ALL CATEGORY
Prabowo Duplikat Jokowi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEPEKAAN Presiden Prabowo terhadap keadaan yang riil berpotensi ke arah disintegrasi bangsa sangat lemah. Sama sekali tidak merespons aspirasi rakyat agar Jokowi penghianat negara segera di tangkap dan di adili, bahkan terkesan melawan aspirasi rakyat. Gemuruh permintaan rakyat agar Jokowi di tangkap dan diadili, mustahil Prabowo pro rakyat untuk mengadili Jokowi, karena tekanan dan tidak ingin harus berhadapan dengan ancaman Xi Jinping ( RRC ). Mantan Presiden Jokowi saat ini adalah masih berperan sebagai simbol budak, boneka Oligarki dan RRC. Xi Jinping dua kali menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi, saat kunjungan pertama ke China, 31 Maret – 2 April 2024 dan kunjungan ke kedua 8-10 November 2024. Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo Subianto, memiliki program yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo, mayoritas program yang selama ini dijalankan Jokowi tak jauh berbeda dengan program yang pernah dikampanyekan Prabowo, disampaikan Hashim di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2023). Prabowo mengatakan dia menjadi pemimpin Indonesia berkat dukungan partai koalisi dan pendahulunya Joko Widodo. Prabowo juga sempat memekikkan \'hidup Jokowi\'. Pekikan itu disampaikan Prabowo saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025. Action di tampilkan lebih masif diberbagai kesempatan untuk memberikan respon tidak akan merespon aspirasi masyarakat luas untuk mengadili Jokowi. Prabowo bukan takut dengan Jokowi sampai melawan aspirasi rakyat adili Jokowi, tetapi bentuk lain kepatuhan, ketaatan dan besar dugaan sangat takut dengan ancaman Xi Jinping, mengganggu program Oligarki ekonomi rezim Prabowo akan di guncang dan di porak porandakan RRC. _\"Atas kejadian pematokan laut, perebut tanah dan pengusiran warga pribumi dengan paksa oleh oligarki, tidak sekalipun Prabowo mengecam tindakan oligarki, bahkan melakukan pembiaran ketika rakyat harus bentrok dengan alat keamanan yang telah menjadi budak dan boneka Oligarki\"_. Strategi RRC akan menggilas dan menguasainya menganeksasi Indonesia sejak di tanda tangani 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MOU ) antara Indonesia dan China saat pembukaan KTT Belt and Road Initiative (BRI) Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4 /2019 ) makin nyata, Indonesia akan dikuasai total, menjadi Singapura ke 2. Keadaan negara makin kelam dan gelap, harapan perbaikan dan pemulihan negara kembali normal oleh Presiden Prabowo setelah 10 tahun di acak acak Jokowi jauh panggang dari api. Penderitaan dan kekecewaan rakyat semakin meluas, berpotensi menjadi kekuatan revolusi melawan Prabowo duplikat Jokowi bahkan sangat mungkin akan lebih kejam dan sadis. Kalau kita tidak waspada pintu kehancuran sudah di depan mata, entah siapa yang memegang kunci dan siapa yang akan membukanya..(*)
Korban Mafia Tanah, Azhar Kadri Mengadu ke Bareskrim Mabes Polri
Jakarta | FNN - Azhar Kadri warga Desa Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur mengadu ke kantor Bareskrim Polri di Jakarta. Korban mafia tanah itu didampingi kuasa hukumnya Sunarty, SH., ia melaporkan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seorang mafia tanah bernama H. Masdari, seluas 14.000 m² berlokasi di Jalan Siradj Salman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Usai melapor di bagian SPKT Bareskrim, Azhar menyatakan bahwa dirinya tidak melapor ke kepolisian Samarinda karena tidak pernah ditanggapi. \"Saya sudah dua kali melapor ke Polda Kaltim, tapi gak pernah diproses,\" katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/02/2025). Oleh karena itu pihaknya melapor ke Bareskrim biar cepat ditangani dengan baik dan tuntas. Adapun laporan yang disampaikan Azhar ke Bareskrim Mabes Polri adalah adanya tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh tangan kanan mantan Bupati Kutai Timur, Rita Widyasari bernama H. Masdari. Masdari kata Azhari menyerobot tanah seluas 14.000 m² yang berlokasi di Jalan Siradj Salman Samarinda, setelah Masdari memberikan uang muka sebesar Rp50 juta kepada Azhar Kadri. Memang diakui, pada tahun 2014 Azhari menjual tanah tersebut kepada Masdari seharga Rp6 miliar. Sesuai kesepakatan pelunasan akan diberikan Masdari setelah proses balik nama surat dan dokumen pendukung sudah selesai. Namun anehnya, pelunasan belum diberikan, Masdari sudah menguasai tanah berbekal kuitansi tanda jadi. \"Saya sering diminta tanda tangan di kuitansi kosong, saya tanda tangani katanya untuk mengurus surat surat. Terakhir dia minta tanda tangan pelunasan, tidak saya penuhi,\" papar Azhar. *Masdari Berusaha Menguasai dengan Berbagai Cara* Azhar Kadri melanjutkan, setelah dirinya tidak mau tanda tangan, Masdari