ALL CATEGORY
Macan Asia Tenggelam di Laut Pantura Banten
Patriotisme Prabowo lebur tak tersisa bersama kasus pagar laut. Singa podium itu tak bernyali menghadapi Aguan. Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA PENETAPAN empat tersangka (Arsin, Kades Kohod dkk) terkait kasus pemagaran laut di Tangerang telah dipublikasikan oleh pihak kepolisian. Namun anehnya tidak dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan para tersangka, hanya sebatas pencekalan oleh pihak imigrasi. Perlakuan yang istimewa bagi tangan kanan Aguan, pemimpin tertinggi para pejabat pengkhianat di Republik tercinta ini. Wajar jika publik mulai curiga dengan pihak kepolisian yang berbelit belit dalam penanganan kasus tersebut. Nuansa tarik ulur dan kongkalingkong para herder Aguan dan oknum penegak hukum dicurigai karena sampai detik ini belum terjawab oleh penegak hukum, siapa yang memerintahkan pemagaran dan motif dari pemagaran tersebut. Mimpi besar Presiden Prabowo untuk menjadi tokoh Asia yang disegani dan diperhitungkan, terganjal oleh para pembantunya yang masih menghamba pada masa Jokowi. Maka jangan heran jika pidato Prabowo tidak linier dengan kebijakan yang dieksekusi oleh para menteri dan para penegak hukum baik KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian. Presiden Prabowo tidak menyadari bahwa Jokowi adalah makhluk yang paling licik di Republik ini. Jokowi mania terhadap kekuasaan dan sadis terhadap rakyat kecil lewat kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Beberapa di antaranya adalah menjadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai kedok untuk menggarong uang rakyat sebagaimana laporan PPATK bahwa dana PSN 36,68% menguap ke kantong kantong pribadi pejabat dan oligarki. Presiden Prabowo tidak sadar bahwa dengan mempertahankan kedekatannya dengan Jokowi akan menggiringnya ke tepi jurang untuk dikubur hidup hidup secara politik oleh kekuatan oligarki lewat tangga Jokowi. Di saat rakyat berteriak \"Adili Jokowi\", Prabowo malah memimpin yel yel dan teriakan di munaslub Gerindra dengan ucapan \"Hidup Jokowi\". Teaterikal ini menunjukkan seolah-olah Kabinet Merah Putih sedang menantang gelombang perlawanan terhadap tuntutan rakyat untuk \"Mengadili Jokowi\". Sebagian rakyat dan para tokoh memang masih menganggap bahwa ucapan- ucapan Prabowo terkait sanjungan pada Jokowi bagian dari taktik untuk meninggalkan Jokowi tanpa harus bergesekan, akan tetapi bagi publik itu langkah yang konyol mengingat Jokowi sudah terbukti menjadi satu satunya pemimpin yang ucapannya selalu bertolak belakang dengan perilakunya. Presiden Prabowo akan kehilangan momentum besar jika kasus pagar laut yang berdasarkan penelusuran disinyalir Aguan berada di balik semua pelanggan PSN PIK 2 ini tidak diselesaikan secara tuntas. Negara akan semakin tidak berdaya di hadapan oligarki jika gembong kejahatan penguasaan laut dan pantai tidak tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tindakan Aguan dkk tersebut sudah melampaui batas kewajaran sebagai warga negara yang seharusnya tunduk terhadap hukum, bukan menjadikan penegak hukum dan aparat sebagai alat untuk merampok negara. Pemagaran laut proses hukumnya tidak jelas, tidak berlanjut, dan terkesan mengambang. Bahkan sangat mungkin akan dihentikan menunggu rakyat lupa dan pecah konsentrasi. Kita tahu bahwa masalah utama dari inti kesewenangan ini adalah di daratan. Liciknya pemerintah hanya memberikan angin segar, memberikan permen pada rakyat yang sedang berteriak keras. Pemerintah hanya memproses sedikit dari PSN, yaitu sebatas pemagaran laut lalu rakyar eforia seolah masalah sudah selesai dan penguasa berpihak.pada rakyat. Padahal di balik itu semua PSN PIK 2 yang berupa daratan masih terus berlanjut dan terus dikembangkan. Inilah psikologis rakyat Indonesia yang mudah dikelabuhi, mudah dialihkan, mudah dipecah konsentrasinya. Selanjutnya masyarakat melupakannya dan tidak fokus pada masalah yang sebenarnya. Hal ini sudah terbaca oleh musuh kita, hingga mereka berpikir, biarkan saja, nanti juga berhenti sendiri, lupa dan perbanyak pengalihan isu. Presiden Prabowo sedang bermain, menari di atas generang yang ditabuh Jokowi sang psikopat yang menjadi sumber dari segala sumber masalah di negeri ini. The last one, tunjukkan taring macanmu Jenderal, jangan jadikan dirimu kucing.Rakyat sedang menunggu gebrakan dan manuver hebat. Kami tunggu di satu semester Kabinet Merah Putih. Bersuara, berjuang, bergerak bersama, semangat untuk Indonesia berdaulat. (*)
W0: Hidup Jokowi, WI: Mati Prabowo!
