ALL CATEGORY
Hidup Jokowi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Teriakan Prabowo, \"Hidup Jokowi\".Tanpa beliau aku sudah mati, \"Hidup Jokowi\" Aku jadi Presiden atas dukungannya, \"Hidup Jokowi\". Aku akan melindunginya, \"Hidup Jokowi\" Beliau guru politik saya, \"Hidup Jokowi\"Tangkap Jokowi, tidak, \"Hidup JokowiAdili Jokowi, bukan, \"Hidup JokowiGemuruh tepuk tangan, kurang semangat, semangat lagi Hiduuuuup Jokowiiiii. Terus bagaimana nasib bangsa ini, \"Tanyalah ke Jokowi\" Lho, Anda Presiden, bukan \"Presiden tetap Jokowi\" Bagaimana dengan kebiadaban Oligarki?, \"Itu urusan Jokowi\" Tanggung jawab Anda apa \"terserah Jokowi\". Bukankah dia mantan, oh tidak \"Presiden Jokowi. Nasib negara akan lelang \"yang akan melelang Jokowi\". Lantas tugas Anda apa, \"bantu Jokowi\"Gemuruh tepuk tangan, kurang semangat, semangat lagi, Hiduuuuup Jokowiiiii. Tidak waras semua, \"yang tidak waras Jokowi\" Anda bagaimana ? \"Ikutan Jokowi\" Negara gelap gulita, \"yang gelap Jokowi.Anda juga gila, \"oh tidak yang gila Jokowi\" Anda kena Gendam \"benar di gendam Jokowi\" Wah dialog dengan Anda bisa ikut sinting, \"ayo sinting bersama Jokowi\" Gemuruh tepuk tangan, kurang semangat, semangat lagi \"Hiduuuuup Jokowiiiii.\" (*)
PEMBEBASAN SANDERA, Jebakan Perdamaian 'ala' Israel
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior \"BAHASA ancaman tidak memiliki nilai. Hanya memperumit masalah\". (Pejabat Senior Hamas, Sami Abu Zuhri/\"The Guardians\"). Beberapa hari setelah melontarkan \"ancaman\" kepada Hamas. Presiden AS Donald Trump memperbaharui \'komunike\'nya. \"Saya berbicara atas nama saya sendiri. Israel dapat mengesampingkannya. Hamas tahu apa yang saya maksud\". Trump, sepertinya baru \"ngeh\", bahwa dia adalah Presiden sebuah negara demokrasi terbesar di dunia. Hamas nampak tak bisa digertak oleh siapa pun. Statemen organisasi perlawanan yang didirikan, karena faksi Al-Fatah (mewakili rakyat Palestina) terlalu moderat ini. Tidak menanggapi serius Donald Trump. Tidak ada ketakutan! Pembebasan seluruh sandera di pekan ke-enam (besok), yang diminta Donald Trump. Mengacaukan tiga tahapan (fase) perdamaian mediator: Mesir-Qatar-AS yang telah ditandatangani sebelum 19 Pebruari lalu. Israel yang bimbang dengan dua \"rally point\" Trump: mengambilalih Gaza, membebaskan seluruh sandera Sabtu besok. Menerjemahkannya, dengan menahan truk-truk bantuan (makanan-tenda-alat berat-obat-menyerang sipil), yang telah termaktub dalam kesepakatan gencatan senjata Kairo. Kecerdikan Hamas, membuat Israel (terpaksa) mengesampingkan (\"psywar\") Donald Trump. Israel tak bisa mengelak, saat para mediator (Mesir dan Qatar) mengingatkannya, bahwa mereka telah menandatangani (terikat) kesepakatan. Lengkap dengan \"butir-butir\"nya. Kesepakatan itu \"suci\"! Membaca orisinal \"roadmap\" dan pikiran Israel. Terutama kelompok sayap kanan yang menopang pemerintahan PM Benyamin Netanyahu. Ada rasa kesal dan sesal, gagal menaklukkan Hamas. Hamas yang \"kecil\", ternyata tak dapat dikalahkan. Semua menjadikan tokoh \"ekstreem\" Israel, Bezalel Smotrich dan Ittamar Ben-Gvir tak bisa menerima \"realitas\". Terlebih ketika Hamas, terlihat \"klimis\", berpakaian seragam militer rapi, terawat. Laik-nya tidak sedang susah, itu ketika pembebasan sandera: fase 1,2,3,4,5. Di sisi lain, \"pressure\" di dalam negeri Israel. Untuk menuntaskan pembebasan sandera, \"berderu kencang\". Tekanan dan kemarahan rakyat Israel, tak kalah berbahayanya , dengan konsolidasi Hamas selama tujuh minggu kesepakatan gencatan senjata \"Tahap-1\", yang akan berakhir pekan depan. Perilaku Amerika Serikat (AS) lewat Donald Trump. Telah mengubah paradigma Hamas dan negara-negara Arab, bahkan dunia. Bahwa AS tidak lagi berfungsi sebagai negosiator yang melerai. Namun telah menjadi \"player\" yang memperkusut keadaan. Tak urung Arab Saudi. Lewat putra bungsu mantan Raja Faisal, Pangeran Turki bin Faisal al Saud mengecam keras apa yang dikatakan Donald Trump, dan PM Benyamin Netanyahu. Menyangkut pengusiran warga Palestina dari Gaza. Ambiguitas AS yang ingin memetik \"laba\" perdamaian Israel-Arab Saudi. Dengan mengesampingkan nasib rakyat Palestina, dikecam oleh mantan Kepala Intelejen Umum Arab Saudi (1979-2001) ini. Penderitaan rakyat Palestina tak akan pernah berakhir. Dengan, atau tanpa peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023 (Banjir Al-Aqsa). Peta geopolitik, pun berubah drastis setelah peristiwa, di luar skenario Israel ini. Serangan itu telah menggagalkan upaya AS mengikat Arab Saudi, dan sekaligus mengunci Palestina. Untuk tidak merdeka selamanya. AS-Israel sangat menyesali \"terlepasnya\" Arab Saudi dari \"perangkap perdamaian\". Arab Saudi adalah kunci! Ya, kunci untuk \"melupakan\" kembalinya Israel ke perbatasan sebelum tahun 1967. Lazimnya perdamaian Israel-Mesir (1978), \"Abraham Peace\" 2020 antara Israel dengan: Sudan, Maroko, dan UAE. Telah \"menjebak\" mereka untuk tak boleh lagi membantu Palestina (militer dan logistik). \"Abraham Peace\", menggembok negara-negara Arab. Mereka wajib ikut menjaga kepentingan pertahanan Israel dari serangan, termasuk serangan pejuang Hamas. Seandainya, Arab Saudi-Israel jadi berdamai. Seandainya tak ada \"Banjir Al-Aqsa\", maka Palestina tak lagi memiliki \'patron\' strategis di Timur Tengah (Arab Saudi). Yang mampu menjembati secara gradual, upaya memerdekakan Palestina. Dua hal yang memperlihatkan kecemasan akut (amat sangat) Israel terhadap eksistensi Hamas. Pertama, Israel berupaya menahan alat-alat (mesin) berat pembersih puing perang Gaza. Kedua, di luar konteks. Polisi Israel menahan pedagang buku di Tepi Barat. Menahan pedagang buku, adalah sebentuk \"radikalisasi\" Pemerintahan Israel (Pemerintahan koalisi) terhadap rakyat sipil yang tak punya kepentingan perang. Ketakutan pemerintahan (sayap kanan Israel), telah menjadikan paranoid berlebihan, dan buku dianggap sebagai \"ancaman\". Besok, Sabtu (15 Pebruari), dalam kesepakatan Israel-Hamas. Tiga sandera Israel akan dibebaskan oleh Hamas. Israel pun akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina. Akankah berjalan mulus, untuk mengeliminasi kembalinya perang Gaza? Trump merupakan \'investor\' terbesar bagi berhentinya eskalasi perang Hamas-Israel. Trump tak boleh membuat Netanyahu ragu, dengan kesepakatan yang telah dijalankan sejak 19 Pebruari lalu. Hamas yang \"lemah\", pasti patuh. Trump, Netanyahu, juga Hamas. Harus menjamin, tak ada lagi fasis sekelas Benito Mussolini. Fasis berbasis gerakan sayap kanan yang terpusat pada militeristik dan pemberangusan \"hantam kromo\". Teruskanlah perdamaian Israel-Hamas hingga tahap \'dua\', dan \'tiga\'. Besok kita saksikan pembebasan sandera. (***).
Prabowo Stop Hanya Omon-omon
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Di ILC tvOne (Selasa, 21/4/2020), Rizal Ramli sebut Jokowi antek China\" Rencana RRC akan memindahkan 200 juta warganya ke Indonesia itu nyata dan sudah terjadi 10 tahun ini, atas kuasa rezim Jokowi sebagai antek China, kata Rizal Ramli telah masuk imigran baru China 19 juta lebih dan kedepan terasa makin tidak terkendali. Sejarah telah membuktikan sejak akhir abad 19, pemerintah penjajah Inggris, banjiri Singapura (luas sekitar 728,6 km2) dengan imigran dari China, sejak itu penduduk Melayu jadi minoritas dan imigran China kuasai Singapura, sampai sekarang Etnis China 74,3% tersisa 13,3% Islam Melayu. Indonesia dalam bahaya, RRC berpenduduk 1,42 Miliar, terasa wilayahnya tidak akan kuat lagi menampungnya, ekspansi penduduk dengan dalih tenaga kerja harus di pindahkan kenegara lain, termasuk ke Indonesia yang saat ini berpenduduk 283,49 Juta. Inilah yang sekarang terjadi di Indonesia. Xi Jinping menganggap Jokowi sebagai bonekanya, orang yg paling berjasa bagi RRC, harus bangun IKN, buldoser seluruh pulau Kalimantan dan Sulawesi akan menjadi hunian baru untuk penduduk imigran China. Kalimantan ; Luas743.330 km2penduduk 21.258.000 jiwa, diperkirakan masih bisa muat 400 jutaan orang imigran China. Sulawesi ; Luas 180.680 km2, penduduk 22,724,837 jiwa, bisa muat jumlah yang sama. Negara Indonesia ini di era Presiden Jokowi sudah disergap sejak 10 tahun lalu dan Presiden berikutnya akan disergap lebih dahsyat bahkan Prabowo Subianto seperti ramalan Ghost Fleetnya sudah memperkirakan tahun 2030, Indonesia sudah bubar. Makna paling rasional makna bubar adalah sejak berlakunya UUD 2002, ketika Indonesia sudah masuk menjadi negara kapitalis menjadi jarahan pasar bebas, saat bersamaan kekuatan kekuasaan politik akan beralih ke tangan etnis China ( RRC ) Peralihan kekuasaan oleh RRC dengan perampasan tanah, mengusir warga pribumi bahkan karena tololnya di bantu oleh para penghianat opsir pribumi sendiri adalah pemandangan dahsyat, sadis, keji yang sedang kita saksikan saat ini, akan diganti dengan imigran etnis China. Ras pribumi melayu yang sangat lemah pertahanan ekonominya akan digilas menjadi minoritas dan akan tersisa atau di sisakan sedikit sebagai, kuli, budak China. Untuk menghindari segala kemungkinan terburuk, Presiden Prabowo Subianto harus bertindak cepat, tidak ada lagi tempat untuk pencitraan, menjual janji kosong, omong kosong (stop hanya omon-omon), meniru niru Jokowi sebagai antek China (RRC), untuk bisa keluar dari aneksasi RRC yang mengerikan dan sedang terjadi. Masa pemerintahan Prabowo Subianto adalah akan menjadi penentu Indonesia akan tetap bisa eksis atau akan tenggelam dalam sejarah. (*)
Tangkap Aguan atau Usir Pergi Pakai Perahu
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangssan PRABOWO tidak perlu bikin-bikin keramaian soal jangan pisahkan dirinya dengan Jokowi. Ini bukan kisah roman percintaan, negara sedang genting menghadapi akibat buruk dari perbuatan jahat Jokowi. Tuntutan di depan mata adalah tangkap dan adili Jokowi. Sebagai Presiden yang merasa dipercaya oleh rakyat semestinya Prabowo nyatakan bahwa urusan dan tuntutan atas Jokowi diserahkan pada proses hukum. Demikian juga terhadap Aguan, Prabowo harus lebih tegas lagi. Mumpung belum terucap jangan pisahkan saya dengan Aguan, maka ada baiknya untuk yang ini buatlah rakyat, khususnya masyarakat Banten, senang. Apa yang terjadi dengan pagar laut dan SHGB/SHM laut di kawasan PIK 2 sulit lepas dari kejahatan Aguan untuk menguasai tanah air Indonesia. Motif bisnis sudah pasti, motif politik harus diperiksa dan diselidiki. Dugaan yang menjadi dasar pemeriksaan Aguan adalah makar atau subversi, yaitu membuat negara Cina di Indonesia. Modusnya kawasan untuk menarik wisatawan dan pemukim