terus menerus meneror dirinya. Akhirnya Masdari berhasil menguasai lahan dengan menggunakan kekuatan preman. Langkah berikutnya Masdari ingin balik nama sertifikat kepemilikan tanah, tapi tak berhasil karena tidak bisa memprosesnya. Sebab sesuai putusan Mahkamah Agung, lahan itu milik Azhar Kadri. \"Masdari terus saja meneror saya agar mau tanda tangan. Tapi saya tidak mau, karena pembayaran belum lunas,\" tegasnya. Upaya berikutnya pada tahun 2020, Masdari memfitnah Azhar Kadri. Azhar dituduh telah membuat sertifikat palsu. Sedangkan Azhar Kadri sendiri mengaku tidak pernah membuat sertifikat tersebut. \"Lahan itu masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Ahmad Antal,\' kata Azhar Kadri. Strategi berikutnya Masdari mempidanakan Azhar Kadri dengan tuduhan pembuatan dokumen palsu. Anehnya, kata Azhar, tuduhannya membuat sertifikat palsu, terapi yang diproses di pengadilan adalah perubahan nama di PBB. Azhar mengakui memang mengubah PBB atas nama Ahmad Antal (pemilik sebelumnya) ke atas nama Azhar Kadri sebagai pembeli. Azhar sadar PBB bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti bayar pajak. Jahatnya, perubahan PBB ini oleh pengadilan dianggap sebagai pemalsuan dokumen dan membuat Azhar Kadri dipenjara dua tahun. Azhar Kadri pun menjalani hukuman dua tahun sebagai konsekuensi mengubah PBB. Selama sidang berlangsung Azhar Kadri tahunya pemalsuan sertifikat. Namun anehnya dalam putusan ia didakwa soal perubahan PBB. Hal ini diketahui Azhar Kadri setelah dirinya keluar dari penjara. \"Saat dibacakan bonus saya tidak tahu dakwaan saya, karena saya tidak pernah membaca. Semua diurus oleh pengacara,\" tegasnya. Namun demikian, meskipun Azhar Kadri bersalah mengubah PBB, Masdari tetap tidak boleh bercokol di lokasi tersebut. \"Masdari harus segera keluar dari lahan itu, karena tak punya hak dan landasan hukum,\" kata Azhar. Sunarty SH yang mendampingi Azhar Kadri mengatakan telah terjadi peradilan sesat dan rekayasa hukum PN Samarinda. \"Meski langit akan runtuh, keadilan harus ditegakkan,\" katanya geram. Oleh karena itu, ia membuat laporan ke Mabes Polri untuk menangani kasus ini agar selesai dengan adil. Sunarty tak punya harapan lagi terhadap polisi di Polda Samarinda, karena sudah menjadi beking Masdari. Dihubungi secara terpisah Sufian SH, MH penasihat hukum Masdari mengatakan bahwa kasus tersebut sudah selesai. \"Penjualan tanah Azhari juga sudah selesai oleh Masdari,\" katanya. (ABD).
KM 50: Jokowi Mau Lari Berapa KM?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BERAWAL dari Operasi Delima untuk mempersekusi bahkan mengeksekusi Habib Rizieq Shihab dengan pola pembuntutan dan pencelakaan. Misi rahasia operasi mungkin dengan target pembunuhan dengan modus teror. Yang jelas rombongan HRS dikejar mobil-mobil polisi dan aparat intelejen sejak Sentul hingga gerbang Tol Jakarta Cikampek KM 48. Para pengejar bersenjata api. Lolosnya HRS menyebabkan kejaran diarahkan pada Laskar FPI Pengawal HRS. Berujung tewasnya 6 Pengawal tersebut setelah diculik aparat di KM 50. Dugaan kuat keenamnya dianiaya secara sadis di suatu tempat. Lokasi dan peristiwanya patut untuk diselidiki. Operasi pencelakaan HRS melibatkan Polda Metro, Kodam V Jaya, Satgassus Sambo, serta BIN. Artinya ini adalah pembunuhan politik yang sangat tersistematis. Menkopolhukam bungkam, Menhan diam Komnas HAM gamang, dan Presiden hanya bisa bergumam. Ini kejahatan kemanusiaan sekaligus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara atas masyarakat. Bukan kriminal biasa tetapi operasi sengaja yang dilakukan oleh negara. Presiden tidak bersuara membela korban kekejian aparat. Hal ini bukan hanya salah tapi patut diduga menjadi aktor utama. Peradilan 2 anggota kepolisian Fikri Ramadhan dan Yusmin Ohorella hanya sandiwara, awalnya fitnah kepada keenam Syuhada. Fikri dan Ohorella hanya pion operasi kejahatan yang terpaksa \"diadili\" lalu \"dibebaskan\". Missi Satgassus Sambo termasuk operasi penyelamatan aparat.Kecurigaan publik dijawab oleh Kapolri Listyo Sigit di depan DPR bahwa kasus KM 50 akan dibuka kembali jika ada bukti baru atau novum. Kini saat novum bertumpuk, Listyo ingkar janji. KM 50 tetap menguap. Jokowi atasan Kapolri saat itu juga mingkem. Kejahatan menjadi berlipat dan meningkat. Prabowo ikut diam, tidak sepatah katapun keluar. Pidato hebat berapi-api melempem seperti kerupuk saat terkait kasus besar pelanggaran HAM berat KM 50. Hutang kepada umat Islam belum dibayar apalagi dilunasi. Jokowi sang penjahat masih berkeliaran dengan wajah tanpa dosa. Terus bergerilya untuk menjadi pengendali kekuasaan dengan boneka lucu Prabowo. Boneka itu bernyanyi \"terimakasih Jokowi\" dan teriak berulang \"hidup Jokowi\". Meski berwajah tanpa dosa tetapi ia pasti gelisah berat. Penjahat selalu hidup ketakutan. Suara \"hidup Jokowi\" berbalas \"adili Jokowi\" dan suara itu satu berbanding 100 juta. KM 50 menjadi bagian kejahatan berat Jokowi. Saat ini Kapolri atau Jagung atau mungkin Presiden masih mampu melindungi, tapi esok semua pelindung akan lari tunggang langgang. Meninggalkan adalah konsekuensi logis dari politik yang berfluktuasi. Jokowi harus bersiap-siap untuk menjadi pesakitan. Penjara, mati, atau gantung diri. \"Gusti Allah, mboten sare\" semua kejahatan itu berbalas. Sembunyi hanya untuk satu waktu, tidak bisa selamanya. Kekuasaan Allah tidak bisa dilawan. Jikapun sembunyi di antartika, gurun pasir atau gorong-gorong tetap akan terbongkar juga. Hidup Jokowi adalah kehidupan gelisah dan penuh ketakutan. Dukun hanya obat penenang semu. KM 50 : Jokowi mau lari berapa KM ? Nafas kekuasaan pasti berakhir. Kemarin jaya perkasa besok nista dan duka nestapa. (*).
Masa Depan Indonesia Hanya Katanya
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJALAN dengan analisis Naom Chomsky dalam buku Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda, Chomsky menjelaskan, melalui media penguasa bisa menciptakan ilusi menakutkan kemudian menjadikan ilusi tersebut sebagai musuh bersama sehingga penguasa itu mampu menggerakkan masa yang cemas dan takut akan bahaya yang sebenarnya hanya ilusi. Presiden Prabowo juga memberikan ilusi bahwa masa depan Indonesia cerah. Prabowo hanya mengutip diprediksi oleh Goldman Sachs, perusahaan investasi dan keuangan dunia, yang memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050 mendatang. Sangat terasa hanya provokasi politik yang meninabobokan dengan tujuan tertentu. Dalam waktu dan situasi politik yang berbeda, Prabowo Subianto juga membuat ilusi yang menakutkan Indonesia bubar, seperti dalam Video berdurasi 1 menit 13 detik. Prabowo berpidato dengan lantang dirilis melalui akun Facebook resmi partainya saat Indonesia menjalani tahun politik pilkada serentak 2018 dan menjelang pemilu 2019. Isi lengkap pidato Prabowo dalam video tersebut : \"Saudara-saudara!\'\"Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030\" \"Bung!\"\"Mereka ramalkan kita ini bubar, elit kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa\" \"Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa.\" \"Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang! Semakin culas!Semakin maling!\" Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Rujukan Prabowo Indonesia cerah dari prediksi Goldman Sachs dan Indonesia bubar tahun 2030 dari Novel Ghost Fleet. Pidato Prabowo Subianto selama ini (sebelum dan setelah jadi presiden) itu hanya prediksi atau ilusi dari orang lain, hanya katanya bukan dari rencana kerja pembangunan yang terukur. Indonesia cerah dan Indonesia bubar, sama sama dari Prabowo Subianto muatannya sama sang presiden sedang bersolek menjadi manusia bijak dan keluar sebagai pahlawan Tidak ada yang salah dengan hal ini, namun menjadi salah apabila Prabowo menggunakan infrastruktur kekuasaan membungkam aspirasi masyarakat dan melakukan kontrol dan pengendalian media demi menutupi kesalahan yang sedang dilakukan. Kalau itu terjadi negara dalam bahaya. (*)
Bank Emas Ala Mister Ndhas, Simpanan Rakyat Bisa Amblas
ADA ada saja ide Mister Ndhas. Seratus hari jadi presiden sudah banyak isi kepala yang dimuntahkan. Muntahannya langsung saja ditelan oleh anak buahnya, tanpa harus memfungsikan nalar kritisnya. Mereka tak peduli, apakah ide itu punya dampak buruk bagi rakyat atau tidak. Yang penting loyal. Setiap gagasan, selalu dijawab oke gas, oke gas. Maklum, mereka bukan ahli yang punya kemampuan lebih. Mereka hanyalah kaum hore yang bisanya tepuk tangan dan bersorak sorai. Modal mereka adalah masa lalu, di mana mereka berjasa memenangkannya dalam Pilpres. Maka ada saja perilaku pembantu Mister Ndhas yang aneh aneh. Terakhir ada menteri berpidato layaknya tukang obat. Gestur tubuhnya tak menarik dan sepanjang pidato baca teks. Ada pula pembantu yang selalu pasang tampang angker, sombong, dan arogan agar tampak pintar. Mister Ndhas baru saja meluncurkan lembaga pengumpulan dana bernama Danantara yang kelak bisa menjadi semacam dana abadi negara. Pro kontra belum usai, kini Mister Ndhas menelorkan program baru bernama Bank Emas. Potensi Bank Emas menurut Mister Ndhas cukup bagus, sebab produksi emas di Indonesia sudah naik dari 100 ton menjadi 160 ton dalam setahun. Oleh karena itu Mister Ndhas ingin memperbaiki ekosistem pelayanan untuk mengoptimalkan cadangan emas di negara ini. Indonesia yang kata Mister Ndhas punya cadangan emas keenam di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Seluruh anak bangsa diminta bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan. Ide Mister Ndhas langsung disambut Menteri BUMN Erick Thohir. Ia langsung cari muka dengan meminta seluruh masyarakat