ALL CATEGORY
Masa Depan Indonesia Hanya Katanya
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJALAN dengan analisis Naom Chomsky dalam buku Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda, Chomsky menjelaskan, melalui media penguasa bisa menciptakan ilusi menakutkan kemudian menjadikan ilusi tersebut sebagai musuh bersama sehingga penguasa itu mampu menggerakkan masa yang cemas dan takut akan bahaya yang sebenarnya hanya ilusi. Presiden Prabowo juga memberikan ilusi bahwa masa depan Indonesia cerah. Prabowo hanya mengutip diprediksi oleh Goldman Sachs, perusahaan investasi dan keuangan dunia, yang memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050 mendatang. Sangat terasa hanya provokasi politik yang meninabobokan dengan tujuan tertentu. Dalam waktu dan situasi politik yang berbeda, Prabowo Subianto juga membuat ilusi yang menakutkan Indonesia bubar, seperti dalam Video berdurasi 1 menit 13 detik. Prabowo berpidato dengan lantang dirilis melalui akun Facebook resmi partainya saat Indonesia menjalani tahun politik pilkada serentak 2018 dan menjelang pemilu 2019. Isi lengkap pidato Prabowo dalam video tersebut : \"Saudara-saudara!\'\"Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030\" \"Bung!\"\"Mereka ramalkan kita ini bubar, elit kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa\" \"Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa.\" \"Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang! Semakin culas!Semakin maling!\" Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Rujukan Prabowo Indonesia cerah dari prediksi Goldman Sachs dan Indonesia bubar tahun 2030 dari Novel Ghost Fleet. Pidato Prabowo Subianto selama ini (sebelum dan setelah jadi presiden) itu hanya prediksi atau ilusi dari orang lain, hanya katanya bukan dari rencana kerja pembangunan yang terukur. Indonesia cerah dan Indonesia bubar, sama sama dari Prabowo Subianto muatannya sama sang presiden sedang bersolek menjadi manusia bijak dan keluar sebagai pahlawan Tidak ada yang salah dengan hal ini, namun menjadi salah apabila Prabowo menggunakan infrastruktur kekuasaan membungkam aspirasi masyarakat dan melakukan kontrol dan pengendalian media demi menutupi kesalahan yang sedang dilakukan. Kalau itu terjadi negara dalam bahaya. (*)
Bank Emas Ala Mister Ndhas, Simpanan Rakyat Bisa Amblas
ADA ada saja ide Mister Ndhas. Seratus hari jadi presiden sudah banyak isi kepala yang dimuntahkan. Muntahannya langsung saja ditelan oleh anak buahnya, tanpa harus memfungsikan nalar kritisnya. Mereka tak peduli, apakah ide itu punya dampak buruk bagi rakyat atau tidak. Yang penting loyal. Setiap gagasan, selalu dijawab oke gas, oke gas. Maklum, mereka bukan ahli yang punya kemampuan lebih. Mereka hanyalah kaum hore yang bisanya tepuk tangan dan bersorak sorai. Modal mereka adalah masa lalu, di mana mereka berjasa memenangkannya dalam Pilpres. Maka ada saja perilaku pembantu Mister Ndhas yang aneh aneh. Terakhir ada menteri berpidato layaknya tukang obat. Gestur tubuhnya tak menarik dan sepanjang pidato baca teks. Ada pula pembantu yang selalu pasang tampang angker, sombong, dan arogan agar tampak pintar. Mister Ndhas baru saja meluncurkan lembaga pengumpulan dana bernama Danantara yang kelak bisa menjadi semacam dana abadi negara. Pro kontra belum usai, kini Mister Ndhas menelorkan program baru bernama Bank Emas. Potensi Bank Emas menurut Mister Ndhas cukup bagus, sebab produksi emas di Indonesia sudah naik dari 100 ton menjadi 160 ton dalam setahun. Oleh karena itu Mister Ndhas ingin memperbaiki ekosistem pelayanan untuk mengoptimalkan cadangan emas di negara ini. Indonesia yang kata Mister Ndhas punya cadangan emas keenam di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Seluruh anak bangsa diminta bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan. Ide Mister Ndhas langsung disambut Menteri BUMN Erick Thohir. Ia langsung cari muka dengan meminta seluruh masyarakat menampung emasnya di Bank Emas. Etho panggilan lain Wrick Thohir mengatakan potensi emas yang ada di tangan masyarakat 1.800 ton, ada yang di bawah bantal, ada di toilet, di balik batu bata, agar disimpan di Bank Emas. Etho pun langsung menugaskan PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia untuk menjadi bank emas. Bersediakah masyarakat menyimpan emasnya di Bank Emas? Ada beberapa dampak buruk yang perlu dipertimbangkan antara lain: risiko kehilangan atau pencurian emas, biaya penyimpanan dan pengelolaan yang tinggi, risiko fluktuasi harga emas yang tidak stabil, kurangnya transparansi dan regulasi yang ketat, potensi penipuan atau skema ponzi. Publik pasti masih ingat kasus penipuan emas batangan di Antam berkedok reseller. Publik pasti belum lupa ada 152 kg emas di butik logam mulia. Jadi, di tengah reputasi yang buruk dan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap masyarakat, apakah pola pola pengumpulan harta rakyat akan berhasil? Bagaimana mekanisme pengambilan jika pemilik emas ingin pakai untuk arisan, lebaran atau kawinan? Benarkah mudah dan bebas bea. Jangan jangan emas kita habis dan berubah jadi besi tua karena terkuras biaya penyimpanan. Jika emas kita sudah aman di balik bantal kenapa harus dititipkan ke negara? (Editorial).
