ALL CATEGORY
Sejak Kolonial, Penguasa Negeri Ini Selalu Membodohi Rakyat
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih ETNOLOG Belanda Profesor Veth pernah mencela rakyat negeri ini seperti “rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan ...” Banjir bandang yang terjadi saat ini paralel dengan kebodohan penguasa di negeri ini. Semua terjadi bukan kecelakaan atau musibah tetapi telah direncanakan dan di ciptakan. Bahkan sebagai investasi bagi mereka yang sengaja agar rakyat bangsa ini tetap bodoh supaya penjajah gaya baru bisa berjalan tanpa gangguan. Untuk merawat kebodohan rakyat dan bangsa ini berjalan sangat sistematis ruang publik dijejali dengan kebisingan bercanda, gosip, sibuk dengan stiker, melahap info mainan, malah harus bertanggungjawab mencari jalan keluar mbantu korban banjir yang mengerikan. Kebohongan drama politik amatiran melanda masyarakat luas . Publik hanya bisa marah, takut, senang, berisik — tapi jangan sampai kritis, boleh gaduh asal tidak sadar. Masyarakat digiring dan dibiarkan debat kusir tentang apa saja, perhatikan dialog di media sosial berlangsung tiap hari hanya omong kosong. Jangan pernah bicara mengkritik substansi tentang kerusakan hutan dan solusinya Diciptakan suasana kritik dan pertanyaan sebagai dosa sosial, orang yang bertanya dianggap pembangkang. Orang yang kritis dicap pemberontak. Maka pelan-pelan, masyarakat belajar bahwa berpikir itu risiko, dan patuh itu aman. Beginilah cara merawat kebodohan, bukan membuat rakyat sadar akan kebodohannya tapi membuat rakyat tetap linglung dan tidak sadar. Bukan menutup mulut mereka, tapi menutup pikiran mereka. Bukan melarang berbicara, tapi melarang bicara kritis dan rasional. Inilah sistem yang berjalan mulus, rakyat di korbankan, banjir bandang telah membawa korban sangat memilukan . Selama rakyat tidak mau melawan struktur penyebab terjadinya banjir — maka struktur itu akan tetap berdiri kokoh. Gembok atau kunci penyebab banjir yang melibatkan pejabat negara yang memberi ijin pembalakan hutan dengan liar ditutup rapat-rapat dan dijaga dengan ketat jangan sampai ada kekuatan yang bisa membuka gembok tersebut. Rakyat tidak berdaya hanya bisa berdoa, terpaksa hanya bisa memohon Tuhan untuk bertindak, atas semua penderitaan yang menimpanya. Penguasa tidak becus menjaga sumber daya alam dan hutan terjadilah banjir bandang, rakyat yang jadi korban dan dikorbankan, lho rakyat yang harus bertanggung. Ini akibat para pemangku kekuasaan yang hanya berpijak pada Visi dan Misi kosong tetap menutup mata dan membisu pura pura tidak menyadari negara sudah sempoyongan tanpa bentuk dan negara berjalan tanpa arah setelah UUD 45 di kudeta diganti dengan UUD NRI 2002. (*).
Rektor UIN Saizu Purwokerto: Kampus Wajib Sukseskan Indonesia Emas 2045
Purwokerto, LIRANEWS.COM | Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (SAIZU) Purwokerto Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., menyatakan bahwa kampus memiliki kewajiban menciptakan generasi muda yang futuristik. Dalam kepemimpinannya, Ridwan merumuskan visi menjadikan kampus unggul dan diakui secara internasional. Hal ini disampaikan Ridwan dalam perbincangan dengan wartawan menyambut Seminar Nasional bertema Transformasi Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dalam Program Asta Cita Presiden RI. Seminar ini akan dilaksankan pada Selasa (9/12/25) di kampus UIN Saisu Purwokerto, Jawa Tengah bekerja sama dengan Mubarok Institute. Menurut Ridwan, pelaksanaan seminar ini sebagai upaya untuk terus berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apalagi Ridwan telah berhasil memimpin transformasi UIN Saizu menjadi kampus yang lebih maju, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan kolaborasi global, serta berhasil meraih akreditasi unggul. Ridwan menegaskan bahwa tugas pendidikan dasar dan menengah menuju Indonesia Emas 2045 adalah dengan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang cerdas, terampil, berkarakter kuat (religius, bermoral, sehat, kreatif, kerja keras, disiplin, mandiri, bermanfaat), berwawasan kebangsaan (Pancasila, nilai luhur), adaptif terhadap IPTEK, serta mampu memecahkan masalah secara inovatif dan relevan dengan tantangan zaman, melalui ekosistem pendidikan yang kolaboratif antara guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Ridwan, capaian tertinggi cita-cita bangsa Indonesia yaitu Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan itu UIN Saizu bekerjasama dengan Mubarok Institute dan menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merasa perlu mendesiminasikan berbagai gagasan strategis terkait dengan upaya penguatan watak pendidikan dasar dan menengah untuk memastikan pendidikan dasar dan menengah menjadi dasar utama untuk mengantarkan Indonesia unggul yakni Indonesia Emas. \"Kita ingin melakukan pemetaan berbagai persoalan seputar layanan dasar dan menengah yang melibatkan berbagai pihak. Dalam seminar ini akan menjadi seminar yang multi perspektif dengan menghadirkan nara sumber multi stakeholders,\" paparnya. Ridwan meyakini bahwa kemajuan sebuah bangsa bukan hanya tugas lembaga pendidikan belaka. \"Kita punya konsen yang nyata bahwa kemajuan dunia pendidikan tidak hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi tanggungjawab bersama, kolaborasi dan sinergi antar berbagai komponen untuk memajukan dunia pendidikan menjadi keniscayaan,\" tegasnya. Oleh karena itu lanjut Ridwan, nara sumbernya multi stakeholders dan multi disiplin ilmu. Ridwan mencatat bahwa beberapa persoalan dari pendidikan dasar dan menengah adalah kurangnya pemerataan akses. \"Kita ingin pendidikan itu merata untuk semua strata menjangkau semua wilayah di Indonesia,\" paparnya. Akses pendidikan kata Ridwan harus diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya berkewajiban menciptakan generasi muda yang futuristik. \"Generasi muda hari ini berbeda dengan generasi muda era orang tua seperti kita. Deep learning ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang futuristik, menggabungkan antara potensi dasar yang kontekstual dengan zamannya. Oleh karena itu peserta yang kita hadirkan adalah para guru dan praktisi pendidikan agar terbangun kesadaran kolektif bahwa membangun pendidikan berkualitas adalah tugas kita semua, \" pungkasnya. (*)
Dugaan Barter Proyek Rp600 Miliar: Ardiansyah Dilaporkan ke Dewan Syariah PKS
JAKARTA, FNN | Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua DPW PKS Kalimantan Timur yang juga Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. Laporan tersebut diajukan Jaringan Penertib Partai Politik (JP3) pada 28 November 2025. Dalam surat bernomor 023/Z/JP3/2025 yang ditandatangani Koordinator JP3, Bima Hambalang, pelapor meminta Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Etik PKS untuk mengambil langkah tegas dan independen. Laporan itu menyoroti dugaan keterlibatan Ardiansyah dalam transaksi proyek APBD yang disebut-sebut bernilai Rp600 miliar. “Dugaan tindakan tidak terpuji ini tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga mencemarkan martabat dan kredibilitas PKS di mata publik,” tulis JP3 dalam surat tersebut. Mereka mendesak pemberhentian sementara dari jabatan partai serta investigasi mendalam. Dugaan Pertemuan di Balikpapan Isu ini bergulir setelah sebuah laporan media daring viral dan menyebut adanya pertemuan di sebuah kafe di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, pada awal Oktober 2025. Pertemuan tersebut disebut melibatkan Bupati Ardiansyah, Kabid Bappeda Kutai Timur Marhadyn, staf bupati bernama Anggara, serta seorang pengusaha tambang asal Balikpapan, Haji Herman. Menurut laporan itu, pembahasan dalam pertemuan tersebut terkait dugaan “utang politik” pasca-Pilkada 2024. Haji Herman disebut meminta jatah proyek APBD 2025 sebagai kompensasi dukungan dana. Nilai dugaan kesepakatan itu mencapai Rp600 miliar, sebagaimana diberitakan FNN.asia. Belum ada konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan tersebut. Perubahan Struktur Penganggaran Sejumlah sumber internal Bappeda Kutai Timur mengungkapkan bahwa sejak awal 2025, posisi Marhadyn dalam penyusunan anggaran naik signifikan. Ia disebut memiliki kendali penuh atas struktur APBD, penentuan prioritas proyek, hingga proses tender. “Sekarang semua lewat dia. Plt Kepala Bappeda seperti kehilangan kewenangan,” ujar seorang pejabat yang meminta identitasnya dirahasiakan. Beberapa kontraktor lokal di Sangatta juga menyampaikan kecurigaan. Sejak Maret hingga September 2025, tender proyek besar nyaris tidak berjalan, namun perusahaan yang diduga dekat dengan pengusaha Balikpapan justru tetap mendapat pekerjaan. Isu Perpindahan Dana Tunai Situasi makin memanas setelah beredar kabar adanya perpindahan dana tunai sebesar Rp60 miliar seusai pertemuan Balikpapan. Hingga kini tidak ada bukti yang dapat diverifikasi terkait informasi tersebut, namun isu itu beredar luas di kalangan ASN dan politisi lokal. “Kalau benar APBD dipakai untuk bayar utang pilkada, itu bukan lagi pelanggaran etik—itu korupsi politik,” kata aktivis antikorupsi, Burhanuddin AR. Nama Anggara, staf kepercayaan bupati, juga disebut dalam laporan sebagai penghubung dalam sejumlah permintaan dana cepat. Beberapa ASN mengaku siap memberikan kesaksian mengenai peran tersebut. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kutai Timur, Rizali Hadi, turut disorot terkait dugaan kedekatannya dengan sejumlah kontraktor. “Kalau nama tertentu sudah masuk, biasanya membawa nama Sekda dan ancaman mutasi,” ujar seorang pejabat dinas teknis. Di tengah kisruh ini, tekanan publik terhadap KPK dan Kejaksaan Agung untuk turun tangan semakin kuat. Warga Sangatta menilai tata kelola anggaran daerah makin tidak transparan. Hingga kini, dugaan suap, barter proyek, dan penyalahgunaan kewenangan dalam APBD Kutai Timur 2025 masih menunggu pembuktian aparat penegak hukum. Namun satu hal telah muncul sebagai dampak paling awal: merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Astra Bergerak Bersama Anak Bangsa: Membangun Kesejahteraan dari Desa, Untuk Hari Ini dan Masa Depan Indonesia
Jakarta, FNN - Dari hamparan pesisir timur hingga perbukitan hijau di ujung barat Nusantara, langkah-langkah anak bangsa untuk desanya tumbuh menjadi gelombang perubahan besar. Gerak mereka berawal dari tanah kelahiran, dari tempat cerita hidup mereka bermula dan menjelma menjadi inisiatif yang mengangkat harkat desa-desa di Indonesia. Perjuangan anak bangsa yang tulus ini bertemu dengan komitmen sosial berkelanjutan Astra, membentuk simpul kekuatan yang bergerak bersama untuk mewujudkan kesejahteraan desa yang berkelanjutan. Melalui empat pilar kontribusi sosial yaitu Kesehatan, Pendidikan, Kewirausahaan, dan Lingkungan yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia, Astra memperkuat langkah anak bangsa dalam meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses pendidikan dan membuka peluang ekonomi masyarakat desa serta menjaga keberlanjutan alam sekitarnya. “Dari pelosok negeri, banyak anak bangsa bekerja tanpa lelah untuk menghadirkan perubahan nyata yang mampu membuktikan bahwa kekuatan Indonesia tumbuh dari desa-desa kelahirannya. Astra bangga dapat mendampingi perjalanan mereka dalam memperkuat kontribusi sosial berkelanjutan di daerah pedesaan, sekaligus memperluas inisiatif yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Kami berharap semangat ini dapat menginspirasi lebih banyak anak bangsa untuk bergerak bersama membangun Indonesia hari ini dan di masa mendatang.” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro. Sejak tahun 2010, Astra menginisiasi Semangat Astra Terpadu Untuk Indonesia (SATU) Awards sebagai apresiasi bagi generasi muda yang menghadirkan kontribusi positif bagi lingkungan dan komunitasnya. Program ini telah menemukan 792 pemuda inspiratif bangsa dan bersinergi dengan lebih dari 1.500 Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra di 35 provinsi. Sinergi tiga program unggulan tersebut telah melahirkan kolaborasi yang dijalankan antara Tokoh Penggerak yang memberikan perubahan bagi bangsa. Hingga tahun 2024, rangkaian kontribusi sosial Astra telah menjangkau 2,63 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah. Pada periode 2020–2024, valuasi ekspor Desa Sejahtera Astra mencapai Rp349 miliar, menandai peningkatan daya saing produk desa di pasar global. Capaian ini tentu tidak terlepas dari dedikasi para Tokoh Penggerak yang menjadi motor utama pemberdayaan di daerahnya. Tokoh Penggerak dari Berbagai Penjuru Negeri Di balik setiap perubahan, ada sosok-sosok yang memilih untuk tidak berpangku tangan. Mereka kembali ke akar, merawat tanah kelahiran, dan menyalakan harapan bagi banyak orang di sekitarnya. 1. Petronela Merauje, Penjaga Hutan Perempuan, Enggros, Papua. Dikenal sebagai Mama Nela, ia menjaga warisan leluhur yaitu Hutan Perempuan, dengan keberanian yang lembut namun tegas. Ia memimpin para ibu membersihkan sampah, menanam mangrove, dan memulihkan hutan adat serta menjadi sumber pangan dan penghasilan. 2. Bernard “Oday” Langoday, Penggerak Ekosistem Kopi Cikajang, Garut. Sosok coffee sociopreneur yang membangun ekosistem kopi dari hulu ke hilir. Ia menggerakkan lebih dari 4.000 warga, menaikkan produktivitas petani, memperluas pasar, dan menjadikan kopi desa sebagai kebanggaan baru. 3. Priska Yeniriatno, Pencipta Ruang Kedua bagi Perempuan dan Anak Muda, Singkawang. Meninggalkan karier untuk membangun rumah batik. Modal awalnya sederhana, tabungan dan keberanian. Kini ia mengelola tiga kampung wisata batik, memberdayakan ibu rumah tangga, hingga pemuda putus sekolah. 