menampung emasnya di Bank Emas. Etho panggilan lain Wrick Thohir mengatakan potensi emas yang ada di tangan masyarakat 1.800 ton, ada yang di bawah bantal, ada di toilet, di balik batu bata, agar disimpan di Bank Emas. Etho pun langsung menugaskan PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia untuk menjadi bank emas. Bersediakah masyarakat menyimpan emasnya di Bank Emas? Ada beberapa dampak buruk yang perlu dipertimbangkan antara lain: risiko kehilangan atau pencurian emas, biaya penyimpanan dan pengelolaan yang tinggi, risiko fluktuasi harga emas yang tidak stabil, kurangnya transparansi dan regulasi yang ketat, potensi penipuan atau skema ponzi. Publik pasti masih ingat kasus penipuan emas batangan di Antam berkedok reseller. Publik pasti belum lupa ada 152 kg emas di butik logam mulia. Jadi, di tengah reputasi yang buruk dan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap masyarakat, apakah pola pola pengumpulan harta rakyat akan berhasil? Bagaimana mekanisme pengambilan jika pemilik emas ingin pakai untuk arisan, lebaran atau kawinan? Benarkah mudah dan bebas bea. Jangan jangan emas kita habis dan berubah jadi besi tua karena terkuras biaya penyimpanan. Jika emas kita sudah aman di balik bantal kenapa harus dititipkan ke negara? (Editorial).
Jenderal Tyasno dan Jenderal Prabowo Sepakat Kembali ke UUD 1945
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PADA tahun 2004, setelah Jenderal Tyasno Sudarto lengser dari KSAD, Prabowo Subianto yang baru kembali dari Yordania menemui langsung beliau. Dua Jenderal tukar pikiran dan gagasan atas situasi yang terjadi dan berkembang saat itu. Khususnya tentang UUD 45 yang telah diamandemen oleh MPR seolah - olah atas nama rakyat, sekalipun sesungguhnya tidak atas mandat rakyat Indonesia mengubah UUD 45 menjadi UUD baru. Prabowo Subianto menyampaikan keinginan akan membuat dan mendirikan partai, Tyasno Sudarto merestuinya tetapi tidak akan ikut dalam partai apapun selama negara di kendalikan oleh UUD ilegal (saat ini dikenal dengan nama UUD NRI 1945 atau lazim disebut UUD 2002). Selama negara dikendalikan oleh UUD ilegal karena bukan dan tidak atas persetujuan rakyat hanya di buat oleh MPR yang merekayasa dirinya atas nama rakyat dengan kendali dan skenario kekuatan asing yang ingin mengubah negara Pancasila dan UUD 45 menjadi negara \"liberal, kapitalis dan individualis\", maka produk negara semuanya akan \"ilegal\". Amandemen UUD 45 sampai 97% merubah pasal pasalnya, otomatis telah menghapus negara Proklamasi 17 Agustus 1945, di lakukan secara \"Ilegal\" , prosesnya \"Ilegal\" maka produk UUD 2002 menjadi \"Ilegal\". Pada tahun 2002 hasil amandemen UUD 45 Jenderal Tyasno Sudarto telah menyampaikan semua informasi intelijen meminta Presiden Megawati menolak hasil final amandemen ke empat UUD 45, sekalipun akhirnya gagal mencegahnya. Prabowo dan Tyasno saat itu (2004) sudah memprediksi ke depan akan terjadi tragedi kerusakan tata kelola pemerintahan paska perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 dan akan menyentuh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI dipertaruhkan eksistensi dan keselamatannya. Dalam pemahaman yang sama bahwa amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002, membahayakan, mengancam keutuhan, kedaulatan dan keselamatan NKRI Atas pemahaman bersama, masing-masing bersepakat : Pertama, Jenderal Tyasno akan tetap di luar institusi negara dan tidak akan masuk partai apapun Kedua, Jenderal Tyasno Sudarto merestui Prabowo Subianto mendirikan partai dengan niat menjadi kekuatan untuk mengembalikan negara kepada Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, Prabowo Subianto berjanji kepada Tyasno Sudarto bahwa akan berjuang sekuat tenaga, bisa mendirikan partai untuk mengembalikan negara, kembali pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam perjalanan sejarahnya Prabowo Subianto (PS) pada tanggal 20 Oktober 2024 resmi menjadi Presiden RI, tidak ada alasan dan dalih apapun harus mewujudkan kesepakatan dan janjinya dengan Jenderal Tyasno Sudarto (satu berjuang di dalam dan satu di luar), PS dengan kekuatan dan kekuasaannya harus memenuhi keinginannya NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45. Jenderal Prabowo Subianto ingatlah kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto di tahun 2004 sama sama sebagai patriot TNI sejati demi keselamatan bangsa dan negara, NKRI *Kembali ke Pancasila dan UUD 45 asli*. (*)
Indonesia Terang: Jokowi Diadili atau Prabowo Tumbang
