ALL CATEGORY
Trump–Netanyahu dan Retorika Perdamaian yang Berdarah
PERNYATAAN Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), Din Syamsuddin, yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertindak tegas atas serangan militer ke Iran, seharusnya tidak dianggap angin lalu. Di tengah klaim “Board of Peace” dan diplomasi panggung, realitas di lapangan justru berbau mesiu dan darah. Dunia menyaksikan paradoks yang menjijikkan: promotor perdamaian yang berdiri di mimbar konferensi, tetapi di belakang layar membiarkan eskalasi konflik menggerogoti stabilitas kawasan. Nama Donald Trump dan Benjamin Netanyahu kembali mencuat—bukan sebagai peredam ketegangan, melainkan sebagai aktor yang dituding memperlebar bara konflik Timur Tengah. Fakta berbicara keras. Anggaran pertahanan Amerika Serikat pada 2023 menembus sekitar US$ 886 miliar, terbesar di dunia. Israel, dengan populasi kurang dari 10 juta jiwa, mengalokasikan lebih dari US$ 23 miliar untuk pertahanan, atau sekitar 4–5 persen dari PDB—salah satu yang tertinggi secara global. Sejak 1948, bantuan militer AS ke Israel ditaksir melampaui US$ 150 miliar (nilai nominal). Di sisi lain, Iran berada di bawah sanksi ekonomi bertahun-tahun yang memangkas pendapatan minyaknya hingga puluhan miliar dolar per tahun. Ketika tekanan ekonomi digabung dengan operasi militer terbuka atau terselubung, risiko eskalasi menjadi eksponensial. Konflik Gaza 2023–2024 saja telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan memicu krisis kemanusiaan akut. Jika konflik meluas ke Iran—negara dengan populasi lebih dari 85 juta jiwa dan posisi geostrategis yang mengontrol Selat Hormuz (jalur sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia)—dampaknya tak hanya regional, tetapi global: harga minyak melonjak, inflasi energi meroket, dan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia ikut terguncang. Hukum Internasional tegas di teks, tumpul dalam praktik. Serangan terhadap teritorial negara berdaulat tanpa mandat jelas Dewan Keamanan PBB adalah pelanggaran prinsip non-intervensi dalam Piagam PBB. Namun, realitas politik global menunjukkan standar ganda. Veto lima anggota tetap Dewan Keamanan membuat hukum internasional sering kali menjadi instrumen politik, bukan penegak keadilan. Di sinilah kritik Din Syamsuddin menemukan relevansinya. Jika PBB hanya menjadi panggung retorika, legitimasi moralnya akan terus terkikis. Dunia tidak membutuhkan resolusi tanpa eksekusi. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) beranggotakan 57 negara dengan total populasi lebih dari 1,9 miliar jiwa. Secara demografis dan ekonomi, kekuatan ini signifikan. Namun, dalam praktik geopolitik, OKI sering terjebak dalam pernyataan normatif tanpa daya tekan konkret. Seruan agar OKI bersolidaritas terhadap Iran adalah ujian nyata: apakah solidaritas itu substansial atau sekadar simbolik? Indonesia dan Politik Bebas Aktif: Piye Kabare, Pak Bowo? Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (sekitar 87 persen dari 275 juta penduduk), Indonesia memiliki legitimasi moral untuk bersuara. Prinsip politik luar negeri “bebas aktif” bukan sekadar slogan konstitusional, melainkan mandat sejarah. Pertanyaannya: beranikah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan teguran terbuka kepada Washington dan Tel Aviv? Ataukah diplomasi kita akan kembali memilih jalur aman—netral di kata, pasif di tindakan? Sikap tegas bukan berarti memutus hubungan diplomatik atau memantik permusuhan baru. Namun, diam di tengah ketidakadilan sama saja dengan membiarkan hukum rimba bekerja. Inisiatif “Board of Peace” yang disebut-sebut sebagai platform perdamaian akan kehilangan kredibilitas bila tidak diiringi penghentian agresi. Perdamaian tidak lahir dari konferensi pers, melainkan dari penghormatan nyata terhadap kedaulatan dan hak asasi manusia. Jika eskalasi terus dibiarkan, dunia bisa terseret ke konflik yang melampaui Gaza dan Teheran. Ketika harga minyak menembus US$ 120 per barel, ketika inflasi pangan melonjak dua digit, ketika stabilitas Asia Tenggara terguncang—barulah kita sadar bahwa bara yang dibiarkan membesar akan membakar siapa saja. Ini bukan sekadar kritik, melainkan peringatan. Dunia tidak butuh promotor perdamaian yang bermain api. Dunia membutuhkan keberanian politik untuk menghentikan lingkaran kekerasan. Dan untuk Jakarta: sejarah akan mencatat apakah Indonesia berdiri tegak membela prinsip, atau sekadar menjadi penonton dalam panggung geopolitik yang semakin brutal. (*)
Astra Kantongi Pendapatan Rp323,4 T di 2025
Jakarta, FNN | PT Astra International Tbk (ASII) menunjukkan daya tahan bisnis sepanjang 2025. Di tengah tekanan harga batu bara dan pelemahan pasar mobil nasional, grup usaha ini tetap mencatatkan pendapatan bersih Rp323,4 triliun. Angka tersebut turun tipis 2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp328,5 triliun pada 2024. Meski demikian, skala pendapatan yang tetap bertahan di atas Rp320 triliun mencerminkan fondasi usaha yang solid dengan portofolio terdiversifikasi. Seiring capaian itu, laba bersih Astra tercatat Rp32,8 triliun pada 2025, turun 3 persen dibandingkan Rp33,9 triliun pada tahun sebelumnya. Laba bersih per saham juga turun 3 persen menjadi Rp810 dari Rp837. Presiden Direktur Astra, Djony Bunarto Tjondro, menegaskan bahwa tekanan eksternal memang memengaruhi kinerja, namun struktur bisnis yang berimbang mampu menjaga stabilitas. “Pada tahun 2025, laba Grup mengalami penurunan terutama disebabkan harga batu bara yang lebih rendah dan lemahnya pasar mobil baru. Namun, kinerja bisnis Grup tetap resilien didukung oleh kontribusi yang baik dari bisnis-bisnis lainnya,” ujar Djony dalam keterangan resmi, Rabu (26/2/2026). Lini Usaha Jadi Penyeimbang Secara divisi, sektor Otomotif & Mobilitas masih menjadi kontributor terbesar dengan laba bersih Rp11,4 triliun, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Pasar mobil nasional turun 7 persen menjadi 804.000 unit, namun pangsa pasar Astra tetap kuat di level 51 persen. Penjualan sepeda motor nasional justru naik 1 persen menjadi 6,4 juta unit, dengan pangsa pasar PT Astra Honda Motor stabil di 78 persen. Bisnis komponen melalui Astra Otoparts juga mencatat kenaikan laba 18 persen menjadi Rp1,8 triliun. Divisi Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan paling konsisten. Laba bersih naik 9 persen menjadi Rp9,0 triliun, didorong peningkatan portofolio pembiayaan. Nilai pembiayaan baru tumbuh 5 persen menjadi Rp112,3 triliun. Sebaliknya, divisi Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi & Energi turun 24 persen menjadi Rp9,1 triliun. Penurunan terutama dipicu harga batu bara yang lebih rendah serta berkurangnya aktivitas jasa penambangan. Namun, bisnis emas menjadi penopang berkat kenaikan harga jual rata-rata hingga 40 persen. Divisi Agribisnis mencatat lonjakan laba 28 persen menjadi Rp1,2 triliun seiring kenaikan harga CPO 11 persen. Infrastruktur naik 24 persen menjadi Rp1,3 triliun berkat kenaikan tarif dan volume lalu lintas tol. Teknologi Informasi tumbuh 33 persen dan Properti melonjak 224 persen, terutama dari kontribusi aset gudang industri dan akuisisi baru. Fundamental Menguat, Dividen Tetap Tebal Dari sisi neraca, ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik 7 persen menjadi Rp228,9 triliun. Nilai aset bersih per saham meningkat 8 persen menjadi Rp5.692. Kas bersih di luar anak usaha jasa keuangan