ALL CATEGORY
DPR Filipina Lebih Berani Daripada Indonesia
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PRINSIP \"right or wrong my country\" tidak selalu benar, belajar yang baik kepada negeri lain kadang perlu juga. Tentu untuk memperbaiki hal-hal kurang di negeri sendiri. Ada berita bagus sekaligus ngeri-ngeri sedap datang dari Filipina. Wakil Presiden Sara Duterte, mantan Menteri Pendidikan dan Walikota Davao mendapat mosi pemakzulan dari DPR. Sara Duterte adalah puteri mantan Presiden Rodrigo Duterte. Ia dituduh banyak dosa dari mulai korupsi hingga menelikung Presiden Marcos Jr. Sewaktu menjadi Walikota Davao menyatakan sebenarnya tidak ingin menjadi politikus, ia ingin berprofesi sebagai dokter. Tapi sang ayah Rodrigo Duterte \"mendorong\" berkarier politik seperti dirinya yang juga pernah menjadi Walikota kemudian Presiden Filipina. Nepotisme Rodrigo Duterte mantan Presiden dan Sara Duterte anaknya yang menjadi Wakil Presiden berujung pada pemakzulan sang anak. Ini hampir serupa dengan Indonesia, Jokowi yang mantan Presiden dengan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden. Sara dan Gibran sama-sama bermasalah bagi bangsanya. Wakil Presiden yang selalu mencari celah untuk menelikung Presidennya. Seruan pemakzulan Gibran juga gencar. Ia cacat administrasi, cacat konstitusi, dan berperilaku kriminal. Mungkin karena Jokowi masih berpengaruh maka upaya pemakzulan belum berhasil. DPR masih takut, begitu juga dengan MPR. Tidak seperti Filipina, DPR Indonesia seperti yang tersandera padahal Gibran itu Wapres terbutut dalam sejarah. Kesehatannya pun dipertanyakan. Gibran dan Jokowi merupakan satu paket kepemimpinan buruk. Menjadi tragedi dalam berbangsa dan bernegara. Saat ini tuntutan rakyat seragam yaitu mendesak penangkapan dan pengadilan Jokowi yang berbarengan dengan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Bila dibuat bertahap, maka proses politik dapat didahulukan yakni makzulkan Gibran. DPR Filipina telah memberi contoh akan ketegasan, kewibawaan dan keberanian. Dahulu juga Filipina pernah memberi pelajaran melalui people power yang menginspirasi reformasi. Ada pelecehan demokrasi, utang luar negeri, pembunuhan politik, dan korupsi. Kini perilaku Jokowi dan kapasitas Gibran mendorong pengulangan pelajaran Filipina bagi Indonesia. People power sendiri pernah terjadi di Jerman, Georgia, Cekoslovakia dan negara-negara Timur Tengah. Filipina tetangga Indonesia. Mari kita mulai pembenahan negeri yang dapat mencegah terjadinya people power, yaitu makzulkan Gibran, tangkap dan adili Jokowi. Tetapi jika itu tidak bisa, maka kekuatan rakyat terpaksa berbicara. Reformasi dapat bergeser menjadi Revolusi. People power Filipina saat itu dipicu oleh mandulnya parliament power. DPR yang hanya membebek. (*)
Presiden Akan Terus Beretorika atau Bertindak Cepat: Negara Dipertaruhkan Selamat atau Hancur
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih ULAH Etnis China (Tionghoa ) yang tergabung dalam 9 naga sebagai oligarki pengusaha hitam makin berani, setelah sukses melakukan ternak para pejabat negara dari pusat sampai daerah. Terang terangan dengan kejam, sadis dan keji merampas tanah rakyat pribumi, mengacak-acak kondisi sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia dengan menyuap pejabat dan aparat keamanan sebagai budak piaraannya. Kedaulatan negara terancam, potensi konflik dengan etnis China terasa makin dekat dan membesar akibat kebencian kaum pribumi yang merasa dihina, direndah, diremehkan dengan perilaku tidak tahu diri sebagai warga pendatang merasa sebagai pemilik dan pengendali negara. Kepentingan tanah air, bangsa, negara dan rakyat Indonesia terancam. Anehnya pemerintah beserta alat keamanan yang semestinya melindungi rakyatnya tidak hanya diam justru terus mempertontonkan dengan arogan berpihak kepada etnis China, hanya karena telah menjadi budaknya. Keadaan makin mencekam kalau Presiden Prabowo Subianto, hanya beretorika seolah olah sebagai patriot pembela rakyat dan negara sesuai tujuan negara dalam Pembukaan UUD 45, tetapi yang namak terkesan ragu-ragu, ambivalen, mengambil sikap cepat dan tegas melindungi rakyatnya yang diusir dari tempat tinggalnya setelah tanah leluhurnya dirampas dengan paksa oleh Oligarki hitam etnis China. Rakyat (kaum pribumi) merasa muak dengan pemerintah mengulang ulang pidato patriotik yang hanya retorika belaka. Multi krisis sedang terjadi baik sosial, ekonomi, hukum dan politik akan berujung terulang kembali kerusuhan anti China/Tionghoa di Indonesia, yang sudah berkali kali sebagai pengkhianat, rezim tetap membutakan diri tidak mau menengok sejarah : \"Kerusuhan Anti China di Tangerang Tahun 1913, di Sumatera, Jawa dan Pontianak tahun 1942, di Bandung dan Garut Tahun 1963, di Aceh, Medan, Kalimantan Barat, Makassar, Situbondo, Pasuruan Tahun 1965 – 1967, di Situbondo Tahun 1968, di Jakarta & Solo Tahun 1971 – 1974, di Surakarta Tahun 1980, di Makassar Tahun 1982, di Sumatera Tahun 1988, di Makassar Tahun 1997 dan terjadi hampir seluruh Kota Besar