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MAHASISWA bergerak merupakan fenomena politik bagus sebagai penggugah bagi elemen rakyat lain untuk menyuarakan hal yang sama. Suara mahasiswa adalah gaung dari aspirasi rakyat yang terpendam. Mahasiswa merupakan agen perubahan sosial. Terbiasa untuk bangkit di saat kritis. Bagi pemerintah gerakan bertema Indonesia gelap menjadi warning bahwa pemerintahan Prabowo dikritisi dan tidak boleh merasa nyaman dengan politik asoy geboy. Nikmat bersama Gibran seolah-olah dipercaya penuh oleh rakyat. Tidak peduli dengan semangat perubahan yang lama diinginkan rakyat. Mahasiswa berteriak karena pemerintahan Prabowo itu beku dan tidak memberi harapan. Kepercaan rakyat yang diklaim ternyata semu bahkan palsu. Kuat keyakinan bahwa Prabowo menjadi Presiden berdasarkan atas kecurangan kerja Jokowi. Latar belakang gerakan mahasiswa adalah kekecewaan atas puja-puji pada Jokowi. Prabowo hanya memanjangkan tangan. Jokowi dinilai rakyat telah gagal memimpin bangsa. Sebagaimana rilis OCCRP Jokowi memang korup, kolusif dan menjalankan politik dinasti. Seluruhnya kriminal. Jokowi juga pelanggar HAM berat dalam kasus KM 50 misalnya, lebih membela PKI ketimbang TNI dan rakyat yang ikut menumpasnya. Jokowi pembohong dan pengkhianat. Kebijakan Jokowi dalam kasus Rempang dan PIK 2 dinilai menjual dan membahayakan kedaulatan negara. Sayangnya Prabowo berkhidmat dan sangat mengapresiasi Jokowi. Mahasiswa tentu marah. Indonesia akan terang jika hukum dapat ditegakkan. Artinya Jokowi harus diadili untuk diminta pertanggungjawaban atas kejahatan politik yang dilakukannya baik KKN, pelanggaran HAM, pengkhianatan negara, nepotisme atau berbagai kebohongan publik. Prabowo tidak boleh melanjutkan pemerintahan model Jokowi. Jika demikian, dan tanda-tanda itu ada, maka Prabowo akan menjadi bulan-bulanan dari kekecewaan rakyat. Dibenci dan menjadi musuh rakyat. Indonesia menjadi terang untuk dua pilihan pertama, tangkap dan adili Jokowi atau kedua, Prabowo Gibran lengser.Pilihan sehat tentu Jokowi adili. Tapi jika peluang itu dututup rapat, apa boleh buat Prabowo yang harus tumbang. Terpaksa ditumbangkan. Hal itu menjadi permulaan dari rekonstruksi, restorasi, rekonsiliasi, atau reformasi negeri kembali. (*).
Kemenlu Luncurkan Kolaborasi Diplomasi Kemanusiaan untuk Palestina
Jakarta | FNN - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menginisiasi kerja sama dengan puluhan organisasi amal dan kemanusiaan di Indonesia untuk penggalangan dan penyaluran bantuan bagi Palestina, Rabu (26/2/2025). Acara dikemas dalam tajuk \"Penandatanganan Dukungan dan Kampanye Bersama Indonesia untuk Palestina: Solidaritas, Aksi Nyata, dan Harapan Baru.\" \"Kita semuanya berkumpul untuk memulai satu gerakan solidaritas untuk Palestina. Ini adalah hasil dialog dalam tiga bulan terakhir bersama semua NGO yang hadir di sini dan juga NGO-NGO lain, untuk memulai satu gerakan solidaritas tapi yang terkoordinir secara lebih baik supaya kita bisa menyalurkan bantuan ke Palestina,\" tutur Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Anis Matta, dalam sambutannya. Anis Matta menyebutkan ada tiga sasaran utama dari inisiatif gerakan ini. \"Yang pertama adalah program itu bersifat strategis. Yang kedua, impactful. Manfaatnya besar bagi saudara-saudara kita di sana. Dan yang ketiga adalah punya sifat simbolik mewakili kehadiran kita sebagai negara muslim terbesar di dunia Islam,\" sebut Anis Matta. Menurut Anis Matta, sifat simbolik dari inisiatif ini penting untuk disebut karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia ada posisi Wakil Menteri Luar Negeri yang menangani urusan dunia Islam. Posisi Indonesia di dunia dan isu Palestina, lanjut Anis Matta, juga tidak berhenti hanya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar. Indonesia, sebut dia, juga adalah negara dengan ekonomi terbesar di kalangan dunia Islam. Saat ini, hanya ada tiga negara dari dunia Islam yang masuk ke kelompok ekonomi G20, yaitu Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Dari tiga negara ini, ekonomi Indonesia merupakan yang terbesar berdasarkan data pendapatan domestik bruto (PDB). Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/2/2025), sebut Anis Matta, juga menyinggung kembali proyeksi para pakar ekonomi dunia bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi lima terbesar dunia dalam satu hingga dua dekade ke depan. \"Jadi (Indonesia) hadir sebagai negara dengan populasi (muslim) terbesar dan ekonomi terbesar (di dunia Islam) juga harus diwujudkan dalam angka (yang signifikan) ketika kita memberiekan bantuan kemanusiaan,\" ujar Anis Matta. Dalam sambutannya, Anis Matta mengingatkan kembali sikap Indonesia terkait isu Palestina. \"Kita menyalurkan bantuan kepada Palestina terutama karena kita menyadari betul bahwa ini adalah amanat konstitusi. Ini juga adalah kewajiban agama. Dan ini juga adalah darurat kemanusiaan,\" tegas Anis Matta. Upaya ini pun selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdana sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. \"Karena dalam tiga konteks