ALL CATEGORY
KUHP Baru, Cerminan Hasrat Nafsu Iblis
Oleh Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik SAAT ini negara diisi oleh para bajingan yang sudah lupa agama, lupa tanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat serta mudah tergoda oleh rayuan syetan dan iming-iming uang dan jabatan. Manusia-manusia bejat yang telah diberi amanah mencoba untuk menghancurkan bukan saja tatanan bernegara yang penuh kebijakan dan bermartabat, tetapi juga upaya untuk menghancurkan tatanan hidup yang berketuhanan, berbudaya luhur dan beradab. Seharusnya, seseorang yang mendapat amanat jabatan pemimin atau wakil rakyat harus mempresentesikan diri sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu, segala keputusan harus melalui dua jalan : Pertama, dengan jalan petunjuk Tuhan (Allah), kedua dengan jalan musyawarah. Itu pula yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Agar keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka orang-orang yang berhak ikut duduk dalam majelis pembuat keputusan adalah orang-orang yang hatinya bersih, tulus ikhlas, berilmu dan berpaham agama yang tinggi, saleh, takwa, dan tidak menggunakan jabatan untuk memcari uang dan harta duniawi, dan meniatkan tindakannya itu semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat. Jika keputusan hukum tidak ditangani oleh orang-orang yang yang bersih hatinya, pasti keputusannya akan menimbulkan masalah dan bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan hanya memuaskan orang fasik dan zhalim. Itu yang disebut hukum jahilillah. Allah telah memgingatkan agar tidak sekali-kali memggunakan hukum jahiliyyah Firman Allah, siapa yang tidak menggunakan hukum Allah maka mereka itu adalah orang-orang kafir (Al-Maidah : 44), orang-orang zhalim (Al-Maidah :45), orang-orang fasik (Al-Maidah : 47). Hukum atau aturan yang dilandasi oleh hawa nafsu, kebodohan, keserakahan, dan kepentingan pribadi atau golongannya, dipastikan hanya akan menimbulkan kemadharatan dan bencana kemanusiaan. Ada orang-orang yang sengaja menentang hukum Allah karena sempitnya pandangan dan tidak ada kefahaman Agama secara benar ingin memakaakan berlakunya kebenasan hawa nafsu dan menghina hukum Allah yang sah. Kedua, jalan musyawarah. Musyawarah adalah upaya mengakomodir berbagai pendapat dan masukan dari peserta, namun keputusan musyawarah bukan didasarkan atas suara terbanyak, melainkan berdasar pertimbangan terbaik pimpinan musyawarah serta melihat maslahat dan madharatnya sebuah persoalan. Oleh karena itu seorang pimpinan mudyawarah harus orang paling dekat kepada Allah, paling bersih hatinya, paling takwa, paling zuhud, dan semua keputusannya demi kepentingan umat tanpa ada unsur kepentingan pribadi. KUHP yang baru harus diwaspadai karena telah mengikuti kemauan iblis dan musuh-musuh Islam, memberikan kelonggaran kepada sex bebas, membungkam rakyat kritis, dan upaya mengkultuskan pemimpin zhalim. Bandung, 20 Rajab 1447.
Antara Pengaruh Teknologi Digital dan Kasih Sayang Orang Tua
Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman of MUBAROK INSTITUTE 1. REKONSILIASI TEKNOLOGI DAN KASIH SAYANG UNTUK MEMBANGUN GENERASI EMAS DI ERA DIGITAL Menurut saya, peradaban manusia saat ini tengah berada di puncak revolusi digital yang sangat pesat. Salah satu fenomena yang paling kasat mata adalah bagaimana teknologi mampu melampaui batas-batas ruang kelas konvensional. Kita menyaksikan anak-anak usia dini kini memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap informasi, seperti halnya anak saya yang fasih berbahasa Inggris hanya dengan aktif menonton YouTube, bahkan sejak kecil sekitar usia satu tahun bahasa pertama yang dia ucapkan adalah bahasa Inggris lalu kemudian bahasa Indonesia. Secara kognitif, ini adalah lompatan besar bagi masa depan sumber daya manusia kita. Namun, di balik kecanggihan tersebut, muncul sebuah pertanyaan fundamental: mampukah perangkat digital (HP) menggantikan sentuhan kasih sayang dalam membentuk jiwa seorang anak? A. Kasih Sayang Orang Tua yang Tidak Diberikan oleh Algoritma Secara sosiologis, HP dan platform digital berfungsi sebagai instrumen teknis yang menawarkan efisiensi tanpa batas. YouTube menyediakan input pengetahuan yang masif, yang jika dikelola dengan baik, akan menjadi modal intelektual yang kuat bagi anak. Namun, kita harus menyadari bahwa teknologi digital bersifat mekanis dan satu arah. Ia mampu memberikan kepintaran, tetapi ia tidak memiliki hati. Ia bisa mengajarkan kosa kata, tetapi ia tidak mampu mengajarkan makna di balik sebuah empati. Di sinilah peran kasih sayang orang tua menjadi krusial sebagai fondasi substantif. Jika teknologi adalah \"alat\" untuk mencerdaskan otak, maka kasih sayang adalah \"ruh\" untuk menghidupkan karakter. Kasih sayang orang tua menciptakan ruang interaksi dua arah yang tidak mungkin diberikan oleh algoritma manapun. Melalui kasih sayang, seorang anak belajar tentang nilai-nilai kejujuran, etika, dan adab. Tanpa kehadiran kasih sayang yang nyata, anak yang pintar secara digital berisiko tumbuh menjadi pribadi yang individualis dan kehilangan kepekaan sosial—sebuah fenomena yang dalam sosiologi disebut sebagai alienasi diri. B. Kunci Persaingan Global Dalam perspektif hukum dan perlindungan anak, memberikan kebebasan akses teknologi tanpa dibarengi dengan kasih sayang yang berupa pendampingan adalah sebuah bentuk pengabaian terselubung. Secara yuridis, orang tua tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan material atau pendidikan teknis anak, tetapi juga wajib memberikan perlindungan mental dan emosional. Kecerdasan bahasa Inggris hasil dari YouTube hanyalah sebuah \"kulit\" luar; sedangkan \"isi\" dari kemanusiaan anak tersebut ditentukan oleh seberapa besar cinta dan perhatian yang ia terima dari lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonsiliasi atau keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pemberian kasih sayang. Kita tidak boleh anti-teknologi, karena itu adalah kunci persaingan global. Namun, kita juga tidak boleh menjadi \"orang tua digital\" yang menyerahkan sepenuhnya pengasuhan kepada HP. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai patriotik dan religius, kita harus memastikan bahwa generasi masa depan Indonesia adalah generasi yang \"cerdas secara digital, namun santun secara moral.\" Seorang anak yang hebat adalah mereka yang mampu berdiskusi dengan dunia melalui bahasa internasionalnya, namun tetap memiliki kerendahan hati untuk tunduk pada nilai-nilai agama dan hormat kepada orang tua. Teknologi adalah sarana untuk terang benderangnya masa depan, tetapi kasih sayang adalah kompas yang memastikan kita tetap berada di jalan yang benar. 2. MANIFESTO PEMBENTUKAN MANUSIA SUBSTANTIF MENUJU INDONESIA EMAS Ulasan artikel ini akan menarik benang merah yang lebih kuat antara IPTEK (teknologi), Sosiologi Keluarga (kasih sayang), dan Visi Besar Kenegaraan (Asta Cita). Draf ini akan mengeksplorasi bagaimana pola asuh di level mikro (keluarga) berdampak pada kualitas bangsa di level makro. Dunia hari ini tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis. Digitalisasi telah menciptakan \"desa global\" di mana seorang anak di sudut desa terpencil dapat fasih meniru aksen London atau New York melalui YouTube. Ini adalah berkah teknologi yang tak terbantahkan. Namun, sebagai insan yang mendalami hukum dan sosiologi, kita harus melihat melampaui fenomena permukaan tersebut. Ada dialektika yang mendalam antara peran perangkat keras (HP) sebagai mesin kecerdasan dan peran perangkat lunak (kasih sayang) sebagai pembentuk karakter manusia yang utuh. A. Teknologi sebagai Akselerator Intelektual Secara teknis, perkembangan teknologi digital adalah perwujudan dari kemajuan peradaban. HP dan internet adalah instrumen pemberdayaan. Ketika seorang anak pandai berbahasa Inggris lewat YouTube, ia sedang membangun \"Digital Capital\" atau modal digital. Ini selaras dengan semangat transformasi bangsa untuk menjadi kekuatan alternatif di panggung dunia. Kita memerlukan generasi yang kompetitif secara internasional, yang tidak gagap teknologi, dan mampu menyerap informasi secepat kilat. Namun, teknologi memiliki keterbatasan eksistensial. Ia bersifat atomistik—cenderung memisahkan individu dari realitas sosialnya. Algoritma YouTube hanya peduli pada apa yang \"disukai\" anak, bukan apa yang \"dibutuhkan\" oleh moralitas anak. Di sinilah letak risikonya: kita bisa melahirkan generasi yang cerdas secara kognitif namun kering secara spiritual dan sosial. Generasi yang mahir bicara dalam bahasa asing, namun kehilangan kata-kata saat harus menunjukkan empati kepada sesama. B. Kasih Sayang sebagai Fondasi Substantif dan Yuridis Di sisi lain, kasih sayang bukanlah sekadar emosi sentimental. Dalam perspektif sosiologis, kasih sayang adalah bentuk sosialisasi primer yang paling fundamental. Ia adalah transfer nilai (value transfer) yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan manapun. Kasih sayang orang tua memberikan \"Rasa Aman Psikologis\" yang menjadi modal utama bagi anak untuk berani mengeksplorasi dunia. Secara hukum, khususnya dalam kerangka perlindungan anak dan nilai-nilai hukum keluarga, kasih sayang adalah hak asasi anak yang bersifat absolut. Peran orang tua sebagai pendamping adalah kewajiban yang tidak bisa didelegasikan kepada mesin. Jika HP memberikan \"informasi\", maka kasih sayang memberikan \"transformasi\". Orang tua yang hadir secara utuh—bukan sekadar hadir secara fisik tapi sibuk dengan gadget masing-masing—adalah kunci dari pembentukan karakter yang berintegritas. C. Integrasi dalam Visi Asta Cita dan Pembangunan Bangsa Jika kita tarik ke ranah yang lebih luas, visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita mengenai penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, haruslah berjalan beriringan dengan penguatan karakter bangsa. Pembangunan manusia bukan hanya soal mencetak robot-robot cerdas yang pandai koding atau berbahasa asing, melainkan mencetak manusia yang patriotik, jujur, dan pro-rakyat. Korupsi, degradasi moral dan hilangnya rasa cinta tanah air seringkali berakar dari pola asuh yang kehilangan ruh kasih sayang dan bimbingan nilai di masa kecil. Anak yang hanya dibesarkan oleh layar gadget tanpa sentuhan nilai substantif akan tumbuh menjadi pribadi pragmatis yang kehilangan kompas moral. Sebaliknya, anak yang dididik dengan keseimbangan antara akses teknologi dan limpahan kasih sayang akan tumbuh menjadi pemimpin yang visioner: ia menguasai alat (teknologi) untuk membangun bangsa, namun hatinya tetap tertambat pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam perspektif ini untuk menuju generasi yang terang benderang maka kita tidak perlu mempertentangkan antara HP dan kasih sayang. Keduanya harus ditempatkan dalam posisi yang proporsional. Teknologi digital adalah sarana untuk meraih \"Indonesia Terang Benderang\" melalui kecerdasan kolektif. Namun, kasih sayang adalah energi yang memastikan cahaya tersebut tidak membakar karakter anak bangsa. Kita merindukan generasi yang tangan kanannya menggenggam teknologi tercanggih, namun tangan kirinya tetap menggandeng erat nilai-nilai adab dan tradisi. Itulah manusia substantif yang sesungguhnya—sosok yang mampu membawa Indonesia mengaung sebagai Macan Asia, bukan karena kekuatan otot atau mesin semata, melainkan karena kekuatan integritas dan karakter yang dibangun dari rumah yang penuh kasih sayang. 