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BANYAK oposan Jokowi mencoba merapat kepada Prabowo dengan alasan Prabowo akan dapat bersama-sama menuntaskan masalah Jokowi. Terhadap pihak yang kritis dan tetap waspada diingatkan untuk bersabar atas \"strategi\" Prabowo yang pasti jitu. Kelompok kritis diminta percaya, nanti saatnya Prabowo akan menampilkan pilihan sesuai jati dirinya. Acara Muslimat NU di Surabaya dan HUT Partai Gerindra di Sentul menjadi jawaban bahwa menunggu \"strategi\" adalah sia-sia, Prabowo bukan sedang berstrategi tetapi telah menetapkan pilihan. Pilihan itu adalah \"Jokowi guru politik\", \"Hidup Jokowi\" dan \"Terimakasih Jokowi\". Sudahlah, para penunggu godot berhenti untuk menanti. Prabowo telah bersama Jokowi. Adili Jokowi merupakan tuntutan pasca lengser. Tuntutan itu tidak mungkin terealisasi selama Prabowo masih menjadi Presiden. Prabowo bertekad melindungi Jokowi yang tidak boleh diganggu dan dikuyo-kuyo. Prabowo pasang badan artinya sudah tidak pakai strategi-strategian lagi. Ia masih menggandeng Jokowi untuk sukses Pilpres 2029. Jokowi dan Prabowo sama-sama gila kuasa. Mahasiswa, ulama, ema-ema, dan para pejuang lainnya harus bersikap tegas. Prabowo bukan teman untuk bisa menghukum Jokowi. Ia menantang rakyat dengan upaya mencarikan posisi penting bagi Jokowi. Ketika rakyat ingin Jokowi bertanggungjawab atas kejahatannya, Prabowo justru memuliakan dan mencarikan jabatan tinggi untuknya. Prabowo telah memilih dan siap berhadap hadapan dengan rakyat. Sesungguhnya itu pilihan aneh dan bodoh. Prabowo menyempurnakan pengkhiatannya atas rakyat. Karakter yang sulit berubah. Mengkhianati keluarga Cendana yang telah membesarkan, berkhianat pada TNI hingga terkena sanksi, lari dari kepedulian umat yang tercedarai di KM 50, serta berkhianat dengan bernikmat-nikmat menjadi Menhan di tengah rakyat yang terengah-engah diinjak Jokowi. Stop kepercayaan kepada Prabowo. Saatnya membenahi perjuangan sendiri tanpa harapan palsu akan posisi dan kebijakan Prabowo. Ia bukan pemimpin rakyat, ia adalah produk dari bantuan curang Jokowi yang diyakini berijazah palsu. Prabowo dijepit oleh jasa Guru dan ejekan Wapres putra sang Guru. Presiden yang terjepit tidak mungkin merdeka atau mampu bertindak bebas. Omong gede menjadi kamuflase dari ketertekanan. Nyinyir manifestasi dari kerendahan intelektualitas. Dan merasa besar adalah cermin dari jiwa yang kerdil. Prabowo bukan orang hebat meski ngomong meledak-ledak. Tampilan dan obsesi hero seperti Soekarno menjadi bahan tertawaan. Seruan adili Jokowi tetap menggema bahkan semakin membesar dan merata. Rakyat tidak akan takut oleh unjuk pembelaan Prabowo. Rakyat akan terus mencari jalan agar Jokowi ditangkap dan diadili. Semakin Prabowo memproteksi, pasti semakin dicaci maki. Tidak mustahil ke depan muncul desakan agar Prabowo bersama Gibran dimakzulkan dan diadili. Keduanya adalah produk sesat dan jahat tangan Jokowi. Prabowo telah memilih bersama Jokowi bukan bersama rakyat. Ini keputusan yang sudah sangat jelas. Jika Prabowo tidak bertaubat dan berubah, maka rakyat bisa menumbangkannya. Hasrat menjadi Presiden lagi untuk tahun 2029 akan pupus dengan sendirinya. Prabowo menjadi kisah dari pemimpin yang diterkam oleh bayang-bayangnya sendiri. Hidup Jokowi, mati Prabowo.Masih ada kesempatan untuk berubah. Asal cepat. \"It\'s now or never, tomorrow will be too late\". (*)
Prabowo di Antara Pro-status Quo dan Pro-perubahan
Oleh DR. Anton Permana | Pengamat Geopolitik dan Pemerintahan SEMENJAK demo besar-besaran yang digelar kelompok mahasiswa pada tanggal 17 Februari 2025 dengan jargon “Indonesia Gelap”, publik cukup terhentak dan tersadar. Karena demo terjadi hanya sehari setelah rangkaian gegap gempita Rapimnas Partai Gerindra yang begitu megah dilaksanakan. Boleh dikatakan, yang hadir pada Rapimnas tersebut adalah keterwakilan penuh kekuatan dan simbol kekuasaan seorang Prabowo dari segi politik. Ribuan kader, kepala daerah, anggota dewan mulai dari pusat dan daerah, para ketua partai politik, hingga para mantan presiden, wakil presiden yang masih hidup (minus Megawati) semuanya hadir. Belum lagi kalau kita dengar dan ikuti semua rangkaian pidato serta statemen dari para tokoh sentral yang hadir seperti Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Bapak Jenderal TNI Purn. Prof. Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo. Bagaimana komitmen dua figur mantan presiden ini untuk mendukung penuh Prabowo, bahkan hingga untuk kembali maju jadi calon presiden di tahun 2029 mendatang. Dua dimensi politik yang cukup menarik dianalisis, game politik apa yang sedang bermain dari dua dimensi gap politik ini. Itu belum kita berbicara tentang semakin pedas dan kerasnya kritikan dari para kelompok oposisi dan kelompok pro-perubahan kelompok civil society. Yang dulunya hanya berfokus pada isu “Adili Jokowi dan keluarganya”, sekarang mulai bergeser ikut menyerang Prabowo dengan bahasa “Jenderal omon-omon”, pasca pidato “hidup Jokowi” dan ditunjuknya Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Danantara yang akan mengelola aset negara 900 Milyar USD. Ironisnya Jokowi baru saja dinobatkan oleh salah satu lembaga anti korupsi dunia yang terkenal OOCRP sebagai pejabat terkorup nomor 2 di dunia setelah Bashar Al Ashad, ex-Presiden Suriah. Setidaknya kita tentu sudah memahami, bagaimana perjalanan hidup dengan lika-liku jatuh bangunnya seorang sosok bernama Prabowo, mulai dari terlahir dari keluarga konglomerat, keluarga pejabat berpengaruh di zamannya, lalu berpindah-pindah tinggal sekolah di berbagai negara, masuk dinas tentara, menikah dengan anak Presiden Soeharto yang juga berkuasa waktu itu, sampai tragedi reformasi 98 terjadi. Sempat hijrah keluar negeri setelah diberhentikan dengan hormat dari kedinasan tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jendral. Meski pernah memimpin pasukan elit Kopassus yang paling disegani. Tidak hanya sampai di situ. Beliau juga diterpa issue pelanggaran HAM, lalu ikut konvensi partai Golkar namun kalah. Baru membuat partai politik bernama Gerindra. Maju di ajang Pilpres, baik jadi Cawapres bersama Megawati di tahun 2009, jadi Capres dua kali 2014 dan 2019 yang juga kalah oleh Joko Widodo. Baru kemudian pada tahun 2019 pasca kalah Pilpres, Prabowo kembali mengambil langkah politik yang membuat dunia pun kaget, bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi yang notabone adalah musuh bebuyutannya di Pilpres sebelumnya. Lima