mancanegara. PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 adalah perluasan \"success story\" Aguan yang dibantu Antony Salim. Bendera kemenangan sudah dikibarkan melalui Patung Naga PIK-2. Bendera merah putih telah dirobek, Garuda hilang ditelan Naga. Aguan memanggil warga Cina untuk datang dan punya aset di PIK 2. Bisnis di permukaannya, PSN kawasan wisata gerbang manipulasinya. Ada ecotourism, mangrove, golf course, sirkuit internasional atau zoo safari. Jokowi, Airlangga dan Aguan berkolusi lewat Permenko 6 tahun 2024. Melanggar Pasal 21 UU No 28 tahun 1999 dengan ancaman penjara maksimum 12 tahun. Makar kecil dengan membuat pagar laut sebagai batas persiapan perluasan daratan. SHGB dan SHM laut adalah bukti makar sedang untuk mencari dasar hukum dengan melawan hukum. Makar besarnya adalah gabungan pagar, sertifikat, PSN dan proyek PIK 2 itu sendiri. Untuk ini Aguan bergerak bagai mafia. Tipu-tipu pada negara yakni dengan mendirikan markas TNI dan Mako Brimob, adapun bagi konsumen markas itu berfungsi sebagai jaminan keamanan. Uang telah mampu menegosiasi nasionalisme. Benar bahwa dalam agama berlaku dalil kefakiran membuat kekafiran. Cuan yang menjadi mainan Aguan. Konsepsi negara dalam negara. Negara Cina itu ada di Indonesia. PIK 2 adalah bagian dari disain besar penguasaan area pantai. Ujung terluar yang terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diakui oleh Hukum Laut Internasional. Penjajah Belanda dahulu datang dari pantai, demikian juga dengan Cina kini. OBOR atau BRI adalah bukti. Aguan itu penjahat yang harus ditangkap. Jika ia punya kesetiaan kepada RRC, maka opsinya adalah usir ke Cina. Pakai perahu saja, karena ia telah menyakiti nelayan yang menjadi sulit untuk melaut mencari ikan. Para pemimpin negara juga ternyata telah tega menjual kedaulatan negara. Pundi-pundi Jokowi dan kroni wajib untuk diteliti. Ada Indikasi kolusi dan karupsi pada proyek makar ini. Aparat dan rakyat bersama-sama harus membongkar Patung Naga PIK 2, bila proses peradilan berjalan lambat atau tidak pasti. Perlawanan atau pemberontakan rakyat adalah wujud dari ketidaksudian rakyat dan bangsa Indonesia untuk dijajah oleh oligarki perusak demokrasi. Saatnya rakyat menunjukkan martabat dan harga dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Mulai dengan tangkap Aguan atau usir pergi pakai perahu. Bila Aguan dan elemen penjajah lain itu masih dipelihara oleh negara untuk merampas tanah rakyat Banten, bagus juga muncul semangat Banten Merdeka. Banten Exit, Banexit ! (*)
Ada Tanda-tanda Ancaman terhadap Nyawa Prabowo Subianto
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih MANUVER politik menggoyang emosi Jokowi, Prabowo Subianto mengatakan \"ada pihak-pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi, saat memberi sambutan di acara Kongres ke-XVIII Muslimat NU digelar di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025). Jokowi terseret emosinya merasa berbunga bunga di saat tekanan luar biasa dari masyarakat yang meminta Jokowi segera di adili, karena kejahatannya selama sebagai presiden oleh masyarakat di anggap telah menyengsarakan rakyat dan merusak kedaulatan negara. Hanya selang tiga hari muncul manuver politik baru Prabowo Subianto, dari Konggres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra 13/2/2025, mengumumkan dirinya akan maju kembali sebagai capres di Pilpres 2029 mendatang. Jokowi berubah gagap, langsung bereaksi pura pura bahwa hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor \"Ya, sangat bagus, mendukung penuh,\" ucap Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (14/2/2025). Manuver politik Prabowo berlanjut hanya selang sehari, saat mengumpulkan Ketua Umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025 ), kembali menyampaikan pernyataan yang sama akan maju kembali sebagai capres di Pilpres 2029 mendatang. Jokowi terdiam dan tidak ada dari Ketua Umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), bereaksi apapun selain dari Plh. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan ; \"Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,\". Jokowi masuk perangkap Prabowo Subianto dengan tes ombak maju kembali dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang. Prabowo pasti ingat pesan Jokowi yang berisi nada ancaman kepada Prabowo Subianto antara lain ; Tiga point penting dari pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi pada tanggal 13 Oktober 2024 dikediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo menjelang pembentukan kabinet Merah Putih : Pertama: Jokowi menitipkan nama orangnya untuk masuk kabinet Merah Putih. Kedua, Jokowi meminta Prabowo untuk tidak mengubah atau mengganggu program oligarki yang telah mendapatkan persetujuan Xi Jinping ( RRC ). Ketiga, Bernada mengancam apabila point 1 dan 2 diganggu, maka oligarki akan menggangu dan atau akan merusak ekonomi negara.. Lebih serem info dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengakui, para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) masih berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju. Pun kita pertahankan tinggal ditambahi alumni KIM, gitu,\" kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Ini makna lain Pratikno mengumumkan bahwa bayangan Kabinetnya Koalisi Kabinet