ALL CATEGORY
Kemenlu Luncurkan Kolaborasi Diplomasi Kemanusiaan untuk Palestina
Jakarta | FNN - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menginisiasi kerja sama dengan puluhan organisasi amal dan kemanusiaan di Indonesia untuk penggalangan dan penyaluran bantuan bagi Palestina, Rabu (26/2/2025). Acara dikemas dalam tajuk \"Penandatanganan Dukungan dan Kampanye Bersama Indonesia untuk Palestina: Solidaritas, Aksi Nyata, dan Harapan Baru.\" \"Kita semuanya berkumpul untuk memulai satu gerakan solidaritas untuk Palestina. Ini adalah hasil dialog dalam tiga bulan terakhir bersama semua NGO yang hadir di sini dan juga NGO-NGO lain, untuk memulai satu gerakan solidaritas tapi yang terkoordinir secara lebih baik supaya kita bisa menyalurkan bantuan ke Palestina,\" tutur Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Anis Matta, dalam sambutannya. Anis Matta menyebutkan ada tiga sasaran utama dari inisiatif gerakan ini. \"Yang pertama adalah program itu bersifat strategis. Yang kedua, impactful. Manfaatnya besar bagi saudara-saudara kita di sana. Dan yang ketiga adalah punya sifat simbolik mewakili kehadiran kita sebagai negara muslim terbesar di dunia Islam,\" sebut Anis Matta. Menurut Anis Matta, sifat simbolik dari inisiatif ini penting untuk disebut karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia ada posisi Wakil Menteri Luar Negeri yang menangani urusan dunia Islam. Posisi Indonesia di dunia dan isu Palestina, lanjut Anis Matta, juga tidak berhenti hanya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar. Indonesia, sebut dia, juga adalah negara dengan ekonomi terbesar di kalangan dunia Islam. Saat ini, hanya ada tiga negara dari dunia Islam yang masuk ke kelompok ekonomi G20, yaitu Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Dari tiga negara ini, ekonomi Indonesia merupakan yang terbesar berdasarkan data pendapatan domestik bruto (PDB). Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/2/2025), sebut Anis Matta, juga menyinggung kembali proyeksi para pakar ekonomi dunia bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi lima terbesar dunia dalam satu hingga dua dekade ke depan. \"Jadi (Indonesia) hadir sebagai negara dengan populasi (muslim) terbesar dan ekonomi terbesar (di dunia Islam) juga harus diwujudkan dalam angka (yang signifikan) ketika kita memberiekan bantuan kemanusiaan,\" ujar Anis Matta. Dalam sambutannya, Anis Matta mengingatkan kembali sikap Indonesia terkait isu Palestina. \"Kita menyalurkan bantuan kepada Palestina terutama karena kita menyadari betul bahwa ini adalah amanat konstitusi. Ini juga adalah kewajiban agama. Dan ini juga adalah darurat kemanusiaan,\" tegas Anis Matta. Upaya ini pun selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdana sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. \"Karena dalam tiga konteks tersebut isu Palestina masuk, makanya kita mendengarkan dalam pidato pelantikan Presiden Prabowo isu besar yang beliau ulangi dan menjadi komitmen beliau untuk mendukung Palestina,\" sebut Anis Matta. Wamenlu mengingatkan, komitmen Presiden Prabowo terkait Palestina bukan dimulai baru-baru ini saja. Pada 2014, tutur Anis Matta memberikan contoh, Prabowo bahkan ikut dalam demonstransi mendukung kemerdekaan Palestina di kawasan Bundaran HI. \"Jadi komitmen beliau kepada Palestina ini adalah komitmen yang bukan hanya dalam posisi beliau sebagai kepala negara, tetapi itu komitmen yang sangat personal sekali. Palestina adalah bagian dari hati beliau,\" ungkap Anis Matta. Inisiatif kerja sama penggalangan dan penyaluran bantuan untuk Palestina ini, menurut Anis Matta juga merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan. \"Kita juga ingin memulai gerakan diplomasi kemanusiaan. Saudara semuanya adalah ujung tombak dari diplomasi kemanusiaan Indonesia,\" tegas Anis Matta. Dengan kerja sama ini, lanjut Anis Matta, diharapkan ada koordinasi dalam penggalangan dana untuk mendapatkan angka nominal yang signifikan. Targetnya, sebut Ketua Umum Partai Gelora ini, adalah senilai 200 juta dollar AS, setara lebih dari Rp 3 triliun. Anis Matta menegaskan pula bahwa inisiasi ini bukan berarti Kemenlu akan mengintervensi keuangan lembaga-lembaga amal dan filantropi yang terlibat. \"Tugas Kemenlu di sini adalah memfasilitasi gerakan ini. Mendorong, memotivasi, menggalang, dan menggunakan semua jalur diplomasi dan politik kita untuk memudahkan proses penyaluran bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina,\" tegas Anis Matta. Untuk melancarkan peran dan fungsi Kementerian Luar Negeri terkait bantuan untuk Palestina, setidaknya empat direktur di kementerian ini dilibatkan. \"Dalam proses koordinasi ini di Kemenlu, saya meminta bantuan dari empat direktur di Kemlu. Ada Direktur Timur Tengah, Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional, Direktur HAM, dan (Direktur) dari Kajian Strategis. Jadi empat direktur ini yang membantu dalam proses koordinasi ini,\" sebut Anis Matta. Menyikapi inisiatif ini, Syamsul Ardiansyah dari Dompet Dhuafa menyatakan pentingnya peran diplomasi dan politik dalam pemberian dukungan dan bantuan bagi Palestina. \"Kita sama-sama tahu, solusi politik dan diplomasi yang paling penting. Seluruh upaya kemanusiaan tanpa dibantu diplomasi politik akan sulit. Inisiatif ini akan melibatkan Kemenlu lebih aktif (dalam gerakan solidaritas untuk Palestina),\" kata Syamsul di lokasi acara. Wildhan Dewayana dari Forum Zakat menyebut bahwa inisiasi ini akan menjadi momentum yang membuat aksi solidaritas Palestina menjadi lebih berdampak, menyatukan gerakan dengan perencanaan yang terkonsolidasi. \"Orkestrasi administrasi juga akan lebih mudah, siapa melakukan apa,\" sebut Wildhan saat memberikan sambutan di acara peluncuran. Adapun Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa peluncuran inisiasi ini sudah lama dinanti. \"Ini isu besar untuk bersama-sama. Indonesia memainkan peran penting diplomasi, politik, dan kemanusiaan,\" ujar dia. Sudarnoto meminta peluncuran inisiasi diikuti segera dengan program besar yang mencakup bantuan darurat, rekonstruksi Gaza, serta mitigasi gangguan terhadap gencatan senjata di Palestina termasuk ancaman relokasi warga Gaza. \"Semoga bersama-sama kita