Jenderal Tyasno dan Jenderal Prabowo Sepakat Kembali ke UUD 1945
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PADA tahun 2004, setelah Jenderal Tyasno Sudarto lengser dari KSAD, Prabowo Subianto yang baru kembali dari Yordania menemui langsung beliau. Dua Jenderal tukar pikiran dan gagasan atas situasi yang terjadi dan berkembang saat itu. Khususnya tentang UUD 45 yang telah diamandemen oleh MPR seolah - olah atas nama rakyat, sekalipun sesungguhnya tidak atas mandat rakyat Indonesia mengubah UUD 45 menjadi UUD baru. Prabowo Subianto menyampaikan keinginan akan membuat dan mendirikan partai, Tyasno Sudarto merestuinya tetapi tidak akan ikut dalam partai apapun selama negara di kendalikan oleh UUD ilegal (saat ini dikenal dengan nama UUD NRI 1945 atau lazim disebut UUD 2002). Selama negara dikendalikan oleh UUD ilegal karena bukan dan tidak atas persetujuan rakyat hanya di buat oleh MPR yang merekayasa dirinya atas nama rakyat dengan kendali dan skenario kekuatan asing yang ingin mengubah negara Pancasila dan UUD 45 menjadi negara \"liberal, kapitalis dan individualis\", maka produk negara semuanya akan \"ilegal\". Amandemen UUD 45 sampai 97% merubah pasal pasalnya, otomatis telah menghapus negara Proklamasi 17 Agustus 1945, di lakukan secara \"Ilegal\" , prosesnya \"Ilegal\" maka produk UUD 2002 menjadi \"Ilegal\". Pada tahun 2002 hasil amandemen UUD 45 Jenderal Tyasno Sudarto telah menyampaikan semua informasi intelijen meminta Presiden Megawati menolak hasil final amandemen ke empat UUD 45, sekalipun akhirnya gagal mencegahnya. Prabowo dan Tyasno saat itu (2004) sudah memprediksi ke depan akan terjadi tragedi kerusakan tata kelola pemerintahan paska perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 dan akan menyentuh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI dipertaruhkan eksistensi dan keselamatannya. Dalam pemahaman yang sama bahwa amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002, membahayakan, mengancam keutuhan, kedaulatan dan keselamatan NKRI Atas pemahaman bersama, masing-masing bersepakat : Pertama, Jenderal Tyasno akan tetap di luar institusi negara dan tidak akan masuk partai apapun Kedua, Jenderal Tyasno Sudarto merestui Prabowo Subianto mendirikan partai dengan niat menjadi kekuatan untuk mengembalikan negara kepada Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, Prabowo Subianto berjanji kepada Tyasno Sudarto bahwa akan berjuang sekuat tenaga, bisa mendirikan partai untuk mengembalikan negara, kembali pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam perjalanan sejarahnya Prabowo Subianto (PS) pada tanggal 20 Oktober 2024 resmi menjadi Presiden RI, tidak ada alasan dan dalih apapun harus mewujudkan kesepakatan dan janjinya dengan Jenderal Tyasno Sudarto (satu berjuang di dalam dan satu di luar), PS dengan kekuatan dan kekuasaannya harus memenuhi keinginannya NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45. Jenderal Prabowo Subianto ingatlah kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto di tahun 2004 sama sama sebagai patriot TNI sejati demi keselamatan bangsa dan negara, NKRI *Kembali ke Pancasila dan UUD 45 asli*. (*)
Indonesia Terang: Jokowi Diadili atau Prabowo Tumbang
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MAHASISWA bergerak merupakan fenomena politik bagus sebagai penggugah bagi elemen rakyat lain untuk menyuarakan hal yang sama. Suara mahasiswa adalah gaung dari aspirasi rakyat yang terpendam. Mahasiswa merupakan agen perubahan sosial. Terbiasa untuk bangkit di saat kritis. Bagi pemerintah gerakan bertema Indonesia gelap menjadi warning bahwa pemerintahan Prabowo dikritisi dan tidak boleh merasa nyaman dengan politik asoy geboy. Nikmat bersama Gibran seolah-olah dipercaya penuh oleh rakyat. Tidak peduli dengan semangat perubahan yang lama diinginkan rakyat. Mahasiswa berteriak karena pemerintahan Prabowo itu beku dan tidak memberi harapan. Kepercaan rakyat yang diklaim ternyata semu bahkan palsu. Kuat keyakinan bahwa Prabowo menjadi Presiden berdasarkan atas kecurangan kerja Jokowi. Latar belakang gerakan mahasiswa adalah kekecewaan atas puja-puji pada Jokowi. Prabowo hanya memanjangkan tangan. Jokowi dinilai rakyat telah gagal memimpin bangsa. Sebagaimana rilis OCCRP Jokowi memang korup, kolusif dan menjalankan politik dinasti. Seluruhnya kriminal. Jokowi juga pelanggar HAM berat dalam kasus KM 50 misalnya, lebih membela PKI ketimbang TNI dan rakyat yang ikut menumpasnya. Jokowi pembohong dan pengkhianat. Kebijakan Jokowi dalam kasus Rempang dan PIK 2 dinilai menjual dan membahayakan kedaulatan negara. Sayangnya Prabowo berkhidmat dan sangat mengapresiasi Jokowi. Mahasiswa tentu marah. Indonesia akan terang jika hukum dapat ditegakkan. Artinya Jokowi harus diadili untuk diminta pertanggungjawaban atas kejahatan politik yang dilakukannya baik KKN, pelanggaran HAM, pengkhianatan negara, nepotisme atau berbagai kebohongan publik. Prabowo tidak boleh melanjutkan pemerintahan model Jokowi. Jika demikian, dan tanda-tanda itu ada, maka Prabowo akan menjadi bulan-bulanan dari kekecewaan rakyat. Dibenci dan menjadi musuh rakyat. Indonesia menjadi terang untuk dua pilihan pertama, tangkap dan adili Jokowi atau kedua, Prabowo Gibran lengser.Pilihan sehat tentu Jokowi adili. Tapi jika peluang itu dututup rapat, apa boleh buat Prabowo yang harus tumbang. Terpaksa ditumbangkan. Hal itu menjadi permulaan dari rekonstruksi, restorasi, rekonsiliasi, atau reformasi negeri kembali. (*).