tahun menjadi tim Jokowi, kembali Prabowo membuat langkah politik yang menggemparkan dengan menjadikan Gibran anak Jokowi sebagai Cawapresnya meski dengan penuh drama dan kontroversi di Mahkamah Konstitusi, namun langkah politik ini akhirnya membuahkan hasil. Yaitu, beliau berhasil dan menang Pilpres dan sekarang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Sejak 20 Oktober tahun 2024 yang lalu. Perlu ketenangan dan ketelitian mendalam untuk merenungi apa sebenarnya yang terjadi terhadap diri Prabowo saat ini. Tapi yang jelas, selain perjalanan hidupnya yang begitu dramatis mirip drama Korea hingga akhirnya menuju puncak kekuasaan ini, kita juga mesti sadar dan objektif. Setidaknya ada beberapa kepribadian dalam diri Prabowo yang tentu sangat mempengaruhi cara berpikir dan bertindaknya sekarang yaitu ; jiwa tentara, jiwa pebisnis, jiwa politisi, jiwa pejabat, dan jiwa penguasa atau juga bisa jiwa seorang negarawan. Ketika jiwa tentaranya muncul, maka lahirlah statemen dan kebijakan patriotisme nasionalisme seperti bagaimana negara ini kuat secara militer dan pertahanan, disegani dunia internasional. Hingga untuk permasalahan PIK-2 pun ketika jiwa tentaranya muncul atas nama kedaulatan negara yang terganggu, beliau langsung mengerahkan TNI AL untuk membongkar pagar laut di pantai utara Banten-Jakarta. Ketika jiwa pebisnisnya muncul, maka lahirlah semangat kompromi dengan para pebisnis dan pengusaha (oligarkhi) bagaimana menghasilkan “cuan” dan win win solution untuk masing-masing pihak. Pajak PPN barang mewah naik 12 persen, namun upah buruh juga naik 6,5 persen pasca bertemu Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat di Istana Presiden. Ketika jiwa politisinya muncul, maka lahirlah kebijakan-kebijakan oportunis dan defensif dari dirinya, seperti menempatkan orang-orang kepercayaannya di beberapa jabatan strategis meski kadang tidak sesuai aturan hukum seperti posisi Mayor Teddy di Seskab dan lain sebagainya. Namun di satu sisi, sebagai politisi yang paham dengan “bargaining of political power”, untuk pengamanan kekuasannya, maka beliau juga mengakomodir lini kekuatan politik luar untuk menjabat meski juga kadang figur yang ditunjuk mempunyai rekam jejak kontroversial. Bahkan cenderung pro-status quo dan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga lebih menjadi kabinet balas budi alias “happy cabinet”. Nah baru sekarang, kembali muncul jiwa seorang pejabat, penguasa dan kenegarawannya, bagaimana kadang terlihat terlalu “naif” terhadap aturan-aturan dan kebijakan birokratif serta protokoler. Sehingga, mulai terjadi “gap komunikasi” dengan kelompok civil society. Semacam ada kekuatan labirin protokoler ala pejabat konservatif yang mengepung, memproteksi, semua saluran komunikasi terhadap dirinya dan dimensi di luar kekuasaan. Sehingga tak terasa, semakin hari membuat gap ini semakin dalam, tajam, dan menjauhkan Prabowo dari kelompok civil society yang seharusnya banyak berinteraksi dengan beliau agar tidak terjebak dalam cara berpikir kaca mata kuda dan juga sebagai perimbangan saluran informasi. Hal ini mulai terlihat, ketika terlontar kata-kata tak elok seperti “ndasmu” dan banyak lagi yang lain ketika dirinya mengomentari kritikan dari pihak luar kekuasaan. Padahal, seperti yang kita semua ketahui sebelumnya, hal seperti ini bukanlah sifat dan jati diri seorang Prabowo. Beliau terkadang memang terlihat tempramental namun beliau selalu welcome terhadap semua kritik dan menyukai diskusi ilmiah dan intelek. Kesimpulannya dari kondisi ini, apakah Prabowo sekarang posisinya sudah larut dalam kelompok pro-status quo atau pro-perubahan, setidaknya kita bisa mengelompok kannya ke dalam tiga hal cluster analisis politiknya sebagai berikut: Pertama, bisa jadi Prabowo saat ini memang sudah larut dalam pusaran kekuasaan yang membutakan. Karena, kalau kita lihat inner cycle dan power yang mengitarinya saat ini memang dominan dan hampir full dengan kekuatan lama / status quo. Sehingga segala informasi, komunikasi, tentu sudah terkooptasi sehingga mudah membentuk persepsi seorang Prabowo secara perlahan namun presisi. Karena secara teori dalam rumus komunikasi, persepsi terbentuk karena dominasi input informasi. Ibarat teko, kalau diisi kopi ya keluar kopi, kalau diisi teh ya keluar teh. Asumsi ini yang akhirnya membuat kelompok civil society yang awalnya hanya fokus pada isu “adili Jokowi” sekarang mulai “marah” dan menggeser moncong meriamnya kearah Prabowo. Karena menganggap Prabowo adalah “boneka” nya Jokowi dan oligarkhi. Cuma yang harus jadi perhatian adalah apakah sudah semudah dan secepat itukah kita menjustifikasi sebuah kejadian dimana masa jabatan seorang Prabowo pun masih berjalan 100 hari? Ditambah lagi kalau dikaitkan dengan dinamika politik kekuasaan yang penuh dengan trik intrik jebakan serta cipta kondisi invisible hand. Kedua, bisa juga karena Prabowo basiknya adalah tentara, dan juga sekarang otomatis menjadi seorang negarawan. Ada keinginan baik beliau untuk rekonsiliasi semua lini kekuataan demi rasa persatuan dan kesatuan. Kedengarannya memang sedikit naif, namun potensi ini ada dalam jiwa seorang Prabowo. Bagaimana mentalitas dan spirit nasionalisme tentaranya ingin membangun rasa kebangsaan bersama, membangun bersama-sama dan menjauhi perpecahan. Apalagi Prabowo menyadari di dalam negara demokrasi itu sangat penting sebuah konsolidasi elitnya. Kalau elit politiknya kompak dan solid, maka pemerintahannya akan stabil. Untuk itulah, Prabowo mencoba merangkul semua cabang kekuasaan elit dan kelompok agar stabilitas pemerintahannya terjaga dan terkonsolidasi. Ketiga, sebagai seorang politisi, pembaca buku kelas dunia dan juga memiliki ilmu sandhi yuda. Prabowo tentu juga sudah memahami, serta mempunyai hitungan politik sendiri. Kalau dalam militer ada namanya rencana kalkulasi tempur relatif terhadap sebuah pertempuran. Bisa jadi ketika Prabowo mengatakan yel-yel “Hidup Jokowi” juga adalah berupa bentuk pesan Sandi Yudha, untuk menenangkan Jokowi yang mulai terjepit, tertekan fase isue PIK-2, pemangkasan anggaran IKN, pembatasan gerak Gibran, dan secara perlahan satu persatu mata rantai jaringan Jokowi di militer dan pemerintahan mulai dipreteli. Dan bisa juga, kenapa Jokowi yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Danatara untuk menjegal secara halus Erick Tohir yang disinyalir akhir-akhir ini mulai melakukan banyak gerakan yang “aneh”. Toh tujuan Danantara didirikan juga salah satunya untuk