ALL CATEGORY
Tahap Dua Buntu, Israel-Hamas Tak Punya Pilihan!
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior MENGAPA Israel harus berunding dengan Hamas? Gempur saja! Apa susahnya? Hamas hanyalah kelompok pejuang \"kecil\" yang bak bumi dan langit dengan Israel. Dari sisi apa pun. Jumlah Hamas yang tidak sampai 50.000 pejuang. Sementara Israel, dalam serangan infanteri (pasca 7 Oktober 2023). Membanjiri lebih dari 100.000 pasukan elite, dan cadangan. Masuk jauh ke jantung Gaza hingga 15 bulan pertempuran. Israel belum menang dalam perang infanteri. Israel hanya menang di pertempuran udara, yang tidak kompetitif. Mengapa? Pertanyaan ini menggelayut! Terlebih setelah membaca dua artikel di media besar berbeda: The Guardians (Inggris) edisi 25 Pebruari, dan Jerusalem Post (Israel) edisi 25 Februari. The Guardians membuat judul: \"No Rules: Gaza\'s doctor\'s say. They were tortured, beaten and humiliated in Israeli detention\". (Tidak ada aturan: Dokter di Gaza disiksa, dipukul, dan dipermalukan di di tahanan). \"Angle\" (sudut pandang) lain ditulis Jerusalem Post dengan \'banner\' \"Edan Alexander\'s mom says Trump understand how to get hostage deal done\". (Ibu Edan Alexander mengatakan Trump mengerti cara menyelesaikan). Sebagai pengamat politik Timur Tengah. Apa yang ingin saya katakan dari dua artikel media terbesar Inggris dan Israel ini? Membaca \"The Guardians\", ada rasa \"ngilu dan ngeri\", betapa paramedis yang dilindungi oleh regulasi HAM PBB. Bisa mengalami penyiksaan teramat sangat di penjara Israel. Sulit menceritakan (silahkan baca!). Bila dokter dan perawat mengalami \'nightmare\' (mimpi buruk), bagaimana sekiranya pejuang Hamas yang tertawan oleh Israel? Di situlah letak \'spirit\' mengapa Hamas mampu membawa Israel maju ke meja perundingan (gencatan senjata). \"Equalizer\". Hamas bisa menjadi penyeimbang perang infanteri dengan Israel. Seandainya pasti menang, Israel tak akan mau melakukan gencatan senjata dengan Hamas yang \'kecil\'. Dorongan gencatan senjata Presiden AS Donald Trump kepada Israel, hanya sebatas katalisator. Bisa jadi ada rasa \'malu\' Trump melihat sepak terjang Israel yang telah melewati \"garis merah\" peri kemanusiaan. Kehancuran Gaza sendiri terjadi. Karena tidak ada kompetisi yang semestinya antara kedua pihak, Israel-Hamas. Seandainya Hamas juga punya jet tempur dan sama-sama \"dogfight\", apa pendapat Anda? \"The Guardian\" yang menyoroti penyiksaan terhadap petugas medis. \"Jerusalem Post\" justru memotret dari sisi hati seorang Ibu Israel. Edan Alexander adalah anggota pasukan elite infanteri Brigade Golani (Batalyon-51). Yang saat ini masih disandera Hamas. Ibunya (Yael Alexander) berharap sang anak bisa dibebaskan, dalam kesepakatan gencatan senjata tahap dua (Israel-Hamas) yang buntu. Sejatinya, Yael Alexander dan rakyat Palestina (Gaza) ingin gencatan senjata tahap dua bisa terwujud. Meskipun begitu, syarat yang diajukan Israel adalah mustahil. Hamas harus diusir dari Gaza, demiliterisasi Gaza. Pemerintahan Fatah (Ramallah/Tepi Barat) dan Hamas tidak boleh lagi memegang tampuk pemerintahan Gaza. Itulah syarat yang dajukan Israel untuk bisa masuk ke perundingan tahap dua. Padahal, Hamas sendiri sudah bersedia untuk tidak memegang Gaza dan menyerahkan pemerintahan kepada otoritas Palestina/PA (Mahmoud Abbas). Usul Israel untuk memperpanjang perundingan tahap-I, sepertinya mengulur (akal-akalan) waktu hingga 60-an sandera tersisa bebas semua. Setelah itu, perang berlanjut lagi. Steve Witkoff yang diutus Trump untuk mencari solusi, dan perunding PM Benyamin Netanyahu, Ron Dermer. Sepertinya akan bekerja keras memelihara momentum 42 hari yang sudah bagus. Hamas yang \"menari\" seperti \"tidak menderita\" (saat pembebasan sandera), sangat memahami penderitaan tahanan Palestina di penjara Israel. Spirit itulah yang menguatkan, dan ingin tetap menyetarakan diri dengan militer Israel. Bila tidak ada solusi \"equalizer\", bila solusinya berat sebelah. Maka, bisa jadi Yaer Alexander akan menunda kepulangan sang anak yang militeristik. Sementara Hamas tidak punya pilihan lain. Hingga benar-benar tersisa, satu pejuang Hamas terakhir. (*)
