ALL CATEGORY
Pulihkan Kelistrikan Aceh Tamiang, PLN Kualasimpang Fokus Keamanan Warga
KUALA SIMPANG, FNN – Proses pemulihan kelistrikan di Kabupaten Aceh Tamiang pascabanjir besar kini telah mencapai 98 persen. PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kualasimpang saat ini tengah memfokuskan untuk menormalkan sambungan listrik langsung ke rumah warga guna memastikan keamanan instalasi. Manager PLN ULP Kualasimpang, Fadli Agustian, mengatakan sebanyak 158 personel gabungan disiagakan untuk menuntaskan sisa pemulihan. Jumlah ini terdiri dari 120 personel BKO (Bawah Kendali Operasi) asal Sigli, Subulussalam, dan Banda Aceh, serta didukung 38 personel dari unit lokal. \"Sebelumnya, tim nasional dari Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, hingga Jawa Timur juga turun membantu membangun kembali jaringan yang sempat hilang diterjang banjir,\" ujar Fadli Agustian saat memberikan keterangan terkait progres pemulihan. Fadli menjelaskan bahwa setelah berhasil mengamankan dan melakukan screening pada gardu-gardu induk, tahap selanjutnya adalah menormalkan sambungan APP (Alat Pembatas dan Pengukur) atau kWh meter di rumah pelanggan. Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru menyalakan listrik jika kondisi rumah masih basah atau berlumpur. \"Kami melakukan screening ketat. Jangan menyalakan listrik dulu sebelum dipastikan instalasi rumah benar-benar aman dari tegangan listrik. Ini untuk menghindari musibah baru seperti tersengat listrik atau korsleting,\" tegasnya. Menurut Fadli, kendala utama di lapangan saat ini adalah tebalnya endapan lumpur di rumah warga yang baru kembali dari pengungsian. Pihaknya terus melakukan pendampingan kepada warga yang melapor untuk memastikan pengecekan teknis dilakukan oleh tim PLN terlebih dahulu. Dampak dan Sisa Desa yang Belum Menyala Banjir kali ini berdampak sangat luas. Dari total 74.000 pelanggan di Kabupaten Aceh Tamiang, hampir 100 persen atau sekitar 72.000 pelanggan terdampak. Hanya wilayah pegunungan dengan sekitar 2.000 pelanggan yang tidak mengalami gangguan. Saat ini, PLN tengah bekerja keras melistriki 6 desa terakhir yang masih padam. \"Di enam desa tersebut, rata-rata terdapat 200 hingga 300 pelanggan per desa. Kami terus berupaya menuju 100 persen pulih,\" tambah Fadli. Terkait adanya kebijakan stimulus atau penggratisan biaya bagi korban banjir, Fadli menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rilis resmi dari PLN Pusat mengenai mekanisme tersebut. \"Fokus kami saat ini adalah percepatan penormalan di sisi pelanggan dan penggantian kWh meter yang rusak akibat terendam air. Kami ingin memastikan listrik kembali menyala dengan aman di seluruh Aceh Tamiang,\" pungkasnya.
Tumpukan Kayu Balok Sisa Longsor yang Tutupi Akses Lubuk Sidup Mulai Dibersihkan
ACEH TAMIANG, FNN – Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, yang beberapa waktu lalu menyerupai hamparan kayu gelondongan akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi akhir November mulai dibersihkan. Pantauan di lapangan pada Kamis (15/1/2026), petugas mulai mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan material kayu besar yang menimbun area sekitar Masjid Nurussalam. Gelondongan kayu yang terbawa arus deras tersebut semula menutup total akses jalan menuju desa. Setelah lumpur berhasil disingkirkan, fokus utama kini beralih pada pembersihan balok-balok kayu yang menghalangi fasilitas umum dan pemukiman warga. \"Alat berat yang semula digunakan untuk membersihkan lumpur, kini difokuskan untuk mengevakuasi tumpukan kayu gelondongan, terutama di titik-titik vital seperti masjid,\" lapor reporter FNN di lokasi. Sambil menunggu pembersihan sisa material tuntas, personel TNI lainnya sedang membangun jembatan gantung darurat sepanjang 120 meter. Jembatan ini sangat mendesak karena menjadi satu-satunya urat nadi yang menghubungkan Lubuk Sidup di Kecamatan Sekerak dengan Aras Sembilan di Kecamatan Bandar Pusaka setelah jembatan permanennya tersapu banjir. Dampak hantaman balok kayu dan luapan air ini begitu masif hingga meluluhlantakkan rumah dan ladang usaha warga. Saat ini, warga hanya bisa mengandalkan tenda darurat dari Kementerian Sosial dan BNPB serta bantuan dari organisasi relawan sambil mulai membangun kembali kehidupan mereka dari nol. Kondisi serupa juga terjadi di pedalaman Desa Pantai Kera, Aceh Timur, di mana jembatan putus memaksa warga menggunakan perahu untuk mobilitas harian. Keberadaan jembatan gantung darurat menjadi prioritas utama TNI mengingat pentingnya akses tersebut bagi warga pedalaman yang saat ini masih terisolasi akibat material kayu dan putusnya infrastruktur.
TNI Bangun Jembatan Sementara di Atas Sungai Tamiang Pasca Terjangan Banjir
ACEH TAMIANG, FNN | Prajurit TNI AD dari jajaran Korem 011/Lilawangsa membangun jembatan gantung sepanjang 120 meter di atas Sungai Tamiang, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Infrastruktur vital ini sebelumnya putus total akibat diterjang banjir besar. \"Kami sudah 18 hari membangun jembatan ini dan kami targetkan dalam waktu satu bulan lagi dapat berfungsi sebagai jembatan penyeberagan,\" ujar salah seorang anggota TNI yang mnyambut kedatangan 4 orang wartawan dari Jakarta, Kamis 15 Januari 2026. Menurutnya, jembatan ini hanyalah jembatan sementara sebelum jembatan yang permanen dibangun kembali. Pembangunan jembatan tersebut merupakan prioritas utama untuk memulihkan urat nadi perekonomian warga. Selain di Lubuk Sidup, TNI AD juga tengah menggarap proyek serupa di pedalaman Desa Pantai Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, yang juga mengalami nasib serupa. Sejumlah prajurit TNI telah bekerja selama beberapa hari terakhir untuk menyambung kembali akses yang menghubungkan Kecamatan Sekerak dan Bandar Pusaka tersebut. Kondisi pasca-robohnya jembatan rangka baja Aras Sembilan – Lubuk Sidup memang sangat menyulitkan warga. \"Warna dan pendatang terpaksa kembali menyeberangi sungai menggunakan perahu boat berbayar sejak jembatan itu hantam banjir,\" kata prajurit tersebut. Berdasarkan catatan, jembatan permanen yang roboh itu sebelumnya merupakan jalan lintas provinsi yang dibangun pada tahun 2008 dan mulai difungsikan penuh sejak 2010. Robohnya jembatan ini membuat transportasi warga kembali ke pola lama. Jalur ini sebenarnya memiliki sejarah transportasi air yang panjang. Pada era 1990-an, jalur penyeberangan ini dilayani oleh sarana getek atau rakit mesin milik Dinas Perhubungan Aceh Tamiang yang dikelola oleh pemerintah desa setempat, sebelum akhirnya digantikan oleh jembatan permanen. Pembangunan jembatan gantung oleh TNI AD ini diharapkan dapat segera rampung dalam waktu dekat guna mengakhiri ketergantungan warga pada jasa penyeberangan boat dan mengembalikan kelancaran distribusi logistik di Aceh Tamiang.