Indonesia Maju ( KIM ) yang diperkirakan 60% masuk di Kabinet Merah Putih, masih eksis berpotensi akan menganggu. Benar terjadi gangguan muncul, kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran dengan memotong anggaran kementerian , para menteri Kabinet Merah Putih tidak mendukung justru mengganggu menebar macam - macam isue ketakutan bahwa kerja kementerian terganggu , akan ada PHK sampai yang tidak masuk akal kantor gelap dll. Sekali lagi jangan pernah percaya dengan Jokowi akan mendukung Prabowo Subianto yang akan kembali maju pada Pilpres 2029, karena info yang layak di percaya ada skenario Jokowi akan menghentikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada tahun 2026 selambat-lambatnya tahun 2027 dengan berbagai cara untuk digantikan oleh Wakil Presiden Gibran anaknya. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap adanya tanda-tanda ancaman terhadap nyawa sang kakak. “Sudah ada tanda-tanda ada yang mau mengancam nyawa Pak Prabowo, tapi dia tidak takut,” kata Hashim saat menghadiri perayaan Imlek 2025 di Auditorium RRI, Senin (3/2/2025). Jokowi bersama bayangan Kabinet Indonesia Maju ( KIM ) akan mengganggu Kabinet Merah Putih dan diduga kuat ada niat jahat terhadap Presiden Prabowo Subianto, bisa terjadi dengan ilmu hitam atau ilmu ghaib lainnya yang lebih ganas. (*)
Azhar Kadri,"Tanah Saya Dirampas oleh Kroni Rita Widyasari"
Azhar Bin Kadri adalah seorang warga biasa yang tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sampai saat ini ia harus lapor ke kantor polisi di Samarinda setiap bulan setelah ia menjalani hukuman selama 2 tahun penjara. Ia divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Samarinda karena menggunakan dokumen palsu dalam penjualan tanah seluas 14.000 m² di jalan Sirodj Salman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ia digugat oleh pembeli tanahnya bernama Masdari, seorang pengusaha kaya yang juga sebagai tangan kanan Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Timur. Gugatan dilayangkan Masdari karena kesal terhadap Azhar Kadri yang tidak mau bertandatangan dalam urusan balik nama sertifikat. Segala upaya dilakukan Masdari agar Azhar kooperatif, namun Azhar Kadri tetap bersikeras tidak mau tanda tangan. Azhar bersedia tandatangan jika sudah menerima uang pelunasan. Berikutnya, Azhar Kadri dikriminaliasi dengan tuduhan pemalsuan dokumen, sementara hak penguasaan lahan, masih ada pada Azhari sesuai dokumen yang dimilikinya. Bagaimana cerita sesungguhnya, berikut wawancara wartawan FNN dengan Azhar Kadri di Jakarta, 10 Februari 2025. Petikannya: Anda dipenjara dua tahun dan hari ini masih harus wajib lapor, kasusnya seperti apa?Saya dipenjara dua tahun karena saya dituduh memalsukan surat tanah berupa sertifikat atas nama saya. Padahal sejak saya beli tahun 2005, saya belum pernah bikin sertifikat. Saya cek di BPN lahan itu atas nama orang lain, bukan nama saya. Lokasinya di jalan Sirodj Salman Samarinda. Jadi Anda dituduh melakukan pemalsuan dokumen yang mana?Saya dituduh melakukan pemalsuan sertifikat atas nama saya, padahal saya tidak pernah bikin sertifikat. Dokumem apa yang dipakai untuk menuduh Anda?Foto kopi sertifikat atas nama saya. Padahal saya tidak pernah membuatnya. Dia punya foto kopi, tapi tidak pernah menunjukkan aslinya. Apakah di sidang pengadilan, tidak ditunjukkan aslinya?Tidak. Dan saya juga tidak diberi foto kopinya. Saya hanya diperlihatkan. Seluruh orang yang terlibat di pengadilan semua memojokkan saya, termasuk pengacara saya, mengelabuhi saya agar mau tanda tangan, yang saya tidak tahu isi dan tujuannya. Orang pengadilan situ siapa saja? Ya pengacara, jaksa, polisi, hakim, semua memusuhi saya. Bagaimana mungkin pengacara Anda tidak membela Anda?Iya, mereka membela lawan saya. Saya dijebak. Yang penting saya bisa dipenjara. Jadi lahan itu sekarang milik siapa?Lahan itu masih milik saya, karena Masdari membeli ke saya pada tahun 2015 baru memberi uang muka (DP) sebesar 50 juta. Dia belum melunasinya. Tapi kemudian Masdari menguasai lahan itu mengerahkan preman. Sekarang lahan itu dipagar keliling. Di dalamnya ada puluhan alat berat Mengapa Anda tidak bertahan?Saya orang kecil. Saya tidak mungkin melawan mereka. Saya dimusuhi banyak orang, preman, polisi dan semuanya. Siapa sebenarnya Masdari itu?Dia itu orang kuat di Kalimantan Timur. Dia orang kepercayaan Rita Widyasari, Bupati Kutai Timur. Semua orang tunduk pada dia. Semua orang takut pada dia. Tanah saya dirampas oleh kroni Rita Widyasari. Mengapa hal ini tidak disampaikan saat dalam sidang pengadilan?Sudah. Tapi tidak ada yang percaya. Masa sih begitu? Buktinya saya dikalahkan dan dipenjara meskipun saya tidak ikhlas. Anda punya lahan 14.000 m di tengah kota, dari mana asalnya?Saya beli dari orang yang bernama Antal tahun 2005 seharga Rp350 juta. Sudah lunas, bukti dan kuitansi semua ada. Pada tahun 2015 saya jual ke Masdari dengan harga Rp6 Milyar. Saya dikasih uang muka Rp50 juta. Dalam perjalanannya saya disuruh tandantangan di kuitansi kosong berkali-kali. Katanya untuk urus sertifikat dan balik nama. Setelah DP diterima, lalu kapan pelunasan?Belum pernah. Saya hanya terima Rp50 juta itu saja. Di mana bukti surat-surat dan kuitansi saat Anda membeli dari Antal, sekarang?Ada pada Masdari. Kok bisa ada