bisa melakukan tekanan (untuk mendukung kemerdekaan Palestina),\" tegas Sudarnoto. Sementara itu, Zainulbahar Noor dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebut inisiatif ini luar biasa. Dari semua sasaran dan wujud bantuan untuk Palestina, Zainulbahar menegaskan bahwa yang kemudian harus menjadi hal utama adalah Palestina Merdeka. Selain kehadiran lembaga-lembaga amal dan filantropi dari Indonesia, acara ini dihadiri pula oleh perwakilan lembaga-lembaga amal dan kemanusiaan untuk Palestina dari Malaysia dan Thailand. Menurut Anis Matta, kehadiran mereka adalah untuk menjalankan aksi solidaritas dalam cakupan kawasan ASEAN. \"(Mereka) menjadi tamu saya yang datang ke sini untuk mengajak berkoordinasi dalam penjaluran bantuan sebagai sesama negara ASEAN untuk Palestina,\" sebut Anis Matta. Salah satu tamu yang dimaksud Anis Matta adalah President Malaysian Humanitarian Aid and Relief, Jismi Johari, dari Malaysia. Ditemui seusai peluncuran, Jismi mengatakan daya tekan dari inisiatif yang digulirkan lintas-negara diyakini akan lebih berdampak. \"Masing-masing negara punya upaya, (termasuk) diplomasi. (Misalnya), Indonesia punya hubungan lebih baik dengan Yordania, Malaysia dengan Mesir. Bisa saling menggenapi. Siniergi ini yang mau dibangun di ASEAN,\" tutur Jismi. Selain itu, kolaborasi antar-lembaga bahkan lintas negara akan memungkinkan penyaluran bantuan yang lebih baik. \"Kita tidak mau overlapping bantuan, termasuk sasaran penyalurannya. Jangan ada daerah (di Palestina) yang menerima banyak bantuan sementara ada yang tidak mendapat bantuan,\" ujar dia memberikan contoh. (Ida).
Mampukah BPI Danantara Menjaga Aset Negara dari Para Maling Yang Bercokol di BUMN?
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA Di sela sela hiruk pikuk peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara oleh Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung menahan tujuh tersangka koruptor di tubuh Pertamina dengan modus mengimpor BBM Ron 90 (Pertalite) disulap menjadi Ron 92 (Pertamax). Akibat ulah ini negara mengalami kerugian Rp 193,7 Triliun. Tak hanya itu, jutaan masyarakat ditipu mentah-mentah, beli Pertamax tapi mendapatkan BBM oplosan yang jauh di bawah standar. Pelakunya ada tujuh orang. Maling kelas kakap alias bandit Pertamina yang telah tega membodohi dan menipu rakyat Indonesia antara lain: Riva Siahaan (Direktur Utama Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional), Yoki Firnandi (Direktur PT Pertamina Internasional Shipping), Agus Purwono (Vice President Feedstock Management PT KPI), Muhammad Andriyanto Kerry Riza (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati (PT Jenggala Maritim), dan Gading Ramadhan Joedo (Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak). Danantara seperti menjadikan angin segar bagi perekonomian Indonesia, tetapi ada tantangan yang lebih berat yaitu bagaimana menempatkan the right man on the right job. Bisa kita lihat orang- orang yang ditempatkan, masih wajah-wajah lama yang tidak jauh dari kaki tangan Jokowi. Mereka antara lain: Erick Tohir, Rosan Roeslani, dan lainnya. Sepertinya Indonesia sudah tidak ada orang pintar dari sisi reputasi dan akuntabilitas. Mari kita perhatikan struktur BPI Danantara: Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat. Peluncuran BPI Danantara yang dilakukan setelah Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara. \"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia,\" ujar Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025). BPI Danantara pada hari ini adalah sosok yang akan menakhodai lembaga super holding BUMN tersebut juga disampaikan ke publik. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Danantara akan dipimpin oleh Rosan Roeslani, dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria. \"Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional dan bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,\" ujarnya dalam keterangan pers, Senin (24/2/2025). Ia menambahkan, posisi Ketua Dewan Pengawas Danantara yang sudah ditunjuk oleh Presiden Prabowo ialah Erick Thohir dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad. BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Merujuk data jumlah aset sebelum eliminasi per 2023, total aset tujuh BUMN tersebut mencapai Rp 9.286,24 triliun. BUMN beraset jumbo itu akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Prabowo menambahkan Danantara akan memiliki dana kelolaan hingga US$900 miliar atau setara dengan Rp14.715 triliun. Jumlah itu sekaligus menjadikan Danantara sebagai salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia. Adapun struktur lengkap organisasi BPI Danantara, adalah Badan Pelaksana, Badan Pengawas, Badan Penasehat, antara lain: Pembina dan Penanggung Jawab (Presiden Prabowo Subianto), Dewan Penasehat (sejumlah mantan presiden a.l. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo), Badan Pengawas (Ketua Erick Thohir), Wakil Ketua Badan Pengawas (Muliaman D. Hadad Badan), Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO) (Rosan Roeslani). Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO) (Dony Oskaria), Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO) (Pandu Patria Sjahrir). Mudah mudahan di tengah ketidakpastian hukum dan ekonomi akibat warisan pemerintahan Jokowi selama satu dekade, Indonesia masih bisa bangkit. Meskipun banyak orang meragukan mengingat posisi strategis masih ditempati orang-orang yang tersandera oleh kasus masing-masing. Dengan ditetapkannya hal di atas ada PR besar yang harus dikerjakan oleh rakyat, yaitu mengawasi dan mengawal kerja BPI Danantara. Jangan sampai boneka Xi Jin Ping semakin membusungkan dada dan bertindak lebih arogan dalam menindas rakyat. Jokowi masih ada di dalam lingkaran Prabowo, dan Prabowo masih ada dalam settingan Jokowi. Rakyat harus cerdas bagaimana memisahkan Jokowi dan Prabowo karena kita semua tahu persis bahwa Jokowi adalah sumber dari segala sumber masalah. Daya rusaknya cukup besar di Republik ini, dan recovery dari kehancuran yang dibuatnya membutuhkan waktu yang cukup lama. (*) #TangkapDanAdiliJokowi#PrabowoDengarRakyat#BatalkanPSNPIK2#TangkapAguan#KembaliKeUUD1945Asli#ForumTanahAir#FTAForBrighterIndonesia.