Tahun 1998, akankah terjadi kembali di Tahun 2025\" Suara rakyat di seluruh Nusantara terus bersuara lantang: \"tangkap dan adili Jokowi dengan semua pengkhianat negara, stop / batalkan Program Strategis Nasional (PSN), pulangkan atau usir semua etnis China yang berlindung sebagai tenaga kerja, tangkap dan adili oligarki penghianat negara, \"tetap di abaikan\". Presiden agar segera ambil sikap tegas dan tindakan cepat, rakyat sudah bertekad bukan, tidak hanya akan bersikap dan berdiri di belakang, tetapi akan berdiri dan bergerak di depan Presiden. Presiden Prabowo nampak tetap gamang dan ragu - ragu. Kalau itu terus terjadi rakyat yang sudah pada batas kesabarannya dan puncak penderitaannya pasti akan bertindak dan melawan dengan caranya sendiri. Presiden Prabowo hanya ada dua pilihan tetap ambigu, ragu ragu hanya menebar pidato kosong atau diam tetapi bertindak cepat untuk menyelamatkan rakyat dan negara. Presiden Prabowo Subianto harus sadar dan ingat bahwa periode pemerintahan Kabinet Merah Putih akan menjadi penentu negara tetap eksis atau akan bubar dan hancur lebur. (*)
RENCANA TRUMP: dari Beirut, Gaza, hingga Kabul
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior BENCANA Beirut (1983)! Juga \"kecongkakan invasi Irak (2003)! Adalah harga \'mahal\' yang pernah dibayar AS. Sebanyak 241 marinir AS yang dikirim Presiden Ronald Reagan ke Beirut (Lebanon). Tewas di bom pendukung setia pembebasan Palestina, Hezbollah dalam sekali pukul. Gaza akan menjadi Beirut dan Irak yang lebih buruk bagi AS. Bila pernyataan Presiden Donald Trump benar-benar di implementasikan, tanpa menghiraukan keberatan dunia. Statemen Donald Trump \"memiliki\' Gaza, akan menghilangkan rasa segan sekutunya di dunia Arab. Tutup mata, tutup telinga. Bangsa Palestina harus \"hengkang\", sesuai titah sang Presiden. Apa korelasinya? Mengapa harus presiden sebuah negara, dengan jarak 6000 mil dari Gaza, yang mesti bicara tentang kepemilikan Gaza? Dampak inklusif pernyataan ini, akan membuat \'adrenalin\' Hamas dan faksi Palestina lain, makin bersemangat dan punya tekad untuk bertempur. Pan-Arab yang sebagian telah terikat dengan AS, akan \"terang benderang\" memandang laten AS-Israel sebagai penindas akut. Kesepakatan Abraham bisa buyar? Hamas yang \"ditindas\" simultan oleh pola \"patron-client\" AS-Israel, akan memperoleh bantuan senjata. Bukan lagi secara \"hidden\", namun, bakal terang-terangan oleh Pan-Arab. \"Fantasi\" Presiden ke-45 dan 47 AS (Donald Trump), telah menimbulkan kecemasan bagi siapa pun secara inklusif. Keluarga sandera Israel, lalu negara Eropa seperti: Norwegia, Irlandia, dan Spanyol, memandang statemen ini tidak cocok untuk \"ruang dan waktu\". Donald Trump seperti mengalami \"mati rasa\" dan ringan bicara. Seolah-olah Mesir dan Yordania \"pasti\", dan \"harus\", menerima \"titipan\" Trump bagi jutaan rakyat Palestina. Terhadap bangsa Palestina di Gaza, Trump nampaknya terinspirasi oleh Presiden AS ke-7 dari Partai Demokrat, Andrew Jackson. Dua periode menjabat (1829-1837), Jackson menandatangani UU Pemindahan suku asli Amerika (Indian) tahun 1830. Merelokasi jutaan bangsa Palestina dengan paksa ke luar Gaza. Sama dengan pembersihan etnis. Puluhan ribu penduduk asli AS (Indian) semasa Jackson, pernah mengalami masa-masa pahit ini. Fantasi Donald Trump, dengan menduplikasi Andrew Jackson. Merupakan fantasi berbahaya, yang bisa menjadi \"benchmarking\", dari siapa saja yang kuat terhadap yang lemah. Hukum rimba ini bisa terulang di lain waktu, di tempat berbeda, terhadap bangsa berbeda. Sangat berbahaya! Terlebih, bila yang membuat perencanaan adalah seorang presiden dari negara besar. Pertikaian antara Israel-Palestina adalah peperangan paling tua yang pernah terjadi. Perang Vietnam telah usai, perang Pakistan-India telah selesai. Perang Israel-Palestina, mengapa berlarut-larut? Perang di antara keduanya tak akan pernah usai. Selagi, tak ada keinginan berbagi di sebidang tanah \"sempit\" yang sama. Selagi, tak ada keinginan melihat \"historis\", perang ini akan terjadi hingga kiamat. Mengapa? Perang adalah perjuangan umat manusia yang paling serius. Kekuatan yang lebih besar, tidak menjamin untuk meraih kemenangan. Bahkan, keinginan AS \"mengambil\" Gaza, bisa berbuah seperti Beirut dan Irak. Analogi lain, militer AS \"lari\" terburu-buru dari Kabul (Afghanistan) tahun 2021. Taliban hanya butuh waktu 10 hari, sejak merebut provinsi pertama hingga menduduki ibukota Kabul. Mempertahankan hak dan tanah milik, spiritnya berbeda dengan pendudukan. Hamas telah membuktikan 15 bulan digempur, tapi tidak terusir. Andaikan, pun rencana Trump terwujud \"mengambil\" Gaza. Tidak mudah bagi AS untuk tegak selamanya di sana. Hampir 56.000 tentara AS tewas, dan 2.000 lain hilang selama perang Vietnam yang berakhir 1974. Presiden AS Richard Nixon dan Gerald Ford, pernah merasakan pahitnya kekalahan. Hamas, sudah lama berhitung. Hamas \"menikmati\", indahnya mempertahankan haknya. Dunia tak akan pernah tenang, seandainya rencana Trump jadi terwujud. (***).