Zulhas Didesak Pecat Anggota DPR RI Muhammad Hatta, Disinyalir Gelapkan Dana Saksi
JAKARTA, FNN | Ketegasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) dinantikan para kader dan pejuang partai di daerah khususnya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Seruan ketegasan itu datang dari empat calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 lalu yang dalam setahun terakhir terus mencari keadilan. Keempat caleg yang bertarung di daerah pemilihan (dapil) Boyolali tersebut adalah Yamto (Caleg DPRD Boyolali), Agus Purwanto (Ketua Bappilu DPD PAN Boyolali), Atik Rahmawati (Caleg DPRD Boyolali), dan Sendi Rahma Utavi (Caleg DPRD Boyolali). \"Saya dilamar oleh Mohammad Hatta yang berjanji akan membiayai pertarungan di Boyolali termasuk uang saksi dan serangan fajar. Tapi janji itu sampai sekarang belum dipenuhi, malah nomor ponsel saya ikut diblokir,\" tegas Yamto. Hal itu diungkapkan Yamto dalam acara Dialog Kebangsaan LIRANEWS bertajuk \"Menunggu Ketegasan Zulkifli Hasan, Membongkar Kasus Money Politics di Jawa Tengah\" yang digelar di kantor LIRANEWS di Jakarta, Kamis (15/1/2026). Yamto menambahkan, ia dan rekan-rekannya sesama caleg yang dikecewakan telah melakukan upaya kekeluargaan dengan mendatangi secara langsung Mohammad Hatta yang telah terpilih sebagai anggota DPR RI. Sayangnya, upaya tersebut kembali gagal. \"Padahal kami menyaksikan secara langsung ada uang dalam empat plastik kresek yang diserahkan Pak Zulhas kepada Mohammad Hatta di Jakarta. Uang itu seharusnya digunakan untuk kepentingan kampanye dan uang saksi di TPS,\" ungkap Yamto. Keterangan Yamto juga diperkuat Agus Purwanto yang juga menyaksikan secara langsung penyerahan uang dalam empat kantong kresek tersebut. \"Waktu itu Pak Zulhas bilang, \'Oke saya bantu Rp1 miliar,\' maka kami menduga total uang dalam kresek itu berjumlah Rp1 miliar,\" ungkap Agus. Agus menambahkan, seharusnya uang dalam kresek itu dibuka oleh Mohammad Hatta dan dibagikan secara proporsional kepada seluruh caleg. Tapi faktanya sampai sekarang uang itu tidak jelas nasibnya,\" katanya. Hal senada juga dilontarkan Atik Rahmawati, yang bahkan ikut mendampingi Mohammad Hatta saat musim kampanye. Usai terpilih saat sebagai anggota DPR, Atik mengaku pernah bertemu dengan Mohammad Hatta dan menagih soal janji kampanye termasuk kejelasan uang dalam kresek. Namun dalam pertemuan itu, sambung Atik, Mohammad Hatta dengan enteng menjawab akan memberikan uang Rp100 juta kepada seluruh caleg PAN di Boyolali yang berjumlah 41 orang. \"Pak Hatta waktu itu bilang gampang kalau soal urusan itu, nanti saya kasih Rp100 juta per caleg,\" ujar Atik menirukan ucapan Hatta. Namun faktanya, janji itu hingga kini tidak pernah ditepati. Sementara itu, Sendi Rahma Utavi mengaku cukup trauma dengan peristiwa ketika didatangi para saksi yang tidak memperoleh honor. Sendi tidak bisa berbuat banyak karena memang uang yang dijanjikan Mohammad Hatta tidak pernah diterima. \"Saya merasa dirugikan karena saksi yang direkrut menuntut uang saksi dan saya tidak bisa berbuat banyak,\" kata Sendi. (sar)
Menagih Gugatan 13 Poin: Bupati Kutai Timur dalam Kendali Sekda?
