ALL CATEGORY
Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Berangkatkan Ratusan Pemudik Gratis Jakarta-Kampar, Disambut Meriah Oleh Bupati
Jakarta | FNN - Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat kembali memberangkatkan ratusan pemudik gratis bagi perantau asal Riau dengan menggunakan tiga unit bus dengan dengan rute Jakarta-Kampar (Riau). Ini merupakan tahun kedua yang digelar oleh legislator dari daerah pemilihan (dapil) Riau II itu bekerjasama dengan Persatuan Masyarakat Kampar Jakarta (PMKJ) dan mahasiswa Kampar dalam rangka hari raya Idul Fitri 2025. Sekitar 120 peserta mudik gratis yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa itu diberangkatkan menggunakan transportasi bus dengan rute Jakarta menuju Bangkinang, Kabupaten Kempar, Riau, pada 26 Maret 2025. Para rombongan mudik itu tiba di Balai Bupati Kampar di Bangkinang pada 27 Maret dan disambut langsung oleh DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, Wakil Bupati, Misharti, Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi. Anggota DPR RI sekaligus Dewan Pembina Persatuan Masyrakat Kampar Jakarta (PMKJ), Syahrul Aidi Maazat bersukur program mudik gratis ini berjalan dengan lancar. Ia juga berteori kasih kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang telah membantu berikan fasilitas. \"Terimakasih kepada semua pihak yang mendukung program mudik gratis ini sehingga kita berhasil memfasilitasi saudara-saudara kita yang ada di perantauan untuk pulang kampung berkumpul bersama keluarganya,\" kata Syahrul Aidi dalam sambutannya, Kamis (27/3/2025). Syahrul Aidi berharap program mudik gratis ini dapat terus berlanjut untuk membantu masyarakat, khususnya warga Kempar untuk bisa pulang kampung dengan nyaman dan aman. Dan untuk tahun berikutnya dengan jumlah yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas se Riau. \"Setiap tahun, kami ingin terus menghadirkan program ini agar semakin banyak pemudik yang terbantu dan bisa merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman,” tambahnya Pada kesempatan yang sama, Bupati Kampar, Ahmad Yuzar mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terutama kepada Syahrul Aidi Maazat dan pihak lain yang membantu menyukseskan acara “Baliok Basamo” PMKJ tersebut. \"Kami dari pemerintahan Kempar mengucapkan selamat datang kepada para pemudik warga Kempar yang datang dari Jakarta,\" kata Ahmad Yuzar dalam sambutannya. Ahmad berharap program mudik gratis ini sebagai agenda tahunan, dengan peningkatan jumlah peserta dan armada transportasi. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan. \"Kami ingin menjadikan program mudik gratis lebaran ini sebagai program setiap tahunnya untuk memfasilitasi masyarakat Kempar yang ada di perantauan Jabodetabek untuk pulang lebaran bertemu keluarga,\" ujarnya. Dia juga mengapresiasi PMKJ dan mahasiswa yang telah mendukung menyelenggarakan mudik gratis untuk warga Kempar yang ada di Jabodetabek. \"Kami sangat mengapresiasi kepada Ustadz Syahrul Aidi dan PMKJ yang telah memfasilitasi mudik gratis, kami berharap pelayanan publik yang diberikan kepada warga terus ditingkatkan, sehingga merasa kehadiran pemerintah,\" pungkasnya. (**)
Senyum Bahagia 1.020 Pemudik PTPN IV PalmCo ke Berbagai Kota di Indonesia
Jakarta | FNN - Anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo memberangkatkan 1.020 pemudik secara serentak ke 10 kota tujuan di berbagai penjuru Nusantara jelang perayaan idul Fitri 1446 hijriah tahun 2025. Jumlah ini meningkat 100 persen dibandingkan dengan peserta mudik yang dilangsungkan pada 2024 kemarin. PTPN IV PalmCo secara resmi melepas keberangkatan para pemudik melalui program Mudik Bersama BUMN Tahun 2025, Mudik Aman Sampai Tujuan serentak dari tujuh Regional, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan, Kamis (27/3/2025). Tampak raut wajah bahagia terpancar dari para pemudik yang telah membayangkan dapat segera berkumpul di kampung halaman pada saat pelepasan secara resmi yang dilangsungkan dari PTPN IV Regional III, Kota Pekanbaru, Riau. \"Selamat jalan dan semoga bapak ibu semuanya selamat sampai di kampung halaman,\" kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Jatmiko mengatakan program ini merupakan bentuk kehadiran BUMN sekaligus komitmen PTPN IV PalmCo dalam mendukung program pemerintah agar terwujud arus mudik yang aman, nyaman, serta kondusif. Keselamatan pemudik, tuturnya, adalah hal yang sangat penting. Berdasarkan data kecelakaan Korlantas Polri selama mudik 2024, sebanyak 73 persen kecelakaan berasal dari pengguna kendaraan roda dua. Tingginya angka lakalantas terseut membuat PTPN IV PalmCo untuk tidak hanya kembali melaksanakan program mudik gratis, namun juga melipatgandakan jumlah kursi tersedia bagi para pemudik untuk memaksimalkan pemanfaatan transportasi umum, terutama bus. \"Insya Allah, PTPN IV PalmCo telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang demi keamanan dan kenyamanan semua sehingga bisa berkumpul bersama keluarga untuk merayakan hari kemenangan,\" ujarnya. \"Kita berdoa semoga seluruh pemudik bisa selamat sampai tujuan. Sampaikan salam kami kepada sanak saudara di kampung halaman. Ke depan, tentunya kita berkomitmen agar program mudik bersama ini bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi dengan tujuan yang lebih banyak pula,\" lanjutnya lagi. Dalam program mudik ini, PTPN IV PalmCo turut berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat untuk memastikan akan kelaikan kendaraan yang digunakan para pemudik. Tidak hanya dari sisi armada, seluruh supir dan kondektur yang akan mengantarkan para pemudik ke kampung halaman dalam kondisi sehat dan bebas narkoba. PTPN IV PalmCo sendiri awalnya menyiapkan sedikitnya 23 armada