ALL CATEGORY
Sensor Politik Prabowo Macet Total
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KABINET Merah Putih mestinya bukan dan tidak melakukan RETRET (khalwat di atas Gunung Tidar), tetapi sensor politik Prabowo harus melakukan RESTART. Sejarah kelam sudah terjadi ketika Madeleine Albright mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Ketua National Democratic Institute (NDI), mengacak - acak mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002. Negara Indonesia berubah total menjadi negara liberalisme, kapitalisme dan individualisme sesuai keinginan AS. Untuk mewujudkannya, sejak itu Indonesia harus dikawal ketat harus melahirkan Presiden jongos untuk melaksanakan konstitusi negara yang sudah sempurna total menjadi negara kapitalis. Datanglah ke Indonesia Menlu Condoliza Rice serta penggantinya Hillary Clinton, dua-dua nya berkunjung ke Solo dengan rekayasa menyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Baasyir yang di tuduh sebagai gembong teroris. Megawati menolak terlibat dan melakukan rekayasa tersebut akhirnya karir politiknya dihambat dan presiden digantikan SBY. SBY naik sebagai Presiden ambil posisi memberikan instruksi kepada Walikota Solo untuk membantu CIA dalam operasi penangkapan tersebut, bermarkas di Kota Solo dengan pendampingan Walikota Solo JOKOWI. SBY dengan stigma sebagai budak liberalisme UUD 2002, AS mempersiapkan Jokowi diproyeksikan meneruskan perannya sebagai budak Neo Liberalisme menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014. Maka mulai saat itu AS men-setting \"road map\" Jokowi dari hanya sebagai Walikota, menuju RI 1. Sejak itu AS sudah menugaskan mantan Jenderal LBP dan HP mendampingi Walikota Solo ini. LBP melakukan penyamaran \"modus\" pura-pura bekerja sama dalam bisnis mebel keluarga Jokowi. Meskipun akhirnya Jokowi setelah jadi Presiden “dibajak” Megawati untuk lebih loyal ke China. Dan China kemudian memanfaatkan Jkw untuk target keberhasilan OBOR dan BRI. Megawati sekalipun pada tahun 2004 dicegat AS tetapi pada tahun 2014 dengan PDIP nya masuk juga dalam jebakan mengusung Jokowi sebagai kandidat dan presiden RI pada Pilpres 2014. Sekalipun saat itu Taufiq Kiemas (suami Megawati) melarangnya karena tidak layak PDIP mengusung Jokowi dan dan ada tanda-tanda sifatnya sebagai pembohong dan penipu Inilah awal tragedi politik PDIP yang memilukan dan awal Ibu Megawati masuk perangkap tipuan Jokowi yang dalam posisinya sebagai Presiden dalam kawalan dan remote Oligarki dan CIA. Presiden Joko Widodo sejak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR). KTT OBOR pada 14-15 Mei 2017 dan Pertemuan KTT ke 2 berlangsung selama 3 hari mulai Kamis 25 April 2019 telah sempurna menjadi pelayanan RRC dan budak CIA ( AS ). Sejarah berlanjut pada pada saat Presiden Prabowo Subianto, meresmikan peluncuran Dana Anagata Nusantara ( Danantara ) pada Senin, 24 Februari 2025, muncul figur SBY, Jokowi mengapit Presiden Prabowo. LBP di posisikan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ini sinyal Danantara tetap dalam kawalan tokoh pro UUD 2002 (tokoh liberal dan kapitalis ). Sampai di sini cukup jelas dan terang benderang sensor kehati-hatian Presiden Prabowo dalam menjaga dan mengawal negara sesuai amanat Pembukaan UUD 45 macet total. Negara dipastikan akan semakin gelap dan cita - cita, keinginan dan harapan negara segera kembali (RESTART ) ke Pancasila dan UUD 1945, di tutup oleh (RETRET) Presiden Prabowo sendiri. (*).