di sana, gimana prosesnya?Itu notaris dan pengacara yang mengelabui saya. Katanya untuk memperlancar urusan balik nama. Saya percaya saja sama pengacara. Saya baru sadar belakangan. Jadi sekarang, lahan dan surat ada pada Masdari?Iya, tetapi dia tidak bisa membuat sertifikat karena harus ada tandatangan saya. Saya tidak mau tanda tangan karena belum lunas. Akhirnya segala cara dia gunakan untuk memenangkan saya. Saya dituduh memalsukan dokumen. Saya tidak pernah buat dokumen apa-apa. Apa yang membuat Anda yakin bahwa lahan itu milik Anda? Pembeli (Masdari) belum melunasi pembayaran. Pengurus RT, RW, Lurah, Camat menyatakan lahan itu milik saya. Pengadilan menghukum saya karena pemalsuan dokumen, tapi itu tekayasa. Pengadilan tidak memutuskan soal hak kepemilikan tanah. Jangan jangan itu memang tanah bermasalah sejak lama? Sebelumnya memang pernah bermasalah antara Antal dengan Pemerintah Kota Samarinda, tapi dimenangkan oleh Antal. Saya beli dari Antal. Apakah ada kemungkinan Masdari beli langsung dari Antal?Menurut pengakuan Masdari, benar dia beli dari Antal setelah kasus ini ramai seharga Rp6 miliar. Sementara saya beli dari Antal tahun 2005. Tetapi saya tanya Antal, tidak begitu. Tidak begitu, maksudnya?Iya, Antal tidak menerima Rp6 miliar. Artinya Antal menjual ke Anda, menjual juga ke Masdari?Iya, tapi duluan saya yang beli. Makanya kalau mau tegakkan hukum harus betul betul tegak. Saya ini orang kecil gak tahu apa apa. Anda tahu, seluruh pernyataan Anda ini punya implikasi hukum ya?Siap. Apa yang saya sampaikan benar. Saya butuh keadilan. Waktu vonis 2 tahun, Anda kabur dan dinyatakan buron, benarkah?Saya tidak kabur. Waktu proses banding saya pergi ke rumah anak saya di Banjarmasin. Pas putusan Mahkamah Agung saya masih di Banjarmasin. Setelah kembali ke Samarinda saya ditangkap. Saya tidak kabur, saya tidak melawan, saya kooperatif. Setelah menjalani dua tahun saya masih wajib lapor sampai Desember 2025. Anda menerima putusan pengadilan itu?Tidak. Saya tidak ikhlas, saya tidak ridho. Saya korban mafia tanah, saya korban rekayasa hukum. Apa harapan Anda?Saya berharap Presiden Prabowo bisa turun tangan mengatasi mafia tanah di Kalimantan Timur yang sudah sangat meresahkan. (*)
Oligarki Nasionalis: Ancaman Sesungguhnya Bangsa Ini
Oleh: Miftah H. Yusufpati | Jurnalis FNN SUNGGUH mengerikan buah dari oligarki yang dipraktikkan Presiden Joko Widodo selama berkuasa. Kini yang dipertontonkan ke publik baru sebagian kecil saja: Pemerintah membekali sertifikat kepemilikan laut dan hutan kepada para taipan anggota barisan oligarki. Oligarki berarti pemerintahan oleh sejumlah kecil orang kaya. Dalam oligarki, elit kaya berusaha untuk melestarikan dan memperluas kekayaan dan kekuasaan mereka. Dalam buku definitifnya berjudul Oligarchy, Jeffrey Winters menyebutnya pertahanan kekayaan. Elit terlibat dalam ‘pertahanan properti’, melindungi apa yang sudah mereka miliki, dan ‘pertahanan pendapatan’, melestarikan dan memperluas kemampuan mereka untuk menimbun lebih banyak. Hal yang terpenting, oligarki sebagai strategi pemerintahan, memperhitungkan politik dan ekonomi. Oligarki menggunakan kekuatan ekonomi untuk mendapatkan dan memegang kekuasaan politik dan, pada gilirannya, menggunakan politik untuk memperluas kekuatan ekonomi mereka. Oligarki berkuasa melalui dua strategi: pertama, menggunakan taktik adu domba untuk memastikan bahwa mayoritas tidak bersatu, dan kedua, dengan mengatur sistem politik agar semakin sulit bagi mayoritas yang muncul untuk menggulingkan mereka. Strategi adu domba adalah strategi lama, dan strategi ini bekerja melalui kombinasi antara paksaan dan kooptasi. Nasionalisme—baik yang bersifat statis, etnis, agama, atau ras—memenuhi kedua fungsi tersebut. Strategi ini menyelaraskan sebagian orang biasa dengan oligarki yang berkuasa, memobilisasi mereka untuk mendukung rezim dan berkorban untuknya. Pada saat yang sama, memecah belah masyarakat, memastikan bahwa mereka yang terinspirasi oleh nasionalisme tidak akan bergabung dengan orang lain untuk menggulingkan kaum oligarki. Dalam beberapa hal, memanipulasi sistem merupakan taktik yang lebih jelas. Itu berarti mengubah aturan hukum permainan atau membentuk pasar politik untuk mempertahankan kekuasaan. Tema umumnya adalah bahwa taktik-taktik itu melindungi kaum minoritas yang berkuasa dari demokrasi; taktik-taktik itu mencegah penduduk untuk menendang para penguasa keluar melalui cara-cara politik biasa. Taktik seperti ini bukanlah hal baru. Matthew Simonton dalam bukunya Classical Greek Oligarchy, menyebut taktik ini setidaknya sudah dipraktikkan sejak zaman Pericles dan Plato. Konsekuensinya, baik dulu maupun sekarang, adalah bahwa oligarki nasionalis dapat terus menjalankan kebijakan ekonomi yang menguntungkan orang kaya dan memiliki koneksi yang baik. Kita hendaknya menyadari bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Membingkai ancaman saat ini tidak cukup dengan memperjelas tantangan tetapi juga memperjelas bagaimana demokrasi berbeda—dan apa yang dibutuhkan demokrasi. Demokrasi berarti lebih dari sekadar pemilihan umum, peradilan yang independen, pers yang bebas, dan berbagai norma konstitusional. Agar demokrasi dapat bertahan, harus ada juga kesetaraan ekonomi yang relatif. Jika masyarakat sangat tidak setara secara ekonomi, orang kaya akan mendominasi politik dan mengubah demokrasi menjadi oligarki. Dan harus ada beberapa derajat solidaritas sosial karena, seperti yang dikatakan Lincoln, “Rumah yang terbagi tidak dapat bertahan.” Ezra Klein menyebut, merupakan konsekuensi yang jelas: Orang kaya menggunakan uang mereka untuk memengaruhi politik dan mengatur kebijakan untuk meningkatkan kekayaan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas mereka untuk memengaruhi politik. Celakanya, pertunjungan seperti itu sudah dipentaskan selama pemerintahan Jokowi. Semoga pemerintahan kini tahu apa yang mesti dilakukan, agar negeri ini sembuh dari kegilaan. (*)