Kemenlu Luncurkan Kolaborasi Diplomasi Kemanusiaan untuk Palestina
Jakarta | FNN - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menginisiasi kerja sama dengan puluhan organisasi amal dan kemanusiaan di Indonesia untuk penggalangan dan penyaluran bantuan bagi Palestina, Rabu (26/2/2025). Acara dikemas dalam tajuk \"Penandatanganan Dukungan dan Kampanye Bersama Indonesia untuk Palestina: Solidaritas, Aksi Nyata, dan Harapan Baru.\" \"Kita semuanya berkumpul untuk memulai satu gerakan solidaritas untuk Palestina. Ini adalah hasil dialog dalam tiga bulan terakhir bersama semua NGO yang hadir di sini dan juga NGO-NGO lain, untuk memulai satu gerakan solidaritas tapi yang terkoordinir secara lebih baik supaya kita bisa menyalurkan bantuan ke Palestina,\" tutur Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Anis Matta, dalam sambutannya. Anis Matta menyebutkan ada tiga sasaran utama dari inisiatif gerakan ini. \"Yang pertama adalah program itu bersifat strategis. Yang kedua, impactful. Manfaatnya besar bagi saudara-saudara kita di sana. Dan yang ketiga adalah punya sifat simbolik mewakili kehadiran kita sebagai negara muslim terbesar di dunia Islam,\" sebut Anis Matta. Menurut Anis Matta, sifat simbolik dari inisiatif ini penting untuk disebut karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia ada posisi Wakil Menteri Luar Negeri yang menangani urusan dunia Islam. Posisi Indonesia di dunia dan isu Palestina, lanjut Anis Matta, juga tidak berhenti hanya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar. Indonesia, sebut dia, juga adalah negara dengan ekonomi terbesar di kalangan dunia Islam. Saat ini, hanya ada tiga negara dari dunia Islam yang masuk ke kelompok ekonomi G20, yaitu Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Dari tiga negara ini, ekonomi Indonesia merupakan yang terbesar berdasarkan data pendapatan domestik bruto (PDB). Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/2/2025), sebut Anis Matta, juga menyinggung kembali proyeksi para pakar ekonomi dunia bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi lima terbesar dunia dalam satu hingga dua dekade ke depan. \"Jadi (Indonesia) hadir sebagai negara dengan populasi (muslim) terbesar dan ekonomi terbesar (di dunia Islam) juga harus diwujudkan dalam angka (yang signifikan) ketika kita memberiekan bantuan kemanusiaan,\" ujar Anis Matta. Dalam sambutannya, Anis Matta mengingatkan kembali sikap Indonesia terkait isu Palestina. \"Kita menyalurkan bantuan kepada Palestina terutama karena kita menyadari betul bahwa ini adalah amanat konstitusi. Ini juga adalah kewajiban agama. Dan ini juga adalah darurat kemanusiaan,\" tegas Anis Matta. Upaya ini pun selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdana sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. \"Karena dalam tiga konteks tersebut isu Palestina masuk, makanya kita mendengarkan dalam pidato pelantikan Presiden Prabowo isu besar yang beliau ulangi dan menjadi komitmen beliau untuk mendukung Palestina,\" sebut Anis Matta. Wamenlu mengingatkan, komitmen Presiden Prabowo terkait Palestina bukan dimulai baru-baru ini saja. Pada 2014, tutur Anis Matta memberikan contoh, Prabowo bahkan ikut dalam demonstransi mendukung kemerdekaan Palestina di kawasan Bundaran HI. \"Jadi komitmen beliau kepada Palestina ini adalah komitmen yang bukan hanya dalam posisi beliau sebagai kepala negara, tetapi itu komitmen yang sangat personal sekali. Palestina adalah bagian dari hati beliau,\" ungkap Anis Matta. Inisiatif kerja sama penggalangan dan penyaluran bantuan untuk Palestina ini, menurut Anis Matta juga merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan. \"Kita juga ingin memulai gerakan diplomasi kemanusiaan. Saudara semuanya adalah ujung tombak dari diplomasi kemanusiaan Indonesia,\" tegas Anis Matta. Dengan kerja sama ini, lanjut Anis Matta, diharapkan ada koordinasi dalam penggalangan dana untuk mendapatkan angka nominal yang