Anis Matta Dukung Koalisi Permanen Pilpres 2029
Jakarta | FNN -Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendukung penuh ide koalisi permanen dan pencalonan Presiden Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2029. \"Partai Gelora mendukung ide Pak Prabowo untuk membentuk koalisi permanen. Ini akan memperkuat konsolidasi elite politik di Indonesia dan memperkuat organisasi pemerintahan,\" ujar Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, dalam keterangannya, Senin (24/2/2025). Sebelumnya, komitmen ini juga disinggung Anis Matta di sela acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora periode 2024-2029 di Hotel Grandkemang, Jakarta, Sabtu (22/2/2024). Terlebih lagi, lanjut Anis Matta, ada banyak agenda-agenda besar strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang harus dieksekusi. Untuk mengeksekusi agenda tersebut, ujar Anis Matta, dibutuhkan koalisi permanen partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus agar agenda-agenda tersebut berjalan mulus. \"InsyaAllah dengan koalisi permanen ini agenda-agenda strategis Presiden itu bisa kita deliver, bisa kita eksekusi ya,\" tegas Anis Matta. Selain mendukung ide koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto, Partai Gelora juga mendukung Prabowo Subianto maju lagi di Pilpres 2029. Anis Matta mengatakan pencalonan Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan wujud hasil kesuksesan kepemimpinan pada periode saat ini, yang akan didukung oleh koalisi permanen KIM Plus. \"Kita akan mendukung beliau kembali sebagai calon Presiden 2029 nanti. Tapi beliau sendiri mengatakan, walaupun sudah didukung oleh Gerindra, beliau mengatakan bahwa kita harus sukses dulu. Jadi kita fokus untuk sukses dulu dalam periode ini insyaAllah, dan kita anggap pencalonan beliau nanti merupakan hasil dari sukses kita pada periode pertama mengelola pemerintahan,\" tutur Anis Matta. Terkait pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang dilantik pada Sabtu, Anis Matta meminta mereka segera melakukan konsolidasi struktur dan penyusunan program kerja selama bulan suci Ramadhan. \"Kita ingin menggunakan momentum bulan Ramadhan untuk dua pekerjaan besar. Yang pertama adalah konsolidasi struktur. Bagi yang strukturnya belum lengkap, segera dilengkapi,\" katanya. \"Yang kedua, kita manfaatkan bulan Ramadhan untuk penyusunan program kerja,\" tambahnya. Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora telah melantik 526 pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2025, yang terdiri dari 337 pengurus DPP dan 189 pengurus dari 38 DPW. Anis mengucapkan selamat kepada pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang telah dilantik. Dia mengatakan para pengurus baru merupakan generasi pemikul beban. \"Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menjadi pemikul beban untuk perjuangan kita, karena kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang berjanji, yang bersumpah untuk memikul beban untuk membangun bangsa kita,\" ujarnya. Dia mengatakan Partai Gelora ingin menjadi rumah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dia mengatakan pengurus DPP dan DPW yang baru sengaja dipilih dari berbagai generasi sebagai representasi masing-masing generasi. \"Bahwa kita tidak hanya mewakili kelompok tertentu, tapi kita mewakili seluruh populasi Indonesia,\" kata Anis. Tak hanya itu, Partai Gelora pun memastikan memiliki perwakilan pengurus dari setiap generasi yang saat ini ada, dari generasi baby boomers sampai Gen Z. \"Kita sengaja membuat di dalam pengurusan DPP ini perwakilan semua generasi itu ada,\" imbuhnya. Dia mengajak para pengurus baru bekerja dengan serius dan tekun dengan harapan melampaui kemampuan. Dia mengatakan Partai Gelora didirikan berdasarkan kesadaran sejarah. \"Supaya kita semuanya bekerja dengan harapan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita, sebab kalau kita tidak punya harapan kita tidak akan kuat menjalani hidup,\" ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Anis Matta juga memimpin pengucapan dan penandatanganan janji jabatan 73 anggota legislatif Partai Gelora periode 2024-2029. Lebih lanjut, Anis mengatakan Partai Gelora ingin berkontribusi nyata untuk Indonesia. \"Dan kita ingin menjalani, hadir untuk memberikan kontribusi dalam tahapan sejarah tersebut,\" tegas dia. (Ida)
Menteri ATR Terkapar Menghadapi Aguan, Sertifikat Milik Aguan di Pantura Tangerang Batal Dicabut
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA HARAPAN rakyat Banten terhadap Pemerintahan Prabowo untuk mempertahankan hak dan kedaulatan wilayah yang dicaplok oleh Aguan dkk, sepertinya sulit dicapai. Rakyat Banten harus menyusun kekuatan dan persatuan untuk melawan dengan caranya sendiri, apalagi Presiden Prabowo sampai hari ini masih bungkam tak bernyali menghadapi Aguan sang penjajah tanah pesisir Banten. Menteri ATR Nusron Wahid bak kaum Sofis yang hidup di zaman 400 SM. Dengan retorika meyakinkan pada rakyat Banten pada saat pencabutan SHGB bulan lalu, Nusron seolah memberikan angin segar bagi perjuangan rakyat Banten. Tetapi pada akhirnya Nusron membajak hak-hak rakyat dan membantu oligarki untuk mencaplok jengkal demi jengkal tanah pesisir Pantai Utara (Pantura) Tangerang tersebut. Artinya, terkait konflik lahan atau sengketa tanah di Pantura Tangerang, menunjukkan kapasitas Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang lemah. Ia tidak berhasil melawan kekuatan atau pengaruh dari seseorang atau kelompok yang disebut Aguan. Bagaimana bisa beberapa sertifikat tanah milik Aguan di Pantura Tangerang batal dicabut. Aguan tampaknya memiliki kekuasaan atau pengaruh yang lebih besar daripada pemerintah bahkan undang-undang, Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan antara lain: - Apakah Aguan menjadi monster bagi penegakan hukum di Indonesia?- Mengapa Menteri ATR tidak berhasil melawan Aguan?- Apa dampak dari kasus ini terhadap masyarakat terutama rakyat Banten?- Apakah ini akhir dari hilangnya kedaulatan NKRI di tangan oligarki?- Apa pemerintah tidak berpikir jika rakyat marah tak ada satu kekuatanpun yang mampu mencegahnya?- Apakah Ini tanda dimulainya perang antar-etnis karena kerakusan Aguan dkk dengan PIK 1, PIK2 dan pencaplokan di banyak wilayah di Indonesia? Perlawanan rakyat Banten diperkirakan akan meningkat terkait dicabutnya pembatalan sertifikat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid. Jika Menteri ATR berpihak pada Aguan dkk dengan dalih yang dibuat-buat maka, Forum Tanah Air mengecam dan akan terus berdiri tegak berjuang bersama rakyat Banten sampai terwujudnya rasa keadilan bagi rakyat kecil. Dengan demikian, perlawanan rakyat Banten diperkirakan akan meningkat karena pencabutan pembatalan sertifikat oleh Nusron Wahid selalu Menteri ATR. Dengan keputusan ini bisa dipastikan bahwa Pemerintahan Prabowo tidak berani melawan Aguan dkk. Jika kebenaran dan keadilan terus dinistakan, jangan salahkan rakyat mengambil langkah dan jalannya sendiri. Jika Presiden Prabowo tak mampu menghadapi Aguan dkk, biarkan rakyat Banten bertindak dengan kekuatan yang dimiliki. #Banten Melawan Aguan#Mentri ATR Masuk Angin#Macan Asia Terkapar Dibawah Pagar Laut#ForumTanahAir#FTAFrorBrighterIndonesia Rawe Rawe Rantas Malang Malang Putung, Rakyat banyak akan pertahankan bumi Banten dari penjajahan Aguan, sebagai bukti kecintaan kami pada Bumi Pertiwi (*).