Riva Siahaan Maling Berdarah Dingin
Oplos. Inilah kata dan perbuatan yang sering kita jumpai di dunia kriminal. Dari pelaku kriminal kelas teri hingga kelas kakap. Warung-warung kecil mengoplos minuman keras dengan paracetamol, menghasilkan ramuan yang mudah on, mabuk, lalu pingsan bahkan meninggal dunia. Ada juga pelaku kriminal yang mengoplos tabung gas melon dengan oksigen, sehingga isi LPG bercampur udara. Atau isi tabung gas 3 kg dimasukkan ke dalam tabung 15 dijual dengan harga mahal. Di luar itu ada lagi pelaku kejahatan oplos beras. Beras premium dioplos dengan raskin, beras berjamur dan berkutu. Pengoplos menjualnya dengan harga kualitas nomor satu. Di kelas kakap, gerombolan petinggi Pertamina juga melakukan tindakan oplos mengoplos. Praktek kotor ini muncul dengan terbongkarnya skandal korupsi besar di perusahaan milik negara tersebut. Setidaknya ada tujuh orang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Salah satu nama yang paling disorot adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama anak dari raja minyak Indonesia, Muhammad Kerry Andrianto Riza yang merupakan putra dari Mohammad Riza Chalid bos Petral yang pernah tersangkut hukum. Kasus ini disebut merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun, menjadikannya salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah industri minyak Indonesia. Modusnya, tak hanya mengurangi takaran, Riva menyulap komposisi dan kandungan BBM Pertalite dengan bahan lain dan dijual dengan harga mahal.Riva mengoplos minyak RON 90 (Pertalite) diblending dengan bahan lainnya sehingga mirip RON 92 (Pertamax). Untungnya berlipat lipat. Riva juga merekayasa jalur distribusi impor minyak. Ia tak pedulikan di berbagai daerah banyak masyarakat yang antri BBM berhari-hari. Kalaupun dapat minyak, harganya mahal. Siahaan juga tutup mata atas banyaknya konsumen Pertamax, mobilnya cepat rusak. Seharusnya ini tidak terjadi jika Riva dan komplotannya bekerja jujur, amanah, dan bertanggungjawab. Sungguh jahat dan berdarah dingin. Jabatan Siahaan boleh direktur, tetapi kelakuan seperti orang menganggur. Pengangguran biasanya gemar mengkhayal, jika tidak, ia akan melakukan tindakan kriminal. Sederet pendidikan yang mentereng tak membuat Riva Siahaan berperilaku baik dan terpuji. Ia malah mencontoh cara-cara kriminal maling gas dan beras. Korupsi kini menjadi hal yang sangat biasa, meskipun angkanya mencapai ratusan triliun. Dulu ketika Edy Tanzil korupsi 1,3 triliun, seluruh Indonesia Raya heboh dan mengutuk. Sekarang korupsi makin banyak dan berkualitas. Nilainya hampir mencapai seribu triliun, anehnya publik diam saja. Mungkin lelah, frustasi, atau malah sibuk dengan michat dan judol. Kondisi ini sangat menguntungkan para koruptor. Begitulah gen korup bangsa ini. Jangan harap ada perubahan, jangan mimpi ada keadilan, dan jangan membayangkan hidup sejahtera, jika gen korup tidak disingkirkan atau dibinasakan. Selama kelompok mereka masih bercokol, maka korupsi, kolusi dan nepotisme akan terus tumbuh dan berkembang. Rakyat harus puas dengan hidup serba kekurangan. Rakyat harus rajin menengandah dan menerima dengan ikhlas cipratan hasil korupsi mereka dengan kedok subsidi. Kenyang dulu berbagi kemudian. Inilah mentalitas pemimpin kita: tamak, serakah, dan rakus. Pertamina Patra Niaga baru saja menerima 12 medali emas penghargaan Proper. Puja puji keberhasilan baru saja dikumandangkan. Ritual keberhasilan baru saja digelar, dengan meriah. Diiringi dengan doa dan rasa syukur yang khusuk. Tak tahunya jeroannya busuk. Sungguh memalukan dan menjijikkan. Amoral, jahat, dan tak beradab. Pengoplos BBM lebih rendah dari pelaku pengoplos pil koplo. Hukuman mati bagi pelaku dan miskinkan keluarganya, itu baru adil. (Editorial).