Prabowo Masih Nanar, Linglung, dan Bingung dalam Kegelapan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TAGAR Indonesia Gelap menggema saat mahasiswa turun ke gelanggang demo adalah sebuah fakta, realitas, dan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pura-pura terkejut dan bertanya mengapa ada ungkapan \"Indonesia Gelap\". \"Saudara-saudara yang muda-muda, yang melihat Indonesia gelap itu siapa?,\" tanya Prabowo saat memberikan sambutan di acara Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025). Akankah Presiden Prabowo Subianto seperti sembunyi dan bertahan membela diri dari tekanan yang sangat berat dari kenyataan yang dia sendiri sesungguhnya menyadari dan mengakui Indonesia dalam gelap. Rakyat tidak sebodoh yang dibayangkan Prabowo saat memekikkan \'hidup Jokowi\', saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Pekikan ini sesungguhnya bukan untuk Jokowi yang selama menjadi Presiden hanya sebagai boneka RRC, pekikan ini adalah bentuk lain dari pujian dan sembah ketaatannya kepada Xi Jinping. Jangan sampai lupa kejadian saat kunjungan Prabowo ke China, 31 Maret – 2 April 2024, Xi Jinpng menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi. Adalah awal sebuah propaganda China untuk tetap menguasai Indonesia. Prabowo kembali ke Cina, resmi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto datang pada 8-10 November 2024. Gelap di Indonesia karena Prabowo masih dalam tekanan sebagai estafet kepemimpinan pro RRC di bawah kendali Xi Jinping. Fakta Prabowo Subianto sampai saat tidak mampu mengambil keputusan mencegat Oligarki sekedar menghentikan Program Strategis Nasional (PSN), menghentikan kekejaman mereka membuat hunian etnis China dengan mengusir warga pribumi dan kejahatan lainnya yang membahayakan kedaulatan negara. Oligarki dengan back up full RRC akan terus menekan dan mengendalikan Prabowo jangan sampai mengubah sikapnya yang berpotensi mengancam kekuasaan oligarki (RRC). Indonesia gelap karena Xi Jinping aakan terus merealisasi target proyek-proyek China yang harus dilaksanakan Presiden Prabowo dengan pengawalan ketat Xi Jinping : Pertama, Oligarki harus tetap terlibat langsung atau tidak langsung dalam kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia. Kedua, TKA China harus tetap aman tanpa gangguan baik dari negara atau serangan kaum pribumi. Ketiga, semua proyek oligarki yang berlindung dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) baik PIK, reklamasi pantai dan lainnya, harus aman tanpa gangguan. Keempat, Pembangunan IKN (memindah Ibu Kota) harus tetap dilanjutkan untuk memperlancar penaklukan Jakarta dan sekitarnya (proyek aglomerasi) bersama wilayah sekitarnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Kelima, Oligarki bebas menguasai tambang dan kekayaan alam lainnya. Keenam, pembangunan pangkalan militer, tidak boleh ada gangguan khususnya pembangunan Pangkalan Militer di Pulau Triton Kepulauan Paracel yang telah dibangun landasan terbang berpanjang 600 meter (2.000 kaki) . Hal itu terekam melalui foto satelit perusahaan pencitraan Bumi, Labs. PBC. Jadi suara mahasiswa itu murni untuk menyelamatkan Indonesia dari kedunguan dan ketololan para penguasa / pejabat Indonesia dari aneksasi asing khususnya Oligarki ( RRC ) yang nyata akan menguasai Indonesia. Karena Presiden Prabowo masih membisu, tidak berdaya bahkan membiarkan rakyat harus bertarung dengan aparat keamanan di telah menjadi budaknya oligarki Saat ini Presiden Prabowo Subianto masih nanar, linung dan bingung dalam kegelapan hanya bertahan dengan omon - omon mengira akan bisa meredam kemarahan rakyat. Apabila Prabowo Subianto masih tunduk dengan Oligarki (Xi Jinping ) dan bersekutu dengan Jokowi, resikonya akan di lempar, di hancurkan dan ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. (*)
Tahap Dua Buntu, Israel-Hamas Tak Punya Pilihan!