memutus mata rantai dan kuasa BUMN yang terlalu full power dan rentan digunakan untuk kepentingan kelompok Peng-Peng (Penguasa-Pengusaha). Yang perlu juga jadi catatan khusus bagi kita semua adalah Prabowo juga sudah pasti tahu bahwa tipikal seorang Jokowi yang berdarah dingin, “licik” ala politiknya di Solo, dan sampai saat ini bagaimanapun tentu masih punya dukungan kuat dari para oligarkhi yang happy di zamannya. Dan Prabowo pasti belum mau berbenturan langsung dengan Jokowi untuk saat ini. Tidak ingin Jokowi merasa terancam dan membuat serangan balik. Mudah bagi seorang Jokowi saat ini melakukannya. Dan itu resiko besar terhadap stabilitas kekuasaannya. Ditambah, Gibranlah otomatis yang akan mengambil kesempatan besar dari semua itu seandainya terjadi hal buruk yang membuat Prabowo lengser, sesuai pasal 8 UUD 1945. Artinya, Prabowo tentu juga sudah menghitung kalkulasi kekuatan politik, logistik, jaringan, dukungan, hingga juga kekuatan-kekuatan para musuh, kawan, lawan, maupun segala bentuk anasir kekuatan baik luar dan dalam negeri yang mengancam dirinya. Dan mesti disadari, tidak mudah untuk mengkonsolidasi itu semua. Belum lagi kalau berbicara mekanisme IFF (identification friend or foe) orang-orang di sekelilingnya. Setidaknya secara normatif, butuh waktu ideal 2-3 tahun untuk seorang Presiden mengkonsolidasi kekuatan dan kekuasaan politik berada penuh dalam kendalinya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan, baru jadi Presiden lalu bisa berbuat apa saja dan seenaknya. Apalagi kalau kita berbicara tentang Indonesia yang kerusakannya sudah terjadi di semua lini. Sendi-sendi vital negara kita saat ini, masih dibawah kontrol kekuasaan kelompok oligarkhi. Mulai dari energi, telekomunikasi, impor pangan, impor BBM, listrik, tambang, pelabuhan, transportasi, yang apabila semua disabotase serentak bisa melumpuhkan negara ini. Sedangkan pemerintah masih terlilit permasalahan hutang, dan secara SDM pejabat dan birokratnya pun juga secara loyalitas tentu masih terkooptasi kekuatan lama status quo. Belum lagi, kalau kita berbicara infrastuktur alat negara seperti TNI/Polri, BIN, Kejagung, KPK, MK, MA, yang boleh dikatakan 80 persen masih dijabat personal kekuatan lama status quo era Jokowi. Padahal, institusi ini adalah jantung dan tangan kakinya seorang Presiden. Artinya, seorang Prabowo pasti sudah menghitung ini semua. Dan pengalamannya pun sudah mengajarkan, “Jangan pernah bertempur, sebelum pertempuran itu secara kalkulasi pertempuran relatif akan kita menangkan”. Maksudnya adalah : Ada kemungkinan, Prabowo saat ini belum bisa berbuat banyak mengimplelentasikan semua strategi kebijakan dan programnya. Karena kekuasaan penuh belum berada di tangannya. Sebagai tentara yang tentu paham operasi Sandi Yuda, tentu Prabowo sudah menyiapkan langkah-langkah taktis dan strategis untuk ini. Jadi kemungkinan, Prabowo untuk sementara waktu “ikut arus” dulu juga masih bisa relevan mengingat masa jabatannyapun baru 100 hari. Masih banyak kemungkinan besar bisa terjadi di kemudian dalam politik. Ketiga cluster analisis di atas, semua punya potensi dan dasar argumentasi yang seimbang. Namun yang perlu kita pahamkan bersama adalah, tolong bedakan antara ; Kebijakan dan program apa yang dilakukan Prabowo yang salah dan menyakiti hati rakyat dengan kebijakan dan program apa yang “belum atau seharusnya” dilakukan Prabowo sesuai harapan (hope) kita. Ini harus dibedakan agar tidak kehilangan objektifitas. Kalau ada kebijakan dan program Prabowo yang menyakiti hati rakyat, maka wajar rakyat akan marah dan mengkritisinya. Namun, kalau harapan kita Prabowo begini, begitu, seharusnya begini begitu namun bekum terwujud, maka hal itu lain soal. Kita tidak bisa menjustifikasi orang lain salah kalau tidak sesuai dengan kehendak dan harapan kita? Apalagi berbicara tentang kebijakan Presiden yang sudah pasti ada SOP dan mekanismenya serta skala prioritasnya. Masih panjang waktu bagi seorang Prabowo untuk mewujudkan segala cita cita dan niat baiknya yang selalu berapi-api disampaikan kepada publik. Kita tinggal menunggu dan mengamati. Apakah, Prabowo akan tetap larut bersama kelompok pro status quo atau itu semua hanya bahagian strategi sampai kekuasaan full penuh di tangannya baru perlahan melakukan perubahan/l-perubahan terbaik untuk bangsa dan negara kita. Insya Allah. (*)
Selamat Datang Pahlawan Kesiangan
PERLAHAN tapi pasti, perubahan itu akan terjadi. Tentu saja berubah ke arah yang lebih baik. Sebelumnya Jokowi telah menciptakan kelompok eksklusif rezim yang solid, rapat, antikritik, dan ketika terdesak mereka menyanyikan lagu yang sama, \"tenggelamkan oposisi\". Mudah saja memusuhi dan mengubur kaum kritis, sematkan saja pada mereka anti-NKRI, rasialis, dan barisan sakit hati. Para loyalis pun bersorak sorai. Kebencian langsung memuncak hingga ubun ubun. Sumpah serapah digelontorkan ke kelompok oposisi Sosok yang paling getol memusuhi rakyat adalah Luhut Binsar Panjaitan, mantan tentara yang dipercaya Jokowi menjadi loyalis buta tuli selama 10 tahun berturut turut. Setidaknya ada 57 jabatan strategis ada di pundak dan punggungnya. Ia hardik siapapun yang mengkritik Jokowi. Ia kumandangkan di depan umum, \"siapapun yang mengganggu pemerintah, akan dibuldoser\". Sebuah narasi yang mengandung permusuhan dan penghinaan. Jauh sebelum itu, saat awal-awal Jokowi merapat ke negeri komunis, saat publik mengingatkan agar tidak terlalu dekat dengan Cina, Luhut mengatakan \"Bisa apa kita di depan Cina,\". Inilah ungkapan rendah diri, inferior, tak berdaya, dan bermental jongos. Luhut juga pernah mengusir orang-orang kritis dengan narasi, \"Yang tidak suka pemerintah silahkan pergi ke negara lain.