Gerakan Adili Jokowi Mulai Panas
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan AKSI tuntutan agar penegak hukum bertindak mengadili Jokowi semakin menguat. Di samping coret-coretan \"Adili Jokowi\" yang terdapat di berbagai kota seperti Yogya, Solo, Jakarta dan lainnya, juga aksi-aksi Adili Jokowi semakin merata diserukan oleh berbagai elemen. Nampak ada kesefahaman bahwa Jokowi dan famili merupakan biang dari kerusakan negeri yang patut diberi sanksi. Petisi 100 telah memulai gerakan makzulkan Jokowi saat masih menjadi Presiden karena dosa politiknya sudah menumpuk. Bertambah dengan politik dinasti yang mencoreng kening kekuasaan. Pemakzulan tidak berhasil sehingga berlanjut pada tekanan agar Jokowi ditangkap dan diadili pasca lengser. Gerakan ini semakin menggumpal, apalagi setelah terkuak kolusi Jokowi-Aguan lewat proyek PIK 2. Di Bandung kelompok yang menamakan Masyarakat Tertindas (Matin) Jawa Barat jumat 7 Februari melakukan aksi di depan Mapolda Jabar yang menuntut pengusutan dan penuntasan kasus PIK 2 dengan seruan \"Adili Jokowi\". Ratusan pengunjuk rasa ini menarik perhatian para pengendara yang lalu lalang di depan Mapolda Jabar Jl Soekarno Hatta. Mapolda Jatim juga didemo jum\'at kemarin oleh Gerakan Arek Surabaya (GAS) dengan isu korupsi Jokowi, PIK-2, juga politik dinasti. Spanduk-spanduk \"Adili Jokowi\" dibentangkan. Mobil komando diisi orasi bergantian. Intinya adalah mendesak Kepolisian untuk segera menyelidiki dan menyidik Jokowi. Di Surakarta tanggal 9 Februari hari Ahad akan ada aksi dalam bentuk konvoi yang dilakukan mahasiswa berbagai perguruan tinggi. Flyer yang beredar tertulis \"Rakyat Surakarta Menuntut Adili Jokowi dan Kroni-Kroninya\". Ditambahkan \"Lengserkan Gibran, miskinkan Jokowi dan keluarganya\". Tikum di Balaikota bergerak ke depan rumah Jokowi di Sumber Solo menuju UNS. Tagline menariknya : \"Tangkap Jokowi hidup atau mati\". Sebelumnya, beberapa waktu lalu FPI melakukan demo di depan gedung KPK dengan desakan periksa, tangkap dan adili Jokowi. Pelanggar HAM berat Km 50 dan korupsi masif merampok kekayaan rakyat. Demikian juga TPUA yang berdemonstrasi dan melaporkan korupsi Jokowi ke KPK khususnya kasus PIK-2. Jajaran penegak hukum dituntut serius menindaklanjuti rilis OCCRP yang memasukkan Jokowi sebagai tokoh korup dunia. Di beberapa tempat dan momen isu \"Adili Jokowi\" bahkan \"Gantung Jokowi\" juga menjadi tema-tema acara orasi dan diskusi mengkritisi pemerintahan Jokowi. Petisi 100, For-Asli bersama TPUA telah melaporkan kejahatan Jokowi dalam hal Nepotisme ke Bareskrim Mabes Polri. Terbongkarnya pagar laut di Tangerang, Bekasi dan wilayah lainnya serta agenda penggerusan kedaulatan negara melalui modus reklamasi, memiliki dugaan kuat akan keterlibatan penjahat yang bernama Jokowi. Jokowi yang telah menyerahkan Garuda untuk dimangsa Naga memang pelanggar hukum nomor wahid di Indonesia yang harus segera ditangkap dan diadili. Hukuman mati sangat pantas baginya. (*)
Indonesia dan Malaysia Perlu Bersinergi Mengaborsi Syahwat Keadikuasaan Donald Trump Asingkan Rakyat Palestina dari Negerinya
Kuala Lumpur | FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara Dr. Rahman Sabon Nama melabeli kehendak Presiden AS Donald Trump untuk mengambilalih jalur Gaza serta mengasingkan dua juta rakyat Palestina ke negara lain sebagai sikap superiority dan arogansi kekuasaan. Kehendak Presiden Trump itu dinyatakannya usai dia bersama PM Israel Benjamin Netanyahu melakukan jumpa pers di Gedung Putih- Washington DC, Selasa 4 Februari 2025. Kamis kemarin (6/2/2025), Trump kembali menegaskan di Truth Social bahwa Israel telah menyerahkan urusan jalur Gaza kepada AS setelah pertempuran berakhir, pasca gencatan senjata Israel-Hamas. “Rangkaian pernyataan Presiden Trump itu mempertontonkan kepada masyarakat dunia adanya sikap superiority AS di bawah moralitas arogansi seorang Donald Trump,” kata Rahman di Kuala Lumpur, Jumat (7/2/2025). Rahman yang juga adalah CEO Tamasco (S) Pte.Ltd. menyampaikan kritik pedas itu usai mengadakan pertemuan dengan CEO Maharani Energy Gateway Sdn. Bhd Datuk M Rajif, kerabat Raja Malaysia Duli Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim beserta Senior VP Petronas Malaysia Datuk Ir. Bachok Pilong di Kuala Lumpur. Ihwal usulan Trump agar dua juta rakyat Palestina diungsikan ke negara Timur Tengah, Mesir dan Yordania, juga ke Indonesia, Rahman menyebutnya sebagai usulan yang tidak memiliki added value . “Termasuk sikap untuk bisa melakukan apa saja dalam mengambil alih jalur Gaza, yang, tendensius tak punya added value,” kata Rahman. Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly dari Kerajaan Sunda Kecil Adonara NTT mengatakan, Indonesia dan Malaysia perlu menggalang dukungan internasional untuk menolak kehendak Presiden AS ke-45 dan 47 itu untuk perdamaian dunia. “Sebuah kehendak superiority keadikuasaan yang harus diaborsi sebelum teraktualisasi,” tandasnya. Alumni Lemhanas RI ini meminta agar Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dapat segera melakukan diplomasi dunia atas rancangan Presiden Trump di Gaza yang menurutnya dapat menyulut kemarahan Iran, Rusia dan China sehingga menyulut perang dunia. “Agar Presiden Prabowo berduet dengan PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pimpinan negara ASEAN yang baru 2025 untuk menggalang kekuatan dunia menekan arogansi AS yang menyalahi Konvensi PBB atas Undang Undang antarbangsa terkait gencatan senjata di Gaza Palestina,” usul Rahman. Lebih jauh dia mengatakan bahwa pernyataan Presiden Trump, juga mendapat kecaman keras dari guru besar Universitas Kebangsaan Malaysia Prof. Dr. Salawati Mat Basir yang merupakan pakar undang undang antarbangsa perguruan tinggi itu. Prof. Salawati, kata Rahman, mengutuk keras pernyataan Trump dan meminta umat Islam dari negara Islam di dunia bergerak untuk memboikot produk-produk AS. Dia (Salawati) pun tidak yakin Trump berhasil mengusir rakyat Gaza keluar dari Palestina, karena akan mendapat perlawanan dari dunia Internasional. “Palestina adalah negara berdaulat. Presiden Trump tidak tahu mendalam tentang iman dan semangat orang Palestina begitu kuat untuk mempertahankan kedaulatan negaranya,” kata Rahman melansir pernyataan Prof. Salawati Mat Basir. Guru besar dari UKM itu justru meminta agar PBB segera mengeksekusi Keputusan Mahkamah antarbangsa ICC (International Kriminal Court) yang minta agar Netanyahu segera ditangkap. Rahman pun mencurigai sikap dan kebijakan luar negeri Trump, bakal menjadikan Gaza sebagai lapak menjual senjata, karena Amerika adalah pemasok senjata terbesar ke Israel. “Amerika selalu mengambil keuntungan dengan menciptakan setiap ketegangan dan konflik di kawasan Timur Tengah untuk mendapat keuntungan ekonomi,” pungkas pria asal Adonara NTT itu. (sws)
Indonesia Negara Kambing
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TEMUAN Ocemoglu dan Sanderson pemegang Hadiah Nobel Bidang Ekonomi tahun 2023 dalam bukunya Why Nations Fail, membuktikan Indonesia adalah salah satu negara yang kaya sumber daya alam, tetapi gagal memajukan dan mensejahterakan bangsanya. Indonesia negara gagal karena tidak terapkan human made institusions yang benar dan konstitusi yang digunakan. Kalau Indonesia sudah tidak memiliki human made institusions yang benar, karena Pancasila dan UUD 45 sudah di bantai dan habisi. Layak negara ini sudah seperti karya Plautus berjudul Asinaria (195 SM lupus est homo homini), negara sudah di huni manusia serigalanya, (manusia yang akan menikam dan memangsa sesama manusia lainnya). Pantas Cliffort Geertz adalah ahli antropologi asal Amerika (AS), mengatakan bahwa Indonesia negara panggung *alias theater state*. Negara simbolisme, persepsi, narasi dan drama lebih penting ketimbang realitas. Lebih keras etnolog Belanda Profesor Veth jelas lebih paham menyatakan \"Negeri ini seperti rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan\". Ilmuwan di atas jelas analisis pikiran berdasarkan realitas yang terbaca bahwa Indonesia memang layak sebagai negara jajahan negara lain. Ketika kita memahami bahwa Indonesia negara yang mayoritas Umat Islam layak kita dekatkan dengan ajaran sufi tentang \"Kasyf al-Mahjub,\" Karya Abul Hasan Ali al-Hujwiri, abad ke-11 di Persia (sekarang Iran). Terlalu banyak rahasia langit luput dari perhatiannya, ketika pikiran dan hatinya sudah jumud, hanya bisa memahami yang tampak, larut di alam hedonis. Maklumat Yogyakarta sudah berkali kali mengingatkan bahwa karya para sufi ( pendiri bangsa ) bahwa \"Nilai-nilai sakral Pancasila dan UUD 45 telah dilibas dengan bersemangat individualistik, kapitalistik dan transaksional yang anti keadilan di semua instansi pemerintah, bisnis dan lembaga sosial\". Reaksi jihad melawan kedzaliman melemah bahkan sebagian ikut larut di alam kapitalisme, melupakan bahwa negara ini pada alinea ketiga berbunyi, \"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Saat ini kembali ke alam penjajahan, gema Takbir hakikat dari kekuatan dahsyat Kasyf al-Mahjub, yang terus-menerus menggema dan dikumandangkan para pejuang kemerdekaan. Di alam hedonis terasa hanya dimaknai lahiriah Ketika dikejutkan dengan terjadinya pergeseran madzhab kapitalisme dari USA ke RRC yang melahirkan paradigma baru State Corporate Crime (SCC ) di Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan yang akan membentuk negara didalam negara. Rakyat (sebagian besar umat Islam) digusur, dipaksa, diintimidasi oleh kekuatan Iblis Naga Kuning, terdengar tangis pilu di mana mana, hanya menyisakan pemimpin negara seperti manusia kambing mengembik tidak memiliki daya selain menyerah bahkan tampak alat keamanan ikut komprador oligarki, ketika negara sudah di tepi jurang kehancurannya. Kekuatan jahat kapitalisme baru berlenggang kangkung lebih berkuasa dari para penguasa negara. Indonesia memang sudah terjebak dalam drainase kapitalis. Agak sulit menebak siapa pemenang pertempuran. Tapi yang kalah sudah pasti rakyat Indonesia. (***)
Prabowo, The Last Man Standing