JAKARTA, FNN | Gelombang aksi yang pecah pada 28 Oktober 2025 di Kutai Timur (Kutim) menyisakan tanda tanya besar yang hingga kini belum terjawab: benarkah Bupati Ardiansyah Sulaiman tengah tersandera oleh jajaran teknokratnya sendiri? Dari munculnya program \"siluman\" hingga alokasi anggaran yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan akar rumput, rakyat kini menuntut pembersihan total di jantung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sekadar mengingatkan, pada Selasa tersebut, ratusan warga dari berbagai kecamatan yang dikoordinasi oleh Arsil Dyago menggelar mosi tidak percaya di halaman Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kutim. Wilayah yang dikenal sebagai salah satu daerah terkaya di Kalimantan Timur ini dituding sedang mengalami krisis tata kelola. Anggaran daerah dinilai telah menjelma menjadi \"rimba belantara\" yang lebih memihak pada kepentingan elite birokrasi ketimbang kesejahteraan rakyat. Sorotan paling tajam dalam aksi tersebut justru tidak diarahkan langsung kepada Bupati Ardiansyah Sulaiman secara personal, melainkan kepada \"mesin\" birokrasi di bawahnya. Nama Sekretaris Daerah (Sekda), BPKAD, Bappeda, hingga Bapenda disebut sebagai aktor utama di balik lahirnya program-program yang dianggap \"ngaco\" oleh massa. Rumusnya sederhana namun fatal: usulan yang diminta warga saat kunjungan kerja atau reses justru raib, sementara program yang tidak pernah diajukan masyarakat tiba-tiba melenggang mulus masuk ke dalam dokumen APBD. Namun, hingga detik ini, Bupati Ardiansyah Sulaiman tampak belum mengambil tindakan tegas. Kebuntuan ini memicu spekulasi liar: apakah sang Bupati memang tersandera oleh pengaruh kuat Sekda atau ada \"utang budi\" yang belum lunas? Bau Amis Modal Pilkada Kasak-kusuk di Sangatta mulai merembet ke arah yang lebih gelap: mahar dan modal politik. Salah satu yang paling santer dibicarakan adalah pemaksaan lelang proyek instalasi pengolahan air (IPA) SPAM di awal masa Pilkada. Proyek vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini diduga bukan sekadar infrastruktur, melainkan \"brankas\" untuk membiayai kontestasi. Nama H. Herman mencuat ke permukaan, disebut-sebut sebagai donatur utama di balik layar. Namun, benang merah antara donatur dan kebijakan anggaran diduga ditarik oleh sosok bernama Anggara. Nama Anggara kini menjadi misteri yang paling dicari kebenarannya; namanya santer disebut dalam berbagai keperluan Bupati, mulai dari urusan teknis hingga pengaturan proyek-proyek strategis yang melibatkan pihak ketiga. Aparat Penegak Hukum (APH) kini ditantang untuk mengklarifikasi peran sosok Anggara ini. Jika benar ia menjadi \"operator\" yang mengatur lalu lintas anggaran demi membalas jasa para donatur, maka Kutai Timur bukan lagi dipimpin oleh mandat rakyat, melainkan oleh kehendak para pemodal yang disamarkan dalam dokumen TAPD. Technocratic Capture atau Sandera Politik? Dalam diskursus politik pembangunan, situasi ini dikenal dengan istilah Technocratic Capture. Kondisi ini terjadi ketika pejabat karier dan pengelola anggaran memiliki kuasa yang lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga visi politik pemimpin yang dipilih rakyat justru menjadi pajangan. Namun di Kutim, istilah ini mungkin perlu ditambah: Political Debt Capture. Wakil Bupati Mahyunadi seolah mempertegas spekulasi tersebut. Dengan nada retoris sekaligus menyengat, Mahyunadi mengakui adanya banyak kejanggalan dalam proses penganggaran selama masa jabatannya. \"Masyarakat tidak mungkin berteriak kalau aspirasinya terakomodasi. Tidak mungkin demo kalau sudah adil,\" tegasnya di hadapan massa kala itu. Pernyataan ini seolah menjadi konfirmasi bahwa ada sumbatan besar di tubuh birokrasi yang sulit ditembus, bahkan oleh pimpinan daerah sekalipun. Ke-13 poin tuntutan yang diajukan—termasuk transparansi data digital dan penolakan terhadap utang daerah—adalah manifestasi dari dahaga publik akan akuntabilitas. Masyarakat Kutim mulai jengah dengan pola pembangunan top-down yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elite kontraktor dan birokrat pengatur lelang. Rakyat tidak lagi butuh tanda tangan di atas kertas atau janji-janji manis. Mereka menunggu bukti konkret. Jika perombakan jajaran TAPD tak kunjung dilakukan dan nama-nama seperti Anggara tidak diklarifikasi, maka tuduhan bahwa Bupati hanyalah \"wayang\" dari kendali Sekda dan donatur akan sulit dibantah. Kutai Timur hari ini adalah ujian nyali bagi Ardiansyah Sulaiman. Pilihannya hanya dua: melakukan pembersihan radikal untuk memutus rantai \"setoran\" politik, atau membiarkan kewibawaannya perlahan sirna ditelan kepentingan para pembisik dan pemodal. []
Target Kabinet Zaken:Prasyarat Mendukung Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menuju 8 Persen
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA & Chairman of Indonesian Corporate & Leadership Institute GOOD bye 2025 ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi hanya mendekati 5.2% di akhir tahun 2025. Lumayan, kata banyak pengamat ekonomi mengingat segudang beban masalah ekonomi dan sosial yang ditinggal rezim Jokowi harus dipikul oleh pemerintahan Prabowo. Beban pembayaran utang Rp 11.000 triliun dengan pembayaran pokok dan bunga sampai Rp800 triliun per tahun menjadi stumbling block utama fiskal Indonesia. Sehingga pemerintah pada tahun 2025 terpaksa harus memangkas berbagai pos APBN termasuk anggaran kesejahteraan rakyat. Tatanan infrastruktur ekonomi yang rapuh ini tiba-tiba dikejutkan pula oleh Trump\'s New Economic Effect dengan pemberlakuan tarif ratusan persen ke China dan hampir semua negara di dunia yang mengekspor ke AS. Fenomena ini mengguncang geopolitik ekonomi dunia. Para pelaku ekonomi pun berbalik memegang dolar Amerika dan emas yang tadinya bullish mau pegang Yuan ketika BRICS mendeklarasi dedolarisasi membudayakan mata uang Yuan. Alhasil nilai tukar Rupiah terhadap US Dolarpun melemah. Leadership Trump memang kontroversial dengan kebijakan tarifnya yang ternyata didukung para penasihat ekonomi kapitalis Republican, terkecuali Jeffrey Sach ekonom Columbia University. Sach memang gigih menentang kebijakan ekonomi Trump selama ini. Kita juga kaget ketika Indonesia sempat dikenakan tarif 39%. Kebijakan Trump ini berdampak negatif ke industri non migas, terutama industri padat karya seperti tekstil, garment, elektronik dan alas kaki serta produk produk UKM kita yang menjadi lebih mahal masuk ke pasar AS. Namun berkat upaya Presiden Prabowo melobb\'i Trump, akhirnya tarif turun ke 19%. Namun produk produk AS masuk Indonesia dikenakan 0%. Di sini kita melihat gaya kepemimpinan asli Donald Trump sebagai Business Strategist ulung. Dia berhasil membuat Prabowo menerima deal ini. Maklumlah Trump itu entrepreneur sepuh. Beda sekali dengan Obama dan Biden yang warna leadershipnya lebih ke kepenekanan politik dan public administration sosial demokrasi ketimbang Trump yang kapitalis imperialis. Gelombang tekanan ekonomi 2025 belum reda ketika Presiden harus mengeksekusi janji kampanyenya, yaitu kebijakan populis MBG dengan anggaran dana Rp71 triliun untuk tahun lalu. Konon tahun 2026 anggaran MBG naik drastis menjadi Rp335 triliun. Belum lagi program Koperasi Merah Putih yang menganggarkan Rp 40 - 60 triliun untuk pembangunan 80.000 desa. Resiko fiskalpun tidak terhindari sehingga government spending APBNpun harus dipangkas di sana sini. Para pelaku bisnispun menjadi apatis karena belum ada porsi yang significant untuk sektor swasta. Kesemua ini membuat sistim ekonomi kita bertambah pincang karena sektor swasta bertambah tercekik untuk mengekspansi bisnisnya. Ekonomipun vacuum dan bertambah lesu sejak 2025. Arus modal asingpun keluar