\" Sebuah ungkapan yang arogan dan sok kuasa. Sudah terbiasa, Luhut kalau ngomong ceplas ceplos, lugas, dan tanpa basa basi. Sebagian orang ada yang menyukainya. Akan tetapi sebagian besar yang lain mengaku muak. Apalagi ketika ucapan itu disampaikan tanpa adab yang baik, data dan fakta yang akurat, maka itu hanyalah nggedabrus, asal keras, asal berisik. Kini, sekuat kuat Jokowi, akhirnya tumbang juga. Meskipun terjungkalnya tidak seperti di Pakistan dan Korea Selatan. Yang penting Jokowi sudah tamat. Gerakan oposisi mulai mendapat tambahan energi. Makin banyak orang yang berani bersuara lantang tentang kejahatan Jokowi. Menggunungnya utang dan rekayasa hukum, adalah kelakuan Jokowi yang sulit dimaafkan. Meski Jokowi berusaha bangkit, akan tetapi Luhut tampaknya jeli melihat nasib Jokowi yang sulit tertolong. Kemarahan rakyat semakin membara setelah membaca dan melihat apa yang dilakukan Jokowi selama menjadi presiden. Jokowi bergumul dengan oligarki, bermesraan dengan China untuk memuluskan kepentingan keluarga dan kroninya. Rakyat disogok dengan sembako dan uang tunai. Pandangan mata rakyat, disamarkan dengan penampilan sederhana, ndeso, dan innocent. Tapi, kebenaran tetap kebenaran, meskipun ditutup dengan kepalsuan. Pengadilan rakyat atas kelakuan Jokowi, hanya soal waktu saja. Kejahatannya sudah melampaui batas. Luhut sadar. Ia harus berbenah dan menyelamatkan diri agar tidak tergulung kemarahan rakyat. Ia mulai membersihkan diri dengan menulis di medsos menyalahkan kebijakan rezim yang lalu, di mana ia ada di dalamnya. Ia mau cuci tangan dengan seakan akan kritis dan peduli. Ia sampaikan bahwa dana bansos tak tepat sasaran. Jumlah yang seharusnya disalurkan Rp500 triliun, kata Luhut, ada Rp250 triliun yang menguap. Luhut yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dalam unggahan akun Instagram pribadinya, mengatakan dari total bansos Rp 500 triliun yang dikucurkan dalam lima tahun terakhir, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Katanya banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat, justru yang mendapatkan bansos. Demikian jalur evakuasi upaya penyelamatan diri Luhut. Ia tiba-tiba menjadi orang kritis, bijaksana, dan peduli pada penderitaan rakyat. Khotbah yang sungguh tak ada gunanya. Lagumu seperti pahlawan kesiangan saja, wahai Luhut. Engkau lupa, rakyat memantau gerak gerikmu. (*)
Konfigurasi Arab, Abdullah, El-Sisi, dan
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior RAJA ABDULLAH (Yordania), \'khusyuk\' memperhatikan Presiden AS Donald Trump bicara. Gesture \'sang raja? Penuh hormat, rasa segan, berikut tangan tersilang di atas paha. Mimik Raja Abdullah, seperti bimbang! Gambar adalah \"sejuta\" makna. Sementara Trump dalam kunjungan Abdullah ke AS (11 Pebruari), duduk menghadap ke depan, lepas, tanpa beban. Soal Gaza? Ya masa depan Gaza menjadi pembicaraan keduanya. Termasuk relokasi yang diinginkan Trump terhadap dua juta rakyat Palestina ke Yordania dan Mesir. \"Perangkap\" perdamaian: Israel-Mesir 1978 di Camp David, Israel-Yordania 1994, Israel (Maroko, UEA-Sudan) di \"Abaraham Peace\" 2020, dan nyaris Israel-Arab Saudi (2023). Membuat negara-negara Arab menghadapi pilihan mustahil terhadap \"Trump Plan\" menyangkut Gaza. Posisi rentan di antara (Mesir, Yordania, Arab Saudi), Raja Abdulah-lah yang paling \'tertekan\'. Kunjungan \'tergesa\' Abdullah kepada Trump disinyalir, adalah sebentuk \"pressure\" \'chapter\' Gaza. Sementara, Presiden Abdel Fattah El-Sisi (Mesir) sejauh ini telah menolak mengunjungi Washington (AS). Selagi Donald Trump tetap pada rencana \"Trump Plan\" menyangkut relokasi warga Gaza. Meski sempat terlontar ungkapan PM Israel Benyamin Netanyahu. \"Tanah Arab Saudi\" masih luas. Di mana penduduk Gaza (Palestina) bisa membuat negara di sana. Disinyalir, cetusan ini, sejatinya telah dibicarakan oleh Netanyahu-Trump. Wallahuallam. Suksesor Raja Hussein (baca: Raja Abdullah) ini, dalam posisi sulit. Antara menerima permintaan Donald Trump, dan menolaknya. Perjanjian \"Wadi Araba\" yang ditandatangani Raja Hussein (1994) dengan Israel. Yordania mendapat bantuan milyaran dolar dari AS, sebagai kompensasi perdamaian. \"Rayuan\" lain yang memikat, dari bantuan itu, Yordania mendapatkan keringanan utang. Posisi Arab Saudi, jauh lebih ringan dibanding Mesir dan Yordania di mata AS (Trump). Meskipun, sebelum 7 Oktober 2023 (Serangan Hamas ke Israel), Arab Saudi-Israel tengah \"dalam perjalanan\" normalisasi hubungan. Trump tidak akan \"semena-mena\" menekan Arab Saudi untuk menyetujui \"Trump Plan\", menyangkut masa depan Gaza. Pelajaran 1973 (embargo minyak) Arab Saudi terhadap AS dan sekutunya, membuat Trump akan lebih \"hati-hati\" terhadap Arab Saudi Arab Saudi adalah \'remote\' dan \"finishing touch\" menyangkut isu Palestina. Mesir yang merupakan sekutu kental AS di Timur Tengah juga tidak mudah bagi Trump untuk mendapat stempel \"yes\" menyangkut Gaza. Sekalipun telah memperoleh lebih dari 87 milyar dolar bantuan AS. Sejak kesepakatan Camp David (AS) ditandatangani Presiden Anwar Sadat dan PM Israel Manachem Begin. Posisi tawar Mesir jauh lebih baik, ketimbang Yordania terhadap AS. \"Simbiosa mutualisme\", Mesir-AS menyangkut keamanan Israel adalah perbatasan Rafah. AS sulit menekan Abdel Fattah El-Sisi (Presiden Mesir), karena kekuatan Ikhwanul Muslimun di negara Sphinx ini sangat dominan. AS bergantung pada El-Sisi untuk menjamin keamanan Israel. AS-Israel sempat cemas ketika Pemilu demokratis Mesir 2012 memenangkan tokoh Ikhwanul Muslimun, Muhammad Mursi (Presiden ke-5). Setahun setelah dia menjabat (2013). Tokoh militer Abdel Fattah El-Sisi menggulingkannya dalam sebuah kudeta militer. Muhammad Mursi yang memenangkan 51,7 persen suara dalam Pemilu paling demokratis di Mesir. Akan membuat relasi, mempermudah dan \"buncah\" aliran senjata pintu Rafah ke Hamas (Palestina). Tak salah, bila Abdel Fattah El-Sisi berkeras tidak akan mengunjungi Donald Trump di Washington. Bila \"Trump Plan\", tetap diterapkan dan dijalankan oleh AS. El-Sisi, pun juga akan terancam oleh gerakan fundamental (kuat) di Mesir yang mendukung Palestina. Gerakan Ikhwanul Muslimun dan gerakan garis keras lainnya, akan membahayakan kedudukan El-Sisi. Konfigurasi kepemimpinan Mesir diyakini, kembali akan berubah. Bila bukan El-Sisi yang memegang tampuk Presiden. KTT Arab 27 Pebruari mendatang di Kairo (Mesir), akan menjadi tolok ukur. Akan menjadi daya nalar, sejauh mana sikap setiap anggota Liga Arab terhadap \"Trump Plan\" saat ini. Sejauh mana AS-Israel mampu memecah belah Arab, lewat \'pikatan\' bantuan ekonomi, bila mau berdamai dengan Israel dan \"lupakan\" negara Palestina. Selaku pengamat, saya memprediksi. Pengusiran warga Gaza ke negara lain, bukanlah akhir dari segalanya. Ini justru akan menjadi awal dari \"kengerian\" ekstreem. Bangsa Palestina (Hamas, Fatah, PIJ), mungkin akan memaklumi Trump (pihak luar) atas tindakan ini. Namun, bangsa Palestina tak akan pernah memaafkan Mesir, Yordania, dan seluruh negara Liga Arab yang membiarkan mereka \"pergi\" dari tanah yang dipijaknya. Raja Abdullah tahu, betapa berbahayanya meng-iyakan \"Trump Plan\" bagi kedudukannya sebagai Raja. Mengingat 35 persen rakyat Yordania adalah keturunan Palestina. (*).