bus gratis untuk melayani lebih dari 900 pemudik jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 ini. Namun, tingginya antusiasme masyarakat membuat salah satu entitasnya melakukan penambahan jumlah armada menjadi 28 unit untuk melayani 1.020 pemudik. Seluruh bus gratis tersebut akan melayani sebanyak 10 rute dari berbagai kota dan kabupaten di Pulau Sumatera hingga Kalimantan. Rute yang disiapkan diantaranya dari Medan Sumatera Utara dengan tujuan Pekanbaru, Riau, Medan-Padang Sidempuan, serta Medan menuju Padang Sumatera Barat. Selanjutnya, perusahaan turut menyiapkan rute dari Pekanbaru, Provinsi Riau dengan tujuan Medan, Pekanbaru menuju Tapanuli Selatan, serta Pekanbaru dengan tujuan Kota Padang. Untuk rute dari Kota Jambi, perusahaan turut menyiapkan tiket gratis menuju Kota Padang dan Kota Medan. Di Kalimantan, program mudik gratis turut melayani rute Pontianak menuju Ngabang dan Pontianak dengan tujuan Sanggau. Azwar, salah seorang pemudik gratis dari Kota Pekanbaru menuju Padang Sidempuan Sumatera Utara, menyambut baik program yang diselenggarakan PTPN IV PalmCo itu. Bersama istri dan dua bayinya, ia mengaku sangat bersyukur setelah \"war tiket\" pada pekan kedua ramadhan kemarin secara daring. \"Alhamdulillah, dapat tiga tiket untuk kami sekeluarga. Benar kata orang, busnya nyaman, pakai AC, lengkap dikasih makanan dan produk PTPN pula. Terima kasih PTPN,\" ujarnya. (Ida)
"Menghidupi Kehidupan, Bukan Menghabisinya”: Menggugah Kembali Kesadaran Sejati Bangsa
Oleh: Hasyim Arsal Alhabsi | Deputi Bidang Perhubungan DPP PD “Yang hidup itu menghidupi dan menghidup-hidupi. Sedang para penyembah berhala, memilih merusak, mengeksploitasi dan menghabisi.” Menurut seorang filosof, Kang Irwanto. Kalimat ini bukan sekadar permainan diksi yang indah. Ia adalah cermin jernih yang menggugat batin kita: masihkah kita hidup sebagai manusia merdeka yang menghidupi kehidupan—atau justru telah berubah menjadi mesin-mesin penjarah, pengeksploitasi, dan pengingkar jiwa kita sendiri? 1. Bangsa Merdeka Bukan Bangsa Bebas Tanpa Arah Bung Karno dan para pendiri bangsa tidak memproklamasikan kemerdekaan hanya untuk mengganti warna bendera dari merah-putih-biru menjadi merah-putih. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah penancapan tiang agung untuk mendirikan rumah besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia—sebuah rumah yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai spiritual dan keadilan yang lahir dari kesadaran mendalam bangsa Nusantara. Rumah ini didirikan dengan fondasi kokoh berupa: • Spiritualitas kesejatian sebagai ruh, berpijak pada akar esoteris peradaban Nusantara. • Ideologi kejujuran dan keadilan, dengan semangat egaliter-komunal, gotong royong, dan kekeluargaan bangsa. • Nilai-nilai universal Pancasila dan UUD 1945 Asli, bukan versi hasil amandemen yang disusupi kepentingan sektoral. • Kesadaran Bhinneka Tunggal Ika sebagai simpul kesatuan dalam keragaman. • Dan kalimatun sawa, titik temu nilai-nilai kemanusiaan dari berbagai agama dan suku: spiritualitas, ideologi keadilan, filsafat demonstratif dan intuisi ilahi, paradigma sains yang membebaskan, modal sosial yang merekatkan, serta akhlak sosial dan semesta. 2. Ironi: Pendidikan Nilai yang Tak Membangun Kesadaran Ironisnya, setelah bertahun-tahun bangsa ini digembleng dengan PPKN, ribuan jam Pendidikan Pancasila dan Kewiraan, hasilnya tidak mewujudkan masyarakat warga yang hidup dengan kesadaran. Yang muncul justru bangsa yang tercerabut dari ruhnya sendiri—hidup dalam mentalitas pragmatis, konsumtif, oportunistik. Amandemen UUD 2002 yang menurut Prof. Dr. Kaelan mengubah 97% isi UUD 1945 Asli menjadi simbol “pengkhianatan konstitusional” terhadap jiwa proklamasi. Lahirnya sistem demokrasi prosedural tanpa semangat keadilan substansial telah menggeser arah perjalanan bangsa. Hukum digerogoti oleh kepentingan, dan nilai-nilai digantikan oleh narasi transaksional. Kita hidup, tapi tidak menghidupi. Kita berkegiatan, tapi tidak menghidup-hidupi. 3. Harapan: Partai Demokrat sebagai Model Sistem Paripurna Zaman Ini Namun, di tengah hiruk-pikuk sistem yang tercerabut dari akar, ada cahaya yang tumbuh: Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menunjukkan model paripurna dari upaya membangun sistem politik yang bersesuaian dengan kebutuhan zaman dan ruh kebangsaan. Langkah AHY memperkenalkan satu per satu pengurus Partai Demokrat dengan menyebut latar belakang, kapasitas, dan integritas mereka adalah sebuah langkah progresif. Ini bukan sekadar pencitraan; ini adalah bentuk akuntabilitas politik yang mengakar pada kesadaran bahwa jabatan adalah amanah—bukan hadiah. Lebih dari itu, cara AHY menjelaskan secara terbuka mengapa seseorang diberi jabatan tertentu mencerminkan gaya kepemimpinan yang berani, rasional, dan bertanggung jawab. Ia membangun partai sebagai civil institution, bukan sekadar kendaraan elektoral. Komposisi pengurus mencerminkan keberagaman generasi, profesionalitas, serta semangat kolaboratif lintas bidang. Model ini bukan hanya menjawab tantangan demokrasi modern, tapi juga menyentuh nilai-nilai dasar Nusantara: gotong royong, keadilan sosial, dan musyawarah dalam keberagaman. AHY tidak sekadar memimpin partai; ia menghidupkan kembali nilai-nilai berpartai dengan kesadaran kebangsaan. 