NDas Kapital Pak Prabowo
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BUKU Karl Marx berjudul \"Das Kapital\" berisi kritikan terhadap kapitalis, pemilik modal, atau kaum borjuasi. Mereka adalah majikan yang mengeksploitasi buruh. Perlawanan kaum proletar meningkat dari sosialisme hingga komunisme. Ajaran Marx sendiri difahami dan diikuti dan mewujud sebagai Marxisme. Masih satu rumpun dengan leninisme, sosialisme dan komunisme. Das Kapital dengan editor Friedrich Engels memiliki subtittle \"Kritik der Politischen Oekonomie\" yang melihat hubungan kuat ekonomi dengan politik. Para kapitalis itu dimanja oleh kekuasaan politik. Kapitalisme merusak tatanan kehidupan bersama. Elit kaya membangun kesenjangan permanen. Akibatnya rezim kapitalis senantiasa dicurigai bahkan dimusuhi oleh rakyat. Marxis menciptakan budaya konflik antara penguasa dan pemilik modal dengan kelas bawah tertindas. Jokowi membangun pemerintahan materialisme sebagai rezim investasi. Semua elemen negara harus menghamba pada paradigma investasi ini. Ekonomi menjadi sokoguru pembangunan. Politik, hukum, budaya, moral dan agama pun harus mengalah pada prioritas pembangunan ekonomi. Kesejahteraan rakyat jadi dogma walaupun tidak dapat menutup fakta bahwa yang sejahtera itu adalah kapitalis, kaum borjuasi semata. \"Ndasmu\" ucapan tak beradab seorang Presiden mengarah pada pihak yang mengkritisi hubungan erat Prabowo dengan Jokowi. Prabowo minta tidak dipisahkan tetapi menafikan pengendalian Jokowi atas dirinya. Ia mengakui kelanjutan namun mandiri dalam omon-omon. Bias dengan pernyataan bahwa Jokowi adalah guru politik. Ketika Jokowi melalui proyek Rempang, IKN, Jalan Tol, PIK 2, dan pembangunan infrastruktur lain menampilkan diri sebagai rezim investasi, maka Prabowo sebagai pelanjut ternyata sama saja. Rezim investasi, rezim materialisme, rezim kapitalisme. Nah, ndasmu itu ndas kapital. Isi ndas hanya duit dan duit, kapital, investasi, pinjaman luar negeri, komisi atau mungkin upeti. Danantara adalah bagian \"Ndas Kapital\" pengumpul kekayaan untuk kaum kapitalis dan imperialis. BUMN yang sudah diperas habis kini diperalat (orang-orang) negara. Etatisme yang biasa menjadi ciri komunisme melekat dengan kapitalisme. Sukses Sovereign Wealth Fund di berbagai negara membutuhkan SDM yang amanah dan iklim usaha yang sehat. Dan ini yang justru menjadi masalah besar bangsa Indonesia. Bangsa yang sedang dipimpin oleh para maling. Hutang kasus Jokowi belum satupun dilunasi, Prabowo sudah siap-siap dengan kasus baru. Dana 14 ribu trilyun yang dikelola bukan uang kecil meski tahap awal katanya 300 trilyun. Jokowi dulu pamer sudah punya uang di kantong 11 ribu trilyun. Rupanya Prabowo dan Jokowi sedang berlomba beromon-omon banyak duit. Memang keduanya \"Ndas Kapital\" tidak penting masalah budaya, hukum, apalagi moral dan agama. Omnibus Law, BRIN dan kini Danantara adalah penyederhanaan dan penyatuan kendali yang berbasis dari arogansi \"Ndas Kapital\". Minta-minta diawasi hanya menambah omon omon saja selama mental perampok dan penindas belum dibenahi. Nah, \"Ndasmu !\". Ndas Kapital, Pak Prabowo. (*).
Operasionalisasi BPI Danantara tanpa Audit BPK dan Pengawasan KPK Berpotensi Jebak Presiden Prabowo
Jakarta | FNN - Sejak isu rancangan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), hingga diresmikan peluncurannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 4 Februari 2025 menuai polemik. Circle polemik lebih berpusar pada penyingkiran posisi BPK selaku lembaga tinggi auditor keuangan negara, juga KPK selalu lembaga hukum pengawas penyelewengan keuangan negara, dalam sistem, mekanisme dan operasionalisasi BPI Danantara. Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon Nama mengatakan, penyingkiran atau tidak menyertakan BPK dan KPK dalam operasionalisasi Danantara menimbulkan pertanyaan serius. “Danantara itu merupakan sebuah lembaga pengelola keuangan dibentuk berdasarkan RUU perubahan UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN. Nilai aset yang dikelola dari superholding BUMN sebesar US$ 900 Miliar. Pertanyaannya, apa motifnya dan agendanya tidak menyertakan BPK untuk mengaudit dan KPK untuk mengawasi ribuan triliunan uang negara itu,” kata Rahman, Rabu (26/2/2025). Alumnus Lemhanas RI ini membeberkan bahwa dirinya cukup banyak mendapat pertanyaan dari beberapa kolega purnawiran TNI dan beberapa ulama perihal penyingkiran BPK dan KPK dari sistim dan mekanisme pelaksanaan BPI Danantara. Para koleganya, kata Rahman, dirundung sangsi, jangan-jangan badan ini (Danantara) menjadi instrumen tempat mengelola pencucian uang dari hasil kejahatan Judol, tambang ilegal, hasil korupsi dan perdagangan obat terlarang. “Normal saja kerangsian ataupun kecurigaan itu sebagai pendapat publik, bukan tuduhan. Karena Danantara hanya bisa diaudit apabila ada permintaan dari DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasannya. Dan, untuk dapat mengaudit keuangannya, pun hanya bisa dilakukan oleh akuntan publik yang bekerja bila dibayar.” jelas Rahman. Hal itu, imbuh dia, idem foto dengan mengamputasi BPK dalam tugas dan fungsinya selaku lembaga tinggi negara yang diamanati UUD 1945 untuk memeriksa setiap rupiah uang negara atau uang rakyat yang dikelola sebuah badan keuangan negara. Atas dasar