OPA Berjalan Nagakrasi Semakin Kokoh
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan OPA atau Operasi Penyelamatan Aguan tampaknya sedang berjalan terbukti bahwa sertifikat pagar laut milik perusahaan Aguan menurut Menteri \"gagah\" yang kemudian \"melempem\" Nusron Wahid ternyata batal dicabut. Sementara Bareskrim Mabes Polri menyatakan ketidakterlibatan perusahaan Aguan dan Antoni Salim baik dalam pagar laut maupun SHGB atau SHM. Netizen berkomentar \"sudah diduga\". Dalam kasus terkait PIK 2 ini betul terasa ada benturan kepetingan rakyat dengan penguasa dan pengusaha. Yang kena sanksi hukum cukup asal ada saja, ecek-ecek, bukan penentu apalagi investor atau regulator. Pencabutan pagar laut belum tuntas, SHGB tidak menyentuh inti, PSN \"masih dievaluasi\", akhirnya proyek PIK 2 harus jalan terus. OPA yang sukses menjadi simbol bahwa negara telah kalah oleh cukong, kalah oleh naga-naga, kalah oleh cina jahat. Negara kerakyatan hanya narasi dalam konstitusi, negara hukum menjadi pemanis untuk sambutan-sambutan, negara bermoral sudah dibuang ke keranjang sampah, negara Pancasila semakin jauh dari nilai-nilai perumusannya. 9 Naga, 10 Naga, dan seterusnya tumbuh beranak pinak. PIK 1, PIK 2, dan seterusnya semakin mengokohkan kedigjayaan pemilik uang. Pemerintah menempatkan diri sebagai jongos atau abdi dalem. Melindungi dan memuliakannya. Mengerahkan aparat untuk balas jasa atas aliran cuan ke kantong-kantong pribadi. Suap menjadi mainan sehari-hari. Naga telah mencengkeram Garuda. Perisai di dadanya semakin tercabik-cabik. Disayat oleh kuku-kuku tajam Naga. Garuda sebagai lambang demokrasi sudah tak berbentuk lagi, diubah menjadi Cuankrasi atau Nagakrasi. Dari Naga, oleh Naga, untuk Naga. Dari Cina oleh Cina untuk Cina. Kekuatan global Republik Rakyat Cina menjadi kiblat bisnis, budaya maupun politik. Bahaya di depan mengancam bangsa Indonesia yang katanya merdeka. Seperti dahulu VOC memulai interaksi dengan dagang, bermitra, lalu berkuasa. 350 tahun, kok bisa. Minoritas menjajah mayoritas. Rakyat Indonesia dimiskinkan dan dipinggirkan. Para kolaborator atau penghianat berkeliaran dan hidup sejahtera. Cukup lama untuk membuat rakyat melawan dan berontak. Kini penjajahan itu tidak boleh terlalu lama. Naga tidak boleh terus menerus menguasai dan memperalat pejabat atau aparat. Kekuasan Naga harus dilawan, rakyat memang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Berontak adalah pilihan. Dimulai dari desakan agar aparat membongkar patung Naga PIK 2 yang menjadi lambang dari Cinaisasi, kolonialisasi, dan penggerusan demokrasi. Pagar laut dan sertifikasi tidak terkait Aguan dan perusahaannya. Bareskrim dengan tergesa-gesa mengumumkan tanpa pemeriksaan seksama. Menteri ATR tidak jadi mencabut Sertifikat perusahaan Aguan. Semua takut Aguan. Presiden \"ndasmu\" juga \"ngajedog wae\" tidak sedikitpun berani menyentuh Naga. Operasi Penyelamatan Aguan (OPA) berjalan. Sukses OPA memperkokoh Naga. Negara Demokrasi hanya menjadi pelajaran untuk anak-anak di ruang kelas sekolah. Praktek politik yang berjalan adalah Nagakrasi dan itu semakin kokoh saja. Nagakrasi itu modus dari kejahatan politik anti konstitusi dan ideologi. Menyuburkan kolusi dan korupsi. Tidak perlu mengejar sampai antartika, penjahat negara ada di depan mata.Dari Naga oleh Naga untuk Naga. Indonesia benar-benar dalam bahaya. (*)
Ketika Bung Bowo Merasa Mirip Bung Karno