tercatat Rp7,2 triliun. Sementara utang bersih anak usaha jasa keuangan naik menjadi Rp64,9 triliun, sejalan dengan ekspansi pembiayaan. Astra mengusulkan dividen final Rp292 per saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan April 2026. Jika ditambah dividen interim Rp98 per saham yang telah dibagikan pada Oktober 2025, total dividen mencapai Rp390 per saham dengan rasio pembayaran 48 persen. Perseroan juga menuntaskan program pembelian kembali saham senilai Rp2 triliun pada Januari 2026 dan melanjutkan tahap kedua sebesar Rp685 miliar yang selesai pada 25 Februari 2026. “Pada program tersebut, saham telah dibeli kembali sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan,” ujar Djony. Strategi dan Prospek 2026 Selain kinerja operasional, Astra aktif melakukan aksi korporasi sepanjang 2025, termasuk akuisisi mayoritas saham PT Mega Manunggal Property Tbk, peningkatan kepemilikan di Halodoc dan Hermina, serta penyelesaian akuisisi tambang emas PT Arafura Surya Alam pada Februari 2026. Manajemen juga tengah melakukan tinjauan strategis komprehensif terhadap portofolio bisnis, yang hasilnya ditargetkan rampung pada penghujung semester I-2026. Ke depan, Astra memperkirakan sentimen konsumen akan membaik meskipun beberapa sektor masih menghadapi tantangan. “Astra akan tetap berfokus pada keunggulan operasional dan alokasi modal yang disiplin, dengan memanfaatkan posisi neraca Astra yang kuat untuk mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan,” ujar Djony. (*)
Tiada Hari Tanpa Keracunan MBG, Pemerintah Sibuk Membantah dan Berkilah
PROGRAM Makan Bergizi Gratis atau MBG digadang-gadang sebagai mahkota kebijakan sosial. Anggarannya ratusan triliun rupiah. Namanya luhur. Tujuannya mulia. Namun di lapangan, yang muncul justru ironi: tiada hari tanpa keluhan, bahkan dugaan keracunan. Di Kampung Pabuaran, Desa Kertajaya, Rumpin, Kabupaten Bogor, puluhan ibu mendatangi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 26 Februari 2026. Mereka bukan hendak meminta tambahan lauk. Mereka memprotes kualitas makanan untuk anak-anak mereka. Ubi setengah matang. Keripik melempem. Tahu diduga basi. Paket berbeda kualitas dibanding dapur lain. Ini bukan isu selera. Ini soal kelayakan konsumsi.Di Lampung Utara, SDS Soekarno Hatta Kotabumi bahkan menghentikan sementara distribusi MBG. Setiap hari, 512 paket makanan dikirim dari Dapur Tanjung Harapan 1. Namun sekolah memilih menolak. Alasannya tegas: kualitas tidak sesuai standar gizi. Komunikasi dengan SPPG disebut berujung pada kalimat, “Kalau tidak suka, silakan keluar.” Sebuah jawaban yang terdengar lebih seperti tantangan ketimbang tanggung jawab. Padahal, program ini bukan proyek kecil. Alokasi untuk Badan Gizi Nasional dalam APBN 2026 tercatat lebih dari Rp223,5 triliun. Angka yang fantastis. Dengan dana sebesar itu, publik wajar berharap standar higienitas, kualitas bahan baku, pengolahan, hingga distribusi diawasi berlapis. Namun yang terjadi justru sebaliknya: keluhan berulang, dugaan keracunan di berbagai daerah, dan penolakan sekolah. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahkan secara terbuka meminta penghentian sementara MBG untuk evaluasi menyeluruh. Ketua YLKI, Niti Emiliana, menyebut program ini digelar terburu-buru, tidak siap, dan sarat janji politik. Apakah ini berlebihan? Mari lihat polanya. Pertama, masalah kualitas menu. Sekolah mengeluhkan makanan tidak sesuai standar gizi dan tidak menarik bagi anak. Kedua, dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di beberapa kasus sebelumnya. Ketiga, koordinasi antarlembaga yang tampak saling melempar tanggung jawab. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan, sekolah tidak dipaksa menerima MBG. Pernyataan ini terdengar demokratis, tetapi menyisakan pertanyaan: jika program strategis nasional saja bisa “ditolak”, berarti ada problem serius pada mutu dan tata kelola. Program sebesar ini semestinya didukung sistem pengawasan ketat: standar keamanan pangan, audit vendor, uji laboratorium berkala, serta transparansi rantai pasok. Dengan dana Rp223,5 triliun, mustahil alasan klasik seperti “kesalahan teknis” atau “oknum dapur” terus dijadikan tameng. Publik juga tidak bisa menutup mata pada persoalan budaya korupsi yang kronis. Dari hulu hingga hilir birokrasi, praktik pengurangan takaran, mark up bahan baku, hingga kompromi kualitas sering menjadi rahasia umum. Jika benar terjadi pengurangan porsi atau kualitas bahan demi keuntungan, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini pengkhianatan terhadap anak-anak. Korupsi di negeri ini kerap disebut sudah mendarah daging—warisan sejarah panjang dari era kolonial hingga birokrasi modern. Lemahnya pengawasan, mahalnya biaya politik, serta tumpulnya hukum terhadap pelaku kelas atas menciptakan ekosistem permisif. Dalam ekosistem seperti itu, program sebesar apa pun berisiko bocor. Bayangkan: jika hanya 5 persen dari Rp223,5 triliun “mengalami kebocoran”, nilainya sudah lebih dari Rp11 triliun. Itu setara ribuan sekolah baru atau jutaan paket makanan berkualitas tinggi. Angka ini bukan tuduhan, melainkan ilustrasi betapa sensitifnya program raksasa terhadap integritas pengelolanya. Pemerintah tentu akan mengatakan tidak semua dapur bermasalah. Benar. Namun satu saja kasus keracunan sudah cukup menjadi alarm. Ini menyangkut anak-anak usia sekolah—kelompok paling rentan. Kesalahan di sini bukan sekadar statistik, melainkan risiko kesehatan nyata. Alih-alih defensif dan sibuk membantah, pemerintah seharusnya membuka data secara transparan: berapa jumlah keluhan resmi? Berapa kasus gangguan kesehatan yang diverifikasi? Vendor mana saja yang mendapat sanksi? Apakah ada pemutusan kontrak? Tanpa data terbuka, publik hanya disuguhi narasi sepihak. Program makan bergizi adalah ide baik. Namun ide baik tanpa tata kelola bersih adalah resep bencana. Anak-anak bukan objek eksperimen kebijakan. Mereka bukan alat legitimasi politik. Jika memang ada penyimpangan, bersihkan. Jika ada vendor nakal, umumkan. Jika sistem pengawasan lemah, perbaiki. Jangan sampai yang tumbuh bukan generasi emas, melainkan generasi yang belajar sejak dini bahwa ketidakjujuran adalah hal lumrah. Negara boleh memiliki anggaran besar. Namun tanpa integritas, anggaran itu hanya angka. Dan jika anak-anak mulai kehilangan kepercayaan pada makanan yang diberikan negara, maka yang rusak bukan hanya program—melainkan fondasi moral bangsa. (*)
Bertahan di Bawah Gubug, Perjuangan Wa Ndora Menunggu Keadilan