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI KESAMPINGKAN dulu isu kejahatan HAM yang membekap masa lalunya. Tunda dulu polemik kecurangan dan manipulasi pilpres 2024 yang berkolerasi dengannya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dari telunjuk Prabowo bisa mengarah instruksi revolusi atau menyerahkan sepenuhnya NKRI pada oligarki. Seorang Prabowo Subianto kini telah menjadi seorang presiden. Ditangannya nasib rakyat, bangsa dan negara Indonesia ditentukan. Akankah Prabowo membuat “legacy” keselamatan atau malah menambah kehancuran NKRI?. Inilah momen paling penting dan fenomenal dalam hidupnya. Mampukah Prabowo mengokohkan jatidirinya sebagai pahlawan atau penghianat di tengah rekam jejaknya yang eksotik dan dilingkupi adrenalin politik dan bisnis yang menggebu?. Dalam pelbagai kesempatan panggung publik, Prabowo kerap melontarkan narasi nasionalisme dan patriotisme. Ibarat hujan sehari menghapus kemarau sepanjang tahun. Deretan orasi dan diksi Prabowo yang menggairahkan, membuat rakyat optimis dan menyambut dengan gegap-gempita penuh harap. Kenapa tidak?, saat situasi dan kondisi rakyat akut terpapar oleh dampak korupsi struktural dan sistemik, ancaman makar republik, perampasan tanah dan penggusuran rumah, harga sembako, tarif listrik, BBM dan pajak yang mencekik serta beragam kekerasan dan kematian akibat arogansi aparat. Prabowo seperti membawa secercah harapan visi dan aksi perubahan untuk Indonesia yang lebih beradab. Namun apa daya, lidah tak bertulang, kekerasan hati tak mungkin menjadi besi. Niat boleh tinggi namun belum tentu terbukti dan teruji. Prabowo dalam konflik dan pergumulan batin, lahir sebagai pemimpin dari rangkaian proses yang beririsan dengan kejahatan konstitusi dan demokrasi, hingga berujung ingin keluar dari kemelut konspirasi oligarki dan mafia yang mendominasi dan menghegemoni bumi pertiwi. Prabowo dalam situasi krisis, berpihak pada amanat penderitaan rakyat atau terus menjadi presiden boneka sekaligus budak para pemilik modal global dan lokal. Dari mantan presiden dan pejabat tinggi negara lainnya, sampai ke internal jajaran pembantunya sekarang. Sebagai seorang presiden aktif dan berkuasa penuh, Prabowo nyata-nyata menghadapi musuhnya dari dalam lingkungan internalnya sendiri. Tersandera, menghitung kalkulasi politik dari kekuatan pemerintahannya, dan terlalu berhati-hati, Prabowo diambang kebijakan yang ambigu dan ambivalen. Menjadi pengikut setia dari struktur kekuasaan rezim lama yang mengakar seranut, atau loyal menghamba pada kedaulatan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Setia kepada UUD 1945, Pancasila, NKRI serta rakyat marginal dan tertindas. Seperti yang pernah Prabowo saat menjadi pemimpin militer yang peduli pada prajurit-prajurit bawahannya. Menjadi presiden yang berlatar jenderal dari riwayat prajurit tempur. Seorang Prabowo selayaknya berkiblat pada pembelaan pada segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Sekarang atau tidak sama sekali, menunjukan sikap ksatria dan heroik berlandaskan Ketuhanan dan kemanusiaan di republik ini. Tak peduli menghadapi musuh-musuh negara dari kalangan bangsa sendiri yang kotuptif, konspiratif dan destruktif, yakinlah Prabowo tak sendiri menghadapinya. Ayo Jenderal!, sekali lagi tampikan watak dan karakter nasionalis dan patriotis yang humanis. Rakyat kini megap-megap dan NKRI semakin sesak dan pengap. Rakyat tak bisa lagi berharap kebaikan pada semua intitusi dan aparatur pemerintahan.. Kekuasaan eksekutif, legislatif dsn yudikatif termasuk lembaga komudioner, TNI dan Polri telah menjadi alat kekuasaan bukan sebagsi alat negara. Kini hanya tinggal seorang Prabowo berada di garda terdepan kedelamatan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Sejarah di masa depan saat ini sedang menuliskan, Prabowo kini menjadi “The Last Man Standing” dalam prahara republik yang mencekam. Berani dan sanggupkah Prabowo menyelamatkan atau justru semakin menghancurkan NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Janganlah takut pada penjara dan kematian untuk menjadi nasionalis dan patriotis sejati. Seluruh rakyat Indonesia dan penduduk dunia pasti akan menemui kematian. Persoalannya adalah pada esensinya, mati demi keselamatan dan kebesaran NKRI atau mati menjadi kacung oligarki. Kematian karena bangkit melawan atau diam tertindas. (*)
Perang Tarif Buka Peluang Indonesia Tingkatkan Volume Perdagangan dengan Kanada, Meksiko dan China
Jakarta | FNN - Diplomat Senior dan Pemerhati Politik Internasional Prof Imron Cotan berharap Presiden Prabowo Subianto menjadi penengah konflik perang tarif antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Kanada, Meksiko dan China. \"Indonesia sebagai negara middle power, bisa menjadi penengah agar negara-negara besar ini tidak bertarung terus perang tarif,\" kata Imron Cotan dalam Gelora Talks bertajuk \'Perang Tarif Amerika Vs Kanada, Ada Apa?, Rabu (5/2/2025) sore. Menurut dia, apabila perang tarif ini terus berlanjut, maka Indonesia juga akan menjadi korban. Dimana nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan semakin melemah dan terpuruk. \"Saya melihat dari perang tarif ini, yang menderita kita-kita juga. Buktinya nilai kurs dollar sekarang sudah Rp 16.400. Kalau terus dibiarkan, maka rupah akan terpuruk,\" katanya. Imron Cotan bersyukur Indonesia sekarang dipimpin Presiden yang memiliki visi global seperti Prabowo Subianto. Sehingga dapat diterima dengan baik para pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump. \"Beliau bisa dengan gampang telepon dengan Presiden Trump. Mudah-mudahan Presiden kita memberikan mitigating factors. Indonesia bisa memainkan perannya disini, sehingga perang tarif tidak berlanjut,\" ujar Imron Cotan. Mantan Duta Besar Australia tahun 2003-2005 dan Tiongkok tahun 2010-2013 ini mengatakan, perang tarif tersebut, akan berdampak pada jalur logistik dan menambah ketegangan baru di kawasan Asia-Pasifik, terutama di Laut China Selatan. Ia menilai perang tarif, tidak hanya menimbulkan kerusakan ekonomi negara yang bertikai, tapi juga kehancuran ekonomi secara global, terutama ekonomi