3. DIALEKTIKA TEKNOLOGI DAN KASIH SAYANG MENYEMAI INTEGRITAS GENERASI DI ERA DIGITAL Peradaban hari ini sedang mempertontonkan sebuah paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, kemajuan teknologi digital telah merobohkan tembok-tembok keterbatasan informasi. Kita melihat fenomena anak-anak kecil yang, meski belum pernah menginjakkan kaki di luar negeri, sudah fasih berbahasa Inggris hanya karena aktif berinteraksi dengan YouTube. Ini adalah bukti nyata bahwa teknologi digital memiliki pengaruh akseleratif terhadap kecerdasan kognitif anak. Namun, di sisi lain, muncul sebuah pertanyaan eksistensial bagi kita sebagai orang tua dan pendidik: di manakah posisi kasih sayang di tengah kepungan algoritma digital tersebut? A. Membangun Struktur Karakter Anak Secara sosiologis, teknologi digital seperti HP adalah instrumen \"Artificial Intelligence\" (kecerdasan buatan), sedangkan kasih sayang adalah \"Human Intelligence\" (kecerdasan manusiawi) yang bersifat substantif. Pengaruh teknologi digital pada anak cenderung bersifat teknis-intelektual. Ia membentuk anak menjadi pribadi yang kompetitif secara global. Namun, jika pengaruh ini tidak dibarengi dengan kasih sayang, kita sedang mempertaruhkan sisi kemanusiaan anak. Teknologi mampu memberikan pengetahuan, tetapi ia gagal memberikan hikmah. Ia bisa memberikan kosa kata, tetapi ia tidak mampu memberikan rasa empati. Perbandingan antara pengaruh HP dan kasih sayang orang tua dapat dilihat dari dampaknya terhadap karakter. Anak yang mahir berbahasa Inggris melalui YouTube menunjukkan keberhasilan transfer informasi. Akan tetapi, tanpa kehadiran kasih sayang yang nyata—dalam bentuk perhatian, pelukan, dan dialog hangat—kecerdasan tersebut menjadi hambar. Kasih sayang orang tua adalah fondasi yang membangun struktur emosional anak. Dalam perspektif hukum, memberikan fasilitas gadget tanpa memberikan kasih sayang dan pengawasan adalah bentuk \"penelantaran batin\" yang dapat merusak tumbuh kembang anak secara jangka panjang. Jika kita kontekstualisasikan dengan visi besar bangsa dalam Asta Cita, pembangunan manusia Indonesia haruslah berakar pada karakter yang bersih dan jujur. Integritas tidak bisa diajarkan oleh video YouTube; ia hanya bisa ditularkan melalui keteladanan dan kasih sayang orang tua. Kita menginginkan generasi yang \"Terang Benderang\"—generasi yang tidak hanya mampu menguasai teknologi asing untuk memajukan ekonomi, tetapi juga memiliki keteguhan moral untuk tidak mengkhianati bangsanya melalui korupsi atau perilaku amoral. B. Ketulusan Kasih Sayang dan Peran Tekhnologi Secara Syar’iyyah, anak adalah amanah yang harus dijaga jasmani dan ruhaninya. Kecerdasan digital adalah bekal untuk menguasai dunia (wasilah), namun kasih sayang dan pendidikan akhlak adalah bekal untuk keselamatan dunia dan akhirat (ghoyah). Orang tua tidak boleh kalah oleh algoritma. Kehadiran fisik dan batin orang tua di samping anak saat mereka belajar dari internet adalah kunci agar teknologi tidak menjadi \"tuhan\" baru yang menjauhkan mereka dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Pengaruh teknologi digital dan kasih sayang haruslah berjalan dalam satu tarikan napas yang harmonis. Teknologi adalah sarana agar anak kita bisa terbang tinggi sebagai burung Garuda yang disegani, namun kasih sayang adalah akar yang memastikan mereka tetap berpijak pada bumi pertiwi. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita menjadi cerdas secara digital namun yatim secara emosional. Hanya melalui perpaduan antara kecanggihan teknologi dan ketulusan kasih sayang, kita dapat mewujudkan transformasi Indonesia menuju kekuatan alternatif dunia yang disegani karena kecerdasan dan integritasnya. Artikel ini telah mengintegrasikan seluruh elemen yang saya bahas mulai dari pengaruh teknis teknologi hingga kedalaman nilai kasih sayang orang tua dalam kerangka sosiologis dan hukum untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.(*)
Oligarki Merampas Tanah dengan Bantuan Para Pengkhianat Negara
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SABTU, malam Minggu (03/01/2026 ) diskusi Kajian Politik Merah Putih yang biasanya berjalan makanan kecil ala kadarnya, kali ini sangat istimewa menempati di kafe dengan berbagai jenis makanan aneka ragam bisa di lahab dengan gratis. Mereka selama ini menolak hadirnya nara sumber yang di curigai akane distorsi pikiran bebasnya. Kali ini justru menghadirkan seorang mantan birokrasi ahli pertanahan dan semua rela menjadi pendengar layaknya seperti kuliah umum. Sebagai nara sumber tunggal (tidak mau disebut namanya ) karena dengan bijak hanya ingin memberikan kuliah gratis anak - anak. Poin yang agak panjang bisa direkam dari kuliah gratis tersebut : Tanah rakyat, tanah adat bahkan tanah milik siapapun tanpa kecuali termasuk tanah negara di seluruh Nusantara akan habis dikuasai dan dimiliki Oligarki. Keadaan sangat mengerikan, sadis dan keji proses peralihan kepemilikan tanah oleh oligarki justru melibatkan pejabat terkait termasuk aparat keamanan, peradilan dari tingkat bawah sampai Mahkamah Agung Tanah Air, simbol kedaulatan negara dan harkat diri bangsa, semestinya harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan, demikian pesan Jenderal Sudirman. Saat ini tanah, air dan sumber daya alam akan punah oleh siasat licik oligarki untuk menguasai Nusantara. James Riady bersama kekuatan oligarkinya sesuai pesan Xi Jinping harus mengamankan kaum imigran Cina di Indonesia. Cepat atau lambat kaum pribumi harus disingkirkan yang akhirnya akan di musnahkan. Perampasan tanah oleh Oligarki, berjalan sistematis dengan tahapan strategi liciknya, antara lain : - Hulunya ada di kantor pertanahan di pelbagai pelosok negeri, untuk tugas membuat sertifikat ganda, untuk menyergap sasaran tanah yang akan dikuasai. - Sertifikat ganda adalah andalannya, untuk melegitimasi dan meyakinkan publik bahwa tanah-tanah yang dirampoknya itu sah secara yuridis, oligarki menempuh jalur hukum, siap dituntut atau menuntut secara perdata. - Caranya, merekayasa sejumlah orang untuk mengklaim tanah yang sudah dipunyainya dengan cara memperoleh sertifikat ganda. Proses seperti inilah yang selalu mengibarkan bendera kemenangan para oligarki merampok tanah-tanah rakyat. - Oligarki kerjasama dengan aparat pengadilan, mempersiapkan ketika kasus sengketa tanah akan atau telah masuk ke proses di pengadilan. - Ketika proses di pengadilan negeri atau tinggi sudah berjalan oligarki tidak langsung dimenang, sementara Oligarki seolah - olah kalah. - Oligarki pasti minta kasasi di Mahkamah Agung. Di level inilah mereka tancap gas memenangkan perkara mereka. Kalau perlu, harus menang di level PK (Peninjauan Kembali) - Dalam berbagai kasus Oligarki menyewa para guru besar diperalat untuk memberi opini yang mengesahkan kepemilikan para oligarki. Para profesor yang bukan ahli tentang tanah pun berkomentar mengenai silsilah, jenis dan jenjang serta hirarki kepemilikan tanah. - Dengan kemenangan di level Mahkamah Agung tersebut, para oligarki mendesakkan kehendak dengan cara melakukan mobilisasi massa untuk menduduki tanah yang dimenangkan secara licik. - Papan nama mulai dipancangkan atau dipasang sebagai pemakluman bahwa tanah rampokan itu adalah milik mereka. Setelah itu, para perampok tanah tersebut bermain di level panitera pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. - Dalam tahap ini, para oligark membangun kohesi kental dengan semua pejabat keamanan dan pengadilan bahkan dengan oknum bertaburan bintang. Para pejabat tersebut diperalat untuk melindungi mereka. - Masuk strategi lanjutan, para budak yang telah menjadi piaraan Oligarki mulai menggertak dan mengintimidasi setiap pihak yang menghalangi jalannya eksekusi. - Pemasangan patok patok tanah mulai dipasang sebagai legitimasi bahwa tanah tersebut telah s yah milik Oligarki. Pembangunan dimulai untuk membangun negara dalam negara, seperti terjadi di PIK 1 dan 2. Masyarakat luas perlu mengetahui siasat licik bagaimana dengan dokumen-dokumen awal yang dipakai mengurus sertifikat ganda di kantor pertanahan? Semua berjalan sangat mudah, Oligarki cukup menyiapkan uang kecil pada orang tertentu yang memang puluhan tahun bergelut dengan pemalsuan dokumen palsu. Hasilnya sangat fantastis. Dengan metode khusus, kertas-kertas baru bisa berubah wujud menjadi kertas kuno. Sebelum kertas-kertas itu direkayasa, di atasnya sudah ditulisi nama pemilik tanah, alamat tanah serta ukurannya. Huruf-huruf yang dipakai disesuaikan dengan jenis mesin ketik yang ada pada era itu. Peta dan gambar tanah yang hendak dirampok itu, ditulis tangan dengan tinta kuno. Untuk bagian-bagian tertentu, adakalanya dibutuhkan tulisan tangan dalam dokumen. Meraka juga telah memiliki spesialisasi, orang yang terampil menulis miring yang rapi seperti tulisan-tulisan kuno di zaman Belanda. Dokumen-dokumen yang dipalsukan itu, bisa berbentuk rincik, girik atau pun tanah garapan dan sebagainya. Dalam pelbagai kasus, para birokrat negara di kantor pertanahan, sudah memiliki notaris favorit dan pilihan untuk ditempati, mengaminkan akte sesuai kehendak. Oligarki sudah siap pemilik sertifikat seolah - olah asli. Protes pemilik sertifikat asli ke kantor pertanahan mengenai sertifikat mereka yang digandakan, dengan enteng para birokrat negara tersebut mengatakan: “Wah, kita tidak bisa menolak permohonan yang lengkap dengan dokumen. Kami ini hanya bersifat pencatatan administrasi. “Bila kalian keberatan, silahkan gugat ke Pengadilan\". Sempurnalah kemenangan oligarki dalam merampok tanah-tanah milik siapapun bahkan tanah milik nega sekalipun bisa berubah menjadi milik oligarki. Celaka Negara ikut menjadi bagian dari perampokan itu. Selama ini, jarang sekali kita menyaksikan, birokrat negara yang dikenai pidana dalam pat gulipat perampokan tanah. Yang biasanya jadi korban adalah kepala desa, lurah atau camat serta beberapa orang di level managemen kantor para oligarki. Pemilik perusahaan, para oligarki tidak pernah tersentuh hukum, kendati segala kerakusan mereka terpenuhi dengan keuntungan dari hasil pat gulipat licik. Para pejabat di kantor pertanahan, juga tidak disentuh hukum pidana karena selalu beralasan bahwa apa yang mereka lakukan adalah diskresi administrasi negara. Di sinilah Paradoks Perampasan Tanah bukan hanya untuk usaha bisnis tetapi untuk menyiapkan hunian imigrasi dari Cina Daratan ke Indonesia. Dari sinilah sesungguhnya dahsyat dan liciknya mereka akan menguasai Nusantara Dari sinilah, persekongkolan jahat para pengianat negara dengan penjajah gaya baru yang sedang berlangsung di Indonesia. Diskusi ditutup dengan doa bersama penuh hidmat semoga tampil pemimpin negara yang mampu menyelamatkan negara dari kehancurannya. (*).