SAMARINDA, MEDIATRUST.ID — Di tepi Jalan H.M. Ardans, Samarinda, Kalimantan Timur, sebuah gubug seng berdiri sunyi di bawah terik matahari. Di sanalah Wa Ndora tinggal. Tidak ada dinding kokoh. Tidak ada pintu untuk dikunci. Hanya lembaran seng tipis yang menjadi pelindungnya dari panas dan hujan. Di tempat itu pula, ia bertahan di atas tanah yang diyakininya sebagai peninggalan keluarganya—tanah yang kini bukan lagi miliknya, setidaknya di atas kertas. “Dari awal penggusuran, saya tetap di sini,” ucapnya pelan. Dulu, rumahnya berdiri di sana. Ia tidak sendiri. Ada anak-anak dan keluarga yang mengisi hari-harinya. Kini, rumah itu telah rata dengan tanah. Anak-anaknya terpaksa menumpang di rumah kerabat. Ia memilih tinggal sendiri, menjaga apa yang tersisa: harapan. Tanah seluas sekitar 2 hektare itu bukan sekadar aset. Di situlah hidupnya tumbuh. Di situlah masa depannya pernah ia bayangkan. Namun semuanya berubah ketika eksekusi pengadilan datang. Wa Ndora mengaku tidak pernah menjual tanah tersebut. Ia pun menggugat, berharap ada ruang untuk didengar. Dalam mediasi di Pengadilan Negeri Samarinda, Kamis (26/2/2026), secercah harapan sempat muncul. PT Sumber Mas Timber menawarkan uang kerohiman Rp200 juta. Namun, tawaran itu ia tolak. Bagi Wa Ndora, nilai itu tidak sebanding dengan kehilangan yang ia rasakan. Kuasa hukumnya, Rustani, S.H., menyebut kliennya telah kehilangan rumah, tanah, dan mata pencaharian. Mereka mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp3 miliar. Sementara itu, perusahaan menyatakan kepemilikan lahan telah sah secara hukum. Uang kerohiman Rp200 juta, menurut mereka, adalah bentuk kepedulian, bukan kewajiban. Di tengah tarik-menarik itu, Wa Ndora tetap menjalani hari-harinya di bawah seng berkarat. Ia tidak tahu sampai kapan. Ia hanya tahu, ia belum ingin pergi.“Mau pindah ke mana? Untuk makan saja kadang susah,. Kalau uang kerohiman layak, misalnya Rp500 juta, mungkin saya terima,” katanya lirih. Setiap hari, ia melihat tanah itu. Tanah yang dulu ia sebut rumah.Ia tidak berbicara tentang hukum. Ia tidak berbicara tentang putusan. Ia hanya berbicara tentang harapan sederhana. “Saya hanya ingin hak saya kembali,” ucapnya. Di bawah langit Samarinda, di atas tanah yang diperebutkan, Wa Ndora masih bertahan. Menunggu. Berharap. Dan belum menyerah. (*)
Ekonom Salamuddin Daeng : Perjanjian Dagang Prabowo-Trump Tidak Membunuh Industri Nasional
Kami menilai Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika sebagai sesuatu yang normal dalam dalam hubungan dagang dua negara. Perjanjian dagang seperti ini bukan sesuatu yang baru. Kita telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian sejenis di regional. Kemudian kitameliberalisasi pasar secara luas, menyeluruh dan mendasar di kawasan regional seperti ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). Setelah itu ditindaklanjuti lagi dengan ASEAN China Free Trade Agreement (AC FTA), demikian pandangan yang disampaikan oleh 98 Resolution Network melalui ekonom Salamuddin Daeng sebagai salah satu pemrakarsanya. Salamuddin mengatakan ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) yang ditandatanganai tahun 2002 dan diimplementasikan tahun 2010/ 2012 justru adalah sebuah perjanjian yang jauh lebih luas meliputi agreement eliminating tariffs mencapai lebih 90% dari perdagangan barang antara ASEAN dengan China. Pada Oktober 2025 perjanjian ini dimodifikasi dengan memasukkan kesepakatan covering digital economy, green economy, supply chain connectivity. Menurut Salamuddin perjanjian Prabowo-Trump hanya kelanjutan dari perjanjian GATT 1994 sebagaimana yang disebut dalam konsideran perjanjian ini. Donald Trump ingin mengambil kesempatan yang sama sebagaimana kesempatan yang telah diambil oleh China dan Uni Eropa (EU) untuk memasuki pasar negara besar seperti Indonesia. Sebaliknya Prabowo juga ingin mengambil peluang untuk memasuki pasar besar Amerika dengan produk industri nasional kita. “Bahkan jika diperhatikan Indonesia juga telah lama melibatkan diri dalam perjanjian dagang multilateral international yang mengikat (legally binding) seperti World Trade Organization (WTO)”, urai Salamuddin. Salamuddin yang pernah menjadi peneliti di Institute Global Justice (IGJ) berpandangan perjanjian Prabowo-Trump sebagai sebuah perjanjian yang lebih baik karena dilakukan secara bilateral. Jika bilateral agreement (hanya melibatkan dua negara), memungkinkan dilakukan renegosiasi sewaktu-waktu jika terbukti perjanjian itu merugikan. “Berbeda jika dibandingkan dengan perjanjian yang bersifat regional seperti AFTA, AC- FTA dan perjanjian multilateral seperti WTO, yang sulit direnegosiasikan karena legally binding (mengikat) dan melibatkan banyak negara”, tegas Salamuddin yang merupakan aktivis 98 di NTB. Salamuddin menjelaskan bahwa perjanjian dagang Prabowo-Trump ini juga lebih baik karena tidak berdampak merugikan produk industri nasional dan UMKM. Jika dibandingkan dengan dampak dari perjanjian AFTA dan AC-FTA yang dalam sejumlah penelitian justru mematikan industri nasional dan UMKM. Kelompok industri manufaktur, garmen, baja, dll. gulung tikar akibat pasar Indonesia dibanjiri produk sejenis yang datang dari China. Pasar dalam negeri hanya menjadi reseler barang impor. “Kami mengapresiasi perjanjian dagang Parabowo-Trump karena benar-benar mempertimbangkan untuk tidak menempatkan barang barang produk industri nasional Indonesia bersaing secara langsung dengan barang produk Amerika Serikat (AS), baik di pasar Amerika maupun di pasar Indonesia”, lanjut Salamuddin. Salamuddin menilai positif langkah Presiden Prabowo yang benar benar mempertimbangkan untuk tidak mengimpor produk atau komoditi yang dapat dihasilkan oleh industri nasional kita. Sebagian besar produk yang diperjanjikan untuk di impor masuk dalam kategori; pertama, barang atau produk yang dibutuhkan namun tidak dapat dihasilkan sendiri di dalam negeri. Kedua, barang yang di dalam negeri masih dibutuhkan pasokan untuk kebutuhan industri, misalnya produk industri, minyak mentah dan produk minyak, produk pertanian dan pangan. “Jika kita bandingkan dengan perjanjian dagang AFTA dan AC-FTA yang menempatkan seluruh produk industri nasional Indonesia di berbagai tingkatan bersaing secara langsung dan berhadap-hadapan, dengan gempuran produk impor industri dari China, India dan Korea Selatan”, ujar Salamuddin yang pernah melakukan judicial review ke MK untuk membatalkan ASEAN Charter. Salamuddin menilai opini yang mendominasi telah menyudutkan Pemerintahan Prabowo terkait pengenaan tarif 19 persen yang telah dibatalkan oleh Supreme Court (Mahkamah Agung) Amerika. Padahal jika kita baca dokumen perjanjian, faktanya sebanyak 1.819 pos produk Indonesia justru dikenakan tarif 0 persen ke pasar Amerika. “Sebagai catatan sebelum Perjanjian Dagang Prabowo-Trump ini dibuat, produk produk tersebut dikenakan tarif 8-12 persen. Diantara kelompok industri yang sangat diuntungkan adalah tekstil, furnitur kayu yang banyak melibatkan UMKM. Jadi menurut kami perjanjian ini sangat menguntungkan industri nasional dan UMKM kita”, ujar Salamuddin. Salamuddin menjelaskan terkait alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal Amerika, data yang disampaikan Kemenko Perekonomian telah menjelaskan bahwa realisasi kebijakan tersebut tidak wajib karena tergantung permintaan dalam negeri. “Lagi pula komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton, tidak signifikan atau hanya sekitar 0,0029% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 Juta Ton tahun 2025. Jadi sangat jelas, kebijakan impor beras khusus dari Amerika Serikat tidak mengancam program swasembada industri pangan nasional”, tegas Salamuddin. Salamuddin memandang ke depan Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian Prabowo-Trump tersebut untuk ekspor produk yang tidak bersaing secara langsung seperti tekstil, produk furniture, karet dan produk UMKM lainnya, yang dikenakan tarif nol persen. “Perlu diketahui bahwa Amerika tidak memasukan persyaratan perjanjian iklim atau penurunan karbon dalam perjanjian dengan Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian ini memberi peluang besar kepada kita untuk dapat meningkatkan perdagangan komoditas yang mengalami penolakan atau persyaratan ketat di pasar lain seperti minyak sawit yang ditolak di pasar Uni Eropa”, tutup Salamuddin.