negara-negara kecil. \"Saya pernah jadi juru runding untuk menengahi pertikaian dua gajah, dua pemain global antara Amerika dengan China. Ketika berhasil itu, dan inilah yang harus di kapitalisasi Presiden kita sekarang,\" ujarnya. Imron Cotan yakin Presiden Prabowo dapat memberikan \'win-win solution\' kepada AS, Kanada, Meksiko dan China, sehingga ekonomi semua negara di dunia bisa tumbuh di tengah ketidakpastian global saat ini. \"Perang tarif ini memang menjadi taktik Presiden Trump agar dapat perhatian dunia, terutama negara negara yang punya perdagangan surplus dengan Amerika Serikat,\" katanya. Namun, Presiden AS Donald Trump untuk sementara menunda \'perang dagangnya\' ke Kanada dan Meksiko pada Senin (3/2/2025) waktu setempat, setelah dibalas pengenaan tarif serupa sebesar 25 persen. Sementara China dikenakan tarif 10 persen. Indonesia Tidak Terdampak Sementara itu, Ketua Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Dr. Bramastyo B. Prastowo. Bramastyo mengatakan perang tarif antara AS dengan Kanada, Meksiko dan China tidak akan berpengaruh secara langsung kepada Indonesia. \"Kalau Indonesia tidak akan kena dampak perang tarif ini. Karena perekonomian kita tidak langsung berhubungan dengan Amerika, jika melihat data ekspor-impor Indonesia,\" kata Bramastyo. Ia mengungkapkan, data ekspor-impor Indonesia ke AS sangat kecil, tidak sampai satu persen, sekitar 0,8-0,9 persen saja. Sementara perdagangan AS dengan Kanada, Meksiko dan China mencapai 40 persen. \"Makanya Trump sengaja menerapkan tarif tinggi ke Kanada, Meksiko dan China sebagai langkah strategis untuk bisa mendapatkan langsung dana segar dari penganaan tarif ini,\" katanya. Dosen Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun, Bogor ini mengatakan, Trump ingin mendapatkan pajak yang tinggi dari ini melalui pengenaan tarif ekspor barang luar negeri yang masuk ke AS. \"Jadi bagi Trump ini seperti percaturan, sehingga membuat orang menjadi berpikir ulang atau sedikit pusing untuk ekspor ke Amerika,\" katanya. Meski tidak ada dampak secara langsung dari perang tarif ini, namun situasi tersebut, bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Kanada, Meksiko dan China. Ekonom Terapan dan Antropolog ini berharap ada perbaikan proses tata kelola perdagangan Indonesia dengan negara tersebut. \"Jadi ketika perdagangan dengan Amerika tidak banyak, maka Indonesia bisa menambah peluang perdagangan dengan Kanada, Meksko dan China. Ekspor-impor kita harus ditingkatkan,\" tegasnya. Perang Strategi, Bukan Perang Tarif Sedangkan Pakar Politik Luar Negeri dan Keamanan Pitan Deslani mengatakan, bahwa perang tarif antara AS dengan Kanada, Meksiko dan China, sebenarnya bukan perang tarif, melainkan perang strategi yang dilakukan Presiden Donald Trump. \"Jadi yang terjadi, ini bukan perang tarif, tapi perang strategi. Melibatkan semua perdagangannya, militernya, strategi geopolitiknya semua terlibat,\" kata Pitan Deslani. Hal itu dilakukan Trump, karena ekonomi AS dalam situasi tekanan yang sangat berat, dan hutang negeri Paman Sam pada 2025 sudah mencapai sekitar 36,2 triliun dollar AS. \"Jadi Presiden Trump ini berada dalam satu masa dimana tekanan ekonomi dalam negerinya sangat berat. Makanya dia mau mengambil Kanada jadi provinsi ke-51 dan mengambil alih Greenland (Denmark) dengan menambah kekuatan alutsistanya di sana,\" ujarnya. Hutang AS itu, kata Pitan, dilakukan para investor mereka ke negara lain, dimana hutang terbesar pengusaha Amerika ke Jepang mencapai 1 triliun dollar AS. \"Lalu, dengan hutang yang besar itu, dibayarnya pakai apa? Tentu dia berharap dari pajak, pajak tarif. Lalu, penjualan senjata berat ditingkatkan, mencari sumber daya di negara lain. Kalau elektronik sudah diambil China dan Taiwan, maka target terbesarnya dari situ, dari pajak,\" katanya. Menurut Pitan, volume perdagangan terbesar AS, sebenarnya bukan Kanada, tetapi dengan Meksiko. Baru setelah itu dengan Kanada, China, Jepang dan Jerman. \"Jadi kepentingan Amerika kepada Meksiko, karena 50 persen pusat penyulingan minyak Amerika _offshore,_97 persen berada di Teluk Meksiko. Kepentingan dia besar, sekali disitu,\" jelasnya. Selain soal minyak dan kekayaan lainnya di Teluk Meksiko, Trump juga punya kepentingan untuk mencegah imigran ilegal dari Meksiko masuk ke AS. \"Pendatang yang tidak terdaftar atau ilegal, masuk Amerika mencapai 11 juta orang, 50 persennya berasal dari Meksiko. Trump mecurigai, imigran dari Meksiko ini membawa fentanyl, semacam narkoba sintetis yang kadarnya setarus kali lebih kuat dari morfin dan heroin,\" ungkapnya. Sehingga Trump tidak ingin generasi Amerika hancur dan ditemukan teler di jalanan. Makanya, Trump marah besar kepada Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang mengijinkan orang-orangnya masuk ke Amerika membawa fentanyl. \"Trump kasih waktu sebulan ke Meksiko seperti ke Kanada, menunda pengenaan tarif 25 persen, apakah masih banyak orang-orang Meksiko yang masuk membawa fentanyl ke Amerika,\" katanya. Karena itu, kebijakan Presiden Trump sebenarnya tidak terkait dengan perang dagang, termasuk dengan China, karena yang terjadi adalah perang strategi geopolitik global. \"Kenapa Kanada marah besar kepada Amerika, karena sudah dibantu waktu Badai Katrina dan kebakaran dua kali di Los Angles mati-matian, malah mau dimasukkan jadi bagi provinsi Amerika,\" pungkasnya. (ida).