seperti terefleksi oleh neraca perdagangan kita yang memburuk selama 3 kwartal tahun 2025. Tahun ketidakpastian berbisnis karena belum ada arah kebijakan yang jelas dari Kabinet Merah Putih yang masih dijabat orang-orang rezim sebelumnya. Mereka banyak mendapat kritikan para pengamat yang menilai mereka tidak kompeten karena belum berhasil mengeluarkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Terutama tim ekonomi Kemenko Ekuin yang terkesan auto pilot duduk manis, belum menelurkan kebijakan yang menstimulus pertumbuhan sektor riil. Pengangguran belasan juta orang, kemiskinan tercatat seratusan juta lebih menurut laporan Bank Dunia dan PHK berlanjut. Janji Wapres ciptakan lapangan kerja terkesan bohong besar. Penanganan mega korupsi seperti sinetron tayang di media massa, heboh, lalu hilang tak berbekas. Boleh dibilang The worst economic year selama satu dekade ini. Puncaknya ketika demo besar terjadi di bulan Agustus 2025 membuat pemerintah shocked untuk berintrospeksi. Syukurlah Presiden Prabowopun mengambil langkah yang amat berani dan tepat memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mengangkat ekonom street smart Purbaya menjadi Menkeu di bulan September 2025. Dalam hitungan kurang dari seminggu dia dilantik, Purbaya mengguncang fiskal Indonesia dengan memindahkan dana nganggur dari BI sebesar Rp 275 triliun ke bank bank Himbara dengan target menggairahkan ekonomi. Seperti api unggun yang nyaris padam, ketika diguyur bensin, ekonomi Indonesiapun bergairah lagi, walau belum maksimal penyerapannya. Paling tidak Menkeu Purbaya telah membangkitkan optimisme para pelaku ekonomi yang tertekan bertahun oleh Menkeu Sri Mulyani dengan kebijakan kebijakan monotonnya. Seakan kemampuannya hanya sebatas jurus menaikkan pajak dan berutang memanjakan sektor pemerintah membangun proyek-proyek infraststruktur yang tidak produktif. Termasuk juga program program bansos populis yang menyerap puluhan triliun rupiah setiap tahun. Pola fiskalnya tidak mengimbangi menggerakkan sektor swasta terutama industrialisasi manufaktur, kecuali industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sektor manufaktur dan pertanianpun terbengkalai selama hampir sepuluh tahun. Kita bersyukur dengan gebrakan Purbaya walau beliau menarik kembali Rp 75 triliun karena penyerapan yang belum maksimal. Mengapa gagal serap? Jawabannya adalah, para pelaku ekonomi masih ragu karena belum melihat adanya kebijakan kebijakan dari tim menteri menteri ekonomi Kemenko Ekuin yang incapable. Para pelaku ekonomi belum melihat ada langkah strategis economic restructuring yang jelas. Belum terdengar ada GBHN dan road map yang jelas yang seharusnya dibuat oleh tim Kemenko Ekuin dengan tujuh Kementerian dibawah koordinasi Airlangga Hartarto. Mereka bertanggung jawab untuk membuat kebijakan kebijakan yang memicu sektor riil. Kalau Donald Trump berani melakukan aksi operasi militer OPERATION ABSOLUTE RESOLVE menangkap Maduro, mengapa Prabowo tidak mempertimbangkan melakukan aksi \"Operation Absolute Resolve Economic and Cabinet Restructuring\". Tanpa aksi strategis ini, upaya Menkeu Purbaya tidak akan optimal TANPA DIBARENGI dengan kebijakan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, berkelanjutan menggerakan sektor riil terutama manufaktur, perdagangan dan properti yang menjadi kunci penggerak pertumbuhan ekonomi. Being optimistic tidaklah cukup mendukung Menkeu Purbaya kalau kabinet ekonomi hanya tidak mengimbanginya dengan kebijakan stimulus mereka. Kuncinya hanya reshuffle para anggota kabinet yang tidak kompeten/ berprestasi. Dampak reshuffle leadership kabinet akan lebih efektif dari gebrakan fiscal dan moneter Purbaya selama tiga bulan ini. Foreign Direct Investment dan para investor nasional juga lagi wait and see melihat reshuffle kabinet. Mereka ini berpotensi berinvestasi Rp5000 sampai Rp7000 triliun. Ini penting mengingat untuk menggerakkan pertumbuhan 1% saja perlu investasi Rp.7000 an triliun. Danantarapun tidak akan mampu berinvestasi mengingat keterbatasan keuangannya. Belum lagi penerimaan pajak tahun 2026 yang belum dapat tumbuh normal. Tiada jalan lain daripada restructuring leadership dengan zaken kabinet yang bermetokrasi dengan menteri menteri yang berkompeten untuk menelurkan kebijakan kebijakan baru mendorong pertumbuhan ekonomi minimal 6% tahun 2026. IHSGpun pasti akan melejit melampaui 9000 kalau ada reshuffle kabinet. 2026 is the year of turning around Indonesian economy, kalau terjadi RESHUFFLE dan up scaling kualitas leadership kabinet merah putih. Kalau tidak terjadi, optimisme para pelaku ekonomi akan turun drastis dan akan sulit menuju economic growth 8% by 2029. Rakyat berharap besar Pak Prabowo akan sanggup mereshuffle kabinetnya tahun ini. Insya Allah🙏🏾
KUHP Baru, Cerminan Hasrat Nafsu Iblis
Oleh Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik SAAT ini negara diisi oleh para bajingan yang sudah lupa agama, lupa tanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat serta mudah tergoda oleh rayuan syetan dan iming-iming uang dan jabatan. Manusia-manusia bejat yang telah diberi amanah mencoba untuk menghancurkan bukan saja tatanan bernegara yang penuh kebijakan dan bermartabat, tetapi juga upaya untuk menghancurkan tatanan hidup yang berketuhanan, berbudaya luhur dan beradab. Seharusnya, seseorang yang mendapat amanat jabatan pemimin atau wakil rakyat harus mempresentesikan diri sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu, segala keputusan harus melalui dua jalan : Pertama, dengan jalan petunjuk Tuhan (Allah), kedua dengan jalan musyawarah. Itu pula yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Agar keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka orang-orang yang berhak ikut duduk dalam majelis pembuat keputusan adalah orang-orang yang hatinya bersih, tulus ikhlas, berilmu dan berpaham agama yang tinggi, saleh, takwa, dan tidak menggunakan jabatan untuk memcari uang dan harta duniawi, dan meniatkan tindakannya itu semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat. Jika keputusan hukum tidak ditangani oleh orang-orang yang yang bersih hatinya, pasti keputusannya akan menimbulkan masalah dan bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan hanya memuaskan orang fasik dan zhalim. Itu yang disebut hukum jahilillah. Allah telah memgingatkan agar tidak sekali-kali memggunakan hukum jahiliyyah Firman Allah, siapa yang tidak menggunakan hukum Allah maka mereka itu adalah orang-orang kafir (Al-Maidah : 44), orang-orang zhalim (Al-Maidah :45), orang-orang fasik (Al-Maidah : 47). Hukum atau aturan yang dilandasi oleh hawa nafsu, kebodohan, keserakahan, dan kepentingan pribadi atau golongannya, dipastikan hanya akan menimbulkan kemadharatan dan bencana kemanusiaan. Ada orang-orang yang sengaja menentang hukum Allah karena sempitnya pandangan dan tidak ada kefahaman Agama secara benar ingin memakaakan berlakunya kebenasan hawa nafsu dan menghina hukum Allah yang sah. Kedua, jalan musyawarah. Musyawarah adalah upaya mengakomodir berbagai pendapat dan masukan dari peserta, namun keputusan musyawarah bukan didasarkan atas suara terbanyak, melainkan berdasar pertimbangan terbaik pimpinan musyawarah serta melihat maslahat dan madharatnya sebuah persoalan. Oleh karena itu seorang pimpinan mudyawarah harus orang paling dekat kepada Allah, paling bersih hatinya, paling takwa, paling zuhud, dan semua keputusannya demi kepentingan umat tanpa ada unsur kepentingan pribadi. KUHP yang baru harus diwaspadai karena telah mengikuti kemauan iblis dan musuh-musuh Islam, memberikan kelonggaran kepada sex bebas, membungkam rakyat kritis, dan upaya mengkultuskan pemimpin zhalim. Bandung, 20 Rajab 1447.