BEBERAPA pekan ini jutaan masyarakat kaget dan tak menyangka. Presiden yang digadang-gadang mampu menyajikan perubahan, ternyata jauh lebih parah dari presiden sebelumnya. Kedok ini tersingkap saat sang presiden memekikkan kata \"Hidup Jokowi\". Teriakan yang sangat menyakitkan saat jutaan rakyat mendesak \"Adili Jokowi\". Rakyat kini sudah mati harapan dan masa depan. Bung Bowo memang pengagum Bung Karno. Kekaguman itu ia tampakkan dalam berbusana. Kaca mata hitam, jas warna krem dengan empat kantong besar-besar, adalah ciri khasnya. Bung Wowo berhasil menjiplaknya. Paling anyar ia meniru pidato Bunb Karno yang serak-serak menggelegar. Sayang sekali pidatonya bukan soal patriotisme, perjuangan dan harga diri, tetapi soal ikrar dan sumpah kesetiaan pada Jokowi. Sungguh memalukan. Patriotisme Prabowo nyungsep bersama kasus pagar laut. Ia tak punya nyali menghadapi Aguan. Ia malah masuk perangkap berdiri di barisan para pengkhianat. Penetapan Kepala Desa Kohod sebagai tersangka kasus pemagaran laut justru menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa tidak langsung ditangkap dan ditahan. Mengapa pula hanya sebatas Kepala Desa, bukan otak intelektualnya. Padahal publik tahu bahwa inilah kasus pengkhianatan terbesar sepanjang republik berdiri. Aguan diduga melakukan subversi terselubung berkedok investasi. Tampak nyata polisi berbelit-belit menangani kasus ini. Nuansa tarik ulur dan kongkalingkong para penjilat Aguan menandakan bahwa ada sosok kuat yang menjadi bekingnya. Motif dan sang dalang harus mereka selamatkan. Jangan sampai terbongkar. Mimpi besar Prabowo menjadi Tokoh Asia yang disegani dan diperhitungkan, terganjal oleh para loyalis Jokowi. Maka jangan heran jika pidato Prabowo tidak sejalan dengan kebijakan yang dieksekusi oleh para menteri, penegak hukum baik KPK, kejaksaan, maupun kepolisian. Prabowo tidak menyadari bahwa Jokowi adalah makhluk yang paling licik di republik ini, mania terhadap kekuasaan, dan sadis terhadap rakyat kecil lewat kebijakan yang dipaksakan. Proyek Strategis Nasional adalah kedok untuk menggarong uang rakyat sebagaimana laporan PPATK dana PSN 36,68 persen mengalir ke kantong-kantong pribadi, pejabat, dan oligarki. Prabowo tidak sadar bahwa dengan mempertahankan kedekatannya dengan Jokowi, akan menggiringnya ke tepi jurang untuk dikubur hidup-hidup secara politik oleh kekuatan oligarki lewat pengaruh Jokowi. Pekik \"Hidup Jokowi\" saat rakyat berteriak \"Adili Jokowi\" seolah Kabinet Merah Putih sedang menantang gelombang perlawanan terhadap tuntutan rakyat untuk menyeretnya ke pengadilan. Sebagian rakyat dan para tokoh memang masih ada yang menganggap bahwa jilatan Prabowo terhadap Jokowi merupakan taktik untuk meninggalkan Jokowi tanpa harus bergesekan. Prabowo sedang berjuang dari dalam. Tapi publik yang waras menilai hal itu sebagai langkah konyol, mengingat Jokowi sudah terbukti menjadi satu satunya pemimpin yang ucapannya selalu bertolak belakang dengan perilakunya. Prabowo akan kehilangan momentum besar dan segera ditinggalkan rakyat jika penyerobotan laut tak diproses tuntas. Berdasarkan penelusuran media, Aguan diyakini berada di balik semua pelanggan PSN PIK 2. Negara akan semakin loyo menghadapi pengkhianat jika gembong kejahatan tidak ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tindakan Aguan sudah melampaui batas kewajaran. Sebagai warga negara yang seharusnya taat, malah menjadikan penegak hukum sebagai alat untuk merampok negara. Penuntasan pagar laut dipastikan akan molor sambil menunggu masyarakat lupa dan pecah konsentrasi. Karakter psikologis rakyat Indonesia yang mudah lupa, gampang sekali dialihkan dengan memunculkan isu baru. Rakyat lupa terhadap masalah utama. Mereka tidak fokus pada masalah yang sebenarnya hingga akhirnya lenyap tak berbekas. Prabowo tak sadar saat ini ia sedang menari dan berdansa di atas genderang yang ditabuh Jokowi, sang psikopat yang menjadi sumber dari segala sumber masalah di negeri ini. (Editorial).
