi krisis sedang terjadi baik sosial, ekonomi, hukum dan politik akan berujung terulang kembali kerusuhan anti China/Tionghoa di Indonesia, yang sudah berkali kali sebagai pengkhianat, rezim tetap membutakan diri tidak mau menengok sejarah : \"Kerusuhan Anti China di Tangerang Tahun 1913, di Sumatera, Jawa dan Pontianak tahun 1942, di Bandung dan Garut Tahun 1963, di Aceh, Medan, Kalimantan Barat, Makassar, Situbondo, Pasuruan Tahun 1965 – 1967, di Situbondo Tahun 1968, di Jakarta & Solo Tahun 1971 – 1974, di Surakarta Tahun 1980, di Makassar Tahun 1982, di Sumatera Tahun 1988, di Makassar Tahun 1997 dan terjadi hampir seluruh Kota Besar Tahun 1998, akankah terjadi kembali di Tahun 2025\" Suara rakyat di seluruh Nusantara terus bersuara lantang: \"tangkap dan adili Jokowi dengan semua pengkhianat negara, stop / batalkan Program Strategis Nasional (PSN), pulangkan atau usir semua etnis China yang berlindung sebagai tenaga kerja, tangkap dan adili oligarki penghianat negara, \"tetap di abaikan\". Presiden agar segera ambil sikap tegas dan tindakan cepat, rakyat sudah bertekad bukan, tidak hanya akan bersikap dan berdiri di belakang, tetapi akan berdiri dan bergerak di depan Presiden. Presiden Prabowo nampak tetap gamang dan ragu - ragu. Kalau itu terus terjadi rakyat yang sudah pada batas kesabarannya dan puncak penderitaannya pasti akan bertindak dan melawan dengan caranya sendiri. Presiden Prabowo hanya ada dua pilihan tetap ambigu, ragu ragu hanya menebar pidato kosong atau diam tetapi bertindak cepat untuk menyelamatkan rakyat dan negara. Presiden Prabowo Subianto harus sadar dan ingat bahwa periode pemerintahan Kabinet Merah Putih akan menjadi penentu negara tetap eksis atau akan bubar dan hancur lebur. (*)
RENCANA TRUMP: dari Beirut, Gaza, hingga Kabul
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior BENCANA Beirut (1983)! Juga \"kecongkakan invasi Irak (2003)! Adalah harga \'mahal\' yang pernah dibayar AS. Sebanyak 241 marinir AS yang dikirim Presiden Ronald Reagan ke Beirut (Lebanon). Tewas di bom pendukung setia pembebasan Palestina, Hezbollah dalam sekali pukul. Gaza akan menjadi Beirut dan Irak yang lebih buruk bagi AS. Bila pernyataan Presiden Donald Trump benar-benar di implementasikan, tanpa menghiraukan keberatan dunia. Statemen Donald Trump \"memiliki\' Gaza, akan menghilangkan rasa segan sekutunya di dunia Arab. Tutup mata, tutup telinga. Bangsa Palestina harus \"hengkang\", sesuai titah sang Presiden. Apa korelasinya? Mengapa harus presiden sebuah negara, dengan jarak 6000 mil dari Gaza, yang mesti bicara tentang kepemilikan Gaza? Dampak inklusif pernyataan ini, akan membuat \'adrenalin\' Hamas dan faksi Palestina lain, makin bersemangat dan punya tekad untuk bertempur. Pan-Arab yang sebagian telah terikat dengan AS, akan \"terang benderang\" memandang laten AS-Israel sebagai penindas akut. Kesepakatan Abraham bisa buyar? Hamas yang \"ditindas\" simultan oleh pola \"patron-client\" AS-Israel, akan memperoleh bantuan senjata. Bukan lagi secara \"hidden\", namun, bakal terang-terangan oleh Pan-Arab. \"Fantasi\" Presiden ke-45 dan 47 AS (Donald Trump), telah menimbulkan kecemasan bagi siapa pun secara inklusif. Keluarga sandera Israel, lalu negara Eropa seperti: Norwegia, Irlandia, dan Spanyol, memandang statemen ini tidak cocok untuk \"ruang dan waktu\". Donald Trump seperti mengalami \"mati rasa\" dan ringan bicara. Seolah-olah Mesir dan Yordania \"pasti\", dan \"harus\", menerima \"titipan\" Trump bagi jutaan rakyat Palestina. Terhadap bangsa Palestina di Gaza, Trump nampaknya terinspirasi oleh Presiden AS ke-7 dari Partai Demokrat, Andrew Jackson. Dua periode menjabat (1829-1837), Jackson menandatangani UU Pemindahan suku asli Amerika (Indian) tahun 1830. Merelokasi jutaan bangsa Palestina dengan paksa ke luar Gaza. Sama dengan pembersihan etnis. Puluhan ribu penduduk asli AS (Indian) semasa Jackson, pernah mengalami masa-masa pahit ini. Fantasi Donald Trump, dengan menduplikasi Andrew Jackson. Merupakan fantasi berbahaya, yang bisa menjadi \"benchmarking\", dari siapa saja yang kuat terhadap yang lemah. Hukum rimba ini bisa terulang di lain waktu, di tempat berbeda, terhadap bangsa berbeda. Sangat berbahaya! Terlebih, bila yang membuat perencanaan adalah seorang presiden dari negara besar. Pertikaian antara Israel-Palestina adalah peperangan paling tua yang pernah terjadi. Perang Vietnam telah usai, perang Pakistan-India telah selesai. Perang Israel-Palestina, mengapa berlarut-larut? Perang di antara keduanya tak akan pernah usai. Selagi, tak ada keinginan berbagi di sebidang tanah \"sempit\" yang sama. Selagi, tak ada keinginan melihat \"historis\", perang ini akan terjadi hingga kiamat. Mengapa? Perang adalah perjuangan umat manusia yang paling serius. Kekuatan yang lebih besar, tidak menjamin untuk meraih kemenangan. Bahkan, keinginan AS \"mengambil\" Gaza, bisa berbuah seperti Beirut dan Irak. Analogi lain, militer AS \"lari\" terburu-buru dari Kabul (Afghanistan) tahun 2021. Taliban hanya butuh waktu 10 hari, sejak merebut provinsi pertama hingga menduduki ibukota Kabul. Mempertahankan hak dan tanah milik, spiritnya berbeda dengan pendudukan. Hamas telah membuktikan 15 bulan digempur, tapi tidak terusir. Andaikan, pun rencana Trump terwujud \"mengambil\" Gaza. Tidak mudah bagi AS untuk tegak selamanya di sana. Hampir 56.000 tentara AS tewas, dan 2.000 lain hilang selama perang Vietnam yang berakhir 1974. Presiden AS Richard Nixon dan Gerald Ford, pernah merasakan pahitnya kekalahan. Hamas, sudah lama berhitung. Hamas \"menikmati\", indahnya mempertahankan haknya. Dunia tak akan pernah tenang, seandainya rencana Trump jadi terwujud. (***).