Tiga Tahun Cukup Transisi: Jokowi Memang Sial
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERLEPAS masih banyak kekurangan dan kelemahan KUHP baru yang memang harus terus dikritisi namun masalah akibat hukum dari KUHP baru terhadap KUHP lama juga patut diperhatikan dan dikritisi. Banyak yang berpandangan termasuk Kepolisian KUHP lama masih dapat dipakai walau KUHP baru sudah berlaku. Padahal semua sepakat bahwa alasan penggantian adalah karena KUHP lama merupakan produk dan bersemangat kolonial. Dasarnya Wetboek van Straafrechts ( WvS) Belanda. Atas alasan itu maka harus diperkecil ruang toleransi untuk memperpanjang masa berlaku. Menurut Pasal 624 UU No 1 tahun 2023 berlakunya KUHP baru adalah 2 Januari 2026. Artinya tiga tahun ke depan. Tiga tahun adalah waktu yang cukup untuk sosialisasi, penataan sistem, serta persiapan psikologis bagi pemberlakuan dan penerapan KUHP baru. Hal ini berbeda dengan lazimnya pengaturan perundang-undangan dimana UU berlaku saat aturan tersebut ditetapkan. Aturan peralihan menjadi penting untuk menghindari kekosongsn hukum. Untuk UU No 1 Tahun 2023 agak unik, sebab keberlakuannya panjang yakni tiga tahun. Narasi aturan peralihan mesti dicermati mengjngat masa transisi dinilai sangat cukup. Filosofinya adalah \"sudden death\" atas aturan lama. KUHP baru hanya memberi peluang menerapkan \"aturan yang lebih menguntungkan\" saat berada di ruang pengadilan. Artinya perubahan saat tahap peradilan berlaku asas \"lex mitior\" tersebut. Pada tahap proses kepolisian maupun kejaksaan belum ada komparasi untuk pilihan hukum. Lex mitior belum dapat diterapkan. Wajar jika Pasal 618 KUHP menyatakan : \"Pada saat Undang-Undang ini berlaku Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa\" Inti aturan peralihan ini menyatakan \"sedang dalam proses peradilan\" bukan lainnya sehingga dengan \"argumentum a contrario\" maka selain proses peradilan tidak berlaku asas \"lex mitior\" ini. Di luar proses peradilan harus melakukan penyesuaian atau batal demi hukum. Ketentuan Pasal 618 KUHP ini merupakan \"lex spesialis\" dari aturan atau prinsip umum Pasal 3 KUHP baru dan \"lex specialis derogat legi generali\" diterapkan aturan khusus. Di samping proses peradilan, khusus kasus Roy, Rismon, Rizal, Rayani, Rustam dan lainnya untuk Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan 160 KUHP ternyata memang mati atau gugur. Hal ini karena aturan baru yaitu Pasal 433 KUHP, Pasal 434 KUHP dan Pasal 246 KUHP ternyata \"sama dan atau lebih menguntungkan\". Jokowi Cs harus membuat laporan baru untuk menyesuiaikan dengan KUHP baru. Namun sialnya Jokowi Cs diingatkan lagi dengan asas \"lex temporis delicti\" yang \"non retroaktif\". Memang delik aduan absolut Jokowi Cs itu sejak awal juga sudah bermasalah, kontroversial, dan sangat dipaksakan. Maklum namanya juga \"kriminalisasi\". *) Bandung, 5 Januari 2026
ICW: Gerindra dan Kapolri Berada di Balik Bisnis Empuk MBG
Jakarta, FNN.co.id | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu unggulan Presiden Prabowo mendapat sorotan tajam dari pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam laporan terbarunya, ICW merilis hasil investigasi yang menyoroti dugaan konflik kepentingan besar-besaran dalam pengelolaan MBG. ICW menyebut program MBG tak hanya sekadar ingin meningkatkan gizi anak, tetapi juga sarat patronase politik, melibatkan elite partai, aparat penegak hukum, hingga lingkar kekuasaan pemerintahan. Investigasi ICW dilakukan terhadap 220 yayasan penyedia layanan MBG, dan setelah diverifikasi melalui basis data AHU Kemenkumham, ICW berhasil mengidentifikasi afiliasi 102 yayasan yang tersebar di 38 provinsi. Hasilnya, ICW menemukan 28 yayasan terafiliasi partai politik. Partai Gerindra memiliki keterkaitan paling banyak, disusul PKS (5 yayasan) dan PAN (3 yayasan). ICW juga menyoroti keterkaitan Yayasan Kemala Bhayangkari dengan tiga pucuk pimpinan Polri, yakni Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, serta mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri. “Jika demikian, bukan penerima MBG, siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui, yang diuntungkan, tapi elite di lingkaran pemerintah dan rezim saat ini,” tegas peneliti Seira Tamara melalui kanal YouTube resmi ICW dikutip Jumat (2/1/2026). (*)
Nicolas Maduro - Joko Widodo, antara Sopir Bus dan Tukang Kayu
PRESIDEN Venezuela Nicolas Maduro baru saja dipaksa turun tahta oleh militer Amerika Serikat. Pasukan elit Delta Force US Army mampu menekuk presiden dan istri di rumahnya kompleks Palacio de Miraflores yang dijaga ketat Paspampres. Pertempuran selama 2,5 jam itu berlangsung Subuh melukai 2 anggota Delta Force dan menewaskan 40 orang tentara pengawal Maduro dan penduduk sipil. Maduro dan istri ditangkap hidup-hidup dan langsung diterbangkan ke New York untuk dihadapkan pada Pengadilan Federal dengan tuduhan konspirasi narkoba internasional, penyelundupan senjata, manipulasi Pemilu, pelanggaran HAM, dan pemimpin diktator. Sedangkan Joko Widodo sudah turun tahta tahun lalu, meskipun beberapa kali dipaksa turun, namun ia berhasil lolos dan turun dengan mulus tahun 2024 tanpa paksaan. Kisah Nicolas Maduro dan Joko Widodo memiliki beberapa kesamaan. Kedua pemimpin ini berasal dari latar belakang yang sederhana. Namun, kesamaan ini justru menjadi titik balik dalam perjalanan politik mereka. Maduro, menjadi presiden Venezuela setelah kematian Hugo Chavez, telah mengubah negara yang kaya minyak menjadi salah satu negara dengan ekonomi terburuk di dunia. Krisis ekonomi, hiperinflasi, tingginya angka pengangguran, dan kekurangan pangan telah menjadi ciri khas pemerintahan Maduro. Maduro hari ini adalah potret telanjang kegagalan presiden populisme otoriter. Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia justru terjerumus dalam kemiskinan, perdagangan narkoba dan berbagai macam, kejahatan yang menyengsarakan. Maduro telah menjerumuskan rakyatnya ke dalam inflasi gila-gilaan, kelangkaan pangan dan obat, mata uang yang nyaris tak bernilai, serta eksodus jutaan warganya ke negara lain. Ini bukan sekadar akibat sanksi Amerika Serikat tetapi masalahnya negara yang dijalankan seperti organisasi loyalis, bukan republik modern. Kekayaan alam dikelola oleh tafsir penguasa, kekuasaan dipertahankan dengan represi dan adu domba serta kritik diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara. Sementara itu Joko Widodo, yang menjadi presiden Indonesia, telah menunjukkan gejala yang sama. Ekonomi merosot, hutang menggunung, inflasi tinggi, kemiskinan mendera, dan kelaparan mewabah. Bedanya Jokowi mampu menjalankan program-program sosialnya demi stabilitas sesaat. Maduro dan Jokowi keduanya memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan secara membabibuta. Maduro mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya, sementara Jokowi telah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan loyalisnya. Jokowi memaksa anaknya jadi wapres dengan manfaatkan iparnya merekayasa hukum, menyulap syarat pencalonan yang dipaksakan agar seakan sesuai hukum. Jokowi dalam berbagai kesempatan menolak imperialisme asing tetapi dalam prakteknya membiarkan bahkan memfasilitasi masuknya China ke Indonesia. Joko Widodo melanggengkan kekuasaannya menjadi absolut dengan memanfaatkan Prabowo Subianto. Maduro yang kerap direduksi secara simbolik sebagai “mantan sopir bus”, pada praktik kekuasaannya menunjukkan pola perilaku yang tak jauh berbeda dengan “si tukang kayu” yang dipuja sebagai wong cilik di Indonesia. Dalam masa kekuasaannya melakukan konsolidasi yang agresif radikal, pembajakan lembaga hukum, rekayasa aturan, pengadilan yang diperalat, konstitusi yang dilipat sesuai selera, pembiaran loyalis melakukan korupsi untuk menjebak serta penyingkiran lawan politik lewat kriminalisasi menjijikkan yang dibalut atas nama legalitas. Hukum absen menjadi panglima; ia berubah menjadi algojo yang bekerja mengikuti telunjuk penguasa. Indonesia 10 tahun di bawa rezim tukang kayu memang belum runtuh seperti Venezuela, tetapi gejalanya bergerak ke arah yang sama dengan gaya berbeda. Jika Venezuela hancur dengan represi kasar dan ekonomi kolaps terbuka, Indonesia melemah secara sunyi dan sistematis. Kekuatan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir oligarki, kebijakan publik tunduk pada kepentingan modal besar, dan DPR hanya sebagai alat stempel kekuasaan utang negara menumpuk dan korupsi merajalela. Negara tampak berjalan, tetapi arah kompasnya dikendalikan oleh kepentingan elite, bukan oleh visi republik. Di sinilah tragedi besarnya dua negara modern yang kompleks dipimpin oleh figur yang dibungkus mitologi “orang biasa” sopir bus dan tukang kayu seolah latar belakang sederhana otomatis menjamin kebijakan bermutu. Masalahnya bukan profesi masa lalu. Masalahnya adalah ketiadaan kapasitas kenegaraan, kedalaman intelektual, dan etika publik untuk mengelola negara abad ke-21. Negara bukan bengkel kayu, bukan terminal bus. Negara adalah mesin rumit yang menuntut pemahaman ekonomi global, hukum konstitusi, geopolitik, dan keberanian menjaga jarak antara kekuasaan dan kepentingan keluarga maupun oligarki. Di Venezuela, hasilnya adalah kehancuran ekonomi dan penderitaan massal. Di Indonesia, hasilnya adalah demokrasi yang mundur perlahan, hukum yang lentur ke atas, dan negara yang semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial. Perbedaan keduanya hanya soal gaya. Maduro mempertahankan kekuasaan dengan represi telanjang. “Si tukang kayu” melakukannya dengan rekayasa hukum yang halus namun mematikan, sambil menormalisasi keterlibatan keluarga dan kroni dalam orbit kekuasaan. Sejarah tidak peduli apakah seorang pemimpin dulu sopir bus atau tukang kayu. Sejarah hanya mencatat satu hal: apakah mereka meninggalkan negara dengan institusi yang kuat, hukum yang adil, dan rakyat yang sejahtera atau hanya meninggalkan puing, ketakutan, utang jumbo dan kekuasaan yang diwariskan kepada keluarganya. Kini jika Presiden Prabowo tetap menempatkan diri sebagai pewaris Joko Widodo, maka bayangan kelam seperti Venezuela bisa menjadi kenyataan. (*)
Natal Bersama, Upaya Pemurtadan Umat Islam?
Oleh Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik KEBIJAKAN Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menyelenggarakan Natal Bersama bukan sebuah prestasi sebagaimana yang dibanggakannya, tetapi sebuah intervensi pemerintah dan merusak keharmonisan terhadap hak warga negara Muslim dalam menjalankn ibadahnya. Kebijakan Menteri Agama untuk mengadakan Natal Bersama hanya untuk pencitraan dan mengikuti kemauan pihak-pihak tertentu yang ingin merusak dan menghancurkan (akidah) Islam. Diduga di belakang Menteri Agama adalah kekuatan Yahudi, komunis, dan Islam Nusantara. Kebijakan Natal bersama tidak terlepas dari sikap Pemerintah sebelumnya ketika dipimpin Jokowi yang dikendalikan oleh kekuatan Yahudi, komunis, dan Islam Nusantara. Jokowi sangat membenci dengan Islam lurus dan para ulama garis lurus dan terus mencoba melenyapkan para ulama garis lurus dan tokoh kritis yang terus mengkritik Pemerintah Kebijakan Menag ini tidak terlepas dari konspirasi global untuk menghancurkan Islam. Diduga ada beberapa agenda kelompok mereka : Pertama, Natal bersama dimaksudkan untuk merusak akidah umat Islam. Kedua, Natal bersama dimaksudkan untuk mengurangi peranserta para ulama dan umat Islam garis lurus dalam Pemerintahan, dengan digantikan oleh para ulama dan umat Islam Nusantara. Ketiga, Natal bersama adalah misi dari elit Yahudi dan komunis untuk menghancurkan Islam dari dalam (umat Islam sendiri). Nasarudin Umar sebagai salah satu tokoh Islam Nusantara sudah terbukti bersahabat dan bekerjasama dengan Yahudi dan Israel, bahkan mengundang tokoh Yahudi ke Masjid Istiqlal yang dipimpinnya Natal bersama tidak terlepas dari konsep moderasi beragama yang mencampuradukkan keyakinan ajaran Islam dan agama-agama non-Islam (Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, dll) Rupanya Pemerintahan Prabowo masih mengikuti jejak pemerintahan Jokowi yang islamopobia dan ingin menghancurkan Islam dengan cari menghancurkan akidah umat Islam Kebijakan Natal bersama ini harus ditolak oleh umat Islam sebelum akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah di waktu yang akan datang Bandung, 1 Rajab 1447