Antara Pengaruh Teknologi Digital dan Kasih Sayang Orang Tua
Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman of MUBAROK INSTITUTE 1. REKONSILIASI TEKNOLOGI DAN KASIH SAYANG UNTUK MEMBANGUN GENERASI EMAS DI ERA DIGITAL Menurut saya, peradaban manusia saat ini tengah berada di puncak revolusi digital yang sangat pesat. Salah satu fenomena yang paling kasat mata adalah bagaimana teknologi mampu melampaui batas-batas ruang kelas konvensional. Kita menyaksikan anak-anak usia dini kini memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap informasi, seperti halnya anak saya yang fasih berbahasa Inggris hanya dengan aktif menonton YouTube, bahkan sejak kecil sekitar usia satu tahun bahasa pertama yang dia ucapkan adalah bahasa Inggris lalu kemudian bahasa Indonesia. Secara kognitif, ini adalah lompatan besar bagi masa depan sumber daya manusia kita. Namun, di balik kecanggihan tersebut, muncul sebuah pertanyaan fundamental: mampukah perangkat digital (HP) menggantikan sentuhan kasih sayang dalam membentuk jiwa seorang anak? A. Kasih Sayang Orang Tua yang Tidak Diberikan oleh Algoritma Secara sosiologis, HP dan platform digital berfungsi sebagai instrumen teknis yang menawarkan efisiensi tanpa batas. YouTube menyediakan input pengetahuan yang masif, yang jika dikelola dengan baik, akan menjadi modal intelektual yang kuat bagi anak. Namun, kita harus menyadari bahwa teknologi digital bersifat mekanis dan satu arah. Ia mampu memberikan kepintaran, tetapi ia tidak memiliki hati. Ia bisa mengajarkan kosa kata, tetapi ia tidak mampu mengajarkan makna di balik sebuah empati. Di sinilah peran kasih sayang orang tua menjadi krusial sebagai fondasi substantif. Jika teknologi adalah \"alat\" untuk mencerdaskan otak, maka kasih sayang adalah \"ruh\" untuk menghidupkan karakter. Kasih sayang orang tua menciptakan ruang interaksi dua arah yang tidak mungkin diberikan oleh algoritma manapun. Melalui kasih sayang, seorang anak belajar tentang nilai-nilai kejujuran, etika, dan adab. Tanpa kehadiran kasih sayang yang nyata, anak yang pintar secara digital berisiko tumbuh menjadi pribadi yang individualis dan kehilangan kepekaan sosial—sebuah fenomena yang dalam sosiologi disebut sebagai alienasi diri. B. Kunci Persaingan Global Dalam perspektif hukum dan perlindungan anak, memberikan kebebasan akses teknologi tanpa dibarengi dengan kasih sayang yang berupa pendampingan adalah sebuah bentuk pengabaian terselubung. Secara yuridis, orang tua tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan material atau pendidikan teknis anak, tetapi juga wajib memberikan perlindungan mental dan emosional. Kecerdasan bahasa Inggris hasil dari YouTube hanyalah sebuah \"kulit\" luar; sedangkan \"isi\" dari kemanusiaan anak tersebut ditentukan oleh seberapa besar cinta dan perhatian yang ia terima dari lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonsiliasi atau keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pemberian kasih sayang. Kita tidak boleh anti-teknologi, karena itu adalah kunci persaingan global. Namun, kita juga tidak boleh menjadi \"orang tua digital\" yang menyerahkan sepenuhnya pengasuhan kepada HP. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai patriotik dan religius, kita harus memastikan bahwa generasi masa depan Indonesia adalah generasi yang \"cerdas secara digital, namun santun secara moral.\" Seorang anak yang hebat adalah mereka yang mampu berdiskusi dengan dunia melalui bahasa internasionalnya, namun tetap memiliki kerendahan hati untuk tunduk pada nilai-nilai agama dan hormat kepada orang tua. Teknologi adalah sarana untuk terang benderangnya masa depan, tetapi kasih sayang adalah kompas yang memastikan kita tetap berada di jalan yang benar. 2. MANIFESTO PEMBENTUKAN MANUSIA SUBSTANTIF MENUJU INDONESIA EMAS Ulasan artikel ini akan menarik benang merah yang lebih kuat antara IPTEK (teknologi), Sosiologi Keluarga (kasih sayang), dan Visi Besar Kenegaraan (Asta Cita). Draf ini akan mengeksplorasi bagaimana pola asuh di level mikro (keluarga) berdampak pada kualitas bangsa di level makro. Dunia hari ini tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis. Digitalisasi telah menciptakan \"desa global\" di mana seorang anak di sudut desa terpencil dapat fasih meniru aksen London atau New York melalui YouTube. Ini adalah berkah teknologi yang tak terbantahkan. Namun, sebagai insan yang mendalami hukum dan sosiologi, kita harus melihat melampaui fenomena permukaan tersebut. Ada dialektika yang mendalam antara peran perangkat keras (HP) sebagai mesin kecerdasan dan peran perangkat lunak (kasih sayang) sebagai pembentuk karakter manusia yang utuh. A. Teknologi sebagai Akselerator Intelektual Secara teknis, perkembangan teknologi digital adalah perwujudan dari kemajuan peradaban. HP dan internet adalah instrumen pemberdayaan. Ketika seorang anak pandai berbahasa Inggris lewat YouTube, ia sedang membangun \"Digital Capital\" atau modal digital. Ini selaras dengan semangat transformasi bangsa untuk menjadi kekuatan alternatif di panggung dunia. Kita memerlukan generasi yang kompetitif secara internasional, yang tidak gagap teknologi, dan mampu menyerap informasi secepat kilat. Namun, teknologi memiliki keterbatasan eksistensial. Ia bersifat atomistik—cenderung memisahkan individu dari realitas sosialnya. Algoritma YouTube hanya peduli pada apa yang \"disukai\" anak, bukan apa yang \"dibutuhkan\" oleh moralitas anak. Di sinilah letak risikonya: kita bisa melahirkan generasi yang cerdas secara kognitif