Gerakan Adili Jokowi Mulai Panas
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan AKSI tuntutan agar penegak hukum bertindak mengadili Jokowi semakin menguat. Di samping coret-coretan \"Adili Jokowi\" yang terdapat di berbagai kota seperti Yogya, Solo, Jakarta dan lainnya, juga aksi-aksi Adili Jokowi semakin merata diserukan oleh berbagai elemen. Nampak ada kesefahaman bahwa Jokowi dan famili merupakan biang dari kerusakan negeri yang patut diberi sanksi. Petisi 100 telah memulai gerakan makzulkan Jokowi saat masih menjadi Presiden karena dosa politiknya sudah menumpuk. Bertambah dengan politik dinasti yang mencoreng kening kekuasaan. Pemakzulan tidak berhasil sehingga berlanjut pada tekanan agar Jokowi ditangkap dan diadili pasca lengser. Gerakan ini semakin menggumpal, apalagi setelah terkuak kolusi Jokowi-Aguan lewat proyek PIK 2. Di Bandung kelompok yang menamakan Masyarakat Tertindas (Matin) Jawa Barat jumat 7 Februari melakukan aksi di depan Mapolda Jabar yang menuntut pengusutan dan penuntasan kasus PIK 2 dengan seruan \"Adili Jokowi\". Ratusan pengunjuk rasa ini menarik perhatian para pengendara yang lalu lalang di depan Mapolda Jabar Jl Soekarno Hatta. Mapolda Jatim juga didemo jum\'at kemarin oleh Gerakan Arek Surabaya (GAS) dengan isu korupsi Jokowi, PIK-2, juga politik dinasti. Spanduk-spanduk \"Adili Jokowi\" dibentangkan. Mobil komando diisi orasi bergantian. Intinya adalah mendesak Kepolisian untuk segera menyelidiki dan menyidik Jokowi. Di Surakarta tanggal 9 Februari hari Ahad akan ada aksi dalam bentuk konvoi yang dilakukan mahasiswa berbagai perguruan tinggi. Flyer yang beredar tertulis \"Rakyat Surakarta Menuntut Adili Jokowi dan Kroni-Kroninya\". Ditambahkan \"Lengserkan Gibran, miskinkan Jokowi dan keluarganya\". Tikum di Balaikota bergerak ke depan rumah Jokowi di Sumber Solo menuju UNS. Tagline menariknya : \"Tangkap Jokowi hidup atau mati\". Sebelumnya, beberapa waktu lalu FPI melakukan demo di depan gedung KPK dengan desakan periksa, tangkap dan adili Jokowi. Pelanggar HAM berat Km 50 dan korupsi masif merampok kekayaan rakyat. Demikian juga TPUA yang berdemonstrasi dan melaporkan korupsi Jokowi ke KPK khususnya kasus PIK-2. Jajaran penegak hukum dituntut serius menindaklanjuti rilis OCCRP yang memasukkan Jokowi sebagai tokoh korup dunia. Di beberapa tempat dan momen isu \"Adili Jokowi\" bahkan \"Gantung Jokowi\" juga menjadi tema-tema acara orasi dan diskusi mengkritisi pemerintahan Jokowi. Petisi 100, For-Asli bersama TPUA telah melaporkan kejahatan Jokowi dalam hal Nepotisme ke Bareskrim Mabes Polri. Terbongkarnya pagar laut di Tangerang, Bekasi dan wilayah lainnya serta agenda penggerusan kedaulatan negara melalui modus reklamasi, memiliki dugaan kuat akan keterlibatan penjahat yang bernama Jokowi. Jokowi yang telah menyerahkan Garuda untuk dimangsa Naga memang pelanggar hukum nomor wahid di Indonesia yang harus segera ditangkap dan diadili. Hukuman mati sangat pantas baginya. (*)
POPULER