4. Kembali Menjadi Bangsa yang Hidup Kita mesti bangkit dari tidur panjang. Bangsa yang hidup adalah bangsa yang menyuburkan kehidupan. Ia tidak membunuh harapan, tidak mengeksploitasi sesama, tidak merampas masa depan generasi mendatang. Kita harus kembali kepada spiritualitas sejati, ideologi keadilan sosial, filsafat yang berpijak pada akal dan intuisi, sains sebagai alat pembebasan, serta membangun kembali modal sosial yang menjadi lem perekat peradaban. Etika personal dan sosial mesti hadir sebagai kompas, bukan hanya retorika. Dan dalam lanskap politik, partai-partai harus bertransformasi dari instrumen kekuasaan menjadi institusi pendidikan kebangsaan. Di sinilah Partai Demokrat menunjukkan arah. Ia bukan partai masa lalu, tapi partai yang sedang menenun masa depan. Akhir yang Bukan Akhir Menghidupi kehidupan bukan pilihan retoris. Ia adalah panggilan ruhani, perintah sejarah, dan suara sunyi leluhur Nusantara yang menunggu untuk dibangkitkan kembali. Jika kita masih percaya pada cita-cita proklamasi, masih mendengar detak jantung Pancasila, dan masih merasa nyeri saat melihat kemunafikan dan ketidakadilan merajalela—maka kita tahu, jalan kita belum selesai. Kita sedang menuju rumah sejati kita: Indonesia yang hidup, yang menghidupi, dan yang menghidup-hidupi semua anak bangsanya. Dan tugas itu, saudaraku, adalah tugas kita semua. ⸻
Kiat PalmCo Konsisten Tingkatkan Protas Petani di Atas Standar Nasional
Jakarta | FNN - Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo terus membuktikan komitmennya dalam meningkatkan produktivitas petani sawit mitranya. PalmCo berhasil meningkatkan produktivitas petani mitranya hingga melampaui standar nasional. Seluruh Koperasi Unit Desa (KUD) yang menjadi mitra binaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PalmCo, produktivitas rata-rata sawit Tanaman Menghasilkan (TM) tahun pertamanya mencapai 12,57 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektare per tahun, atau lebih tinggi 0,57 ton dibandingkan dengan standar nasional yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Demikian disampaikan oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterngan tertulisnya, Ahad (22/03) di Jakarta. “Alhamdulillah, dari lebih 10 ribu Ha areal PSR perusahaan, produktivitas TBS kebun sawit petani binaan kami konsisten di atas standar nasional setiap tahunnya,” buka Jatmiko. Tidak hanya rata-rata keseluruhan di atas standar, ditambahkan Jatmiko, bahkan terdapat pula KUD-KUD yang mampu mencapai tonase jauh lebih tinggi. “Seperti KUD Makarti Jaya di Riau, TM 1 nya tembus 18 ton TBS per hektare per tahun, jauh di atas standar nasional yang hanya 12 ton,” bebernya. Keberhasilan tersebut juga berkelanjutan hingga usia menghasilkan di tahun-tahun berikutnya, seperti TM 2, lima puluh persen berada di atas standar nasional dengan capaian produktivitas ada yang menyentuh 21 ton per hektare atau lebih tinggi dari standar nasional di 15 ton. “Sementara untuk TM 3 sampai 5, protasnya 100 persen di atas standar,” ujar Jarmiko lagi. Pencapaian tersebut tidak lepas pola single management yang mengedepankan kesetaraan antara Perusahaan bersama petani plasma maupun kelembagaannya. “Pola Single Management artinya seluruh proses pengelolaan kebun dilakukan Perusahaan dengan standar terbaik yang ada. Mulai dari penggunaan bibit bersertifikat pemberian bimbingan teknis, pendampingan, budidaya kebun, sampai hal-hal yang mampu memberi nilai tambah bagi petani,” ungkap Jatmiko. Value added yang diberikan perusahaan kepada petani plasma yang bermitra secara single management dijalankan dalam berbagai bentuk seperti digitalisasi melalui pemetaan geospasial, hingga sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk petani. “Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk petani di pasar global, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa premium fee bagi mereka karena telah menerapkan praktik perkebunan yang memperhatikan lingkungan, tuturnya. Hadiyanto Ketua KUD Makarti Jaya yang mencatatkan produktivitas tertinggi di kemitraan PalmCo menuturkan bahwa dukungan dari PalmCo telah memberikan dampak nyata bagi petani. Dengan adanya pendampingan dari PalmCo, mereka lebih memahami bagaimana menerapkan Good Agricultural Practices. “Melalui PalmCo, kami menjadi tahu bagaimana praktik budidaya pertanian yang baik, benar, ramah lingkungan,” sebut Hadyanto. Alhasil selain hasil panen dan produktivitas yang meningkat tinggi, juga berimbas langsung pada kesejahteraan petani. “Sekarang ini, per kavling itu (2 Ha) gajian 10-15 juta perbulan. Dan untuk lebaran nanti ada tambahan Rp 15 juta lagi,” terangnya. Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-angin melihat keberhasilan koperasi yang telah menerapkan single management, seyogyanya dapat menjadi agen-agen peremajaan sawit rakyat (PSR) bagi kelompok lainnya. Ditambah masalah umum dan mendasar sawit rakyat di Indonesia adalah produktivitas yang masih jauh dibawah standar industri. “Melalui koperasi yang sudah sukses, kami berharap mereka dapat menggaet dan menjadi offtaker untuk kelompok petani lain. Yang masih berkutat dengan protas yang rendah,” kata Irwan. “Dengan pola seperti ini, petani mendorong petani lainnya, mudah-mudahan dapat mempercepat akselerasi PSR dan memperluas dampaknya,” tutupnya. (Ida)
Gerakan Pangan Murah PalmCo: 160 Ton Migor dan Gula Ludes Diserap Masyarakat