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior MENGAPA Israel harus berunding dengan Hamas? Gempur saja! Apa susahnya? Hamas hanyalah kelompok pejuang \"kecil\" yang bak bumi dan langit dengan Israel. Dari sisi apa pun. Jumlah Hamas yang tidak sampai 50.000 pejuang. Sementara Israel, dalam serangan infanteri (pasca 7 Oktober 2023). Membanjiri lebih dari 100.000 pasukan elite, dan cadangan. Masuk jauh ke jantung Gaza hingga 15 bulan pertempuran. Israel belum menang dalam perang infanteri. Israel hanya menang di pertempuran udara, yang tidak kompetitif. Mengapa? Pertanyaan ini menggelayut! Terlebih setelah membaca dua artikel di media besar berbeda: The Guardians (Inggris) edisi 25 Pebruari, dan Jerusalem Post (Israel) edisi 25 Februari. The Guardians membuat judul: \"No Rules: Gaza\'s doctor\'s say. They were tortured, beaten and humiliated in Israeli detention\". (Tidak ada aturan: Dokter di Gaza disiksa, dipukul, dan dipermalukan di di tahanan). \"Angle\" (sudut pandang) lain ditulis Jerusalem Post dengan \'banner\' \"Edan Alexander\'s mom says Trump understand how to get hostage deal done\". (Ibu Edan Alexander mengatakan Trump mengerti cara menyelesaikan). Sebagai pengamat politik Timur Tengah. Apa yang ingin saya katakan dari dua artikel media terbesar Inggris dan Israel ini? Membaca \"The Guardians\", ada rasa \"ngilu dan ngeri\", betapa paramedis yang dilindungi oleh regulasi HAM PBB. Bisa mengalami penyiksaan teramat sangat di penjara Israel. Sulit menceritakan (silahkan baca!). Bila dokter dan perawat mengalami \'nightmare\' (mimpi buruk), bagaimana sekiranya pejuang Hamas yang tertawan oleh Israel? Di situlah letak \'spirit\' mengapa Hamas mampu membawa Israel maju ke meja perundingan (gencatan senjata). \"Equalizer\". Hamas bisa menjadi penyeimbang perang infanteri dengan Israel. Seandainya pasti menang, Israel tak akan mau melakukan gencatan senjata dengan Hamas yang \'kecil\'. Dorongan gencatan senjata Presiden AS Donald Trump kepada Israel, hanya sebatas katalisator. Bisa jadi ada rasa \'malu\' Trump melihat sepak terjang Israel yang telah melewati \"garis merah\" peri kemanusiaan. Kehancuran Gaza sendiri terjadi. Karena tidak ada kompetisi yang semestinya antara kedua pihak, Israel-Hamas. Seandainya Hamas juga punya jet tempur dan sama-sama \"dogfight\", apa pendapat Anda? \"The Guardian\" yang menyoroti penyiksaan terhadap petugas medis. \"Jerusalem Post\" justru memotret dari sisi hati seorang Ibu Israel. Edan Alexander adalah anggota pasukan elite infanteri Brigade Golani (Batalyon-51). Yang saat ini masih disandera Hamas. Ibunya (Yael Alexander) berharap sang anak bisa dibebaskan, dalam kesepakatan gencatan senjata tahap dua (Israel-Hamas) yang buntu. Sejatinya, Yael Alexander dan rakyat Palestina (Gaza) ingin gencatan senjata tahap dua bisa terwujud. Meskipun begitu, syarat yang diajukan Israel adalah mustahil. Hamas harus diusir dari Gaza, demiliterisasi Gaza. Pemerintahan Fatah (Ramallah/Tepi Barat) dan Hamas tidak boleh lagi memegang tampuk pemerintahan Gaza. Itulah syarat yang dajukan Israel untuk bisa masuk ke perundingan tahap dua. Padahal, Hamas sendiri sudah bersedia untuk tidak memegang Gaza dan menyerahkan pemerintahan kepada otoritas Palestina/PA (Mahmoud Abbas). Usul Israel untuk memperpanjang perundingan tahap-I, sepertinya mengulur (akal-akalan) waktu hingga 60-an sandera tersisa bebas semua. Setelah itu, perang berlanjut lagi. Steve Witkoff yang diutus Trump untuk mencari solusi, dan perunding PM Benyamin Netanyahu, Ron Dermer. Sepertinya akan bekerja keras memelihara momentum 42 hari yang sudah bagus. Hamas yang \"menari\" seperti \"tidak menderita\" (saat pembebasan sandera), sangat memahami penderitaan tahanan Palestina di penjara Israel. Spirit itulah yang menguatkan, dan ingin tetap menyetarakan diri dengan militer Israel. Bila tidak ada solusi \"equalizer\", bila solusinya berat sebelah. Maka, bisa jadi Yaer Alexander akan menunda kepulangan sang anak yang militeristik. Sementara Hamas tidak punya pilihan lain. Hingga benar-benar tersisa, satu pejuang Hamas terakhir. (*)
Riva Siahaan Maling Berdarah Dingin
Oplos. Inilah kata dan perbuatan yang sering kita jumpai di dunia kriminal. Dari pelaku kriminal kelas teri hingga kelas kakap. Warung-warung kecil mengoplos minuman keras dengan paracetamol, menghasilkan ramuan yang mudah on, mabuk, lalu pingsan bahkan meninggal dunia. Ada juga pelaku kriminal yang mengoplos tabung gas melon dengan oksigen, sehingga isi LPG bercampur udara. Atau isi tabung gas 3 kg dimasukkan ke dalam tabung 15 dijual dengan harga mahal. Di luar itu ada lagi pelaku kejahatan oplos beras. Beras premium dioplos dengan raskin, beras berjamur dan berkutu. Pengoplos menjualnya dengan harga kualitas nomor satu. Di kelas kakap, gerombolan petinggi Pertamina juga melakukan tindakan oplos mengoplos. Praktek kotor ini muncul dengan terbongkarnya skandal korupsi besar di perusahaan milik negara tersebut. Setidaknya ada tujuh orang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Salah satu nama yang paling disorot adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama anak dari raja minyak Indonesia, Muhammad Kerry Andrianto Riza yang merupakan putra dari Mohammad Riza Chalid bos Petral yang pernah tersangkut hukum. Kasus ini disebut merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun, menjadikannya salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah industri minyak Indonesia. Modusnya, tak hanya