Danantara: Bayi Tajir dengan Aset Rp10.000 Triliun
Danantara juga memiliki kewenangan untuk mengelola dividen BUMN yang sebelumnya disetorkan ke kas negara. Oleh: Miftah H. Yusufpati | Jurnalis FNN BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara benar-benar fenomenal. Badan yang baru lahir itu sudah harus mengelola aset BUMN yang nilainya 10.000 triliun rupiah. Merujuk salinan draft RUU BUMN yang dibahas pemerintah bersama DPR pada Januari, ketentuan lebih rinci mengenai pengelolaan Danantara diatur dalam BAB 1C pasal 3 D sampai dengan 3 Z. “Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, selanjutnya disebut Badan adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,” demikian bunyi Pasal 1 poin 23 seperti tertulis dalam dokumen draft RUU BUMN. Merujuk draft revisi yang telah disepakati DPR dalam rapat kerja bersama pemerintah, disebutkan bahwa Danantara nantinya akan mendapat limpahan tugas dan wewenang pengelolaan BUMN dari menteri. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola Investasi Danantara bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun ayat pasal 3D ayat (4) menyatakan bahwa Danantara nantinya akan diawasi oleh Menteri dan melaporkan kepada Presiden. “Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri dapat menempatkan perwakilannya di Badan,” demikian bunyi ayat (5) pasal 3D. Kehadiran lembaga baru ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, dengan mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi di perusahaan negara. Secara spesifik, dalam melaksanakan tugas, Danantara memiliki 6 poin kewenangan besar. Pertama, mengelola dividen holding investasi, holding operasonal dan BUMN. Kedua, menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Ketiga, menyetujui restrukturisasi BUMN termasuk penggabungan, peleburan, pengambilan dan pemisahan. Keempat, membentuk holding investasi, holding operasional dan BUMN. Kelima, menyetujui usulan hapus buku dan atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional. Keenam, mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi dan holding operasional. Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menyatakan bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih optimal. Nantinya, Danantara akan mengelola seluruh perusahaan milik negara, termasuk tujuh BUMN besar, yaitu Pertamina, Mind ID, PLN, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Telkom Indonesia. Maknanya, BPI Danantara secara resmi menjadi pengendali dan pengelola BUMN di Indonesia dengan total aset yang mencapai Rp10.000 triliun. Danantara juga memiliki kewenangan untuk mengelola dividen BUMN yang sebelumnya disetorkan ke kas negara. Tahun ini, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp90 triliun. Di sisi lain, pemerintah juga akan memberikan suntikan modal minimal Rp1.000 triliun kepada Danantara. Toto Pranoto menilai bahwa koordinasi yang baik antara Kementerian BUMN dan Danantara diperlukan untuk menyukseskan operasional super holding BUMN ini. Ia menyarankan agar pemerintah mencontoh model pengelolaan perusahaan milik negara di Tiongkok. “Ini bisa menjadi acuan dalam mengkapitalisasi BUMN agar semakin besar di masa depan. Diperlukan kerja sama antara perusahaan milik negara (SOEs) dan perusahaan swasta (POE) guna meningkatkan potensi ekonomi nasional,” katanya. Toto juga menyoroti dua aspek utama dalam memulai operasional Danantara. Pertama, pemetaan pembentukan holding BUMN berdasarkan tingkat kesehatan usaha masing-masing perusahaan. Kedua, pemilihan sektor prioritas bagi holding investasi guna mengoptimalkan pengelolaan aset serta menghasilkan keuntungan yang maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengamat BUMN, Herry Gunawan, menambahkan bahwa Danantara idealnya dapat berkembang sebesar Temasek di Singapura atau Khazanah Nasional di Malaysia. Namun, ia menekankan perlunya kejelasan mengenai bentuk aset Danantara, apakah berupa kas dan setara kas atau dalam bentuk aset lainnya. “Jika hanya mengandalkan tujuh BUMN, total kas dan setara kasnya di bawah Rp900 triliun. Dana ini akan menjadi modal awal investasi dan operasional,” ujarnya. Ia juga menyarankan agar Danantara tidak berinvestasi sendiri, melainkan berperan sebagai katalisator yang menarik investasi. Penasihat Khusus Presiden, Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa pembentukan Danantara tidak hanya bertujuan sebagai super holding BUMN, tetapi juga sebagai instrumen leverage dalam investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia. “Hal ini diharapkan dapat menarik minat investasi dari dalam