namun kering secara spiritual dan sosial. Generasi yang mahir bicara dalam bahasa asing, namun kehilangan kata-kata saat harus menunjukkan empati kepada sesama. B. Kasih Sayang sebagai Fondasi Substantif dan Yuridis Di sisi lain, kasih sayang bukanlah sekadar emosi sentimental. Dalam perspektif sosiologis, kasih sayang adalah bentuk sosialisasi primer yang paling fundamental. Ia adalah transfer nilai (value transfer) yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan manapun. Kasih sayang orang tua memberikan \"Rasa Aman Psikologis\" yang menjadi modal utama bagi anak untuk berani mengeksplorasi dunia. Secara hukum, khususnya dalam kerangka perlindungan anak dan nilai-nilai hukum keluarga, kasih sayang adalah hak asasi anak yang bersifat absolut. Peran orang tua sebagai pendamping adalah kewajiban yang tidak bisa didelegasikan kepada mesin. Jika HP memberikan \"informasi\", maka kasih sayang memberikan \"transformasi\". Orang tua yang hadir secara utuh—bukan sekadar hadir secara fisik tapi sibuk dengan gadget masing-masing—adalah kunci dari pembentukan karakter yang berintegritas. C. Integrasi dalam Visi Asta Cita dan Pembangunan Bangsa Jika kita tarik ke ranah yang lebih luas, visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita mengenai penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, haruslah berjalan beriringan dengan penguatan karakter bangsa. Pembangunan manusia bukan hanya soal mencetak robot-robot cerdas yang pandai koding atau berbahasa asing, melainkan mencetak manusia yang patriotik, jujur, dan pro-rakyat. Korupsi, degradasi moral dan hilangnya rasa cinta tanah air seringkali berakar dari pola asuh yang kehilangan ruh kasih sayang dan bimbingan nilai di masa kecil. Anak yang hanya dibesarkan oleh layar gadget tanpa sentuhan nilai substantif akan tumbuh menjadi pribadi pragmatis yang kehilangan kompas moral. Sebaliknya, anak yang dididik dengan keseimbangan antara akses teknologi dan limpahan kasih sayang akan tumbuh menjadi pemimpin yang visioner: ia menguasai alat (teknologi) untuk membangun bangsa, namun hatinya tetap tertambat pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam perspektif ini untuk menuju generasi yang terang benderang maka kita tidak perlu mempertentangkan antara HP dan kasih sayang. Keduanya harus ditempatkan dalam posisi yang proporsional. Teknologi digital adalah sarana untuk meraih \"Indonesia Terang Benderang\" melalui kecerdasan kolektif. Namun, kasih sayang adalah energi yang memastikan cahaya tersebut tidak membakar karakter anak bangsa. Kita merindukan generasi yang tangan kanannya menggenggam teknologi tercanggih, namun tangan kirinya tetap menggandeng erat nilai-nilai adab dan tradisi. Itulah manusia substantif yang sesungguhnya—sosok yang mampu membawa Indonesia mengaung sebagai Macan Asia, bukan karena kekuatan otot atau mesin semata, melainkan karena kekuatan integritas dan karakter yang dibangun dari rumah yang penuh kasih sayang. 3. DIALEKTIKA TEKNOLOGI DAN KASIH SAYANG MENYEMAI INTEGRITAS GENERASI DI ERA DIGITAL Peradaban hari ini sedang mempertontonkan sebuah paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, kemajuan teknologi digital telah merobohkan tembok-tembok keterbatasan informasi. Kita melihat fenomena anak-anak kecil yang, meski belum pernah menginjakkan kaki di luar negeri, sudah fasih berbahasa Inggris hanya karena aktif berinteraksi dengan YouTube. Ini adalah bukti nyata bahwa teknologi digital memiliki pengaruh akseleratif terhadap kecerdasan kognitif anak. Namun, di sisi lain, muncul sebuah pertanyaan eksistensial bagi kita sebagai orang tua dan pendidik: di manakah posisi kasih sayang di tengah kepungan algoritma digital tersebut? A. Membangun Struktur Karakter Anak Secara sosiologis, teknologi digital seperti HP adalah instrumen \"Artificial Intelligence\" (kecerdasan buatan), sedangkan kasih sayang adalah \"Human Intelligence\" (kecerdasan manusiawi) yang bersifat substantif. Pengaruh teknologi digital pada anak cenderung bersifat teknis-intelektual. Ia membentuk anak menjadi pribadi yang kompetitif secara global. Namun, jika pengaruh ini tidak dibarengi dengan kasih sayang, kita sedang mempertaruhkan sisi kemanusiaan anak. Teknologi mampu memberikan pengetahuan, tetapi ia gagal memberikan hikmah. Ia bisa memberikan kosa kata, tetapi ia tidak mampu memberikan rasa empati. Perbandingan antara pengaruh HP dan kasih sayang orang tua dapat dilihat dari dampaknya terhadap karakter. Anak yang mahir berbahasa Inggris melalui YouTube menunjukkan keberhasilan transfer informasi. Akan tetapi, tanpa kehadiran kasih sayang yang nyata—dalam bentuk perhatian, pelukan, dan dialog hangat—kecerdasan tersebut menjadi hambar. Kasih sayang orang tua adalah fondasi yang membangun struktur emosional anak. Dalam perspektif hukum, memberikan fasilitas gadget tanpa memberikan kasih sayang dan pengawasan adalah bentuk \"penelantaran batin\" yang dapat merusak tumbuh kembang anak secara jangka panjang. Jika kita kontekstualisasikan dengan visi besar bangsa dalam Asta Cita, pembangunan manusia Indonesia haruslah berakar pada karakter yang bersih dan jujur. Integritas tidak bisa diajarkan oleh video YouTube; ia hanya bisa ditularkan melalui keteladanan dan kasih sayang orang tua. Kita menginginkan generasi yang \"Terang Benderang\"—generasi yang tidak hanya mampu menguasai teknologi asing untuk memajukan ekonomi, tetapi juga memiliki keteguhan moral untuk tidak mengkhianati bangsanya melalui korupsi atau perilaku amoral. B. Ketulusan Kasih Sayang dan Peran Tekhnologi Secara Syar’iyyah, anak adalah amanah yang harus dijaga jasmani dan ruhaninya. Kecerdasan digital adalah bekal untuk menguasai dunia (wasilah), namun kasih sayang dan pendidikan akhlak adalah bekal untuk keselamatan dunia dan akhirat (ghoyah). Orang tua tidak boleh kalah oleh algoritma. Kehadiran fisik dan batin orang tua di samping anak saat mereka belajar dari internet adalah kunci agar teknologi tidak menjadi \"tuhan\" baru yang menjauhkan mereka dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Pengaruh teknologi digital dan kasih sayang haruslah berjalan dalam satu tarikan napas yang harmonis. Teknologi adalah sarana agar anak kita bisa terbang tinggi sebagai burung Garuda yang disegani, namun kasih sayang adalah akar yang memastikan mereka tetap berpijak pada bumi pertiwi. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita menjadi cerdas secara digital namun yatim secara emosional. Hanya melalui perpaduan antara kecanggihan teknologi dan ketulusan kasih sayang, kita dapat mewujudkan transformasi Indonesia menuju kekuatan alternatif dunia yang disegani karena kecerdasan dan integritasnya. Artikel ini telah mengintegrasikan seluruh elemen yang saya bahas mulai dari pengaruh teknis teknologi hingga kedalaman nilai kasih sayang orang tua dalam kerangka sosiologis dan hukum untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.(*)
Oligarki Merampas Tanah dengan Bantuan Para Pengkhianat Negara
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SABTU, malam Minggu (03/01/2026 ) diskusi Kajian Politik Merah Putih yang biasanya berjalan makanan kecil ala kadarnya, kali ini sangat istimewa menempati di kafe dengan berbagai jenis makanan aneka ragam bisa di lahab dengan gratis. Mereka selama ini menolak hadirnya nara sumber yang di curigai akane distorsi pikiran bebasnya. Kali ini justru menghadirkan seorang mantan birokrasi ahli pertanahan dan semua rela menjadi pendengar layaknya seperti kuliah umum. Sebagai nara sumber tunggal (tidak mau disebut namanya ) karena dengan bijak hanya ingin memberikan kuliah gratis anak - anak. Poin yang agak panjang bisa direkam dari kuliah gratis tersebut : Tanah rakyat, tanah adat bahkan tanah milik siapapun tanpa kecuali termasuk tanah negara di seluruh Nusantara akan habis dikuasai dan dimiliki Oligarki. Keadaan sangat mengerikan, sadis dan keji proses peralihan kepemilikan tanah oleh oligarki justru melibatkan pejabat terkait termasuk aparat keamanan, peradilan dari tingkat bawah sampai Mahkamah Agung Tanah Air, simbol kedaulatan negara dan harkat diri bangsa, semestinya harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan, demikian pesan Jenderal Sudirman. Saat ini tanah, air dan sumber daya alam akan punah oleh siasat licik oligarki untuk menguasai Nusantara. James Riady bersama kekuatan oligarkinya sesuai pesan Xi Jinping harus mengamankan kaum imigran Cina di Indonesia. Cepat atau lambat kaum pribumi harus disingkirkan yang akhirnya akan di musnahkan. Perampasan tanah oleh Oligarki, berjalan sistematis dengan tahapan strategi liciknya, antara lain : - Hulunya ada di kantor pertanahan di pelbagai pelosok negeri, untuk tugas membuat sertifikat ganda, untuk menyergap sasaran tanah yang akan dikuasai. - Sertifikat ganda adalah andalannya, untuk melegitimasi dan meyakinkan publik bahwa tanah-tanah yang dirampoknya itu sah secara yuridis, oligarki menempuh jalur hukum, siap dituntut atau menuntut secara perdata. - Caranya, merekayasa sejumlah orang untuk mengklaim tanah yang sudah dipunyainya dengan cara memperoleh sertifikat ganda. Proses seperti inilah yang selalu mengibarkan bendera kemenangan para oligarki merampok tanah-tanah rakyat. - Oligarki kerjasama dengan aparat pengadilan, mempersiapkan ketika kasus sengketa tanah akan atau telah masuk ke proses di pengadilan. - Ketika proses di pengadilan negeri atau tinggi sudah berjalan oligarki tidak langsung dimenang, sementara Oligarki seolah - olah kalah. - Oligarki pasti minta kasasi di Mahkamah Agung. Di level inilah mereka tancap gas memenangkan perkara mereka. Kalau perlu, harus menang di level PK (Peninjauan Kembali) - Dalam berbagai kasus Oligarki menyewa para guru besar diperalat untuk memberi opini yang mengesahkan kepemilikan para oligarki. Para profesor yang bukan ahli tentang tanah pun berkomentar mengenai silsilah, jenis dan jenjang serta hirarki kepemilikan tanah. - Dengan kemenangan di level Mahkamah Agung tersebut, para oligarki mendesakkan kehendak dengan cara melakukan mobilisasi massa untuk menduduki tanah yang dimenangkan secara licik. - Papan nama mulai dipancangkan atau dipasang sebagai pemakluman bahwa tanah rampokan itu adalah milik mereka. Setelah itu, para perampok tanah tersebut bermain di level panitera pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. - Dalam tahap ini, para oligark membangun kohesi kental dengan semua pejabat keamanan dan pengadilan bahkan dengan oknum bertaburan bintang. Para pejabat tersebut diperalat untuk melindungi mereka. - Masuk strategi lanjutan, para budak yang telah menjadi piaraan Oligarki mulai menggertak dan mengintimidasi setiap pihak yang menghalangi jalannya eksekusi. - Pemasangan patok patok tanah mulai dipasang sebagai legitimasi bahwa tanah tersebut telah s yah milik Oligarki. Pembangunan dimulai untuk membangun negara dalam negara, seperti terjadi di PIK 1 dan 2. Masyarakat luas perlu mengetahui siasat licik bagaimana dengan dokumen-dokumen awal yang dipakai mengurus sertifikat ganda di kantor pertanahan? Semua