Jakarta | FNN - Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, terus berupaya menstabilkan harga pangan pokok selama Ramadan dan Lebaran 2025 dengan menggelar Pasar Murah secara masif. Sepekan menjelang Idul Fitri ini, lebih dari 160 ton Minyak Goreng dan Gula kemasan telah ludes diserap masyarakat. Pasar Murah yang dijalankan dalam program bertajuk Gerakan Pangan Murah (GPM) PalmCo ini merupakan bentuk komitmen perusahaan perkebunan negara tersebut dalam memastikan kelancaran distribusi bahan pangan terjangkau bagi masyarakat, terutama minyak goreng kemasan dan gula kemasan, di tengah meningkatnya kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan antusiasme masyarakat terhadap pasar murah sangat tinggi, dari 33 titik unit kerja PalmCo yang menggelar GPM di berbagai kabupaten/kota yang ada di Indonesia itu, ratusan ribu paket ludes diserbu masyarakat hanya dalam hitungan jam. “Alhamdulillah pelaksaan GPM di pekan ketiga Ramadhan berjalan lancar. Untuk migor kemasan terjual 87 ribu bungkus dan gula kemasan 81 ribu bungkus,” sebut Jatmiko dalam keterangan tertulisnya Sabtu (22/03) di Jakarta. Setiap bungkus minyak goreng berukuran 1 liter dan gula 1 kilo tersebut juga habis terjual dalam hitungan yang sangat cepat. “Ada beberapa lokasi yang bisa menghabiskan 1 sampai 5 ton pangan hanya dalam 2 jam sejak penjualan dibuka. Ini artinya program anjuran pemerintah ini sangat diterima masyarakat,” tukasnya. Tingginya permintaan oleh masyarakat, disambut PalmCo untuk terus berencana mengadakan kegiatan serupa hingga minggu terakhir bulan puasa atau akhir maret ini. “Masih ada kurang lebih 53 ton minyak goreng ‘minyakita’ pouch 1 liter dan hampir 60 ton gula pasir ‘nusakita’ kemasan 1 kg yang akan dijual di minggu terakhir Ramadhan ini untuk seluruh masyarakat. Semoga masyarakat kita senantiasa bisa mendapatkan akses bahan pangan dengan harga terjangkau,” harap Jatmiko. Lebih jauh disampaikan pria yang dinobatkan sebagai Bapak Petani Plasma oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat Indonesia tersebut, dari 36 titik rencana awal, PalmCo telah berhasil melaksanakan GPM di 33 titik. “Adapun untuk titik lainnya yang belum menjalankan GPM lebih dikarenakan kendala logistik dan kita akan terus mengupayakan dengan maksimal,” tukasnya lagi. GPM sendirii telah dijalankan di 33 titik operasi pasar di berbagai daerah di Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Sebagaimana diketahui, PalmCo selain secara mandiri melaksanakan GPM, PTPN grup bersama BUMN lain seperti ID Food, Bulog, bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, mendapat mandat dari pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok masyarakat melalui sinergi BUMN. Untuk kolaborasi ini sendiri, target besar ditetapkan pemerintah untuk memasarkan beras, telur, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, hingga jagung kepada masyarakat dengan harga murah. (*)
Lewat Sobat Aksi Ramadan 2025 PalmCo Tebarkan Kebaikan di Masjid maupun Ponpes Sumut dan Riau
Medan | FNN - Generasi muda PTPN IV PalmCo, Perusahaan sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) laksanakan program Sobat Aksi Ramadhan 2025. Para karyawan Gen Z dan Milenial Perusahaan sawit terluas di dunia itu melaksanakan kegiatan sosial berupa aksi gotong royong, bersih-bersih lingkungan, pembagian santunan bagi anak yatim, kaum dhuafa, serta diakhiri dengan buka puasa bersama. Anak muda yang tergabung dalam BUMN Muda dan Srikandi PTPN IV PalmCo tersebut mengunjungi dan melaksanakan aksinya di mesjid-mesjid yang ada di Sumatera Utara dan Riau, berturut-turut selama 3 hari sejak Selasa sampai Kamis, 18 hingga 20 Maret 2025. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa, menyebutkan bahwa Program Sobat Aksi Ramadan 2025 ini didukung oleh Kementerian BUMN dan dilaksanakan oleh semua perusahaan negara di mana PalmCo hadir memberikan kepedulian dan berbagi kebahagiaan, meningkatkan kesejahteraan serta membantu masyarakat di bulan Ramadhan. “Total ada 30 relawan yang turun ke tiga titik pelaksanaan, yakni dua lokasi di Sumatera Utara dan satu lokasi di Riau,” buka Jatmiko dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/03). Dua titik pertama ada di Sumatera Utara yakni di Masjid Al-Falah, Kabupaten Langkat, dan Masjid An-Nasuha, Kota Medan. Sementara itu, satu titik lainnya berada di Provinsi Riau dan dipusatkan di Pondok Pesantren Roudhul Ulum, Kabupaten Siak. Menurut Jatmiko, program ini juga merupakan upaya mendukung misi Asta Cita ke delapan Presiden Prabowo Subianto, yaitu menciptakan harmoni sosial dan meningkatkan toleransi antarumat beragama. “Sobat Aksi Ramadhan tidak hanya melibatkan relawan atau volunteer yang terdiri dari BUMN Muda PTPN IV serta Srikandi PTPN IV, namun juga melibatkan Masyarakat, Santri dan Pengurus Masjid/Ponpes sehingga terjalin kebersamaan,” katanya. “Harapannya untuk karyawan muda kita yang mengikuti juga tentunya semakin meningkatkan loyalitas dan semangat karyawan, serta menciptakan budaya yang lebih baik dengan meningkatkan empati dan kepedulian sosial,” harap Jatmiko lagi. Callista, seorang BUMN Muda PTPN IV Regional I mengungkapkan rasa bangganya bisa turut serta berkontribusi dalam kegiatan Sobat Aksi Ramadan 2025. “Kegiatan ini sangat menyenangkan bagi saya dan teman-teman karena tidak hanya berkontribusi dalam bentuk tenaga, tetapi juga merasakan langsung kebersamaan dengan masyarakat setempat,” sebut perempuan 27 tahun tersebut. “Melihat senyum anak-anak yatim dan masyarakat yang menerima bantuan memberikan pengalaman yang menambah semangat kami untuk terus berbuat kebaikan,” ungkapnya. Senada dengan Callista, Susan yang sehari-harinya bekerja di Regional II mengungkapkan rasa syukurnya karena sebagai non-muslim dapat ikut terlibat dan merasakan keseruan dalam kegiatan Ramadan ini. “Sobat Aksi Ramadhan PalmCo mengajarkan pentingnya berbagi dan saling membantu,” imbuhnya. Ustadz Afrianto, salah satu pengurus Pondok Pesantren Roudhul Ulum yang kini memiliki puluhan santri dan santriwati dengan ekonomi menengah kebawah menyampaikan rasa terimakasih terhadap Sobat Aksi Ramadhan. “Terimakasih PalmCo, insya Allah banyak manfaat bagi santri dan santriwati karena menambah kenyamanan dalam menuntut ilmu maupun beribadah bagi kami yang baru saja merintis Pondok Pesantren selama 2 tahun ini,” sebut Afrianto. “Kebersihan itu sebagian dari iman. Marilah kita mensucikan hati kita dengan menjaga sesuatu yang terlihat seperti yang kita lakukan hari ini,” tutupnya. (Ida).