4. Zainal Abidin, Penjaga Bentang Alam Karst Rammang-Rammang, Sulawesi Selatan. Ia terketuk untuk kembali ke kampung halamannya setelah menjadi orang pertama di kampungnya yang berhasil mengenyam pendidikan hingga program doktoral. Ia melihat peluang di kampung halamannya dengan mengajak warga mengunggah keindahan alam karst di media sosial dan kini Rammang- Rammang menjadi destinasi yang dikenal dunia. Seiring dengan pertumbuhan desanya, ia turut menjaga lingkungannya dengan memproduksi pupuk organik ramah lingkungan yang berasal dari kotoran kelelawar, serta turut memantau kesehatan masyarakat dengan rutin berkeliling bersama dokter menggunakan perahu jolloro untuk memastikan kesehatan masyarakat sekitar. 5. Ritno Kurniawan, Perintis Wisata Nyarai, Sumatra Barat. Mengubah hutan lindung bekas pembalakan dan kini menjadi magnet wisata alam yang mendunia dan telah menarik ratusan ribu wisatawan. Dari hanya lima pemandu pada awalnya dan kini berkembang menjadi 150 pemandu, termasuk pemandu bersertifikasi internasional. 6. Dian Banunu, Guru yang Menembus Batas, Takari, Kupang. Setiap pagi ia menumpang truk dengan durasi perjalanan 2 jam demi sampai di sekolah guna mencerdaskan anak-anak bangsa dari di daerah Oesusu, Kupang. Ia telah berhasil mencetak lulusan-lulusan yang saat ini sudah mampu hidup secara mandiri dengan menjadi pekerja profesional dan wirausahawan. Seluruh cerita para penggerak ini hadir dalam bentuk kisah dokumenter yang dapat disaksikan melalui YouTube SATU Indonesia, menjadi jendela harapan sekaligus ajakan bagi lebih banyak anak bangsa dan kita semua untuk berkontribusi positif bagi masyarakat sekitarnya. Komitmen Astra untuk terus bergerak bersama para Tokoh Penggerak bangsa di berbagai pelosok negeri sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. (*)
Bencana Alam Sumut Memenuhi Status Darurat Bencana Nasional
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut BERDASARKAN keadaan darurat, bencana alam yang terjadi merata di seluruh daerah kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), maka bencana alam di Sumut telah memenuhi syarat dan kriteria bencana dengan “Status Keadaan Darurat Bencana Nasional”. Status tersebut tidak diperoleh dari jenis, cakupan wilayah, atau dampak bencana, tetapi dari kemampuan Pemerintah Provinsi Sumut dalam mengatasi bencana dari aspek: Pertama, bahwa Pemprov Sumut tidak memiliki kemampuan memobilisasi sumberdaya manusia dalam upaya penanganan darurat bencana. Kedua, bahwa Pemprov Sumut tidak memiliki kemampuan mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana. Ketiga, bahwa Pemprov Sumut tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/ penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar. Gubernur Sumut tidak memiliki kecakapan dan kemampuan menggerakkan perangkat pemerintah dalam mengatasi bencana alam. Ribuan warga masih terisolasi, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Puluhan orang meninggal dunia, hilang. Fasilitas transportasi, komunikasi, dan penerangan putus, dan perekonomian warga lumpuh total. Maka ketidakmampuan Pemprov Sumut dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana alam di seluruh wilayah Sumut penting untuk Gubernur Sumut segera mengeluarkan pernyataan resmi atas ketidakmampuannya dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana. Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) terisolasi berhari- hari, tidak dapat masuk dan keluar dari Tapteng. Mobilisasi bantuan dari luar tidak dapat masuk, Pemprov Sumut tidak memiliki kemampuan mengatasinya. Jalan dan jembatan putus, sehingga menghambat mobilisasi manusia dan logistik ke daerah bencana. Terbaru, banjir yang melanda Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang yang terjadi Kamis (27/11/2025). Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut, tempat kantor gubernur, lumpuh tanpa penanganan yang jelas dan konkrit dari Pemprov Sumut. Gubernur Sumut dan Walikota Medan gagap dan gugup mengantisipasi dan mengatasi bencana alam. Berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut dibawah komando Rapidin Simbolon meminta agar bencana alam di Sumut ditetapkan dalam “Status Keadaan Darurat Bencana Nasional”. Maka Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut Fraksi PDI Perjuangan harus mendorong dan “memaksa” Gubernur Sumut pernyataan yang disyaratkan dalam menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Nasional.