itu, Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) ini, memandang perlu mingingatkan sebagai masukan, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, agar betul-eksta hati-hati. “Jangan sampai amputasi BPK dan KPK dari sistem operasionalisasi Danantara merupakan sekenario jebakan untuk menjatuhkan Prabowo di tengah letupan-letupan hujatan yang mengarah pada beliau,” kata Rahman. Dia berujar bahwa kendati Danantara tidak akan diperiksa BPK dan KPK bukan berarti badan ini kebal hukum, jika dalam pelaksanaan operasional ditemukan menyalahi konstitusi dan tindak pidana. “Proses hukum oleh KPK tetap akan berjalan sebagaimana lazimnya,” tuturnya. Dijelaskannya lebih jauh bahwa tugas BPK sebagai lembaga tinggi negara sesuai amanat UUD 1945 menjadi kian penting dan strategis. Sebab, salah satu penyebab keterpurukan bangsa dan negara yang menyumbang tingginya kemisminan rakyat saat ini, lantaran lemahnya pemeriksaan keuangan negara. Apabila kewenangan BPK teramputasi dari Dananatara maka menurut Rahman, bukan tak mungkin akan terjadi penyalahgunaan, penyimpangan dan pembocoran keuangan negara semakin tidak dapat dicegah, bahkan tumbuh subur, tidak dapat diatasi. Oleh karena itu Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloli dari Kerajaan Sunda Kecil Adonara ini menyarakan, agar Presiden Prabowo memberi kewenangan kepada BPK selaku auditor negara, bebas dari pengaruh kekuasaan dalam operasionalisasi Danantara. Dengan begitu, kata Rahman, Danantara dapat melenggang bersih dan baik tanpa kecurigaan publik dan polemik. “Di titik ini BPI Danantara dapat hadir membawa energi baru bagi meningkatkan dan kesehatan keuangan negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang kerapkali dinarasikan Presiden Prabowo di pelbagai mimbar pidatonya,” pungkas pria asal Pulau Adonara NTT itu. (*).
Sensor Politik Prabowo Macet Total
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KABINET Merah Putih mestinya bukan dan tidak melakukan RETRET (khalwat di atas Gunung Tidar), tetapi sensor politik Prabowo harus melakukan RESTART. Sejarah kelam sudah terjadi ketika Madeleine Albright mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Ketua National Democratic Institute (NDI), mengacak - acak mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002. Negara Indonesia berubah total menjadi negara liberalisme, kapitalisme dan individualisme sesuai keinginan AS. Untuk mewujudkannya, sejak itu Indonesia harus dikawal ketat harus melahirkan Presiden jongos untuk melaksanakan konstitusi negara yang sudah sempurna total menjadi negara kapitalis. Datanglah ke Indonesia Menlu Condoliza Rice serta penggantinya Hillary Clinton, dua-dua nya berkunjung ke Solo dengan rekayasa menyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Baasyir yang di tuduh sebagai gembong teroris. Megawati menolak terlibat dan melakukan rekayasa tersebut akhirnya karir politiknya dihambat dan presiden digantikan SBY. SBY naik sebagai Presiden ambil posisi memberikan instruksi kepada Walikota Solo untuk membantu CIA dalam operasi penangkapan tersebut, bermarkas di Kota Solo dengan pendampingan Walikota Solo JOKOWI. SBY dengan stigma sebagai budak liberalisme UUD 2002, AS mempersiapkan Jokowi diproyeksikan meneruskan perannya sebagai budak Neo Liberalisme menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014. Maka mulai saat itu AS men-setting \"road map\" Jokowi dari hanya sebagai Walikota, menuju RI 1. Sejak itu AS sudah menugaskan mantan Jenderal LBP dan HP mendampingi Walikota Solo ini. LBP melakukan penyamaran \"modus\" pura-pura bekerja sama dalam bisnis mebel keluarga Jokowi. Meskipun akhirnya Jokowi setelah jadi Presiden “dibajak” Megawati untuk lebih loyal ke China. Dan China kemudian memanfaatkan Jkw untuk target keberhasilan OBOR dan BRI. Megawati sekalipun pada tahun 2004 dicegat AS tetapi pada tahun 2014 dengan PDIP nya masuk juga dalam jebakan mengusung Jokowi sebagai kandidat dan presiden RI pada Pilpres 2014. Sekalipun saat itu Taufiq Kiemas (suami Megawati) melarangnya karena tidak layak PDIP mengusung Jokowi dan dan ada tanda-tanda sifatnya sebagai pembohong dan penipu Inilah awal tragedi politik PDIP yang memilukan dan awal Ibu Megawati masuk perangkap tipuan Jokowi yang dalam posisinya sebagai Presiden dalam kawalan dan remote Oligarki dan CIA. Presiden Joko Widodo sejak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR). KTT OBOR pada 14-15 Mei 2017 dan Pertemuan KTT ke 2 berlangsung selama 3 hari mulai Kamis 25 April 2019 telah sempurna menjadi pelayanan RRC dan budak CIA ( AS ). Sejarah berlanjut pada pada saat Presiden Prabowo Subianto, meresmikan peluncuran Dana Anagata Nusantara ( Danantara ) pada Senin, 24 Februari 2025, muncul figur SBY, Jokowi mengapit Presiden Prabowo. LBP di posisikan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ini sinyal Danantara tetap dalam kawalan tokoh pro UUD 2002 (tokoh liberal dan kapitalis ). Sampai di sini cukup jelas dan terang benderang sensor kehati-hatian Presiden Prabowo dalam menjaga dan mengawal negara sesuai amanat Pembukaan UUD 45 macet total. Negara dipastikan akan semakin gelap dan cita - cita, keinginan dan harapan negara segera kembali (RESTART ) ke Pancasila dan UUD 1945, di tutup oleh (RETRET) Presiden Prabowo sendiri. (*).