berjalan sangat mudah, Oligarki cukup menyiapkan uang kecil pada orang tertentu yang memang puluhan tahun bergelut dengan pemalsuan dokumen palsu. Hasilnya sangat fantastis. Dengan metode khusus, kertas-kertas baru bisa berubah wujud menjadi kertas kuno. Sebelum kertas-kertas itu direkayasa, di atasnya sudah ditulisi nama pemilik tanah, alamat tanah serta ukurannya. Huruf-huruf yang dipakai disesuaikan dengan jenis mesin ketik yang ada pada era itu. Peta dan gambar tanah yang hendak dirampok itu, ditulis tangan dengan tinta kuno. Untuk bagian-bagian tertentu, adakalanya dibutuhkan tulisan tangan dalam dokumen. Meraka juga telah memiliki spesialisasi, orang yang terampil menulis miring yang rapi seperti tulisan-tulisan kuno di zaman Belanda. Dokumen-dokumen yang dipalsukan itu, bisa berbentuk rincik, girik atau pun tanah garapan dan sebagainya. Dalam pelbagai kasus, para birokrat negara di kantor pertanahan, sudah memiliki notaris favorit dan pilihan untuk ditempati, mengaminkan akte sesuai kehendak. Oligarki sudah siap pemilik sertifikat seolah - olah asli. Protes pemilik sertifikat asli ke kantor pertanahan mengenai sertifikat mereka yang digandakan, dengan enteng para birokrat negara tersebut mengatakan: “Wah, kita tidak bisa menolak permohonan yang lengkap dengan dokumen. Kami ini hanya bersifat pencatatan administrasi. “Bila kalian keberatan, silahkan gugat ke Pengadilan\". Sempurnalah kemenangan oligarki dalam merampok tanah-tanah milik siapapun bahkan tanah milik nega sekalipun bisa berubah menjadi milik oligarki. Celaka Negara ikut menjadi bagian dari perampokan itu. Selama ini, jarang sekali kita menyaksikan, birokrat negara yang dikenai pidana dalam pat gulipat perampokan tanah. Yang biasanya jadi korban adalah kepala desa, lurah atau camat serta beberapa orang di level managemen kantor para oligarki. Pemilik perusahaan, para oligarki tidak pernah tersentuh hukum, kendati segala kerakusan mereka terpenuhi dengan keuntungan dari hasil pat gulipat licik. Para pejabat di kantor pertanahan, juga tidak disentuh hukum pidana karena selalu beralasan bahwa apa yang mereka lakukan adalah diskresi administrasi negara. Di sinilah Paradoks Perampasan Tanah bukan hanya untuk usaha bisnis tetapi untuk menyiapkan hunian imigrasi dari Cina Daratan ke Indonesia. Dari sinilah sesungguhnya dahsyat dan liciknya mereka akan menguasai Nusantara Dari sinilah, persekongkolan jahat para pengianat negara dengan penjajah gaya baru yang sedang berlangsung di Indonesia. Diskusi ditutup dengan doa bersama penuh hidmat semoga tampil pemimpin negara yang mampu menyelamatkan negara dari kehancurannya. (*).
Tiga Tahun Cukup Transisi: Jokowi Memang Sial
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERLEPAS masih banyak kekurangan dan kelemahan KUHP baru yang memang harus terus dikritisi namun masalah akibat hukum dari KUHP baru terhadap KUHP lama juga patut diperhatikan dan dikritisi. Banyak yang berpandangan termasuk Kepolisian KUHP lama masih dapat dipakai walau KUHP baru sudah berlaku. Padahal semua sepakat bahwa alasan penggantian adalah karena KUHP lama merupakan produk dan bersemangat kolonial. Dasarnya Wetboek van Straafrechts ( WvS) Belanda. Atas alasan itu maka harus diperkecil ruang toleransi untuk memperpanjang masa berlaku. Menurut Pasal 624 UU No 1 tahun 2023 berlakunya KUHP baru adalah 2 Januari 2026. Artinya tiga tahun ke depan. Tiga tahun adalah waktu yang cukup untuk sosialisasi, penataan sistem, serta persiapan psikologis bagi pemberlakuan dan penerapan KUHP baru. Hal ini berbeda dengan lazimnya pengaturan perundang-undangan dimana UU berlaku saat aturan tersebut ditetapkan. Aturan peralihan menjadi penting untuk menghindari kekosongsn hukum. Untuk UU No 1 Tahun 2023 agak unik, sebab keberlakuannya panjang yakni tiga tahun. Narasi aturan peralihan mesti dicermati mengjngat masa transisi dinilai sangat cukup. Filosofinya adalah \"sudden death\" atas aturan lama. KUHP baru hanya memberi peluang menerapkan \"aturan yang lebih menguntungkan\" saat berada di ruang pengadilan. Artinya perubahan saat tahap peradilan berlaku asas \"lex mitior\" tersebut. Pada tahap proses kepolisian maupun kejaksaan belum ada komparasi untuk pilihan hukum. Lex mitior belum dapat diterapkan. Wajar jika Pasal 618 KUHP menyatakan : \"Pada saat Undang-Undang ini berlaku Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa\" Inti aturan peralihan ini menyatakan \"sedang dalam proses peradilan\" bukan lainnya sehingga dengan \"argumentum a contrario\" maka selain proses peradilan tidak berlaku asas \"lex mitior\" ini. Di luar proses peradilan harus melakukan penyesuaian atau batal demi hukum. Ketentuan Pasal 618 KUHP ini merupakan \"lex spesialis\" dari aturan atau prinsip umum Pasal 3 KUHP baru dan \"lex specialis derogat legi generali\" diterapkan aturan khusus. Di samping proses peradilan, khusus kasus Roy, Rismon, Rizal, Rayani, Rustam dan lainnya untuk Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan 160 KUHP ternyata memang mati atau gugur. Hal ini karena aturan baru yaitu Pasal 433 KUHP, Pasal 434 KUHP dan Pasal 246 KUHP ternyata \"sama dan atau lebih menguntungkan\". Jokowi Cs harus membuat laporan baru untuk menyesuiaikan dengan KUHP baru. Namun sialnya Jokowi Cs diingatkan lagi dengan asas \"lex temporis delicti\" yang \"non retroaktif\". Memang delik aduan absolut Jokowi Cs itu sejak awal juga sudah bermasalah, kontroversial, dan sangat dipaksakan. Maklum namanya juga \"kriminalisasi\". *) Bandung, 5 Januari 2026
POPULER