Ndhasmu Lebih Rendah dari Singa dan Monyet
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih FOTOGRAFER Evan Schiller dan istrinya, Lisa Holzwarth punya minat yang besar mengamati kehidupan hewan-hewan liar, khususnya harimau, singa dan hewan besar lainnya. Di sebuah wilayah daerah Selinda Botswana utara, mereka menemukan kerumunan monyet sebanyak 30 sampai 40 di semak-semak. Keriuhan itu tampaknya dipicu oleh kedatangan dua ekor singa betina. Dengan segera, para monyet berlarian menyelamatkan diri. Namun malang salah satu monyet yang menggendong anaknya tertangkap rahang singa betina. Anak monyet itu terus berpegangan erat di tubuh ibunya yang nyaris sekarat. Anak monyet malang mencoba melarikan diri dari bahaya serangan singa dengan berusaha memanjat pohon, tetapi ia tak punya cukup kekuatan. Melihat hal itu perhatian sang singa betina berubah. Ia melepaskan ibu monyet dan mendatangi anak monyet yang ketakutan. Sang singa mengelus lembut bayi monyet yang ketakutan diambilnya dengan mulutnya dan diajaknya pergi. Lalu dia duduk dengan bayi monyet di antara dua kakinya. Bayi monyet tersebut merasa aman dan nyaman. Tiba-tiba dua ekor singa jantan mendekati singa betina yang sedang berduaan dengan bayi monyet. Secara mengejutkan, singa betina merasa terganggu dan mengusir secara agresif kedua singa jantan yang dianggap telah mengganggunya. Di tengah kekacauan ini, monyet laki-laki besar yang ternyata ayahnya sedang menunggu di atas pohon turun untuk menyelamatkan anaknya ke tempat yang aman dan bayi monyet kecil sekarang aman di pelukan ayahnya. Kisah nyata ini menjadi pelajaran ( ibrah ) dan renungan manusi bahwa kedua hewan tersebut tidak pernah mengenyam pendidikan etika dan moral, tetapi oleh Tuhan menganugerahkan Singa di beri rasa belas kasih dan Monyet di beri kekuatan berjuang untuk menyelamatkan anaknya apapun resikonya. Manusia berwatak hewan, mereka hilang untuk bisa hidup bersama saling mengasihi, menghormati, menghargai dan saling melindungi, berubah menjadi hewan liar saling memangsa dan membunuh. Bagaimana bisa terjadi seorang Presiden tidak bisa melindungi rakyatnya, di depan Ndhasmu dan Matamu. Naga Besar sedang memangsa rakyatmu kaum pribumi. tidak bisa melindungi bahkan memfasilitasi Naga Besar silahkan siapa yang ingin diusir, dimangsa sesukamu. Pemimpin dungu, kejam dan sadis, harus belajar dari \"Singa\" yang memiliki belas kasih, dan harus belajar dari \"Monyet\" yang memiliki tanggung jawab melindungi keselamatan anak - anaknya apapun resikonya. Tak ada gunanya apapun jabatanmu sebagai Presiden, Menteri, kalau sudah jadi badut Oligarki, watak dan tabiatnya akan berubah menjadi hewan liar, tidak bisa melindungi keselamatan Rakyat, Bangsa dan Negara, \"Ndhasmu\" lebih rendah dari Singa dan Monyet. (*)
Kepengurusan DPP Partai Gelora 2024-2029 Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender
Jakarta | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi melantik 526 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Periode 2024-2029. Prosesi pelantikan digelar secara hybrid di Ballroom Hotel Grandkemang Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2025) sore. Pelantikan juga diikuti dengan pengucapan janji jabatan 73 anggota legislatif Partai Gelora. Pelantikan dan pengucapan janji sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta. Jumlah pengurus DPP yang dilantik sebanyak 337 orang dan jumlah pengurus dari 38 DPW sebanyak 189 orang. Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta lantas memimpin pekik sumpah janji jabatan pelantikan tersebut. Seluruh pengurus, kader dan anggota legislatif Partai Gelora mengikuti pekik sumpah janji tersebut. \"Sebelum saya mengambil janji jabatan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara semuanya. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan janji jabatan sesuai agama masing-masing?\" tanya Anis Matta. \"Bersedia,\" jawab para kader secara serempak. Seluruh peserta lantas berjanji memegang teguh pada nilai-dan agama dalam bertindak dan berprilaku. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan, AD/ART dan peraturan partai. Kemudian berkomitmen dengan disiplin dan etika partai serta tunduk dan setia kepada kebijakan, serta mematuhi keputusan pimpinan partai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029 ini, ada 5 pimpinan Badan Pengurus Harian (BPH) Partai Gelora. Mereka adalah Anis Matta selaku Ketua Umum, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum, Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, Achmad Rilyadi selaku Bendahara Umum, serta Rofi Munawar sebagai Koordinartor Pelaksana Harian. Dalam sambutannya, dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029 ini, sejumlah purnawirawan TNI, diplomat, artis, jurnalis dan lain-lain bergabung ke Partai Gelora. Antara lain Laksda TNI (Pur) Dadang