Anis Matta Dukung Koalisi Permanen Pilpres 2029
Jakarta | FNN -Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendukung penuh ide koalisi permanen dan pencalonan Presiden Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2029. \"Partai Gelora mendukung ide Pak Prabowo untuk membentuk koalisi permanen. Ini akan memperkuat konsolidasi elite politik di Indonesia dan memperkuat organisasi pemerintahan,\" ujar Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, dalam keterangannya, Senin (24/2/2025). Sebelumnya, komitmen ini juga disinggung Anis Matta di sela acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora periode 2024-2029 di Hotel Grandkemang, Jakarta, Sabtu (22/2/2024). Terlebih lagi, lanjut Anis Matta, ada banyak agenda-agenda besar strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang harus dieksekusi. Untuk mengeksekusi agenda tersebut, ujar Anis Matta, dibutuhkan koalisi permanen partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus agar agenda-agenda tersebut berjalan mulus. \"InsyaAllah dengan koalisi permanen ini agenda-agenda strategis Presiden itu bisa kita deliver, bisa kita eksekusi ya,\" tegas Anis Matta. Selain mendukung ide koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto, Partai Gelora juga mendukung Prabowo Subianto maju lagi di Pilpres 2029. Anis Matta mengatakan pencalonan Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan wujud hasil kesuksesan kepemimpinan pada periode saat ini, yang akan didukung oleh koalisi permanen KIM Plus. \"Kita akan mendukung beliau kembali sebagai calon Presiden 2029 nanti. Tapi beliau sendiri mengatakan, walaupun sudah didukung oleh Gerindra, beliau mengatakan bahwa kita harus sukses dulu. Jadi kita fokus untuk sukses dulu dalam periode ini insyaAllah, dan kita anggap pencalonan beliau nanti merupakan hasil dari sukses kita pada periode pertama mengelola pemerintahan,\" tutur Anis Matta. Terkait pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang dilantik pada Sabtu, Anis Matta meminta mereka segera melakukan konsolidasi struktur dan penyusunan program kerja selama bulan suci Ramadhan. \"Kita ingin menggunakan momentum bulan Ramadhan untuk dua pekerjaan besar. Yang pertama adalah konsolidasi struktur. Bagi yang strukturnya belum lengkap, segera dilengkapi,\" katanya. \"Yang kedua, kita manfaatkan bulan Ramadhan untuk penyusunan program kerja,\" tambahnya. Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora telah melantik 526 pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2025, yang terdiri dari 337 pengurus DPP dan 189 pengurus dari 38 DPW. Anis mengucapkan selamat kepada pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang telah dilantik. Dia mengatakan para pengurus baru merupakan generasi pemikul beban. \"Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menjadi pemikul beban untuk perjuangan kita, karena kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang berjanji, yang bersumpah untuk memikul beban untuk membangun bangsa kita,\" ujarnya. Dia mengatakan Partai Gelora ingin menjadi rumah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dia mengatakan pengurus DPP dan DPW yang baru sengaja dipilih dari berbagai generasi sebagai representasi masing-masing generasi. \"Bahwa kita tidak hanya mewakili kelompok tertentu, tapi kita mewakili seluruh populasi Indonesia,\" kata Anis. Tak hanya itu, Partai Gelora pun memastikan memiliki perwakilan pengurus dari setiap generasi yang saat ini ada, dari generasi baby boomers sampai Gen Z. \"Kita sengaja membuat di dalam pengurusan DPP ini perwakilan semua generasi itu ada,\" imbuhnya. Dia mengajak para pengurus baru bekerja dengan serius dan tekun dengan harapan melampaui kemampuan. Dia mengatakan Partai Gelora didirikan berdasarkan kesadaran sejarah. \"Supaya kita semuanya bekerja dengan harapan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita, sebab kalau kita tidak punya harapan kita tidak akan kuat menjalani hidup,\" ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Anis Matta juga memimpin pengucapan dan penandatanganan janji jabatan 73 anggota legislatif Partai Gelora periode 2024-2029. Lebih lanjut, Anis mengatakan Partai Gelora ingin berkontribusi nyata untuk Indonesia. \"Dan kita ingin menjalani, hadir untuk memberikan kontribusi dalam tahapan sejarah tersebut,\" tegas dia. (Ida)