tersebut isu Palestina masuk, makanya kita mendengarkan dalam pidato pelantikan Presiden Prabowo isu besar yang beliau ulangi dan menjadi komitmen beliau untuk mendukung Palestina,\" sebut Anis Matta. Wamenlu mengingatkan, komitmen Presiden Prabowo terkait Palestina bukan dimulai baru-baru ini saja. Pada 2014, tutur Anis Matta memberikan contoh, Prabowo bahkan ikut dalam demonstransi mendukung kemerdekaan Palestina di kawasan Bundaran HI. \"Jadi komitmen beliau kepada Palestina ini adalah komitmen yang bukan hanya dalam posisi beliau sebagai kepala negara, tetapi itu komitmen yang sangat personal sekali. Palestina adalah bagian dari hati beliau,\" ungkap Anis Matta. Inisiatif kerja sama penggalangan dan penyaluran bantuan untuk Palestina ini, menurut Anis Matta juga merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan. \"Kita juga ingin memulai gerakan diplomasi kemanusiaan. Saudara semuanya adalah ujung tombak dari diplomasi kemanusiaan Indonesia,\" tegas Anis Matta. Dengan kerja sama ini, lanjut Anis Matta, diharapkan ada koordinasi dalam penggalangan dana untuk mendapatkan angka nominal yang signifikan. Targetnya, sebut Ketua Umum Partai Gelora ini, adalah senilai 200 juta dollar AS, setara lebih dari Rp 3 triliun. Anis Matta menegaskan pula bahwa inisiasi ini bukan berarti Kemenlu akan mengintervensi keuangan lembaga-lembaga amal dan filantropi yang terlibat. \"Tugas Kemenlu di sini adalah memfasilitasi gerakan ini. Mendorong, memotivasi, menggalang, dan menggunakan semua jalur diplomasi dan politik kita untuk memudahkan proses penyaluran bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina,\" tegas Anis Matta. Untuk melancarkan peran dan fungsi Kementerian Luar Negeri terkait bantuan untuk Palestina, setidaknya empat direktur di kementerian ini dilibatkan. \"Dalam proses koordinasi ini di Kemenlu, saya meminta bantuan dari empat direktur di Kemlu. Ada Direktur Timur Tengah, Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional, Direktur HAM, dan (Direktur) dari Kajian Strategis. Jadi empat direktur ini yang membantu dalam proses koordinasi ini,\" sebut Anis Matta. Menyikapi inisiatif ini, Syamsul Ardiansyah dari Dompet Dhuafa menyatakan pentingnya peran diplomasi dan politik dalam pemberian dukungan dan bantuan bagi Palestina. \"Kita sama-sama tahu, solusi politik dan diplomasi yang paling penting. Seluruh upaya kemanusiaan tanpa dibantu diplomasi politik akan sulit. Inisiatif ini akan melibatkan Kemenlu lebih aktif (dalam gerakan solidaritas untuk Palestina),\" kata Syamsul di lokasi acara. Wildhan Dewayana dari Forum Zakat menyebut bahwa inisiasi ini akan menjadi momentum yang membuat aksi solidaritas Palestina menjadi lebih berdampak, menyatukan gerakan dengan perencanaan yang terkonsolidasi. \"Orkestrasi administrasi juga akan lebih mudah, siapa melakukan apa,\" sebut Wildhan saat memberikan sambutan di acara peluncuran. Adapun Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa peluncuran inisiasi ini sudah lama dinanti. \"Ini isu besar untuk bersama-sama. Indonesia memainkan peran penting diplomasi, politik, dan kemanusiaan,\" ujar dia. Sudarnoto meminta peluncuran inisiasi diikuti segera dengan program besar yang mencakup bantuan darurat, rekonstruksi Gaza, serta mitigasi gangguan terhadap gencatan senjata di Palestina termasuk ancaman relokasi warga Gaza. \"Semoga bersama-sama kita bisa melakukan tekanan (untuk mendukung kemerdekaan Palestina),\" tegas Sudarnoto. Sementara itu, Zainulbahar Noor dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebut inisiatif ini luar biasa. Dari semua sasaran dan wujud bantuan untuk Palestina, Zainulbahar menegaskan bahwa yang kemudian harus menjadi hal utama adalah Palestina Merdeka. Selain kehadiran lembaga-lembaga amal dan filantropi dari Indonesia, acara ini dihadiri pula oleh perwakilan lembaga-lembaga amal dan kemanusiaan untuk Palestina dari Malaysia dan Thailand. Menurut Anis Matta, kehadiran mereka adalah untuk menjalankan aksi solidaritas dalam cakupan kawasan ASEAN. \"(Mereka) menjadi tamu saya yang datang ke sini untuk mengajak berkoordinasi dalam penjaluran bantuan sebagai sesama negara ASEAN untuk Palestina,\" sebut Anis Matta. Salah satu tamu yang dimaksud Anis Matta adalah President Malaysian Humanitarian Aid and Relief, Jismi Johari, dari Malaysia. Ditemui seusai peluncuran, Jismi mengatakan daya tekan dari inisiatif yang digulirkan lintas-negara diyakini akan lebih berdampak. \"Masing-masing negara punya upaya, (termasuk) diplomasi. (Misalnya), Indonesia punya hubungan lebih baik dengan Yordania, Malaysia dengan Mesir. Bisa saling menggenapi. Siniergi ini yang mau dibangun di ASEAN,\" tutur Jismi. Selain itu, kolaborasi antar-lembaga bahkan lintas negara akan memungkinkan penyaluran bantuan yang lebih baik. \"Kita tidak mau overlapping bantuan, termasuk sasaran penyalurannya. Jangan ada daerah (di Palestina) yang menerima banyak bantuan sementara ada yang tidak mendapat bantuan,\" ujar dia memberikan contoh. (Ida).