maupun luar negeri,” tandasnya. Berkaca pada INA Penasihat Khusus Presiden Bambang Brodjonegoro menekankan bahwa pembentukan Danantara tidak hanya bertujuan menjadikannya sebagai superholding BUMN. Melainkan juga sebagai alat untuk melakukan leverage dalam investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia. Bambang bercerita, pada saat dirinya bekerja di Bappenas, ia bersama timnya sering melakukan roadshow ke luar negara untuk mencari potensi pembiayaan dari long-term funding, terutama dari dana pensiun dan asuransi. Ia menyoroti bahwa dana pensiun dan asuransi yang dikelola oleh lembaga-lembaga luar negeri banyak diinvestasikan pada infrastruktur di berbagai negara. “Karena dana pensiun dan asuransi itu banyak dananya yang dikelola oleh lembaga-lembaga pengelolaan di luar, dan investasi di infrastruktur di berbagai negara,” ujar Bambang dalam acara Starting Year Forum 2025, Selasa (4/2). Ia mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke Australia, yang memiliki Superannuation Fund terbesar di dunia. Saat bertanya kepada pengelola dana tersebut mengenai infrastruktur, mereka mengungkapkan bahwa mereka telah berinvestasi di jalan tol, namun di Meksiko. Hal ini menunjukkan bahwa investor asing tidak segan menanamkan modalnya di negara yang jauh apabila mereka merasa yakin dengan prospeknya. Namun, ketika Bambang menawarkan peluang investasi di Indonesia, investor tersebut menyatakan belum mengenal kondisi pasar Indonesia dengan baik dan merasa kesulitan menakar risikonya. Ketika ditawarkan untuk berpartner, mereka menyatakan kesediaan, tetapi dengan syarat harus bermitra dengan sektor swasta, bukan BUMN. “Jadi mereka ingin dealing dengan swasta,” katanya. Karena itu, Danantara diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis yang bisa menggandeng investor asing, seperti yang telah dilakukan Indonesia Investment Authority (INA). Bambang menyebut bahwa INA telah berhasil menjalin kemitraan dengan dana pensiun Kanada dan Belanda untuk berinvestasi di beberapa ruas jalan tol di Indonesia. “Nah jadi nantinya Danantara itu menjadi partner seperti INA. INA itu sudah menggandeng dana pensiun Kanada dan Belanda untuk masuk di beberapa ruas jalan tol. Itulah alternatif yang harus kita lakukan,” katanya.
Melucuti Wewenang Erick Thohir Lewat Super Holding Danantara
Revisi ketiga UU BUMN kelar sudah. Kini Indonesia punya super holding bertajuk BPI Danantara. Kuasa Erick Thohir di BUMN bakal disedot badan ini. Oleh: Miftah H. Yusufpati | Jurnalis FNN TAK butuh waktu lama bagi Komisi VI DPR RI untuk mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Revisi ketiga ini disetujui untuk dibahas pada 23 Januari lalu. Selanjutnya, pada 1 Februari 2024, RUU perubahan ketiga itu sudah disetujui pada rapat tingkat I Komisi VI DPR RI. RUU ini kemudian dibawa ke rapat tingkat II Paripurna DPR pada Selasa 4 Februari 2025. Pada hari itulah sejarah baru dimulai. DPR RI dan Pemerintah sepakat mengesahkan RUU perubahan tersebut. Begitu palu diketok, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pun telah punya payung hukum. Ini melegakan, sebab sudah sejak Oktober 2024 Kepala dan Wakil Kepala Danantara dilantik, tapi badan itu belum punya payung hukum. Sekadar mengingatkan Kepala BPI Danantara yang dilantik itu adalah Muliaman Darmansyah Hadad dan Wakil Kepala Badan Danantara Kaharudin Djenod. Cepatnya pembahasan perubahan UU tersebut sedikit mengundang tanya. Mengapa Menteri BUMN Erick Thohir begitu tulus menyerahkan lehernya ke tukang jagal? Banyak yang menduga, UU BUMN yang baru itu jelas-jelas menggergaji wewenang Erick Thohir. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyebut UU itu jelas akan berdampak pada peran Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Merujuk RUU yang disahkan, Danantara nantinya akan terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Sedangkan posisi Dewan Pengawas nantinya harus mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. “Dewan pengawas (Danantara) atau apapun itu nanti akan ditetapkan oleh Presiden,” kata Dasco. Dasco mungkin lupa bahwa dalam revisi UU BUMN, pasal 3M ayat (1) disebutkan dewan pengawas terdiri dari Menteri BUMN sebagai ketua merangkap anggota. Maknanya, selama Erick menjadi Menteri BUMN maka ia otomatis bakal menjadi Ketua Dewan Pengawas Danantara. Anggota pengawas lainnya adalah perwakilan dari kementerian keuangan dan berasal dari pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh presiden. Memang, dalam UU itu, juga mengatur bahwa anggota dewan pengawas dapat diberhentikan oleh Presiden. Merujuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang BUMN, pemerintah dan DPR mengatur bahwa organ Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas Danantara nantinya terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas bakal dibantu oleh sekretariat, komite audit, serta komite etik, komite remunerasi dan sumber daya manusia. Adapun, masa jabatan ini ditetapkan selama 5 tahun. Masih berdasarkan dokumen DIM RUU BUMN, kewenangan Dewan Pengawas Danantara mencakup persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan, menetapkan remunerasi, hingga menyetujui laporan keuangan badan. Ranah Pengawasan Nah, bergulirnya isu Menteri BUMN sebagai Dewan Pengawas BPI Danantara