signifikan. Targetnya, sebut Ketua Umum Partai Gelora ini, adalah senilai 200 juta dollar AS, setara lebih dari Rp 3 triliun. Anis Matta menegaskan pula bahwa inisiasi ini bukan berarti Kemenlu akan mengintervensi keuangan lembaga-lembaga amal dan filantropi yang terlibat. \"Tugas Kemenlu di sini adalah memfasilitasi gerakan ini. Mendorong, memotivasi, menggalang, dan menggunakan semua jalur diplomasi dan politik kita untuk memudahkan proses penyaluran bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina,\" tegas Anis Matta. Untuk melancarkan peran dan fungsi Kementerian Luar Negeri terkait bantuan untuk Palestina, setidaknya empat direktur di kementerian ini dilibatkan. \"Dalam proses koordinasi ini di Kemenlu, saya meminta bantuan dari empat direktur di Kemlu. Ada Direktur Timur Tengah, Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional, Direktur HAM, dan (Direktur) dari Kajian Strategis. Jadi empat direktur ini yang membantu dalam proses koordinasi ini,\" sebut Anis Matta. Menyikapi inisiatif ini, Syamsul Ardiansyah dari Dompet Dhuafa menyatakan pentingnya peran diplomasi dan politik dalam pemberian dukungan dan bantuan bagi Palestina. \"Kita sama-sama tahu, solusi politik dan diplomasi yang paling penting. Seluruh upaya kemanusiaan tanpa dibantu diplomasi politik akan sulit. Inisiatif ini akan melibatkan Kemenlu lebih aktif (dalam gerakan solidaritas untuk Palestina),\" kata Syamsul di lokasi acara. Wildhan Dewayana dari Forum Zakat menyebut bahwa inisiasi ini akan menjadi momentum yang membuat aksi solidaritas Palestina menjadi lebih berdampak, menyatukan gerakan dengan perencanaan yang terkonsolidasi. \"Orkestrasi administrasi juga akan lebih mudah, siapa melakukan apa,\" sebut Wildhan saat memberikan sambutan di acara peluncuran. Adapun Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa peluncuran inisiasi ini sudah lama dinanti. \"Ini isu besar untuk bersama-sama. Indonesia memainkan peran penting diplomasi, politik, dan kemanusiaan,\" ujar dia. Sudarnoto meminta peluncuran inisiasi diikuti segera dengan program besar yang mencakup bantuan darurat, rekonstruksi Gaza, serta mitigasi gangguan terhadap gencatan senjata di Palestina termasuk ancaman relokasi warga Gaza. \"Semoga bersama-sama kita bisa melakukan tekanan (untuk mendukung kemerdekaan Palestina),\" tegas Sudarnoto. Sementara itu, Zainulbahar Noor dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebut inisiatif ini luar biasa. Dari semua sasaran dan wujud bantuan untuk Palestina, Zainulbahar menegaskan bahwa yang kemudian harus menjadi hal utama adalah Palestina Merdeka. Selain kehadiran lembaga-lembaga amal dan filantropi dari Indonesia, acara ini dihadiri pula oleh perwakilan lembaga-lembaga amal dan kemanusiaan untuk Palestina dari Malaysia dan Thailand. Menurut Anis Matta, kehadiran mereka adalah untuk menjalankan aksi solidaritas dalam cakupan kawasan ASEAN. \"(Mereka) menjadi tamu saya yang datang ke sini untuk mengajak berkoordinasi dalam penjaluran bantuan sebagai sesama negara ASEAN untuk Palestina,\" sebut Anis Matta. Salah satu tamu yang dimaksud Anis Matta adalah President Malaysian Humanitarian Aid and Relief, Jismi Johari, dari Malaysia. Ditemui seusai peluncuran, Jismi mengatakan daya tekan dari inisiatif yang digulirkan lintas-negara diyakini akan lebih berdampak. \"Masing-masing negara punya upaya, (termasuk) diplomasi. (Misalnya), Indonesia punya hubungan lebih baik dengan Yordania, Malaysia dengan Mesir. Bisa saling menggenapi. Siniergi ini yang mau dibangun di ASEAN,\" tutur Jismi. Selain itu, kolaborasi antar-lembaga bahkan lintas negara akan memungkinkan penyaluran bantuan yang lebih baik. \"Kita tidak mau overlapping bantuan, termasuk sasaran penyalurannya. Jangan ada daerah (di Palestina) yang menerima banyak bantuan sementara ada yang tidak mendapat bantuan,\" ujar dia memberikan contoh. (Ida).
Mampukah BPI Danantara Menjaga Aset Negara dari Para Maling Yang Bercokol di BUMN?