Astra Perkuat Pendidikan Vokasi di Kupang: dari Takari, Inovasi Pembelajaran dan Bengkel Mandiri Tumbuh dari Kolaborasi Guru dan Siswa
KUPANG, FNN | Di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, sekolah menengah kejuruan menjadi harapan bagi banyak keluarga agar anak-anak mereka dapat segera bekerja setelah lulus. Namun, di balik semangat tersebut, pendidikan vokasi di wilayah pedesaan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas praktik, akses pembelajaran, serta kebutuhan penguatan kapasitas guru agar metode pengajaran semakin selaras dengan kebutuhan industri. Kondisi ini berdampak pada kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja maupun merintis usaha secara mandiri. SMK Negeri 1 Takari merupakan salah satu rujukan pendidikan vokasi di wilayah tersebut. Sekolah ini melayani siswa dari sejumlah desa sekitar seperti Desa Oesusu, Desa Benu, Desa Takari, serta desa-desa lain di kawasan pedalaman Kabupaten Kupang. Sebagian besar siswa harus menempuh perjalanan cukup jauh setiap hari demi memperoleh pendidikan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Menjawab tantangan tersebut, Astra melalui Yayasan Astra secara bertahap melakukan pendampingan pendidikan vokasi yang berfokus pada penguatan kapasitas guru, pengembangan pembelajaran berbasis praktik, serta peningkatan kesiapan siswa memasuki dunia kerja dan kewirausahaan. Program ini dijalankan oleh Yayasan Astra–Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim sebagai bentuk komitmen dalam memperluas akses pendidikan vokasi yang berkualitas di berbagai wilayah Indonesia. “Bagi kami, pendidikan vokasi bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi tentang membangun kepercayaan diri dan kemandirian generasi muda. Melalui Yayasan Astra-Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim, kami ingin memastikan para guru semakin kuat dalam mendampingi siswa, dan para siswa memiliki bekal nyata untuk bekerja maupun berwirausaha. Dari wilayah seperti Takari, kami percaya akan lahir talenta-talenta yang mampu berkontribusi bagi bangsa,” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro. SMK Negeri 1 Takari saat ini memiliki 322 siswa yang terbagi dalam lima konsentrasi keahlian, yaitu kriya kreatif kayu dan rotan, kriya kreatif batik dan tekstil, desain pemodelan informasi bangunan, teknik kendaraan ringan, serta teknik pengelasan. Sekitar 80% siswa berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi sederhana dan memilih jalur SMK dengan harapan dapat langsung bekerja setelah lulus. Sebelum pendampingan dilakukan, proses pembelajaran dihadapkan pada keterbatasan sarana praktik, minimnya alat pembelajaran, serta kebutuhan penguatan kapasitas guru agar metode pengajaran lebih kontekstual dan selaras dengan kebutuhan industri. Sejak 2021, Yayasan Astra-Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim mendampingi SMK Negeri 1 Takari melalui pendekatan bertahap. Pendampingan dimulai dari penguatan karakter siswa, dilanjutkan dengan penguatan literasi dan numerasi bagi 23 guru, serta penguatan teaching factory pada tahun 2023 untuk mendekatkan pembelajaran dengan praktik dunia kerja. Pendampingan tersebut mendorong lahirnya inovasi pembelajaran di tengah keterbatasan sarana. Pada jurusan teknik kendaraan ringan, guru dan siswa mengembangkan alat simulasi pembelajaran, seperti sistem penerangan dan sistem starter kendaraan. Inovasi ini kemudian difasilitasi untuk dikembangkan menjadi aplikasi pembelajaran berbasis digital bernama Gaspol, yang memuat materi pengenalan komponen, simulasi rangkaian, serta kuis pembelajaran. Hingga saat ini, aplikasi tersebut telah dimanfaatkan oleh lebih dari 75 siswa dan digunakan dalam sesi pembelajaran praktik. Dampak pendampingan mulai terlihat pada kesiapan lulusan SMK Negeri 1 Takari. Sejumlah alumni kini telah bekerja di sektor jasa otomotif maupun menjalankan usaha mandiri. Salah satu lulusan jurusan pengelasan yang sebelumnya mengalami kesulitan akademik kini mengelola bengkel sendiri dan kembali ke sekolah sebagai penguji praktik bagi adik kelasnya, memperkuat ekosistem pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Selain itu, Yayasan Astra-Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim juga membuka akses keberlanjutan pendidikan melalui kerja sama dengan Politeknik Astra, memberikan kesempatan bagi siswa kelas XII untuk mengikuti seleksi beasiswa penuh, dengan jumlah penerima mencapai 6 siswa per tahun. Pendampingan berkelanjutan ini menjadikan SMK Negeri 1 Takari sebagai salah satu rujukan bagi sekolah kejuruan lain di Kabupaten Kupang, khususnya dalam penguatan pembelajaran berbasis praktik dan kolaborasi antara guru dan siswa. Kisah lengkap perjalanan pendampingan ini dapat disaksikan melalui kanal YouTube SATU Indonesia. Semangat Astra untuk terus mendukung penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah dengan tantangan akses pendidikan, sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. (*).