Irawan, Mayjen TNI Tomi Basari Natanegara dan Marsma TNI Eko Rislanto. Lalu, ada artis senior Renny Djajoesman (Renny Retno Yuskarini). Kemudian ada mantan Duta Besar Laos Raden. P. Pratito Soeharyo dan Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Ple Priatna, serta jurnalis senior Asep Setiawan. \"Saya tidak tahu, apakah ini anomali atau bukan? Ketika Partai Gelora pada Pemilu 2024 lalu, tidak lolos parliamentary threshold, sehingga tidak punya anggota di DPR RI. Banyak orang yang berpikir bahwa perjalanan Partai Gelora selesai,\" kata Mahfuz Sidik. Namun yang terjadi, menurut Mahfuz, justru sebaliknya. \"Animo masyarakat bergabung dan dukungan ke Partai Gelora semakin bertambah dan tercermin dari susunan kepengurusan yang bertambah banyak dan semakin beragam,\" ujarnya. Mahfuz mengatakan, kepengurusan di DPP Partai Gelora 2004-2029 terdiri dari beragam usia. Yakni Gen Z 8,63 persen, Milenial 28,27 persen, Gen X 54, 56 persen dan Baby Boomer 8,63 persen. Sedangkan berdasarkan komposisi gender sebanyak 68, 75 persen laki-laki dan 31,25 persen perempuan. \"Perlu kami sampaikan bahwa setelah pelantikan ini jajaran DPP masih akan melengkapi jajaran kepengurusan sampai level departemen. Jadi ini masih belum tuntas,\" ujarnya. Kokohkan Peran Dalam kesempatan ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan Partai Gelora ingin mengokohkan peran dan posisinya dalam membangun Indonesia bersama pemerintahan Prabowo Subianto. Dia mengatakan narasi peneguhan peran dan posisi itu, akan dituangkan dalam narasi mars Partai Gelora yang baru, yang akan segera di-launching dalam waktu dekat \"Jadi sekarang ini kita sedang memperkuat narasi dari mars Partai Gelora Indonesia dan insyalaah dalam kesempatan yang tidak lama, dan dalam momen yang penting bagi kita, kita akan launching mars Partai Gelora Indonesia yang baru,\" ujar Mahfuz. Dia mengatakan, perubahan juga dilakukan pada logo Partai Gelora. Dia mengatakan warna baru itu ingin dibangun Partai Gelora di periode pengurus 2024-2029. \"Biru tetap menonjol, merah putih lebih terlihat dan ini adalah satu suasana yang ingin kita bangun mulai 2025 ini atau mulai pengurusan periode baru. Kita akan bekerja lebih kuat, bekerja lebih sungguh-sungguh dan mewarnai Indonesia melalui Gelora Indonesia,\" ujarnya. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menegaskan, bahwa Partai Gelora akan menjadi generasi pemikul beban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga secara perlahan-lahan, Partai Gelora mulai menjelma menjadi rumah bagi seluruh rakyat Indonesia. \"Seperti tadi kata Pak Sekjen, walaupun kita tidak mencapai parlementary threshold pada Pemilu 2024 lalu, tetapi kita justru mendapatkan respon yang baik, lebih banyak orang yang ingin bergabung dengan Partai Gelora,\" ujar Anis Matta. Anis Matta mengatakan, Partai Gelora memiliki perbedaan yang fundamental dengan partai lain, yakni tidak mewakili kelompok tertentu seperti halnya partai lain. \"Semua orang bisa bergabung dalam rumah ini (Partai Gelora). Di Partai Gelora semua punya ruang sendiri, tidak perlu ada pertengkaran. Partai Gelora itu menggambarkan populasi Indonesia secara keseluruhan,\" ujarnya. Hal ini, menurut Anis Matta, terlihat dalam perwakilan semua generasi, tidak hanya sekedar masalah gender di dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029. \"Representasi generasi ini penting, karena pada dasarnya manusia menghadapi tahapan pembelajaran yang benar benar berbeda pada setiap dua puluhan tahun,\" tegasnya. Anis Matta menilai generasi 20-an memiliki cara berpikir yang berbeda dengan generasi 40 atau 60-an, apalagi generasi diatas 60-an. \"Generasi 60-an itu lebih historis, dan basisnya adalah memori. Dan isi memorinya di kepalanya, biasanya adalah kekalahan demi kekalahan. Tapi kalau generasi 20-an, mereka lebih futuristik. Di kepalanya adalah mimpi dan harapan. Nah, kita akan bekerja dengan harapan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita seperti generasi 20-an,\" pungkasnya. (*)
Jokowi Adu Domba Prabowo dan Megawati
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI HAMPIR bersamaan, Jokowi melempar bom atom politik ke Prabowo dan Megawati. Ledakan pertama yang dahsyat, Prabowo terancam lengser dari kursi presiden yang baru seumur jagung. Ledakan kedua yang juga tak kalah brutal, Sekjend PDIP menjadi tahanan KPK. Perayaan ulang tahun partai Gerinda benar-benar menjadi trigger dari sebuah konspirasi jahat yang langsung menohok Prabowo dan Megawati. Berbalas pidato yang menjadi “psy war” antara presiden terpilih dan mantan presiden itu, mengawali momentum pecah kongsi dan bulan madu keduanya. Dimulai dengan pidato bersayap dan tendensius Jokowi, “Tak ada presiden yang paling kuat di dunia selain Pak Prabowo”. Berlanjut Jokowi mengatakan “Buktinya sampai hari ini tak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo”. 