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA Di sela sela hiruk pikuk peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara oleh Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung menahan tujuh tersangka koruptor di tubuh Pertamina dengan modus mengimpor BBM Ron 90 (Pertalite) disulap menjadi Ron 92 (Pertamax). Akibat ulah ini negara mengalami kerugian Rp 193,7 Triliun. Tak hanya itu, jutaan masyarakat ditipu mentah-mentah, beli Pertamax tapi mendapatkan BBM oplosan yang jauh di bawah standar. Pelakunya ada tujuh orang. Maling kelas kakap alias bandit Pertamina yang telah tega membodohi dan menipu rakyat Indonesia antara lain: Riva Siahaan (Direktur Utama Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional), Yoki Firnandi (Direktur PT Pertamina Internasional Shipping), Agus Purwono (Vice President Feedstock Management PT KPI), Muhammad Andriyanto Kerry Riza (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati (PT Jenggala Maritim), dan Gading Ramadhan Joedo (Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak). Danantara seperti menjadikan angin segar bagi perekonomian Indonesia, tetapi ada tantangan yang lebih berat yaitu bagaimana menempatkan the right man on the right job. Bisa kita lihat orang- orang yang ditempatkan, masih wajah-wajah lama yang tidak jauh dari kaki tangan Jokowi. Mereka antara lain: Erick Tohir, Rosan Roeslani, dan lainnya. Sepertinya Indonesia sudah tidak ada orang pintar dari sisi reputasi dan akuntabilitas. Mari kita perhatikan struktur BPI Danantara: Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat. Peluncuran BPI Danantara yang dilakukan setelah Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara. \"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia,\" ujar Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025). BPI Danantara pada hari ini adalah sosok yang akan menakhodai lembaga super holding BUMN tersebut juga disampaikan ke publik. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Danantara akan dipimpin oleh Rosan Roeslani, dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria. \"Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional dan bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,\" ujarnya dalam keterangan pers, Senin (24/2/2025). Ia menambahkan, posisi Ketua Dewan Pengawas Danantara yang sudah ditunjuk oleh Presiden Prabowo ialah Erick Thohir dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad. BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Merujuk data jumlah aset sebelum eliminasi per 2023, total aset tujuh BUMN tersebut mencapai Rp 9.286,24 triliun. BUMN beraset jumbo itu akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Prabowo menambahkan Danantara akan memiliki dana kelolaan hingga US$900 miliar atau setara dengan Rp14.715 triliun. Jumlah itu sekaligus menjadikan Danantara sebagai salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia. Adapun struktur lengkap organisasi BPI Danantara, adalah Badan Pelaksana, Badan Pengawas, Badan Penasehat, antara lain: Pembina dan Penanggung Jawab (Presiden Prabowo Subianto), Dewan Penasehat (sejumlah mantan presiden a.l. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo), Badan Pengawas (Ketua Erick Thohir), Wakil Ketua Badan Pengawas (Muliaman D. Hadad Badan), Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO) (Rosan Roeslani). Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO) (Dony Oskaria), Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO) (Pandu Patria Sjahrir). Mudah mudahan di tengah ketidakpastian hukum dan ekonomi akibat warisan pemerintahan Jokowi selama satu dekade, Indonesia masih bisa bangkit. Meskipun banyak orang meragukan mengingat posisi strategis masih ditempati orang-orang yang tersandera oleh kasus masing-masing. Dengan ditetapkannya hal di atas ada PR besar yang harus dikerjakan oleh rakyat, yaitu mengawasi dan mengawal kerja BPI Danantara. Jangan sampai boneka Xi Jin Ping semakin membusungkan dada dan bertindak lebih arogan dalam menindas rakyat. Jokowi masih ada di dalam lingkaran Prabowo, dan Prabowo masih ada dalam settingan Jokowi. Rakyat harus cerdas bagaimana memisahkan Jokowi dan Prabowo karena kita semua tahu persis bahwa Jokowi adalah sumber dari segala sumber masalah. Daya rusaknya cukup besar di Republik ini, dan recovery dari kehancuran yang dibuatnya membutuhkan waktu yang cukup lama. (*) #TangkapDanAdiliJokowi#PrabowoDengarRakyat#BatalkanPSNPIK2#TangkapAguan#KembaliKeUUD1945Asli#ForumTanahAir#FTAForBrighterIndonesia.