Apa Kabar Kerja Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri? (Bagian-1)
by Singgiat Prabawa Putra/Pemerhati Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Kabar Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Rewpublik Indonesia seperti hilang ditelan bumi. Komisi yang dipimpin Prof. Dr. Jumly Asshiddiqie ini mendadak hilang dari peredaran. Entah dihilangkan, atau sengaja menghilangkan diri orbit. Apalagi setelah Kapolri Jendral Listyo Sigit mengingatkan atau seperti setengah mengancam Presiden dan DPR sebagai pembuat undang-undang dengan kalimat “saya tidak setuju Polri ditempatkan di bawah suatu kementerian apapun, dengan dalih apapun. Posisi Polri di bawah Presiden yang seperti sekarang harus dipertahakan sampai titik darah penghabisan”. Menyala Pak Kapolri. Entah kemana atau dikemanakan saat ini kabar-kabari tetang tim Komisi Percepatan Reformasi Polri itu? Namun kalau ada yang menemukan, sebaiknya tolong diantarkan saja ke ke Kantor Presiden di Jalan Merdeka Utara Jakarta. Ingat, di Jalan Mendeka Utara ya. Sebab di Jalan Merdeka Utara itulah Kantor Presiden. Supaya lebih jelas, diantar ke Istana Merdeka atau Istana Negara. Jangan sampai salah antar kalau sudah ditemukan. Kalau salah antar, nanti bisa hilang lagi. Kalau tidak salah ingat, tanggal 7 November 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percempatan Reformasi Kapolisian Negara Republik Indonesia di Istana Negara. Komisi ini dilantik berdasarkan perintah dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/P Tahun 2025. Masyarakat Indonesia jangan sampai lupa dengan lingkup kerja komisi yang begitu penting tersebut. Dibilang penting karena ada penggalan kata yang cukup sakral, yaitu “percepatan dan reformasi” Polri. Kalau pakai pemahaman dari orang-orang kampung dan di pinggiran gorong-gorong, maka yang dimaksud dengan percepatan itu artinya jangan dilama-lamain. Secepatnya dilaksanakan dan diselesaikan. Bahkan sebelum batasan waktunya berakhir. Sedangkan reformasi adalah gerakan perubahan drastis hampir menyeluruh terhadap kehidupan oraganisasi masyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk perubahan dari yang model lama kepada yang baru. Contoh mengubah Orde Lama ke Orde Baru. Begitu juga dengan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Begitulah arti reformasi yang kita pahami. Jadi reformasi itu mengubah bantuk, mengubah struktur dan tata kerja organisasi dari yang sudah bobrok, rusak dan kacau-balau, dengan yang baru. Semua bentuk, struktur dan tata kerja organisasi yang lama diganti dengan yang baru. Cotoh paling gampang dan mudah adalah “reformasi TNI”, yang meliputi bantuk, struktur organisasi dan tata kerja oragnisasi. Struktur TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Ketua dan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah figur dan tokoh-tokoh terkenal dan paling hebat milik bangsa ini. Tercatat ada tiga profesor hukum tata negara, yaitu Profesor Jimly Asshinddiqie, Profesor Yusril Ihza Mahendra dan Prefesor Mahfudz MD. Selain itu, ada profesorr hukum non tata negara, yaitu Profesor Otto Hasibuan. Satu ada serta profesor ilmu kepolisian, Profesor Tito Karnavian. Dari yang bukan profesor hanya Menteri Hukum Doktor Suprtaman Agtas Tercatat ada lima jendral bintang empat polisi yang menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Selain Jendral Polisi Profesor Tito Karnavian, ada Jendral Polisi Badrodin Haiti, Jendral Polisi Idham Azis, Jendral Polisi Ahmad Dofiri dan Jendral Polisi Liastyo Sigit. Hampir semua mantan Kapolri dan kapolri aktif. Terkecuali Jendral Polisi Ahmad Dofiri yang mantan Wakil Kapolri. Dofiri yang dianaikan pangkatnya menjadi bintang empat kehormatan setelah pensiun dari dinas aktif polisi. Kira-kira ada tidak yang berani bilang “mereka ketua dan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri itu bukan orang-orang hebat yang dimiliki negeri ini?” Mungkin hanya orang-orang hebat dan top markotop yang berani untuk mengatakan mereka tidak hebat. Kalau yang biasa-biasa saja, ya pasti ciut dan jiperlah. Ingat, anggota dari Komisi Percepatan Reformasi Polri ada lima orang jendral bintang empat. Anda berani melawan Komisi Percepatan Reformasi Polri? Bisa bahaya untuk yang coba-coba melawan. Presiden dan DPR saja setengah diancam kalau sampai coba-coba produksi undang-undang yang menempatkan Polri di bawah kementerian. Kata Pak Kapolri, posisi Polisi di bawah Presiden itu sudah final. Polisi di bawah Presiden akan diperjuangkan sampai titik darah darah penghabisan. Ingat ya, sampai titik darah penghabisan. Bisa gaswat-eh maksudnya gawat dan bahaya kan? Kalau sampai titik darah penghabisan, maka kemungkinan bisa terjadi pertumpahan darah untuk yang coba-coba melawan. Bisa darahnya yang habis, penghabisan darah atau dihabiskan itu darah. Waduh, lagi-lagi ini benar-benat sangat negri dan menakutkan. Makanya jangan melawanlah. Mendingan atau lebih baik menghilang saja seperti yang dialami Ketua dan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri saat ini. Untuk sementara waktu dinyatakan hilang saja. Kepres Nomor 122/P Tahun 2025 memberikan waktu selama tiga bulan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk merampungkan, menyelesaikan dan menuntaskan kerjanya. Tiga bulan itu sejak dilantik pada tanggal 7 November 2025. Jadi, tepat tanggal 7 Februari 2026 lalu, masa kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diisi orang-orang hebat dan top markotop ini berakhir. Lalu, kira-kira apa saja hasil kerjanya Komisi Percepatan Reformasi Polri itu ya? Sampai hari ini (artikel ringat dibuat), saya masih buram. Saya juga kabur, ghaib tidak mengetahui apa isi dari kesimpulan akhir hebat ini. Mungkin saja ada yang sudah tahu? Kalau sudah ada yang dengar bocoran, baik itu bocoran halus atau bocoran tebal, tolong beritahu saya juga ya. Jangankan hasil kerjanya seperti apa? Komisinya saja kemungkinan lagi disembunyikan, menghilang, dihilangkan atau menyembunyikan diri. Semoga ada yang menemukan itu komisi secepatnya. Termasuk hasil-hasil kerjanya apa? Hasilnya penting untuk diketahui rakyat yang selama tiga bulan lebih menanti dengan sabar. Kita berharap dan mendo’akan semoga tidak ada atau tidak terjadi lagi tragedi-tragedi Agustus 2025 seri-seri berikutanya. Apalagi hanya akibat kaburnya atau menghilangnya kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri, amin amin amin (bersambung).
HUT ke-69 Astra: Perjalanan Membangun Negeri
JAKARTA, FNN | Perjalanan 69 tahun Astra adalah kisah tentang proses yang dijalani bersama bangsa. Dalam hampir tujuh dekade tersebut, Astra terus bertumbuh sembari berupaya memberikan kontribusi nyata melalui diversifikasi usaha, penerapan tata kelola yang baik, dan komitmen sosial berkelanjutan bagi masyarakat. Di usia ke-69 tahun, Astra telah berkembang melalui tujuh lini bisnis, didukung lebih dari 300 anak perusahaan dan lebih dari 190.000 karyawan di seluruh Indonesia. Namun lebih dari sekadar angka, perjalanan ini ditopang oleh dedikasi Insan Astra yang konsisten menerapkan nilai Catur Dharma, menjaga kepercayaan, dan berupaya memberi dampak positif bagi bangsa. “Peringatan HUT ke-69 Astra ini menjadi fase transisi menuju tonggak penting berikutnya, yaitu 70 tahun perjalanan Astra. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua akan makna perjalanan 70 tahun Astra, sekaligus kesiapan untuk melanjutkan kontribusi jangka panjang,\" ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro dalam sambutannya pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-69 Astra bersama Insan Astra. Dalam rangkaian peringatan HUT ke-69 Astra hari ini (20/2), turut diselenggarakan Astra Awards 2026, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Grup Astra yang menunjukkan kinerja terbaik dalam konsep 3W (Winning Concept, Winning System, dan Winning Team) sepanjang tahun 2025. Astra Awards mencerminkan budaya kinerja Astra yang mendorong continuous improvement, kolaborasi, serta penguatan kualitas insan dan sistem di dalam Grup Astra, dan Penghargaan Masa Bakti untuk Insan Astra yang telah memasuki masa kerja mencapai 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, hingga 30 tahun. World Best Companies Asia-Pacific 2026 Seiring perayaan HUT ke-69, Astra kembali memperoleh pengakuan internasional dengan masuk dalam daftar TIME Best Companies Asia-Pacific 2026 yang dirilis Majalah TIME bersama Statista. Penilaian tersebut didasarkan pada tiga metrik utama, yaitu kepuasan karyawan, kinerja keuangan, serta transparansi keberlanjutan (ESG). Pada aspek survei kepuasan karyawan, Astra meraih peringkat pertama di antara perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut. Pengakuan ini mencerminkan konsistensi Astra dalam menjaga kualitas kinerja dan komitmen keberlanjutan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus memberikan kontribusi yang bermakna bagi Indonesia. Semangat Astra dalam memberikan kontribusi bagi negeri untuk hari ini dan masa depan Indonesia sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. (\").