Menteri ATR Terkapar Menghadapi Aguan, Sertifikat Milik Aguan di Pantura Tangerang Batal Dicabut
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA HARAPAN rakyat Banten terhadap Pemerintahan Prabowo untuk mempertahankan hak dan kedaulatan wilayah yang dicaplok oleh Aguan dkk, sepertinya sulit dicapai. Rakyat Banten harus menyusun kekuatan dan persatuan untuk melawan dengan caranya sendiri, apalagi Presiden Prabowo sampai hari ini masih bungkam tak bernyali menghadapi Aguan sang penjajah tanah pesisir Banten. Menteri ATR Nusron Wahid bak kaum Sofis yang hidup di zaman 400 SM. Dengan retorika meyakinkan pada rakyat Banten pada saat pencabutan SHGB bulan lalu, Nusron seolah memberikan angin segar bagi perjuangan rakyat Banten. Tetapi pada akhirnya Nusron membajak hak-hak rakyat dan membantu oligarki untuk mencaplok jengkal demi jengkal tanah pesisir Pantai Utara (Pantura) Tangerang tersebut. Artinya, terkait konflik lahan atau sengketa tanah di Pantura Tangerang, menunjukkan kapasitas Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang lemah. Ia tidak berhasil melawan kekuatan atau pengaruh dari seseorang atau kelompok yang disebut Aguan. Bagaimana bisa beberapa sertifikat tanah milik Aguan di Pantura Tangerang batal dicabut. Aguan tampaknya memiliki kekuasaan atau pengaruh yang lebih besar daripada pemerintah bahkan undang-undang, Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan antara lain: - Apakah Aguan menjadi monster bagi penegakan hukum di Indonesia?- Mengapa Menteri ATR tidak berhasil melawan Aguan?- Apa dampak dari kasus ini terhadap masyarakat terutama rakyat Banten?- Apakah ini akhir dari hilangnya kedaulatan NKRI di tangan oligarki?- Apa pemerintah tidak berpikir jika rakyat marah tak ada satu kekuatanpun yang mampu mencegahnya?- Apakah Ini tanda dimulainya perang antar-etnis karena kerakusan Aguan dkk dengan PIK 1, PIK2 dan pencaplokan di banyak wilayah di Indonesia? Perlawanan rakyat Banten diperkirakan akan meningkat terkait dicabutnya pembatalan sertifikat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid. Jika Menteri ATR berpihak pada Aguan dkk dengan dalih yang dibuat-buat maka, Forum Tanah Air mengecam dan akan terus berdiri tegak berjuang bersama rakyat Banten sampai terwujudnya rasa keadilan bagi rakyat kecil. Dengan demikian, perlawanan rakyat Banten diperkirakan akan meningkat karena pencabutan pembatalan sertifikat oleh Nusron Wahid selalu Menteri ATR. Dengan keputusan ini bisa dipastikan bahwa Pemerintahan Prabowo tidak berani melawan Aguan dkk. Jika kebenaran dan keadilan terus dinistakan, jangan salahkan rakyat mengambil langkah dan jalannya sendiri. Jika Presiden Prabowo tak mampu menghadapi Aguan dkk, biarkan rakyat Banten bertindak dengan kekuatan yang dimiliki. #Banten Melawan Aguan#Mentri ATR Masuk Angin#Macan Asia Terkapar Dibawah Pagar Laut#ForumTanahAir#FTAFrorBrighterIndonesia Rawe Rawe Rantas Malang Malang Putung, Rakyat banyak akan pertahankan bumi Banten dari penjajahan Aguan, sebagai bukti kecintaan kami pada Bumi Pertiwi (*).
OPA Berjalan Nagakrasi Semakin Kokoh
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan OPA atau Operasi Penyelamatan Aguan tampaknya sedang berjalan terbukti bahwa sertifikat pagar laut milik perusahaan Aguan menurut Menteri \"gagah\" yang kemudian \"melempem\" Nusron Wahid ternyata batal dicabut. Sementara Bareskrim Mabes Polri menyatakan ketidakterlibatan perusahaan Aguan dan Antoni Salim baik dalam pagar laut maupun SHGB atau SHM. Netizen berkomentar \"sudah diduga\". Dalam kasus terkait PIK 2 ini betul terasa ada benturan kepetingan rakyat dengan penguasa dan pengusaha. Yang kena sanksi hukum cukup asal ada saja, ecek-ecek, bukan penentu apalagi investor atau regulator. Pencabutan pagar laut belum tuntas, SHGB tidak menyentuh inti, PSN \"masih dievaluasi\", akhirnya proyek PIK 2 harus jalan terus. OPA yang sukses menjadi simbol bahwa negara telah kalah oleh cukong, kalah oleh naga-naga, kalah oleh cina jahat. Negara kerakyatan hanya narasi dalam konstitusi, negara hukum menjadi pemanis untuk sambutan-sambutan, negara bermoral sudah dibuang ke keranjang sampah, negara Pancasila semakin jauh dari nilai-nilai perumusannya. 