Prabowo Masih Nanar, Linglung, dan Bingung dalam Kegelapan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TAGAR Indonesia Gelap menggema saat mahasiswa turun ke gelanggang demo adalah sebuah fakta, realitas, dan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pura-pura terkejut dan bertanya mengapa ada ungkapan \"Indonesia Gelap\". \"Saudara-saudara yang muda-muda, yang melihat Indonesia gelap itu siapa?,\" tanya Prabowo saat memberikan sambutan di acara Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025). Akankah Presiden Prabowo Subianto seperti sembunyi dan bertahan membela diri dari tekanan yang sangat berat dari kenyataan yang dia sendiri sesungguhnya menyadari dan mengakui Indonesia dalam gelap. Rakyat tidak sebodoh yang dibayangkan Prabowo saat memekikkan \'hidup Jokowi\', saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Pekikan ini sesungguhnya bukan untuk Jokowi yang selama menjadi Presiden hanya sebagai boneka RRC, pekikan ini adalah bentuk lain dari pujian dan sembah ketaatannya kepada Xi Jinping. Jangan sampai lupa kejadian saat kunjungan Prabowo ke China, 31 Maret – 2 April 2024, Xi Jinpng menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi. Adalah awal sebuah propaganda China untuk tetap menguasai Indonesia. Prabowo kembali ke Cina, resmi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto datang pada 8-10 November 2024. Gelap di Indonesia karena Prabowo masih dalam tekanan sebagai estafet kepemimpinan pro RRC di bawah kendali Xi Jinping. Fakta Prabowo Subianto sampai saat tidak mampu mengambil keputusan mencegat Oligarki sekedar menghentikan Program Strategis Nasional (PSN), menghentikan kekejaman mereka membuat hunian etnis China dengan mengusir warga pribumi dan kejahatan lainnya yang membahayakan kedaulatan negara. Oligarki dengan back up full RRC akan terus menekan dan mengendalikan Prabowo jangan sampai mengubah sikapnya yang berpotensi mengancam kekuasaan oligarki (RRC). Indonesia gelap karena Xi Jinping aakan terus merealisasi target proyek-proyek China yang harus dilaksanakan Presiden Prabowo dengan pengawalan ketat Xi Jinping : Pertama, Oligarki harus tetap terlibat langsung atau tidak langsung dalam kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia. Kedua, TKA China harus tetap aman tanpa gangguan baik dari negara atau serangan kaum pribumi. Ketiga, semua proyek oligarki yang berlindung dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) baik PIK, reklamasi pantai dan lainnya, harus aman tanpa gangguan. Keempat, Pembangunan IKN (memindah Ibu Kota) harus tetap dilanjutkan untuk memperlancar penaklukan Jakarta dan sekitarnya (proyek aglomerasi) bersama wilayah sekitarnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Kelima, Oligarki bebas menguasai tambang dan kekayaan alam lainnya. Keenam, pembangunan pangkalan militer, tidak boleh ada gangguan khususnya pembangunan Pangkalan Militer di Pulau Triton Kepulauan Paracel yang telah dibangun landasan terbang berpanjang 600 meter (2.000 kaki) . Hal itu terekam melalui foto satelit perusahaan pencitraan Bumi, Labs. PBC. Jadi suara mahasiswa itu murni untuk menyelamatkan Indonesia dari kedunguan dan ketololan para penguasa / pejabat Indonesia dari aneksasi asing khususnya Oligarki ( RRC ) yang nyata akan menguasai Indonesia. Karena Presiden Prabowo masih membisu, tidak berdaya bahkan membiarkan rakyat harus bertarung dengan aparat keamanan di telah menjadi budaknya oligarki Saat ini Presiden Prabowo Subianto masih nanar, linung dan bingung dalam kegelapan hanya bertahan dengan omon - omon mengira akan bisa meredam kemarahan rakyat. Apabila Prabowo Subianto masih tunduk dengan Oligarki (Xi Jinping ) dan bersekutu dengan Jokowi, resikonya akan di lempar, di hancurkan dan ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. (*)
Tahap Dua Buntu, Israel-Hamas Tak Punya Pilihan!
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior MENGAPA Israel harus berunding dengan Hamas? Gempur saja! Apa susahnya? Hamas hanyalah kelompok pejuang \"kecil\" yang bak bumi dan langit dengan Israel. Dari sisi apa pun. Jumlah Hamas yang tidak sampai 50.000 pejuang. Sementara Israel, dalam serangan infanteri (pasca 7 Oktober 2023). Membanjiri lebih dari 100.000 pasukan elite, dan cadangan. Masuk jauh ke jantung Gaza hingga 15 bulan pertempuran. Israel belum menang dalam perang infanteri. Israel hanya menang di pertempuran udara, yang tidak kompetitif. Mengapa? Pertanyaan ini menggelayut! Terlebih setelah membaca dua artikel di media besar berbeda: The Guardians (Inggris) edisi 25 Pebruari, dan Jerusalem Post (Israel) edisi 25 Februari. The Guardians membuat judul: \"No Rules: Gaza\'s doctor\'s say. They were tortured, beaten and humiliated in Israeli detention\". (Tidak ada aturan: Dokter di Gaza disiksa, dipukul, dan dipermalukan di di tahanan). \"Angle\" (sudut pandang) lain ditulis Jerusalem Post dengan \'banner\' \"Edan Alexander\'s mom says Trump understand how to get hostage deal done\". (Ibu Edan Alexander mengatakan Trump mengerti cara menyelesaikan). Sebagai pengamat politik Timur Tengah. Apa yang ingin saya katakan dari dua artikel media terbesar Inggris dan Israel ini? Membaca \"The Guardians\", ada rasa \"ngilu dan ngeri\", betapa paramedis yang dilindungi oleh regulasi HAM PBB. Bisa mengalami penyiksaan teramat sangat di penjara Israel. Sulit menceritakan (silahkan baca!). Bila dokter dan perawat mengalami \'nightmare\' (mimpi buruk), bagaimana sekiranya pejuang Hamas yang tertawan oleh Israel? Di situlah letak \'spirit\' mengapa Hamas mampu membawa Israel maju ke meja perundingan (gencatan senjata). \"Equalizer\". Hamas bisa menjadi penyeimbang perang infanteri dengan Israel. Seandainya pasti menang, Israel tak akan mau melakukan gencatan senjata dengan Hamas yang \'kecil\'. Dorongan gencatan senjata Presiden AS Donald Trump kepada