Mampukah BPI Danantara Menjaga Aset Negara dari Para Maling Yang Bercokol di BUMN?
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA Di sela sela hiruk pikuk peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara oleh Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung menahan tujuh tersangka koruptor di tubuh Pertamina dengan modus mengimpor BBM Ron 90 (Pertalite) disulap menjadi Ron 92 (Pertamax). Akibat ulah ini negara mengalami kerugian Rp 193,7 Triliun. Tak hanya itu, jutaan masyarakat ditipu mentah-mentah, beli Pertamax tapi mendapatkan BBM oplosan yang jauh di bawah standar. Pelakunya ada tujuh orang. Maling kelas kakap alias bandit Pertamina yang telah tega membodohi dan menipu rakyat Indonesia antara lain: Riva Siahaan (Direktur Utama Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional), Yoki Firnandi (Direktur PT Pertamina Internasional Shipping), Agus Purwono (Vice President Feedstock Management PT KPI), Muhammad Andriyanto Kerry Riza (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati (PT Jenggala Maritim), dan Gading Ramadhan Joedo (Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak). Danantara seperti menjadikan angin segar bagi perekonomian Indonesia, tetapi ada tantangan yang lebih berat yaitu bagaimana menempatkan the right man on the right job. Bisa kita lihat orang- orang yang ditempatkan, masih wajah-wajah lama yang tidak jauh dari kaki tangan Jokowi. Mereka antara lain: Erick Tohir, Rosan Roeslani, dan lainnya. Sepertinya Indonesia sudah tidak ada orang pintar dari sisi reputasi dan akuntabilitas. Mari kita perhatikan struktur BPI Danantara: Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat. Peluncuran BPI Danantara yang dilakukan setelah Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara. \"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia,\" ujar Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025). BPI Danantara pada hari ini adalah sosok yang akan menakhodai lembaga super holding BUMN tersebut juga disampaikan ke publik. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Danantara akan dipimpin oleh Rosan Roeslani, dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria. \"Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional dan bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,\" ujarnya dalam keterangan pers, Senin (24/2/2025). Ia menambahkan, posisi Ketua Dewan Pengawas Danantara yang sudah ditunjuk oleh Presiden Prabowo ialah Erick Thohir dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad. BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Merujuk data jumlah aset sebelum eliminasi per 2023, total aset tujuh BUMN tersebut mencapai Rp 9.286,24 triliun. BUMN beraset jumbo itu akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Prabowo menambahkan Danantara akan memiliki dana kelolaan hingga US$900 miliar atau setara dengan Rp14.715 triliun. Jumlah itu sekaligus menjadikan Danantara sebagai salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia. Adapun struktur lengkap organisasi BPI Danantara, adalah Badan Pelaksana, Badan Pengawas, Badan Penasehat, antara lain: Pembina dan Penanggung Jawab (Presiden Prabowo Subianto), Dewan Penasehat (sejumlah mantan presiden a.l. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo), Badan Pengawas (Ketua Erick Thohir), Wakil Ketua Badan Pengawas (Muliaman D. Hadad Badan), Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO) (Rosan Roeslani). Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO) (Dony Oskaria), Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO) (Pandu Patria Sjahrir). Mudah mudahan di tengah ketidakpastian hukum dan ekonomi akibat warisan pemerintahan Jokowi selama satu dekade, Indonesia masih bisa bangkit. Meskipun banyak orang meragukan mengingat posisi strategis masih ditempati orang-orang yang tersandera oleh kasus masing-masing. Dengan ditetapkannya hal di atas ada PR besar yang harus dikerjakan oleh rakyat, yaitu mengawasi dan mengawal kerja BPI Danantara. Jangan sampai boneka Xi Jin Ping semakin membusungkan dada dan bertindak lebih arogan dalam menindas rakyat. Jokowi masih ada di dalam lingkaran Prabowo, dan Prabowo masih ada dalam settingan Jokowi. Rakyat harus cerdas bagaimana memisahkan Jokowi dan Prabowo karena kita semua tahu persis bahwa Jokowi adalah sumber dari segala sumber masalah. Daya rusaknya cukup besar di Republik ini, dan recovery dari kehancuran yang dibuatnya membutuhkan waktu yang cukup lama. (*) #TangkapDanAdiliJokowi#PrabowoDengarRakyat#BatalkanPSNPIK2#TangkapAguan#KembaliKeUUD1945Asli#ForumTanahAir#FTAForBrighterIndonesia.