9 Naga, 10 Naga, dan seterusnya tumbuh beranak pinak. PIK 1, PIK 2, dan seterusnya semakin mengokohkan kedigjayaan pemilik uang. Pemerintah menempatkan diri sebagai jongos atau abdi dalem. Melindungi dan memuliakannya. Mengerahkan aparat untuk balas jasa atas aliran cuan ke kantong-kantong pribadi. Suap menjadi mainan sehari-hari. Naga telah mencengkeram Garuda. Perisai di dadanya semakin tercabik-cabik. Disayat oleh kuku-kuku tajam Naga. Garuda sebagai lambang demokrasi sudah tak berbentuk lagi, diubah menjadi Cuankrasi atau Nagakrasi. Dari Naga, oleh Naga, untuk Naga. Dari Cina oleh Cina untuk Cina. Kekuatan global Republik Rakyat Cina menjadi kiblat bisnis, budaya maupun politik. Bahaya di depan mengancam bangsa Indonesia yang katanya merdeka. Seperti dahulu VOC memulai interaksi dengan dagang, bermitra, lalu berkuasa. 350 tahun, kok bisa. Minoritas menjajah mayoritas. Rakyat Indonesia dimiskinkan dan dipinggirkan. Para kolaborator atau penghianat berkeliaran dan hidup sejahtera. Cukup lama untuk membuat rakyat melawan dan berontak. Kini penjajahan itu tidak boleh terlalu lama. Naga tidak boleh terus menerus menguasai dan memperalat pejabat atau aparat. Kekuasan Naga harus dilawan, rakyat memang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Berontak adalah pilihan. Dimulai dari desakan agar aparat membongkar patung Naga PIK 2 yang menjadi lambang dari Cinaisasi, kolonialisasi, dan penggerusan demokrasi. Pagar laut dan sertifikasi tidak terkait Aguan dan perusahaannya. Bareskrim dengan tergesa-gesa mengumumkan tanpa pemeriksaan seksama. Menteri ATR tidak jadi mencabut Sertifikat perusahaan Aguan. Semua takut Aguan. Presiden \"ndasmu\" juga \"ngajedog wae\" tidak sedikitpun berani menyentuh Naga. Operasi Penyelamatan Aguan (OPA) berjalan. Sukses OPA memperkokoh Naga. Negara Demokrasi hanya menjadi pelajaran untuk anak-anak di ruang kelas sekolah. Praktek politik yang berjalan adalah Nagakrasi dan itu semakin kokoh saja. Nagakrasi itu modus dari kejahatan politik anti konstitusi dan ideologi. Menyuburkan kolusi dan korupsi. Tidak perlu mengejar sampai antartika, penjahat negara ada di depan mata.Dari Naga oleh Naga untuk Naga. Indonesia benar-benar dalam bahaya. (*)
Ketika Bung Bowo Merasa Mirip Bung Karno
BEBERAPA pekan ini jutaan masyarakat kaget dan tak menyangka. Presiden yang digadang-gadang mampu menyajikan perubahan, ternyata jauh lebih parah dari presiden sebelumnya. Kedok ini tersingkap saat sang presiden memekikkan kata \"Hidup Jokowi\". Teriakan yang sangat menyakitkan saat jutaan rakyat mendesak \"Adili Jokowi\". Rakyat kini sudah mati harapan dan masa depan. Bung Bowo memang pengagum Bung Karno. Kekaguman itu ia tampakkan dalam berbusana. Kaca mata hitam, jas warna krem dengan empat kantong besar-besar, adalah ciri khasnya. Bung Wowo berhasil menjiplaknya. Paling anyar ia meniru pidato Bunb Karno yang serak-serak menggelegar. Sayang sekali pidatonya bukan soal patriotisme, perjuangan dan harga diri, tetapi soal ikrar dan sumpah kesetiaan pada Jokowi. Sungguh memalukan. Patriotisme Prabowo nyungsep bersama kasus pagar laut. Ia tak punya nyali menghadapi Aguan. Ia malah masuk perangkap berdiri di barisan para pengkhianat. Penetapan Kepala Desa Kohod sebagai tersangka kasus pemagaran laut justru menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa tidak langsung ditangkap dan ditahan. Mengapa pula hanya sebatas Kepala Desa, bukan otak intelektualnya. Padahal publik tahu bahwa inilah kasus pengkhianatan terbesar sepanjang republik berdiri. Aguan diduga melakukan subversi terselubung berkedok investasi. Tampak nyata polisi berbelit-belit menangani kasus ini. Nuansa tarik ulur dan kongkalingkong para penjilat Aguan menandakan bahwa ada sosok kuat yang menjadi bekingnya. Motif dan sang dalang harus mereka selamatkan. Jangan sampai terbongkar. Mimpi besar Prabowo menjadi Tokoh Asia yang disegani dan diperhitungkan, terganjal oleh para loyalis Jokowi. Maka jangan heran jika pidato Prabowo tidak sejalan dengan kebijakan yang dieksekusi oleh para menteri, penegak hukum baik KPK, kejaksaan, maupun kepolisian. Prabowo tidak menyadari bahwa Jokowi adalah makhluk yang paling licik di republik ini, mania terhadap kekuasaan, dan sadis terhadap rakyat kecil lewat kebijakan yang dipaksakan. Proyek Strategis Nasional adalah kedok untuk menggarong uang rakyat sebagaimana laporan PPATK dana PSN 36,68 persen mengalir ke kantong-kantong pribadi, pejabat, dan oligarki. Prabowo tidak sadar bahwa dengan mempertahankan kedekatannya dengan Jokowi, akan menggiringnya ke tepi jurang untuk dikubur hidup-hidup secara politik oleh kekuatan oligarki