menunjukkan bahwa kewenangan Erick Thohir di ekosistem perusahaan pelat merah tidak lepas begitu saja. Peran Kementerian BUMN nantinya akan tetap berada dalam ranah pengawasan, tanpa mengambil alih fungsi eksekutif yang dijalan oleh BPI Danantara. Dalam skema tata kelola yang baru, baik Kementerian BUMN maupun BPI Danantara tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian, koordinasi antara dua lembaga ini diharapkan dapat berjalan selaras. “Komunikasi yang baik di antara mereka menjadi kunci utama. Mereka harus bekerja dalam kepentingan yang sama, yaitu memastikan BUMN dapat berkembang lebih maju ke depannya,” ujar Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI). Berkaca dari aturan terbaru, kewenangan antara Kementerian BUMN dan BPI Danantara sudah dibagi dengan jelas. Erick Thohir akan menjadi pengawas dengan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna di ekosistem perusahaan pelat merah. Sementara itu, BPI Danantara memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis seperti aksi korporasi atau pergantian pengurus, meskipun hal tersebut masih dapat diintervensi. Jika pemerintah menilai ada keputusan yang bertentangan dengan kepentingan negara, Kementerian BUMN dapat memperbaiki dengan menggunakan dalam tanda petik hak veto sebagai pemegang saham Seri A. Toto menilai bahwa di balik skema ini, diharapkan tidak ada persaingan antara Kementerian BUMN dan BPI Danantara. Sebaliknya, sinergi yang kuat akan mendorong lebih banyak perusahaan pelat merah menjadi pemain global. “Dalam konteks ini, sistem tata kelolanya cukup kuat. Danantara tetap akan diawasi oleh pemerintah melalui keberadaan Kementerian BUMN. Namun, yang kami harapkan tentu bukan munculnya persaingan antara kedua lembaga ini, melainkan bagaimana mereka dapat berkonsolidasi dengan baik,” ucap Toto. Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, melihat skema saat ini menimbulkan beban birokrasi bagi perusahaan pelat merah. Hal itu berakar dari peneguhan posisi Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham utama dalam pengelolaan perusahaan negara. Kondisi tersebut, kata Herry, berisiko mengganggu akselerasi kinerja BUMN di bawah naungan Danantara. “Bayangkan, ada BUMN berada di bawah pengelolaan Danantara atas mandat undang-undang, tetapi keputusan akhirnya tetap ada di Kementerian BUMN. Ini adalah tambahan birokrasi yang membuat BUMN makin susah lincah,” ucapnya. (*)
Berharap Banyak dari Super Holding Danantara
KABAR itu datang dari Senayan. DPR RI dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang atau UU BUMN. Salah satu poinnya adalah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sejatinya, UU baru ini merupakan hasil revisi ketiga dari UU BUMN. Melalui UU ini pemerintah akan mendirikan dua holding yaitu holding investasi dan holding operasional. Tugas holding investasi melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan aset BUMN. Sedangkan holding operasional mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lainnya. Kegiatan dua holding itu nantinya akan dilakukan oleh Danantara. Holding investasi berfungsi menjalankan mandat agar Danantara dapat berperan strategis dalam melakukan proses investasi. Keberadaan holding juga akan membantu pembangunan sektor strategis yang diprioritaskan pemerintah seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, dan lainnya. Caranya, Danantara bisa mengundang global investor untuk bersama-sama ikut serta dalam projek yang diusulkan, misalnya pembangunan new refinery (pemurnian) untuk kilang minyak. Sudah barang tentu, investor global sudi bergabung jika mereka yakin investor lokal alias Danantara punya kredibilitas yang baik dari sisi aset dan otoritas. Bahkan investor asing tidak segan untuk hadir jika terdapat berbagi risiko di projek tersebut. Dengan model seperti ini maka diharapkan foreign direct investment (FDI) bisa mengalir kencang dan bisa membantu target pertumbuhan ekonomi pemerintah 7% sampai 8%. Banyak kalangan memuji hadirnya Danantara hasil gagasan Pemerintah Prabowo Subianto ini. Danantara dianggap merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan Indonesia. Danantara juga disebut sebagai inovasi dalam pengelolaan aset negara yang tidak hanya akan memastikan aset ini lebih produktif, tetapi juga akan memberikan dampak besar dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan Danantara, kita bisa melihat investasi negara dikelola lebih strategis dan terukur. Jika kita cermati, model pengelolaan Danantara selaras dengan praktik terbaik global seperti Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia. Dengan tata kelola yang kuat dan profesional, Danantara memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Lebih jauh lagi, lembaga ini akan mampu mengoptimalisasi potensi kebermanfaatan aset negara yang dihasilkan BUMN di tengah kebutuhan untuk mengakselerasi perekonomian negara dan menjadikan Indonesia kebanggaan di kancah global. Kini, Indonesia telah memiliki instrumen baru untuk mengelola aset negara secara lebih optimal. Kendati demikian, keberhasilannya akan sangat bergantung pada penerapan tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang kuat. Semua mata kini tertuju pada Danantara sebagai simbol kekuatan ekonomi baru Indonesia.
POPULER