Prabowo Masih Nanar, Linglung, dan Bingung dalam Kegelapan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TAGAR Indonesia Gelap menggema saat mahasiswa turun ke gelanggang demo adalah sebuah fakta, realitas, dan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pura-pura terkejut dan bertanya mengapa ada ungkapan \"Indonesia Gelap\". \"Saudara-saudara yang muda-muda, yang melihat Indonesia gelap itu siapa?,\" tanya Prabowo saat memberikan sambutan di acara Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025). Akankah Presiden Prabowo Subianto seperti sembunyi dan bertahan membela diri dari tekanan yang sangat berat dari kenyataan yang dia sendiri sesungguhnya menyadari dan mengakui Indonesia dalam gelap. Rakyat tidak sebodoh yang dibayangkan Prabowo saat memekikkan \'hidup Jokowi\', saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Pekikan ini sesungguhnya bukan untuk Jokowi yang selama menjadi Presiden hanya sebagai boneka RRC, pekikan ini adalah bentuk lain dari pujian dan sembah ketaatannya kepada Xi Jinping. Jangan sampai lupa kejadian saat kunjungan Prabowo ke China, 31 Maret – 2 April 2024, Xi Jinpng menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi. Adalah awal sebuah propaganda China untuk tetap menguasai Indonesia. Prabowo kembali ke Cina, resmi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto datang pada 8-10 November 2024. Gelap di Indonesia karena Prabowo masih dalam tekanan sebagai estafet kepemimpinan pro RRC di bawah kendali Xi Jinping. Fakta Prabowo Subianto sampai saat tidak mampu mengambil keputusan mencegat Oligarki sekedar menghentikan Program Strategis Nasional (PSN), menghentikan kekejaman mereka membuat hunian etnis China dengan mengusir warga pribumi dan kejahatan lainnya yang membahayakan kedaulatan negara. Oligarki dengan back up full RRC akan terus menekan dan mengendalikan Prabowo jangan sampai mengubah sikapnya yang berpotensi mengancam kekuasaan oligarki (RRC). Indonesia gelap karena Xi Jinping aakan terus merealisasi target proyek-proyek China yang harus dilaksanakan Presiden Prabowo dengan pengawalan ketat Xi Jinping : Pertama, Oligarki harus tetap terlibat langsung atau tidak langsung dalam kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia. Kedua, TKA China harus tetap aman tanpa gangguan baik dari negara atau serangan kaum pribumi. Ketiga, semua proyek oligarki yang berlindung dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) baik PIK, reklamasi pantai dan lainnya, harus aman tanpa gangguan. Keempat, Pembangunan IKN (memindah Ibu Kota) harus tetap dilanjutkan untuk memperlancar penaklukan Jakarta dan sekitarnya (proyek aglomerasi) bersama wilayah sekitarnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Kelima, Oligarki bebas menguasai tambang dan kekayaan alam lainnya. Keenam, pembangunan pangkalan militer, tidak boleh ada gangguan khususnya pembangunan Pangkalan Militer di Pulau Triton Kepulauan Paracel yang telah dibangun landasan terbang berpanjang 600 meter (2.000 kaki) . Hal itu terekam melalui foto satelit perusahaan pencitraan Bumi, Labs. PBC. Jadi suara mahasiswa itu murni untuk menyelamatkan Indonesia dari kedunguan dan ketololan para penguasa / pejabat Indonesia dari aneksasi asing khususnya Oligarki ( RRC ) yang nyata akan menguasai Indonesia. Karena Presiden Prabowo masih membisu, tidak berdaya bahkan membiarkan rakyat harus bertarung dengan aparat keamanan di telah menjadi budaknya oligarki Saat ini Presiden Prabowo Subianto masih nanar, linung dan bingung dalam kegelapan hanya bertahan dengan omon - omon mengira akan bisa meredam kemarahan rakyat. Apabila Prabowo Subianto masih tunduk dengan Oligarki (Xi Jinping ) dan bersekutu dengan Jokowi, resikonya akan di lempar, di hancurkan dan ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. (*)
POPULER