IP-KI Kirim Surat Terbuka ke Presiden, Soroti Krisis Moral Elite dan Desak Evaluasi Pejabat
JAKARTA, FNN | Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) menyampaikan surat terbuka pandangan kebangsaan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, IP-KI menyoroti krisis moral di kalangan elite sebagai akar persoalan bangsa serta mendesak Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat negara. Surat terbuka bernomor 024/DPP IP-KI/XII/2025 itu dikirim dari Sekretariat DPP IP-KI di Gedung DHN 45, Jakarta Pusat. IP-KI menegaskan posisinya bukan sebagai penonton Republik, melainkan sebagai penjaga nurani dan arah perjuangan nasional. IP-KI menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada melemahnya etika kepemimpinan dan keteladanan elite. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada sektor politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya, hingga pertahanan dan keamanan. “Ketika etika kepemimpinan melemah dan hukum kehilangan wibawa, pembangunan kehilangan ruhnya. Bangsa besar tidak runtuh karena kekurangan kekuatan, tetapi karena kehilangan arah moral,” tulis IP-KI dalam suratnya. Selain krisis moral, IP-KI juga menyoroti praktik korupsi yang masih berlangsung dan dinilai telah memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut IP-KI, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila dan amanat kemerdekaan. IP-KI secara khusus mengkritisi kejahatan lingkungan dan penggundulan hutan yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk Sumatera. Organisasi ini menilai negara tidak boleh kalah oleh kepentingan jangka pendek elite ekonomi dan politik, sementara rakyat harus menanggung dampak bencana dan kemiskinan. Dalam surat tersebut, IP-KI menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki mandat sejarah yang kuat untuk melakukan pembenahan. Namun, visi besar pemerintahan dinilai berisiko terhambat jika masih terdapat pejabat yang tidak kompeten, tidak berintegritas, atau tidak menunjukkan kinerja nyata. Melalui surat terbuka ini, IP-KI mendorong Presiden Prabowo untuk menegakkan disiplin kepemimpinan nasional melalui evaluasi berbasis kinerja dan integritas, menegur serta mengganti pejabat yang gagal tanpa kompromi politik, menindak tegas korupsi dan kejahatan lingkungan, serta mengisi jabatan strategis dengan profesional sejati. IP-KI menegaskan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menyerukan keberanian moral dan ketegasan kepemimpinan. Menurut IP-KI, perubahan harus nyata, cepat, dan berpihak pada rakyat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Sejarah akan mencatat bukan hanya apa yang dibangun, tetapi keberanian untuk membersihkan, membenahi, dan menegakkan arah Republik,” tulis IP-KI. Surat terbuka tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP IP-KI Baskara Sukarya dan Sekretaris Jenderal Troy Aldi Pratama.
UIN Saizu Purwokerto Kerjasama dengan Kemenaker RI Lahirkan Lulusan Siap Kerja
Banyumas, FNN | Kampus Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto menjalin kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI untuk memperkuat penyerapan lulusan ke dunia kerja. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kedua lembaga berlangsung di Auditorium UIN Saizu, Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa siang (9/12/2025), antara Rektor UIN Saizu Prof.H. Ridwan, MAg dan Sekretaris Jenderal Kemenaker RI Prof.Dr. Cris Kuntadi yang diinisiasi dan dimediasi oleh Fadhil As Mubarok, Chairman of Mubarok Institute. Rektor UIN Saizu, Prof Ridwan, mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi kampus dalam memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tinggi, khususnya terkait percepatan masa tunggu kerja lulusan. \"Alhamdulillah telah dilaksanakan MOU antara Kementerian Tenaga Kerja dengan UIN Saizu. Ini momentum penting karena salah satu tuntutan dunia pendidikan adalah mengantarkan alumninya masuk dunia kerja. Kemenaker memiliki berbagai program yang terkait dengan pengembangan tenaga kerja sehingga kerja sama ini sangat relevan,\" ujar Ridwan. Kerja sama ini kata Ridwan tidak berhenti pada dokumen, tetapi akan ditindaklanjuti dengan program konkret. Selain itu kondisi lulusan UIN Saizu saat ini memiliki tingkat keterserapan lulusan yang cukup baik. \"Keterserapan alumni kita berada pada angka enam bulan. Setelah lulus, rata-rata dalam enam bulan sudah bekerja. Kampus juga memiliki career center yang aktif memberikan informasi kesempatan kerja dan menjalin kemitraan industri, termasuk dengan mitra dari luar negeri,\" jelasnya. Sementara itu, Sekjen Kemenaker RI Prof. Dr. Cris Kuntadi menjelaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung program pengembangan sumber daya manusia, salah satunya melalui program magang nasional bagi fresh graduate. \"Program magang ini baru dimulai pada awal 2025. Pesertanya adalah lulusan baru maksimal satu tahun. Tujuannya agar mereka benar-benar memahami dunia kerja yang sesungguhnya,\" kata Cris. Wong Ngapak ini memaparkan bahwa program magang yang semula hanya untuk 20 ribu peserta meningkat menjadi 100 ribu atas arahan Presiden Prabowo. Pelaksanaan magang batch ketiga dijadwalkan dimulai pada 16 Desember 2025. \"Durasi magang enam bulan kami nilai cukup untuk memberi pengalaman nyata. Peserta juga didampingi mentor, sehingga bukan hanya belajar teknis, tetapi juga penguatan soft skill. Mereka juga menerima uang saku setara UMK di daerah tempat magang,\" jelasnya. Cris Kuntadi menegaskan bahwa setelah program magang selesai, peluang peserta untuk direkrut perusahaan terbuka lebar. Selain itu, lulusan tetap dapat memanfaatkan fasilitas karir hub untuk melamar pekerjaan menggunakan sertifikat magang. Berbagai program lain juga dilakukan oleh Kemnaker seperti skill hub dan serti hub, yang memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sertifikasi, dari pelatihan teknologi seperti IT dan artificial intelligence hingga pelatihan vokasional seperti barista dan teknisi. Terkait alasan menggandeng UIN Saizu, Cris Kuntadi menegaskan bahwa setiap institusi pendidikan memiliki hak dan kesempatan sama untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menyiapkan lulusan siap