Ketika Antek Asing Teriak Antek Asing
ADA ironi yang terlalu telanjang untuk disembunyikan. Mereka yang paling lantang meneriakkan “kedaulatan ekonomi” justru bertepuk tangan ketika pintu pasar dibuka selebar-lebarnya untuk kepentingan asing. Presiden Prabowo Subianto menandatangani sederet nota kesepahaman dengan Amerika Serikat menjelang pertemuannya dengan Presiden Donald Trump. Nilainya fantastis: US$ 38,4 miliar atau Rp650 Triliun. Angka yang tampak gagah di atas kertas. Namun, substansinya? Patut dipertanyakan dengan keras dan tanpa basa-basi. Mari kita luruskan logikanya. Ini bukan MoU Indonesia menjual produk unggulan ke Amerika. Ini bukan MoU transfer teknologi strategis. Ini bukan MoU pembangunan pabrik wafer atau pusat riset chip nasional. Ini adalah MoU Indonesia berbelanja. Indonesia membeli gandum, kedelai, jagung, kapas, kayu keras. Indonesia mengimpor. Indonesia menjadi demand-side permanen. Apa yang dibanggakan dari menjadi pasar?Jika dibedah secara jujur, mayoritas kesepakatan berorientasi pada supply-side Amerika dan demand-side Indonesia. Skemanya sederhana: Amerika memasok, Indonesia menyerap. Amerika menjual, Indonesia membeli. Amerika mengendalikan teknologi, Indonesia menjadi pengguna. Semikonduktor: Ilusi Industri Dua usaha patungan di sektor semikonduktor disebut-sebut bernilai miliaran dolar. Tetapi di mana pabrik wafer? Di mana pusat riset dan pengembangan? Di mana hak desain chip? Tidak ada. Yang ada hanyalah “kerja sama industri” dan “partnership bisnis”. Artinya jelas: Indonesia tetap menjadi konsumen teknologi. Kita membeli lisensi, membeli perangkat, membeli jasa. Kita tidak memiliki teknologi. Kita tidak menguasai desain. Kita tidak naik kelas dalam rantai nilai global. Kita hanya berpindah dari pembeli komoditas menjadi pembeli teknologi. Modernisasi macam apa ini? Energi dan Mineral: Pola Lama yang Diulang Di sektor mineral kritis, nama Freeport-McMoRan kembali muncul. Di energi, Halliburton ikut masuk. Apakah ini terobosan? Tidak. Ini perpanjangan model ekstraksi lama: sumber daya alam Indonesia dikeruk, diproses dengan teknologi asing, dan margin besar mengalir keluar negeri. Lebih jauh lagi, perpanjangan izin operasional tambang Grasberg melampaui 2041 hingga usia cadangan habis adalah pesan yang terang: emas Papua akan dikuras sampai titik terakhir. Kita mendapat royalti. Mereka menguasai value chain. Jika ini disebut keberanian geopolitik, maka keberanian itu adalah keberanian menyerahkan masa depan generasi berikutnya. Angka Besar, Manfaat Kecil? US$ 38,4 miliar atau Rp650 Triliun terdengar heroik. Namun angka besar tidak otomatis berarti manfaat besar. Jika komponennya didominasi impor komoditas pertanian, kontrak pasok, lisensi teknologi, dan jasa asing, maka implikasinya sederhana:Devisa keluar. Ketergantungan meningkat. Daya tawar melemah. Yang menguat justru neraca dagang Amerika. Yang naik justru pengaruh geopolitik Washington. Indonesia diposisikan sebagai market plus resource provider. Amerika sebagai technology owner dan controller.Ironisnya, pemerintah bahkan berharap kesepakatan ini menekan surplus dagang Indonesia terhadap Amerika. Artinya, kita secara sadar berupaya mengurangi surplus sendiri demi “keseimbangan”. Sejak kapan mengurangi posisi tawar disebut strategi cerdas? Indonesia sebagai Pasar Abadi Data menunjukkan Indonesia sudah menjadi pasar ke-11 terbesar produk pertanian Amerika. Impor tahunan sekitar US$3 miliar, dan akan meningkat dengan rencana pembelian jutaan ton gandum hingga 2030. Kita negara agraris, tetapi bergantung pada gandum impor. Kita produsen komoditas, tetapi membeli kapas. Kita kaya mineral, tetapi tidak menguasai teknologi pengolahannya. Inilah wajah ketergantungan struktural yang dipoles dengan istilah “modernisasi” dan “industrialisasi”. Retorika nasionalisme ekonomi terdengar gagah di podium. Namun realitas kebijakan menunjukkan arah berbeda. Jika seluruh arsitektur kerja sama membuat Indonesia semakin dalam menjadi pasar dan penyedia bahan mentah, maka pertanyaannya sederhana: Siapa sebenarnya yang diuntungkan?Ketika para “antek asing” saling menuduh antek asing, publik layak melihat fakta di balik jargon. Jika hasil akhirnya adalah Amerika menjual lebih banyak, mengendalikan lebih besar, dan memetik margin lebih tinggi—sementara Indonesia terus membeli dan mengekspor bahan mentah—maka siapa yang sedang kita bela? Kedaulatan bukan soal pidato. Kedaulatan adalah soal siapa menguasai teknologi, siapa mengendalikan rantai nilai, dan siapa menentukan arah ekonomi nasional. Jika jawabannya bukan Indonesia, maka semua selebrasi angka miliaran dolar itu tak lebih dari pesta belanja yang mahal—dengan kartu kredit masa depan bangsa. (*)
Diplomasi Resiprokal Merupakan Strategi Peningkatan Perdagangan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat
Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman of MUBAROK INSTITUTE KECERDIKAN narasi saya ini akan menjelaskan secara mendalam yang menyinkronkan seluruh analisis ke dalam sebuah gagasan besar, narasi ini disusun dengan gaya bahasa yang strategis serta patriotik namun tetap berpijak pada data ekonomi yang nyata. Kunjungan 2026 ini menutup sebuah babak baru dalam sejarah diplomasi kita, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membuktikan Indonesia mampu memainkan peran sebagai jembatan perdamaian, sekaligus menjadi pemain utama ekonomi global. Hal ini adalah implementasi dari kepemimpinan yang bersih, jujur dan berjiwa patriotik, sebuah langkah nyata menuju Indonesia emas yang berdaulat secara ekonomi dan juga bermartabat secara politik. I. Strategi Presiden Prabowo Subianto dalam Kedaulatan Ekonomi dan Kemanusiaan Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC pada Februari 2026 bukan sekadar lawatan diplomatik biasa, ini merupakan pengejawantahan visi Asta Cita yang memadukan kekuatan ekonomi dalam negeri dengan martabat politik luar negeri. Melalui strategi yang kita sebut sebagai diplomasi Resiprokal, Presiden Prabowo berhasil mengubah pola hubungan internasional Indonesia dari sekadar pasar konsumen menjadi mitra strategis yang menentukan. Pertarungan tarif serta kemenangan untuk buruh tekstil di tengah ketidakpastian ekonomi global, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi tantangan berat. Namun demikian lobby intensif Presiden menurunkan tarif ekspor ke AS hingga ke angka 19% telah berhasil. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi ini merupakan napas lega bagi jutaan pekerja di sentra industri seperti Majalaya, Solo dan Semarang. Dengan tarif 19%, produk made in Indonesia kini lebih kompetitif dibandingkan Vietnam (20%) dan jauh meninggalkan Thailand (36%). Dampaknya nyata pesanan dari brand global mulai dialihkan ke pabrik-pabrik lokal kita. Hal ini adalah langkah preventif yang cerdas untuk menghindari PHK massal dan memastikan kesejahteraan rakyat kecil tetap terjaga, sebuah nilai substantif yang selalu saya ditekankan dalam berbagai pemikiran mengenai ekonomi kerakyatan. Terkait keseimbangan antara sandang dan pangan, diplomasi ini disebut resiprokal karena adanya pertukaran kepentingan yang adil. Sebagai imbal balik atas penurunan tarif tekstil atau sandang, Indonesia memberikan kemudahan akses bagi komoditas gandum dan kedelai dari Amerika Serikat. Strategi ini memiliki efek ganda yang menguntungkan rakyat di sektor industri, pabrik tekstil kita mendapat pasar luas di Amerika Serikat. Sedangkan di sektor konsumsi, stabilitas pasokan gandum dan kedelai memastikan harga pangan pokok seperti tempe, tahu dan roti di pasar-pasar tradisional tetap stabil. Inilah bentuk nyata dari kebijakan yang pro-rakyat, yaitu menjaga perut rakyat tetap kenyang sambil memastikan tangan mereka tetap bekerja. Peran strategis Danantara dan modernisasi industri, kunjungan ini juga memperlihatkan sinergi kabinet yang solid. Kehadiran saudara Rosan Roeslani (Danantara) dan Bahlil Lahadalia (ESDM) memastikan bahwa komitmen di Washington DC langsung diterjemahkan ke dalam aksi domestik. Melalui Danantara, pemerintah tidak hanya mengandalkan lobby tarif tetapi juga melakukan modernisasi mesin pabrik. Dana investasi diarahkan untuk mengganti mesin tua dengan teknologi digital yang lebih efisien. Tujuannya jelas agar industri tekstil kita tidak hanya menang karena tarifnya murah tetapi menang karena kualitasnya terbaik di dunia, ini merupakan strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi yang tangguh. Dengan memerankan politik luar negeri dengan berdagang tanpa menjual harga diri, artinya hal yang paling membanggakan dari narasi kunjungan 2026 ini adalah ketegasan Presiden Prabowo dalam isu kemanusiaan. Meski sedang melakukan negosiasi bisnis besar di Washington, beliau tidak gentar menyuarakan pembelaan terhadap Palestina di forum Board of Peace. Presiden mengirimkan pesan kuat kepada dunia, Indonesia bisa bekerja sama secara ekonomi dengan siapa pun tetapi tidak akan pernah mengompromikan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Keberanian beliau untuk menyatakan siap keluar dari forum jika tidak ada kemajuan nyata bagi kemerdekaan Palestina menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki taring dan prinsip moral yang teguh, sikap tersebut luar biasa hebat sebagai pemimpin negara. II. Membuka Keran Investasi dan Ekspor Narasi ringkas dan mudah dipahami mengenai kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2026, merupakan misi berdagang dan mendamaikan. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan krusial ke Washington DC dengan dua agenda besar yaitu memperkuat ekonomi rakyat dan menyuarakan perdamaian dunia. Langkah ini menunjukkan gaya kepemimpinan beliau yang pragmatis namun tetap memegang teguh prinsip kemanusiaan. Fokus utama Presiden adalah menghadiri Business Summit, di mana beliau bertemu dengan raksasa bisnis Amerika seperti US Chamber of Commerce. Indonesia ingin meningkatkan nilai perdagangan dua kali lipat dari 45 miliar dolar menjadi sekitar 99 miliar dolar. Keuntungan untuk rakyat, kerja sama ini difokuskan agar produk-produk lokal kita seperti sepatu, tekstil, pakaian jadi seperti garmen dan elektronik lebih mudah masuk ke pasar Amerika, maka sebagai imbal balik, Indonesia akan mempermudah impor bahan pangan pokok seperti gandum dan kedelai dari AS. Dalam hal diplomasi tawar-menawar tarif, pemerintah sedang bekerja keras melakukan lobby agar pajak (tarif) barang ekspor Indonesia ke AS terus turun. Keberhasilan lobby dari angka 35% di awal 2025, kini sudah turun ke 19% dan Presiden terus mengupayakan agar angka ini turun lebih jauh. Komitmen tim untuk memastikan teknis investasi ini berjalan mulus, Presiden didampingi menteri strategis seperti Bahlil Lahadalia (ESDM) dan Rosan Roeslani (Danantara) untuk mengawal proyek skala besar. Selain urusan ekonomi, Presiden Prabowo memainkan peran penting dalam forum Board of Peace pada 19 Februari 2026, maka Indonesia sebagai juru damai dunia. Indonesia menegaskan posisi kerasnya dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui two-state solution (solusi dua negara) dan menuntut bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan. Ketegasan pernyataan Presiden Prabowo mengirimkan pesan kuat bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum perdamaian ini harus membuahkan hasil nyata bagi Palestina. Beliau menyatakan siap mengambil risiko untuk keluar dari forum tersebut jika inisiatif ini tidak sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu kunjungan ini mencerminkan visi Asta Cita dalam tindakan nyata, yaitu membangun ekonomi dalam negeri melalui perdagangan internasional, sembari menjaga martabat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan pro-kemanusiaan. III. Peningkatan Daya Saing Regional yang Signifikan Penurunan tarif ke angka 19% menempatkan posisi Indonesia di atas para pesaing utamanya di Asia Tenggara dan Asia Selatan, sebagai perbandingan di tahun 2026 ini tarif impor tekstil dari Vietnam berada di angka 20% saja, sementara Thailand masih tertahan di 36% dan India di kisaran 23-25%. Kondisi ini membuat harga produk tekstil made in Indonesia menjadi lebih murah dan menarik bagi pembeli di Amerika Serikat, karena para importir besar di AS cenderung akan mengalihkan pesanan mereka dari negara-negara dengan tarif tinggi ke Indonesia untuk memaksimalkan keuntungannya. Hal ini membuka peluang besar bagi pabrik-pabrik di sentra tekstil seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk mendapatkan kontrak ekspor baru dalam skala besar. Kemudian terkait dengan penyelamatan dan perluasan lapangan kerja, industri tekstil adalah sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja. Sebelum adanya lobby dari Presiden Prabowo, ancaman tarif tinggi sebesar 32-35% diprediksi dapat memicu gelombang PHK massal yang menyasar sekitar 50.000 hingga 70.000 pekerja karena pabrik kehilangan pesanan. Dengan penurunan tarif ke 19%, tekanan ekonomi pada perusahaan tekstil berkurang drastis, ini bukan hanya memberikan ruang napas untuk mencegah PHK, tetapi juga mendorong perusahaan untuk mulai merekrut tenaga kerja baru guna memenuhi lonjakan permintaan dari pasar Amerika Serikat. Hal ini selaras dengan misi pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penciptaan lapangan kerja yang stabil. Keberhasilan lobby tarif ini tentu karena didukung oleh peran strategis badan pengelola investasi Danantara yang di bawah kepemimpinan saudara Rosan Roeslani. Sehingga penurunan tarif 19% menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong modernisasi mesin-mesin pabrik tekstil lokal. Melalui skema investasi dan dukungan modal, industri tekstil kita didorong untuk tidak hanya mengandalkan tarif rendah, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi. Tujuannya adalah agar kualitas dan kecepatan produksi Indonesia bisa melampaui Vietnam, sehingga manfaat dari penurunan tarif ini bisa dirasakan secara jangka panjang dan berkelanjutan. Dampak efek domino pada ekonomi nasional, penurunan tarif ini menciptakan siklus ekonomi yang positif. Ketika ekspor tekstil meningkat, devisa negara bertambah dan daya beli buruh tekstil di dalam negeri tetap terjaga. Di sisi lain sebagai bagian dari kesepakatan resiprokal, Indonesia mempermudah impor bahan pangan pokok seperti gandum dan kedelai dari AS yang