mengurangi takaran, Riva menyulap komposisi dan kandungan BBM Pertalite dengan bahan lain dan dijual dengan harga mahal.Riva mengoplos minyak RON 90 (Pertalite) diblending dengan bahan lainnya sehingga mirip RON 92 (Pertamax). Untungnya berlipat lipat. Riva juga merekayasa jalur distribusi impor minyak. Ia tak pedulikan di berbagai daerah banyak masyarakat yang antri BBM berhari-hari. Kalaupun dapat minyak, harganya mahal. Siahaan juga tutup mata atas banyaknya konsumen Pertamax, mobilnya cepat rusak. Seharusnya ini tidak terjadi jika Riva dan komplotannya bekerja jujur, amanah, dan bertanggungjawab. Sungguh jahat dan berdarah dingin. Jabatan Siahaan boleh direktur, tetapi kelakuan seperti orang menganggur. Pengangguran biasanya gemar mengkhayal, jika tidak, ia akan melakukan tindakan kriminal. Sederet pendidikan yang mentereng tak membuat Riva Siahaan berperilaku baik dan terpuji. Ia malah mencontoh cara-cara kriminal maling gas dan beras. Korupsi kini menjadi hal yang sangat biasa, meskipun angkanya mencapai ratusan triliun. Dulu ketika Edy Tanzil korupsi 1,3 triliun, seluruh Indonesia Raya heboh dan mengutuk. Sekarang korupsi makin banyak dan berkualitas. Nilainya hampir mencapai seribu triliun, anehnya publik diam saja. Mungkin lelah, frustasi, atau malah sibuk dengan michat dan judol. Kondisi ini sangat menguntungkan para koruptor. Begitulah gen korup bangsa ini. Jangan harap ada perubahan, jangan mimpi ada keadilan, dan jangan membayangkan hidup sejahtera, jika gen korup tidak disingkirkan atau dibinasakan. Selama kelompok mereka masih bercokol, maka korupsi, kolusi dan nepotisme akan terus tumbuh dan berkembang. Rakyat harus puas dengan hidup serba kekurangan. Rakyat harus rajin menengandah dan menerima dengan ikhlas cipratan hasil korupsi mereka dengan kedok subsidi. Kenyang dulu berbagi kemudian. Inilah mentalitas pemimpin kita: tamak, serakah, dan rakus. Pertamina Patra Niaga baru saja menerima 12 medali emas penghargaan Proper. Puja puji keberhasilan baru saja dikumandangkan. Ritual keberhasilan baru saja digelar, dengan meriah. Diiringi dengan doa dan rasa syukur yang khusuk. Tak tahunya jeroannya busuk. Sungguh memalukan dan menjijikkan. Amoral, jahat, dan tak beradab. Pengoplos BBM lebih rendah dari pelaku pengoplos pil koplo. Hukuman mati bagi pelaku dan miskinkan keluarganya, itu baru adil. (Editorial).
NDas Kapital Pak Prabowo
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BUKU Karl Marx berjudul \"Das Kapital\" berisi kritikan terhadap kapitalis, pemilik modal, atau kaum borjuasi. Mereka adalah majikan yang mengeksploitasi buruh. Perlawanan kaum proletar meningkat dari sosialisme hingga komunisme. Ajaran Marx sendiri difahami dan diikuti dan mewujud sebagai Marxisme. Masih satu rumpun dengan leninisme, sosialisme dan komunisme. Das Kapital dengan editor Friedrich Engels memiliki subtittle \"Kritik der Politischen Oekonomie\" yang melihat hubungan kuat ekonomi dengan politik. Para kapitalis itu dimanja oleh kekuasaan politik. Kapitalisme merusak tatanan kehidupan bersama. Elit kaya membangun kesenjangan permanen. Akibatnya rezim kapitalis senantiasa dicurigai bahkan dimusuhi oleh rakyat. Marxis menciptakan budaya konflik antara penguasa dan pemilik modal dengan kelas bawah tertindas. Jokowi membangun pemerintahan materialisme sebagai rezim investasi. Semua elemen negara harus menghamba pada paradigma investasi ini. Ekonomi menjadi sokoguru pembangunan. Politik, hukum, budaya, moral dan agama pun harus mengalah pada prioritas pembangunan ekonomi. Kesejahteraan rakyat jadi dogma walaupun tidak dapat menutup fakta bahwa yang sejahtera itu adalah kapitalis, kaum borjuasi semata. \"Ndasmu\" ucapan tak beradab seorang Presiden mengarah pada pihak yang mengkritisi hubungan erat Prabowo dengan Jokowi. Prabowo minta tidak dipisahkan tetapi menafikan pengendalian Jokowi atas dirinya. Ia mengakui kelanjutan namun mandiri dalam omon-omon. Bias dengan pernyataan bahwa Jokowi adalah guru politik. Ketika Jokowi melalui proyek Rempang, IKN, Jalan Tol, PIK 2, dan pembangunan infrastruktur lain menampilkan diri sebagai rezim investasi, maka Prabowo sebagai pelanjut ternyata sama saja. Rezim investasi, rezim materialisme, rezim kapitalisme. Nah, ndasmu itu ndas kapital. Isi ndas hanya duit dan duit, kapital, investasi, pinjaman luar negeri, komisi atau mungkin upeti. Danantara adalah bagian \"Ndas Kapital\" pengumpul kekayaan untuk kaum kapitalis dan imperialis. BUMN yang sudah diperas habis kini diperalat (orang-orang) negara. Etatisme yang biasa menjadi ciri komunisme melekat dengan kapitalisme. Sukses Sovereign Wealth Fund di berbagai negara membutuhkan SDM yang amanah dan iklim usaha yang sehat. Dan ini yang justru menjadi masalah besar bangsa Indonesia. Bangsa yang sedang dipimpin oleh para maling. Hutang kasus Jokowi belum satupun dilunasi, Prabowo sudah siap-siap dengan kasus baru. Dana 14 ribu trilyun yang dikelola bukan uang kecil meski tahap awal katanya 300 trilyun. Jokowi dulu pamer sudah punya uang di kantong 11 ribu trilyun. Rupanya Prabowo dan Jokowi sedang berlomba beromon-omon banyak duit. Memang keduanya \"Ndas Kapital\" tidak penting masalah budaya, hukum, apalagi moral dan agama. Omnibus Law, BRIN dan kini Danantara adalah penyederhanaan dan penyatuan kendali yang berbasis dari arogansi \"Ndas Kapital\". Minta-minta diawasi hanya menambah omon omon saja selama mental perampok dan penindas belum dibenahi. Nah, \"Ndasmu !\". Ndas Kapital, Pak Prabowo. (*).