Dilaporkan Pengusaha ke Polisi, Kadis LHK Sumut Dapat Dukungan Sejumlah LSM
MEDAN, FNN | Tindakan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Yuliani Siregar, membongkar pagar seng di kawasan hutan lindung mendapat dukungan sejumlah pihak. Lantaran tindakannya itu, Yuliani dipolisikan ke Polda Sumut oleh perusahaan tambak udang PT Tun Sewindu. Yuliani dituding menjadi inisiator pembongkaran pagar seng yang mengkavling 48 hektar sempadan pantai di Dusun 3, Desa Rugemuk, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang. Kawasan bakau yang sudah berubah menjadi ladang dan kebun ini, statusnya adalah hutan lindung. PT Tun Sewindu mengklaim sebagai pemilik lahan itu. Tindakan Yuliani tersebut antara lain mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Dukungan juga diberikan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti \"Laksamana Serdang\", Tuah bersama perwakilan Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Forestry Desa Regemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deliserdang. Terakhir organisasi yang menamakan diri Relawan Tegak Lurus Prabowo. \"Kami sangat berterima kasih atas dukungan moril Relawan Tegak Lurus Prabowo,\" ucap Yuliani Siregar saat menerima Rinno Hadinata, S.sos selaku Ketua Korwil Relawan Tegak Lurus Prabowo Sumatra Utara, Kamis 10 Maret 2025. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dan telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Ketua Presidium Tegak Lurus Prabowo, Arse Pane, mengatakan tindakan Yuliani sudah seharusnya dilakukan karena sesuai dengan kewenangannya. Mengamankan Lahan Negara Yuliani Siregar mengatakan pembongkaran dilakukannya atas dasar penegakan hukum. Berdasarkan data dari Dinas LHK, lahan yang dikuasai PT Tun Sewindu adalah hutan negara. \"Saya menegakkan hukum, bukan pencuri, tidak ada korupsi. Saya mengamankan lahan negara, ini namanya penindakan. Sebelumnya saya dimarahi pimpinan, harus bertindak duluanlah,\" katanya. Pada 23 Februari 2025, warga setempat bersama Dinas LHK Sumut membongkar pagar seng di kawasan hutan lindung. Yuliani turun langsung ke lokasi, memastikan bahwa kawasan itu milik negara bukan perorangan. \"Saya sama masyarakat membongkarnya. Alasan pertama, ada pengaduan masyarakat. Kedua, itu kawasan hutan lindung. Mana ada orang yang bisa memiliki kawasan hutan tanpa izin,\" ujar Yuliani. (DH)
Kapolri Tidak Kecam Penembak Tiga Anggota Polda Lampung Yang Tewas?
by Joharuddin Firdaus/Pemeharti Politik Sosial dan Budaya TIGA anggota Polisi Daerah (Polda) Lampung tewas ditembak saat menggrebek judi sabung ayam. Tiga anak bangsa ini dipastikan meninggal dunia saat melakukan tugas resmi sebagai polisi. Bukan mereka sedang melakukan kegiatam yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kepentingan kelompok. Untuk sementara dua oknum anggota TNI diduga yang melakukan penembakan kepada 17 polisi yang menggrebek lokasi judi ayam. Kapolri Pak Jendral Listyo Sigit Prabowo dari Serang Banten menyatakan “bersama dengan Panglima TNI Pak Jendral Agus Subianto akan mengawal investigasi kasus yang menewaskan tiga anggota Polda Lampung. Tujuannya untuk menuntaskan hal-hal yang ditemukan di lapangan. Sementara di tingkat provinsi Kepolda Lampung dan Komandan Korem 043/Garuda Hitam juga terus melakukan investigasi bersama”. Kapolri juga menyatakan bahwa “selalu mendorong seluruh anggota polsi untuk meningkatkan samangat dan bekerja dengan baik. Selalu bekerja dengan penuh semangat. Namun anggota polisi supaya selalu lebih hati-hati dan menjaga sinergitas, dan soliditas untuk kepentingan rakyat”. Masyarakat Indonesia, dan mungkin saja dunia dibuat bingung, kaget, sedih, bahkan mungkin marah kepada Kapolri setelah medengar pernyataan Pak Jendral Sigit. Benar-benar pernyataan sikap dari Kapolri yang kering dan hampa. Tidak bemakna, tidak berisi dan tidak berkelas sebagai Kapolri. Rakyat pasti marah karena anggota polisi yang meninggal dalam tugas tersebut dibiayai sejak mulai dari pendidikan sampai meninggal itu dengan uang dari pajak rakyat. Pernyataan yang tidak menggambarkan pesan Pak Jendral Sigit sebagai seorang hebat. Bukan sebagai tokoh yang sedang memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Seakan-akan yang mereka meninggal itu bukan anak buah Pak Jendral Sigit. Seakan-akan anggota Polisi Lampung yang meninggal itu bukan anggota polisi. Jangan begitulah Pak Jendral Sigit, sebab tiga anggota Polisi itu punyak bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik, punya istri dan punya anak. Keluarganya pasti sedih Pak Kapolri. Kapolri melakukan kordinasi dengan Panglima TNI itu standar baku kalau ada gesekan di level bawah antara anggota Polisi dengan TNI dil lapangan. Dinaikkan pangkat anumerta satu tingkat lebih tinggi, itu juga wajib hukumnya. Apalagi untuk anggota yang gugur saat melakukan tugas di lapangan. Semua Kapolri dipastikan akan melakukan langkah-langkah sama dengan yang Pak Jendral Sigit lalukan itu. Semua yang sudah Kapolri Pak Sigit lakukan bersama Panglima TNI itu adalah tahapan-tahapan yang harus secara oficial. Namun yang sangat diperlukan dari Pak Sigit adalah sentuhan kemanusiaan kepada anggota tiga Polisi yang meninggal dunia tersebut bersama keluarganya. Kejadian penembakan tiga anggota Polda Lampung ini bukan saja bikin rakyat marah. Namun mungkin semua anggota TNI ikut juga marah, karena sangat memalukan dan mencoreng muka TNI. Pantasnya itu Pak Kapolri Sigit bikin dulu pernyatakan sikap bahwa “intitusi Polri turut atau sangat prihatin dan belasungkawa yang mendalam dengan kejadian tersebut. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua sebagai bangsa. Diharapkan kejadian ini tidak terulang lagi pada waktu-waktu mendatang. Bukan saja institusi Polri yang merugi, namun yang rugi adalah bangsa Indonesia”. Pak Kapolri Jendral Sigit harusnya jangan takut untuk menyatakan sikap mengecam kejadian ini. Jangan juga takut kehilangan jabatan sebagai Kapolri. Pasti Pak Presiden Prabowo Subianto mendukung Pak Sigit soal. Namun kalau sampai kehilangan jabatan sebagai Kapolri juga, maka bintangnya Pak Sigit tidak mungkin turun ke bintang tiga. Toh, Pak Sigit sudah menjabat Kapolri selama empat tahun lebih. Bahkan menjadi Kapolri dengan masa jabatan terlama sejak reformasi 1998. Kapolri Pak Jendral Sigit yang baik dan hebat. Kejajdian yang menimpa tiga anggota Polsek Nagara Batin, Polres Way Kanan, Polda Lampung ini bikin semua anggota Polri dari sabang sampai Merauke resah dan sedih. Khawatirnya anggota polisi menjad takut untuk bertindak menghadapi gangguan keamanan dan penyakit masyarakat. Khawatir kalau bakal terulang anggota Polda kembali. Ayo Pak Jendral Sigit, belum terlambat kooo. Bikinlah pernyataan sikap yang isinya mengecam kejadian penembakan terhadap tiga anggota Polda Lampung yang tewas belum lama ini. Pendek saja kelimatnya. Bilang saja begini “Polri sangat prihatin, turut belasungkawa yang mendalam serta mengecam dengan kejadian tersbut”. Jangan ikuti kelukuan Mulyono yang tidak mempunyai rasa empati terhadap kematian anak bangsa, seperti kejadian penembakan di KM 50 dulu itu.