Sanksi atas Sabotase Bahlil
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BAHLIL Lahadalia tentu tidak gila, artinya bisa bertanggung jawab atas risiko kesalahannya. Saat mengambil kebijakan untuk melarang Elpiji 3 Kg dijual oleh pengecer tentu dalam keadaan sadar. Ia tidak sedang menenggak minuman keras, apalagi hingga harga 29 juta. Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa larangan itu bukan atas perintah Prabowo. Bahlil harus membuka diri, atas perintah siapa larangan tersebut diambil, Jokowi, Luhut atau lainnya? Mungkinkah itu wangsit dari dedemit? Atasannya Presiden Prabowo malah minta Menteri ESDM segera membatalkan larangan yang telah memewaskan ibu berusia 63 tahun di Pamulang Tangsel tersebut. Bahlil telah melakukan sabotase dengan merusak citra Pemerintahan Prabowo. Tiga sanksi yang dapat diberikan kepada Menteri Bahlil, yaitu : Pertama, sanksi teringan Presiden melalui Mensesneg yakni membuat Surat Teguran tertulis kepada Bahlil atas kebijakan yang tidak pro rakyat. Teguran tertulis tersebut mesti dipublikasikan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban. Kedua, memecat Bahlil dari jabatan Menteri ESDM karena ia telah mengambil kebijakan tanpa koordinasi dengan Presiden yang secara tidak langsung berarti telah mengganggu dan mensabotase program kerakyatan Prabowo. Ketiga, melepaskan dan menyerahkan pada proses hukum atas pelanggaran serius. Tewasnya ibu di Tangerang adalah kelalaian yang menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP) atau kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis). Untuk ini Bahlil terancam Pasal 338 KUHP. Bahlil memang kontroversial sejak menyatakan bahwa pengusaha ingin Jokowi 3 periode, IKN harga mati, gelar Doktor yang tidak diakui oleh UI, foto santai bermiras, kudeta terselubung Ketum Golkar, penyematan Jokowi sebagai Raja Jawa, serta izin-izin tambang yang bermasalah. Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan juga menimbulkan pro dan kontra. Bahlil Lahadalia tidak pantas berada dalam jajaran kabinet Prabowo. Ia hanya cocok saat bersama Jokowi saja. Sama-sama figur yang diniilai rentan dalam merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahlil mengaku mantan sopir angkot tapi tega menyusahkan rakyat kecil. Apakah ia akan datang berta\'ziah ke rumah ibu yang meninggal karena kelelahan antri Elpiji 3 Kg di Pamulang? Moga ta\'ziah Bahlil dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan jika ia diseret ke meja hijau. Bila ia tidak melayat, maka seperti pada sebuah tayangan video, Bahlil adalah ular yang berada dalam tumpukan gas melon 3 Kg. Pemadam kebakaran terpaksa harus menangkapnya. Ular yang bersembunyi di tumpukan Elpiji 3 Kg itu berbahaya. Ah Bahlil..Bahlil... (*)
Kelangkaan LPG 3 Kg Imbas Pembatasan dan Pengurangan Subsidi
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa Doktor Hukum Trisakti BAHLIL. Tak ada hentinya bikin gaduh. Kali ini giliran LPG bersubsidi tabung 3 kg. Diam-diam, 1 Februari lalu, lakukan pembatasan distribusi. Tabung melon tak boleh lagi dijual di pengecer. Hak penjualan sepenuhnya diserahkan ke pangkalan Pertamina. Bahlil memang kepala batu. Terlalu ngotot. Model pembatasan seperti ini, bukan pola baru. Ini kebijakan lama yang secara historis gagal dan selalu bikin gaduh. Rakyat jadi korban. Sejak pertama kali digulirkan pada 2007 lalu, kebijakan konversi minyak tanah ke LPG bersubsidi untuk kebutuhan rumah tangga memang selalu bermasalah. Pola distribusinya selalu tidak efektif tepat sasaran. Hal ini disebabkan, sejak awal diberlakukan sampai hari ini, tidak ada satupun regulasi yang memuat format baku mata rantai distribusi LPG bersubsidi agar bisa tepat sasaran. Tak belajar dari kesalahan dan kelemahan masa lalu. Bahlil mengulangnya kembali. Apa yang ingin dicapai si Bahlil ini ? Tanpa regulasi yang mengatur secara rigid mata rantai distribusi lalu memilih cara praktis lakukan pembatasan dengan menyetop penjualan di pengecer adalah langkah sia-sia yang justru hanya akan berujung kegaduhan. Konyolnya lagi, Bahlil terlalu berambisi menyetop penjualan di tingkat eceran sampai lupa memperkuat armada pangkalan Pertamina untuk menyediakan dan menjual LPG bersubsidi sesuai kebutuhan masyarakat. Ujungnya, memicu kelangkaan, naik harga, rakyat berburu, antrean panjang dimana-mana. Bahkan ada yg mengantri berjam-jam hingga kelelahan dan meninggal. Siapa yg harus bertanggung jawab ? Tanpa menyiapkan regulasi yg matang, tanpa melalui masa transisi cukup, tanpa menguatkan armada pangkalan Pertamina, Bahlil tergesa-gesa lakukan pembatasan. Pokoknya penjualan di tingkat pengecer harus dihentikan. Masyarakat hanya bisa membeli dari pangkalan Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yg sudah ditetapkan. Tak boleh ditunda. Alasannya, sejauh ini penjualan ditingkat pengecer dilakukan secara bebas. Bahlil mengutarakan alasan demi alasan. Tidak ada pilihan pembatasan harus dilakukan. pemerintah harus menyetop penjualan di pengecer. Pembelian sepenuhnya melalui pangkalan Pertamina. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya membenahi proses distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran. Alasannya, selama ini, sistem distribusi LPG bersubsi tidak efektif. Dijual secara bebas oleh pengecer di pasar. Bukan hanya rakyat kelas rentan dan miskin saja yg bisa membeli. Kelas menengah atas dan kelompok kaya yg mapan secara ekonomi juga bisa membeli. Subsidi tepat sasaran tidak efektif, salah sasaran. Pemerintah menyebut, menurut data TNP2K, dari 50,2 juta rumah tangga yang menerima program subsidi LPG, sebanyak 32% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah yg hanya menikmati 22% dari subsidi LPG, sementara 86% dinikmati oleh kelompok yg lebih mampu. Selain mengakibatkan masalah penyaluran tidak tepat sasaran juga berdampak pada over kuota hingga memicu pembengkakan tanggungan subsidi yg membebani APBN. Sebelumnya sudah diungkapkan Sri Mulyani. Bahwa harga jual LPG bersubsidi dari pangkalan Pertamina ke pengecer sebesar Rp 12.750. Sementara menurutnya, harga asli LPG 3 Kg tanpa subsidi capai Rp 42.750 per tabung. Artinya, pemerintah harus membayar subsidi per tabung sebesar Rp 30.000. Hal ini mengakibatkan APBN 2024 harus menanggung beban subsidi LPG 3 kg yg terbilang tinggi capai Rp 80,2 triliun dengan total penerima