Belum Lunasi Pembayaran, Bos Taksi Blue Bird, Bayu Priawan Djokosoetono Ditagih Penulis Biografinya
Jakarta, FNN.co.id - Salah satu petinggi perusahaan transportasi papan atas Blue Bird, Bayu Priawan Djokosoetono diduga melecehkan profesi wartawan karena mengingkari kewajibannya melunasi pembayaran atas buku biografi yang diterbitkankannya. Hal ini disampaikan oleh Budi Cahyono, salah satu tim penulisan buku tersebut. \"Saya sudah berbulan-bulan menanyakan kekurangan pembayaran setelah buku selesai, namun hanya dijanjikan suruh menunggu,\" katanya kepada wartawan, Senin (24/11/2025) di Jakarta. Sebagai penulis Biografi Bayu, Budi merasa dilecehkan karena setelah buku selesai ditulis, pelunasan pembayaran tidak segera dilakukan, padahal ada MoU yang ditandatangani Bayu. \"Saya jelas merasa dilecehkan dengan cara seperti ini,\" lanjut Budi. Budi menyayangkan sikap Bayu terus menghindar ketika ditagih biaya pelunasan. Sampai sekarang kata Budi, sudah berjalan lebih dari satu tahun, tetapi tidak ada niat baik untuk melunasinya. Budi juga heran mengapa Bayu selalu menghindar saat dihubungi. Padahal dulu waktu proses penulisan, pukul 12 malam pun, masih berkomunikasi demi , mengejar target. \"Saya masih ingat dikejar-kejar terus setiap saat agar sebelum tanggal 10 Oktober 2023 buku sudah selesai. Kami bekerja 24 jam selama 1,5 bulan, \" kenang Budi. Demikian juga Erwin Yudhistira sebagai orang terdekat Bayu, kata Budi kini terus menghindar. \"Seluruh saluran komunikasi, sudah digunakan termasuk surat dan datang langsung ke kantor Blue Bird di Mampang, Jakarta Selatan, tetapi Bayu tidak merespons,\" tegasnya. Budi menyayangkan sikap Bayu yang kurang kesatria, padahal dia Wakil Bendahara Paslon Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Tak hanya itu, Bayu juga seorang pengusaha papan atas, pengurus HIPMI, Kadin, dan Ketua Umum Japnas (Jaringan Pengusaha Nasional). Budi menjelaskan buku biografi itu ditulis pada awal Agustus dan selesai pertengahan September 2024. Dalam kontrak kerja, pembayaran pertama dilakukan pada Agustus 2024 dan pelunasan pada 15 September 2024 setelah buku selesai ditulis dan dikoreksi. Ini bahkan sudah dicetak, tapi belum dilunasi juga. Buku setebal 255 halaman itu berisi biografi Bayu sejak masa kecil, sekolah hingga menjadi pebisnis sukses. Maklum dia cucu pendiri Blue Bird yang fenomenal sehingga sepak terjangnya perlu diketahui publik. Diketahui buku itu berjudul Bayu Priawan Djokosoetono, Pebisnis Bertangan Dingin, diterbitkan oleh Lembaga Kajian Nawacita dengan ISBN 979-623-10-3815-9, ditulis oleh Sri Widodo Soetardjowijono, Djony Edward, dan Budi Cahyono. Saat dimintai konfirmasi, Erwin Yudhistira, koordinator penerbitan buku tersebut menyatakan bahwa tim penulisan buku diminta bersabar. Erwin adalah sahabat Bayu yang selama proses pengumpulan data, wawancara, hingga koreksi naskah maupun desain selalu mengawalnya. Erwin melayani keperluan penulisan dengan sigap, sabar, dan teliti. Namun aneh, sejak 20 Oktober 2024, Erwin sulit dihubungi. Sesekali menjawab WA setelah berminggu-minggu menunggu. \"Tidak mungkin tidak dibayar, hanya soal waktu saja. Bersabar ya,\" katanya. Kini, kata Budi, waktu berjalan lebih dari 1 tahun, toh Bayu belum juga melunasinya. \"Masih 50 persen lagi yang belum dibayar, \" pungkasnya. (sar).
JOKOWI MASIH DIGDAYA, REFORMASI POLRI HANYA FORMALITAS DAN SANDIWARA?
Oleh Sholihin MS (Pemerhati Social dan Politik) INDONESIA tengan dilanda kegelapan yang mungkin berkepanjangan. Hampir seluruh kekuatan negara berada dalam kendali para penjahat pimpinan Jokowi. Sepertinya belum ada pihak yang berani untuk memulai membenahi persoalan bangsa dan negara. Prabowo selaku Presiden ternyata bukan orang yang tepat untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Selain dia seorang pengecut, Prabowo juga merupakan bagian dari kejahatan Jokowi. Sebenarnya jika lembaga-lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan, MA, dan Kepolisian berani melawan arus kekuatan jahat, mungkin masih ada harapan. Apakah MK masih bisa diharapkan setelah membuat keputusan berani melarang pejabat Polri Aktif menduduki jabatan Sipil ? Salah satu problematika bangsa adalah penyimpangan fungsi Polri yang semula sebagai pembela negara dan pengayom rakyat, kini telah berubah menjadi alat kekuasaan Jokowi dan oligarki taipan. Sepertinya Polri sampai saat ini masih jadi die hard Jokowi. Ini terbukti dari cara-cara Polri menangani semua persoalan yang menyangkut Jokowi akan selalu pasang badan Upaya reformasi Polri yang dibentuk Prabowo tak lebih hanya formalitas dan permainan