membantu menjaga stabilitas harga pangan bagi rakyat kecil. Jadi dengan demikian, angka 19% ini merupakan kemenangan diplomasi ekonomi yang sangat krusial untuk memastikan industri tekstil nasional tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia di kancah global. IV. Suntikan Modal Kerja dan Investasi Teknologi Sesuai dengan analisis saya tentang penjelasan mendalam mengenai skema pembiayaan dan strategi modernisasi yang dijalankan pemerintah melalui Danantara untuk mendukung industri tekstil lokal agar dapat memaksimalkan momentum penurunan tarif 19% di pasar Amerika Serikat, pemerintah menyadari bahwa penurunan tarif 19% tidak akan maksimal jika mesin-mesin di pabrik tekstil kita masih peninggalan tahun 80-an atau 90-an. Melalui Danantara pemerintah menyediakan skema pembiayaan khusus dengan bunga rendah bagi pengusaha tekstil lokal, maka dana ini difokuskan untuk mengganti mesin-mesin tua dengan teknologi terbaru yang lebih hemat energi dan memiliki kecepatan produksi tinggi. Dengan mesin baru, biaya operasional per potong pakaian bisa ditekan sehingga harga jual ke Amerika Serikat tetap kompetitif meskipun biaya tenaga kerja domestik mengalami penyesuaian. Skema direct investment untuk korporasi strategis berbeda dengan pinjaman bank biasa, Danantara melakukan investasi langsung pada perusahaan-perusahaan tekstil yang memiliki potensi ekspor besar namun terkendala modal. Pola ini memastikan bahwa perusahaan mendapatkan pendampingan manajemen dan akses langsung ke jaringan bisnis internasional. Tujuannya adalah menciptakan Champion-Champion industri tekstil nasional yang mampu memenuhi standar kualitas ketat dari brand-brand besar di Amerika Serikat seperti Nike, Gap atau Levi’s yang kini mulai melirik Indonesia sebagai basis produksi utama selain Vietnam. Fasilitas penjaminan ekspor yang terintegrasi ini untuk memberikan rasa aman bagi para eksportir, pemerintah juga menyediakan fasilitas penjaminan ekspor. Skema ini melindungi pengusaha tekstil lokal dari risiko gagal bayar atau fluktuasi mata uang yang tajam, dengan adanya jaminan ini pengusaha tekstil tidak ragu untuk menerima pesanan dalam jumlah besar dari Amerika Serikat. Penurunan tarif 19% ini dijadikan daya tarik utama untuk mengikat kontrak jangka panjang (long-term contract) dengan pembeli global, sehingga kepastian kerja bagi para buruh tekstil di dalam negeri tetap terjaga. Terkait pelatihan tenaga kerja dan digitalisasi rantai pasok, selain modal mesin maka Danantara bersama kementerian terkait mendanai program pelatihan besar-besaran untuk tenaga kerja tekstil agar mampu mengoperasikan teknologi digital. Digitalisasi ini mencakup sistem pelacakan barang atau tracking dari pabrik hingga sampai ke pelabuhan di AS. Kecepatan pengiriman dan transparansi data menjadi kunci agar produk Indonesia tidak hanya unggul dari segi harga akibat tarif rendah 19% tetapi juga unggul dalam hal ketepatan waktu pengiriman dibandingkan negara pesaing lainnya. Langkah ini merupakan implementasi nyata dari perintah Presiden Prabowo untuk mendorong kemandirian ekonomi dan penguatan industri dalam negeri. Dengan memperkuat industri tekstil lewat dukungan Danantara, pemerintah memastikan bahwa manfaat diplomasi perdagangan ke Amerika Serikat benar-benar sampai ke akar rumput, yaitu para pekerja pabrik dan UMKM pendukung industri garmen di daerah-daerah. Strategi ini bukan hanya tentang memberikan uang tetapi tentang membangun ekosistem industri yang tangguh sehingga Indonesia bisa memanfaatkan celah pasar di Amerika Serikat secara maksimal dan berkelanjutan. V. Esensi Diplomasi Resiprokal Pertukaran Kepentingan yang Adil Artikel dengan judul tersebut menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo tahun 2026 adalah sebuah masterclass diplomasi ekonomi. Strategi ini berhasil mengubah hubungan donor-penerima menjadi hubungan mitra sejajar yang saling menguntungkan. Penurunan tarif 19% adalah alat, sedangkan kemakmuran ekonomi rakyat dan penguatan industri nasional adalah tujuan utamanya. Pertukaran kepentingan yang adil menekankan kata Resiprokal atau timbal balik, dalam konteks kunjungan ini diplomasi resiprokal bukan sekadar meminta penurunan tarif, tetapi menawarkan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). Indonesia akan mendapatkan penurunan tarif ekspor tekstil dan garmen hingga 19% yang berarti turun drastis dari 35%. Ini tentu merupakan kemenangan untuk menyelamatkan puluhan ribu lapangan kerja di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian dari sisi Amerika Serikat, bahwa Indonesia memberikan kemudahan impor untuk bahan pangan pokok seperti gandum dan kedelai, tentu ini membantu petani AS mendapatkan pasar yang stabil di Indonesia sekaligus menjaga stabilitas harga pangan seperti tempe, tahu, roti bagi rakyat Indonesia. Analisis saya bahwa strategi ini menunjukkan Presiden Prabowo tidak datang dengan tangan kosong, melainkan dengan tawaran kerja sama ekonomi yang seimbang sehingga lobby penurunan tarif memiliki posisi tawar yang kuat. Target peningkatan nilai perdagangan dari 45 miliar dolar menjadi 99 miliar dolar bukan sekadar angka ambisius, melainkan bagian dari strategi peningkatan perdagangan bilateral kaitannya dengan diversifikasi produk yang fokus tidak hanya pada komoditas mentah tetapi pada produk manufaktur bernilai tambah seperti sepatu, garmen dan elektronik. Dalam pemanfaatan momentum dengan tarif Indonesia (19%) yang kini lebih rendah dari Vietnam (20%) dan Thailand (36%), Indonesia secara strategis memosisikan diri sebagai mitra utama AS di Asia Tenggara, menggeser dominasi pesaing regional. Peran instrumen negara melalui Danantara sebagai katalisator strategis, dalam analisis saya tersebut, Danantara di bawah saudara Rosan Roeslani berperan sebagai motor penggerak strategi di balik layar modernisasi industri. Diplomasi tidak akan berguna jika kapasitas produksi nasional lemah, Danantara memastikan bahwa perusahaan tekstil lokal mampu memenuhi standar kualitas AS melalui suntikan modal dan pembaruan teknologi. Keterlibatan menteri strategis seperti Bahlil Lahadalia memastikan bahwa investor AS atau US Chamber of Commerce akan merasa aman untuk menanamkan modal di sektor ESDM dan infrastruktur Indonesia. Sinkronisasi dengan nilai substantif program pemerintah tersebut, mencerminkan implementasi nyata dari visi Asta Cita. Diplomasi ini bukan hanya soal hubungan antar-negara tetapi pemberdayaan kesejahteraan rakyat tentang kedaulatan ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada satu pasar dan memperkuat posisi tawar di panggung dunia. Lalu berkaitan dengan keadilan sosial, memastikan bahwa kebijakan luar negeri berdampak langsung pada kelangsungan hidup buruh pabrik dan ketersediaan pangan murah bagi masyarakat luas. Jadi yang dimaksud dimensi politik luar negeri bebas aktif bermartabat, analisis ini juga menegaskan diplomasi ekonomi tidak mengabaikan prinsip kemanusiaan. Kehadiran Presiden di Board of Peace untuk membela Palestina menunjukkan bahwa Indonesia menjalankan diplomasi total, kuat secara ekonomi di Washington namun tetap teguh secara moral dalam isu perdamaian dunia.(*)
POPULER