manfaat 40,3 juta pelanggan. Jadi dapat dimengerti, Motif utama pemerintah batasi LPG bersubsidi didasarkan pada pertimbangan dan penilaian bahwa pola distribusi LPG bersubsidi sejauh ini tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan tanggungan subsidi dalam APBN jadi membengkak. Mencermati masalah ini, artinya pemerintah menuduh sumber masalah utama lonjakan subsidi terletak pada penerapan skema subsidi terbuka. Dimana Siapa saja, termasuk orang kaya bisa bisa membeli LPG bersubsidi tanpa batasan. Menjadi tidak tepat sasaran dan turut dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas. Lantaran itu, pemerintah membatasi penjualan lewat penerapan subsidi LPG tertutup, hanya bisa dibeli di pangkalan Pertamina agar bisa lebih tepat sasaran. Kebijakan reformasi skema tertutup untuk penyaluran subsidi Gas LPG 3 Kg, masih menggunakan cara lama yg cenderung gagal dan menyulitkan. Rakyat diwajibkan nunjukin KTP saat membeli LPG tabung melon di pangkalan Pertamina. Selanjutnya, KTP pembeli akan disesuai dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yg dinput di website Subsidi Tepat sasaran milik Pertamina. Namun, sulit saya membayangkan bagaimana caranya penjual, terutama pedagang kaki lima yg sudah terdaftar sebagai agen resmi Pertamina menjual LPG 3 kg mencocokan KTP setiap pembeli dengan data P3KE di website Pertamina. Koplak !!! Masa pedagang harus disuruh main lepotop atau pegang hp sambil online, lalu nge-cek data identitas setiap pembeli di website pertamina. Kan ngaco !!! Alasan pemerintah, pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan KTP agar subsidi tepat sasaran. Ga bocor ke orang kaya. Tapi sesungguhnya kebijakan ini adalah wujud pembatasan kuota LPG untuk kendalikan besarnya impor dan tanggungan subsidi LPG 3 Kg dalam APBN. Sungguh langkah frustasi yg menegaskan: pemerintah dan DPR Indonesia malas dan tidak kreatif. Enjoy the power. Power and glory. Memalukan. SKK Migas menyebut, Produksi LPG nasional pada 2024 sebesar 1,7 juta meter kubik. Sementara kebutuhan Konsumsi 8 juta meter kubik. Minesnya 6,1 juta meter kubik. Untuk menutupi kekurangan pasokan tersebut, negara harus impor 6,4 juta meter kubik. Pertamina beli impor di spot market dengan harga global. Dijual kembali ke masyarakat dalam negeri dengan harga rugi. Kerugian Pertamina itu selanjutnya dibayar pemerintah lewat tanggungan subsidi dari APBN. Rendahnya produksi dan besarnya impor LPG adalah masalah klasik yg sengaja dipelihara kementrian ESDM, komisi VII DPR RI, mafia serta oligarki impor. Kenapa saya sebut sengaja dipelihara ? Karena ketika kementrian ESDM menyatakan produksi LPG kita lemah, bagi saya, itu kalimat yg sangat tidak pantas. Bukankah data kementrian ESDM sendiri yg menyebut, produksi Gas alam mencapai 7,399 juta kaki kubik (MMscfd) per hari dengan total produksi rata-rata sepanjang tahun 2024 di atas 50 juta kaki kubik. Lalu kenapa proses konversi ke LPG untuk memenuhi kebutuhan 8 juta meter kubik sebagaimana kebutuhan rakyat saja tidak mampu ? Otak menteri ESDM taruh dimana, dari total produksi Gas alam yg lebih dari 50 juta kaki kubik, yg berhasil dikonversi ke LPG hanya 1.7 juta meter kubik ? Kalau 50 juta produksi digunakan untuk bayar konversi LPG 1.7 juta, masih menyisahkan 48 juta meter kubik sekian. Kalaupun digunakan lagi untuk membayar konversi ke LPG sesuai kebutuhan masyarakat 8 juta meter kubik, masih menyisahkan 41 juta meter kubik sekian. Artinya Indonesia surplus produksi dan pasokan Gas alam !!! Surplusnya berapa ? Di atas 40 juta meter kubik !!! Lalu kenapa Indonesia harus bergantung tinggi terhadap pasokan impor LPG ? Apa juga alasan pemerintah tidak mampu menyanggupi konversi produksi gas alam ke LPG sesuai kebutuhan yg hanya 8 juta kubik meter ? Sudah bisa ditebak jawabannya, pemerintah akan ngeles, lemahnya konversi gas alam jadi LPG karena kita lemah dalam produksi kandungan campuran propane C3 dan butane C4. Ini juga pernah disebut Bahlil. Jawaban klasik ini selalu diulang-ulang setiap tahun. Padahal solusinya sederhana. Bangun kilang. Beres masalah. Kalau ga mampu bangun kilang, upgread kapasitas kilang. Terutama kilang LPG Bontang yg potensial. Beres. Namun, sejauh ini, upaya tingkatkan produksi LPG berbasis pada bangun kilang dan akselerasi kapasitas kilang tidak menjadi orientasi pemerintah. Kenapa ? Kalau negara berhasil tingkatkan produksi sesuai kebutuhan rakyat, lalu bagaimana caranya koruptor di Kementrian ESDM, Komisi VII DPR, SKK Migas serta mafia dan oligarki impor bisa mencuri keuntungan lewat perburuan rente impor ? Indonesia kaya akan cadangan gas alam. Silahkan buka website kementrian ESDM atau SKK Migas lalu sharcing Proven Gas alam. Akan muncul tulisan, per Januari 2023 jumlah cadangan gas terbukti (P1) mencapai 35.299,31 Billion Standard Cubic Feet (BSCF). Ini belum ditambah dengan total cadangan P2 dan P3 yg bisa dikonversi menjadi P1. Kalau digabungkan dengan unproven atau potensial reserves, total cadangan capai 60,61 juta meter kubik. Sementara total produksi capai 50 juta meter kubik. Lalu kenapa konversi ke konversi ke LPG cuma 1.7 juta meter kubik ? Memang sengaja dipelihara kelemahan itu. Biar indonesia tetap bergantung pasokan impor. Mafia berbaju pejabat dan wakil rakyat, serta oligarki impor bisa terus mencuri keuntungan. SKK Migas dan Kementrian ESDM kompak melaporkan, sampai saat ini, ditengah produksi gas alam yg capai 50 juta meter kubik itu, justru diikuti dengan serapan gas domestik yg rendah. Hanya mencapai 68.66% total produksi. Mirisnya, jumlah produksi gas alam yg dikonversi ke LPG prosentasinya hanya 1.51% dari total produski. Sementara mayoritas 31% diekspor negara ke pasar global untuk cari duit. Kan koplak. Kejar ekspor tinggi, tapi kebutuhan dalam negeri diabaikan. Mirisnya lagi, gas alam Indonesia yg diekspor keluar dengan jumlah mayoritas, diolah di luar jadi LPG, lalu diimpor kembali ke Indonesia dengan harga yg memiskinkan. Sehingga memicu lonjakan tanggungan subsidi untuk menutupi kerugian Pertamina. Impor dan tanggungan subsidi yg tinggi, pada akhirnya bikin pemerintah teriak: Hai rakyat APBN tersandera, pertamina rugi. Lalu muncul wacana kebijakan KOPLAK: maksimalisasi alokasi subsidi tepat sasaran lewat pembelian LPG 3 Kg di pangkalan Pertamina dengan menggunakan KTP. Shame On You....
POPULER