7- Spontanitas Prabowo mengkounternya dengan narasi “Kemenangan pilpres 2024 karena didukung Bapak Jokowi”. Selanjutnya, keluar pernyataan teriak Prabowo “Hidup Jokowi, Hidup Jokowi, Hidup Jokowi” yang kontroversial dan tentu saja berdampak kemana-mana. Kemudian tidak berselang lama, publik disuguhkan keriuhan penahanan Sekjend PDIP-Hasto Kristiyanto oleh KPK. Kedua kejadian itu layak dinobatkan sebagai peristiwa “politic of the year”yang beririsan dan berkelindan dengan sosok Jokowi, Prabowo dan Megawati. Paripurna friksi dan kecenderungan konflik tiga pemimpin paling berpengaruh di republik ini. Jokowi mulai mendongkel Prabowo sembari memanfaatkan Megawati yang hubungannya sudah lama berjalan tak harmonis. Jokowi terendus melakukan “kiling me softly” kepada Prabowo. Jokowi dengan pidatonya tersebut seperti sedang menjadikan Prabowo sebagai umpan yang matang. Provokasi Jokowi itu kemudian dibalas Prabowo yang menjadikan Prabowo masuk perangkap Jokowi. Hasilnya, demonstrasi besar-besaran dan masif dari mahasiwa dan masyarakat sipil menerjang Prabowo. Kecaman publik, pembunuhan karakter dan Prabowo terancam lengser dari kursi presiden (kudeta). Sisi lain, Jokowi juga menunjukan kelihaian dan kelicikannya, dengan menjadikan kader strategis PDIP itu menjadi pesakitan KPK. Tujuannya tak lain membangun permusuhan dan kebencian PDIP terhadap kepemimpinan Prabowo sebagai presiden dan kepala pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap proses hukum Sekjend PDIP. Bagi Jokowi ini keberhasilan seperti sedang melakukan “sekali tepuk dua nyamuk jatuh”. Jokowi tampaknya berusaha keras membuat “fait accompli” terhadap Prabowo dan Megawati. Dengan harapan saling serang dan menjatuhkan antara Prabowo dan Megawati. Ini ditenggarai sebagai skenario busuk Jokowi dalam memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden pengganti Prabowo. Akankah rakyat termasuk di dalamnya Mahasiswa, Prabowo dan Megawati menginsyafi peristiwa yang demikian?. Mampukah semua entitas politik dan gerakan massa aksi menyadari sepenuhnya konstelasi dan konfigurasi politik tensi tinggi ini?. Mungkinkah Jokowi tetap berjaya memuaskan ambisi dan nafsu berkuasanya?. Atau sebaliknya, politik adu Domba Jokowi terhadap Prabowo dan Megawati menimbulkan serangan paling mematikan kepada Jokowi. Mari kita tanya pada Garuda yang patah sayapnya dan Banteng yang terluka. (*)
Mahasiswa Mulai Mereaksi 100 Hari Omon-omon
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MESKIPUN Prabowo pernah terserang stroke semoga tidak berpengaruh pada pola pengambilan kebijakan politiknya dalam menunaikan jabatan sebagai Presiden. Jabatan yang telah diimpikannya bertahun-tahun. Dapatkah ia konsisten pada sumpah untuk berbuat demi rakyat bukan kepentingan diri atau kroni? Kebijakannya tidak jelas seperti mengikuti naluri saja, mudah marah seperti orang dengan kekuasaan besar di tangan, bawahan enak ditunjuk-tunjuk, namun ciut nyali menyebut orang yang ditakuti. Jokowi, misalnya. Sangat hati-hati untuk tidak menyinggung persaannya. Bahkan dipuji-puji. Ini bukan strategi, tapi fakta dari ciut nyali. Rekor baru pecah, Presiden dengan usia jabatan baru 100 hari sudah didemonstrasi. Mahasiswa berbagai kota mengkritisi kebijakan Prabowo. Orang lingkarannya membela bahwa ini akibat kesalahan informasi atau miskomunikasi. Tetapi itu alasan sumier, nyatanya adalah pemerintahan Prabowo memiliki masalah. Lebih banyak omon-omon atau terlalu gede omong ketimbang bukti nyata. Foto Prabowo dan Gibran dibakar, terselip juga pembakaran foto Mayor Teddy yang nampak semakin aktif memfungsikan diri sebagai \"orang berpengaruh\". Melengkapi \"duo bocil\" dalam pemerintahan Prabowo, yaitu G&T Gibran dan Teddy. Tampilan komplit dari Teddy mantan ajudan, Sekretaris Kabinet, hingga Teddy Bear sang boneka mainan lucu itu. Tampilan artis juga. Dipicu oleh teriakan \"hidup Jokowi\" dan \"Ndasmu\" yang memberi pesan bahwa Prabowo itu tak bisa dipisahkan dariJokowi, membuat harapan untuk menjadi antitesis atau mengubah pola pemerintahan terdahulu pupus sudah. Dengan pidato maka keajegan ikut goyah. Meledak-ledak namun kehilangan arah. Potensi blunder besar saat pidato di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mahasiswa menyebutnya Indonesia gelap. Tidak menjadi terang, bahkan ada celetukan habis gelap terbitlah gelap gulita. Prabowo dalam 100 hari kekuasaannya tidak mampu membuat fondasi yang kokoh untuk kemajuan ke depan. Kebijakan efisiensi beradu dengan bangunan potensi korupsi, pemangkasan pun berpadu dengan penggendutan. Menjadi bahan tertawaan. Gerakan aksi mahasiswa akankah membesar ? Tergantung sikap Prabowo. Jika represif, maka dipastikan akan membesar dan membuka peluang Prabowo tumbang, tetapi bisa pula diredam jika ada langkah pembuktian seperti reshuffle Menteri titipan Jokowi, cabut PSN PIK 2, beri sanksi Aguan atas berbagai pelanggaran, keluarkan Perppu Pimpinan KPK, ganti Kapolri, hingga mempersilahkan penyelidikan dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme Jokowi. 