Adili Jokowi Makzulkan Gibran
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETIKA Prabowo adalah Jokowi dan Jokowi adalah Prabowo maka rakyat sudah kehilangan harapan. Bagaimana bisa seorang Presiden tidak peduli atas kejahatan politik yang dilakukan oleh seorang mantan Presiden. Presiden Prabowo tidak diberi amanah oleh rakyat untuk melindungi kejahatan hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk mantan Presiden Jokowi. Acara HUT ke 17 Partai Gerindra di Sentul 15 Februari 2025 telah membongkar aib Ketum Partai yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Terlepas bahwa jabatan Presidennya didapat secara halal atau tidak, Prabowo telah membuat tiga langkah kontroversial yang sekaligus bunuh diri, yaitu : Pertama, pengakuan bahwa \"kita begini\" karena bantuan Presiden ke 7 Jokowi. Makna dalamnya adalah bahwa Prabowo menjadi Presiden itu atas bantuan Jokowi. Presiden Jokowi saat itu diduga kuat \"all out\" menggerakkan aparat, menyimpangkan dana Bansos, merekayasa Sirekap, serta mengolah lemhaga survey. Kedua, pengakuan \"tulus dan konsisten\" bahwa Jokowi adalah guru politik Prabowo. Prabowo akan selalu berkhidmah dan melindungi guru politiknya. Sejalan dengan pernyataan di Muslimat NU tentang tidak mau berpisah, menjadi tekad untuk selalu bersama berdua baik dalam suka maupun duka, sehidup semati, dan cinta sampai ke ubun-ubun. Wo and Wi. Ketiga, teriakan histeris Prabowo \"Hidup Jokowi\" sama saja dengan pekik \"Mati Prabowo\". Di tengah arus deras tuntutan \"Adili Jokowi\" bahkan \"Hukum Mati Jokowi\" Prabowo melawan arus dengan \"Hidup Jokowi\". Inilah model bunuh diri Prabowo. Sikap emosional dan kurang peka pada suara hati nurani rakyat. 100 hari wafatnya aspirasi dan redupnya demokrasi. Kalimat kasar \"Ndasmu\" yang ditujukan kepada pengeritik justru menggambarkan kekosongan \"Ndasku\". Tudingan Prabowo dikendalikan Jokowi itu bersandar pada sinyal-sinyal politik yang dibuatnya sendiri seperti komposisiMenteri, persetujuan personalia Pimpinan KPK, titipan Gibran, mempertahankan Bahlil, tetap dengan RRC, serta pembelaan mati-matian pada Jokowi. Indonesia dibuat gelap oleh Jokowi. Harapan habis gelap terbitlah terang hanya angan-angan. Prabowo membuat Indonesia tetap gelap, bahkan lebih gelap. Tidak tertolong oleh model retreat-retreat. Reatreat Menteri dan kini Kepala-Kepala Daerah di Akmil Magelang hanya pemborosan uang negara. Piknik menuju ke ruang gelap-gelapan. Masyarakat marah, mahasiswa tidak mungkin diam. Ada waktu omon-omon akan mendapat perlawanan dan perlawanan itu pasti semakin serius. Isu bergeser dari sekedar adili Jokowi menjadi adili Jokowi dan makzulkan Prabowo Gibran. Prabowo adalah Jokowi.Jokowi adalah Prabowo.Gibran itu anak Jokowi.Diasuh oleh Prabowo.Aku dan kamu bersatu.Membuat Indonesia gelap dan semakin berdebu. *) Bandung, 18 Februari 2025
Lepaslah Foto Panglima Besar Jenderal Sudirman, Ganti dengan Foto Joko Widodo
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih FOTO Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Sudirman terpampang dengan anggun diapit Merah Putih dan Bintang Lambang seorang Jenderal di salah ruangan kediaman Prabowo Subianto. Kalau benar Prabowo Subianto mantan tentara, masih mau menghargai perintah Panglimanya dan ingat sejarah perjuangannya, harus paham Jendral Sudirman dari foto terpampang mengatakan : \"Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara disiplin harus di pegang teguh.... Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang dan siapapun juga\" (Jogjakarta 12 November 1945). \"Hendaknya perjuangan kita harus didasarkan atas kesucian, dengan demikian perjuangan kita selalu merupakan perjuangan antara jahat melawan suci dan kami percaya bahwa perjuangan suci itu senantiasa mendapatkan pertolongan dari Tahun\". (Jogjakarta, 18 Desember 1945).. \"Tentara akan hidup sampai akhir zaman, jangan menjadi alat oleh suatu badan atau orang\". (Jogjakarta, tanggal 27 Mei 1946). \"Kami Tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara\". (Jogjakarta, 9 Februari 1946). \"Jangan sekali kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat Nusa, Bangsa dan Agama.\" \"Tentara kita jangan sekali kali mengenal sifat dan perbuatan menyerah pada siapapun juga yang akan menjajah dan menindas kita kembali\" (Jogjakarta, 9 April 1946) \"Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan. Sejengkal tanah pun tidak akan diserahkan kepada lawan, tapi akan kita pertahankan habis habisan\" (Jogjakarta 25 Mei 1946). Sangat jelas perintah Jenderal Sudirman tentara jangan melacurkan diri menjadi : \"Alat oleh suatu badan atau orang\"\"Menyalahi janjinya menjadi penghianat Nusa, Bangsa dan Agama\"\"Menyerah pada siapapun juga yang akan menjajah dan menindas kita kembali\"\"Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara RI yang telah di diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan dan ;\"Sejengkal tanah pun tidak akan di serahkan kepada lawan, tapi akan kita pertahankan habis habisan...\" Prabowo Subianto tetap terikat sebagai tentara dengan Sumpahnya (Sumpah Perwira, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga) sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional. Cobalah Presiden Prabowo Subianto, ada waktu menepi merenungkan apa yang baru terjadi menyanjung bahkan ikrar tidak bisa di pisahkan dengan komprador dan agen Oligarki ( RRC ) orang yang berbahaya sebagai penghianat negara yang telah membentangkan karpet merah dan terlibat dalam eksploitasi penindasan, pengusiran kaum pribumi dengan paksa dari tempat tinggalnya. Seorang Presiden menyandang bintang empat, terkesan melawan seorang Panglima Besar Jendral Sudirman tanpa merasa bersalah bahkan merasa benar dari jalur sumpahnya baik sebagai Presiden atau TNI . Kalau tidak sanggup instrospeksi, memperbaiki diri dan kembali pada Sumpahnya sebagai Presiden dan Jenderal (Purnawirawan). Sebaiknya lepas (copot) foto Panglima Besar Jenderal Sudirman yang terpampang di rumah, silahkan ganti dengan foto Joko Widodo. (*)