lewat pengaruh Jokowi. Pekik \"Hidup Jokowi\" saat rakyat berteriak \"Adili Jokowi\" seolah Kabinet Merah Putih sedang menantang gelombang perlawanan terhadap tuntutan rakyat untuk menyeretnya ke pengadilan. Sebagian rakyat dan para tokoh memang masih ada yang menganggap bahwa jilatan Prabowo terhadap Jokowi merupakan taktik untuk meninggalkan Jokowi tanpa harus bergesekan. Prabowo sedang berjuang dari dalam. Tapi publik yang waras menilai hal itu sebagai langkah konyol, mengingat Jokowi sudah terbukti menjadi satu satunya pemimpin yang ucapannya selalu bertolak belakang dengan perilakunya. Prabowo akan kehilangan momentum besar dan segera ditinggalkan rakyat jika penyerobotan laut tak diproses tuntas. Berdasarkan penelusuran media, Aguan diyakini berada di balik semua pelanggan PSN PIK 2. Negara akan semakin loyo menghadapi pengkhianat jika gembong kejahatan tidak ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tindakan Aguan sudah melampaui batas kewajaran. Sebagai warga negara yang seharusnya taat, malah menjadikan penegak hukum sebagai alat untuk merampok negara. Penuntasan pagar laut dipastikan akan molor sambil menunggu masyarakat lupa dan pecah konsentrasi. Karakter psikologis rakyat Indonesia yang mudah lupa, gampang sekali dialihkan dengan memunculkan isu baru. Rakyat lupa terhadap masalah utama. Mereka tidak fokus pada masalah yang sebenarnya hingga akhirnya lenyap tak berbekas. Prabowo tak sadar saat ini ia sedang menari dan berdansa di atas genderang yang ditabuh Jokowi, sang psikopat yang menjadi sumber dari segala sumber masalah di negeri ini. (Editorial).
Ndhasmu Lebih Rendah dari Singa dan Monyet
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih FOTOGRAFER Evan Schiller dan istrinya, Lisa Holzwarth punya minat yang besar mengamati kehidupan hewan-hewan liar, khususnya harimau, singa dan hewan besar lainnya. Di sebuah wilayah daerah Selinda Botswana utara, mereka menemukan kerumunan monyet sebanyak 30 sampai 40 di semak-semak. Keriuhan itu tampaknya dipicu oleh kedatangan dua ekor singa betina. Dengan segera, para monyet berlarian menyelamatkan diri. Namun malang salah satu monyet yang menggendong anaknya tertangkap rahang singa betina. Anak monyet itu terus berpegangan erat di tubuh ibunya yang nyaris sekarat. Anak monyet malang mencoba melarikan diri dari bahaya serangan singa dengan berusaha memanjat pohon, tetapi ia tak punya cukup kekuatan. Melihat hal itu perhatian sang singa betina berubah. Ia melepaskan ibu monyet dan mendatangi anak monyet yang ketakutan. Sang singa mengelus lembut bayi monyet yang ketakutan diambilnya dengan mulutnya dan diajaknya pergi. Lalu dia duduk dengan bayi monyet di antara dua kakinya. Bayi monyet tersebut merasa aman dan nyaman. Tiba-tiba dua ekor singa jantan mendekati singa betina yang sedang berduaan dengan bayi monyet. Secara mengejutkan, singa betina merasa terganggu dan mengusir secara agresif kedua singa jantan yang dianggap telah mengganggunya. Di tengah kekacauan ini, monyet laki-laki besar yang ternyata ayahnya sedang menunggu di atas pohon turun untuk menyelamatkan anaknya ke tempat yang aman dan bayi monyet kecil sekarang aman di pelukan ayahnya. Kisah nyata ini menjadi pelajaran ( ibrah ) dan renungan manusi bahwa kedua hewan tersebut tidak pernah mengenyam pendidikan etika dan moral, tetapi oleh Tuhan menganugerahkan Singa di beri rasa belas kasih dan Monyet di beri kekuatan berjuang untuk menyelamatkan anaknya apapun resikonya. Manusia berwatak hewan, mereka hilang untuk bisa hidup bersama saling mengasihi, menghormati, menghargai dan saling melindungi, berubah menjadi hewan liar saling memangsa dan membunuh. Bagaimana bisa terjadi seorang Presiden tidak bisa melindungi rakyatnya, di depan Ndhasmu dan Matamu. Naga Besar sedang memangsa rakyatmu kaum pribumi. tidak bisa melindungi bahkan memfasilitasi Naga Besar silahkan siapa yang ingin diusir, dimangsa sesukamu. Pemimpin dungu, kejam dan sadis, harus belajar dari \"Singa\" yang memiliki belas kasih, dan harus belajar dari \"Monyet\" yang memiliki tanggung jawab melindungi keselamatan anak - anaknya apapun resikonya. Tak ada gunanya apapun jabatanmu sebagai Presiden, Menteri, kalau sudah jadi badut Oligarki, watak dan tabiatnya akan berubah menjadi hewan liar, tidak bisa melindungi keselamatan Rakyat, Bangsa dan Negara, \"Ndhasmu\" lebih rendah dari Singa dan Monyet. (*)
POPULER