100 hari omon-omon telah menimbulkan reaksi. Prabowo jangan merasa telah mendapat mandat penuh rakyat, banyak rakyat meyakini kursi kepresidenannya didapat dengan cara curang. Prabowo Gibran lho, bukan sendirian. Jadi sesungguhnya yang dikritisi bahkan dilawan oleh mahasiswa dan kekuatan oposisi lainnya saat ini adalah koalisi Jokowi-Gibran-Prabowo. Ketiganya merepresentasi rezim bobrok dan kebobrokan berkelanjutan. Setelah serempak di mana-mana muncul grafiti adili Jokowi, berbalas hidup jokowi, kini Prabowo mendapat serangan. Mahasiswa yang ditunggu-tunggu muncul juga. Mereka melihat potensi kegelapan bakal muncul di era Prabowo Gibran. Rezim dan para pendukung menyatakan, kan baru 100 hari, justru 100 hari itu ternyata Prabowo tidak membuat fondasi perbaikan yang kokoh. Artinya tidak ada harapan. Muak dengan dalih sabar atau strategi atau nanti Prabowo akan kembali ke jati dirinya. Jati dirinya yang mana? Faktanya koruptor akan dimaafkan, Cina jahat tetap merajalela, Kepres PKI tidak dicabut, makan gratis terus jadi isu, penegakan hukum tidak steril kepentingan politik, playing victim, Jokowi malah dijunjung tinggi. Mahasiswa wajar marah. Mereka mewakili aspirasi rakyat yang cerdas dan merdeka. (*)
Lukisan, Tagar, dan Lagu yang Ditakuti Penguasa
BICARA Indonesia adalah bicara tentang utang yang menggunung, korupsi tak terbendung, dan pejabatnya yang suka mengaum. Bicara Indonesia adalah bicara tentang pemimpinnya yang tak punya kapasitas, kapabilitas, dan rasa malu. Bicara Indonesia adalah bicara tentang tokoh-tokohnya yang mudah marah, antikritik, dan tak mau belajar dari masa lalu. Kata orang, inilah kualitas pejabat di negeri Konoha. Mereka takut pada isu-isu yang tak substansial. Mereka resah dan gelisah pada karya seni, mereka gemetar pada tanda pagar, dan mereka frustasi pada lirik musisi. Karya seni lukisan Yos Suprapto menjadi korban pertama kepanikan penguasa. Hanya gara-gara lukisannya mirip Jokowi, presiden produsen utang terbanyak sepanjang sejarah, pamerannya di Galeri Nasional Jakarta harus dibatalkan. Penguasa tak kurang ide untuk memperkarakan masyarakat. Setelah penguasa membatalkan pameran lukisan, polah berikutnya menyoal tanda pagar #KaburAjaDulu. Tagar ini viral di media sosial hingga membuat penguasa alergi dan gatal. Hashtag anak-anak muda kreatif yang menyoroti mahalnya pendidikan dan sulitnya pekerjaan di dalam negeri, dihardik oleh penguasa yang kepanasan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Noel Ebenezer murka. Loyalis Jokowi Prabowo ini menyarankan orang orang yang pergi keluar negeri jangan balik lagi. Sungguh jungkir balik logika Noel. Belum pernah terdengar Noel menyoal para koruptor yang kabur keluar negeri menggondol duit rakyat. Ia lebih lincah mencibir anak muda yang ingin berkarir di negeri orang. Tuduhan sadis dimuntahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. \"Abdi Dalem Raja Jawa\" ini menuduh pihak-pihak yang setuju dengan Tagar #KaburAjaDulu tidak punya jiwa nasionalisme. Lagi-lagi jalan pikirannya terseok-seok. Apakah Bahlil pernah mempertanyakan nasionalisme perusak lingkungan, backing judi online, dan bandar pinjol? Akrobat dua pejabat negara itu sungguh memiriskan bahkan memuakkan. Mereka bukannya mengoreksi kinerja Kementerian masing masing, tetapi malah mencari-cari perkara anak muda. Noel seharusnya memastikan tidak ada pengangguran di Indonesia, bukan mengusir anak-anak yang punya cita cita mulia. Noel seharusnya mengurangi ekspor tenaga kerja nonskill, bukan membenci anak-anak muda yang punya talenta. Demikian juga Bahlil, engkau seharusnya menuntaskan persoalan di kementerian ESDM, bukan mencari-cari perkara anak muda. Engkau ingin mencitrakan diri, seakan akan engkau bekerja. Ada berapa korupsi di sektor pertambangan yang bisa engkau tuntaskan wahai Bahlil? Ada berapa pelaku mafia migas dan tambang yang engkau bereskan, wahai Bahlil? Persoalan di internal kementrian jauh lebih urgen diselesaikan ketimbang selalu bikin ulah dan bikin perkara kepada generasi muda. Mengada-ada pula. Sulit berharap ada perubahan pada dua menteri yang tak paham urusan kenegaraan. Apalagi wakil presiden yang di setiap kunjungan selalu dijauhi rakyat. Paling anyar penguasa menyoal lagu berjudul Bayar Bayar Bayar milik kelompok musik Sukatani. Musisi asal Purbalingga itu dilarang muncul di semua platform musik karena lirik lagu mereka dianggap tidak pantas dan melanggar norma-norma sosial. Sukatani akhirnya meminta maaf, meski mungkin dengan sejuta paksa. Ini akibat dari ulah penguasa yang tak bisa kerja. Sungguh kebodohan itu ternyata menyebar dan menular. (Editorial).
POPULER