Prabowo Masuk Perangkap Jokowi
Indonesia gelap, di balik yel-yel \"terima kasih Jokowi, infiltrasi sempurna Jokowers untuk mengubur Prabowo sebelum 2029. Oleh Ida N Kusdianti| Sekjen FTA DRAMA di negara ini terus berlanjut. Skenario demi skenario dilancarkan untuk membungkam isu-isu besar yang menjadi pekerjaan rumah (PR) berat bagi para penegak hukum. Dari kasus Hasto yang tak kunjung selesai sampai mundurnya kejaksaan agung dalam penanganan pagar laut menunjukkan hegemoni oligarki yang secara simbolik diwakili oleh Aguan telah mengangkangi lembaga lembaga hukum direpublik ini. Penegak hukum menghadapi Arsin yang selevel kepala desa saja tidak mampu bahkan Arsin masih bisa sesumbar dan merasa sebagai korban atas kasus yang menimpa dirinya sebaga makelar tanah dan pembuatan surat fiktif dasar keluarnya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat di atas laut Tangerang. Presiden Prabowo sedang menari dalam gendang hipnotis para menteri titipan Jokowi yang bercokol di kabinetnya.Presiden Prabowo sedang dibuatkan kubur oleh Jokowi lewat para pengkhianat yang berada di circle demi Gibran di 2029 untuk melanjutkan misi taipan mencaplok Republik ini secara sempurna. Aksi mahasiswa 17 Februari 2025 dengan tagline \"INDONESIA GELAP\" di Jakarta dan Surabaya merupakan bentuk protes dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan Munaslub Partai Gerindra yang meneriakkan yel-yel \"Terima kasih Jokowi\". Di sisi lain banyak bermunculan spanduk-spanduk di berbagai kota yang meminta Jokowi untuk diadili akibat selama memerintah lebih berpihak kepada oligarki dibandingkan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa aksi mahasiswa ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas untuk menuntut perubahan dan akuntabilitas dari pemerintah. Mahasiswa dalam beraksi protes dan kritik terhadap pemerintah selalu dilakukan secara damai dan konstruktif, serta tidak melanggar hukum dan norma-norma sosial yang berlaku.meskipun seringkali diperlakukan tidak manusiawi oleh para aparat kepolisian yang sejak dipimpin Jokowi menjadi lembaga pemerintah yang paling arogan di Republik ini. Unjuk rasa di Indonesia Timur seperti Papua yang menolak program makan gratis adalah sebuah realisme \"Anak ayam mati di lumbung padi. Itulah Papua\" mengingat Papua adalah daerah yang mempunyai tambang emas tapi rakyatnya hidup dalam kemiskinan karena sumber daya alamnya dipecundangi oleh para pejabat dan taipan di republik ini. Rakyat Papua tidak butuh makan gratis tetapi butuh pendidikan gratis. Sepertinya kita tidak bisa berharap berlebihan terhadap pemerintah yang selalu memberikan narasi surga tetapi pada saat yang hampir bersamaan narasinya terbantahkan oleh ucapannya sendiri. Presiden Prabowo terlalu lugu dalam bersikap terhadap orang yang dinobatkan masuk nominasi tokoh terkorup dunia ini. Presiden Prabowo tidak menyadari bahwa apapun dilakukan Jokowi adalah untuk anaknya di 2029 untuk menyempurnakan misi oligarki yang punya agenda besar menjadikan Indonesia secara utuh dalam kekuasaannya. Jangan kotori jiwa patriotmu dengan candaan candaan yang tidak berarti, jenderal! Teriakan yel yel terima kasih Jokowi adalah candaan yang menyakiti demokrasi yang telah dipecundangi oleh rezim Jokowi. Jangan pancing kemarahan rakyat, Jangan berlagak tidak mendengar jeritan rakyat Banten korban keangkuhan dan kebiadaban Aguan. Ingat tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan rakyat jika perut mereka kosong akibat sumber daya alamnya dirampok oleh para oligarki dan pejabat pengkhianat di republik ini. Jika penguasa menebar angin pengkhianatan, maka rakyat akan menjadi badai yang siap meluluhlantakkan kebiadaban kalian. Akumulasi dari kekecewaan rakyat, selama.1.dekade muncul fenomena hebat di X ketika tagar #KaburAjaDulu jadi trending dan menggema. Inilah bentuk kekecewaan rakyat, kekecewaan kaum muda, rasa frustasi Gen Z yang sudah muak dengan kondisi bangsa saat ini. Ini tidak.bisa dianggap remeh. Pemerintah harus menanggapi hal ini dengan serius, jangan lontarkan bahasa sinis seperti.yang dikatakan Bahlil Bin Bahlul. Nasionalisme? Apa ukurannya bagi warga negara yang belajar / bekerja di luar negeri dianggap tidak punya rasa nasionalisme? Menggelikan. Pemerintah harus mau mengkaji kritik dari Gen Z, karena di pundak merekalah nasib bangsa ini akan ditentukan. Anak emaskan generasi Indonesia sendiri bukan menganakemaskan TKA China dan para perampok SDA. PR untuk pemerintah, hentikan kekonyolan, sadar dan berhenti menari di atas genderang Jokowi. Berjuang tanpa batas untuk Indonesia berdaulat. (*)
Ndasmu-Ndasku dalam Nafsu Kemauanku dan Kemauanmu
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJAK ditandatanganinya 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Indonesia dan Tiongkok dalam pertemuan Belt and Road Initiative (BRI) di Beijing pada 26 April 2019, muncul berbagai kekhawatiran mengenai dampak investasi asing terhadap kedaulatan ekonomi dan kepemilikan aset strategis di Indonesia. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai proyek infrastruktur, energi, dan pengembangan kawasan industri, yang disebut-sebut akan mempercepat pembangunan nasional. Namun, sebagian pihak mempertanyakan sejauh mana investasi ini menguntungkan rakyat Indonesia dan apakah ada risiko dominasi ekonomi oleh pihak asing. Salah satu kebijakan yang menimbulkan perdebatan adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Pemerintah menyatakan bahwa UU IKN bertujuan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur guna mengurangi beban Jakarta dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Sementara itu, UU DKJ mengatur tata kelola Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota, dengan konsep aglomerasi yang mencakup Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Namun, kritik muncul bahwa kebijakan ini justru membuka peluang bagi kelompok oligarki dan investor asing untuk menguasai kawasan strategis. Beberapa analis menyoroti bahwa dalam UU DKJ, Pasal 55 Ayat 3 menetapkan bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden, yang dianggap memberikan kewenangan besar terhadap pengelolaan kawasan tersebut. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), berbagai proyek infrastruktur dikembangkan, termasuk yang berlokasi di kawasan pesisir. Salah satunya adalah proyek Pantai Indah Kapuk (PIK), yang disebut-sebut sebagai salah satu bentuk investasi properti besar yang melibatkan pengusaha terkemuka. Ada kekhawatiran bahwa proyek ini mengancam kedaulatan negara. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kepemilikan lahan di kawasan pesisir semakin didominasi oleh kelompok sering, memicu pertanyaan tentang keberpihakan kebijakan ini terhadap rakyat (kaum pribumi) Dalam konteks geopolitik, banyak negara mengkhawatirkan strategi ekspansi ekonomi Tiongkok yang dikenal sebagai lebensraum (perluasan wilayah ekonomi) dan frontier (penguasaan wilayah strategis untuk kepentingan ekonomi dan politik). Sejumlah analis berpendapat bahwa proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok bisa menjadi alat bagi negara tersebut untuk memperluas pengaruhnya untuk menguasai Nusantara. Di Indonesia, proyek-proyek yang melibatkan Tiongkok, baik melalui skema Belt and Road Initiative (BRI) maupun investasi langsung, sering kali dikaitkan dengan potensi ketergantungan ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko mengancam kedaulatan nasional Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara investasi asing dan kedaulatan nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak justru merugikan kepentingan rakyat dan menguntungkan segelintir elit ekonomi (oligarki). Pidato Presiden Prabowo Subianto di berbagai kesempatan masih melayang kesana lemari, terperangkap bingkai narasi kosong Ndasmu - Ndasku dalam nafsu kemauanku dan kemauanmu. Hilang fokus, tanpa langkah riil, jangan banyak omong, bertindak, berbuat, berpihak dan lindungi masyarakat lokal (pribumi) dari bencana pengusiran dan pemusnahan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa rezim berjalan adil dan berkelanjutan. (*).
Prabowo Bawa Rakyat ke Alam Mimpi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH teriak dengan semangat luar biasa \"Hidup Jokowi..!\" maka mulailah harapan rakyat berubah jadi mimpi dan ketika terbangun ternyata Prabowo itu tidak nyata. Menjadi makhluk bayang-bayang yang terbang menyerupai Voldemort dalam ceritra Harry Potter. Tidak membahagiakan. Mimpi bahwa Prabowo sedang mendeklarasikan kembali ke UUD 1945 karena berekonomi dan berpolitik kini sudah sangat liberalis dan kapitalis. Keadilan hukum juga mengikuti mekanisme pasar dan sayangnya pasar itu ditentukan oleh oligarki bisnis. UUD menjadi sarana untuk meminggirkan rakyat. Mimpi Prabowo sedang melakukan penghematan dengan memangkas personalia Kabinetnya menjadi 25 Menteri saja tanpa Wamen dan Menko. Kabinet itu bukan perwakilan partai politik tapi zaken kabinet. Menteri Orde Jokowi sudah dibersihkan. Demi aspirasi dan orientasi kerakyatan. Mimpi Prabowo serius memberantas korupsi dengan mulai mengganti Kapolri, Jaksa Agung dan Pimpinan KPK. Presiden berani mengeluarkan Perppu reformasi hukum demi keadilan dan efek jera bagi koruptor. Tidak ada maaf bagi koruptor meskipun mereka telah mengembalikan uang hasil curiannya. Mimpi Prabowo memerintahkan Kapolri atau mendorong Komnas HAM agar membuka kembali kasus \"unlawful killing\" KM 50 dengan mengendus pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan dengan aturan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penjahat yang masih banyak berkeliaran harus dibekuk. Mimpi Prabowo menuntaskan skandal PIK 2 dengan mencabut status PSN dan membatalkan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Memerintahkan pembongkaran patung Naga PIK 2 yang telah memakan Garuda. Cina menjajah Indonesia. Mimpi Prabowo mengikuti kemauan rakyat yang mendesak agar menangkap dan mengadili Jokowi. Berharap tentu tidak sampai hukuman mati, bukankah teriakannya \"Hidup Jokowi..!\". Namun, jika dihukum matipun Jokowi akan tetap hidup di dunia lain dan harus bertanggungjawab. Prabowo tidak akan bisa cawe-cawe ke alam kubur Jokowi. Mimpi Prabowo melepaskan Gibran untuk proses pemakzulan DPR dan MPR. Prabowo yang sadar Gibran itu ancaman sekaligus penyakit bagi kelangsungan pemerintahannya. Gibran cacat konstitusi, moral, agama, dan ideologi. Prabowo bijak dengan menempatkan anak kecil kembali ke ruang bermain di kamarnya sendiri. Mimpi lain tentu masih banyak, akan tetapi semua hanyalah mimpi. Fakta saat bangunnya adalah Voldemort yang bergentayangan. Dari kabinet Voldemort, aparat penegak hukum Voldemort, birokrasi Voldemort, DPR Voldemort, taipan Voldemort, hingga omon-omon Voldemort. Sama sekali tidak menggembirakan. Jokowi sudah tidak berkuasa, penggantinya Prabowo kurang berguna. Para pejabat di negara Indonesia seperti terkena guna-guna. Syndroma rasa percaya walau kerja baru sebatas kata-kata. Prabowo adalah figur biasa tidak istimewa apalagi pahlawan bangsa. Belum ada tanda-tanda ia perkasa, apalagi punya jasa. Kepemimpinannya pun masih coba-coba. Berpijaklah pada moral keadilan, kejujuran, dan kebenaran rakyat. Berusaha untuk menghapus kekecewaan publik atas kemenangan yang didapat dengan curang. Berkat bantuan Jokowi sang Bapak Curang Nasional...Hidup Jokowi..! (*)
POPULER