Operasionalisasi BPI Danantara tanpa Audit BPK dan Pengawasan KPK Berpotensi Jebak Presiden Prabowo
Jakarta | FNN - Sejak isu rancangan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), hingga diresmikan peluncurannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 4 Februari 2025 menuai polemik. Circle polemik lebih berpusar pada penyingkiran posisi BPK selaku lembaga tinggi auditor keuangan negara, juga KPK selalu lembaga hukum pengawas penyelewengan keuangan negara, dalam sistem, mekanisme dan operasionalisasi BPI Danantara. Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon Nama mengatakan, penyingkiran atau tidak menyertakan BPK dan KPK dalam operasionalisasi Danantara menimbulkan pertanyaan serius. “Danantara itu merupakan sebuah lembaga pengelola keuangan dibentuk berdasarkan RUU perubahan UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN. Nilai aset yang dikelola dari superholding BUMN sebesar US$ 900 Miliar. Pertanyaannya, apa motifnya dan agendanya tidak menyertakan BPK untuk mengaudit dan KPK untuk mengawasi ribuan triliunan uang negara itu,” kata Rahman, Rabu (26/2/2025). Alumnus Lemhanas RI ini membeberkan bahwa dirinya cukup banyak mendapat pertanyaan dari beberapa kolega purnawiran TNI dan beberapa ulama perihal penyingkiran BPK dan KPK dari sistim dan mekanisme pelaksanaan BPI Danantara. Para koleganya, kata Rahman, dirundung sangsi, jangan-jangan badan ini (Danantara) menjadi instrumen tempat mengelola pencucian uang dari hasil kejahatan Judol, tambang ilegal, hasil korupsi dan perdagangan obat terlarang. “Normal saja kerangsian ataupun kecurigaan itu sebagai pendapat publik, bukan tuduhan. Karena Danantara hanya bisa diaudit apabila ada permintaan dari DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasannya. Dan, untuk dapat mengaudit keuangannya, pun hanya bisa dilakukan oleh akuntan publik yang bekerja bila dibayar.” jelas Rahman. Hal itu, imbuh dia, idem foto dengan mengamputasi BPK dalam tugas dan fungsinya selaku lembaga tinggi negara yang diamanati UUD 1945 untuk memeriksa setiap rupiah uang negara atau uang rakyat yang dikelola sebuah badan keuangan negara. Atas dasar itu, Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) ini, memandang perlu mingingatkan sebagai masukan, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, agar betul-eksta hati-hati. “Jangan sampai amputasi BPK dan KPK dari sistem operasionalisasi Danantara merupakan sekenario jebakan untuk menjatuhkan Prabowo di tengah letupan-letupan hujatan yang mengarah pada beliau,” kata Rahman. Dia berujar bahwa kendati Danantara tidak akan diperiksa BPK dan KPK bukan berarti badan ini kebal hukum, jika dalam pelaksanaan operasional ditemukan menyalahi konstitusi dan tindak pidana. “Proses hukum oleh KPK tetap akan berjalan sebagaimana lazimnya,” tuturnya. Dijelaskannya lebih jauh bahwa tugas BPK sebagai lembaga tinggi negara sesuai amanat UUD 1945 menjadi kian penting dan strategis. Sebab, salah satu penyebab keterpurukan bangsa dan negara yang menyumbang tingginya kemisminan rakyat saat ini, lantaran lemahnya pemeriksaan keuangan negara. Apabila kewenangan BPK teramputasi dari Dananatara maka menurut Rahman, bukan tak mungkin akan terjadi penyalahgunaan, penyimpangan dan pembocoran keuangan negara semakin tidak dapat dicegah, bahkan tumbuh subur, tidak dapat diatasi. Oleh karena itu Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloli dari Kerajaan Sunda Kecil Adonara ini menyarakan, agar Presiden Prabowo memberi kewenangan kepada BPK selaku auditor negara, bebas dari pengaruh kekuasaan dalam operasionalisasi Danantara. Dengan begitu, kata Rahman, Danantara dapat melenggang bersih dan baik tanpa kecurigaan publik dan polemik. “Di titik ini BPI Danantara dapat hadir membawa energi baru bagi meningkatkan dan kesehatan keuangan negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang kerapkali dinarasikan Presiden Prabowo di pelbagai mimbar pidatonya,” pungkas pria asal Pulau Adonara NTT itu. (*).