Maluku Butuh Sekda Sebagai Koordinator Penggerak Ekonomi
by Kisman Latumakulita/Pemerhati Pembangunan Maluku SELAMA 51 tahun beberapa bulan Provinsi Maluku dipimin oleh Gubernur yang berlatar belakang aparatur pemerintah. Baik itu yang berasal dari TNI dan Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimulai sejak Pak Gubernur Pak Semeru tahun di 1973, sampai dengan Pak Murad Ismail yang berakhir di bulan April 2024. Selama kurun waktu 51 tahun itu pula ASN Provinsi Maluku dibentuk dalam karakter berpikir dan bertindak dan bekerja sebagai aparat dan birakrat tulen. Kerjanya bikin perencanaan pembangunan itu dan ini yang menyerap anggaran. Lalu kerjakan proyek dengan baik. Hasilnya dilaporkan kepada tingkatan birokrat yang lebih tinggi secara berjenjang, bahwa pekerjaan bagus bagus dan bagus. Setelah masa untuk pensiun tiba, berakhirlah penugasan dan Dharma Bhakti kepada tanah air, nusa, bangsa dan negara. Menikmati hari tua dengan cucu-cucu sambil meningkatkan ibadah kepada Allaah Subhaanahu Wata’ala Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi ini juga terjadi pada sebagian besar aparat pemerintahan di provins-provinsi lain di tanah air. Kecuali provinsi Bali, Yogyakarta dan Sumatera Barat. Aparat di ketiga provinsi ini dibentuk dengan karakter intrepreneurship. Para pejabatnya dituntut untuk membuat kebijakan yang mampu mendatangkan value ekonomi untuk masyarakat. Dampaknya pertumbuhan ekonomi di tiga daerah ini tertingi di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu naik tiap tahun. Belakangan, dalam sepuluh tahun terakhir, provinsi Sulawesi Selatan saat dipimpin oleh Gubernur Pak Syahrul Yasin Limpo juga meinguti Bali, Yogyakarta dan Sumatera Barat. Pejabat dan ASN Sulawesi Selatan diwajibkan untuk berpikir dan berprilaku sebagai intrepreneurship. Bersamaan waktunya, setiap tahun lebih dari 100 anak-anak pintar di daerah ini dibiyai Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kuliah S2 dan S3 di luar negeri. Pak Syahrul Yasin Limpo pernah berkelakar “kalau mau beli orang pintar dan doktor, maka belilah dari Sulawesi Selatan. Stoknya sangat banyak”. Alahmdulillah Provinsi Maluku hari ini ditakdirkan Allaah Subhaanahu Wata’ala dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubenur yang berlatar belakang pengusaha. Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath ini sebagai dwi tinggal pimpinan Maluku yang punya jiwa intrepreneurship. Pada umumnya para intrepreneurship punyak sikap dan kepercayaan yang tinggi terhadap kegiatan kewirausahaan. Setiap spending harus berdampak secara ekonomi langsung kepada masyarakat. Pak Presiden Prabowo Subianto di awal pemerintahan berkali-kali mengingatkan aparat birokrat bahwa semua yang dipakai, dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah milik rakyat. Dibeli dengan uang dari pajak rakyat. Harus dipakai untuk melayani rakyat. Dipakai untuk memajukan rakyat. Dimanfaatkan untuk melepaskan rakyat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Pak Prabowo rupanya sangat mengerti akan prilaku aparat birokrat ini. Faktanya masih banyak yang gagal paham soal ini. Dikiranya jabatan di pemerintahan itu milik pribadi dan keluraganya. Kadang-kadang dipakai memarah-marahii rakyat, dan membentak-bentak rakyat. Bahkan terkadang kebablasan sampai memaki-maki rakyat. Maluku di bawah Pak Hendrik dan Abdullah Vanath harus membuat lompatan dalam penggunaan setiap rupiah keuangan daerah. Tidak bisa lagi seperti kebiasaan yang sudah-sudah. Pakai atau belanjakan uang sampai habis di akhir tahun. Setelah itu bikin perencanaan baru yang mirip-mirip. Lalu minta anggaran lagi untuk dihasibiskan tahun depan. Meskipun anggaran daerah itu tidak memiliki dampak langsung terhadap aktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebiasaan ini sebaiknya dirubah di eranya Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Setiap satu rupiah spending di luar gaji yang menjadi haknya ASN haruslah berbasis value ekonomi langsung kepada masyarakat. Minimal berdampak langsung kepada masyarakat di sekitar proyek itu apa? Aparat bukan hanya bikin laporan tentang perkembangan dan kemajuan proyek bla bla bla selesai. Dilanjutkan pemeriksaan dari pengawas juga selesai. Lalu bendahara caikan atau bayar. Untuk itu ke depan, semua Kepala Dinas atau Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Provinsi Maluku agar tidak lagi berpikir dan bekerja yang biasa-biasa saja. Harus berani membuat lompatan pada setiap pengambilan keputusan sebagai pembantu Gubernur yang dipercaya menjadi Kepala Dinas atau OPD. Paksa diri untuk berfikir manfaat value ekonomi apa yang didapat masyarakat dari kebijakan atau proyek yang dibuat? Kepala Dinas dan OPD tidak perlu malu-malu belajar, bertanya dan berdiskusi dengan mereka yang paham dan punya kelebihan. Kebetulan guru besarnya sudah tersedia setiap saat di dalam kantor Gubenur Maluku. Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath adalah guru besar yang paling pas. Bapak berdua punya latar belakang, ilmu dan pengalaman sebagai intrepreneurship. Pasti dengan senang hati besedia untuk mengajari anak buahnya setiap saat. Jangan takut untuk bertanya hanya khawatir nanti dibilang tidak paham dan tidak mengerti. Tidak paham dan tidak mengerti lebih baik kalau ditempatkan sebagai awal dari keberhasilan yang hendak digapai. Pesan orang tua-tua di kampong “ kalau rajin bertanya nanti ose pandai. Sedangkan kalau malu bertanya sesat di jalan”. Dengan demikian, kalau setiap hari masuk kantor, tidak hanya berkutat dengan soal-soal rutinitas keadmitrasian semata. Harus melangkah ke depan untuk membaca, belajar dan bertanya tentang dampak anggaran proyek yang berkiatan loss and benafi kepada masyarakat itu apa dan bagaimana? Paling kurang apa benafit yang bakal di dapat masyarakat nanti? Dampaknya itu uang rakyat harus dirasakan manfaat ekonomi rakyat. Jangan sampai proyek selesai, namun masyarakat tidak merasakan manfaat ekonomi apa dari proyek tersebut. Bukan juga hanya Kepala Dinas dan OPD yang dapat bagian di depan sekian persen. Sisanya sekian persen lagi nanti diambil setelah proyek selesai. Makelar proyek atau penghubung juga dapat bagian sekian persen. Sisanya sekitar 10% lagi untuk vendor yang mengerjakan proyek di lapangan. Kebiasaan Kepala Dinas dan OPD yang hanya sekdar sebagai komandan administrasi dan pengawasan harus diakhiri di eranya Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Selanjutnya Kepala Dinas dan OPD yang tidak punya jiwa intrepreneurship harus rela untuk tidak dapat jabatan sampai pensiun. Provinsi Malaku hari ini tidak sedang membutuhkan kepala administrasi rutin yang begitu-begitu saja. Kalau hanya paham soal adminitrasi, lebih pas kalau menjadi Kepala Perpustakaan saja. Untuk mengkoordinir Kepala Dinas dan OPD yang berkarakter intrepreneurship, maka dibutuhkan Sekretaris Daerah (Sekda) yang punya kemampuan di atas rata-rata. Tidak yang biasa-biasa saja. Tidak hanya bisa kerja rutinitas adiminitrasi saja. Harus yang berfikir out of the box. Sekda yang bisa meyakinkan para investor, baik dalam maupun luar negeri bahwa kalau berinvetasi di Maluku itu bakal untung besar. Sekda yang harus punya kemampuan berkominikasi bisnis setingkat di bawah Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Kemampuan bahasa Inggris juga perlu. Minimal mengerti kalau ada orang bicara bahasa Inggris. Sekda yang bisa berpikir mencari beasiswa gratis dari lembaga-lembaga donor, baik dari dalam dan luar negeri untuk anak-anak pintar dari Maluku ambil kuliah S1, S2 dan S3 di luar negeri. Ditagetkan setiap tahun ada 25-50 anak Maluku kuliah S1, S2 dan S3 ke luar negeri. Pulang dari luar negeri, mereka wajib menjadi ASN Pemda Maluku. Bukannya Sekda yang kalau Gebernur bergerak ke luar dari Kota Ambon, harus basoso untuk ikut dalam rombongan Gubernur. Kalau bagitu, apa tempo Sekda bekerja mengkoordinir Kepala Dinas dan OPD mambangun ekonomi masyarakat Maluku? Maluku tidak butuh Sekda provinsi yang punya hobby pasang baliho dan spanduk di jalan-jalan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur saat hari-hari besar keagamaan dan nasional. Sekda itu kerpala Sekretariat. Ruang lingkupnya untuk itu internal birokrat. Keluar kalau memang dibutuhkan saja. Bukan untuk dikenal publik. Kepala Skretariat pasang baliho dan spanduk di jalan itu kecelakaan sejarah. Baliho dan spanduk itu hanya untuk pejabat politik saja, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekda yang tidak dikenal masyarakat itu bagus dan hebat. Namun hasil kerjanya yang perlu untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Provinsi Maluku hari ini butuh Sekda yang befikir dengan lompatan atau lari. Sekda yang punya jiwa visioner, inovatif, komunikatf dan kolaboratif. Supaya bisa dikuti oleh Kepala Dinas, OPD dan seluruh birokrat di Pemda Maluku. Sekda setiap hari harus bisa menugaskan para Kepala Dinas OPD mamaksa diri berpikir tentang value ekonomi masyarakat hari ini, besok dan nanti itu apa? Selamat bekerja untuk Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Beta dorong dan gabung jurus dari luar pagar saja “Par Maluku Pung Bae”. Amin amin amin.