sandiwara. Reformasi ala Prabowo ini dipenuhi dengan orang-orang Jokowi. Hampir mustahil tim reformasi ini bisa merubah paradigma dan mampu mengatasi persoalan internal Polri sendiri. Belum juga tim reformasi bekerja, Ketua Tim Jimly Ashshidiqy sudah meminta kompromi terhadap tuntutan ijazah palsu Jokowi. Bukannya malah mendorong Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, agar persoalan tidak berlarut-larut. Jika Ijazah itu ada, tunjukkan, tapi jika tidak ada, akui saja secara _gentle_, tidak muter-muter ke sana kemari yang tidak berujung (penyelesaian) Tim reformasi Polri piminan Prof. Jimly Ashiddiqy hampir dipastikan gagal. Ada banyak indikator kalau Tim Reformasi ini tidak akan berhasil. Alasannya : Pertama, Komposisi anggota Tim masih diisi para jenderal dan kaki tangan Jokowi. Kedua, Ketua Tim dijabat oleh Prof Jimly Ashiddiqy yang, tidak tegas, sangat kompromistis (termasuk dengan kejahatan) dan merupakan pendukung Jokowi, hampir dipastikan tidak akan mampu bertindak tegas dan netral. Ketiga, Kapolri lebih tunduk kepada perintah Jokowi daripada kepada atasannya, Presiden Prabowo* Keempat, langkah Polri yang tetap mentersangkakan Roy Suryo dkk secara membabi buta tanpa mempertambangkan kebenaran keaslian ijazah Jokowi adalah langkah yang tidak profesional dan gegabah. Kelima, dengan ditolalaknya Rou Suryo dkk untuk audensi dengan Tim Reformasi, tapi membiarkan pengacara Jokowi ikut audendi, menunjukkan Tim Reformasi sudah memihak dan tidak netral. Rakyat harus terus berjuang untuk mendapatkan keadilan, kebenaran demi menegakkan kedaulatan negara tanpa intervensi Asing (China dan Amerima) serta mencari pemimpin yang nasionalis sejati, kompeten, jujur, cakap, berjuang membela bangsa dan negara, serta peduli rakyat. Dari manakah kita harus membenahi bangsa dan negara ini? (*)
Tebang Kayu Buat Jembatan, Dua Petani Jadi Korban Arogansi Otorita IKN, Ditangkap tanpa Prosedur
Samarinda, FNN | Petugas Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menangkap dan menahan dua orang petani lokal yang diduga melakukan penebangan liar. Keduanya kini dijebloskan ke balik jeruji di kantor polisi resort Tenggarong, Samarinda, Kalimantan Timur. Alasannya demi pengamanan dan keterangan lebih jauh. Penahanan ini mendapat penolakan dari penasihat hukum petani tersebut. \"Klien kami bernama Rudi dan Irwansyah ditangkap saat duduk duduk di pondoknya. Kami keberatan karena tidak jelas apa kesalahannya, \" kata Sunarti, SH, MH di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Samarinda, Sabtu, 22 November 2025. Sunarti alias Xena datang ke IKN untuk bertemu dengan pihak Otorita mempertanyakan kenapa kliennya diperlakukan tidak adil. Sebab belum jelas kesalahannya tetapi sudah ditahan di kantor polisi. Bahkan Pengacara Bolang itu keberatan kliennya ditahan dengan tuduhan yang mengada-ada. Berdasarkan pembicaraan dengan kedua kliennya, Xena mengatakan bahwa mereka dituduh melakukan penebangan liar di wilayah IKN khususnya di daerah Tahura (Taman Hutan Raya). Padahal, tidak demikian. Kliennya menebang pohon untuk membuat jalan ke area hutan tempat mereka mencari nafkah. Jembatan itu dikerjakan bersama-sama warga yang lain secara bergotong royong dan patungan biaya. Sangat aneh kalau hanya menebang pohon lalu disamakan dengan pelaku pembalakan liar. Xena mempertanyakan berapa kerugian negara oleh kegiatan petani tersebut. Bandingkan dengan pembalakan liar yang dilakukan perusahaan besar. Yang lebih aneh lagi, kata Xena, petugas Otorita menangkap kedua orang tersebut bukan sedang melakukan aktivitas menebang pohon, melainkan sedang duduk-duduk di pondok tempat mereka beristirahat. \"Ini jelas menyalahi prosedur penangkapan. Sangat mungkin klien kami dipaksa untuk mengaku. Sebab mereka orang yang buta hukum. Atas interogasi aparat Otorita, klien kami akhirnya diserahkan dan ditahan di kantor polisi Tenggarong,\" kata Xena. Xena heran, penduduk asli di IKN yang lahir, hidup, dan mati di wilayah itu diperlakukan semena-mena oleh aparat Otorita dan kepolisian. Ini harus dihentikan, \" tegas Xena. Xena berharap kedua kliennya dilepaskan dari kurungan polisi. Kalaupun ada kesalahan perlakukan secara wajar dan proses hukum silahkan dijalankan dengan benar dan adil. \'\"Jangan sampai hukum hanya untuk menjerat orang-orang kecil. Tangkap tuh pelaku pembalakan liar, pencemar lingkungan, dan penyerobot tanah. Jangan beraninya kepada rakyat kecil pencari kayu, \" pungkasnya. (*)
Jumlah Anggota Muhammadiyah Menurun? Begini Jawaban Abdul Mu’ti