Israel, hanya sebatas katalisator. Bisa jadi ada rasa \'malu\' Trump melihat sepak terjang Israel yang telah melewati \"garis merah\" peri kemanusiaan. Kehancuran Gaza sendiri terjadi. Karena tidak ada kompetisi yang semestinya antara kedua pihak, Israel-Hamas. Seandainya Hamas juga punya jet tempur dan sama-sama \"dogfight\", apa pendapat Anda? \"The Guardian\" yang menyoroti penyiksaan terhadap petugas medis. \"Jerusalem Post\" justru memotret dari sisi hati seorang Ibu Israel. Edan Alexander adalah anggota pasukan elite infanteri Brigade Golani (Batalyon-51). Yang saat ini masih disandera Hamas. Ibunya (Yael Alexander) berharap sang anak bisa dibebaskan, dalam kesepakatan gencatan senjata tahap dua (Israel-Hamas) yang buntu. Sejatinya, Yael Alexander dan rakyat Palestina (Gaza) ingin gencatan senjata tahap dua bisa terwujud. Meskipun begitu, syarat yang diajukan Israel adalah mustahil. Hamas harus diusir dari Gaza, demiliterisasi Gaza. Pemerintahan Fatah (Ramallah/Tepi Barat) dan Hamas tidak boleh lagi memegang tampuk pemerintahan Gaza. Itulah syarat yang dajukan Israel untuk bisa masuk ke perundingan tahap dua. Padahal, Hamas sendiri sudah bersedia untuk tidak memegang Gaza dan menyerahkan pemerintahan kepada otoritas Palestina/PA (Mahmoud Abbas). Usul Israel untuk memperpanjang perundingan tahap-I, sepertinya mengulur (akal-akalan) waktu hingga 60-an sandera tersisa bebas semua. Setelah itu, perang berlanjut lagi. Steve Witkoff yang diutus Trump untuk mencari solusi, dan perunding PM Benyamin Netanyahu, Ron Dermer. Sepertinya akan bekerja keras memelihara momentum 42 hari yang sudah bagus. Hamas yang \"menari\" seperti \"tidak menderita\" (saat pembebasan sandera), sangat memahami penderitaan tahanan Palestina di penjara Israel. Spirit itulah yang menguatkan, dan ingin tetap menyetarakan diri dengan militer Israel. Bila tidak ada solusi \"equalizer\", bila solusinya berat sebelah. Maka, bisa jadi Yaer Alexander akan menunda kepulangan sang anak yang militeristik. Sementara Hamas tidak punya pilihan lain. Hingga benar-benar tersisa, satu pejuang Hamas terakhir. (*)
Riva Siahaan Maling Berdarah Dingin
Oplos. Inilah kata dan perbuatan yang sering kita jumpai di dunia kriminal. Dari pelaku kriminal kelas teri hingga kelas kakap. Warung-warung kecil mengoplos minuman keras dengan paracetamol, menghasilkan ramuan yang mudah on, mabuk, lalu pingsan bahkan meninggal dunia. Ada juga pelaku kriminal yang mengoplos tabung gas melon dengan oksigen, sehingga isi LPG bercampur udara. Atau isi tabung gas 3 kg dimasukkan ke dalam tabung 15 dijual dengan harga mahal. Di luar itu ada lagi pelaku kejahatan oplos beras. Beras premium dioplos dengan raskin, beras berjamur dan berkutu. Pengoplos menjualnya dengan harga kualitas nomor satu. Di kelas kakap, gerombolan petinggi Pertamina juga melakukan tindakan oplos mengoplos. Praktek kotor ini muncul dengan terbongkarnya skandal korupsi besar di perusahaan milik negara tersebut. Setidaknya ada tujuh orang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Salah satu nama yang paling disorot adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama anak dari raja minyak Indonesia, Muhammad Kerry Andrianto Riza yang merupakan putra dari Mohammad Riza Chalid bos Petral yang pernah tersangkut hukum. Kasus ini disebut merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun, menjadikannya salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah industri minyak Indonesia. Modusnya, tak hanya mengurangi takaran, Riva menyulap komposisi dan kandungan BBM Pertalite dengan bahan lain dan dijual dengan harga mahal.Riva mengoplos minyak RON 90 (Pertalite) diblending dengan bahan lainnya sehingga mirip RON 92 (Pertamax). Untungnya berlipat lipat. Riva juga merekayasa jalur distribusi impor minyak. Ia tak pedulikan di berbagai daerah banyak masyarakat yang antri BBM berhari-hari. Kalaupun dapat minyak, harganya mahal. Siahaan juga tutup mata atas banyaknya konsumen Pertamax, mobilnya cepat rusak. Seharusnya ini tidak terjadi jika Riva dan komplotannya bekerja jujur, amanah, dan bertanggungjawab. Sungguh jahat dan berdarah dingin. Jabatan Siahaan boleh direktur, tetapi kelakuan seperti orang menganggur. Pengangguran biasanya gemar mengkhayal, jika tidak, ia akan melakukan tindakan kriminal. Sederet pendidikan yang mentereng tak membuat Riva Siahaan berperilaku baik dan terpuji. Ia malah mencontoh cara-cara kriminal maling gas dan beras. Korupsi kini menjadi hal yang sangat biasa, meskipun angkanya mencapai ratusan triliun. Dulu ketika Edy Tanzil korupsi 1,3 triliun, seluruh Indonesia Raya heboh dan mengutuk. Sekarang korupsi makin banyak dan berkualitas. Nilainya hampir mencapai seribu triliun, anehnya publik diam saja. Mungkin lelah, frustasi, atau malah sibuk dengan michat dan judol. Kondisi ini sangat menguntungkan para koruptor. Begitulah gen korup bangsa ini. Jangan harap ada perubahan, jangan mimpi ada keadilan, dan jangan membayangkan hidup sejahtera, jika gen korup tidak disingkirkan atau dibinasakan. Selama kelompok mereka masih bercokol, maka korupsi, kolusi dan nepotisme akan terus tumbuh dan berkembang. Rakyat harus puas dengan hidup serba kekurangan. Rakyat harus rajin menengandah dan menerima dengan ikhlas cipratan hasil korupsi mereka dengan kedok subsidi. Kenyang dulu berbagi kemudian. Inilah mentalitas pemimpin kita: tamak, serakah, dan rakus. Pertamina Patra Niaga baru saja menerima 12 medali emas penghargaan Proper. Puja puji keberhasilan baru saja dikumandangkan. Ritual keberhasilan baru saja digelar, dengan meriah. Diiringi dengan doa dan rasa syukur yang khusuk. Tak tahunya jeroannya busuk. Sungguh memalukan dan menjijikkan. Amoral, jahat, dan tak beradab. Pengoplos BBM lebih rendah dari pelaku pengoplos pil koplo. Hukuman mati bagi pelaku dan miskinkan keluarganya, itu baru adil. (Editorial).