Omong Kosong Dwi Fungsi ABRI Rebound
by Haris Rusly Moti/Eksponen Mahasiswa 1998 Yohyakarta “…Revisi UU TNI Tidak Menyalahi Semangat Reformasi karena Hanya Mengatur Penugasan TNI di Wilayah Jabatan Operasional Profesional Kementerian/Lembaga…” Pertama, pada prinsipnya kami tetap menghormati partisipasi publik dalam mengkritisi dan memberi masukan untuk menyempurnakan revisi UU TNI dan Polri. Sikap kritis ini mesti diletakan dalam pijakan dan arah yang sejalan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 1945, Pancasila dan UUD 1945. Kedua, saya menilai salah satu ciri supremasi sipil yang tampak di depan dengkul dan jidat kita adalah ketika revisi UU TNI dilakukan oleh lembaga tinggi negara DPR. Padahal merupakan representasi kehendak masyarakat sipil. Anggota DPR-nya berasal dari banyak Parpol dan Parpol adalah organisasi politik masyarakat sipil. TNI hari ini tidak lagi mempunyai fungsi sosial dan politik. TNI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk terlibat langsung dalam membuat peraturan yang mengatur dirinya sendiri. Seperti yang terjadi di era Orde Baru dulu. TNI hanya dimintai masukan sebagai bahan pertimbangan terkait revisi dengan UU yang mengatur dirinya. TNI sekarang hanya menjadi pelaksana dari UU yang dibuat dan diputuskan oleh lembaga tinggi negara seperti DPR. Hanya itu saja. Tidak lebih dari itu. Sepanjang era reformasi, TNI membuktikan dirinya tunduk pada keputusan lembaga negara yang dikendalikan oleh politis sipil. Kenyataan itu menunjukan bahwa supremasi sipil bahkan tampak nyata di depan jidat dan dengkul kita. Dibuktikan ketika sedang berlangsung revisi UU TNI. Ketiga, jika kita perhatikan, berbeda dengan era Orde Baru. Melalui peran Sosial Politik (Sospol) ABRI, ada jabatan Kasospol ABRI dan Fraksi ABRI di DPR dan MPR. Ketika itu disebut Dwi Fungsi ABRI lantaran selain berfungsi sebagai institusi pertahanan negara. ABRI juga berfungsi sebagai kekuatan sosial dan politik. Menjadi dinamisator dan stabilisator politik ABRI menjadi konduktor dan terlibat langsung membuat keputusan politik kenegaraan di lembaga tinggi dan tertinggi negar. Termasuk keputusan yang mengatur tugas pokok dan fungsi ABRI. Begitulah era supremasi militer. Dimana kekuatan sipil tunduk diatur secara sosial dan politik oleh militer. Sementara saat ini ada Pilkada, Pilpres dan Pileg langsung. Dimana institusi sipil seperti Parpol yang memainkan peran sentral. Keempat, jadi menurut barisan gagal paham dan salah kaprah, jika revisi UU TNI ini dikaitkan dengan Dwi Fungsi ABRI rebound. Padahal revisi UU TNI sama sekali tidak bertentangan dengan semangat reformasi. Tidak juga mengembalikan peran Sospol TNI. Omong kosong tuduhan militerisme rebound yang hari ini distempel ke dalam naskah revisi UU TNI. Oleh karena itu, mereka yang mengobarkan ketakutan dan trauma terkait ancaman militerisme atau Dwi Fungsi rebound tidak memiliki alas teori yang kuat. Persis sibolang yang ngelantur di siang bolong. Barisan dan gerombolan menghayal ditkom saja. Kelima, jika kita perhatikan revisi UU TNI, maka hanya mengatur terkait penugasan perwira TNI di wilayah operasional kementerian dan lembaga negara. Banyak institusi negara, khususnya kementerian dan lembaga yang membutuhkan profesionalitas dan keahlian khusus perwira TNI. Untuk itu harus dibuat undang-undangnya. Penugasan itu justru mengikuti semangat meritokrasi di tubuh TNI. Prajurit TNI yang ditugaskan adalah perwira profesional yang mempunyai kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga. Perlu dicatat perwira-perwira TNI tersebut disekolahkan dengan biaya oleh negara. Mestinya negara dapat memaksimalkan keahlian mereka untuk terlibat memajukan kesejahteraan rakyat. Perlu juga diperhatikan jabatan-jabatan operasional di kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh perwira TNI. Tidak mutlak juga diisi oleh perwira TNI. Semua sangat tergantung pimpinan yang menggunakannya. Apakah dari TNI, Polri atau sipil, yang kewenangan pengangkatannya ada pada pimpinan yang menggunaknnya. Malah ketika menugaskan prajurit TNI di wilayah operasional atau penugasan pada kementerian dan lembaga tersebut juga dilakukan oleh lembaga negara non militer. Artinya tetap dalam pengawasan institusi sipil. Lalu ditemukan dimana anggapan Dwi Fungsi TNI yang dibilang mau rebound lagi itu? Kelima, jika diperhatikan sebelum dilakukan revisi UU TNI, banyal perwira TNI sudah sering kali ditugaskan di jabatan prifesional operasional kementerian dan Lembaga. Tujuannya untuk membantu pelaksanaan program pembangunanan. Untuk itu, sekarang sisiapkan payung peraturan perundang-undangannya. Sebagai contoh disaat pandemi Covid, Letnan Jendral TNI Doni Monardo (almarhum) yang saat itu menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunjuk jadi Kepala Satgas Covid. Jenderal Doni adalah tentara aktif yang memimpin dan menggerakan seluruh jajaran TNI dan Polri dalam penangan Covid. Seluruh rakyat negeri ini diperintah Jendral Doni Monardo untuk mengunci diri di dalam rumah. Bikin kegiatan dan pekerjaan kantor dikerjakan dari rumah. Hanya prajurit TNI, Polri dan petugas kesehatan yang ditugaskan menantang maut. Kalau melihat itu baik kalau pakai mata dan hati. Jangan hanya pakai dengkul dan jidat saja. Jenderal Doni Monardo diangkat dan tunduk pada keputusan Presiden RI, yang pejabat sipil. Revisi UU TNI dilakukan agar penempatan perwira TNI yang dibutuhkan kapasitas dan keahliannya, terutama yang terkait dengan pertahanan negara, mempunyai landasan hokum. Tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Publik patut menudukung pengisian jabatan profesional dan operasional di kementerian dan lembaga oleh perwira profesional TNI. Keenam, kita memaklumi penyakit bawaan aktivis LSM yang cara berpikirnya cenderung dikotomis. Parsial dalam melihat tata kelola negara. Padahal negara itu sebuah sistem yang berdiri di atas banyak aspek dan unsur. Aada banyak sekali elemen yang saling menopang secara kompatibel antara satu dengan yang lainya. Mestinya kita mulai belajar mempertimbangkan multi aspek. Selain persoalan demokrasi dan hak-hak masyarakat sipil, ada aspek pertahanan dan keamanan negara yang juga perlu untuk dipertimbangkan. Pertahanan dan keamanan negara sangat berperan menopang sebuah negara dapat bertahan. Jadi patut untuk menjadi pertimbangan dalam mengkritisi tata kelola negara. Revolusi digital mengajarkan pada kita apa yang disebut sebagai kolaborasi. Kita butuh kolaborasi sipil dan militer. Prilaku dikotomisasi, bahkan otonomisasi yang dibangga-banggakan selam ini sudah gagal dan kehilangan relevansinya. Kita butuh adanya kolaborasi, integrasi dan kosentrasi dari dan oleh semua kekuatan bangsa. Kolaborasi, integrasi dan konsentrasi dibutuhkan untuk mewujudkan sebuah gagasan Bersama. Gagasan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Negara yang tidak lagi terus-menerus menjadi bangsa inlander. Negara yang dicucuk hidungnya persis kebo oleh Lembaga-lembaga donor asing. Go ahed revisi UU TNI. Lanjut terus, dan jangan pernah berhenti. Publik pasti mendukung revisi UU TNI yang menempatkan perwira TNI di jabatan profesional dan operasional kementerian dan Lembaga, karena tidak mengancam supremasi sipil. Tidak juga bertentangan demokrasi dan semangat reformasi.
POPULER