JAKARTA, FNN | Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, meragukan hasil survei yang menyebut jumlah warga Muhammadiyah mengalami penurunan. Hal itu disampaikan dalam peringatan Milad Muhammadiyah di Jakarta, Minggu, 23 November 2025. “Jika ada survei yang menyebut jumlah anggota Muhammadiyah menurun, saya meragukan survei itu,” ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan peserta. Mu’ti menegaskan gerak organisasi berusia lebih dari satu abad itu justru terus berkembang, baik di dalam maupun luar negeri. Ia menyebut Muhammadiyah kini memiliki 31 Pimpinan Cabang Istimewa (PCIM) di berbagai negara, termasuk yang terbaru di Timor Leste dan Australia. Di Malaysia, PCIM telah berbadan hukum dan mengelola Rumah Hamka serta usaha kuliner Wasola. Sementara itu, Muhammadiyah Australia College berkembang pesat dan menjadi rujukan berbagai tokoh nasional. “Kami sedang mencari lahan baru di New South Wales agar sekolah bisa diperluas,” katanya. Menurut Mu’ti, pertumbuhan amal usaha menjadi bukti kontribusi besar Muhammadiyah bagi bangsa. Selain pendidikan dan kesehatan, kehadiran sekolah, universitas, serta rumah sakit Muhammadiyah dinilai ikut menggerakkan ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja di sekitarnya. “Coba bayangkan Indonesia tanpa Muhammadiyah,\" ujarnya. Mu’ti juga menyoroti kiprah Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) yang tim medis daruratnya telah diakui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai bagian dari standar internasional dalam penanganan kebencanaan. Ia mengingatkan warga Muhammadiyah untuk tidak terjebak pada romantisme masa lalu dan terus beradaptasi menghadapi tantangan baru. “Kita harus percaya diri, tapi tidak berlebihan. Jangan menonjolkan kelemahan sendiri sampai menimbulkan sikap pesimistis,” katanya. Menutup pidatonya, Mu’ti menegaskan visi Muhammadiyah tetap sejalan dengan amanat konstitusi: memajukan kesejahteraan umum dan membangun manusia seutuhnya, baik jasmani, spiritual, maupun akhlaknya. Membludak Perayaan Milad ke-113 Muhammadiyah yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta dipadati ribuan warga. Lebih dari dua ribu kursi yang disediakan panitia terisi penuh sejak pukul enam pagi, sementara peserta terus berdatangan hingga memadati trotoar di sekitar Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kramat, Jakarta Pusat. Ketua Panitia Milad PWM DKI Jakarta, Prof. Bunyamin, mengatakan antusiasme warga jauh melebihi perkiraan. “Jam enam pagi sudah banyak yang datang. Kursi dua ribu tidak mencukupi,” ujarnya. Karena padatnya pengunjung, PWM DKI mempertimbangkan menggunakan Gelora Bung Karno untuk penyelenggaraan tahun depan. Ketua PWM DKI Jakarta, Dr. Akhmad Abubakar, menambahkan lokasi semula direncanakan di Kompleks MPR, namun dialihkan ke Gedung Dakwah karena pertimbangan teknis. “Jumlahnya membludak sampai sulit bergerak di sekitar lokasi,” katanya. Ia menyebut antusiasme warga sebagai energi untuk mempersiapkan agenda besar berikutnya bersama PWM wilayah sekitar. Acara ini ditutup dengan pembagian doorprize, termasuk paket umrah dari Baznas Bazis DKI dan PAM Jaya, sepeda listrik, motor listrik, serta berbagai hadiah lain. PWM DKI Jakarta juga menerima hibah satu unit ambulans dari CIMB yang diserahkan melalui Lazismu DKI.
Petani Miskin Ini Terusir dari Tanah Kelahiran, Ulah Mafia Tanah Bikin Resah
Samarinda, FNN | Korban mafia tanah terus bermunculan. Kali ini menimpa keluarga La Singga (80) bersama 25 anak dan cucunya. Mereka kini tinggal di sebuah gubuk terbuat dari seng dan spanduk bekas berdiri di atas lahan seluas 4x5 m persegi di pinggir jalan. Peristiwa memilukan ini terjadi pada 15 September 2015 antara keluarga miskin La Singga dengan PT Sumber Mas Timber di kawasan Jalan H.M. Ardans (Ring Road III), Kelurahan Air Hitam, Samarinda Ulu, Kalimantan Timur usai Pengadilan Negeri Samarinda melakukan eksekusi berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Smr. Proses eksekusi dilaksanakan di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian. Keluarga La Singga melakukan perlawanan seadanya menghadapi kuatnya aparat negara. Keluarga La Singga meyakini bahwa proses pengadilan dilakukan dengan penuh rekayasa, manipulasi, dan kongkalikong antara penasihat hukum yang lama dengan pihak pengadilan dan perusahaan. Keyakinan ini juga dibenarkan oleh penasihat hukum La Singga yang baru, Sunarti, SH, MH alias Xena yang kerap dijuluki pengacara Bolang. \"Memang klien kami awalnya didampingi penasihat hukum, tetapi sepertinya hanya formalitas. Saya menduga fungsinya hanya untuk memuluskan pihak perusahaan memperoleh kemenangan. Ini diperkuat dengan pengakuan keluarga La Singga bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh penasihat hukum yang lama. Pihak keluarga jarang ikut sidang. Aneh, saat eksekusi pengacara lama mengundurkan diri,\" papar Xena, Sabtu, 22 November 2025 di Samarinda. Oleh karena itu Xena meminta DPRD Kota Samarinda untuk duduk bersama para pihak mengurai masalah pengadilan yang prosesnya tidak lazim ini. \"Saya berharap semua pihak duduk bersama difasilitasi DPRD untuk menguji kejujuran mereka,\" tegasnya. Sebelumnya kata Xena, memang DPRD pernah turun tangan, tetapi tidak semua pihak dihadirkan. DPRD malah menyarankan keluarga La Singga ikhlas menerima putusan pengadilan. Padahal, maksud Xena, DPRD berdiri di tengah menyikapi pengadilan sesat yang sudah diputuskan dengan penuh rekayasa. Hal senada disampaikan oleh Rustani SH partner Xena. Ia mengatakan pola-pola pemaksaan kehendak menjadi pola lazim yang dilakukan oleh para mafia tanah. Putuskan dulu pengadilan, lalu ribut belakangan, yang penting mereka sudah punya putusan pengadilan, meskipun cara dan prosesnya dengan melakukan rekayasa. Rustani yang sudah puluhan tahun menangani masalah tanah di Kalimantan, paham betul cara kerja mafia tanah. Korbannya selalu rakyat kecil yang minim pengetahuan hukum. \"Mafia tanah ini sulit diberantas. Mereka akan selalu ada, bahkan sampai kiamat kurang dua hari, mereka masih eksis,\" katanya geram. Kata Rustani, jika pemerintah tutup mata terhadap keadaan ini, jangan harap ada keadilan bagi rakyat kecil. Mereka akan selalu dikalahkan oleh pemilik modal dengan dalih putusan pengadilan. \"Jusuf Kalla saja dilibas, apa lagi rakyat miskin,\" tegasnya. Sementara keluarga La Singga yang merasa tertindas hanya bisa mengutuk pemerintah dan siapapun yang mendukung kesewenang-wenangan hukum. Mereka melampiaskan kepasrahan itu dan bersumpah atas nama Tuhan dalam bentuk poster yang di pasang di lokasi tanah mereka. Keluarga La Singga mengaku telah menempati lahan seluas sekitar 20.000 meter persegi (2 hektare) sejak tahun 1971. Di atas tanah itu berdiri beberapa bangunan tempat tinggal dan usaha keluarga yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Tiba-tiba tanah tersebut diklaim oleh PT Sumber Mas Timber, perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu. Sengketa kepemilikan pun mencuat dan bergulir hingga meja hijau. Setelah melalui serangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi hingga kasasi Mahkamah Agung, perkara tersebut dimenangkan oleh PT Sumber Mas Timber. Pihak keluarga La Singga kaget karena pihaknya tidak pernah menjual kepada siapapun. Sementara mereka tahu persis PT Sumber Mas Timber baru masuk wilayah itu tahun 1978 setelah membeli lahan di sebelahnya. Keluarga La Singga kemudian mendatangi DPRD Kota Samarinda untuk meminta perhatian atas nasib mereka. Mereka berharap lembaga legislatif dapat meninjau kembali proses pengadilan yang penuh kejanggalan. Namun, DPRD menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan membatalkan putusan pengadilan. Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, H. Samri Shaputra, S.H.I., menjelaskan bahwa pihaknya hanya dapat memediasi dan memastikan proses hukum berjalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. “Kami sudah beberapa kali memfasilitasi komunikasi antara keluarga La Singga dan pihak perusahaan. Namun secara hukum, perkara ini sudah final dan harus dilaksanakan. DPRD tidak dapat mengubah atau menunda pelaksanaan putusan yang sudah inkrah,” tutur H. Samri Shaputra. Menanggapi pernyataan anggota DPRD Kota Samarinda, keluarga La Singga melalui kuasa hukumnya berharap wakil rakyat tidak boleh larut dalam skenario mafia tanah. \"Apa yang disampaikan anggota DPRD adalah pernyataan normatif, seharusnya wakil rakyat bisa memahami suasana batin keluarga La Singga yang menjadi korban ketidakadilan,\" tegas Xena. Seharusnya kata Xena mediasi yang dilakukan bukan bicara soal santunan, tetapi menghadirkan seluruh pihak agar terlihat siapa yang curang, culas, dan bohong. Atas dasar ini, lanjutnya akan terungkap bahwa proses pengadilan penuh rekayasa dan manipulasi. \"Dengan demikian putusan pengadilan tersebut cacat hukum dan bisa dibatalkan. Apalagi pihak keluarga La Singga berani sumpah pocong untuk meyakinkan pemerintah bahwa mereka tidak bersalah,\" pungkasnya. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat bahwa proses pengadilan seringkali menjadi legitimasi pemilik modal untuk menyerobot tanah orang. Pemerintah dan lembaga peradilan seharusnya mampu menjadi penengah yang bijak, agar keadilan tidak hanya berpihak pada kekuatan, tetapi juga pada fakta kebenaran. (sar)
POPULER