kerja. \"Dalam konstitusi disebutkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketika UIN Saizu mengajak berkolaborasi, kami menyambut baik. Ini bagian dari membangun jejaring dengan institusi pendidikan, industri, dan dunia usaha,\" ujarnya. Melalui kerja sama ini, UIN Saizu dan Kemnaker berharap dapat memperkuat ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kompetensi hingga percepatan penyerapan lulusan di dunia kerja. Sementara Fadhil As Mubarok, Chairman of Mubarok Institute sebagai pihak yang menginisiasi kerja sama tersebut mengatakan bahwa sebuah negara memiliki 3 karakter generasi. Pertama generasi pendobrak, kedua generasi pembangun, ketiga generasi penikmat, dan keempat generasi perusak. Mubarok Institute terpanggil melalui idealisme yang visioner serta konstruktif untuk menjaga dan mengawal keinginan luhur bangsa Indonesia agar negara tidak dikuasai generasi penikmat para koruptor apalagi perusak tata kelola sistem ketatanegaraan. Dengan demikian maka generasi suatu bangsa harus dapat bertahan sebagai generasi pembangun dalam waktu yang panjang berkelanjutan untuk kelangsungan kehidupan bernegara. Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di sela-sela Seminar Nasional Transformasi Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dalam Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan kerjasama Mubarok Institute, Kemendikdasmen RI dan UIN Saizu Purwokerto, pada Selasa (9/12) di Auditorium UIN Saizu Purwokerto, Jawa Tengah. Hadir sebagai pembicara antara lain Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag.(Vice President of Mubarok Institute), Prof.Dr. H. Ridwan,.M.Ag (Rektor UIN Saizu), Jumeri mewakili Gogot Suharwoto, M.Ld.,Ph.D., (Dirjen Pendidikan Usia Dini dan Dikdasmen, Kemendikdasmen RI, Prof.Dr.Phil., H.M. Nur Kholis Setiawan (Guru Besar UIN Saizu), Prof.Dr.Hj.Sylviana Murni,SH.,MSi. (Dewan Pakar Mubarok Institute), Prof. Dr.H.Cris Kuntadi SE.,M.M.,CA.,CPA.,QIA.,FCMA., CGMA., CIPSAS.,CErA.,AK., (Sekjen Kemnaker RI)., dan Prof. Dr. Abdul Wachid, MSi sebagai moderator. (*)
Mubarok Institute Gandeng UIN Saizu Purwokerto Siapkan Generasi Emas 2045
Purwokerto, LIRANEWS.COM | Chairman Mubarok Institute, Fadhil As Mubarok bertekad mewujudkan Indonesia Emas dengan menggandeng kampus-kampus di seluruh Indonesia membangun kesadaran bersama tentang pentingnya program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. \"Kita perlu membantu Presiden Prabowo mewujudkan Program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 dengan membangun kesadaran bersama sekolah dan kampus,\" tegasnya di Purwokerto, Senin (8/12/25). Senada dengan Gus Fadhil panggilan akrab Mubarok, Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (SAIZU) Purwokerto Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., menyatakan bahwa kampus memiliki kewajiban menciptakan generasi muda yang futuristik. Dalam kepemimpinannya, Ridwan merumuskan visi menjadikan kampus unggul dan diakui secara internasional. Hal ini disampaikan Ridwan dalam perbincangan dengan wartawan menyambut Seminar Nasional bertema Transformasi Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dalam Program Asta Cita Presiden RI. Seminar ini akan dilaksankan pada Selasa (9/12/25) di kampus UIN Saisu Purwokerto, Jawa Tengah bekerja sama dengan Mubarok Institute. Menurut Ridwan, pelaksanaan seminar ini sebagai upaya untuk terus berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apalagi Ridwan telah berhasil memimpin transformasi UIN Saizu menjadi kampus yang lebih maju, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan kolaborasi global, serta berhasil meraih akreditasi unggul. Ridwan menegaskan bahwa tugas pendidikan dasar dan menengah menuju Indonesia Emas 2045 adalah dengan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang cerdas, terampil, berkarakter kuat (religius, bermoral, sehat, kreatif, kerja keras, disiplin, mandiri, bermanfaat), berwawasan kebangsaan (Pancasila, nilai luhur), adaptif terhadap IPTEK, serta mampu memecahkan masalah secara inovatif dan relevan dengan tantangan zaman, melalui ekosistem pendidikan yang kolaboratif antara guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Ridwan, capaian tertinggi cita-cita bangsa Indonesia yaitu Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan itu UIN Saizu bekerjasama dengan Mubarok Institute dan menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merasa perlu mendesiminasikan berbagai gagasan strategis terkait dengan upaya penguatan watak pendidikan dasar dan menengah untuk memastikan pendidikan dasar dan menengah menjadi dasar utama untuk mengantarkan Indonesia unggul yakni Indonesia Emas. \"Kita ingin melakukan pemetaan berbagai persoalan seputar layanan dasar dan menengah yang melibatkan berbagai pihak. Dalam seminar ini akan menjadi seminar yang multi perspektif dengan menghadirkan nara sumber multi stakeholders,\" paparnya. Ridwan meyakini bahwa kemajuan sebuah bangsa bukan hanya tugas lembaga pendidikan belaka. \"Kita punya konsen yang nyata bahwa kemajuan dunia pendidikan tidak hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi tanggungjawab bersama, kolaborasi dan sinergi antar berbagai komponen untuk memajukan dunia pendidikan menjadi keniscayaan,\" tegasnya. Oleh karena itu lanjut Ridwan, nara sumbernya multi stakeholders dan multi disiplin ilmu. Ridwan mencatat bahwa beberapa persoalan dari pendidikan dasar dan menengah adalah kurangnya pemerataan akses. \"Kita ingin pendidikan itu merata untuk semua strata menjangkau semua wilayah di Indonesia,\" paparnya. Akses pendidikan kata Ridwan harus diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya berkewajiban menciptakan generasi muda yang futuristik. \"Generasi muda hari ini berbeda dengan generasi muda era orang tua seperti kita. Deep Learning ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang futuristik, menggabungkan antara potensi dasar yang kontekstual dengan zamannya. Oleh karena itu peserta yang kita hadirkan adalah para guru dan praktisi pendidikan agar terbangun kesadaran kolektif bahwa membangun pendidikan berkualitas adalah tugas kita semua, \" pungkasnya. (sar)
POPULER