Sensor Politik Prabowo Macet Total
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KABINET Merah Putih mestinya bukan dan tidak melakukan RETRET (khalwat di atas Gunung Tidar), tetapi sensor politik Prabowo harus melakukan RESTART. Sejarah kelam sudah terjadi ketika Madeleine Albright mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Ketua National Democratic Institute (NDI), mengacak - acak mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002. Negara Indonesia berubah total menjadi negara liberalisme, kapitalisme dan individualisme sesuai keinginan AS. Untuk mewujudkannya, sejak itu Indonesia harus dikawal ketat harus melahirkan Presiden jongos untuk melaksanakan konstitusi negara yang sudah sempurna total menjadi negara kapitalis. Datanglah ke Indonesia Menlu Condoliza Rice serta penggantinya Hillary Clinton, dua-dua nya berkunjung ke Solo dengan rekayasa menyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Baasyir yang di tuduh sebagai gembong teroris. Megawati menolak terlibat dan melakukan rekayasa tersebut akhirnya karir politiknya dihambat dan presiden digantikan SBY. SBY naik sebagai Presiden ambil posisi memberikan instruksi kepada Walikota Solo untuk membantu CIA dalam operasi penangkapan tersebut, bermarkas di Kota Solo dengan pendampingan Walikota Solo JOKOWI. SBY dengan stigma sebagai budak liberalisme UUD 2002, AS mempersiapkan Jokowi diproyeksikan meneruskan perannya sebagai budak Neo Liberalisme menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014. Maka mulai saat itu AS men-setting \"road map\" Jokowi dari hanya sebagai Walikota, menuju RI 1. Sejak itu AS sudah menugaskan mantan Jenderal LBP dan HP mendampingi Walikota Solo ini. LBP melakukan penyamaran \"modus\" pura-pura bekerja sama dalam bisnis mebel keluarga Jokowi. Meskipun akhirnya Jokowi setelah jadi Presiden “dibajak” Megawati untuk lebih loyal ke China. Dan China kemudian memanfaatkan Jkw untuk target keberhasilan OBOR dan BRI. Megawati sekalipun pada tahun 2004 dicegat AS tetapi pada tahun 2014 dengan PDIP nya masuk juga dalam jebakan mengusung Jokowi sebagai kandidat dan presiden RI pada Pilpres 2014. Sekalipun saat itu Taufiq Kiemas (suami Megawati) melarangnya karena tidak layak PDIP mengusung Jokowi dan dan ada tanda-tanda sifatnya sebagai pembohong dan penipu Inilah awal tragedi politik PDIP yang memilukan dan awal Ibu Megawati masuk perangkap tipuan Jokowi yang dalam posisinya sebagai Presiden dalam kawalan dan remote Oligarki dan CIA. Presiden Joko Widodo sejak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR). KTT OBOR pada 14-15 Mei 2017 dan Pertemuan KTT ke 2 berlangsung selama 3 hari mulai Kamis 25 April 2019 telah sempurna menjadi pelayanan RRC dan budak CIA ( AS ). Sejarah berlanjut pada pada saat Presiden Prabowo Subianto, meresmikan peluncuran Dana Anagata Nusantara ( Danantara ) pada Senin, 24 Februari 2025, muncul figur SBY, Jokowi mengapit Presiden Prabowo. LBP di posisikan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ini sinyal Danantara tetap dalam kawalan tokoh pro UUD 2002 (tokoh liberal dan kapitalis ). Sampai di sini cukup jelas dan terang benderang sensor kehati-hatian Presiden Prabowo dalam menjaga dan mengawal negara sesuai amanat Pembukaan UUD 45 macet total. Negara dipastikan akan semakin gelap dan cita - cita, keinginan dan harapan negara segera kembali (RESTART ) ke Pancasila dan UUD 1945, di tutup oleh (RETRET) Presiden Prabowo sendiri. (*).
Anis Matta Dukung Koalisi Permanen Pilpres 2029
Jakarta | FNN -Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendukung penuh ide koalisi permanen dan pencalonan Presiden Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2029. \"Partai Gelora mendukung ide Pak Prabowo untuk membentuk koalisi permanen. Ini akan memperkuat konsolidasi elite politik di Indonesia dan memperkuat organisasi pemerintahan,\" ujar Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, dalam keterangannya, Senin (24/2/2025). Sebelumnya, komitmen ini juga disinggung Anis Matta di sela acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora periode 2024-2029 di Hotel Grandkemang, Jakarta, Sabtu (22/2/2024). Terlebih lagi, lanjut Anis Matta, ada banyak agenda-agenda besar strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang harus dieksekusi. Untuk mengeksekusi agenda tersebut, ujar Anis Matta, dibutuhkan koalisi permanen partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus agar agenda-agenda tersebut berjalan mulus. \"InsyaAllah dengan koalisi permanen ini agenda-agenda strategis Presiden itu bisa kita deliver, bisa kita eksekusi ya,\" tegas Anis Matta. Selain mendukung ide koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto, Partai Gelora juga mendukung Prabowo Subianto maju lagi di Pilpres 2029. Anis Matta mengatakan pencalonan Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan wujud hasil kesuksesan kepemimpinan pada periode saat ini, yang akan didukung oleh koalisi permanen KIM Plus. \"Kita akan mendukung beliau kembali sebagai calon Presiden 2029 nanti. Tapi beliau sendiri mengatakan, walaupun sudah didukung oleh Gerindra, beliau mengatakan bahwa kita harus sukses dulu. Jadi kita fokus untuk sukses dulu dalam periode ini insyaAllah, dan kita anggap pencalonan beliau nanti merupakan hasil dari sukses kita pada periode pertama mengelola pemerintahan,\" tutur Anis Matta. Terkait pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang dilantik pada Sabtu, Anis Matta meminta mereka segera melakukan konsolidasi struktur dan penyusunan program kerja selama bulan suci Ramadhan. \"Kita ingin menggunakan momentum bulan Ramadhan untuk dua pekerjaan besar. Yang pertama adalah konsolidasi struktur. Bagi yang strukturnya belum lengkap, segera dilengkapi,\" katanya. \"Yang kedua, kita manfaatkan bulan Ramadhan untuk penyusunan program kerja,\" tambahnya. Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora telah melantik 526 pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2025, yang terdiri dari 337 pengurus DPP dan 189 pengurus dari 38 DPW. Anis mengucapkan selamat kepada pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang telah dilantik. Dia mengatakan para pengurus baru merupakan generasi pemikul beban. \"Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menjadi pemikul beban untuk perjuangan kita, karena kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang berjanji, yang bersumpah untuk memikul beban untuk membangun bangsa kita,\" ujarnya. Dia mengatakan Partai Gelora ingin menjadi rumah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dia mengatakan pengurus DPP dan DPW yang baru sengaja dipilih dari berbagai generasi sebagai representasi masing-masing generasi. \"Bahwa kita tidak hanya mewakili kelompok tertentu, tapi kita mewakili seluruh populasi Indonesia,\" kata Anis. Tak hanya itu, Partai Gelora pun memastikan memiliki perwakilan pengurus dari setiap generasi yang saat ini ada, dari generasi baby boomers sampai Gen Z. \"Kita sengaja membuat di dalam pengurusan DPP ini perwakilan semua generasi itu ada,\" imbuhnya. Dia mengajak para pengurus baru bekerja dengan serius dan tekun dengan harapan melampaui kemampuan. Dia mengatakan Partai Gelora didirikan berdasarkan kesadaran sejarah. \"Supaya kita semuanya bekerja dengan harapan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita, sebab kalau kita tidak punya harapan kita tidak akan kuat menjalani hidup,\" ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Anis Matta juga memimpin pengucapan dan penandatanganan janji jabatan 73 anggota legislatif Partai Gelora periode 2024-2029. Lebih lanjut, Anis mengatakan Partai Gelora ingin berkontribusi nyata untuk Indonesia. \"Dan kita ingin menjalani, hadir untuk memberikan kontribusi dalam tahapan sejarah tersebut,\" tegas dia. (Ida)
Menteri ATR Terkapar Menghadapi Aguan, Sertifikat Milik Aguan di Pantura Tangerang Batal Dicabut
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA HARAPAN rakyat Banten terhadap Pemerintahan Prabowo untuk mempertahankan hak dan kedaulatan wilayah yang dicaplok oleh Aguan dkk, sepertinya sulit dicapai. Rakyat Banten harus menyusun kekuatan dan persatuan untuk melawan dengan caranya sendiri, apalagi Presiden Prabowo sampai hari ini masih bungkam tak bernyali menghadapi Aguan sang penjajah tanah pesisir Banten. Menteri ATR Nusron Wahid bak kaum Sofis yang hidup di zaman 400 SM. Dengan retorika meyakinkan pada rakyat Banten pada saat pencabutan SHGB bulan lalu, Nusron seolah memberikan angin segar bagi perjuangan rakyat Banten. Tetapi pada akhirnya Nusron membajak hak-hak rakyat dan membantu oligarki untuk mencaplok jengkal demi jengkal tanah pesisir Pantai Utara (Pantura) Tangerang tersebut. Artinya, terkait konflik lahan atau sengketa tanah di Pantura Tangerang, menunjukkan kapasitas Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang lemah. Ia tidak berhasil melawan kekuatan atau pengaruh dari seseorang atau kelompok yang disebut Aguan. Bagaimana bisa beberapa sertifikat tanah milik Aguan di Pantura Tangerang batal dicabut. Aguan tampaknya memiliki kekuasaan atau pengaruh yang lebih besar daripada pemerintah bahkan undang-undang, Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan antara lain: - Apakah Aguan menjadi monster bagi penegakan hukum di Indonesia?- Mengapa Menteri ATR tidak berhasil melawan Aguan?- Apa dampak dari kasus ini terhadap masyarakat terutama rakyat Banten?- Apakah ini akhir dari hilangnya kedaulatan NKRI di tangan oligarki?- Apa pemerintah tidak berpikir jika rakyat marah tak ada satu kekuatanpun yang mampu mencegahnya?- Apakah Ini tanda dimulainya perang antar-etnis karena kerakusan Aguan dkk dengan PIK 1, PIK2 dan pencaplokan di banyak wilayah di Indonesia? Perlawanan rakyat Banten diperkirakan akan meningkat terkait dicabutnya pembatalan sertifikat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid. Jika Menteri ATR berpihak pada Aguan dkk dengan dalih yang dibuat-buat maka, Forum Tanah Air mengecam dan akan terus berdiri tegak berjuang bersama rakyat Banten sampai terwujudnya rasa keadilan bagi rakyat kecil. Dengan demikian, perlawanan rakyat Banten diperkirakan akan meningkat karena pencabutan pembatalan sertifikat oleh Nusron Wahid selalu Menteri ATR. Dengan keputusan ini bisa dipastikan bahwa Pemerintahan Prabowo tidak berani melawan Aguan dkk. Jika kebenaran dan keadilan terus dinistakan, jangan salahkan rakyat mengambil langkah dan jalannya sendiri. Jika Presiden Prabowo tak mampu menghadapi Aguan dkk, biarkan rakyat Banten bertindak dengan kekuatan yang dimiliki. #Banten Melawan Aguan#Mentri ATR Masuk Angin#Macan Asia Terkapar Dibawah Pagar Laut#ForumTanahAir#FTAFrorBrighterIndonesia Rawe Rawe Rantas Malang Malang Putung, Rakyat banyak akan pertahankan bumi Banten dari penjajahan Aguan, sebagai bukti kecintaan kami pada Bumi Pertiwi (*).
POPULER