NDas Kapital Pak Prabowo
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BUKU Karl Marx berjudul \"Das Kapital\" berisi kritikan terhadap kapitalis, pemilik modal, atau kaum borjuasi. Mereka adalah majikan yang mengeksploitasi buruh. Perlawanan kaum proletar meningkat dari sosialisme hingga komunisme. Ajaran Marx sendiri difahami dan diikuti dan mewujud sebagai Marxisme. Masih satu rumpun dengan leninisme, sosialisme dan komunisme. Das Kapital dengan editor Friedrich Engels memiliki subtittle \"Kritik der Politischen Oekonomie\" yang melihat hubungan kuat ekonomi dengan politik. Para kapitalis itu dimanja oleh kekuasaan politik. Kapitalisme merusak tatanan kehidupan bersama. Elit kaya membangun kesenjangan permanen. Akibatnya rezim kapitalis senantiasa dicurigai bahkan dimusuhi oleh rakyat. Marxis menciptakan budaya konflik antara penguasa dan pemilik modal dengan kelas bawah tertindas. Jokowi membangun pemerintahan materialisme sebagai rezim investasi. Semua elemen negara harus menghamba pada paradigma investasi ini. Ekonomi menjadi sokoguru pembangunan. Politik, hukum, budaya, moral dan agama pun harus mengalah pada prioritas pembangunan ekonomi. Kesejahteraan rakyat jadi dogma walaupun tidak dapat menutup fakta bahwa yang sejahtera itu adalah kapitalis, kaum borjuasi semata. \"Ndasmu\" ucapan tak beradab seorang Presiden mengarah pada pihak yang mengkritisi hubungan erat Prabowo dengan Jokowi. Prabowo minta tidak dipisahkan tetapi menafikan pengendalian Jokowi atas dirinya. Ia mengakui kelanjutan namun mandiri dalam omon-omon. Bias dengan pernyataan bahwa Jokowi adalah guru politik. Ketika Jokowi melalui proyek Rempang, IKN, Jalan Tol, PIK 2, dan pembangunan infrastruktur lain menampilkan diri sebagai rezim investasi, maka Prabowo sebagai pelanjut ternyata sama saja. Rezim investasi, rezim materialisme, rezim kapitalisme. Nah, ndasmu itu ndas kapital. Isi ndas hanya duit dan duit, kapital, investasi, pinjaman luar negeri, komisi atau mungkin upeti. Danantara adalah bagian \"Ndas Kapital\" pengumpul kekayaan untuk kaum kapitalis dan imperialis. BUMN yang sudah diperas habis kini diperalat (orang-orang) negara. Etatisme yang biasa menjadi ciri komunisme melekat dengan kapitalisme. Sukses Sovereign Wealth Fund di berbagai negara membutuhkan SDM yang amanah dan iklim usaha yang sehat. Dan ini yang justru menjadi masalah besar bangsa Indonesia. Bangsa yang sedang dipimpin oleh para maling. Hutang kasus Jokowi belum satupun dilunasi, Prabowo sudah siap-siap dengan kasus baru. Dana 14 ribu trilyun yang dikelola bukan uang kecil meski tahap awal katanya 300 trilyun. Jokowi dulu pamer sudah punya uang di kantong 11 ribu trilyun. Rupanya Prabowo dan Jokowi sedang berlomba beromon-omon banyak duit. Memang keduanya \"Ndas Kapital\" tidak penting masalah budaya, hukum, apalagi moral dan agama. Omnibus Law, BRIN dan kini Danantara adalah penyederhanaan dan penyatuan kendali yang berbasis dari arogansi \"Ndas Kapital\". Minta-minta diawasi hanya menambah omon omon saja selama mental perampok dan penindas belum dibenahi. Nah, \"Ndasmu !\". Ndas Kapital, Pak Prabowo. (*).
POPULER
